E - PAPER RADAR BEKASI EDISI 26 JANUARI 2019

More documents

Recommendations

Info

POLITIKA Radar 24 POLITIK SABTU, KAMIS SABTU, 26 JANUARI 2624 JANUARI JANUARI 2019 / 2019 20 JUMADIL 2019 AWAL1440 H PEMERINTAHAN Wabup Trenggalek Bisa Dinonaktifkan TAMU REDAKSI Hoax Jelang Ahok Bebas KABAR palsu turut mengiringi keluarnya Basuki Tjahaja Purnama (BTP) dari Rutan Mako Brimob Jakarta hari ini. Isinya tentang patung lilin BTP yang katanya sudah ada di Museum Madame Tussauds, Hongkong. ”Patung ahok di museum Madame Tussauds Hongkong. Sebagai salah satu gubernur terbaik dunia. Gubernur pertama yang dibuatkan patungnya di sana. Bangsa indonesia bangga punya Ahok!’’ tulis akun Facebook Raodah Mediana (fb. com/raodah.medina) pada 20 Januari lalu. Akun itu juga menyertakan gambar patung pria yang populer dengan nama Ahok tersebut. Namun, ada yang janggal saat Jawa Pos kali pertama melihat posting-an tersebut. Di Museum Madame Tussauds, patung lilin manusia dibuat sama persis dengan aslinya. Sementara itu, patung Ahok tidak mirip patung liling. Malah terkesan seperti miniatur action figure yang bisa ditekuk di bagian siku dan lututnya. Ternyata, gambar yang di-posting Raodah punya kemiripan dengan foto dan berita yang pernah dimuat situs finance.detik.com. Kesamaan itu terlihat di sambungan lengan tangan Ahok. Judul beritanya, Mendulang Rupiah dari Jualan Action Figure Ahok Hingga Gusdur. Berita yang di-posting pada 26 Februari 2018 itu menceritakan pergelaran Jakarta 14 th Toys & Comics Fair 2018 di Balai Kartini. Dalam acara itu dipamerkan action figure tokoh nasional. Mulai gubernur DKI Jakarta hingga presiden Indonesia. Ukurannya seperenam dari ukuran tokoh yang asli. (zam/c17/fat) HOAX ATAU BUKAN Cianjur 2 OSO Berharap Presiden Turun Tangan UPAYA LANJUTAN OSO MASUK DCT SENATOR Melaporkan KPU ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan. Meminta bantuan presiden untuk memerintah KPU melaksanakan putusan PTUN, yakni memasukkan nama OSO dalam DCT anggota DPD. Dokumen ini teregistrasi hanya untuk Sdr/Sdri : Yosep Awaludin - email: awalyosep@gmail.com , Dilarang menyebarluaskan dokumen ini !!! Meminta Bawaslu melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan dasar ketidakpatuhan dalam melaksanakan putusan lembaga pengawas pemilu. GRAFIS: HERLAMBANG/JAWA POS JAKARTA – Menghilangnya Wabup Trenggalek Mochamad Nur Arifin yang belakangan diketahui ke Eropa mendapat atensi dari Kemendagri. Jika memang kepergiannya tanpa izin, tidak bisa dibenarkan. Dia akan disanksi gubernur. Sanksi itu bisa berlipat jika dia kembali bolos dari pekerjaannya tanpa keterangan. Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, persoalan Arifin ditangani gubernur Jatim selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat. ’’Tugas gubernur yang harus mengecek ke mana kepala daerah itu meninggalkan tugas. Izinnya harus kepada gubernur,’’ ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen kemarin (23/1). Dia sudah meminta gubernur Jatim untuk memastikan apakah kepergian Arifin ke luar negeri mendapatkan izin atau tidak. Minimal Arifin harus mengajukan izin ke gubernur atau Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri jika hendak meninggalkan tugas kedinasan sebagai wakil kepala daerah. Dirjen otda, lanjut Tjahjo, sudah mengecek pengajuanpengajuan izin yang masuk dari daerah. Hasilnya, tidak ada pengajuan izin dari Arifin. ’’Kalau memang nggak ada izin, sesuai undang-undang, kami beri teguran,’’ lanjut menteri kelahiran Semarang itu. Kecuali jika dia sudah mengajukan izin kepada gubernur. Teguran nanti diberikan gubernur. Jika di lain waktu dia kembali bolos, sanksinya akan diperberat. ’Seperti di Minahasa, kami bisa berhentikan sementara,’’ tutur Tjahjo. (byu/c15/fat) MAHESA INDRA/JAWA POS ASISTEN Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Edy Cahyono Sugiarto (empat dari kiri) mengunjungi redaksi Jawa Pos di Surabaya kemarin. Setelah berdialog dengan awak redaksi, dia berkesempatan melihat lalu lintas pengiriman foto Jawa Pos Group. (*) Paksa KPU Laksanakan Putusan PTUN JAKARTA – Drama pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD belum juga usai. Kuasa hukum ketua umum Partai Hanura itu masih yakin ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan untuk memaksa KPU memasukkan nama OSO dalam daftar calon tetap (DCT) senator. Upaya tersebut adalah mengadu ke presiden. Herman Kadir, kuasa hukum OSO, menjelaskan bahwa surat eksekusi putusan PTUN sudah dikirim ke Bawaslu dan KPU pada 21 Januari lalu. Pihaknya menunggu selama Ada Apa dengan Merebus Air Berulang-ulang? INFORMASI tentang kesehatan selalu saja menarik. Sayangnya, ketika disebarkan melalui media sosial, kerap terjadi disinformasi yang meresahkan. Salah satu contohnya, informasi tentang bahaya mengonsumsi air yang direbus berulang-ulang. Katanya, air semacam itu mengandung racun. Bisa mengakibatkan kanker serta menurunkan intelligence quotient (IQ) anak. Jawa Pos menemukan pesan seperti itu disebarkan akun Facebook Lalu Huzair (fb.com/lalu.huzair). Dia mengabarkan bahwa merebus kembali air yang sudah pernah mendidih itu berbahaya. Entah untuk sekadar digunakan sebagai bahan minuman hangat atau memasak makanan. ’’AIR yang sudah Matang & Direbus ulang akan merubah susunan Kimianya. Sehingga malah menjadikannya RACUN bagi tubuh kita.’’ Demikian narasi yang ditulis Lalu Huzair pada 20 Januari 2019. Lalu juga menyertakan informasi bahwa air yang direbus kembali itu menimbulkan bahan kimia tertentu. Misalnya, arsenik, nitrat, dan fluoride. Zat-zat semacam itu bisa menyebabkan tumbuhnya sel kanker, leukemia, penyakit jantung, dan lain-lain. Pesan dan informasi serupa sebenarnya pernah beredar pada tiga hari untuk memberikan kesempatan kepada KPU melaksa nakan putusan. Bila tidak diin dahkan, ada tindakan lain. ’’Ketua pengadilan akan mengirimkan surat kepada presiden, meminta presiden (untuk memerintahkan KPU) melaksanakan eksekusi itu,” terangnya saat ditemui di Bawaslu kemarin (23/1). Artinya, pelak sanaan putusan itu nantinya atas perintah presiden. Dia yakin, bila presiden turun tangan, KPU akan patuh dan mau melaksanakan putusan PTUN. ”Berani KPU melawan presiden dan DPR? Hebat betul. Yang angkat dia siapa,” lanjutnya. Pihaknya juga masih berupaya agar Bawaslu melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dasarnya adalah ketidakpa tuhan KPU dalam melaksanakan putusan Bawaslu. Lembaga pengawas itu memang pernah memerintah KPU untuk memasukkan nama OSO ke dalam DCT dengan syarat. Yakni, bila OSO terpilih dan belum mundur dari parpol, KPU tidak boleh menetapkannya sebagai anggota terpilih DPD. Kemarin Herman kembali mengadu kan KPU ke Bawaslu karena tidak mau mematuhi putusan tersebut. Namun, Bawaslu menolak pengaduan itu. ”Karena nebis in idem (substansinya sama) dengan gugatan sebelumnya,’’ terang anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin. Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan belum pernah mendengar ada ketentuan bahwa presi den bisa mengintervensi 2015 dan 2017. Jawa Pos juga menemukan beberapa berkas penelitian dan posting-an ilmiah tentang pesan tersebut. Situs pengecekan fakta snopes.com juga pernah mengupas 327303 kabar serupa dengan judul Is Twice- Boiled Water ’’Toxic’’? Ahli gizi dari Graha Amerta RSUD dr Soetomo Eko Dwi Martini menyebutkan bahwa pesan yang beredar itu tak sepenuhnya benar. Menurut dia, setiap kali air direbus ulang, bahan kimia di dalamnya, yakni nitrat, arsenik, dan fluoride, akan ter konsentrasi dan bisa membahayakan tubuh. ’’Nitrat berubah menjadi nitrosamin yang bersifat karsinogenik. Akan memicu leukemia, limfoma non-hodgkin, dan beberapa jenis kanker,’’ jelasnya. KPU. Menurut dia, UUD 1945 sudah mengatur bahwa KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ”Memang benar bahwa KPU harus dikontrol dan patuh pada hukum yang berlaku. Tetapi, KPU tidak bisa diin tervensi siapa pun,’’ tegasnya. Sejauh ini, dia juga belum pernah mengetahui presiden meminta hal semacam itu. Dalam arti, me minta sebuah lembaga independen untuk melaksanakan putusan PTUN. ’’Ada saluran-saluran yang bisa ditempuh apabila keputusan-keputusan KPU dianggap tidak sesuai dengan undang-undang,’’ lanjut mantan Komisioner KPU Jawa Tengah itu. Ketua KPU Arief Budiman angkat bicara terkait polemik SK 1130 tentang DCT anggota DPD yang dibatalkan PTUN. ”Kalau kami tidak melakukan MIFTAHULHAYAT/JAWA POS MERIAH: Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla memamerkan buku berjudul The Brave Lady pada perayaan ulang tahun ke-72 Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (tengah) di Jakarta kemarin. Kado Buku untuk The Brave Lady Catatan Spesial Menteri Kabinet Gotong Royong JAKARTA – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri memasuki usia 72 tahun. Para menteri Kabinet Gotong Royong pun menyusun buku berisi catatan mereka sebagai hadiah untuk Megawati. Buku berjudul The Brave Lady itu diluncurkan pada perayaan ulang tahun di Hotel Grand Sahid Jaya kemarin (23/1). Megawati sebenarnya tidak ingin mengundang banyak tamu. ’’Saya maunya leyeh-leyeh,’’ kata dia. Namun, lanjutnya, banyak anak muda yang mendorongnya untuk mengadakan acara. Akhirnya, diselenggarakanlah pesta. Puluhan anak muda yang tergabung dalam Swara Gembira menghibur ratusan undangan yang hadir dalam acara tersebut. Perayaan ulang tahun itu juga diisi dengan peluncuran buku The Brave Lady. Buku tersebut berisi catatan mantan anak buah Megawati yang tergabung dalam menteri Kabinet Gotong Royong. Di antaranya, Jusuf Kalla, Yusril Ihza Mahendra, Purnomo Yusgiantoro, Boediono, dan Abdul Malik Fadjar. Julukan The Brave Lady diberikan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. ’’Seorang ibu yang berani. Berani mengambil keputusan dalam keadaan apa pun,’’ terang Purnomo saat peluncuran buku. Menurut dia, keberanian Megawati tampak setelah dilantik sebagai presiden saat Indonesia menghadapi krisis. Saat itu Purnomo mengusulkan Megawati berangkat ke Amerika Serikat untuk menghadiri konferensi energi. Meski kondisi mencekam karena ada serangan di Twin Tower dan Pentagon, Megawati tetap berangkat. ’’Ketika Amerika berada dalam ketidakpastian akibat serangan, Megawati tetap pergi. Itulah brave-nya,’’ ungkapnya. Alhasil, Indonesia mendapat komitmen investasi Rp 200 triliun. Momen tersebut mengubah pandangan dunia terhadap Indonesia. (lum/c14/fat) WAHYU KOKANG/JAWA POS Meski demikian, Eko menegaskan bahwa air yang direbus ulang, lalu di kon sumsi tidak serta-merta berujung kanker, leukemia, hingga menurunkan kecerdasan anak. ’’Ya tidak langsung, itu jangka panjang. Dan salah satu pencetus saja,’’ terangnya. Dia menyarankan, air yang sudah pernah dimasak tidak perlu direbus lagi. Cukup disaring dan jangan lupa disimpan di wadah yang bersih dan tertutup. Sebaiknya juga tidak menyimpan air di teko plastik yang non-food grade. Jika disimpan di wadah plastik non-food grade, efeknya sama dengan merebus ulang air. ’’Sebaiknya di termos atau tempat yang food grade. Kalau sudah dingin, masukkan ke kendi. Seperti air kulkas,’’ jelasnya kepada Jawa Pos. (zam/c7/fat) FAKTA perubahan apa pun, tidak menerbitkan SK baru, ya SK itu masih berlaku,’’ terangnya kemarin. Arief menjelaskan, SK tersebut dibatalkan PTUN karena ada perintah untuk memasukkan nama OSO ke dalam DCT. KPU kemudian membuat ketentuan bahwa untuk bisa masuk DCT, OSO harus mundur dari kepengurusan parpol. ’’Kalau kemudian ada surat pengunduran diri, itu (SK) kami batalkan, lalu membuat yang baru,’’ ujarnya. Putusan PTUN, lanjut Arief, meru pakan satu kesatuan. Mem batalkan SK 1130 dan kemudian membuat SK baru dengan mema sukkan nama OSO. Artinya, selama syarat pengunduran diri dari kepengurusan itu belum diterima KPU, SK tersebut masih berlaku. (byu/c7/fat) Saran Mobnas Listrik untuk Prabowo-Sandi JAKARTA – Salah satu janji yang disampaikan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato kebangsaan adalah merealisasikan mobil nasional (mobnas) yang bukan abal-abal. Jika janji itu terealisasi, Prabowo bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno perlu membuat program yang terencana dan terukur. Salah satunya menghindarkan kebijakan itu memunculkan kriminalisasi hukum di masa depan. Saran tersebut dilontarkan pengamat industri nasional Said Didu dalam diskusi yang digelar BPN Prabowo-Sandi kemarin (23/1). Mantan Sekjen Kementerian BUMN itu ingat betul kebijakan mobil listrik di era Menteri Dahlan Iskan yang justru berujung kriminalisasi. ’’Ini sering terjadi di negara kita. Kita harus lindungi programprogram seperti ini dari kriminalisasi,’’ ujar Said yang hadir bersama praktisi industri mobil ITB Mochtar Niode. Mochtar menambahkan, jika program mobnas benar-benar ingin direali sasikan Prabowo-Sandi, pasangan nomor urut 02 itu sebaiknya berfokus pada mobil listrik. Dari sisi komponen, mobil listrik lebih sederhana daripada mobil dengan bahan bakar. ’’Gunakan open technology, baik dari luar maupun dalam negeri,’’ katanya. Menurut Mochtar, Indonesia sejak era Orde Baru mencoba 18 jenis mobil dengan bahan bakar untuk menjadi mobnas. Data itu dimulai dari munculnya Toyota Kijang hingga Esemka. Namun, semuanya gagal karena kurang perencanaan. ’’Sementara mobil listrik ini akan mengangkat martabat bangsa, membuka lapangan kerja baru, bahkan mengurangi dampak emisi lingkungan karena emisinya nol,’’ ujar Mochtar. Lebih fokus lagi, mobnas listrik yang disasar sebaiknya adalah mobil keluarga. Dengan produksi 1,2 juta mobil di Indonesia saat ini, mobil listrik segmen keluarga buatan pemerintah cukup menyasar 50 ribu produksi. (bay/c19/fat) Mengonsumsi air yang direbus berulang-ulang tidak serta-merta mengakibatkan kanker, leukemia, dan menurunkan IQ anak. Air semacam itu hanya salah satu pencetus dan terjadinya dalam jangka panjang.
politik sabtu, 26 JANUARI 2019 5 DEBAT Timses Prabowo-Sandi Tantang Jokowi ‘Tarung Bebas’ JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso, menghadiri rapat persiapan debat kedua di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/1). Dalam pertemuan kali ini, kubu 02 sudah menyiapkan sejumlah usulan. Diantaranya, yaitu soal format debat yang bisa diubah. Kubu 02 menginginkan format tarung bebas, seperti yang diterapkan oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Dengan format ini, kandidat bisa saling beradu gagasan satu sama lain tanpa berpatokan pada contekan jawaban. “Jika diperlukan, ya sudahlah format dengan free fight atau tarung bebas. Silakan saja kalau itu dilakukan, saya kira berkaca pada beberapa debat para pemimpin dunia,” ujar Priyo. Sekjen Partai Berkarya itu tidak ingin kejadian di debat pertama terulang kembali. Yaitu saat para kandidat membawa catatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan panelis. “Sebelumnya itu kan saya nggak tahu itu by accident atau apa, tapi kan ada beberapa rekaman yang menunjukkan pemimpin atau kandidat tersorot dengan sangat jelas sekali mencontek catatan ketika menyampaikan pesan atau jawaban,” tuturnya. Meski mengikuti format debat negara luar, Priyo tetap menekankan agar cita rasa Indonesia tetap dijaga. Sehingga keotintekan budaya Ibu Pertiwi tidak hilang. “Dengan format tarung bebas, maka setiap kandidat bisa menguliti gagasan pesaingnya. Sehingga, rakyat bisa mengetahui visi misi calon pemimpinnya secara menyeluruh,” paparnya. Tujuannya, adalah agar di mana kedua pemimpin tersebut bisa mengeksplorasi gagasan besar beliau tentang republik ke depan itu bagaimana, tentang bangsa ke depan itu bagaimana, tentang visi dan misi besar masing-masing paslon. Di sisi lain, penerapan format ini pun akan mengubah fungsi moderator atau panelis. Karena di debat perdana, Priyo menganggap mereka (moderator) seperti robot. Nantinya, panelis dan moderator bisa lebih hidup lagi perannya. “Moderator nanti bukan sekadar mesin tapi juga mencoba dalam debat menggali pikiranpikiran original dari pemimpin tersebut,” tandasnya. (bis/jpc) INVESTIGASI Hasto: Silakan Bawaslu Telusuri Duit Pembelian Sabun Rp2 M SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal menelusuri aliran uang yang digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membeli sabun cuci dengan totoal Rp2 miliar di Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku mempersilakan Bawaslu untuk menelusuri sumber uang yang digunakan Jokowi untuk membeli sabun itu. “Soal investigasi yang dilakukan Bawaslu sah-sah saja,” ujar Hasto di DPD PDIP Jawa Timur, Surabaya, Jumat (25/1). Menurut Hasto, niat Presiden Jokowi membeli sabun itu adalah untuk meningkatkan produksi rakyat. Karena yang dibeli pun merupakan hasil produksi rakyat. Sehingga aneh apabila ini dimasalahkan. Bahkan Hasto menyindir capres nomo urut 02, Prabowo Subianto, apakah sabun mandi yang diapakai sehari-hari berasal dari rakyat. ”Pemimpin itu mendorong rakyat untuk produksi jadi seharusnya jangan dikritik. Boleh di cek di kamar mandinya Pak Prabowo sabunnya dari mana,” tegasnya. Menurut Hasto, yang dilakukan Jokowi adalah bentuk kepedulian seorang pemimpin kepada hasil karya rakyat. Sehingga mengapresiasinya dengan cama membeli barang yang dibuat dari rakyat. Bahkan Hasto kembali menyindir Prabowo, lebih baik membeli sabun milik rakyat. Ketimbang membeli kuda impor. “Beli sabun lebih baik dari pada beli kuda impor,” pungkasnya. Sebelumnya, Komisoner Bawaslu, Muhammad Afifuddin mengatakan, pihaknya akan melakukan investigasi termasuk memeriksa beberapa saksi uang tersebut dari mana asalnya. “Sedang dipikirkan untuk dilakukan pencarian atau investigasi mengenai keterangan-keterangannya,” ujat Afifuddin di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (23/1) lalu. Selain itu, Bawaslu juga ingin melakukan pengecekan saat Jokowi kunjungan ke Garut, Jawa Barat yang membeli sabun cuci itu, kapasitasnya sebagai capres ataukan kepala negara. Sehingga KPU terlebih dahulu memastikan hal itu dulu. Sekadar informasi, sabun cuci piring yang diborong Jokowi adalah produk pengusaha lokal milik Eli Liawati. Sabunnya itu diberi label ‘Sabun Cuci Padawangi’. Eli merupakan anggota kelompok usaha PKH Padawangi dari Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi, Garut. Harga satu botolnya Rp20 ribu. Sebanyak 100 ribu botol yang dipesan Jokowi itu harus sudah tersedia hingga akhir Februari mendatang. Nantinya pesanan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat. (bis/jpc) RAIZA/RADAR BEKASI JALAN BARENG: Presiden Joko Widodo (kanan) jalan bareng bersama Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (kiri), usai melakukan kunjungan ke beberapa titik di Kota Bekasi, Jumat (25/1). Koalisi Jokowi – Ma’ruf Optimis Raih 70 Persen di Bekasi BEKASI TIMUR - Sejumlah partai politik (parpol) koalisi pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo - Ma’ruf Amin di Kota Bekasi, meyakini dapat meraup 70 persen suara di Kota Bekasi. Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin menyampaikan, pihaknya bersama partai lain optimis bahwa koalisi mereka mampu melampaui target yang telah ditetapkan. “Kami punya strategi khusus, dan seluruh caleg harus ikut mengkampanyekan juga ke setiap masyarakat untuk mendukung Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma’ruf Amin dalam pilpres 2019. Bahkan kami optimis bisa meraih 70 persen suara, apalagi koalisi kami juga telah melakukan survei,” ujarnya. Sedangkan Ketua DPC PDIP Kota Bekasi, Anim Imamudin mengatakan, mendukung Jokowi adalah sebuah keharusan, khususnya bagi parpol pendukung. Lanjut Anim, PDIP menekankan empat point kepada caleg, pengurus dan kader PDIP untuk mensosialisasikan pasangan Jokowi-Ma’ruf di Kota Bekasi. Pertama adalah mem perjuang kan dan meme nangkan dalam pemilihan presiden 2019 kemenangan yang terhor mat dan bermartabat. Kedua, menginstruksikan kepada jajaran pengurus struktural partai, organisasi sayap, kader dan simpatisan untuk dapat bergerak bersama dan bergo tong royong dalam meme nangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Ketiga, mengarahkan seluruh jajaran pengurus struktural partai, organisasi sayap, kader serta simpatisan di tingkat Kota Bekasi untuk melakukan kerja pemenangan melalui cara-cara yang tidak berten tangan dengan Undang-undang, berintegrasi, tanpa hoaks, politisasi SARA dan politik uang. Terakhir, melakukan penyebar luasan seluruh informasi pencapaian kinerja pemerintahan Presiden Jokowi baik di tingkat Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat serta Nasional secara proposional dan tanpa memaksa. “Jangan lupa, bahwa pemilihan presiden bersamaan juga dengan pemilihan legislatif. Untuk itu saya minta kepada seluruh ketua partai koalisi, dapat membekali calegnya agar tidak lupa memperjuangkan Pak Jokowi dalam pergerakannya,” imbuhnya. Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi, Solecha memastikan, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk bisa memenangkan pasangan Jokowi - Ma’ruf Amin di Kota Bekasi. Politisi Partai Golkar itu menam bahkan, sosialisasi sendiri nantinya akan lebih difokuskan pada berbagai kerja dan prestasi dilakukan oleh Jokowi bersama Jusuf Kalla dalam memimpin Indonesia selama empat tahun terakhir. “Kami akan rutin men sosialisasikan berbagai kerja dan prestasi yang telah dilakukan Jokowi melalui melalui caleg dan relawan yang dibentuk hingga tingkatan kelurahan,” beber Solecha. Muscablub Hanura Dituding Salahi Aturan CIKARANG – Pasca dilakukannya Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) oleh Pelaksana tugas (Plt) Hanura Kabupaten Bekasi, Imam Sugiar to, Kamis (24/1) lalu, tanpa melibatkan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC,) menuai kritik. Para pengurus menilai, Plt sudah melanggar peraturan Sekretaris DPC Hanura Kabu paten Bekasi, Agus Nur Hermawan sangat menyesalkan langlah Plt mengadakan Muscablub yang tidak sesuai mekanisme organisasi. Pasal nya, kegiatan Muscablub harus ter lebih dahulu melalui rapat internal dan melibatkan pengu rus DPC sebagai panitia. ”Saya sebagai Sekretaris DPC saja tidak dilibatkan, begitu juga dengan Ketua OKK, Pak Parlintongan Sihombing. Kami hanya mendapat undangan Muscablub. Jadi bukan kami yang mengundang,” kata Agus, Jumat (25/1) Ia menjelaskan, dalam surat undangan tertera nama Ketua Panita Muscablub, yaitu Guntara yang notabenenya bukan pengurus DPC Hanura. ”Yang diberhentikan kan Pak Firman, saya sebagai Sekretaris DPC tidak diberhentikan. Kenapa tidak dilibatkan dalam pembentukan panitia. Malah yang bukan pengurus jadi panitia,” sesal Agus. Perlu diketahui, sebelumnya Hanura Kabupaten Bekasi dilanda konflik internal usai pemberhentian Firman Adriana Sujud sebagai Ketua DPC. Pemberhentian ini menua kritik dari para pengurus dan caleg Hanura. Hal ini bermula adanya dua surat rekomandasi DPD kepada DPP yang berbeda terkait status Firman sebagai Ketua DPC, yakni berisi mem berhentikan dan mem pertahankan. Pengurus DPC Hanura Kabupaten Bekasi menuding, ada oknum DPD Hanura Jawa Barat yang sengaja meng gandakan surat rekomen dasi bernomor A.388 itu. Menurut Agus, keputusan itu tidak tepat dan membuat gaduh, lantaran saat ini mesin partai tengah berkonsentrasi menghadapi pemilihan umum (pemilu). “Sekarang mari sikapi secara dewasa, apalagi kader partai akan menghadapi pemilu. Jadi kalau ingin Muscab, tunggu saja pe riodenya. Ayo kita duduk ba reng lagi mem besarkan Hanu ra Kabu paten Bekasi,” imbuhya. Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPC Hanura Kabupaten Be kasi, Parlintongan Sihombing, mengaku dirinya tidak dilibatkan pada agenda tersebut. “Muscablub berjalan dari awal tidak sesuai mekanisme organisasi. Apalagi tidak adanya komunikasi yang berjalan baik. Ini sangat riskan untuk partai, apalagi menjelang pemilu seperti ini,” sesal Parlin. Sementara itu, ketua terpilih pada Muscablub Hanura Kabupaten Bekasi, Maman Suparman mengaku, kegiatan Muscablub sudah sesuai dengan AD/RT partai. “Ya itu kan kata mereka. Muscablub sudah sesuai prosedur dan mekanisme partai,” jawabnya singkat. Sebelumnya diberitakan, Partai Hanura Kabupaten Bekasi menghelat Muscablub di Hotel Antero, Cikarang Utara, untuk menentukan Ketua DPC definitif, Kamis (24/1) lalu. Muscablub berdasarkan SKEP/008/DPP-Ha nura/I/2019 itu dihadiri perwakilan dari DPD Hanura Jawa Barat, 23 Pimpinan Anak Cabang (PAC), serta para caleg. Maman Suparman resmi terpilih menjadi ketua DPC Hanura secara aklamasi. Ia mendulang dukungan dari semua PAC. (sar) Ia optimis, dengan kultur masyarakat Kota Bekasi yang memiliki tingkat kerasionalan serta pendidikan yang baik, sosialisasi terkait kerja dan prestasi Jokowi yang dilakukan pihaknya akan bisa diterima oleh masyarakat. “Bukan hanya sosialisasi secara langsung, kami juga akan gencar melakukan sosialisasi melalui berbagai flatpon media sosial agar jangkauan sosialisasinya bisa lebih luas,” tegasnya. Sementara, Jokowi saat ditemui usai kunjungannya di Kota Bekasi, Jumat (25/1) me nyampaikan, dengan didu kung sosialisasi yang intensif dari mitra koalisi dan relawan pendukung Jokowi, dirinya optimis Kota Bekasi bisa direbut untuk bisa menjadi salah satu lumbung suara Jokowi – Ma’ruf. (sar) Machrul: Golkar Akan Bangkit BEKASI UTARA - Ketua organisasi pendiri Partai Golkar, Musyawarah Keke luargaan Gotong Ro yong (MKGR) Kota Bekasi, Mach rul Falak Herman syah, meminta agar calon anggota legislatif (caleg) dan kader Partai Golkar harus menang di Kota Bekasi. “Insya Allah, kalau dilihat tanda-tandanya sih temanteman di Kota Bekasi begitu bersemangat dan ada perasaan gembira menyong song Pemilu 2019. Itu merupakan sebuah modal yang sangat bagus, dan kami yakin Kota Be kasi menjadi pusatnya ke bangkitan kembali Partai Golkar,” kata Angg ota Komisi I DPRD Kota Bekasi itu. Machrul menegaskan, Kota Bekasi akan bisa ditaklukkan dengan kerja keras dan semangat yang bagus dari para kader dan caleg serta relawan-relawan di lapangan. “Yang dimaksud dengan menaklukkan, adalah semangatnya untuk memenangkan Golkar. Kalau bisa di Kota Bekasi, Golkar menjadi part ai terkuat. Apa lagi pengurus ke ca matan dan kelu rahan sebagai m e- sin politik Par tai Golkar sudah berjalan de ngan baik. Insya Allah bisa men capai tujuan utuk meriah ke menangan itu,” ujarnya. Sementara dalam menga wal suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), lanjut Machrul, Golkar akan menargetkan penghitungan suara pada hari H, sudah selesai pada pagi hari esoknya. “Target kami adalah sebelum matahari terbit (setalah hari H pen coblosan), dan besoknya seluruh suara di TPS sudah selesai di input, sebelum penghitungan kecamatan semua saksi sudah pegang data. Jadi kami tidak pasrah dengan penghitungan KPU, sebab kami juga punya data penghitungan sendiri, jika terjadi manipulasi, Partai Golkar akan berdiri di depan untuk menuntut keadilan,” tegasnya. Diper lukan berbagai strategi agar suara Partai Golkar me nyentuh pada ma sya rakat pa ling ba w- a h. (s ar)
Page 1 and 2: adar_bekasi radarbekasi.id SABTU, 2
Page 3: JURNALISME WARGA 3 SABTU, 26 JANUAR
Page 7 and 8: Hartati Dewandari dan Anak Agung Gd
Page 9 and 10: TRANSPORTASI HUKRIM SELALU DEKAT PE
Page 11 and 12: Pemkot Bakal Bangun Gedung Creative
Page 13 and 14: GELANGGANG SABTU, 26 JANUARI 2019 1
Page 15 and 16: Kapasitas PALD Sumurbatu Ditambah B

E - PAPER RADAR BEKASI EDISI 26 JANUARI 2019

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?