design_NewsLetter STBM copy

News Letter
TINJAUAN
PELAKSANAAN
STBM
DI INDONESIA
1. CRAP Tools sebagai Instrumen Review STBM
CLTS Rapid Appraisal Protocol (CRAP) Tool –
Unicef 2016 merupakan instrumen dengan
pendekatan partisipatif yang dapat digunakan
oleh pelaku STBM untuk melakukan penilaian
kualitatif terhadap kualitas, keefektifan dan
keberlanjutan implementasi program STBM
suatu negara, dimana instrumen ini tidak hanya
dapat menilai kondisi di tingkat komunitas,
tetapi juga sub-nasional dan nasional. Latar
belakang dikembangkannya instrumen ini
adalah kesadaran akan kompleksitas isu sanitasi
serta beragamnya karakter wilayah yang
kemudian memunculkan tingginya variabilitas
pencapaian STBM antara satu daerah dengan
daerah lainnya. CRAP kemudian dikembangkan
untuk memberikan standar umum yang
selayaknya dipenuhi dalam program STBM.
Instrumen CRAP melihat bahwa terbentuknya
konteks institusional yang kondusif, kapasitas
yang mumpuni untuk implementasi serta
pemahaman akan elemen yang dibutuhkan
dalam proses STBM merupakan kunci dalam
menilai kesuksesan implementasi STBM
Konsultasi dengan pemangku kepentingan di
berbagai tingkatan administratif menjadi kunci
dalam implementasi instrumen CRAP. Dengan
menggunakan instrumen ini, dapat diperoleh
juga ilustrasi keterkaitan kebijakan sanitasi dan
STBM secara vertikal (ada benang merah dan
adopsi kebijakan dari nasional hingga ke lokal)
yang mempengaruhi keefektifan implementasi
di lapangan.

No CRAP-Unicef STBM Tujuan
1
2
3
4
5
Policy, Roadmap and
Directives
Financial Planning and
Budgeting
Partnerships, Capacity
and Leadership
CLTS Protocol/Guidance/
Standard
Monitoring and
Coordination
6 Post ODF Sustainability
Enabling Environment
Demand Creration
Monitoring and
Evaluation
7 Supply
Memahami penciptaan lingkungan kondusif
dan dukungan institusi terhadap percepatan
implementasi program STBM di tingkat pusat,
dan daerah.
Apakah tersedia dukungan anggaran
mencukupi untuk percepatan program STBM
di pusat maupun daerah.
Untuk mengetahui apakah sumber daya
di lapangan mencukupi dan kualitasnya
mencukupi.
Mereview kualitas dari Pedoman yang
tersedia.
Apakah ada panduan promosi Kesehatan
untuk mendukung STBM.
Bagaimana Proses dan progress dipantau
dengan sistem yang baik.
Apakah ada sistem pemantauan yang
berkelanjutan paska ODF.
Bagaimana sistem penyediaan sarana sanitasi
yang mudah, murah dan menjangkau secara
inklusif.
JEJARING AMPL
Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional merupakan
sebuah lembaga adhoc yang dibentuk pada
tahun 1997 sebagai wadah atau forum
komunikasi dan koordinasi agar pembangunan
air minum dan sanitasi berjalan lebih baik.
Tahapan Pokja AMPL
Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi
Selain itu, pembentukan Pokja juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah
pelaku pembangunan air minum dan sanitasi.
Pokja AMPL Nasional beranggotakan 8 Kementerian/Lembaga yaitu:
Kementerian PPN/Bappenas,
Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Kesehatan,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Kementerian Keuangan,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, dan Badan Pusat
Statistik.

Berdasarkan SK Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
Kementerian PPN/Bappenas Nomor Kep 38/D.VI/07/2013
tentang Pembentukan Pokja AMPL Nasional, terdapat 6
(enam) bidang di dalam struktur Pokja.
01
Bidang Advokasi dan
Sosialisasi Kebijakan
03
Bidang Teknis Sanitasi
05
Bidang Pendanaan
6 BIDANG DI DALAM STRUKTUR POKJA
Tugas Pokja AMPL Nasional:
02
Bidang Teknis Air Minum
04
Bidang Kelembagaan, Kemitraan
dan Pemberdayaan Masyarakat
06
Bidang Pemantauan
dan Evaluasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SEJUMLAH PROGRAM YANG DIDUKUNG
POKJA AMPL
Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM)
Penyedian Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
Sanitasi Berbasis Masyarakat
(SANIMAS)
Rencana Pengamanan Air Minum
(RPAM)
Sanitation Information System
(NAWASIS) dan Sanitasi Sekolah
Tidak hanya di tingkat pusat, bentuk Pokja
AMPL ini juga diadopsi oleh pemerintah daerah
dengan membentuk Pokja AMPL/Sanitasi
daerah.
Menyiapkan rumusan kebijakan.
Menyusun strategi dan program dalam
pembangunan air minum dan sanitasi.
Mengkoordinasikan dan mengendalikan
pelaksanaan pembangunan air minum.
Menyebarluaskan informasi terkait AMPL.
Selain itu, Pokja AMPL Nasional juga berfungsi sebagai
penggerak advokasi dan sinergi pembangunan AMPL di
Indonesia
Keberadaan Pokja AMPL Nasional mampu memperkuat
koordinasi dan sinergi antar para pelaku pembangunan
sektor air minum dan sanitasi di Indonesi demi mencapai
target RPJMN dan SDGs.

2: Monitoring dan Evaluasi _
Analisa berbasis EMONEV STBM
Tidak sinkronnya basis data, belum menyeluruhnya
akses sanitasi, dan minimnya efektivitas kegiatan
pemicuan ODF merupakan 3 isu penting yang
muncul dari proses pemantauan dan evaluasi. Di
lain pihak, proses ini juga dapat mengidentifikasi
peluang untuk percepatan ODF di Indonesia;
dimana hingga tataran tertentu, peluang ini dapat
membantu mengatasi isu-isu urgen yang
disampaikan sebelumnya. Dalam proses monitoring
dan evaluasi, diperoleh temuan sebagai berikut:
1. Aspek Basis Data: Ketidaksinkronan antar
lembaga.
Minimnya ketersediaan dan variabilitas data membuat
pelaku tidak dapat menganalisa kasus secara optimal;
tidak sinkronnya data antara satu lembaga dengan
lembaga lain memberikan ketidakpastian bagi pelaku
dalam memilih sumber data yang harus digunakan.
2. Capaian Sanitasi: Tidak meratanya akses sanitasi.
Dari total 74% rumah tangga yang memiliki akses
sanitasi
48%
17%
8%
42 juta rumah tangga yang dikategorikan
sebagai memiliki AKSES LAYAK
(Rumah tangga tersebut memiliki akses ke jamban sehat individu)
11 juta rumah teridentifikasi masih
menggunakan jamban sehat semi permanen
5 juta rumah teridentifikasi masih
menggunakan jamban sehat semi permanen
dan jamban sehat secara komunal atau
menumpang secara berurutan.
Ini menunjukkan masih diperlukannya perbaikan sarana
prasarana sanitasi di daerah.
3. Capaian STBM: Belum seluruh daerah
melengkapi proses input data.
Analisa terkait tingkat ketercapaian kegiatan STBM
hanya dapat dilakukan secara komprehensif apabila
data yang terkumpul cukup untuk mewakili kondisi
riil di lapangan. Kondisi saat ini, lebih dari 50% (19
dari 34 provinsi) provinsi di Indonesia belum
melengkapi proses data input untuk STBM. Dari
total 80.805 desa yang terdaftar di basis data STBM,
baru 77.460 desa (96%) yang telah melengkapi
proses input data. Provinsi Papua dan Papua Barat
merupakan 2 provinsi dengan tingkat proses input
data terendah di Indonesia.
4. Tingkat ODF: Efek dari kegiatan pemicuan
masih sangat lemah.
Pelaksanaan kegiatan pemicuan pada mulanya
diharapkan akan dapat meningkatkan tingkat
ketercapaian ODF; dimana kegiatan ini difokuskan
pada peningkatan kesadaran masyarakat akan gaya
hidup bersih dan sehat. Hasil analisa menunjukkan
bahwa hingga tahun 2018, kegiatan pemicuan
telah dilakukan di 56% desa di Indonesia. Akan
tetapi efektivitas kegiatan pemicuan tersebut
terhadap ketercapaian ODF di daerah masih sangat
lemah, dimana baru 46% dari desa yang telah
dipicu tersebut yang melakukan claim ODF.
Dengan kata lain, kegiatan pemicuan hanya
berdampak pada munculnya claim ODF dari 26%
desa di Indonesia. Lebih lanjut, dari angka tersebut,
hanya 78% yang telah terverifikasi sebagai desa
ODF.
Kondisi sosial dan geografis Indonesia
sangatlah bervariasi antara satu daerah
dengan daerah lainnya, sehingga ada
berbagai faktor yang dapat mempengaruhi
tingkat penerimaan masyarakat terhadap
kegiatan pemicuan serta tingkat
ketercapaian ODF.

3. Hasil Tinjauan Pelaksanaan STBM
menggunakan CRAP Tool
Komponen STBM: Enabling Environment,
Supply, Demand dan Paska-ODF
Pemantauan dan evaluasi spesifik dilakukan terhadap
aspek-aspek yang berada di bawah kerangka strategi
penyelenggaraan STBM, yakni: enabling environment,
supply, demand serta Paska-ODF (follow-up).
1. Komponen Lingkungan yang Kondusif
(Enabling Environment)
Untuk membentuk lingkungan yang dapat
mendukung tercapainya STBM, terdapat beberapa
elemen yang berpengaruh, meliputi: kebijakan,
anggaran dan sumber daya serta kemitraan dan
kelembagaan. Secara singkat adalah sebagai berikut:
Kebijakan: Perlunya penguatan
melalui sosialisasi dan supervisi
Memahami kebijakan terkait STBM (baik yang
terkait langsung maupun tidak langsung) yang
berlaku di berbagai tataran merupakan hal yang
mutlak dilakukan oleh pemangku kepentingan
terkait. Akan tetapi tentunya keberadaan kebijakan
ini perlu diimbangi oleh fungsi sosialisasi dan
supervisi yang kuat dari pemerintah untuk
menjamin implementasi yang tepat guna dan tepat
sasaran.
Anggaran dan Sumber Daya:
potensi tumpang tindih kegiatan
yang besar
Seiring dengan target pencapaian Universal Access
di tahun 2019, penganggaran untuk kegiatan STBM
sudah semakin banyak dibuka, sehingga kolaborasi
antara pemerintah dengan mitra pembangunan
merupakan kondisi yang lazim ditemukan saat ini.
Di satu sisi, bervariasinya pipeline anggaran dan
sumber daya untuk sanitasi merupakan hal yang
menguntungkan bagi suatu daerah. Namun di sisi
lain, tumpang tindih kegiatan dan area intervensi
menjadi kondisi yang sering ditemui, yang
berujung kepada tidak efektifnya implementasi
kegiatan dan penganggarannya.
Kemitraan dan Kelembagaan:
pentingnya peran seluruh pihak
Dalam rangka percepatan pencapaian Universal
Access 2019, maka diperlukan kegiatan advokasi
dan sosialisasi isu yang berkelanjutan kepada mitra
pembangunan untuk mendorong kontribusi
mereka di bidang sanitasi, dengan juga
menekankan pentingnya proses pelibatan
masyarakat di dalam kegiatan.
2. Komponen Kebutuhan (Demand)
Aspek kebutuhan sanitasi merupakan hal-hal yang
terkait dengan upaya sistematis untuk
mendapatkan perubahan perilaku yang higienis
dan saniter. Sebagai upaya peningkatan kapasitas,
pemerintah telah mengeluarkan rangkaian
pedoman dan publikasi untuk kebutuhan
implementasi di lapangan, baik yang sifatnya
arahan pelaksanaan maupun pengayaan
pengetahuan; diantaranya:
Petunjuk pelaksanaan Pilar 1 STBM.
Katalog informasi pilihan jamban sehat.
Pedoman Promosi Kesehatan STBM (Pilar 1)
E-learning STBM.
Pengintegrasian modul STBM ke dalam
kurikulum Poltekkes (dengan melibatkan
PPSDM).

Keberadaan pedoman dan publikasi ini akan
menjadi lemah apabila proses penyampaian dan
implementasi muatan tidak maksimal. Peran dan
kapasitas fasilitator menjadi krusial dalam hal ini.
Strategi keberlanjutan demand adalah
mekanisme keterlibatan masyarakat baik di
pedesaaan maupun perkotaan dalam
peningkatan layanan sanitasi menuju akses
aman dan penguatan layanan penyedotan serta
kampanye nasional secara masice menggunakan
media promosi yang lebih kreatif dan inovatif.
3. Komponen Supply
Pemenuhan supply dapat dilakukan berbagai
cara:
Pemenuhan kebutuhan supply melalui
Wirausaha Sanitasi.
Terdapat 428 Wirausaha Sanitasi aktif yang
tersebar di Provinsi Sumatera Barat, Lampung,
Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT dan Papua.
Wusan dapat bersinergi bersama Pemda untuk
menyamakan mencapai target bersama.
Diperlukan lebih banyak Wusan aktif untuk
memastikan pemenuhan kebutuhan sanitasi
yang terjangkau dan sesuai kebutuhan (tersedianya
opsi TTG) di seluruh Indonesia.
Tersedianya mekanisme peningkatan kapasitas
sistem Monev Wusan.
Rp
Pemenuhan kebutuhan supply
melalui pembiayaan pemerintah.
Pemenuhan kebutuhan sanitasi dan penyediaan
sistem pengolahan air limbah terpusat yang
lengkap, meliputi: sambungan rumah, pipa air
limbah, bak kontrol dan instalasi pengolahan,
strategi ini diharapkan dapat menjangkau kelompok
marginal (masyarakat sangat miskin dan
masyarakat berkebutuhan khusus).
Diperlukan data kemiskinan dan penyandang
disabilitas sehingga tepat sasaran.
Rp
Skema pembiayaan lain.
Pemenuhan kebutuhan sanitasi dengan
menggunakan akses BPR (mikro kredit),
Bumdes/Bumnag, Bansos, Hibah donatur, Koperasi,
ZISWAF dan lain-lain.
4. Urgensi Paska-ODF
Hal yang dirasa perlu untuk didefinisikan di
bawah kerangka Paska-ODF ini antara lain
pencapaian ‘Akses Layak’ dan ‘Akses Aman’,
pengembangan pilar 2-5 STBM serta konteks
sanitasi perkotaan. Tidak hanya mempertahankan
dan meningkatkan ODF suatu daerah,
implementasi tahap Paska-ODF juga diharapkan:
Mendukung peningkatan akses menuju Akses
Aman dengan mempertimbangkan muatan
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, utamanya SPM
Kesehatan dan SPM Pekerjaan Umum.
Paska ODF, diharapkan daerah tidak hanya
berhenti pada tataran penyediaan akses layak,
tetapi bergerak ke penyediaan akses aman
sanitasi dan air bersih; dimana kriteria akses aman
ini akan mengacu kepada PP No 2 tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
dikeluarkan oleh pemerintah. Elemen SPM
Pekerjaan umum yang berkaitan dengan STBM
adalah penyediaan pelayananan pengolahan air
limbah domestik skala kabupaten/kota serta skala
regional; dimana pemenuhan SPM ini sudah
dilakukan secara rutin oleh pemerintah daerah

(kecuali skala regional, karena membutuhkan periode
lebih panjang dalam perencanaan dan
pembangunannya). Tidak seperti SPM Pekerjaan
Umum, konteks sanitasi dan hygiene (dan bahkan
konteks kesehatan khusus lainnya) di bawah SPM
Kesehatan tidak disebutkan secara eksplisit.
Diharapkan ke depannya akan ada indikator SPM yang
lebih spesifik untuk sanitasi dan hygiene yang dapat
menjadi pendorong bagi daerah untuk
mengimplementasikan kegiatan STBM serta
melakukan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan
tersebut. Kegiatan paska ODF juga diperlukan apabila
tidak terlihat adanya perubahan perilaku (ke
arah yang positif) terkait sanitasi di suatu
wilayah. Jika dalam jangka waktu lebih dari 9
bulan tidak ada perubahan terkait data STBM
yang diinput oleh sanitarian pada suatu wilayah
tertentu, maka dapat diasumsikan bahwa tidak
terjadi perubahan perilaku terkait sanitasi di
wilayah tersebut. Adanya kegiatan paska ODF
dapat memberikan informasi faktor-faktor apa
yang menyebabkan tidak adanya perubahan
perilaku tersebut, serta langkah apa yang paling
tepat untuk diterapkan di wilayah tersebut.
4. Pembelajaran Baik di Jawa Tengah,
Aceh, dan Papua
Setelah melihat peran penting kegiatan ini dalam
mengatasi isu sanitasi di daerah STBM serta
kelemahan dan kekuatan dalam implementasinya,
maka follow-up keberlanjutan program STBM menjadi
hal yang krusial.
Jawa Tengah: Terus Maju Melangkah dalam
Meningkatkan Sanitasi Berbasis 5 Pilar
Pembelajaran utama yang dapat diambil dari proses
implementasi STBM adalah krusialnya peran
Pemerintah Provinsi dalam proses implementasi
STBM di kabupaten/kota di bawahnya. Peran
provinsi dapat dimaksimalkan dalam melakukan
Pendampingan, Advokasi, dan Verifikasi. Advokasi
kepada kabupaten/kota dengan membawa Surat
Edaran Gubernur Jawa Tengah terkait percepatan
ODF kabupaten/kota telah terbukti berdampak
cukup efektif untuk memotivasi daerah. Pada tahun
2019, Provinsi Jawa Tengah juga akan mendorong
percepatan akses sanitasi dengan mendukung
kegiatan Wusan yang merata ke seluruh wilayah
Jawa Tengah melalui Bansos dan pembinaan UMKM.
Jika berlandaskan kepada strategi penyelenggaraan
STBM, pembelajaran yang dapat diambil dari
Provinsi Jawa Tengah di setiap komponen dapat
disampaikan sebagai berikut.
Aceh: Penguatan Peran Fasilitator dalam
Mendorong Koordinasi Horizontal Pemerintah
Daerah
Seperti wilayah perbukitan di Papua, isu gender
juga menjadi tantangan utama implementasi
STBM di Provinsi DI Aceh. Hal ini sedikit banyak
dipengaruhi oleh peran agama yang dominan di
wilayah tersebut. Meskipun wanita memiliki
peran aktif dalam bidang kesehatan di
lingkungan masyarakat (bahkan petugas sanitasi
di daerah lebih didominasi oleh wanita), namun
pemuka agama (umumnya laki-laki) memainkan
peran yang dominan dalam menentukan arah
kebijakan pembangunan di masing-masing
wilayah.
Dari gambaran di atas, terlihat bahwa kondisi
sosial keagamaan sangat berpengaruh terhadap
jalannya roda sanitasi di Aceh. Terlepas dari
tantangan yang dihadapi oleh Aceh dalam
implementasi program STBM (yang tersaji di
bawah ini), namun ada satu pencapaian yang
patut dibanggakan, dimana Kota Banda Aceh
telah mencapai salah satu target pembangunan
sanitasi yaitu Safely-manage sanitation.

Papua: Penguatan dan Peningkatan Kapasitas
di Seluruh Sektor Pembangunan
Sebagai daerah yang kental dengan nuansa
adatnya, penyampaian pengetahuan tentang
kesehatan dan sanitasi untuk masyarakat Papua
harus dilakukan dengan terlebih dahulu
memahami konteks sosial dan budaya
masyarakatnya. Misalnya saja pengetahuan
bahwa masyarakat di sana lebih memilih untuk
memperoleh jamban permanen, atau
bagaimana mereka tidak suka membangun
jamban di dalam rumah. Contoh konteks sosial
budaya lainnya adalah perbedaan karakter
masyarakat berdasarkan wilayah geografis. Di
wilayah pesisir, yang lebih terbuka terhadap
modernisasi dan peradaban, penduduknya lebih
open-minded dan menerapkan kesetaraan
gender. Sedangkan, penduduk yang mendiami
wilayah pegunungan atau dataran tinggi, masih
menerapkan pola pikir tradisional, atau dominasi
laki-laki diatas perempuan. Meskipun di wilayah
pegunungan ada ketimpangan isu gender, namun
para petugas sanitasi di desa-desa (baik pesisir
maupun pegunungan), didominasi oleh kaum
wanita; dan keberadaannya sangat diapresiasi.
Dengan memahami konteks lokal tersebut, barulah
pelaku kesehatan lingkungan dapat disusun strategi
implementasi STBM yang sesuai untuk
daerah-daerah di Papua. Terkait dengan
penyampaian pengetahuan ini, peran fasilitator
dalam implementasi STBM di Papua menjadi sangat
signifikan. Dari hasil analisa, Provinsi Papua
merupakan salah satu provinsi dengan tingkat akses
sanitasi dan ODF terendah di Indonesia.