Suara - Edisi 20 - Majalah Komisi Pemilihan Umum

wawancara 

arief budiman: 

pemilih berdaulat, 

negara kuat 

Suara Pemilihan: 

pemilihan ulang 

digelar dua tahun 

mendatang 

suara selebriti: 

ari lasso rilis 

album baru 

maskot pemilu 2019 

Edisi Xx september - oktober 2018 

K O M I S I P E M I L I H A N U M U M 

MENJAGA HAK RAKYAT BERSUARA DALAM PEMILU 

@KPU_ID 

September-Oktober 2018 SUARA KPU 1

daftar isi 

SUARA KPU 

Edisi XX 

September - Oktober 2018 

Suara Utama5 

14 

Wawancara 

18 

23 

32 

36 

Suara Pakar 

Suara Imam Bonjol 

Suara Regulasi 

Kamus Pemilu 

Suara Galeri Pusat dan Daerah 

Suara Daerah 

Pesan dari Imam Bonjol 

Suara Sosok 

37 

45 

54 

55 

61 

Suara Pemilihan 

70 

Suara Selebriti 

65 

68 

72 

74 

Pemilu on Twitter 

KPU Menjawab 

Serba-Serbi 

Suara Publik 

PENGARAH 

Arief Budiman, SS, S.IP, MBA 

Pramono Ubaid Tanthowi 

Wahyu Setiawan, SIP, MSi 

Hasyim Asy’ari, SH, M.Msi, Ph.D 

Ilham Saputra, SIP 

Viryan, SE, MM 

Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP 

PENANGGUNG JAWAB 

Arif Rahman Hakim 

PENASIHAT 

Nur Syarifah 

Supriatna 

PEMIMPIN REDAKSI 

Robby Leo Agust 

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI 

Wawan K. Setyawan 

REDAKTUR PELAKSANA 

Didi Suhardi 

EDITOR 

Diaz Miftachul Arifin 

REPORTER 

Dian Ramdhani 

Tubagus Rahmatullah 

FOTOGRAFER 

Dody Husein 

Ilham Sulfian 

KONTRIBUTOR 

Intan Rizkika 

Andi Bagus M. 

Novayani 

Inna Nasyita 

Yosara Latifa 

Amirul Mukminin 

Bili Achmad 

Masruroh 

Kafi 

Jourdan Nandiwardhana 

DESAIN GRAFIS/LAYOUT 

Dadit Purnadaya 

Satrio Mahadi 

Rudi Kristianto 

Arif Priyo Susanto 

Anggri Sugianto 

DISTRIBUTOR 

James Andi Parinding 

Siti Maryani 

ALAMAT REDAKSI: 

Biro Teknis dan Hupmas KPU Republik Indonesia 

Jalan Imam Bonjol No. 29 

Menteng, Jakarta, Indonesia 

Telp. 021-31937223 

KPU RI 

KPU Republik Indonesia 

@KPU_ID 

www.kpu.go.id 

2 

SUARA KPU September-Oktober 2018 


SUARA REDAKSI 

SUARA UTAMA 

Janji Wujudkan Kampanye yang Aman dan Berintegritas 

Salam melayani, 

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 

tinggal beberapa bulan lagi. Selayaknya 

sebuah perayaan, pesta demokrasi yang 

akan digelar serentak pada 17 April 2019 

mendatang harus dilaksanakan dengan 

penuh kegembiraan, di mana rakyat 

dapat menggunakan hak pilih nya secara 

langsung, umum, bebas, ra hasia, dan 

adil, sehingga cita-cita demokrasi untuk 

mewujudkan rak yat yang benar-benar 

berdaulat, dapat dicapai. 

Untuk itu diperlukan komitmen 

semua pihak untuk menjadikan Pemilu 

2019 menjadi pemilu damai. Komisi 

Pe milihan Umum (KPU) selaku penye 

lenggara pemilu bersama para 

stakeholder, telah melakukan berbagai 

lang kah, termasuk mendeklarasikan 

Kam panye Pemilu Damai yang digelar di 

Lapangan Monas, Minggu (23/9). Ha dir 

dalam deklarasi tersebut, pa sangan Capres 

dan Cawapres nomor urut satu Joko 

Widodo–Ma’ruf Amin, dan pa sangan 

Capres dan Cawapres no mor urut dua 

Prabowo Subianto–Sandiaga Salahuddin 

Uno, serta Ketua Umum dari 16 partai 

politik (parpol) peserta Pemilu 2019. 

Deklarasi damai tersebut diharapkan 

dapat diwujudkan dalam tindakan 

nyata, termasuk dalam masa kampanye 

yang akan berlangsung mulai 23 

September 2018 hingga 13 April 2019. 

Tentu, komitmen untuk melak sa nakan 

pemilu damai ini tidak cukup di lakukan 

oleh elit-elit politik, namun juga 

seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 

”Virus” kampanye damai yang jauh 

dari narasi-narasi negatif, berita bohong 

atau hoax, dan penggunaan isuisu 

SARA, harus digaungkan ke seluruh 

negeri. Guna memviralkan semangat 

pemilu damai tersebut, KPU Daerah 

di seluruh Indonesia juga terus bekerja 

keras untuk menyosialisasikan pemilu 

damai tersebut. 

Pun, KPU juga sangat concern 

untuk menyelenggarakan pemilu yang 

berintegritas. Termasuk di antaranya 

adalah menegakkan prinsip pertanggung 

jawaban pemilu, yang telah 

diatur secara lengkap di Peraturan 

KPU (PKUP) Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Dana Kampanye Pemilu. 

Berkaitan dengan hal tersebut, 16 

parpol tingkat nasional telah resmi 

menyerahkan Laporan Awal Dana 

Kampanye (LADK) Pemilu 2019 kepada 

KPU, Minggu (23/9). Dua pasang capres 

dan cawapres juga telah melaporan 

LADK di hari yang sama. Sementara, 

para calon perseorangan menyerahkan 

LADK di KPU tingkat provinsi. 

Persiapan logistik juga menjadi hal 

yang sangat krusial untuk memastikan 

Pe milu 2019 dapat berlangsung dengan 

baik, sesuai dengan yang diharapkan. 

KPU RI secara khusus telah mengunjungi 

salah satu pabrik yang mem produksi 

kotak dan bilik suara untuk Pemilu 

2019 untuk memastikan se mua persiapan 

berjalan sebagaimana mestinya. 

Sementara guna memaksimalkan 

Sum ber Daya Manusia yang terlibat 

dalam pemilu, KPU RI pun melakukan 

berbagai langkah, ter masuk 

mengundang anggota KPU Ka bu paten/ 

Kota periode 2018-2023 untuk menjalani 

orientasi tugas. Para anggota KPU ter sebut 

mendapatkan pemaparan yang bertujuan 

untuk memberikan pemahaman 

tugas, fungsi, dan we wenang ang gota 

KPU dalam pe lak sa naan pemilu, sesuai 

dengan pe doman peraturan perundangundangan 

yang berlaku. 

Semua informasi detil mengenai upaya 

maksimal yang telah dilakukan oleh 

KPU tersebut di atas telah terang kum 

dalam majalah Suara KPU edisi XX 

ini. Semoga majalah ini da pat men jadi 

salah satu jembatan ko mu ni kasi yang 

efektif untuk menebarkan semangat 

positif, menuju pes ta de mokrasi yang 

menyenangkan dan menggembirakan, 

sehingga pada akhirnya cita-cita 

demokrasi dapat terwujud. 

Ikrar itu menggema di Lapangan Monas 

Minggu (23/9) pagi lalu. Ketua 

KPU RI Arief Budiman me mandu 

pem bacaan teks deklarasi kam panye 

damai. Seluruh peserta pemilu yang terdiri 

dari dua pasangan calon pre siden 

dan wakil presiden, Joko Wi dodo–Ma’ruf 

Amin, dan Prabowo Su bianto–Sandiaga 

Salahuddin Uno, ser ta ketua umum 16 

partai turut me ngu capkan perjanjian 

tersebut. Selanjutnya, mereka bersamasama 

me le pas kan burung merpati sebagai 

tan da di mulainya kampanye damai. 

Monas menjadi saksi sejarah atas janji 

yang mereka ucapkan. Janji yang tidak 

cukup hanya secara lisan, tapi harus 

diwujudkan melalui perbuatan nyata. 

Yaitu, aksi konkrit dalam melaksanakan 

pemilu yang aman, damai, dan jauh 

dari narasi negatif. Komitmen itu 

Kami peserta Pemilu tahun 2019, 

berjanji: Satu, mewujudkan Pemilu yang 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil. Dua, melaksanakan kampanye 

pemilu yang aman, tertib, damai, 

berintegritas, tanpa hoax, politisasi SARA, 

dan politik uang. Tiga, melaksanakan 

kampanye berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.” 

harus dipegang teguh bersama. Mereka 

dituntun melaksanakan janji tersebut 

selama kampanye berlangsung. 

Deklarasi damai mengawali kam pa nye 

yang akan berlangsung mulai 23 Sep tember 

2018 hingga 13 April 2019, atau hingga 

tiga hari sebelum pe mu ngut an sua ra 

dilaksanakan pada 17 April 2019. “Se mua 

peserta pemilu berjanji melaksanakan 

kampanye yang damai dan ber in tegritas,” 

terang Arief. 

Menurutnya, deklarasi kampanye damai 

bisa menjadi virus yang disebar ke se 

lu ruh masyarakat agar semuanya ikut me 

laksanakan dan menjaga kampanye damai, 

tertib, aman, serta jauh dari berita bo hong 

dan isu SARA. Termasuk, para pe milih 

yang ada di luar negeri. KPU akan terus 

menyebarkan informasi tersebut. 

4 



SUARA UTAMA 

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan 

mengatakan, seluruh peserta pemi 

lu, harus memberikan teladan yang 

baik bagi masyarakat, mengirimkan pesan 

yang sangat kuat bahwa Pemilu 2019 

harus dilaksanakan dengan semangat 

kekeluargaan, kesantunan, dan mengedu 

kasi. “Tentunya kami ber ha rap teladan 

yang diberikan oleh peser ta pemilu, 

ketum parpol, capres–cawapres akan 

menginspirasi kita semua,” ungkap dia. 

Keteladanan itu diharapkan bisa 

dipe gang teguh dan dilaksanakan selama 

masa kampanye berlangsung. Jadi, 

tidak hanya saat deklarasi, tapi sampai 

pe mungutan suara dilaksanakan, suasa 

nanya harus aman, damai, dan bebas 

dari berita bohong dan isu SARA. Jika 

hal itu bisa dilaksanakan, maka Pemilu 

2019 akan berjalan dengan demokratis. 

Selama ma sa kampanye, ber ba gai 

macam metode kampanye akan dilakukan, 

meliputi metode pe ma sangan 

alat peraga kampanye, pe nye bar an bahan 

kampanye, kemudian per te muan 

terbatas, pertemuan tatap muka, hingga 

kam panye melalui media massa. 

Zonasi untuk kegiatan dengan meto 

de rapat umum juga dirumuskan. 

Ter kait dengan iklan kampanye akan 

di lak sanakan selama 21 hari. Mulai 24 

Maret 2019 dan akan berakhir pada 13 

April 2019. 

Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin 

Uno mengatakan, deklarasi 

kampanye da mai bisa di gaung kan ke 

seluruh pesolok negeri. “Kita ingin memasti 

kan kampanye ini men ce rahkan, mencerdaskan, 

dan juga me mas tikan kam panye 

ini menggembirakan, fun,” papar dia. 

Pihaknya berkomitmen untuk me laku 

kan kampanye sesuai dengan aturan 

dan deklarasi yang sudah dilakukan. 

Dia akan mengimbau semua pen dukung 

untuk tidak menggunakan hoax, 

fit nah, dan ujaran kebencian dalam 

kam panye. Pihaknya akan menindak 

tegas jika ada pendukung yang mela 

kukan pelanggaran. Mereka yang 

mem buat kesalahan akan dilaporkan 

ke pihak yang berwajib. 

Koalisi Indonesia Adil Makmur 

juga me nyi ap kan tim khusus untuk 

memantau dan mengawasi pelaksanaan 

kam pa nye. “Kita ingin tetap menjaga 

ke se jukan,” ungkap dia. Ada tiga aturan 

yang harus dipegang, yaitu apakah informasi 

yang disampaikan sudah ter ve rifikasi, 

bermanfaat, dan apakah bisa menya 

kitkan kubu Jokowi–Ma’ruf. 

Politisi yang juga pengusaha itu menegaskan, 

timnya tidak ingin ada toleransi 

terhadap pendukung yang mela 

ku kan pelanggaran kampanye. Dia 

menga jak semua pihak berkampanye 

se cara sejuk, sebab negara ini sangat beragam 

dan menjunjung tinggi per sau daraan. 

“Persaudaraan nomor satu,” ucap nya. 

Sementara, Dewan Penasihat Tim 

Kampanye Nasional Koalisi Indonesia 

Kerja (TKN KIK) Pasangan 

Jokowi–Ma’ruf, M. Ro ma hurmuziy 

me ngatakan, Pemilu 2019 merupakan 

pe milu terbesar di du nia dalam ke seren 

takan peserta yang mengi kutinya. 

Maka, pemilu harus di a man kan dari 

seluruh fitnah, hoax, dan gang guan. 

Ketua Umum DPP PPP itu menerangkan, 

pihaknya berkomitmen 

menjaga pe milu damai dan menyerukan 

kepada seluruh komponen pendukung 

Jokowi–Ma’ruf un tuk betul-betul bisa 

berpartisipasi dengan ber martabat 

dalam kontestasi. Dia selalu me ne kankan 

bahwa pemilu itu ha nya lima tahun 

sekali, sedangkan persahabatan dan persaudaraan 

se ba gai bangsa itu abadi. 

Timnya akan melakukan kampanye 

po sitif mengenai keberhasilan, bukan 

kampanye negatif yang menjatuhkan 

lawan. “Pak Jokowi sendiri diuntungkan 

dengan promosi keberhasilan yang beliau 

miliki sela ma em pat tahun. Jadi itu yang 

akan ka mi se bar kan dalam kampanye 

positif,” papar dia. 

Nomor Urut 01 dan 02 

Sebelum melakukan deklarasi da mai, 

kedua pasangan calon (Paslon) mengikuti 

pengundian dan penetapan nomor 

urut. Keduanya pun sudah mendapatkan 

nomor urut masing-masing. Jokowi– 

Ma’ruf mendapat nomor urut 01, dan Prabowo–Sandi 

mendapat nomor urut 02. 

Penetapan nomor urut pada Pemilu 2019 

berbeda dengan pemilu-pemilu se be lumnya. 

Kali ini, kedua paslon sepakat memper 

barui sistem penomoran paslon pilpres. 

Saat pengundian dan penetapan no mor 

urut dilakukan, Ketua KPU Arief Bu di man 

mengatakan, semua pihak sudah menyepakati 

bahwa jika pasangan calon menda 

pat no mor urut 1, di surat sua ra akan 

ditulis angka 01. Sementara nomor urut 2 

akan ditulis 02. “Keputusan itu me ru pa kan 

kesepakatan kedua pas lon,” ucapnya 

Kesepakatan ter se but diambil dalam 

wak tu singkat sesaat se be lum kedua 

pas lon sama-sa ma memasuki ru ang 

si dang uta ma. Jokowi-Ma’ruf meng u 

sul kan pe ru bah an penomoran 1 dan 2, 

ka re na ada partai yang juga ber nomor 

urut 1 dan 2. Prabowo dan Jokowi 

dengan legowo memutuskan menambah 

ang ka 0 di depan, men jadi 01 dan 02. 

Kesepakatan itu diambil tidak sampai 1 

menit. Hal itu me nunjukkan bahwa kedua 

paslon bersahabat dan ingin menciptakan 

pemilu yang sejuk dan damai. 

Se bab, tu ju an utamanya adalah kemajuan 

bangsa. 

Proses terpilihnya nomor urut cukup 

sederhana. Pada kesempatan perta 

ma, KPU meminta para calon wakil 

pre siden mengam bil undian yang berisi 

kupon no mor dari satu sampai sepu 

luh. Sandi men dapat nomor 1 dan 

Ma’ruf mendapat no mor 10. Karena 

no mor yang diperoleh San di lebih kecil, 

maka Prabowo mendapat kesempatan 

mengam bil nomor urut lebih dahulu. 

Selama proses pengam bil an nomor 

urut, aksi yang ditunjukkan Ma’ruf 

cukup menarik perhatian. Di se tiap tahapan 

yang dilakukan pasangan tersebut, 

Ma’ruf se lalu me nyertai dengan 

doa. Saat Jo ko wi hendak mengambil nomor 

un dian misalnya, Ma’ruf secara tibatiba 

menengadahkan ta ngan nya ke atas. 

Keduanya pun ber doa. 

Pasangan Prabowo-Sandi pun mengiku 

tinya. Pra bowo bahkan sempat me lepaskan 

ikatan kertas nomor urut demi 

ikut berdoa bersama. Aksi tersebut kembali 

Ma’ruf tunjukkan saat sesi pidato 

sam butan. Usai Jokowi menyampaikan 

pi da tonya, Ma’ruf menutup dengan doa. 

Jokowi dan Prabowo pun membuka 

ker tas bersamaan dan mengangkatnya 

tinggi-tinggi. Para pendukung langsung 

bersorak ketika mengetahui no 

mor urut yang diperoleh kedua ca pres. 

Masing-masing tim juga su dah menyiap 

kan dua jenis barang ber nomor 

untuk berjaga-jaga atas nomor urut 

yang didapat kedua capres. 

Saat menyampaikan pidato, Jokowi 

me nyambut baik nomor 01 yang didapat. 

Menurutnya, nomor tersebut sesuai 

dengan yang dia harapkan se be lum nya. 

Jokowi menilai, nomor tersebut memudahkan 

pihaknya dalam berkomunikasi 

dengan masyarakat. ’’Yang di perebutkan 

adalah RI 1,’’ ujar Jokowi di sam but tepuk 

tangan dan teriakan no mor 01 dari para 

pendukungnya. 

Menurut dia, pilpres harus bisa men 

jadi ajang pendidikan politik bagi masyarakat 

sehingga demokrasi di Indonesia 

semakin matang. Dia me nga ku untuk 

adu kontestasi program, gagasan, ide, 

rekam jejak, dan adu pres tasi. “Jangan 

sampai ada cemooh dan saling men 

jelekkan, mengingat kita semua meng a 

nut etika keindonesiaan,” bebernya. 

Jokowi mengatakan, dia tidak ingin 

6 



SUARA UTAMA 

jika hanya karena kontestasi, silaturahmi 

antar masyarakat menjadi tidak har monis. 

“Saya masih bisa bertelepon dengan Pak 

Prabowo dan Sandi karena mereka adalah 

sahabat saya sejak lama,” kata dia. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu 

meng ingatkan bahwa membangun 

bang sa bukanlah pekerjaan mudah. 

Namun de mikian, dia mengajak untuk 

semua ele men untuk tidak menyerah. 

Menurut dia, hanya ada satu pilihan, 

Indonesia maju. 

Dalam pidatonya, hal senada juga disampaikan 

Prabowo. Dia menekankan 

pentingnya pemilu yang damai. Pe milu 

bertujuan untuk mencari yang terbaik 

untuk bangsa, bukan men cari kekurangan 

masing-masing. Yang utama, semua rakyat 

harus me ra sa kan bahwa bangsa Indonesia 

ada lah satu keluarga. Sehingga, dalam menyi 

kapi persoalan bangsa haruslah se ba gaimana 

keluarga bersikap. 

Prabowo yakin proses demokrasi 

akan berjalan dengan baik, sela ma semua 

pihak bersikap dewa sa. ’’Saya harap semua 

PENUHI KEWAJIBAN: Pasangan 

capres dan cawapres, serta partai 

politik harus melaporkan dana 

kampanye sebanyak tiga kali. Laporan 

awal dana kampanye ditutup pada 23 

September 2018. 

pihak ber si kap tenang, tidak emosional, 

dan menahan diri,’’ paparnya. Se le bihnya, 

mantan Danjen Kopassus itu mengapresiasi 

kinerja para penyelenggara pemilu atas 

berjalannya semua tahapan dengan baik. 

Arief Budiman me nya takan, pengundian 

nomor urut meru pa kan salah satu 

fase pen ting pilpres 2019, baik bagi KPU 

mau pun kedua paslon. Bagi pasangan capres 

dan cawapres, nama dan nomor urut 

adalah citra diri yang bisa digunakan seba 

gai alat kampanye. “Sementara bagi 

KPU, nomor urut menjadi dasar dalam 

me nyi ap kan logistik surat suara dan bahan 

sosialisasi ke masyarakat,” jelas mantan 

Komisioner KPU Jawa Timur itu. 

Dana Awal Kampanye 

Setelah mendapatkan nomor urut 

dan deklarasi kampanye damai, peserta 

pemilu, baik paslon capres-cawapres maupun 

partai politik menyerahkan la poran 

awal dana kampanye (LADK) ke KPU 

pada Minggu (23/9) lalu. Pasangan Joko 

Widodo–Ma’ruf Amin melaporkan dana 

awal Rp 11,9 miliar, sedangkan Pa sangan 

Prabowo Subianto–Sandiaga Salahuddin 

Uno sebesar Rp 2 miliar. 

Syafrizal, tim bendahara Tim Kam panye 

Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN 

KIK) Pasangan Jokowi–Ma’ruf mengatakan, 

pihaknya datang untuk me lengkapi 

berkas yang sebelumnya sudah diserahkan 

Sekjen TKN KIK Hasto Kris tiyanto. “Dana 

yang kami laporkan sebesar Rp 11,9 miliar,” 

terang dia. 

Menurut dia, dana Rp 11,9 miliar itu diba 

gi menjadi dua, yaitu Rp 8,5 miliar be rupa 

uang yang berada di rekening, dan Rp 3,4 

miliar berupa barang. Dana itu berasal dari 

partai dan sumbangan dari luar. Ada yang 

dari perusahaan dan pri badi perorangan. 

Namun, dia tidak me nye butkan nama 

perorangan yang me nyumbangkan dana. 

Syafrizal juga tidak membuka iden titas 

perusahaan yang menyumbang. “Ada 

perusaahan investasi dan juga perusahaan 

teknologi,” papar dia. Ada empat perusahaan 

yang sudah menyumbangkan da na nya. 

Menurut dia, karena masih awal, 

maka kemungkinan dana kampanye 

akan bertambah. Pihaknya akan menyam 

paikan semua dana yang masuk 

ke rekening khusus dana kampanye 

(RKDK). Dia mengatakan, pihaknya 

ti dak menargetkan besaran dana yang 

akan diperoleh selama kam panye. 

Sementara itu, Calon Wakil Pre siden 

Sandiaga Uno datang langsung melaporkan 

awal dana kampanye ke KPU. 

Total dana awal yang di la porkan se besar 

Rp 2 miliar. Dia me nga takan, jangan 

dibandingkan dana kam pa nyenya dengan 

paslon Jokowi–Ma’ruf. Menurut dia, dana 

kam pa nye nya enam kali lebih kecil. 

Namun, pihaknya berupaya untuk 

meng galang dana secara transparan. Tapi, 

pihak nya mengutamakan sumber daya 

dari internal koalisi. Jika ada korporasi yang 

ingin menyumbang, perusahaan itu harus 

ikut aturan yang ditetapkan. “Kalau ada 

kor porasi yang ingin menyumbang, why 

not? Tapi kita ingin publik tahu korporasi 

tersebut,” ucapnya. Sampai saat ini, belum 

ada sumbangan dari perusahaan. 

Sandi mengatakan, timnya berko mitmen 

akan transparan dan akuntabilitas 

dalam melaporkan dana. Pihaknya juga 

berupaya melaksanakan kampanye yang 

sangat hemat, efektif, dan efesien. 

Koordinator Juru Bicara Badan Pe menangan 

Nasional (BPN) Prabowo–Sandi, 

Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, 

dana Rp 2 miliar itu berasal dari Prabowo 

dan Sandi. Setelah ini, pihak nya akan 

meng himpun dana dari ma sya rakat. “Warta 

wan juga boleh nyum bang,” terang dia. 

Koorporasi dan perorang boleh menyum 

bang, kata dia, asalkan mengi kuti 

atur an yang tercantum dalam Un dang- 

Un dang Nomor 7/2017 tentang Pe milu 

dan PKPU Nomor 24/2018 tentang 

Dana Kam panye Pemilu. Sumbangan 

SERENTAK: Penyerahan 

dana kampanye dilakukan 

serentak di seluruh Indonesia 

kepada KPU sesuai 

tingkatkan. Dana laporan di 

tingkat pusat dilaporkan ke 

KPU RI, tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota diserahkan ke 

masing-masing KPU daerah. 

peorangan mak simal Rp 2,5 miliar, 

sedangkan dari kor po rasi atau kelompok 

sebesar Rp 25 mi li ar. Sedangkan dana 

dari paslon tidak ada ba tasnya. 

Selain pasangan calon presiden dan 

wakil presiden, partai politik peserta pemilu 

juga melaporkan awal dana kampanye. 

PDIP merupakan partai dengan 

dana kampanye paling besar. Yaitu, Rp 

105 miliar. Disusul Partai Gerindra yang 

melaporkan dana kampanye sebesar Rp 

75,3 miliar. Sedangkan yang paling kecil 

ada dua partai, Partai Perindo dan Partai 

Garuda. Masing-masing Rp 1 juta. 

Bendahara Umum DPP PDIP, Olly 

Don dokambey mengatakan, partainya 

telah melaporkan dana kampanye sebesar 

Rp 105 miliar. Ada dua sumber dana, 

yaitu Rp 103 miliar laporan dana dari 

para caleg, dan Rp 2,3 miliar dari DPP 

PDIP. Menurut dia, caleg yang sudah meleng 

kapi berkasnya sebanyak 569 orang. 

Gubernur Sulawesi Utara itu me ngata 

kan, dana kampanye dari masing-masing 

caleg sekitar Rp 500 juta. “Itu rata-rata, 

ada yang kurang ada yang le bih,” ucap 

dia. Yang pasti sampai se ka rang belum 

ada dana sumbangan dari pihak luar. 

Olly mengatakan, kebutuhan dana 

kam panye cukup besar. Namun, dia 

belum bisa menyebutkan target yang 

harus diperoleh. Menurutnya, yang paling 

banyak membutuhkan dana adalah 

transportasi. Apalagi, wilayah yang harus 

dicapai cukup luas. Paling tidak, setiap 

perjalanan melibatkan sekitar 10 orang. 

Bendahara Umum DPP Partai 

Gerin dra Thomas Djiwandono me ngatakan, 

partainya melaporkan dana awal 

kampanye sekitar Rp 75,3 miliar. Rincian 

nya, Rp 73,5 miliar dari para caleg, 

dan Rp 1 miliar dari partai. Pihaknya, 

kata dia, belum menerima sumbangan 

dana kampanye dari pihak luar. 

Dia menegaskan bahwa dana Rp 

75,3 miliar itu bukan dana pasangan 

calon Prabowo–Sandi. Sebab, rekening 

dan pengelolaan dananya berbeda. 

Dana itu murni dari caleg dan partai. 

Sementara, Wasekjen Partai Perindo 

Muhammad Sopiyan mengatakan, partai 

nya mela por kan dana awal sebesar Rp 

1 juta. “Ka re na belum ada aktivitas kampanye,” 

kata dia. Dana Rp 1 juta itu berasal 

dari partai. Selain belum ada aktivitas 

kam panye, rekening dana kampanye 

baru dibuka 10 September lalu. 

Dia menjelaskan bahwa partainya 

akan transparan dalam melaporkan dana 

kam panye. Menurutnya, semua dana 

sum bangan akan dimasukkan ke da lam 

re kening khusus. Mulai minggu de pan, 

dan kampanye akan mulai ma suk, karena 

kegiatan baru akan dilaksanakan. 

Komisioner KPU Hasyim Asyari 

mengat akan, penyerahan dana kampanye 

serentak dilakukan di seluruh In donesia. 

“Diserahkan kepada KPU sesuai 

ting katan,” kata dia. Dana laporan di tingkat 

pusat dilaporkan ke KPU RI, tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota diserahkan 

ke masing-masing KPU daerah. 

Dia menerangkan, setiap pasangan calon 

dan partai politik harus melaporkan 

da na kampanye sebanyak tiga kali. Yaitu, 

la poran awal dana kampanye yang ditu 

tup pada 23 September, laporan penerimaan 

sumbangan dana kampanye 

8 



SUARA UTAMA 

(LPSDK) yang harus diserahkan pada 2 

Ja nu ari 2019, dan laporan penerimaan dan 

pengeluaran dana kampanye (LPPDK) 

yang wajib dilaporkan 8 hari se te lah 

pemungutan suara atau 25 April 2019. 

Hasyim menegaskan bahwa jika 

ada pe serta pemilu yang terlambat menyam 

pai kan dana kampanye atau tidak 

melaporkan dana kampanye, mereka 

akan di ke nai sanksi berupa pembatalan 

se bagai pe serta pemilu sesuai wilayah 

masing-ma sing. “Misalnya ada pengurus 

di tingkat pro vin si terlambat atau tidak 

me nyerahkan LADK, maka parpol akan 

dibatalkan kepesertaannya di provinsi 

tersebut,” jelasnya. 

Tetapkan DCT Pileg 

Selain menetapkan pasangan calon 

pre siden dan wakil presiden, KPU juga 

menetapkan daftar calon tetap (DCT) 

pada 20 september lalu. KPU me ne tapkan 

7.968 calon anggota DPR dan 807 

calon anggota DPD. Dari 7.968 caleg, 

40 per sen atau 3.194 orang di antaranya 

adalah pe rem puan. Sementara, jumlah 

calon se na tor perempuan hanya 136 

atau 16,8 per sen dari keseluruhan 

calon anggota DPD. 

Arief Budiman menjelaskan, pihaknya 

sudah menindaklanjuti semua fak ta 

hukum terbaru terkait DCT. Se luru hnya 

sudah dituangkan dalam per a turan KPU. 

”Baik yang diakibatkan pu tusan sengketa 

di Bawaslu, Judicial Review di MK, maupun 

yang dikeluarkan MA,” terangnya. 

Untuk putusan MK, ada dua calon 

ang gota DPD yang dinyatakan tidak 

me menuhi syarat. Yakni, Oesman Sapta 

Oddang (OSO) dan Victor Juventus G 

May. Keduanya hingga DCT ditetapkan 

masih berstatus pengurus parpol. OSO 

di Hanura, sementara Victor di Golkar. 

Sementara, berkaitan dengan pu tus an 

MA dan Bawaslu, KPU akhirnya me lo 

loskan 41 mantan narapidana ko rup si 

dalam DCT. Masing-masing 12 caleg 

DPRD Provinsi, 26 caleg DPRD Ka bupaten/Kota, 

dan 3 calon anggota DPD. 

Se luruhnya adalah bacaleg yang menang 

sengketa di Bawaslu. Khusus un tuk level 

DPR RI, seluruh partai di pas tikan bersih 

dari caleg mantan napi ko rup tor. 

Para eks koruptor masih punya tanggungan 

yang harus diselesaikan. Me reka 

wajib menyerahkan empat jenis do kumen 

terkait status sebagai mantan korup 

tor dan publikasinya. Yakni, surat 

ke te rangan dari Kalapas bahwa sudah 

selesai menjalani pidana dan salinan 

putusan pengadilan atas kasusnya. 

Dua sisanya adalah surat pernyataan 

dari pemimpin redaksi (Pemred) media 

massa bahwa si caleg sudah mem pu blikasikan 

statusnya, dan bukti pemuatan 

di media massa tersebut. 

Komisioner KPU Ilham Saputra 

men je laskan, sebenarnya ada tiga eks 

na ra pi dana korupsi yang nyaris lolos ke 

DCT di tingkat DPR RI. Yakni, Maman 

Yuda (PDIP), Abdul Hafid Achmad 

(Hanura), dan Agus Supriyadi (Hanura). 

Mereka baru diketahui sebagai eks napi 

koruptor saat sudah masuk dalam 

daftar caleg se men tara (DCS). 

”Diketahui setelah ada masukan 

dari masyarakat,” 

ungkapnya 

Ketika dikonfirmasi, PDIP me mutuskan 

mengganti Maman dengan caleg 

dari dapil lain. Namun, tidak disetujui 

oleh KPU. Sebab, penggantian harus 

dengan orang baru. Akhirnya, PDIP 

me mu tuskan menarik Maman dari 

daftar caleg di dapil Jabar IX tanpa 

peng ganti. Sementara, Partai Hanura 

langsung menarik tanpa mengganti dua 

bacalegnya yang berstatus eks koruptor. 

Ilham juga menegaskan tidak ada 

eks terpidana kasus kejahatan seksual 

terhadap anak dan bandar narkoba 

yang lolos ke DCT. Sebab, sejak awal 

Mahkamah Agung hanya mengabulkan 

gugatan untuk eks koruptor. Ada 

empat eks pelaku pedofilia yang gagal 

nyaleg setelah statusnya sebagai mantan 

penjahat kejahatan seksual ketahuan. 

Perpanjang Masa 

Perbaikan DPT 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk 

Pemilu 2019 belum bersih dari data ganda. 

KPU, Bawaslu, dan partai politik peserta 

pemilu pun sepakat mem perpanjang masa 

perbaikan data. KPU punya waktu 60 hari 

untuk membersihkan data tersebut. 

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 

(DPTHP) disampaikan pada 16 September 

lalu di aula lantai 2 gedung KPU 

RI. “Ini merupakan hasil dari tindaklanjut 

masukan parpol dan Bawaslu. Kami 

sudah melakukan pencermatan data,” 

terang Komisioner KPU RI Viryan Azis 

Menurut dia, data ganda yang disampai 

kan Bawaslu dan partai politik sudah 

di sampaikan ke daerah untuk dilakukan 

pencermatan. Hasilnya, data ganda pun 

semakin berkurang. Viryan kemudian 

menyampaikan DPT dari hasil perbaikan 

yang dilakukan selama sepuluh hari sejak 

penetapan DPT pada 5 September lalu. 

Pejabat asal Pontianak itu mengatakan, 

DPTHP mencapai 185.084.629. 

Rin ciannya, pemilih laki-laki sebanyak 

92.481.776, dan pemilih perempuan 

sebesar 92.602.853. Sedangkan pemilih 

tetap luar negeri sebesar 2.025.344. Yaitu, 

pemilih laki-laki 968.359, dan pemilih 

perempuan sebanyak 1.056.985. 

Saat penyampaian DPTHP, sejumlah 

partai yang hadir memberikan kritik dan 

ma sukan. Ketua DPP PKS Pipin Sopian 

me ngatakan, pihaknya sudah melakukan 

pe metaan terhadap daftar pemilih dari 

KPU. Menurut dia, pihaknya masih mene 

mukan banyak data ganda. Jumlah 

men capai 8.145.713. Pemetaan data ganda 

itu menggunakan empat elemen, yaitu 

nomor induk kependudukan (NIK), 

nama, tanggal lahir, dan tempat lahir. 

Dengan temuan itu, terang dia, DPTHP 

belum bersih. Partainya pun ke be ratan 

jika daftar pemilih hasil per ba ik an itu 

ditetapkan menjadi daftar pemilu un tuk 

pemilu mendatang. Pihaknya me min ta 

penetapan hasil perbaikan di tun da. “Harus 

dilakuakan verifikasi faktual,” te gas nya. 

Pipin mengatakan, verifikasi faktual 

perlu dilakukan agar tidak terjadi manipulasi 

suara, sehingga tidak ada hak pemilih 

yang tercederai. Pembersihan data 

tidak perlu dilakukan terburu-buru. Masih 

ada waktu yang cukup untuk melakukan 

ve rifikasi faktual sampai data itu bersih. 

Keberatan penetapan data hasil perbaikan 

juga disampaikan Partai Demokrat. 

Sek jen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan 

mengatakan, KPU jangan terburuburu 

menetapkan data pemilih. “Data ini 

penting. Jangan lelah soal data,” kata dia. 

Menurut dia, diperlukan duduk bersama 

untuk melakukan pemetaan bersama. 

Yang diperlukan adalah kesabaran 

dan ke jer nihan dalam melakukan 

pem ber sihan. Ha rus dilakukan pember 

sihan yang betul-be tul cermat. Maka, 

di per lu kan tambahan wak tu un tuk 

melakukan per baikan. Dia ju ga meminta 

kepada KPU agar membuka bin 

tang yang me nu tup NIK. Selama ini, 

par tai tidak bisa mem buka NIK, karena 

di tu tup enam bin tang merah. “Ayo duduk 

se kali lagi dengan tetap menjaga 

ke ra ha sia an,” kata dia. 

Ketua Bawaslu Abhan sepakat jika masa 

perbaikan diperpanjang. Menurut dia, 

waktu perbaikan bisa diperpanjang sam pai 

20 hari ke depan. Sebelumnya, pi hak nya 

mengusulkan perbaikan selama 30 hari. 

10 hari sudah digunakan untuk per baikan, 

sekarang tinggal melanjutkan 20 hari lagi. 

Ketua KPU Arief Budiman pun membe 

rikan penawaran perpanjangan waktu 

60 hari. Menurut dia, perpanjangan waktu 

itu tidak hanya digunakan untuk perbaikan 

data ganda, tapi juga masalah pemilih 

belum ber-e-KTP, IT, data pemilih yang 

meninggal dunia, dan masalah lainnya. 

“Kita akan tuntaskan semuanya selama 60 

hari,” tegas dia. Bawaslu dan parpol pun 

sepakat dengan usulan itu. 

Selain data ganda, e-KTP juga masih 

men jadi persoalan. Dirjen Dukcapil Zudan 

Arif Fakrulloh mengatakan, masih ada 

sekitar 8 juta yang belum masuk DPT 

sam pai 17 April 2019 mendatang. Data itu 

terbagi dua, yaitu pemilih dewasa yang belum 

perekaman e-KTP dan pemilih yang 

ber usia 17 tahun pada pemilu mendatang. 

Ju m lah pemilih 17 tahun sekitar 5 juta. 

Pihaknya mengusulkan untuk 

meng antisipasi pemilih pemula, me reka 

diberikan surat keterangan (Suket) 

masuk database. Zudan mengatakan, 

ada dua suket, yaitu, suket pengganti 

se mentara e-KTP, dan suket masuk 

database. Kalau untuk pemilih yang 

belum masuk DPT, karena belum perekaman 

e-KTP, pihaknya tetap berupaya 

me lakukan perekaman. “Jika mereka 

tidak mau datang perekaman, mereka 

akan dicoret,” kata dia. 

Sukses Efisiensi Produksi 

Kotak dan Bilik Suara 

Persiapan logistik Pemilu 2019 juga mulai 

dilakukan. Salah satunya di mu lainya 

produksi kotak dan bilik suara pada 30 

September lalu. Produksi per dana kotak 

dan bilik suara dilakukan se rem pak di 

empat perusahaan yang memenangkan 

tender pengadaan. Yaitu, PT Cipta Multi 

Buana Perkasa (CMBP) Ka bu paten Tangerang, 

PT Karya Indah Mul ti guna (KIM) 

Bekasi, PT Asada Mitra Packindo, Serang, 

Banten, dan PT Intan Ustrix, Gresik. 

Para komisioner KPU meninjau langsung 

dimulainya pembuatan logis tik itu. 

Mereka berbagi tugas dalam me la ku kan 

peninjauan. Komisioner KPU Pramono 

TAMBAHAN WAKTU: KPU, Bawaslu, 

dan partai politik peserta pemilu sepakat 

memperpanjang masa perbaikan data. KPU 

mendapat tambahan waktu 60 hari untuk 

membersihkan Daftar Pemilih Tetap Hasil 

Perbaikan (DPTHP) 

10 



SUARA UTAMA 

Ubaid dan Viryan Aziz ber kun jung 

ke PT CMBP Kabupaten Ta ngerang, 

Komisioner KPU Ilham Sa putra datang 

ke PT KIM Bekasi, dan Ketua KPU Arief 

Budiman melihat pro duksi perdana di 

PT Intan Ustrix, Gresik. 

Kunjungan di pabrik PT CMBP Kabupaten 

Tangerang dimulai dengan menye 

rahkan berkas kontrak dari pihak 

perusahaan kepada Komisioner Pramono. 

Selanjutnya, Pramono dan Vir yan 

diajak melihat langsung proses produksi. 

Pramono memencet tombol tan da dimulainya 

produksi. Mesin pun menyala 

men cetak kotak dan bilik suara yang 

terbuat dari kertas karton kedap air itu. 

Setelah dicetak, para pekerja mulai 

me lipatnya menjadi dua bagian dan me 

ma sukkannya ke dalam plastik. Jadi, ker 

tas itu tidak dilipat menjadi kotak. Khusus 

untuk kotak suara, di satu sisinya ada 

lu bang yang ditutup dengan plastik mika, 

sehingga kotak itu terlihat transparan. 

Pihak perusahaan juga menunjukan 

contoh ker tas yang dilipat menjadi kotak 

berukuran 60 x 40 cm. 

Pramono dan Viryan bergantian 

duduk di atas kotak sua ra ber war na putih 

itu. “Walaupun diduduki tetap kuat. Jadi, 

tidak mu dah ru sak. Seperti ini yang ka mi 

harapkan,” kata Pramono. Tidak mudah 

jebol dan tidak tem bus ketika terkena air. 

Pejabat asal Sema rang itu mengatakan, 

se suai dengan kontrak ker ja, produksi 

kotak dan bilik suara harus se lesai se la ma 

64 hari. Me nurut dia, distribusi lo gistik 

tidak harus menunggu semua produksi 

selesai. Jadi, akan didistribusikan secara 

ber tahap. Pa da 8 Oktober dis tri busi kotak 

dan bilik suara mu lai di la kukan. 

“Kami harap pro duksi tepat 

waktu, supaya tidak me leset 

dari jadwal,” kata dia usai peninjauan. 

Selain tepat waktu, kata 

dia, proses pro duksi juga 

harus se suai spe sifikasinya, 

baik ba han 

mau pun ke te balan nya, 

sehingga kualitasnya 

sesuai dengan yang dite 

tapkan dan Peraturan 

KPU (PKPU). 

Pramono mengatakan, 

total kotak suara 

yang diproduksi 

di empat perusahaan 

itu sebanyak 4.060.000 

unit. Sedangkan bilik 

suara yang diproduksi 

berjumlah 2,1 juta unit. 

Menurut dia, untuk kotak 

suara seluruhnya baru. Semen 

tara bilik suara ada 1,2 

juta yang lama berbahan 

alu minium. Jadi, total bilik 

suara sebanyak 3,3 juta unit. 

“Itu ba gian efesiensi yang kami 

lakukan,” papar dia. 

Sedangkan untuk anggaran, KPU 

me nyiapkan pagu anggaran Rp 

948.111.800.000 untuk kotak suara. Namun, 

nilai kontrak pengadaan lebih 

ke cil, yaitu hanya Rp 284.185.351.099. 

Jadi, nilai efesiensinya mencapai Rp 

663.926.448.901 atau 70,03 per sen. 

Sementara untuk pagu anggaran bilik 

suara sebesar Rp 196.011.304.500. Nilai 

kontrak sebesar Rp 59.811.190.620. 

Berarti, efesiensinya mencapai 

136.200.113.880 atau 69,49 persen. Jika 

di to tal nilai efesiennya ko tak dan bilik 

sua ra mencapai Rp 800.126.562.781. 

Pramono mengatakan, di setiap daerah 

akan disiapkan gudang khusus untuk 

menyimpan logistik itu. Gudang penyimpanan 

harus di pas tikan aman dan tidak 

terkena air hujan. KPU Kabupaten/Kota 

diminta be lajar dari Bulog ba gaimana 

menjaga ko tak dan bilik suara itu agar 

tidak lembab, di serang ngegat dan tidak 

dimakan tikus. Lo gistik itu akan disimpan 

cukup lama di gudang, sehingga 

harus dipastikan aman. (kafi) 

KUAT: Untuk 

Pemilu 2019, KPU 

merancang kotak 

suara berukuran 60 x 

40 cm yang memiliki 

daya tahan sangat 

kuat dan bahkan 

mampu menahan 

beban orang 

dewasa. 

Penetapan DCT DPR RI 

Partai Dapil Jumlah Caleg Persentase Perempuan 

PKB 80 575 38,3 

Gerindra 79 569 36,7 

PDIP 80 573 37,5 

Golkar 80 574 37,8 

Nasdem 80 575 38,4 

Garuda 80 225 48,9 

Berkarya 80 554 38,4 

PKS 80 533 39,8 

Perindo 80 568 38,9 

PPP 80 554 42,1 

PSI 80 574 47,7 

PAN 80 575 38,1 

Hanura 79 427 41,4 

Demokrat 80 573 38,9 

PBB 80 399 40,3 

PKPI 61 137 55,5 

Total/rata-rata caleg 7.968 40 

Penetapan DCT DPD RI 

671 Laki-Laki 136 Perempuan 807 Total 

Caleg Mantan Narapidana Korupsi 

Tingkatan Jumlah 

DPR 0 

DPD 3 

DPRD Provinsi 12 

DPRD Kab/Kota 26 

Total 41 

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) - I 

Jumlah DPTHP - I (185.084.629) 

Laki-Laki (92.481.776) 

Perempuan (92.602.853) 

Jumlah TPS 

Kelurahan/Desa 

Kecamatan 

Kabupaten/Kota 

Penyedia Barang/Jasa Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2019 

PT Karya Indah Multiguna (KIM) Bekasi 

Kotak Suara 

2.399.583 unit (59,10 persen) 

Bilik Suara 

994.628 unit (47 persen) 

Anggaran Kotak Suara Rp 156.814.600.933 

Anggaran Bilik Suara Rp 26.068.662.880 

PT Cipta Multi Buana Perkasa (CMBP) Kabupaten Tangerang 


540.940 unit (13,32 persen) 


811.172 unit (38,34 persen) 



PT Intan Ustrix Gresik 


986.658 unit (24,30 persen) 


310.099 unit (14,66 persen) 

Anggaran Kotak Suara Rp 63.743.520.000 


PT Asada Mitra Packindo Serang 


132.898 unit (3,27 persen) 


805.062 

83.370 

7.201 

514 

12 



WAWANCARA 

Arief Budiman 

Ketua KPU RI 

Pemilu serentak 2019 men jadi 

problem sendiri bagi ma syarakat. 

Banyak calon legislatif 

(Caleg) yang ikut ber kom petisi. Masya 

rakat diharapkan memilih calon 

ber kualitas. Bagaimana panduan KPU 

dalam menentukan pilihan? Berikut 

wawancara SUARA KPU dengan Ketua 

KPU RI Arief Budiman. 

Bagaimana masyarakat mengetahui 

dan memilih caleg yang berkualitas? 

KPU sudah menyosialisasikan kepada 

masyarakat bagaimana mengetahui 

dan kemudian memilih caleg 

pada pemilu mendatang. Pertama, 

masyarakat harus mengikuti kampanye 

yang dilakukan caleg, sehingga mengetahui 

mana caleg yang mampu mewujudkan 

harapan-harapan mereka. Ikuti 

kampanye, jangan berdiam diri. 

Kedua, ketahui profil dan rekam 

jejak caleg. Masyarakat bisa membuka 

website KPU, di sana ada profil caleg 

secara lengkap. Teliti satu-persatu 

sesuai dengan dapil masing-masing. 

Ketiga, pastikan nama tercantum 

dalam daftar pemilih tetap (DPT). 

Jangan hanya ingin memilih orang 

yang baik, tapi tidak mengecek apakah 

sudah masuk daftar pemilih atau 

belum. Jika tidak masuk, maka tidak 

bisa menggunakan hak pilih. 

Kalau sudah terdaftar, pastikan 

meng gunakan hak pilih 

di TPS. Jika sudah 

masuk daftar pemilih, dan menggunakan 

hak pilih di TPS, selanjutnya 

pastikan meng gu nakan hak pilih 

dengan benar. 

Apakah ada panduan dari KPU 

tentang kriteria caleg ideal? 

Ada beberapa poin yang bisa menjadi 

panduan masyarakat. Pertama, 

calon tersebut harus transparan. Mau 

membuka dirinya kepada masyarakat, 

sehingga betul-betul dikenal oleh 

masyarakat. Kedua, mempunyai visimisi 

dan program yang jelas 

sesuai kebutuhan pemilih. 

Misalnya, masyarakat 

membutuhkan 

kesehatan. Jelas, 

visi-misi, dan 

program mereka 

tidak lepas dari 

kesehatan. Begitu 

juga terkait dengan 

pendidikan. Maka, visi-misi 

dan program kerja 

me reka akan berkait dengan 

pe layanan pendidikan yang 

mu rah dan berkualitas. Terakhir 

pastikan punya kemampuan 

melaksanakan dan 

mewujudkan program yang 

menjadi harapan masyarakat. 

Apakah daftar caleg nantinya dipasang 

di kantor ke lu rahan dan 

kecamatan? 

Iya. Namun, yang dipasang bukan 

informasi detail. Yang lebih detail 

ada di website KPU. Jika tidak bisa 

mengakses internet, bisa meminta 

tolong ke perangkat desa atau anakanak 

muda yang melek teknologi. 

Selama ini pertimbangan masya rakat 

memilih caleg adalah karena sudah kenal, 

walaupun calon itu mantan napi korupsi. 

Bagaimana tanggapan Anda? 

KPU sudah menyerukan ada tiga 

kriteria mantan napi tidak dicalonkan 

kembali. Yaitu, mantan napi korupsi, 

bandar narkoba, dan mantan napi 

kejahatan seksual anak. Hal itu 

untuk memastikan agar masyarakat 

mendapatkan calon yang bersih. Tapi, 

MA akhirnya membatalkan pasal itu. 

Karena dibatalkan, maka tidak ada 

larangan lagi. Ya, silahkan saja ma syarakat 

memilih. Saya hanya me nyampaikan 

agar hati-hati dalam memilih. 

Sebab, calon yang mereka pilih akan 

menjadi pemimpin. Mereka yang akan 

mem buat kebijakan untuk kita. Lima 

tahun mendatang banyak hal yang bergantung 

peran-peran mereka. 

Selain memilih tokoh yang sudah 

dikenal, banyak masyarakat yang 

memilih karena uang? 

Sudah tidak boleh lagi. Makanya, 

dalam kampanye dan sosialisasi ke pada 

masyarakat, KPU selalu meng kampanyekan 

tiga hal. Yaitu, anti-hoax. Jika 

ada yang sebar hoax, jangan dipilih. 

Kemudian, anti-SARA. Tidak boleh 

menggunakan isu SARA. Selanjutnya, 

jangan menggunakan politik uang. 

Jika calon itu menang dengan cara 

politik uang, ketika menjabat mereka 

akan berupaya mencari cara untuk 

mengembalikan uang yang sudah 

dikeluarkan. 

Bagaimana mengubah pandangan 

sebagian masyarakat yang memilih 

karena uang? 

Masyarakat harus disadarkan bersama. 

Kalau seseorang menge luarkan 

biaya cukup besar, sementara pendapatan 

yang diterima tidak sebesar 

yang dikeluarkan, pertanyaannya, apakah 

dia mampu melaksanakan tugasnya 

dengan baik dan tidak men dapatkan 

uang sesuai dengan yang sudah 

dikeluarkan? 

Kedua, masyarakat harus sadar 

keputusan yang mereka ambil akan 

sangat menentukan kondisi untuk 

lima tahun ke depan. Jika ada uang 

yang seharusnya digunakan untuk 

membangun, tapi malah dimanfaatkan 

untuk kepentingan pribadi, maka 

pembangunan terganggu. 

Maka kami mengimbau jangan 

memilih orang yang menggunakan 

money politic, agar anggaran pembangunan 

tidak dikorupsi. Jika anggaran 

tidak dikorupsi, pem bangunan 

bisa berjalan baik. Daripada selama lima 

tahun hanya diberi yang Rp 50 ribu atau 

Rp 100 ribu, lebih baik jika ang garan 

negara aman. Layanan masya rakat dan 

pembangunan akan lebih baik. 

Apakah ada perbedaan kualitas 

caleg 2019 dengan caleg pemilu sebelumnya? 

Tidak bisa diukur dan sulit mem 

ban dingkannya, karena jumlahnya 

ribuan. Caleg DPR RI, DPRD Provinsi, 

DPRD Kota/Kabupaten dan DPD 

itu jumlahnya 200 

r ibu 

lebih. Mem ban dingkan dulu dan sekarang 

agak susah. Tapi dengan perbaikan 

sistem pemilu, masyarakat semakin terdidik, 

dan dengan cara kerja KPU yang 

semakin trans paran, mudah-mudahan 

pemilu ini menghasilkan orang-orang 

yang jauh lebih baik. 

Pemilu serentak 2019 cukup 

kompleks, apa imbauan KPU agar 

masyarakat tidak salah pilih? 

Pertama, ikuti terus berita-berita 

pemilu, baik dari KPU, Bawaslu, dan 

NGO. Mereka akan terus menyebar 

teknis dan tata cara pemilu. Pemilu 2019 

agak merepotkan, karena ada lima jenis 

surat suara. Harus digunakan semua. 

Jangan tidak peduli terhadap beritaberita 

pemilu, dan sosialisasi KPU. 

Pemilih harus berdaulat. Artinya, 

sejak awal terlibat proses pemilu. Jika 

pemilih sudah berdaulat, negara akan 

kuat. Tapi kalau tidak berdaulat, tidak 

masuk daftar pemilih, tidak memilih, 

atau mau memilih tapi tidak benar, 

dampaknya negara tidak akan kuat. Jika 

ingin negara menjadi kuat, maka harus 

diawali dengan pemilih yang berdaulat. 

Pemilih berdaulat harus memilih calon 

berkualitas. 

Saya mengimbau, masyarakat harus 

peduli dengan bangsa ini. Salah satu 

kepedulian adalah menggunakan hak 

pilih. Pilihlah pemimpin yang terbaik, 

karena di situ awal mula kebijakan yang 

baik akan dihasilkan para pemimpin 

yang baik. 

Seperti apa persiapan yang sudah 

dilakukan KPU untuk menyambut 

Pemilu 2019? 

KPU siap untuk menggelar pemilu. 

Tapi, tentu ada yang di luar kemampuan 

KPU. Apa itu? Yaitu, hal-hal yang di 

luar perkiraan. Misalnya, bencana 

alam, banjir, gempa bumi, dan tsunami. 

Itu menjadi tantangan berat, dan di 

luar kemampuan kita. Siapa yang bisa 

menolak bencana alam? KPU tidak 

bisa menolak. KPU butuh bantuan 

dari berbagai pihak. Dukungan tenaga, 

dana, dan sarana transportasi. Kita 

semua harus peduli. (kafi) 

14 



WAWANCARA 

Nur Syarifah 

Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) KPU RI 

KPU berupaya mencegah mantan 

narapidana tindak pidana 

korupsi menjadi calon anggota 

legislatif (Caleg). Namun, usaha itu tidak 

mudah. Komisi yang berwenang menyeleng 

garakan pemilu itu sudah membuat 

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan 

Anggota DPR, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota yang salah 

satu isinya melarang eks napi korup si untuk 

mencalonkan diri sebagi wakil rakyat. 

Langkah tersebut tidak berjalan 

mulus. Sebab, tidak semua mendukung 

upa ya ini. Bahkan, setelah PKPU disahkan, 

masih banyak yang menen tangnya. 

Caleg yang tidak puas dengan keputusan 

dan kebijakan KPU pun menem puh jalur 

hukum. Mereka menga jukan gugatan 

ke Bawaslu. Yang paling mengejutkan, 

Bawaslu menga bulkan gugatan yang 

mereka ajukan. 

Bagaimana KPU menghadapi tantangan 

dalam mendukung pem be rantas 

an korupsi itu? Berikut wawan cara 

SUARA KPU dengan Kepala Biro Tekmas 

KPU, Nur Syarifah atau yang biasa 

disapa Bu Inung. 

Seperti apa upaya yang sudah 

dilakukan KPU dalam mencegah 

caleg mantan napi korupsi? 

Sebenarnya bukan hanya mantan napi 

korupsi yang dilarang nyaleg, mantan 

napi kejahatan seksual kepada anak dan 

bandar narkoba juga kita larang. KPU 

tidak ingin mereka mencalonkan diri. Itu 

persoalan moral. Masyarakat mempunyai 

hak untuk mendapat caleg yang bersih. 

Memang tidak semua pihak sepakat. 

Ada yang menolak dengan alasan bahwa 

KPU tidak berhak mencabut hak politik 

seseorang, kecuali melalui putusan 

pengadilan atau undang-undang. 

Namun, kami berpandangan bahwa 

KPU mempunyai kewenangan untuk 

membuat aturan. Karena dalam Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu tidak mencamtukan larangan 

itu, maka KPU memasukkan norma itu 

ke dalam PKPU. Menurut kami, moral 

lebih tinggi daripada hukum. Masyarakat 

berhak mendapat caleg bersih. Itu yang 

menjadi landasan KPU dalam menyusun 

aturan. Selain itu, kami juga mengacu 

terhadap UU penyelenggara negara yang 

bersih dari KKN. 

Perjuangan tidak mudah. Saat konsultasi 

di Komisi II muncul perbe daaan 

pan dangan. KPU dianggap tidak punya kewe 

nangan melarang mantan napi korupsi 

untuk nyaleg. Tapi, sebenarnya Ko misi 

II sepakat dengan semangat KPU dalam 

pemberantasan korupsi. Banyak ele men 

masyarakat yang mendukung KPU. 

Partai peserta pemilu menandatangani 

pakta integritas, tapi mereka 

masih membolehkan eks napi korupsi unt 

uk nyaleg. Bagaimana KPU melihat nya? 

Menurut kami, sikap partai politik 

ambigu. Mereka menandatangani pakta 

inte gritas untuk tidak mengajukan caleg 

mantan koruptor, tapi secara lisan me re ka 

membolehkan. Jadi, pada dasar nya me reka 

tetap mencalonkan kadernya yang mantan 

napi korupsi. Itu ambiguitas par tai politik. 

Namun, tidak semua par tai demikian, 

karena ada partai yang me mang tidak 

mencalonkan eks napi korupsi. 

Banyak caleg eks napi korupsi 

yang mengajukan gugatan. Bawaslu 

pun mengabulkan gugatan itu. Apa 

pandangan KPU? 

Bawaslu mengabulkan gugatan itu, 

karena berpandangan ingin melindungi 

hak seseorang. Sudut pandangnya 

berbeda. Tapi, sebenarnya komit mennya 

sama dalam mendukung pen cegahan 

dan pemberantasan korupsi. Jadi, cara 

pandang Bawaslu dikem balikan kepada 

hak setiap orang. Sedangkan KPU memandang 

ada hak masyarakat yang lebih 

luas yang harus dilindungi. 

Karena ingin melindungi hak politik, 

Bawaslu akhirnya mengabulkan gugatan 

tersebut. Ada 41 calon eks napi korupsi 

yang diloloskan Bawaslu 

MA akhirnya mengabulkan uji materi 

terkait Pasal 4 PKPU Pencalonan. Apa 

langkah yang dilakukan KPU? 

Putusan MA keluar sangat mepet 

dengan penetapan daftar calon tetap 

(DCT). Putusan itu keluar hari Jumat 

(14/9). Salinan putusan tidak langsung 

dite rima KPU. Baru pada Senin (17/9), 

kami menerima salinan putusan. Kami 

tidak mungkin membuat perubahan 

pada PKPU tanpa melihat putusan MA. 

Ka mi butuh waktu untuk mempelajari 

putus an tersebut. Putusan MA bersifat 

final dan mengikat, sehingga harus 

dilaksanakan. 

Kami bekerja secara maraton. Pada 

Kamis (20/9), kami pun menetapkan 

DCT. 41 caleg yang sebelumnya di- 

TMS-kan (Tidak Memenuhi Syarat, red) 

dimasukkan ke dalam DCT. KPU juga 

melakukan revisi terhadap PKPU. PKPU 

yang sudah disesuaikan dengan putusan 

MA kemudian diserahkan ke Kementerian 

Hukum dan HAM (Ke men kum 

HAM) untuk diun dang kan. Tapi, sampai 

sekarang belum diundangkan. 

Para caleg eks napi korupsi 

mempunyai waktu tiga hari untuk 

melengkapi berkas yang belum lengkap 

sejak PKPU yang baru diundangkan. 

Apakah caleg mantan napi korupsi 

masih berpeluang gugur atau TMS 

kalau tidak melengkapi berkas? 

Sebenarnya mereka mempunyai 

waktu cukup panjang, karena sampai 

se ka rang PKPU yang baru belum diundang 

kan. Mereka sudah tahu ber kas apa 

yang harus dilengkapi. Jadi, mulai penetapan 

DCT, mereka bisa me leng kapi. 

Jika PKPU yang baru sudah diundang 

kan, dan tiga hari setelah itu berkas 

mereka ada yang belum lengkap, mereka 

bisa saja digugurkan. Mereka di-TMSkan 

bukan karena statusnya sebagai 

mantan napi korupsi, tapi karena berkas 

mereka tidak lengkap. Misalnya, ijazah 

yang tidak lengkap dan syarat lainnya. 

Sampai sekarang Kemenkum HAM 

belum mengundangkan PKPU yang 

baru, apa harapan KPU? 

Tentu kami berharap Kemenkum 

HAM bisa segera mengundangkan 

PKPU yang baru. Apalagi sekarang 

sudah masuk masa kampanye. Kepastian 

jumlah DCT berkaitan dengan logistik 

yang harus disiapkan. Jika pengundangan 

PKPU itu semakin lama, maka 

proses lelang akan terdampak. Jumlah 

surat suara yang akan dicetak sangat 

bergantung dengan jumlah DCT. Surat 

suara akan disesuaikan dengan dapil. 

Apa imbauan KPU terhadap masyarakat 

terkait caleg mantan napi korupsi? 

Masyarakat harus pandai menentu 

kan pilihan. Kami harap masyarakat 

melihat rekam jejak calon. KPU mempunyai 

website yang berisikan info caleg. 

Ada rekam jejak dan riwayat caleg. 

Masyarakat bisa melihatnya. Status 

mantan napi korupsi juga akan ketahuan. 

Kami berharap masyarakat tidak memilih 

caleg eks napi koruptor. Kami tetap 

mengimbau kepada masyarakat. 

Ada rencana memberikan tanda 

bagi mantan napi koruptor di daftar 

calon yang tertempel di setiap TPS. 

Seperti apa pelaksanaannya? 

Pemberian tanda di daftar calon 

yang tertempel di TPS masih berupa 

wacana. Sebenarnya itu bertujuan untuk 

mengedukasi masyarakat agar mereka 

mengetahui mana saja caleg eks napi 

korupsi. Tapi cara itu akan dipersoalkan 

sebagian orang dan dianggap sebuah 

penghukuman kembali. 

Setelah digugurkan MA, apakah 

KPU akan mengusulkan larangan 

mantan napi korupsi dimasuk 

kan ke dalam Ran cangan 

Undang-Undang (RUU)? 

Kami mendorong agar norma 

larangan bagi eks napi korupsi 

untuk masuk ke dalam UU. Walaupun 

upaya itu tidak mudah. Pasti 

akan ada per be daan pandangan. 

Na mun, kami tetap 

optimis hal itu bisa dilakukan. 

Sebenarnya sudah 

ada preseden, yaitu 

larangan mantan napi 

ko rupsi di Pemilihan. 

Tapi, larangan itu tidak 

tercantum dalam pasal, 

tapi da lam bagian penjelasan. 

Kami yakin 

upaya mengusulkan 

nor ma itu ke dalam 

UU akan didukung 

banyak elemen 

ma sya rakat. 

(kafi) 

16 



SUARA PAKAR 

Koalisi yang Kental 

Unsur Keindonesiaan 

Emrus Sihombing 

Direktur Eksekutif Emrus Corner 

Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, 

Joko Widodo–Ma’ruf Amin dan Prabowo 

Subianto–Sandiaga Salahuddin Uno sudah membentuk 

tim kampanye nasional (TKN). Mereka juga sudah 

memberi nama terhadap koalisi masing-masing. Su sun an 

tim pemenangan juga sudah disampaikan ke KPU. 

Pasangan Jokowi–Ma’ruf memberi nama tim 

kampanye dengan sebutan Koalisi Indonesia Kerja 

(KIK). Bos Mahaka Group Erick Thohir ditunjuk sebagai 

ketua TKN KIK. Sedangkan Sekretaris TKN dijabat 

Hasto Kristiyanto yang juga Sekjen PDI Perjuangan, dan 

bendahara Wahyu Sakti Trenggono. 

Ada pula dewan penasihat yang dijabat para ketua 

umum partai koalisi, dan dewan pengarah yang diketuai 

Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta para tokoh nasional 

lainnya. Selain itu, TKN KIK juga berisikan 11 direktorat 

yang akan menggerakkan pemenangan. Di antaranya, 

direktorat program, konten, komunikasi politik, saksi, 

relawan, hukum, dan advokasi. 

Calon incumbent juga menunjuk sejumlah tokoh 

sebagai juru bicara capres–cawapres. Yaitu, Ahmad 

Basarah, Abdul Kadir Karding, Ace Hasan, Irma Suryani 

Chaniago, Arief Budimanta, Arya Sinulingga, dan Lena 

Maryana Mukti. 

Sedangkan pasangan Prabowo–Sandi menge nal kan 

koalisinya dengan nama Koalisi Indonesia Adil-Makmur. 

Mantan Panglima TNI Djoko Santoso didapuk 

se ba gai ketua tim sukses. Di jajaran dewan pembina 

ada nama Ketua MPR Amien Rais, Agus Harimurti 

Yudhoyono (AHY), Hutomo Mandala Putra atau biasa 

dipanggil Tommy Soeharto, dan Salim Segaf Al-Jufri, 

Ketua Dewan Syuro PKS. 

Ketua dewan penasihat dijabat Zulkifli Hasan yang 

juga ketua MPR. Di jajaran wakil ketua dewan penasihat 

ada Hidayat Nur Wahid, Rhoma Irama, Syarief Hasan, 

E.E Mangindaan, dan tokoh penting lainnya. 

Untuk posisi ketua dewan pengarah diisi Mohammad 

Sohibul Iman yang juga Presiden PKS. Ada beberapa 

politisi yang menjadi anggota dewan pengarah. Di 

antaranya, Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto, 

Fadli Zon, Amir Syamsuddin, Ahmad Heryawan, dan 

politisi lainnya. 

Selain tokoh-tokoh tersebut, ada juga 

nama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua 

Umum Partai Demokrat menjabat 

sebagai juru kampanye nasional. Nama 

Dahnil Anzar Simanjuntak, ketua 

umum PP Pemuda Muhammadiyah 

juga masuk dalam tim kampanye sebagai 

koordinator juru bicara. 

Saya mengapresiasi terbentuknya dua 

koalisi pasangan capres–cawapres. Kedua 

kubu juga sudah memberikan nama 

koalisi, Koalisi Indonesia Kerja dan 

Koalisi Indonesia Adil–Makmur. Nama 

ke dua koalisi itu sangat kental unsur 

keindonesiaannya. Dari segi nama, kedua 

koalisi sangat bagus. Tidak ada satu pun 

yang menggunakan nama asing. 

Keduanya tentu secara normatif dan 

legal sudah menyerahkan susunan tim 

pemenangan ke KPU. Tentu, me reka 

akan transparan terkait nama-na ma 

personel yang dimasukkan ke da lam 

susunan tim sukses. Itu menjadi sebuah 

keharusan agar tidak ada yang 

disembunyikan. 

Dua koalisi itu diketuai sosok yang 

mempunyai latarbelakang yang berbeda. 

Erick Thohir sebagai pengu saha, 

dan Djoko Santoso berlatarbelakang 

militer. Tentu, gaya kepemimpinan 

mereka akan dipe ngaruhi sejarah 

hidup kedua sosok itu. 

Yang pasti, menurut saya, kedua 

tokoh itu layak dan pantas 

menduduki jabatan ketua tim 

kampanye nasional, karena 

mereka mempunyai pengalaman 

panjang pada bidang 

masing-masing. Pengalaman 

itu sangat penting sebagai 

modal menjalankan roda 

pemenangan calon yang 

diusung. 

Mereka akan mengatur 

strategi untuk mendulang 

suara. Mereka akan 

menyiapkan strategi jitu 

untuk meraih kemenangan. 

Menurut saya, dengan pengalamannya 

di dunia bisnis, Erick 

akan menawarkan produk yang berupa 

program-program andalan. Misalnya, 

program ketenagakerjaan, pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi. Erick tidak 

akan lepas dari pemasaran program 

dan menawarkan sosok Jokowi–Ma’ruf 

kepada masyarakat. 

Begitu juga Djoko Santoso akan 

mengatur strategi sesuai penga lamannya. 

Djoko sangat jago di bidang stra tegi. 

Yaitu, strategi dan manajemen mili ter. 

Bagaimana berhadapan dengan lawan di 

medan pertempuran. Strategi perta hanan 

juga akan digunakan. Misal nya, mempertahankan 

zona wila yah yang mereka 

kuasai. Jangan sampai daerah kekuasaan 

mereka jatuh di tangan musuh. 

Walaupun strategi yang digunakan 

berbeda, tapi market yang mereka 

sasar sama, yaitu rakyat Indonesia. Satu 

suara sangat berharga bagi masingmasing 

paslon. Sebab, pemilihan 

presiden (Pilpres) hanya satu putaran. 

Pemenangnya adalah mereka yang 

berhasil meraih 50 persen suara plus 

satu suara. Jadi, selisih satu suara akan 

sangat menentukan kemenangan. 

Tolak Politik Identitas 

Pelaksanaan pemilu tidak hanya 

ditentukan KPU, Bawaslu, dan pemerintah. 

Paslon juga sangat menentukan 

keber hasilan pesta demokrasi lima 

Dua koalisi itu diketuai 

sosok yang mempunyai 

latarbelakang yang 

berbeda. Erick Thohir 

sebagai pengusaha, 

dan Djoko Santoso 

berlatarbelakang 

militer. Tentu, gaya 

kepemimpinan mereka 

akan dipengaruhi sejarah 

hidup kedua sosok itu. 

tahun an itu. Saya sudah bertemu dengan 

kedua tim kampanye. Kami ber bicara 

tentang komitmen tim kam pa nye dalam 

melaksanakan kampanye damai. 

Setiap tim suskes berkomitmen tidak 

akan menggunakan hoax sebagai bahan 

kampanye, dan akan menjauhi kampanye 

hitam. Kedua belah pihak mempunyai 

komitmen yang sama. Mereka juga akan 

menolak politik identitas. 

Konten yang akan mereka sampai kan 

kepada masyarakat berbasis ga gasan dan 

ide. Mereka akan fokus me nawarkan visimisi, 

dan program ter baik bagi rakyat. 

Masyarakat ingin mengetahui program 

apa yang akan mereka tawarkan. Jika 

kedua pas lon fokus kepada program, 

maka kam pa nye akan berjalan dengan 

baik. Tidak akan ada pihak yang 

meng hujat dan saling fitnah, apalagi 

melakukan politik uang. 

Jika yang disampaikan kepada 

masya rakat ada lah program, maka 

rakyat pun akan semakin cerdas 

dalam memilih. Se ba lik nya, jika yang 

dikampanyekan adalah ke ben cian, isu 

suku, agama, ras, dan antargolongan 

(SARA), fitnah, dan kampanye hitam, 

maka rakyat yang akan menjadi korban. 

18 



SUARA PAKAR 

Semua energi akan tercurah kepada 

kampanye negatif itu, sehingga yang 

terjadi ialah saling curiga. Perpecahan 

pun akan terjadi. Maka, setiap paslon 

mempunyai kewajiban untuk 

mengim bau kepada tim kampanye, dan 

relawan untuk menggunakan cara-cara 

yang baik dalam berkampanye sesuai 

yang sudah diatur di undang-undang 

maupun Peraturan KPU (PKPU). 

Jika kedua pihak sudah berkomitmen 

meninggalkan kampanye hitam, 

tapi masih ada yang menebar hoax 

dan fitnah, bisa diduga bahwa itu 

berasal dari pihak lain yang ingin 

menganggu pemilu dan merusak 

demokrasi Indonesia. Kedua paslon 

harus berhati-hati jika ada pihak yang 

berupaya mengadu domba. Pihak 

tidak bertanggungjawab itu hanya 

menginginkan agar demokrasi di 

Indonesia rusak, dan menjadi bangsa 

yang lemah, serta mudah diadu domba. 

Pemilu bukanlah medan pertempuran, 

tapi ajang bersaing sesama 

teman. Para kandidat teman bersaing, 

bukan musuh atau lawan. Alangkah 

baiknya jika satu sama lain saling 

membela dan menguatkan. Misalnya, 

salah satu paslon diserang dan didowngrade, 

maka paslon lain harus 

membela. Begitu sebaliknya. Kalau itu 

yang terjadi, pada pemilu tahun depan 

tidak akan ada permusuhan. Pemilu 

akan berjalan lancar, damai, dan aman. 

Siapa pun yang menang akan dihormati. 

Yang menang tetap merang kul 

yang kalah. Menang dan kalah samasama 

untuk Indonesia. Menjadi oposisi 

Pemilu bukanlah medan 

pertempuran, tapi ajang bersaing 

sesama teman. Para kandidat teman 

bersaing, bukan musuh atau lawan. 

Alangkah baiknya jika satu sama lain 

saling membela dan menguatkan. 

tidak kalah mulianya dari kubu yang 

menang. Menjadi oposisi merupakan 

tugas mulia, karena bisa mengontrol 

jalannya pemerintahan, sehingga terjadi 

check and balance. Pemerintah tentu 

mem butuhkan kritikan dan masukan 

untuk melayani masyarakat dengan baik. 

Menjalankan program yang sudah dijanjikan 

dan dicanangkan. Janji dalam kampanye 

bisa ditagih, sehingga paslon yang 

menang tidak lupa dengan janji yang 

sudah disampaikan. 

Rutin Bertemu Dinginkan 

Suasana Politik 

Masa kampanye Pemilu 2019 akan 

berlangsung cukup lama, ham pir 8 

bulan. Mulai 23 September 2018 hingga 

13 April 2019. Dalam kurun waktu begitu 

panjang, setiap paslon presiden dan wakil 

presiden mem punyai kesempatan yang 

sama dalam melakukan pendekatan 

kepada masyarakat. Baik melakukan 

kampanye terbuka, maupun terbatas. 

Aturan main sudah dijelaskan 

dalam Undang-Undang 

Nomor 7/2017 ten tang 

Pemilu, dan PKPU Nomor 

23/2018 tentang Kampanye 

Pemilu. Semua kandidat 

harus merujuk terhadap aturan 

yang sudah disahkan dan melalui 

pembahasan cukup panjang itu. Jika 

rule of game dipatuhi, pemilu akan 

berlangsung dengan aman dan tertib. 

Selain mematuhi semua ramburambu 

yang diberikan, kedua paslon, 

Jokowi–Ma’ruf dan Prabowo–Sandi 

hendaknya selalu membangun dan 

menjaga keakraban. Jokowi dan Prabowo 

pada ajang Asian Games ketika 

Indonesia meraih emas pada ajang 

pencak silat bisa menjadi contoh. 

Keduanya berpelukan di depan publik. 

Menunjukkan keakraban keduanya, 

walaupun mereka akan bersaing memperebutkan 

suara rakyat. 

Kemesraan dan keakraban antar 

kedua tokoh itu harus dipertahankan. 

Untuk mempertahankannya, keduanya 

bisa mengelar pertemuan bersama. Bisa 

di rumah salah satu paslon sembari 

minum kopi atau mendengarkan 

musik tanpa berbicara tentang politik, 

sehingga kondisi politik tidak selalu 

memanas. Para pendukung juga tidak 

tegang dalam menghadapi pemilihan. 

Jika kedua pemimpin mereka akrab 

dan mesra, tidak ada alasan bagi pendukungnya 

untuk saling bermu suhan. 

Bersaing tetap, tapi tidak ber mu suhan. 

Berkompetisi secara sehat dengan caracara 

yang benar. Keakraban kedua 

paslon akan menularkan energi positif 

tidak hanya bagi relawan, tapi juga bagi 

masyarakat secara umum. 

Masyarakat akan tenang melihat 

kedua calon pemimpin bergandengan 

tangan membangun Indonesia. Jika 

kedua kandidat akrab, maka akan 

sulit bagi pihak-pihak yang ingin 

menganggu pesta demokrasi. Upaya 

untuk memecah belah akan kandas, 

karena tidak ada pihak yang terpancing. 

Pihak kepolisian juga bisa bergerak 

cepat jika ada pihak yang ingin merusak 

suasana politik yang aman. Polisi 

mempunyai andil besar dalam mengawal 

pelaksanaan pemilu. Mereka dituntut 

responsif dalam melaksanakan 

pengamanan. Baik polisi maupun TNI 

haram hukumnya untuk memihak 

salah satu calon. Mereka berada di 

tengah menjaga pemilu agar tetap 

aman dan lancar. 

Jika aparat memihak, pemilu akan 

berjalan tidak demokratis. Setiap 

paslon juga tidak boleh memanfaatkan 

aparat untuk kemenangan mereka. 

Biarlah aparat kepolisian dan TNI 

melaksanakan tugas mulai menjaga 

pemilu yang demokratis. 

Pemilu 2019 menjadi ujian bagi 

Indonesia. Apakah bangsa ini akan 

semakin maju atau mundur ke 

belakang. Jika pemilu berjalan dengan 

baik dan terpilih pemimpin yang 

amanah, bangsa ini akan semakin maju. 

Pemilu 2009, dan Pemilu 2014 bisa 

menjadi contoh dalam pelaksanaan 

pesta demokrasi. (kafi) 

Nama 

Dr Emrus Sihombing 

Pekerjaan 

Dosen pascasarjana 

Universitas Pelita 

Harapan (UPH) Jakarta 

Tempat tanggal lahir 

Lawe Sigalagala, 

9 November 1961 

Riwayat Pendidikan 

Pengalaman Jabatan 

• Sekretaris jurusan ilmu komunikasi IISIP Jakarta 

(1990 – 1993) 

• Ketua dan sekretaris jurusan periklanan 

Universitas Mercu Buana (1997 – 1999) 

• Koordinator program studi periklanan BM-PTSI 

Wilayah III DKI Jakarta (1997 – 1999) 

• Penguji ujian negara Kopertis Wilayah III Jakarta 

(1998 – 1999) 

• Anggota panitia pengawas pemilihan umum 

Jakarta Barat (1999- 1999) 

• Sekretaris juruan ilmu komunikasi 

Universitas Pelita Harapan (UPH) (2000 – 2002) 

• Pembantu dekan bidang kemahasiswaan 


• Dewan redaksi Majalah Infide 


• Anggota redaksi Majalah Pelita Harapan 

(2003 – 2005) 

• Wakil redaktur pelaksana Majalah Pelita Harapan 

(2005 – 2007) 

• Dewan redaksi Majalah Ilmiah Communique Fisip 

Universitas Pelita Harapan (UPH) 

(2008 – sekarang) 

• Sarjana komunikasi (S1) Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (1987) 

• Magister komunikasi (S2) Institut Pertanian Bogor (1993) 

• Doktor (S3) Universitas Padjajaran Bandung (2009) 

20 



SUARA IMAM BONJOL 

Desain Surat Suara untuk 

Mudahkan Pemilih Mencoblos 

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pe milihan 

Umum (KPU) meng gelar 

uji publik Desain Surat Suara Pemilihan 

Umum Tahun 2019 anggota 

DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabu 

paten/Kota, serta Presiden dan Wakil 

Presiden, dan alat bantu coblos (template) 

bagi pemilih disabilitas tunanetra, di 

Ruang Sidang Utama, Lan tai 2 Gedung 

KPU, Jakarta, Jumat (14/9/2018). 

Kegiatan tersebut sesuai dengan 

amanat UU nomor 7 tahun 2017, khusus 

nya pasal 342 ayat 1 dan 4 yang 

mengatur perlunya stan dar norma dan 

spesi fikasi teknis tan da gambar partai 

po litik pada surat suara. 

Dalam uji publik itu, KPU turut 

mengundang sejumlah pihak mulai 

dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 

Dewan Kehormatan Penye leng gara Pemilu 

(DKPP), partai poli tik (parpol), dan 

Lembaga Swadaya Ma sya rakat (LSM). 

Dalam sambutannya, Anggota KPU 

Pra mono Ubaid Tanthowi mene kankan 

pen tingnya surat suara di da lam 

pe milu, utamanya sebagai re pre sentasi 

dari ke dau latan rakyat. 

Pramono juga mengatakan desain surat 

suara bukan sekadar lembaran ker tas yang 

berisi logo dan lambang partai, namanama 

caleg, atau pasangan capres dan 

cawapres, tetapi mendesain surat 

suara banyak sekali 

faktor yang ha rus 

dipertimbangkan. “Yang paling pen ting 

bagi kami ketika mendesain surat sua ra itu 

adalah bagaimana pemilih dimudahkan 

ketika mencoblos,” tutur Pramono. 

Pada kesempatan yang sama Pramono 

juga menyerahkan Keputusan Ko misi 

Pemilihan Umum Nomor 1098/PL.02- 

Kpt/01/KPU/IX/2018 tentang Penetapan 

Standar Nama Partai Politik dan Standar 

Spesifikasi Teknis Tanda Gam bar Partai 

Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 

2019 kepada 20 perwakilan partai politik 

nasional dan partai politik lokal Aceh 

yang disaksikan langsung oleh anggota 

Bawaslu dan DKPP. (hupmas kpu 

dosen/foto: dosen/ed diR) 

22 




Semarak dan Sukses, Deklarasi 

Kampanye Damai Pemilu 2019 

Jakarta, kpu.go.id - Kegiatan Deklarasi 

Kampanye Damai Pemilu 

2019 ber jalan semarak dan sukses. 

Acara yang berlangsung di Monumen 

Nasional (Monas), Minggu (23/9/2018), 

sejak pukul 07.00 WIB, berhasil mengikat 

komitmen pe serta pemilu untuk berkampanye 

seca ra damai, aman, nyaman 

sejak hari tersebut hing ga 13 April 2019. 

Deklarasi sendiri menghadirkan para 

ketua dan pengurus partai politik tingkat 

na sional, pasangan calon presiden dan 

calon wakil presiden nomor urut 01 Joko 

Widodo-Ma’ruf Amin serta no mor urut 

02 Prabowo Subianto-San dia ga Salahudin 

Uno juga para calon per se orangan DPD 

daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta. 

Deklarasi diawali dengan karnaval 

jalan kaki mengelilingi Jalan Merdeka 

Utara, Merdeka Barat, hingga ke Merdeka 

Selatan. Para peserta berpakaian adat 

kemudian menyosialisasikan diri mereka 

masing-masing kepada masyarakat yang 

kebetulan banyak menikmati akhir 

pekan dengan berolahraga di hari bebas 

kendaraan bermotor (car free day). 

Usai berkeliling, peserta dan para simpa 

tisan berkumpul kembali di Monas untuk 

membacakan Naskah Deklarasi Damai 

Pemilu 2019 yang dipimpin Ketua 

KPU Arief Budiman serta Ketua Bawaslu 

Abhan. Acara dilanjutkan dengan penanda 

tangan prasasti deklarasi damai oleh pe 

serta pemilu partai politik, capres-cawapres 

serta calon perseorangan DPD. Sem pat 

dilakukan juga pelepasan balon uda ra serta 

burung tanda deklarasi da mai. 

Dalam sambutannya, Arief mengatakan 

bahwa deklarasi kampanye damai bertu juan 

untuk meneguhkan komitmen peser ta 

pemilu terhadap pentingya men jaga keutuh 

an NKRI, berdasarkan Pan ca sila dan 

UUD 1945. “Melaksanakan kam panye 

yang damai, demokratis dan meng edukasi 

pe milih, melaksanakan dan menyo sialisasikan 

peserta pemilu 2019,” ujar Arief. 

Adapun tema yang diangkat dalam 

kegiatan ini adalah “Kampanye Anti-SARA 

dan Hoax untuk menjadikan Pemilih 

Berdaulat agar Negara Kuat”. Arief juga 

melaporkan bahwa KPU telah menetapkan 

16 parpol peserta pemilu, 4 partai politik 

lokal, pasangan calon presiden dan wakil 

presiden serta 807 calon DPD. Selain itu 

KPU juga telah menetapkan DCT Anggota 

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota 

pada 20 September 2018. 

“Sesuai dengan tahapan penyelenggaraan 

pemilu 2019, masa kampanye 

telah dimulai hari ini, 23 September 2018 

sampai 13 April 2019,” tuturnya. 

KPU menurut Arief berharap selama 

masa kampanye, peserta pemilu dapat 

me la kukan kegiatan kampanye dengan 

me tode yang sesuai ketentuan dan perun 

dangan yang berlaku. Lembaganya 

juga menyarankan agar kampanye lebih 

dimaksudkan untuk meyakinkan pe milih 

dengan menawarkan visi misi dan program 

atau citra diri peserta pemilu. “Kegiatan 

kampanye menurutnya merupakan 

upaya peserta pemilu untuk mem berikan 

pendidikan politik kepada pemilih dan 

diharapkan dapat me ning katkan angka 

partisipasi pemilih,” tambahnya. 

Diakhir sambutan, KPU berha rap agar 

peserta pemilu dapat meman faat kan masa 

kampanye melalui ke giat an kampanye yang 

damai, tertib, tidak melakukan politisasi 

SARA, tidak menyebarkan berita hoax, 

tidak me la kukan politik uang dan tidak 

saling menghujat atau menghina. “Manfaat 

kan lah masa kampanye sebaik-baiknya 

untuk meyakinkan pemilih dengan mena 

warkan visi misi dan program peserta 

pemilu. Dengan terselenggaranya ke giat an 

ini KPU juga berharap agar pemilih menggunakan 

hak pilihnya pada Rabu 17 April 

2019,” tutup Arief. (hupmas kpu dianR/ 

foto: dosen/ed diR) 

Usai Deklarasi Damai, KPU 

Kampanyekan Peduli Lingkungan 

Jakarta, kpu.go.id - Tidak selalu 

tentang pemilu, Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) juga sangat perhatian 

akan kebersihan dan keindahan lingkungan. 

Setidaknya hal itu yang 

tergambar saat anggota KPU RI bersama 

jajaran kesekretariatan bergegas membersihkan 

sampah yang ber serakan pasca 

penyelenggaraan kegiatan Deklarasi 

Kam panye Damai Pe milu 2019, di Monu 

men Nasional (Monas) Minggu 

(23/9/2018). 

Usai ditutup sekira pukul 10.00 WIB, 

dengan bermodalkan sapu serta perlengkapan 

kebersihan lainnya, Ketua KPU 

Arief Budiman bersama Anggota Evi 

Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, 

Viryan, Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid 

Tanthowi, Ilham Saputra serta Sekjen Arif 

Rahman Hakim tidak sungkan untuk 

memunguti sampah yang berserakan. 

Kegiatan ini mencuri perhatian 

masyarakat yang ada di sekitaran 

monas. Beberapa di antara mereka 

bahkan ikut membantu membersihkan. 

Ditemui di kesempatan sebelumnya, 

Ang gota KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan 

bahwa inisiatif untuk membersihkan 

sampah berangkat dari kesadaran 

penyelenggara pemilu untuk menjaga 

agar lingkungan te tap bersih dan sehat. 

Hal yang ingin juga ditularkan kepada 

peserta pe mi lu dan simpatisan untuk 

peduli dengan lingkungannya ketika 

selesai melaksanakan kampanyenya di 

daerahnya masing-masing. “Berkampanye 

tapi jangan juga melupa kan ke bersihan 

ling kungan,” kata Wahyu. 

Perhatian KPU terhadap kebersihan 

dan keindahan lingkungan juga bukan 

hal baru. Saat kegiatan pendaftaran pasangan 

calon presiden dan calon wakil 

presiden 10 Agustus 2018 lalu, Ketua KPU 

Arief Budiman berpesan agar para pendukung 

maupun simpatisan pa sangan 

calon tetap tertib dan menjaga keindahan 

lingkungan. Meski tidak ada aturan khusus 

terkait hal ini namun mantan anggota 

KPU Jawa Timur itu berharap agar 

proses pendaftaran nanti dapat berjalan 

baik dan lancar. “Mendaftarlah dengan 

santun. Dan juga penting saya ingat kan 

harus ramah lingkungan, ja ngan buang 

sampah sembarangan, kemudian jangan 

mengganggu, merusak ta man yang ada 

di depan KPU,” ujar Arief. (hupmas kpu 

dianR/foto: dosen/ed diR) 

24 




Visi-Misi Peserta Pemilu Harus 

Sesuai Garis Pembangunan 

Jakarta, kpu.go.id - Pemerintah telah 

me rancang Rencana Pembangunan 

Jang ka Panjang Nasional (RPJPN) 

Tahun 2005-2025. RPJPN sebagaimana 

diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 

di harapkan diikuti oleh peserta pemilu, 

baik partai politik, capres-cawapres, 

mau pun calon perseorangan DPD. 

Ketua KPU RI Arief Budiman mengha 

rapkan seluruh tim kampanye peserta 

pe milu dalam menyusun visi dan misi 

harus memahami RPJPN ini. Sedangkan 

Ran cangan Pembangunan Jangka Me nengah 

Nasional (RPJMN) 2020-2025 ini 

periode terakhir dari RPJPN 2005-2025, 

sehingga semua harus bisa menyesuaikan 

dengan garis-garis pembangunan yang 

telah ditetapkan. 

“Kita akan melaksanakan proses 

pemilihan pemimpin di eksekutif dan 

legislatif, selain melibatkan jumlah orang 

yang banyak, juga harus menggunakan 

anggaran yang cukup besar. Ada juga 

keterlibatan stakeholder kementerian/ 

lembaga terkait, selain semua unsur 

penyelenggara pemilu, baik KPU, 

Bawaslu, dan DKPP, serta peserta pemilu 

dan masyarakat pemilih. Untuk itu, kita 

semua harus bisa selenggarakan pemilu 

dengan baik,” tutur Arief saat membuka 

acara Penyampaian Teknokratik RPJMN 

2020-2025, Selasa (25/9/2018) di Ruang 

Sidang Utama Lantai 2 KPU RI. 

Arief juga menyampaikan, saat ini 

KPU telah menetapkan partai politik peserta 

pemilu, Daftar Calon Tetap (DCT) 

DPR, DPD, Calon Presiden dan Wakil 

Presiden, berikut nomor urut nya, serta 

tengah memulai tahapan kam panye 

Pemilu 2019. Untuk itu semua harus 

memperhatikan arah kebijakan pem 

bangunan nasional dalam RPJMN ini. 

Pada kesempatan yang sama, 

Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional (PPN)/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) 

Bambang Brodjonegoro memaparkan 

bahwa Indonesia sudah mempunyai 

visi dan misi yang abadi dalam 

Pembukaan UUD Tahun 1945. 

“Jika dulu ada GBHN, maka sekarang 

ada RPJPN yang mengacu pada UU 

dengan durasi 20 tahun, sehingga nanti 

pada tahun 2025 kita akan menyusun 

RPJPN berikutnya 2025-2045. Se dangkan 

pada RPJMN 2020-2025 ini nantinya 

disesuaikan dengan calon presiden dan 

wakil presiden terpilih pada Pemilu 

2019,” jelas Bambang di hadapan para 

undangan yang juga berasal dari partai 

po litik dan tim kam panye pasangan 

calon pre siden dan wakil presiden. 

Sinkronisasi RPJMN 

dan RPJPN ini 

penting, tambah 

Bambang, karena 

RPJMN ini 

akan menjadi 

penjabaran visi 

dan misi presiden yang isinya tetap berpe 

do man pada RPJPN. Bappenas yang 

me nyiapkan rancangan awal dengan 

pen dekatan teknokratis, tanpa muatan 

po litiknya, kemudian nantinya dibahas 

final dengan visi dan misi calon presiden 

dan wakil presiden. 

Sementara itu, Komisioner KPU RI 

Hasyim Asy’ari pada kesempatan tersebut 

juga menyampaikan kebijakan KPU 

yang tengah dilaksanakan, yaitu tahapan 

kampanye Pemilu 2019. Kampanye ini 

dilakukan untuk pendidikan politik 

bagi masyarakat dalam peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam 

Pemilu 2019. KPU juga 

memfasilitasi pemasangan 

Alat Peraga Kampanye 

(APK) sesuai dengan kemam 

puan keuangan negara. 

(hupmas kpu Arf/ 

Foto: Dosen/ed diR) 

16 Parpol 

Nasional dan 

Dua Pasangan 

Capres-Cawapres 

Serahkan LADK 

Jakarta, kpu.go.id - Sebanyak 16 

partai politik tingkat nasional res mi 

menyerahkan Laporan Awal Dana 

Kampanye (LADK) Pemilu 2019 kepada 

Komisi Pemilihan Umum (KPU), 

Minggu (23/9/2018). Selain ke-16 

parpol, dua pasang capres-cawa pres juga 

menyerahkan LADK-nya di hari yang 

sama. Sementara calon per seorangan 

DPD menyerahkan di tingkat provinsi. 

Komisioner KPU Divisi Hukum 

Hasyim Asy’ari mengatakan hingga 

batas akhir pukul 18.00 WIB, tercatat 

seluruh parpol tingkat nasional telah 

menyerahkan LADK-nya. Selanjutnya 

laporan tersebut akan diverifikasi dan 

apabila ada yang belum lengkap masih 

dapat diperbaiki hingga lima hari ke depan. 

“Hingga lima hari ke depan berarti 

28 September 2018,” ucap Hasyim. 

Terkait besaran dana kampaye 

masing-masing peserta pemilu (parpol 

dan capres-cawapres), Hasyim mengaku 

belum bisa menyampaikannya saat ini. 

Pemberitahuan terkait besaran ba ru 

dapat disampaikan setelah masa akhir 

perbaikan LADK telah sele sai. “Karena 

masih ada yang harus diverifikasi 

dan kemudian secara UU diten tukan 

KPU mengumumkan be sar an dana 

kampanye itu nanti setelah ma sa 

perbaikan selesai, jadi setelah 28 September 

2018,” kata Hasyim. 

Meski demikian, Hasyim me mastikan 

untuk tingkat nasional seluruh 

partai politik telah mengikuti aturan 

yang tertuang di dalam UU 7/2017 

tentang pemilu yang mewajibkan 

mereka mela porkan LADK-nya. Sebab 

sanksi dari ketidakpatuhan akan 

aturan ini, kepesertaan bisa dibatalkan. 

Adapun untuk tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota yang pelaporannya 

diserahkan ke masing-masing KPU di 

tiap tingkatan, dirinya belum mendapat 

laporan. “Untuk hal ini kami akan 

sampaikan perkembangannya karena 

kami juga masih menunggu informasi 

dari teman2 KPU di provinsi kab/kota 

seluruh Indonesia,” tambah Hasyim. 

Sebagaimana diketahui, selain LADK 

yang dilaporkan parpol, capres-cawapres, 

dan calon perseorangan DPD hari ini, 

mereka juga masih diwajibkan untuk 

melaporkan dana kampanyenya dua 

kali lagi, yakni Laporan Penerimaan 

Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

2 Januari 2019, serta Laporan Peneri 

maan dan Pengeluaran Dana Kampanye 

(LPPDK) delapan hari setelah pemungutan 

suara. “Jadi kalau pe mungutan 

suara 17 April 2019, maka LPPDK 

dilaporkan 25 April 2019,” tutup Hasyim. 

(hupmas kpu dianR/foto: ieam/ed diR) 

26 




Usul Ombudsman agar Pelayanan 

Publik Masuk Debat Kandidat 

Jakarta, kpu.go.id - Mengawali hari 

per tama di Oktober 2018, Komisi 

Pe milihan Umum (KPU) RI me neri 

ma kunjungan Ombudsman RI (ORI) 

Se nin (1/10/2018). Ketua KPU RI Arief 

Budi man, Anggota Hasyim Asy’ari, 

Wahyu Setiawan serta Evi Novida Gin 

ting menyambut kehadiran Om buds man 

yang datang dipimpin Ketua Om budsman 

Amzulian Rifai, Anggota Ah mad 

Alamsyah Saragih serta Ninik Rahayu. 

Temu kedua lembaga negara ber lang sung 

hangat dan santai. Masing-ma sing pim pinan 

saling bertukar pikir an dan men cermati isu 

yang berkembang, khususnya menyangkut 

Pemi lu 2019 yang akan berlangsung 

serentak di 17 April 2019 nanti. 

Salah satu perbincangan membahas 

usulan ombudsman agar sektor pelayan 

an publik masuk dalam materi 

debat kandidat calon presiden dan calon 

wakil presiden (capres-cawapres) 

2019. Merespon hal, ini Ketua KPU 

Arief Budiman terlebih dahulu me nyampaikan 

bahwa lembaganya belum membahas 

lebih detail tentang materi debat 

kandidat capres-cawapres. “Jadi kami 

belum membahas detail soal debat 

karena nanti debat akan kita se lenggarakan 

di 2019. Kenapa? Supaya masyarakat 

mengetahui apa yang di sampaikan. 

Kalau 2018, masih awal. Nanti 

masyarakat lupa,” kata Arief di Gedung 

KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta. 

Sebelumnya Ketua Ombudsman Amzu 

lian Rifai yang mewakili lemba ga nya 

mengusulkan agar pelayanan publik 

ma suk materi debat. Dia memandang 

pemilu dan pilpres adalah sarana strategis 

yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengikat komitmen kandidat untuk 

me mer hatikan sektor pelayanan publik. 

Dia juga mengatakan bahwa kesadaran 

ma sya rakat akan hak pelayanan publik 

saat ini semakin meningkat seiring 

dengan kesadaran politik mere ka 

dalam pemilu. “Oleh karena itu ber kenan 

KPU mungkin bisa ini jadi materi, 

sehingga kata pelayanan publik masuk 

saja (semua) jadi care,” tutur Amzulian. 

(hupmas kpu dianR/foto: ieam/ed diR) 

Pahami dan Kenali Fungsi 

Tugas Penyelenggara Pemilu 

Jakarta, kpu.go.id - Ketua KPU RI 

Arief Budiman membuka secara 

resmi Orientasi Tugas Anggota 

KPU Kabupaten/Kota Periode 2018- 

2023 di Hotel Borobudur Jakarta, 

Selasa (2/10/2018) malam. 

Kegiatan yang berlangsung hingga 

tiga hari ke depan ini bertujuan 

untuk memberikan pemahaman tugas 

dan fungsi wewenang anggota KPU 

kabupaten/kota yang terpilih, agar 

dapat melaksanakan pemilu dengan 

baik di tingkat kabupaten/kota, dan 

sesuai dengan pedoman per aturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

“KPU merasa perlu kegiatan orientasi 

tugas, agar paham betul tugas apa 

yang dikerjakan, dan tidak boleh hanya 

berdasarkan pengalaman, tapi ber da sarkan 

ilmu pengetahuan tentang pe milu,” 

ujar Arief saat membuka orientasi tugas. 

Dalam kesempatan itu, Arief juga 

mem bagi pengalaman dan pengetahuan 

se la ma berkecimpung di dunia kepe miluan, 

bagaimana cara mem bangun relasi 

dengan sesama penye leng gara pemilu, 

instansi, individu, untuk menyukseskan 

pemilu. KPU, menurut dia, tidak bisa 

jalan sendiri, harus ada kerjasama an tara 

sekretariat dan komisioner. “Dan hubungan 

kerjasama itu bisa terbangun dengan 

cara tidak formal yang tidak disadari. 

Dan yang paling penting adalah jangan 

lupakan keluarga, karena meraka yang 

mendorong dan mendu kung sampai 

akhir,” tambah Arief. 

Sementara itu, anggota KPU Hasyim 

Asy’ari dalam sambutannya mengajak 

jajaran KPU kab/kota yang baru 

menjabat memulai dengan mengenali 

karakter lembaga yang dipimpinnya. 

Lembaga KPU menurut dia adalah 

penyelenggara yang diberi wewenang, 

dan mempunyai peran strategis yang 

tidak dimiliki lembaga lain. “Salah satunya 

yaitu menetapkan daftar pemilih,” 

ujar Hasyim.(hupmas kpu ieam/foto: 

dosen/ed diR) 

28 




KPU Gelar Simulasi Rekap 

Kecamatan Pertama di Indonesia 

Bandung, kpu.go.id - Simulasi 

Re ka pitulasi Suara tingkat Kecamatan 

untuk Pemilu 2019 resmi 

dibuka, Rabu (3/10/2018) pagi. Acara 

yang dibuka langsung Anggota KPU RI 

Ilham Saputra ini menjadi yang pertama 

dan diharapkan dapat memperkuat pema 

haman penyelenggara dalam menjum 

lahkan hasil pemungutan suara 

di TPS, serta memperkuat sosialisasi 

kepada ma sya rakat. 

“Ini pertama kita lakukan dan diharap 

kan bisa memperkuat pemahaman 

pe nyelenggara, peserta, dan masyarakat 

tentang rekapitulasi suara di tingkat 

kecamatan,” ujar Ilham. 

Ilham menjelaskan bahwa ada perbe 

daan proses rekapitulasi di ting kat 

ke ca mat an dibanding pemilu sebelum 

nya. Yakni untuk 2019, re kapi tu lasi 

lang sung dilakukan dari TPS dan proses 

re kapi tulasi berjalan para lel yang 

jum lah nya per kelompok mengikuti 

jumlah per ke lu rahan. 

Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur 

Syarifah (Inung) menjelaskan bahwa kegiatan 

rekapitulasi tingkat kecamatan ini 

bertujuan untuk memberikan pe ngalaman 

kepada penyelenggara pe milu, 

pemilih, maupun pemangku ke pentingan 

lainnya. Terlebih Pemilu 2019 

akan berlangsung serentak dengan lima 

jenis pemilihan. “Dengan lima surat 

suara, presiden dan wapres, DPR, DPRD 

prov, kab/kota dan DPD dalam waktu 

bersamaan, tentunya jadi salah satu 

tahapan penting bagaimana kita bisa 

memahami spek demi spek,” kata Inung. 

Inung juga mengatakan simulasi ini 

meski hanya bersifat pura-pura namun 

tetap dilakukan dengan keseriusan 

mengingat simulasi diharapkan dapat 

menge tahui kondisi nyata pada hari rekapitulasi 

nanti. “Itu sebabnya, simulasi 

ini meski hanya percobaan tapi kita 

kon disikan situasinya seperti rekap nantinya. 

Tujuannya adalah untuk mengukur 

berapa waktu yang diperlukan. Ini 

juga untuk memberikan gambaran untuk 

petugas KPU, terutama agar dapat 

menjadi pembelajaran dan pencermatan 

sehingga dilahirkan kebijakan yang 

mendekati riil di lapangan,” pungkasnya. 

Hadir dalam kegiatan ini Kepala 

Biro Perencanaan dan Data KPU RI Sumariyandono, 

Sekda Provinsi Jawa Barat, 

Ketua KPU Jawa Barat, Ketua KPU Kota 

Bandung, Ketua Bawaslu Jawa Barat serta 

Camat Gedebage. (hupmas kpu dianR/ 

foto: james/ed diR) 

Perhatikan Kesehatan Pegawai, 

KPU RI Rutin Gelar Medical Check Up 

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pe milihan 

Umum (KPU) RI kem bali 

menyelenggarakan kegiatan pemerik 

saan kesehatan (Medical Check Up/ 

MCU) bagi komisioner, pejabat dan 

jajaran pegawai di lingkungan Se kre tariat 

Jenderal (Setjen), Selasa (2/10/2018). 

Acara yang digelar di Gedung KPU 

RI lantai II Jakarta ini bertujuan untuk 

memeriksa dan memberikan deteksi 

dini bagi pegawai di lingkungan 

KPU RI, juga mengumpulkan rekam 

medis masing-masing pegawai yang 

terkumpul dari tahun ke tahun. 

Tercatat ada 650 pegawai KPU RI 

yang terdata untuk mengikuti kegiatan 

MCU ini. Adapun pelaksanaannya dimu 

lai Selasa, 2 Oktober 2018 hingga 

Kamis, 4 Oktober 2018. 

Tahapan MCU sendiri diawali 

dengan pasien diminta untuk mendaftarkan 

ulang dirinya kepada pe tugas 

untuk kemudian dilakukan pe meriksaan 

darah, pemeriksaan te kan an 

darah, pemeriksaan umum (tu lang, gigi, 

mata, telinga, hidung), pe me riksaan fisik 

(tinggi serta berat badan), dan diakhiri 

dengan rontgen paru dan EKG. 

Tim medis yang bertindak selaku 

pelaksana kegiatan (provider) dalam 

kegiatan ini adalah OHC Medika. 

(hupmas kpu dosen/foto: dosen/ed diR) 

30 



SUARA REGULASI 

Legal, Akuntabel, dan Transparan 

Tiga Prinsip Penting Pertanggungjawaban Dana Kampenye Pemilu 

Calon presiden, calon wakil pre siden, 

calon anggota DPR, DPRD, 

dan calon anggota DPD wajib mela 

porkan dana kampanye yang akan me reka 

gunakan selama pesta de mo krasi 2019. 

Khusus calon ang gota DPR dan DPRD, 

partai-lah yang ber tu gas melaporkan ke 

KPU. Pelaporan dana kam panye diatur 

secara lengkap da lam Peraturan KPU 

(PKPU) Nomor 24 Ta hun 2018 tentang 

Dana Kampanye Pemilu. 

“Semua aturan sudah tercantum dalam 

PKPU. Semua calon ha rus mengacu 

pada aturan itu,” terang Komisioner 

KPU Ilham Saputra. Setiap calon ha rus 

bisa mempertanggungjawabkan dana 

yang digunakan. Dana itu harus di dapat 

dan dikeluarkan secara legal me nurut 

UU dan PKPU. 

Aturan Main Dana Kampanye 

PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu 

Dalam Pasal 4 dijelaskan, pe ne ri maan 

dan pengeluaran dana kam panye peserta 

pemilu sebagaimana di maksud dalam 

Pasal 3 huruf a wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan 

berdasarkan prinsip 

legal, akuntabel, dan trans paran. 

Tiga prinsip itu yang menjadi pedoman 

dalam menerima dan meng gu na kan 

dalam kampanye. Yaitu, legal, akun tabel, 

dan transparan. Selain di da patkan secara 

sah menurut UU dan PKPU, dana itu 

juga harus dilaporkan secara transparan. 

Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. 

Semuanya di la porkan secara terbuka. 

Jangan sam pai ada sumbangan 

dana yang tidak dila por kan. 

Intinya dana kampanye harus bisa 

dipertanggungjawabkan. Hal tersebut 

diatur dalam Pasal 5 ayat (1 sampai 3). 

Pasal 5 ayat (1), dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden menjadi tanggung 

jawab pasangan calon. Ayat (2), dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD menjadi 

tanggung jawab partai politik peserta pemilu. Ayat (3), dana kampanye pemilu anggota 

DPD menjadi tanggung jawab masing-masing calon anggota DPD. 

Pasal 6 ayat (1), dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden bersumber dari 

pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul, serta sumbangan 

yang sah menurut hukum dari pihak lain. Ayat (2), selain didanai oleh sumber dana 

kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kampanye pemilu presiden dan wakil 

presiden dapat didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. 

Pasal 8 ayat (1), dana kampanye sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berbentuk: 

huruf a, uang, huruf b, barang:dan/atau, huruf c, jasa. 

Pasal 9, dana kampanye pemilu presiden 

dan wakil presiden yang berupa uang, 

wajib ditempatkan pada rekening khusus 

dana kampanye (RKDK) terlebih dahulu 

sebelum digunakan untuk kegiatan 

kampanye pemilu. 

Ayat (1) berbunyi dana kampanye pemilu 

presiden dan wakil presiden menjadi 

tanggung jawab pasangan calon. 

Kemudian pada ayat (2) dijelaskan, 

dana kampanye pemilu anggota DPR, 

DPRD menjadi tanggung jawab partai 

po litik peserta pemilu. Sementara ayat 

(3) menerangkan bahwa dana kampanye 

pe milu anggota DPD menjadi 

tang gung jawab masing-masing calon 

anggota DPD. 

Dalam PKPU Dana Kampanye juga 

disebutkan sumber dana kampanye. 

Pasal 6 ayat (1) diterangkan dana kampanye 

pemilu presiden dan wakil presiden 

bersumber dari pasangan calon, 

partai politik atau gabungan partai politik 

pengusul, serta sumbangan yang sah 

menurut hukum dari pihak lain. 

Ayat (2) menyatakan, selain didanai 

oleh sumber dana kampanye seba 

gaimana dimaksud pada ayat (1), 

kam panye pemilu presiden dan wakil 

pre siden dapat didanai dari anggaran 

pen dapatan dan belanja negara. 

Apa saja bentuk dana kampanye? 

Pa sal 8 ayat (1) menerangkan, dana 

kam panye sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) dapat berbentuk: 

huruf a, uang, huruf b, barang:dan/ 

atau, huruf c, jasa. 

Jika dana kampanye berupa uang, 

Pasal 9 mengungkapkan, dana kampanye 

pemilu presiden dan wakil presiden 

yang berupa uang, wajib ditempatkan 

pada Rekening Khusus Dana 

Kam panye (RKDK) terlebih dahulu 

sebelum digunakan untuk 

kegiatan kampanye pemilu. 

Setiap calon presiden dan 

wakil presiden diperbolehkan 

me nerima sumbangan dana 

kam panye. Namun, besaran 

sum bangan dibatasi. Hal itu 

diterangkan pada Pasal 10. 

Dalam ayat (1) disebutkan, dana 

kampanye pemilu presiden dan wakil 

presiden yang berasal dari sumbangan 

pihak lain perorangan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf a, 

paling banyak bernilai Rp 2.500.000.000 

Ayat (2), dana kampanye pemilu 

pre siden dan wakil presiden yang 

berasal dari sumbangan pihak lain 

kelompok, dan/atau perusahaan atau 

ba dan usa ha non pemerintah se ba gaimana 

dimak sud dalam Pasal 7 ayat 

(3) huruf b dan hu ruf c, paling banyak 

bernilai Rp 25.000.000.000. 

Bagaimana jika sumbangan yang 

diterima melebihi batas yang ditetapkan? 

Pasal 11 ayat (2) menjelaskan, peserta 

pemilu yang menerima sumbangan 

melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10: huruf a, dilarang 

menggunakan dana dimaksud, huruf 

b, wajib melaporkan kepada KPU, dan 

huruf c, menyerahkan sumbangan tersebut 

ke kas negara paling lambat 14 hari 

setelah masa kampanye berakhir. 

Selain calon presiden dan wakil 

presiden, calon anggota DPR dan 

DPRD juga diperbolehkan menerima 

sumbangan. Besaran sumbangan juga 

Pasal 10 ayat (1), dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang berasal dari sumbangan 

pihak lain perorangan sebagaimana didmaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf a, paling banyak bernilai 

Rp 2.500.000.000. Ayat (2), dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang berasal dari 

sumbangan pihak lain kelompok, dan/atau perusahaan atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dan huruf c, paling banyak bernilai Rp 25.000.000.000. 

Pasal 11 ayat (2), peserta pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10: huruf a, dilarang menggunakan dana dimaksud, 

huruf b, wajib melaporkan kepada KPU, dan huruf c, menyerahkan sumbangan tersebut 

ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir. 


PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu 

Pasal 13 ayat (1), dana kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD bersumber 

dari, huruf a, partai politik, huruf b, calon anggota DPR dan DPRD dari partai politik 

bersangkutan, huruf c, sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. 

Pasal 16 ayat (1), dana kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari 

sumbangan pihak lain perorangan sebagaimana didmaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf a, 

paling banyak bernilai Rp 2.500.000.000 selama masa kampanye. Ayat (2), dana kampanye 

pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, dan/atau 

perusahaan atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(4) huruf b dan huruf c, paling banyak bernilai Rp 25.000.000.000 selama masa kampanye. 

dibatasi. Pasal 13 ayat (1) menyebutkan, 

dana kampanye pemilu anggota DPR 

dan DPRD bersumber dari, huruf a, 

partai politik, huruf b, calon anggota 

DPR dan DPRD dari partai politik bersangkutan, 

huruf c, sumbangan yang 

sah menurut hukum dari pihak lain. 

Besaran sumbangan yang boleh dite 

rima calon anggota DPR dan DPRD 

sama dengan calon presiden dan wakil 

pre siden. Pasal 16 ayat (1) men ja batkan, 

dana kampanye pemilu ang gota 

DPR dan DPRD yang berasal dari sumbangan 

pihak lain perorangan se bagaimana 

dimaksud pada Pasal 13 ayat 

(4) huruf a, paling banyak ber ni lai Rp 

2.500.000.000 selama masa kampanye. 

Ayat (2) berbunyi, dana kampanye 

pe milu anggota DPR dan DPRD yang 

berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, 

dan/atau perusahaan atau badan 

usaha non-pemerintah sebagaimana dimak 

sud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b 

dan huruf c, paling banyak bernilai Rp 


Tidak hanya calon presiden, wakil 

presiden, dan calon anggota DPR serta 

DPRD yang diperbolehkan menerima 

sum bangan dana kampanye, calon 

anggota DPD juga berhak menerima 

sumbangan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi, dana 

kam panye pemilu anggota DPD bersum 

ber dari, huruf a, calon anggota DPD 

yang bersangkutan, huruf b, sum bangan 

yang sah menurut hukum dari pihak lain. 

Namun, batas sumbangan berbeda 

dengan calon presiden, wakil presiden, 

dan calon anggota DPR, serta DPRD. 

Nilai sumbangannya lebih kecil. Pasal 

22 ayat (1) menerangkan, dana kampanye 

pemilu anggota DPD yang ber asal 

dari sumbangan pihak lain per orangan 

sebagaimana didmaksud pada Pasal 19 

ayat (3) huruf a, bernilai paling ba nyak 

Rp 750.000.000 selama masa kam panye. 

Ayat (2) berbunyi, dana kampanye 

pemilu anggota DPD yang berasal 

dari sumbangan pihak lain kelom pok, 

perusahaan atau badan usaha nonpe 

merintah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dan 

32 



SUARA REGULASI 

huruf c, bernilai paling banyak Rp 


PKPU Dana Kampanye juga menyebutkan, 

larangan dalam penerimaan 

dana kampanye. Pasal 64 ayat (1) 

menerangkan secara gamblang bahwa 

peserta pemilu, pelaksana kampanye, 

dan tim kampanye dilarang menerima 

sumbangan dana kampanye atau 

bantuan lain untuk kampanye yang 

Pasal 19 ayat (1), 

dana kampanye pemilu 

anggota DPD bersumber dari, 

huruf a, calon anggota DPD 

yang bersangkutan, huruf b, 

sumbangan yang sah menurut 

hukum dari pihak lain. 

berasal dari, huruf a, pihak asing, huruf 

b, penyumbang atau pemberi bantuan 

yang tidak jelas identitasnya, huruf c, 

hasil tindak pidana yang telah terbukti 

berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hu kum 

tetap dan/atau bertujuan me nyem bunyikan 

atau menyamarkan hasil tindak 

pidana, dan huruf d, pemerintah dan 

pemerintah daerah, badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah, 

pemerintah desa, dan badan usaha 

milik desa atau sebutan lain. 

Sementara ayat (2) menyatakan, 

peserta pemilu dan tim kampanye yang 

menerima sumbangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), a, dilarang 

menggunakan dana dimaksud, b, 

wajib melaporkan kepada KPU, c, 

menyerahkan sumbangan tersebut 

ke kas negara paling lambat 14 hari 

setelah masa kampanye berakhir. 

Tidak hanya larangan , PKPU Dana 

Kampanye juga menjelaskan sanksi 

yang akan dijatuhkan jika aturan itu 

dilanggar. Pasal 66 menjabarkan, 

setiap orang yang dengan sengaja 

memberikan keterangan yang 

tidak benar dalam laporan dana 

kampanye, dikenakan sanksi 


dana kampanye pemilu anggota DPD yang 

berasal dari sumbangan pihak lain perorangan 

sebagaimana didmaksud pada Pasal 19 ayat (3) 

huruf a, bernilai paling banyak Rp 750.000.000 

selama masa kampanye. Ayat (2), dana 

kampanye pemilu anggota DPD yang berasal 

dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan 

atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dan 

huruf c, bernilai paling banyak 

Rp 1.500.000.000 selama 

masa kampanye. 


PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Dana Kampanye Pemilu 

sebagaimana diatur dalam UU tentang 

pemilu. 

Sedangkan Pasal 67 ayat (1) 

menyatakan, partai politik peserta 

pemilu anggota DPR dan DPRD yang 

tidak menyampaikan laporan awal 

dana kampanye (LADK) kepada KPU, 

KPU provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP 

kabupaten/kota sampai dengan batas 

waktu sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 38 ayat (8) dikenai sanksi berupa 

pembatalan sebagai peserta pemilu 

pada wilayah yang bersangkutan. 

Pada ayat (2) disebutkan, calon 

anggota DPD yang tidak me nyampaikan 

LADK kepada KPU, KPU 

provinsi/KIP aceh, dan KPU kabupaten/kota 

sampai dengan batas waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

39 ayat (6), dikenai sanksi berupa 

pembatalan sebagai peserta pemilu. 

KPU telah mengimbau kepada 

semua calon agar mengikuti aturan 

yang ditetapkan. Jika mereka tidak 

patuh pada aturan dana kampanye, 

sanksi yang akan dikenakan cukup 

berat. Sanksinya tidak main-main, 

pencalonannya akan dibatalkan. 

Bawaslu Kerja Sama 

Dengan PPATK 

Bawaslu RI juga akan bekerja 

keras untuk melakukan pengawasan 

terhadap dana kampanye. Anggota 

Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, 

lem baganya akan melakukan pengawasan 

terhadap dana kampanye. 

Semua pasangan calon, maupun 

partai politik peserta pemilu harus 

me laporkan dana kampanye. Calon 

ang gota DPR dan DPRD me laporkan 

dana kampanye mereka ke 

partai, selanjutnya partai yang melaporkan 

dana kampanye ke KPU. 

Bahkan, Bawaslu sudah menjalin 

kerja sama dengan Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK) untuk mengawasi dan menelusuri 

dana kampanye. “Kami sudah 

penandatanganan MoU,” tegas Bagja. 

Kalau ada dana gelap yang mencurigakan 

dan tidak dilaporkan, 

PPATK akan melacaknya. Jika ada 

un sur pidana, maka kasus itu bisa 


peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye 

dilarang menerima sumbangan dana kampanye atau 

bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari, huruf a, pihak 

asing, huruf b, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak 

jelas identitasnya, huruf c, hasil tindak pidana yang telah terbukti 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau 

menyamarkan hasil tindak pidana, dan huruf d, pemerintah dan 

pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha 

milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau 

sebutan lain. Ayat (2), peserta pemilu dan tim kampanye yang 

menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

a, dilarang menggunakan dana dimaksud, 

b, wajib melaporkan kepada KPU, 

c, menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling 

lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir. 



Dana Kampanye Pemilu 

dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. 

Menurut dia, kerja sama dengan 

PPATK sudah dilakukan pada pemilihan 

kepala daerah. Jadi, dia meminta agar 

semua calon mentaati aturan yang 

ada, dan jangan ada dana gelap yang 

di gunakan kampanye. Semua dana 

harus bisa dipertanggungjawabkan dan 

dilaporkan sesuai perintah Undang- 

Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu 

dan PKPU Nomor 24/2018 tentang 

Dana Kampanye Pemilu. 

Pihaknya juga menyusun Peraturan 

Bawaslu (Perbawaslu) untuk melakukan 

pengawasan terhadap dana kampanye. 

Peraturan itu disesuaikan dengan 

PKPU yang dibuat KPU. Bawaslu akan 

mengawasi dana kampanye sesuai 

dengan data laporan yang disampaikan 

para calon ke KPU. Data laporan itu 

yang akan menjadi acuan Bawaslu 

dalam menyorot dana yang digunakan 

dalam pesta demokrasi. 

Awasi Dana Gelap Kampanye 

Direktur Eksekutif Indonesia 

Political Review (IPR) Ujang Ko ma 

Pasal 66, setiap orang yang 

dengan sengaja memberikan 

keterangan yang tidak 

benar dalam laporan dana 

kampanye, dikenakan sanksi 

sebagaimana diatur dalam 

UU tentang pemilu. 


partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD 

yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye 

(LADK) kepada KPU, KPU provinsi/KIP Aceh, dan 

KPU/KIP kabupaten/kota sampai dengan batas waktu 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (8) dikenai 

sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada 

wilayah yang bersangkutan. Ayat (2), calon anggota 

DPD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, 

KPU provinsi/KIP aceh, dan KPU kabupaten/kota sampai 

dengan batas waktu sebagaimana dimkasud dalam 

Pasal 39 ayat (6), dikenai sanksi berupa pembatalan 

sebagai peserta pemilu. 

rudin mengatakan, pengawasan terhadap 

dana kampanye harus di la kukan 

secara serius. Selama ini, walau diatur 

dalam UU dan PKPU, masih ada saja 

yang berbuat curang. Masih banyak 

para calon yang tidak melaporkan 

dana kampanye secara transparan dan 

akuntabel. 

Hal itu sebenarnya sama dengan 

laporan harta kekayaan penyelenggara 

negara (LHKPN). Semua penyelenggara 

diwajibkan melaporkan kekayaan 

mereka. Memang, tutur dia, sudah 

ada dari mereka yang melaporkan, 

tapi yang dilaporkan secara jujur. Agar 

kekayaan mereka tidak terlacak, harta 

itu diatasnamakan keluarga mereka. 

Pengajar di Universitas Al-Azhar 

Jakarta itu mengapresiasi KPU yang 

sudah mengatur secara detail dana 

kam panye. Aturan secara detail itu 

sangat penting, agar pemilu berjalan 

secara fair, adil, dan berintegritas. 

“Sehingga pemilu melahirkan pemimpin 

yg baik,” jelas Ujang. 

Para kandidat tidak cukup hanya 

melaporkan dana kampanye secara 

administrasi. Tapi, yang paling penting 

bagaimana membangun gerakan 

moral agar seluruh calon jujur dalam 

melaporkan dana kampanye dan tidak 

berbuat curang. 

Bisa saja, lanjut Ujang, ada 

dana kampanye yang tidak 

dilaporkan, 

karena 

dana itu digunakan 

untuk money politic. 

Dana gelap 

tersebut di manfaatkan 

un tuk 

membeli suara. 

“Maka pe 

nga turan dana 

kam pa nye 

bukan ha nya 

secara teks tual 

ada ba tasannya, 

tapi juga 

ba gaimana membangun 

gerakan 

moral agar calon berlaku 

benar, adil, dan jujur,” 

papar dia. 

Menurut dia, pengawasan dana 

kampanye tidak cukup hanya dilakukan 

Bawaslu bersama KPU. Masya 

rakat juga harus aktif melakukan 

pe ngawasan. Jika mereka mengetahui 

adanya dana gelap, mereka bisa melaporkan 

ke Bawaslu, sehingga bisa 

diproses secara hukum. 

Ujang menambahkan, dana yang 

bersumber dari luar negeri juga 

harus diawasi dengan baik. Di luar 

negeri, banyak kasus dana kampanye 

yang berasal dari luar. Bawaslu dan 

kepolisian harus tegas jika ditemukan 

dana gelap dari luar negeri, karena itu 

akan merusak pesta demokrasi. (kafi) 

34 



A 

Z 

KAMUS PEMILU 

A 

Z 

SUARA GALERI PUSAT DAN DAERAH 

Pendidikan Pemilu 

Bertujuan mengembangkan kepercayaan 

dan pengertian atas proses pemilu. Hal ini 

mencakup penyampaian informasi kepada 

pemilih, pada umumnya tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan pemilu seperti UU Politik, UU 

Pemilu, UU Pemilihan Presiden, mekanisme 

pemilihan, dan bagaimana proses pemberian 

suara pada hari pemilu itu. 

Pengawas Pemilu Lapangan 

Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu 

kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan 

pemilu di desa/kelurahan. 

Pengawas Pemilu Luar Negeri 

Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk 

mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar 

negeri. 

PPK atau Panitia 

Pemilihan Kecamatan 

Panitia pemilihan di tingkat kelurahan. 

PPLN atau Panitia 

Pemilihan Luar Negeri 

Panitia yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan pemilu di sebuah negara 

asing. 

PPS atau Penyelenggara 

Pemungutan Suara 

Panitia pemilihan di tingkat kelurahan. 

Rekapitulasi Suara 

Penggabungan hasil pemungutan suara 

di tempat pemungutan suara. Rekapitulasi 

tingkat pertama dilakukan di panitia pemilihan 

kecamatan, lalu naik berjenjang sampai ke 

Komisi Pemilihan Umum. 

Sengketa Hasil Pemilu 

Sengketa terhadap keputusan komisi pemilihan 

umum atau komisi pemilihan umum di tingkat 

daerah menyangkut hasil pemilu. Mulai Pemilu 

2009, sengketa pemilu diajukan ke Mahkamah 

Konstitusi. 

Surat Suara 

Lembar kertas yang digunakan bagi pemilih 

untuk memberikan hak suara 

TPS atau Tempat 

Pemungutan Suara 

Tempat pemilih mencoblos pada saat pemilu. 

Jumlahnya bisa ribuan di seluruh Indonesia. 

Di TPS biasanya didirikan tenda, ada bangkubangku, 

kotak suara, petugas pemungutan 

suara dan saksi-saksi dari partai politik. 

Verifikasi Partai Politik 

Suatu proses tahap akhir penyeleksian 

yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum 

terhadap semua calon peserta pemilu sebelum 

ditetapkan menjadi peserta pemilu. 

Konsolidasi Regional I Pekanbaru, Riau 

Presidential Threshold 

Sebuah istilah tak resmi untuk syarat 

mengajukan calon presiden dalam pemilihan 

presiden. Syaratnya adalah partai atau 

gabungan partai memiliki 25 persen kursi 

atau 20 persen suara sah pemilu untuk 

mencalonkan presiden. 

Bimtek Pelaporan Dana 

Kampanye Pemilu 2019 

36 




Diploma Peserta Sesparlu 

Internasional ke-21 

Kunjungi KPU 

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Nasional Pemilu 2019 

Penyerahan SK Penetapan Capres & Cawapres 2019 dari KPU ke Polri 

Bimtek Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian Gelombang II, 

di Hotel Royal Tulip, Bogor 

38 




Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan 

Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 

Deklarasi Kampanye Damai di Monas 

40 




KPU Goes to Campus Unsyiah Aceh 

Diklat Penatausahaan Biro SDM 

Simulasi Rekapitulasi di Kantor Kecamatan Gedebage, Bandung 

Diskusi Publik Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) 

42 




SUARA DAERAH 

Pelantikan 

Anggota KPU Kabupaten/Kota 

di wilayah DKI, Jabar, dan Sumbar 

KGTC KPU 

RI Sapa 

Mahasiswa 

Universitas 

Peradaban 

Bumiayu kpu.go.id - Komisi 

Pe milihan Umum (KPU) RI 

kem bali menyapa pemilih pemula. 

Melalui kegiatan KPU Goes to 

Campus (KGTC), penyelenggara pemilu 

pada Sabtu (29/9/2018) menyo sia 

lisasikan tahapan pemilu kepada ma hasiswa 

Universitas Peradaban, Brebes. 

Sebanyak tujuh ratusan mahasiswa 

datang, mendengarkan penjelasan 

langsung Sekjen KPU Arif Rahman 

Hakim yang pada paparannya mengajak 

pemilih pemula untuk aktif dan 

res ponsif dalam setiap kegiatan kepemil 

uan. Pengetahuan yang cukup 

me nge nai kepemiluan akan meningkat 

kan kesadaran untuk mau membe 

rikan suaranya di 17 April 2019 

nanti. “Pemilu merupakan sarana pelak 

sanaan kedaulatan rakyat yang d i 

lak sanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber 

Jurdil),” ujar Arif di Halaman kampus 

Universitas Peradaban Brebes. 

Di acara yang turut dihadiri 

para dosen, Ketua KPU Kabupaten 

Brebes, Ketua KPU Kabupaten Tegal, 

Ketua KPU Kota Tegal serta Kepala 

Biro (Karo) Teknis dan Hupmas 

Nur Syarifah dan Wakil Kepala Biro 

(Wakaro) Teknis dan Hupmas Su priatna 

ini Arif juga menjelaskan bahwa 

pada pemilu nanti masyarakat akan 

me milih lima surat suara antara lain 

un tuk memilih Anggota DPR, Anggota 

DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kab/ 

Kota, Anggota DPD, serta Presiden dan 

Wakil Presiden. 

Sementara itu Ketua Yayasan 

Universitas Peradaban Abdullah Djafar 

berterima kasih atas kunjungan KPU 

yang menjelaskan lebih detail tentang 

kepemiluan bagi mahasiswa. Dia berha 

rap mahasiswanya mendapatkan 

ilmu baru yang bermanfaat kelak bagi 

ma sa depannya. “Semoga kita da pat 

pencerahaan tentang bagaimana ma sa 

depan kita lewat pemilu,” ucap Abdullah. 

Senada, Rektor Universitas Peradaban 

Yahya A Muhaimin meminta 

agar mahasiswa memperhatikan secara 

jelas apa yang akan disampaikan para 

pembicara. (humas kpu james/ foto: 

james-april/ed diR) 

#GMHP (Gerakan Melindungi Hak Pilih) 

44 



SUARA DAERAH 

15 Mahasiswa TKP Batch II Unair 

Diwisuda 

Surabaya, kpu.go.id - Sebanyak 

15 mahasiswa Tata Kelola Pemilu 

(TKP) Batch II Universitas Airlang ga 

(Unair) Surabaya menjalani prosesi wisuda 

di Airlangga Convention Center, Minggu 

(9/9/2018). Wisuda turut dihadiri Ketua 

KPU RI Arief Budiman yang me nyampaikan 

selamat kepada para wisudawan 

karena berhasil me nun tas kan masa pendi 

dikan, sekaligus karena akan kembali 

bertugas di daerah masing-masing. 

Pria asal Jawa Timur ini juga berharap 

lulusan TKP selanjutnya dapat mengamal 

kan ilmunya dengan baik, menjaga 

nama baik almamater, dan memberikan 

sum bangsih kepada bangsa dan negara. 

“Tahun depan kita akan ada peristiwa 

luar biasa bagi Indonesia, pemilu dan demo 

krasi, yang bukan hanya penting bagi 

Indonesia tapi juga untuk dunia. Ab dikan 

ilmu anda, abdikan segala ke mampuan 

untuk kita semua bisa jadi lebih 

baik,” ucap Arief usai prosesi wisuda. 

Sehari sebelumnya, Sabtu (8/9) juga 

berlangsung acara serah terima alumni S2 

Ilmu Politik Fisip-Unair Peminatan TKP 

ke KPU. Acara dilaksanakan di Ruang 

Adi Sukadana Gedung A Fisip Unair dan 

langsung dihadiri Sekretris Jenderal KPU 

RI Arif Rahman Hakim, Sekretaris KPU 

Provinsi Jawa Timur Muhammad Eberta 

Kawina, Wakil Dekan I Fisip Unair Prof 

Budi Prasetyo, Wakil Dekan II Fisip 

Unair Dr Tuti Budirahayu, Ketua Prodi 

Ilmu Politik Fisip Unair Dr Siti Aminah 

dan seluruh mahasiswa TKP Unair. 

Dalam sambutannya, Prof Budi 

meng apresiasi mahasiswa TKP Batch II 

yang berhasil lulus tepat waktu. Dia berha 

rap ilmu yang diperoleh mewadahi 

per soalan yang ada di kantor masingma 

sing sehingga memberikan dampak 

bagi perbaikan pemilu di Indonesia. 

Sementara itu Sekjen Arif mengu capkan 

terimakasih kepada Universitas Airlangga 

khususnya Fisip Unair yang telah 

bersama KPU mengembangkan program 

tata kelola pemilu. Ucapan selamat juga 

diberikan kepada 15 wisudawan TKP 

gelombang II yang telah menyelesaikan 

studinya tepat waktu, melengkapi 

capaian di tahun 2017 di mana ada 11 

pegawai KPU yang juga diwisuda, 

Arif berpesan agar para wisudawan 

senantiasa membawa semangat pem baruan, 

energi yang lebih baik sekembalinya 

di dunia kerja nanti. Dia melanjutkan, 

bah wa di 2018 nanti kelembagaan KPU 

akan semakin kuat dengan adanya penam 

bahan eselon I, dari hanya satu menjadi 

tiga yang berkonsekuensi terhadap 

penambahan jumlah eselon II. 

Lain daripada itu, KPU menurut 

Arif juga akan memiliki Pusdiklat serta 

jabatan fungsional PKP, sehingga ke 

depan semua kebijakan yang dibuat 

oleh KPU berasal dari hasil riset dan 

kajian. Sehingga ilmu TKP tidak hanya 

dipelajari oleh mahasiswa di Indonesia, 

tetapi juga negara lainnya. “Mudah-mudahan 

Indonesia menjadi pusat untuk 

pen didikan kepemiluan, baik dari negara 

Asia maupun Afrika, karena memang 

mereka sangat tertarik dengan pemilu di 

Indonesia,” tambah Arif. 

Apresiasi dan ucapan selamat kepada 

para calon wisudawan juga turut disampai 

kan oleh para dosen pengampuh 

mata kuliah TKP, di antaranya Prof. 

Ramlan Surbakti, Dr. Kris Nugroho, Dr. 

Siti Aminah, dan Dr. Dwi Windyastuti. 

Melalui pesan video yang ditonton oleh 

seluruh peserta yang hadir, Prof. Ramlan 

Surbakti mengatakan bahwa pendidikan 

TKP ini memang dilakukan dalam rangka 

profesionalisasi pegawai KPU, sehingga 

dalam pelaksanaan tupoksinya nanti 

berdasarkan bidang keahliannya di TKP. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Dr. 

Kris Nugroho. Kris mengatakan, ilmu 

TKP dan perspektif kritik yang telah 

dipajari kiranya bisa menjadi frame, 

penuntun pengambilan kebijakan atau 

keputusan di daerah masing-masing, dan 

tentu sifatnya membantu komisioner. 

Begitu pun dengan Dr. Dwi, harapannya 

sekeluarnya dari Unair, mahasiwa TKP 

itu tidak hanya pandai secara praktis 

tetapi juga dibekali kemampuan untuk 

menganalisis dari hal-hal yang praktis. 

Saat Siswa SMA 

Pertanyakan 

Terpidana 

Korupsi Bisa 

Nyaleg 

Bandar Lampung, kpu.go.id 

- Ada hal menarik dalam kegiatan 

KPU Goes to School yang digelar 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 

Bandar Lampung di SMA Negeri 2 

Bandar Lampung, Jumat (14/9/2018). 

Banyak siswa yang bertanya terkait 

majunya bakal calon anggota legislatif 

(caleg) berlatarbelakang mantan terpidana 

korupsi yang diperbolehkan pada 

pemilu. Pertanyaan yang kemudian 

dijawab oleh Komisioner KPU Kota 

Bandar Lampung Fadilasari dengan 

menyerahkan pilihan kepada warga 

sesuai hati nurani. “Silakan adik-adik 

pilih sesuai hati nurani mana yang terbaik 

dengan terlebih dahulu mempelajari 

rekam jejaknya. Itu salah satu kiat 

menjadi pemilih cerdas,” ujarnya. 

Sebelumnya saat menyampaikan materi, 

Fadilasari memutar video pemilu 

ten tang siapa itu pemilih pemula dan 

Dr. Siti Aminah yang juga sebagai Ketua 

Program Studi Ilmu Politik memberikan 

apresiasi terhadap calon wisudawan 

karena telah belajar dengan sungguhsungguh, 

penuh semangat dan berani 

untuk mengambil tantangan dengan 

meninggalkan posisi penting yang ada 

di kantornya masing-masing. Apresiasi 

juga diberikan karena mereka memiliki 

IPK yang cukup tinggi bahkan melebihi 

dari angkatan sebelumnya. Hal ini karena 

didukung sistem belajar yang bukan hanya 

di kelas, tetapi juga melakukan kuliah 

lapangan, pengabdian masyarakat, dan 

juga melakukan pene litian-penelitian terkait 

pelaksanaan pemilihan serentak. 

kiat menjadi pemilih cerdas. Ketua Di vi si 

SDM, Partisipasi Masyarakat dan Kampanye 

KPU Kota Bandar Lampung itu 

menjelaskan banyak hal, seperti pen tingnya 

pemimpin dalam komunitas yang 

sangat kecil, hingga di sebuah negara. 

“Pemimpin itu sangat penting untuk 

mengarahkan jalannya sesuatu orga ni sasi. 

Jadi jangan sampai kita tidak terlibat dalam 

memilih orang yang akan menjadi pemimpin 

kita,” kata mantan jurnalis tersebut. 

Fadilasari juga mengingatkan bah wa 

pe milu yang akan digelar pada 17 April 

2019 mendatang, adalah untuk memilih 

pre siden dan wakilnya, serta juga DPRD 

Pro vinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPR 

RI, dan DPD. “Sebentar lagi suasana kota 

kita akan se marak jelang pesta de mo krasi, 

kare na mulai 23 September nan ti akan 

memasuki masa kampanye,” kata nya. 

Kasubbag Teknis Hubmas KPU Kota 

Bandar Lampung Badaruddin Amir, 

Salah seorang mahasiswa TKP Batch II 

Unair Erivan Manullang menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada KPU dan 

Unair yang memberikannya kesempatan 

untuk mengikut program TKP. “Saya 

pribadi dan atas nama seluruh TKP 

Batch II Unair mengucapkan terima 

kasih sebesar-besarnya kepada KPU 

yang telah memberikan kesempatan 

kepada kami untuk mengikuti program 

ini. Kami juga mengucapkan terima 

kasih kepada seluruh dosen, staf pengajar 

di lingkungan Fisip Unair yang telah 

memberikan ilmu kepada kami dengan 

baik.” ucapnya. (Awaluddin/ed diR) 

berharap siswa pemilih pemula lebih 

memahami nilai-nilai demokrasi dan 

mampu menggunakan hak pilihnya 

secara bijak. “Semoga dari acara ini, bisa 

tertanam nilai-nilai demokrasi dalam 

masyarakat, khususnya pihak keluarga 

dan lingkungan sekolah,” katanya. 

Sementara Kepala Sekolah SMA 

Negeri 2 Bandar Lampung Jumani 

Darjo mengapresiasi kegiatan KPU yang 

digelar SMA Negeri 2 tersebut. “Mudahmudahan 

nanti siswa SMA Negeri 2 

Bandar Lampung dapat berpartisipasi 

langsung dalam pesta demokrasi 2019 

mendatang dan dapat mengaplikasikan 

ilmu yang didapat,” katanya. 

KPU Goes to School itu diikuti oleh 

100 siswa perwakilan dari bebe rapa 

kelas. Mereka sangat antusias men dengarkan 

materi dari awal hingga berakhirnya 

kegiatan. (kpu kota bandar 

lampung/ed diR) 

46 



SUARA DAERAH 

Stakeholder Kepemiluan Jepara 

Deklarasikan Pemilu Damai 

Jepara, kpu.go.id – Sejumlah pimpinan 

partai politik peserta Pemilu 

2019 tingkat Kabupaten Jepara 

mendeklarasikan Pemilu Berintegritas, 

Damai, Aman dan Sejuk di Lapangan 

Alun-alun 2 Jepara, Rabu (19/9/2018). 

Pembacaan deklarasi dipimpin KPU 

Kabupaten Jepara disaksikan pejabat 

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 

(Forkopimda) dan Bawaslu. 

Ada tiga poin dalam deklarasi yang 

dibacakan bersama-sama para pimpinan 

partai politik. Pertama para 

pimpinan partai politik siap menciptakan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 

yang berintegritas, damai, aman dan 

sejuk. Kedua, mewujudkan kemajuan 

daerah dan menjaga keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia ber dasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. Ketiga bersama-sama akan 

tunduk dan patuh terhadap seluruh 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Setelahnya para pimpinan parpol 

ber gantian menadatangani ikrar tersebut 

yang dicetak dalam baliho besar. 

Selain pimpinan parpol, berturut-turut 

Kapolres Jepara, Komandan Kodim 

0719 Jepara, Anggota KPU Jepara, 

An ggota Bawaslu Jepara dan terakhir 

Bupati Jepara turut membubuhkan 

tanda tangan pada baliho bertuliskan 

ikrar deklarasi Pemilu Berintegritas 

dan Damai itu. 

Anggota KPU Jepara Subchan 

Zuhri yang hadir dalam acara terse but 

berharap melalui deklarasi bersa ma 

ini menjadi komitmen bersama mewujudkan 

Pemilu 2019 yang Ber integritas, 

Damai, Aman dan Sejuk. “Kita 

berharap deklarasi ini bukan hanya 

sekadar diucapkan dan ditandatangani. 

Namun harus menjadi komitmen 

bersama untuk pemilu 2019 damai, 

aman , sejuk dan tentu berintegritas,” 

paparnya. 

Menurut dia tahapan Pemilu 2019 

yang akan memasuki masa kampanye, 

23 September 2018 perlu disikapi bersama 

untuk mematuhi semua per atur 

an perundang-undangan. Pada tahapan 

kampanye ini semua peser ta pemilu 

diimbau untuk saling me nye juk kan 

suasana, tidak membuat agenda yang 

justru dapat merusak persatuan dan 

kesatuan di masyarakat. 

Di kesempatan yang sama, Polres 

Jepara menggelar Apel Gelar Pasukan 

Operasi Mantab Brata Candi 2018 

dalam rangka pengamanan Pemilu 

2019 di Kabupaten Jepara. Bertindak 

sebagai pemimpin apel Bupati Jepara 

Ahmad Marzuqi yang membacakan 

amanat dari Kapolri Jend Pol Tito 

Karnavian. (han/ed diR) 

83% Pemilih Milenial Paham Pemilu 

dari Media Online 

Gianyar, kpu.go.id - Hasil riset 

yang dilakukan Komisi Pe 

milihan Umum (KPU) Ka bupaten 

Gianyar, KPU Bali beker ja sama 

dengan peneliti Universitas Uda yana 

mendapati fakta bahwa sebagian besar 

ke lompok pemilih muda me ngetahui 

tahap an pemilihan kepala dae rah maupun 

pemilu dari media online. 

Kelompok yang tengah beken dengan 

se butan milenial ini juga lebih mudah 

me ne rima informasi kepemiluan melalui 

me dia sosial (medsos), sementara lain nya 

(32,8%) mendapatkan informasi kepemiluan 

dari kepala desa atau tokoh se tempat. 

Hasil riset dipaparkan oleh dua peneliti 

dari Universitas Udayana Ni Made Ras 

Amanda Gelgel serta I Putu Darmanu 

Yudartha di Hotel Rumah Luwih, Lebih, 

Gianyar, Rabu (19/9/2018). Adapun 

riset tersebut sesung guhnya dilakukan 

untuk melihat efek tivitas sosialisasi 

yang dilakukan pe nye lenggara pemilu 

saat Pemilihan Serentak 2018, dan juga 

ditujukan untuk strategi sosialisasi Pemilu 

2019. Adapun sejumlah isu yang 

menjadi topik penelitian yaitu bagaimana 

persepsi pemilih milenial terhadap pola 

sosialisasi pada pemilihan di Gianyar, 

dan strategi sosialisasi, dan komunikasi 

politik yang tepat dalam menjangkau 

pemilih milenial menjelang Pemilu 

2019. (kr/ed diR) 

48 



SUARA DAERAH 

KPU Magelang Siapkan 

Gudang Logistik 

Representatif 

Mungkid, kpu.go.id - Me nyikapi 

bertambahnya jumlah 

pemilih yang juga berkorelasi 

pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 

di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabu 

paten Magelang berupaya untuk 

me nyediakan ruang yang cukup untuk 

menyimpan logistik Pemilu 2019. 

Ketua KPU Kabupaten Magelang 

Afiffuddin mengatakan dari sekian banyak 

permasalahan manajemen lo gistik 

pemilu, saat ini KPU Ka bu paten 

Magelang masih mencari solusi cepat 

untuk penyediaan gudang logistik. 

“Yang lokasinya tidak terlalu jauh dari 

kantor KPU,” ungkap Afiffuddin saat 

me nyampaikan materi kesiapan Pemilu 

2019 di Forum Rapat Koordinasi Lintas 

Sektoral Pengamanan Pemilu Se 

rentak Tahun 2019 Tingkat Kabupaten 

Magelang, di Ruang Bakti Karya Komplek 

Kantor Setda, Selasa (25/9/2018). 

Rakor sendiri dipimpin Bupati 

Magelang, Zaenal Arifin, didamping 

unsur Forkompimda lainnya. Rakor 

yang berlangsung sehari ini dihadiri 

seluruh unsur forkompimcam se-Kabu 

paten Magelang, juga instansi terkait, 

salah satunya Kesbangpol. 

Menurut Afiffuddin, ketersediaan gudang 

menjadi hal penting yang harus segera 

dipenuhi karena logistik pemilu harus 

melewati penataan terlebih dulu se belum 

didistribusikan ke bawah, se perti tingkat 

kecamatan hingga tingkat desa. 

Di Kabupaten Magelang sendiri, 

untuk Pemilu 2019 ada 4.318 TPS 

untuk 977.414 pemilih yang tersebar di 

21 kecamatan dan 372 desa. Jumlah ini 

meningkat dibanding Pemilihan 2018, 

dengan jumlah pemilih 965.949 dan 

jumlah TPS sebanyak 2.629 TPS. 

Sementara itu, Bupati Magelang 

Zaenal Arifin berharap KPU dan Ba waslu 

Kabupaten Magelang sema kin intens 

da lam melaksanakan tugas penyiapan 

ke siapan pemilu, seperti logistik dan 

sa rana prasarana, serta pemutakhiran 

daftar pemilih. Selain itu perlu disiapkan 

langkah-langkah sosialisasi 

pe milu yang berkesinambungan, baik 

per so nel penyelenggara, maupun masya 

rakat pemilih. 

“Pemerintah Kabupaten Ma gelang 

siap mendukung dan memban 

tu kelancaran setiap tahapan penye 

lenggaraan Pemilu 2019, agar 

se mua nya dapat berjalan aman, tertib 

dan kondusif,” kata Zainal. 

Zaenal juga mengajak seluruh peser 

ta rakor lintas sektoral di Ka bu paten 

Ma gelang untuk terus me ning kat kan 

kewaspadaan dan an ti sipasi dini ter hadap 

situasi potensi yang dapat meng 

ganggu situasi sosial politik juga kea 

manan dan ketertiban masyarakat. 

Baik sejak tahap persiapan hingga 

akhir penyelenggaraan pemilu, dengan 

me ning katkan tindakan deteksi dan 

cegah dini terhadap seluruh gejala-geja 

la yang muncul di masyarakat agar 

tidak berkembang menjadi konflik 

yang lebih besar. (kpukabmagelang/ 

iik/ed diR) 

GKSP KPU Gowa Libatkan 167 PPS, 

18 PPK 

Sungguminasa, kpu.go.id – Gerak 

an Ketuk Seribu Pintu (GKSP) 

di Kabupaten Gowa ber lang sung 

masif. Selain mendatangi rumah ke 

rumah, kegiatan yang ber lang sung Rabu 

(17/10/2018) tersebut melibatkan 167 

Panitia Pemungutan Suara (PPS), 18 

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan 

jajaran KPU Kabupaten Gowa. 

GKSP sendiri adalah bagian dari 

kegiatan nasional Gerakan Melindungi 

Hak Pilih (GMHP) yang berlangsung 

1-28 Oktober 2018. Keduanya di tujukan 

untuk memastikan terpe nuhinya 

hak pilih warga. Untuk GKSP, petugas 

datang dari rumah ke rumah untuk 

menge cek Kartu Tanda Penduduk Elektro 

nik (KTP-el) atau Kartu Keluarga 

(KK) milik warga untuk memastikan 

hak pilih dari orang-orang yang ada 

dirumah tersebut. “Apakah sudah 

terdaftar dalam daftar pemilih Pemilu 

2019,” jelas Komisioner KPU Gowa 

Divisi Sosialisasi, Nuzul Fitri. 

Baik GMHP maupun GKSP dila kukan 

serentak, menggerakkan seluruh 

penyelenggara di semua tingkatan dan 

mendatangi tempat-tempat kera maian 

seperti pasar atau warung-wa rung. 

Untuk rumah warga yang men jadi 

sasaran diprioritaskan tokoh ma syarakat, 

calon anggota legislatif, tokoh 

agama, tokoh pemuda dan sebagainya. 

Selain mengecek hak pilih warga, 

petugas juga meminta tokoh masya 

rakat untuk membantu me nyosia 

li sasikan gerakan nasional ini ke 

war ga agar mengecek namanya di Posko 

GMHP didesa/kelurahan atau kantor 

ca mat dan kantor KPU Gowa.Juga meme 

riksa namanya langsung melalui 

apli kasi mobile “KPU RI Pemilu 2019”, 

atau klik www.lindungihakpilihmu.kpu. 

go.id dan www.sulsel.kpu.go.id/cek-dpt. 

“Bagi yang belum terdaftar, bisa 

langsung mendaftarkan diri pada 

posko pengaduan dengan mengisi form 

yang disiapkan petugas setempat atau 

mengisi biodata pada form di aplikasi 

mobile,” pungkas Ketua KPU Gowa 

Muhtar Muis. (kpu gowa/ed diR) 

50 



SUARA DAERAH 

Di Car Free Day, 

KPU Sumsel 

Ajak Masyarakat 

Lindungi Hak Pilih 

Palembang, kpu.go.id – Kegiatan hari bebas kenda 

raan bermotor (car free day) di Lambang Iwak 

di maksimalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menyadarkan masyarakat 

memeriksa dan melindungi hak pilihnya di Pemilu 2019 

nanti. Melalui posko Gerakan Melindungi Hak Pilih 

(GMHP) yang didirikan ratusan masyarakat pun memadati 

untuk mengecek hak pilih mereka. 

Kegiatan dimulai sejak pukul 06.00 WIB, Minggu 

(14/10/2018). Menurut Komisioner KPU Sumsel Liza 

Lazuarni, area car free day sengaja dipilih untuk meninten 

sifkan GMHP yang pelaksanaannya 1-28 Oktober 2018. 

Dia berharap setiap warga bisa mengecek hak pilihnya. 

“Bisa dilakukan di KPPS atau cek secara online di www. 

lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau unduh aplikasi KPU RI 

Pemilu 2019 di play store android,” jelasnya. 

Menurut Liza, apabila diketahui nama belum terdaftar, 

maka segera laporkan hal itu ke KPPS terdekat, PPK atau 

Kantor KPU dengan membawa bukti KTP-elektronik 

(KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK). “Kami berharap semua 

masyarakat yang telah memiliki hak pilih dapat menyalurkan 

haknya dan menjadi pemilih yang cerdas,” katanya. 

Liza juga mengajak setiap warga agar saling mengingatkan 

keluarga, tetangga, rekan dan yang lain untuk mengecek hak 

pilihnya. “Kita semua berperan untuk menciptakan pemilu 

yang berintegritas,” tambahnya. 

Sementara itu Fadli, 36, warga Tangga Buntung yang ikut 

mengecek hak pilihnya di Posko GMHP mengaku senang 

dan terbantu dengan adanya kegiatan ini. “Alhamdulillah 

nama saya muncul di DPT, artinya suara saya berharga di 

pemilihan presiden dan DPR nanti,” katanya. 

Sedangkan Dwi, 19, yang namanya belum tercatat di 

DPT mengaku akan memperjuangkan haknya dengan melaporkan 

melalui GMHP. “Saat pemilihan lalu saya tetap 

me milih pakai KTP-el,” jelasnya. (hupmas kpu sumsel 

mhq/ed diR) 

52 



PESAN DARI IMAM BONJOL 

SUARA SOSOK 

Pemilih 

Pemula jadi 

Sasaran 

Sosialisasi 

KPU Provinsi 

Jambi 

Dari jumlah data, pemilih potensi pemilih 

pemula di Provinsi Jam bi mencapai angka 30 

per sen. Keberadaan pemilih pemula ini merupakan 

daya tarik tersendiri bagi Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Provinsi Jambi untuk jadi sasaran 

sosialisasi. 

Ketua KPU Provinsi Jambi M. Subhan, 

menuturkan pihaknya melakukan sejum lah langkah 

bagaimana mengelola so sia li sasi dengan menyasar 

pemilih pemula tersebut. “Sosialisasi harus dilakukan 

me narik dan menghibur. Hal ini pen ting dilakukan 

agar orang tidak lagi ber ang gapan mengelola pemilu 

adalah me negangkan,” ujar pria kelahiran Talang 

Pantai-Bungo, 1 Desember 1969 tersebut. 

Lebih lanjut Subhan mengungkapkan, sosialisasi 

yang menyasar pemilih pemula dikemas dengan 

kreatif tidak melulu bercerita politik, tetapi ada unsur 

menghibur, mendidik dan memberikan rasa senang. 

Sosialisasi tidak lagi konvensional diisi tatap muka, 

tetapi dengan kegiatan menghibur, contohnya jalan 

sehat, launching, festival, dan pemilihan duta pemilu. 

Izinkan saya memulai tulisan ini dengan 

mengajak kita semua untuk 

se la lu bersyukur kepada Allah SWT, 

Tu han YME yang atas limpahan rah mat 

serta nikmatnya, yang masih memberikan 

kita kesehatan. Sebab anu ge rah k e sehatan 

bagi kita penyelenggara pemilu sangat 

penting dalam menunjang rutinitas 

kita melaksanakan ta hapan pe mi lu yang 

tengah masuk masa sibuk dan pa dat. 

Kesehatan bagi pegawai dilingkung 

an kerja KPU juga sebagai mo dal. 

Bagaimana tidak, disebuah organisasi 

dengan jam kerja yang tidak me nen tu 

ini (bekerja berdasarkan hari ka len der), 

menuntut kebugaran prima dan semoga 

kita semua mendukung ke bijakan itu. 

Salah satu persyaratan kita bisa sehat 

jas mani dan rohani bisa diawali dengan 

sikap selalu bersyukur, pengalaman saya 

dengan bersyukur kita akan me ra sa kan 

kenikmatan sesungguhnya atas apa yang 

kita punya. Kedua jangan me lu pakan 

olahraga, usahakan rutin atau se ti daknya 

diwaktu luang yang ada. Ke tiga mencintai 

alam, lingkungan yang kita indah 

bersama sanak keluarga. Man faatkan 

wak tu luang untuk kegiatan se hat. Hal 

diatas bisa kita praktekkan da lam ke hidupan 

sehari-hari sehingga kita se mua 

bisa memiliki kesehatan yang pri ma dalam 

menunjang tugas-tugas di KPU. 

Terkait perhatian lembaga akan kese 

hatan jajaran, ditingkat pusat untuk 

pen cegahan, rutin setiap Jumat pagi dise 

lenggarakan kegiatan senam dengan 

ins truk tur berkompeten. Sementara 

un tuk pemeriksaan kesehatan berdiri 

Kli nik Pra tama yang akan menjawab 

ke luhan dari pegawai yang mengalami 

gang guan kesehatan. Adapun un tuk 

pe meriksaan rutin berkala (medical 

check up) kepada pe gawai telah di seleng 

garakan setiap tahun. Un tuk menun 

jang pengetahuan juga di se leng gara 

kan seminar kesehatan dengan tema 

dan narasumber ber kom peten yang 

mem be dah berbagai ma cam hal khusus 

nya potensi gangguan ke se hatan 

yang banyak dialami penyelenggara 

pe mi lu. 

Untuk permulaan kegiatan tersebut 

me mang baru diselenggarakan ditingkat 

pusat, tapi nanti kita akan lanjutkan 

terus bukan hanya pusat tapi juga di 

pro vinsi dan kabupaten/kota. 

Intinya ditengah tugas yang cukup berat, 

terutama dalam menghadapi ta hap 

an dan keterbatasan, (SDM, tempat ker ja, 

anggaran) kita harus tetap be ker ja de ngan 

penuh semangat, sehat dan op ti mal. 

Akhirnya marilah kita terus me neguhkan 

komitmen, memberikan yang 

terbaik dengan bekerja dan berusaha 

keras untuk kualitas pemilu yang lebih 

baik. Untuk segala usaha, capaian dan 

prestasi yang telah dilakukan saya 

ucapkan terimakasih dan berharap agar 

soliditas, integritas dan transparansi 

tetap menjadi pegangan kita sebagai 

penyelenggara pemilu baik pusat 

maupun didaerah. 

54 



SUARA SOSOK 

KPU Provinsi Jambi, kata Subhan, 

juga telah mengandeng tiga perguruan 

tinggi di Provinsi Jambi untuk melaku 

kan sosialisasi terhadap pemilih pemula. 

Ketiga perguruan tinggi tersebut 

diharapkan dapat membantu KPU 

Provinsi Jambi yang sedang gencar 

sosialisasi menyasar pemilih pemula. 

“Saat ini sosialisasi tidak hanya menya 

sar kampus, sekolah, tetapi juga 

komunitas-komunitas. Kita memben 

tuk komunitas peduli pemilu dan 

demokrasi. Komunitas ini sudah ada 

di 11 kabupaten/kota,” imbuh mantan 

Ketua KPU Kabupaten Bungo periode 

2008-2013 ini. 

Komunitas-komunitas tersebut ke rap 

menggelar kegiatan seminar yang me libat 

kan KPU sebagai salah satu pem bicara. 

Semuanya itu, tegas Subhan, da lam 

rangka menyasar pemilih pemula sehingga 

mereka mau dan ikut serta dalam 

proses pemilihan umum. 

Subhan menambahkan, sangat stra 

te gis informasi yang disampaikan pa da 

pemilih pemula, bila salah infor ma si 

yang didapat maka akan salah menterjemahkan 

pemilihan ke depan nya. 

“Sehingga, walaupun mereka 

umurnya masih belia tetapi mereka 

berkontribusi bagi pembangunan 

negara ini, itulah salah satu informasi 

yang penting yang harus disampaikan 

pada pemilih pemula,” tandasnya. 

Saat ini sosialisasi tidak 

hanya menyasar kampus, 

sekolah, tetapi juga 

komunitas-komunitas. 

Kita membentuk 

komunitas peduli 

pemilu dan demokrasi. 

Komunitas ini sudah ada 

di 11 kabupaten/kota. 

Sosialisasi Dana Kampanye 

KPU Provinsi Jambi mengingatkan 

agar calon legislator DPD RI memiliki 

tang gungjawab mengenai dana kampa 

nye. Pelaporan dana kampanye akan 

menjadi kewajiban yang harus dila porkan, 

mulai pembukaan rekening dana 

kampanye, sumber dana, hingga penggu 

naan dana pelaporan. 

Maka dari itu, pihak KPU akan 

me lakukan sosialisasi mengenai tanggungjawab 

soal dana kampanye ter sebut. 

“Sosialisasi dana kampanye ini juga 

merupakan terobosan di dalam KPU 

Pro vinsi Jambi. Sehingga nantinya regu 

lasi dan proses pemilu dapat dila kukan 

sebagaimana seharusnya. Selain 

itu, para calon legislator DPD RI itu 

M. Subhan 

Ketua KPU 

Provinsi Jambi 

tidak lupa memperhatikan pengelolaan 

dan pertanggungjawab penggunaan 

dana kampanye,” jelas Subhan. 

Pada Pemilu 2019 mendatang, lan jutnya, 

KPU Prov Jambi akan mendorong 

trans paransi dalam pengumpulan 

dan pendanaan kampanye yang bisa 

dipertanggungjawabkan. “KPU mendo 

rong supaya setiap tahapan pemilu 

ber langsung dengan transparan, ber integritas 

dan profesional,” imbuhnya. 

Soal dana kampanye yang harus 

dila porkan mulai dari rekening dana 

kam panye, besaran dana kampanye, 

sumber dan penggunaannya, semua 

diatur dalam UU no 7 tahun 2017. 

Ada tiga jenis la por an dana kampanye, 

yaitu, laporan awal dana kampanye, 

sumbangan dana kam panye, dan serta 

laporan akhir dana kampanye. Semua 

diatur ter ma suk besaran, hingga batas 

waktu pem buatannya. 

Terpilih Dua Periode 

M. Subhan memimpin lembaga penye 

lenggara Pemilu di Provinsi Jambi 

tak hanya pada periode 2018-2023. Pada 

periode sebelumnya, pria alumni S1 IAIN 

STS Jambi dan S2 Universitas Batanghari 

Jambi ini juga telah dipercaya memimpin 

KPU Pro vin si Jambi. “Sebelum di KPU 

Pro vinsi Jambi, saya sempat dipercaya 

me mimpin KPU Bungo selama satu 

pe riode. Di sini (KPU Prov Jambi, red) 

me rupakan periode yang kedua bagi 

saya,” ujarnya. 

Dunia kepemiluan bukanlah hal 

baru bagi Subhan. Sepak terjangnya sebagai 

aktivis di kampus setidaknya telah 

mengantarkan Subhan sedikit ba nyak 

bersinggungan dengan dunia pemilu. 

Sejumlah posisi bergengsi sempat 

direngkuh Subhan saat menjadi aktivis, 

di antaranya Ketua Bidang Senat 

Fakultas Syariah IAIN STS Jambi 1992- 

1993 dan Ketua Umum HMI Cabang 

Jambi 1994-1995. 

Meski kerap menemui rintangan 

selama mengabdikan diri di KPU, namun 

Subhan mngaku sangat menik mati 

pekerjaannya. “Ada kepuasan tersendiri 

kalau kita bisa lolos dari rin tangan, dan 

proses melewati rintangan itu yang harus 

kita nikmati,” tukasnya. (rur) 

56 



SUARA SOSOK 

Nina Yuningsih 

Komisioner KPU Jawa Barat 

Bidang Sosialisasi dan Partisipasi Pemilih 

Tingkatkan 

Partisipasi Pemilih, 

Bentuk Keluarga 

Penggiat Pemilu 

Komisi Pemilu Umum (KPU) 

Provinsi Jawa Barat telah ber hasil 

menyelenggarakan Pemilihan 

Gu ber nur (Pilgub) Jabar 2018. Keberha 

silan penyelenggaraan Pilgub Jabar 

2018 ini bisa dilihat dengan mening katnya 

partisipasi pemilih. Ada pun tingkat 

partisipasi masyarakat dalam Pilgub di 

Jawa Barat mencapai 71,30%. 

Jumlah tersebut mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan dibanding 

periode sebelumnya. Hal tersebut 

seperti diungkapkan Komisioner Divisi 

Sosialisasi KPU Jabar, Nina Yuningsih. 

“Angka tersebut merupakan kenaikan 

signifikan dari pemilu 2013 yang hanya 

63 persen,” tutur wanita berhijab ini. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka 

pesta demokrasi Pilgub Jabar bisa 

menjadi jembatan bagi masyarakat Jabar 

dalam menyongsong Pemilihan Umum 

Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden 

(Pilpres) pada 2019 men datang. 

KPU Jabar terus menyosialisasikan 

Pileg dan Pilpres 2019 kepada masyarakat, 

utamanya para pemilih pemula 

yang berumur sekitar 17-22 tahun. Kare 

na itu, KPU Jabar akan kembali mela 

kukan strategi inovasi yang telah diterapkan 

pada Pilgub Jabar sebe lum nya, 

yakni menggandeng 30 Univer sitas di 

27 Kabupaten/Kota untuk meng genjot 

sosia lisasi kepada para pemilih pemula. 

“Untuk pemilih pemula ini kita 

bekerja sama dengan Universitas dan 

Disdik Kab/Kota. Nanti langsung terjun 

ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi, 

selain itu juga kami sudah bekerja sama 

dengan 30 universitas dari 27 Kab/Kota 

untuk sosialisasi ke kampus-kampus 

dan mahasiswa,” jelas Nina. 

58 



SUARA SOSOK 

SUARA PEMILIHAN 

Melalui Keluarga Penggiat 

Pemilu, ini sosialisasi di 

tingkat pemula akan lebih mengena, 

karena setiap ada acara kumpul 

keluarga akan ada diskusi tentang 

pemilu. Apa itu pemilu, mengapa pemilu 

perlu dilaksanakan. Bisa dibilang ini 

sebagai pendidikan politik sejak dini. 

Nina beserta seluruh jajaran komisioner 

KPU memahami akan potensi dari 

para pemilih pemula dan juga kurangnya 

pendidikan politik dan pemahaman 

pentingnya Pemilu 2019. Karena itu 

sangat penting bagi KPU Jabar untuk 

terus menyosialisasikan Pileg dan Pilpres 

untuk menghindari praktik-praktik ilegal 

seperti money politic atau politik uang. 

Selain menggandeng kampus dan 

sekolah, menyongsong Pileg dan Pilpres 

2019, KPU Jabar juga melakukan aspek 

sosialisasi berbasis keluarga dengan 

membentuk Keluarga Penggiat Pemilu/ 

Demokrasi. 

“Melalui Keluarga Penggiat Pemilu 

ini, sosialisasi di tingkat pemula 

akan lebih mengena, karena setiap 

ada acara kumpul keluarga akan ada 

diskusi tentang pemilu. Apa itu pemilu, 

mengapa pemilu perlu dilaksanakan 

Bisa dibilang ini sebagai pendidikan 

politik sejak dini,” kata Nina. 

Pembentukan Keluarga Penggiat 

Pemilu ini, kata Nina, dimulai dari lingkungan 

internal KPU Jabar. Internal 

KPU ini dianjurkan mem bentuk Keluar 

ga Penggiat Pemilu sebagai per contohan 

kepada keluarga lainnya dalam 

lingkup yang lebih luas. 

“Pendidikan politik sejak dini 

penting dilakukan agar dapat menyadarkan 

anggota keluarga yang apatis 

terhadap pemilu, sehingga mereka 

memiliki kesadaran terhadap hak dan 

kewajibannya sebagai Warga Negara 

Indonesia,” tegas Nina. 

Dari KPU Kab Sumedang 

Sebelum mengabdikan diri sebagai 

Komisioner di KPU Provinsi Jawa Barat, 

Nina Yuningsih merupakan komis ioner 

KPU Kabupaten Sume dang, kabupaten 

dengan jumlah pemi lih tertinggi di Jawa 

Barat. Masih rendah nya angka partisipan 

pemilih di Jawa Barat menjadi tantangan 

tersen diri bagi Nina saat memutuskan 

meng abdi di KPU tingkat provinsi. 

“Bisa dibilang angka partisipasi 

pemilih di Jabar sangat rendah, 

dan paling menurun biasanya di 

pemilihan kepala daerah. Makanya 

saya tertantang untuk ikut andil 

dalam upaya menggenjot partisipan 

di provinsi. Ini yang memotivasi saya 

selama menjalankan tugas di KPU 

Provinsi Jabar,” ungkapnya. (rur) 

KALAH: Pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (264.245 suara) kalah melawan kotak kosong (300.795 suara) 

dalam Pemilihan Wali Kota Makassar 2018. KPU Makassar memutuskan kotak kosong menang karena selisihnya tidak 

memenuhi ambang batas yaitu 0,5 persen atau sebesar 2.825 suara. 

Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gu ber nur, Bupati dan Wakil Bupati, 

atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota 2018 atau Pemilihan 2018 

sudah rampung. Gugatan sengketa di 

Mah kamah Konstitusi (MK) juga telah 

selesai disidangkan. Para pasangan calon 

(Paslon) sudah banyak yang dilantik. 

Namun, dari 171 daerah yang menggelar 

pesta demokrasi lima tahunan itu. 

Ada satu daerah yang masih menyisakan 

persoalan, yaitu kota Makassar. Pemilihan 

Wali Kota Makassar (Pilwalkot) Makassar 

dimenangkan kotak kosong. 

Pada 6 Juli lalu KPU Makassar me netap 

kan kotak kosong sebagai pe me nang 

dalam Pemilihan Makassar 2018. Kotak 

kosong mengalahkan calon tunggal Munafri 

Arifuddin-Andi Rah matika Dewi 

(Appi-Cicu) dalam perolehan sua ra. 

Dalam rekapitulasi suara, kotak ko song 

menang di 13 Keca matan di Kota Makassar. 

Sedang kan calon tunggal Appi- 

Cicu hanya menang di 2 Kecamatan. 

Kotak kosong memperoleh 300.795 

suara, sedangkan calon tunggal meraih 

264.245 suara. Total perolehan suara 

Pemi lihan Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Makassar mencapai 565.040 sua ra. 

Selisih suara antara kotak kosong dengan 

calon tunggal sebanyak 36.550 suara. 

Jika dipersentasekan, kotak kosong 

meraih suara sebanyak 53,23 persen 

dan calon tunggal Appi-Cicu yang 

diu sung 10 partai besar memperoleh 

suara 46,77 persen. Akhirnya KPU 

Makassar memutuskan kotak kosong 

yang menang karena selisihnya tidak 

memenuhi ambang batas yaitu 0,5 

persen atau sebesar 2.825 suara. 

“KPU menetapkan hasil peng hitungan 

suara. Yaitu, pasangan calon tunggal 

Appi-Cicu perolehan suara 264.245. 

Kotak kosong memperoleh suara 

sebanyak 300.795,” terang Ko misioner 

KPU Makassar Abdullah Mansur. 

Pasangan tunggal Appi–Cicu pun 

menerima penetapan yang dilakukan 

60 




KPU. Mereka lantas mengajukan 

gugatan sengketa Pemilihan ke MK. 

Alasan pengajuan gugatan itu, karena 

kubu Appi–Cicu menganggap terjadi 

kecurangan yang terstruktur, sis 

te matis, dan masif. Melalui kuasa 

hukum nya, tim Appi–Cicu akhirnya 

mendaftarkan gugatannya ke MK. 

Dalam putusannya, MK menolak 

gugatan Appi–Cicu dan memenangkan 

kotak kosong. Pasangan calon tunggal itu 

dianggap tidak mempunyai kedu dukan 

hukum untuk mengajukan gugatan 

“Pemohon tidak memiliki kedu dukan 

hukum untuk mengajukan permo honan 

aquo,” terang putusan MK pada 10 

Agustus lalu. Sebab, selisih suara antara 

paslon dan kotak kosong lebih dari 2.825. 

Dengan ditolaknya gugatan sengketa 

pasangan Appi–Cicu, maka kotak 

kosong resmi memenangkan Pemi lihan 

Wali Kota Makassar. Kon se kuensinya, 

Pemilihan Wali Kota Makassar harus 

dilaksanakan ulang. Karena belum 

terpilih Wali Kota baru, maka Wali Kota 

Makassar yang sekarang akan menjabat 

sampai tahun depan. Selanjutnya, jabatan 

itu akan diisi penjabat sampai Pemilihan 

Wali Kota Makassar ulang digelar. 

“Pemilihan Wali Kota Makassar 

ulang akan ikut gelombang berikutnya,” 

terang Komisioner KPU Hasyim Asy’ari. 

Pemilihan ulang diatur dalam Un dang- 

Undang Nomor 10/2016 ten tang Pe milihan. 

Selain itu, aturan itu juga diper jelas 

dalam Pasal 25 ayat (1–3) PKPU Nomor 

13/2018 tentang Pemilihan. 

Dalam Ayat (1) diterangkan, apabila 

per olehan suara pada kolom kosong 

lebih ba nyak dari perolehan suara 

pada kolom foto pasangan calon, KPU 

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 

Kabu paten/Kota me netapkan pe nyelengg 

araan pemilihan kem bali pada 

pemilihan serentak periode ber ikutnya. 

Ayat (2) menyatakan, pemilihan serentak 

berikutnya sebagaimana dimak sud 

pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada 

tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana 

jadwal sesuai dengan keten tuan 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan 

ayat (3) dijelaskan, dalam hal ter jadi 

penetapan penyelenggaraan pemilihan 

serentak periode berikutnya se ba gaimana 

GUGATAN DITOLAK: 

MK menolak gugatan 

pasangan Munafri 

Arifuddin-Andi 

Rahmatika Dewi karena 

pemohon tidak memiliki 

kedudukan hukum 

untuk mengajukan 

permohonan A Quo. 

Danny Pomanto 

Pj Wali Kota Makassar 2018-2019 

dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/ 

KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ 

Kota melalui KPU ber koor dinasi dengan 

kementerian yang mem bi dangi urusan 

dalam negeri untuk pe nu gasan penjabat 

Gubernur dan Wakil Gu bernur, penjabat 

Bupati dan Wakil Bupati, atau penjabat 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

Hasyim mengatakan, yang dimaksud 

Pemilihan ulang adalah pemilihan 

akan dilaksanakan mulai awal. Para pasangan 

calon bisa mendaftarkan diri. 

Paslon yang sebelumnya bersaing juga 

bisa mendaftar lagi, begitu juga pasangan 

yang gugur sebelum Pemilihan 

berlangsung. “Kami tidak tahu siapa 

yang akan bersaing nanti,” terangnya. 

Pihaknya juga belum tahu siapa pejabat 

yang akan ditunjuk sebagai penjabat 

wali kota selama posisi itu kosong. Se bab, 

pengisian jabatan itu menjadi ke we nangan 

Kementerian Dalam Negeri (Ke mendagri) 

dan Gubernur Sulawesi Selatan. 

Yang pasti, kata dia, dari 171 daerah 

yang mengelar pesta demokrasi, hanya 

Kota Makassar yang akan mengelar 

Pemilihan ulang. Dia berharap, pe milihan 

ulang bisa berjalan dengan jujur, 

adil, aman, dan damai. 

Tunjuk Penjabat Wali Kota 

Juni 2019 

Dengan belum adanya Wali Kota baru, 

Mu hammad Ramdhan Pomanto alias 

Danny Pomanto pun diaktifkan kembali 

men jadi Wali Kota. Dirjen Otonomi 

Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 

Sumarsono mengatakan, se telah 

menjadi Wali Kota non-aktif, Danny 

diaktifkan kembali sebagai kepala daerah. 

Dia mengapresiasi langkah Danny 

selama pemilihan berlangsung. Menurut 

dia, contoh yang baik dalam berpo 

litik sudah ditunjukkan kepada po litikus 

senior itu. Dia telah menjaga iklim 

yang baik. “Dia sangat memahami jalur 

hu kum yang ditempuhnya. Itu bentuk 

sikap negarawan,” terang Soni, sapaan 

Sumarsono. 

Seperti diketahui, Danny didis kuali 

fikasi oleh KPU, sehingga dia tidak 

bisa menjadi maju sebagai calon kepala 

daerah. Akhirnya, Pemilihan Wali Kota 

Makassar berlangsung dengan calon 

tunggal, yaitu Munafri Arifuddin-Andi 

Rahmatika Dewi alias Appi-Cicu. 

Soni mengatakan, Danny Pomanto 

akan menjabat sampai akhir Mei 2019. Kemudian 

baru pada 1 Juni 2019 akan ditunjuk 

penjabat (Pj). “Penjabat akan memimpin 

selama setahun sebelum pemilihan 

ulang dilaksanakan,” paparnya. 

Menurut dia, penjabat akan berasal 

dari eselon II atau jabatan pratama 

dari pemerintah provinsi. Cara pe ngisiannya, 

pemerintah provinsi mengusul 

kan nama-nama ke Kemendagri. 

Selanjutnya, menteri dalam negeri 

(Mendagri) akan memutuskan salah 

satu nama penjabat. Setelah itu, Guber 

nur yang melantik penjabat yang 

di tunjuk. Dia belum tahu siapa pejabat 

yang akan ditunjuk menjadi penjabat. 

Kedaulatan Rakyat Harus 

Diutamakan 

Pengamat Politik dari Universitas 

Pelita Harapan (UPH) Jakarta Emrus 

Sihombing mengatakan, pemilihan 

ulang merupakan sebuah keharusan 

sesuai perintah UU dan PKPU. 

Pemerintah wajib melaksanakan pe milihan 

ulang ketika calon tunggal kalah 

dengan kotak kosong. 

Tentu, kata dia, pemilihan ulang 

butuh biaya cukup besar. Namun, hal 

itu tidak bisa dihindari, karena UU 

mengatur seperti itu. Rakyat yang 

meng hendaki pemilihan ulang, karena 

mereka menolak paslon yang berlaga 

di pemilihan, sehingga kotak kosong 

yang menang. “Kedaulatan rakyat 

harus dikedepankan,” terang dia. 

Dia meminta agar paslon yang 

sebelumnya maju tidak perlu ikut pada 

pemilihan ulang. Sebab, masyarakat 

Makassar sudah menolak mereka. “Secara 

moral rakyat tidak setuju dengan 

calon itu. Biar lah tokoh-tokoh baru 

yang berlaga,” ungkapnya. 

Direktur Eksekutif Emrus Corner itu 

mengatakan, masih ada waktu dua tahun 

untuk menyiapkan pe mi lihan ulang 

di Kota Makassar. Da lam waktu dua 

pemerintah bisa melakukan persiapan 

dengan baik dan meng an tisipasi berbagai 

hal yang tidak di ingin kan. Baik Wali Kota 

sekarang maupun penjabat (Pj) yang 

nanti ditunjuk harus siap menghadapi 

pesta demokrasi untuk kali kedua. 

Soal biaya, pemerintah sudah memikirkan 

kebutuhan pesta demokrasi yang 

cukup besar itu. Tentu, harus dihitung 

secara matang biaya kebutuhannya. 

Yang penting, jangan sampai ada 

yang bermain-main dengan anggaran 

tersebut. “Biaya pemilihan jangan 

sampai dikorupsi.” urainya. 

Pengamanan selama pemilihan plang 

juga harus direncanakan dengan baik. 

Sebab, ketegangan antar paslon pasti 

62 




PEMILU ON TWITTER 

akan terjadi. Hal itu bisa dilihat dari 

pemilihan sebelumnya yang hanya satu 

paslon. Walaupun calonnya hanya satu, 

namun kondisi politik sangat panas. 

Dua kubu, pendukung paslon dan kotak 

kosong berkali-kali bersitegang. 

Bahkan, yang perlu disesalkan ada lah 

terjadi pelarangan terhadap media yang 

hendak meliput rekapitulasi suara di 

tingkat kecamatan, “Jangan sampai pada 

pemilihan ulang nanti terjadi hal yang 

serupa. Itu menjadi pelajaran bersama,” 

terang Emrus kepada SUARA KPU. 

Dalam negara demokrasi, kebe bas an 

pers harus dijunjung tinggi. Tidak boleh 

ada pihak yang melarang. Sebab, pers 

punya kebebasan untuk memberitakan. 

Apalagi, sesuai aturan yang ada proses 

rekapitulasi itu dila ku kan secara terbuka. 

Dengan adanya pelarangan, maka tim 

bul kecurigaan, kenapa proses rekapitulasi 

tidak boleh diliput, kenapa media dilarang 

meliput. Dugaan kecu rangan pun muncul. 

Yang paling parah jika pe la rangan itu 

dilakukan dengan cara yang ka sar sampai 

berujung keke rasan. “Da lam berdemokrasi 

tidak boleh ada tin dak ke kerasan. Apa lagi 

kepada media. Me re ka bekerja dilin dungi 

undang-undang,” tuturnya. 

Direktur Eksekutif Voxpol Center 

Research Pangi Syarwi Chaniago mengata 

kan, pemilihan ulang menjadi eva luasi 

ter hadap pesta demokrasi yang sudah 

dilak sanakan. Kenapa hanya muncul satu 

paslon, dan bagai mana kotak kosong 

menang dalam pemi lihan. “Ini men jadi 

evaluasi dalam demokrasi kita,” paparnya. 

Se benarnya, kalahnya Appi–Cicu 

deng an kotak kosong merupakan kekalah 

an ter ha dap dirinya sendiri. Rakyat 

tidak ing in me mi lih calon itu sebagai 

pemimpin me re ka. 

Analisis politik itu menerangkan, 

pada pemilihan ulang yang akan digelar 

pada 2020 nanti harus lahir pemimpin 

baru yang dicintai rakyat. Pemimpin 

yang mempunyai track record jelas, 

berintegritas, kredibel, dan mampu 

memahami apa yang diinginkan dan 

diharapkan masyarakat. “Bukan politisi 

busuk yang tidak memahami keinginan 

rakyat,” ungkapnya. 

Yang terpenting pemilihan ulang 

menjadi ajang melaksanakan demokrasi 

subtansial, yaitu demokrasi yang jujur, 

adil, objektif, dan tidak memihak, dan 

tidak terjadi pelanggaran. Bukan demokrasi 

prosedural yang hanya rutinitas 

teknis. Hanya pesta yang meng habiskan 

anggaran besar tanpa mampu melahirkan 

pemimpin yang diha rapkan rakyat. Tapi, 

malah mela hir kan pemimpin yang tidak 

amanah. Tidak mampu mendengar 

aspirasi masyarakat. 

Pangi berharap, pada pemilihan ulang 

Makassar akan muncul calon-calon yang 

berkualitas, visioner, dan peduli kepada 

rakyat. “Jangan sampai kotak kosong lagi 

yang menang,” jelas dia. 

Dalam waktu dua tahun, para putra 

pu tri terbaik Makassar harus menyi ap 

kan diri untuk maju berlaga pada pemilihan 

ulang. Anak muda juga bi sa menunjukkan 

kemampuan mere ka da lam 

menjadi pemimpin. Kota Ma kas sar ten tu 

membutuhkan pemimpin yang mengerti 

apa yang dibutuhkan rakyat. (kafi) 

Aturan Pemilihan Ulang 

Pemilihan ulang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan. 

Pasal 25 ayat (1 – 3) PKPU Nomor 13/2018 tentang Pemilihan. 

Ayat (1) diterangkan, apabila perolehan suara pada 

kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara 

pada kolom foto pasangan calon, KPU Provinsi/KIP 

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan 

penyelenggaraan pemilihan kembali pada pemilihan 

serentak periode berikutnya. 

Ayat (2) menyatakan, pemilihan serentak berikutnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diselenggarakan pada tahun berikutnya atau 

dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3) dijelaskan, dalam hal terjadi penetapan 

penyelenggaraan pemilihan serentak periode 

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota melalui KPU berkoordinasi dengan 

kementerian yang membidangi urusan dalam negeri 

untuk penugasan penjabat Gubernur dan Wakil 

Gubernur, penjabat Bupati dan Wakil Bupati, atau 

penjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

Pemilihan Ulang Kota Makassar 

Pemilihan ulang dilakukan karena pasangan 

calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika 

Dewi (Appi-Cicu) kalah dengan kotak kosong. 

Muhammad Ramdhan Pomanto alias Danny 

Pomanto diaktifkan kembali sebagai Wali Kota 

Makassar sampai Mei 2019. 

Selanjutnya pada Juni 2019 akan ditunjuk 

penjabat (Pj) Wali Kota yang akan menjabat 

sampai Wali Kota terpilih dilantik. 

Pemilihan Makassar 2018 

Kotak kosong : 300.795 suara/53,23 persen 

Appi-Cicu : 264.245 suara/ 46,77 persen 

Total pemilih : 565.040 suara. 

Batas ambang selisih: 2,825 suara / 0,5 persen 

Selisih Kotak Suara v Appi-Cicu : 36.550 suara 

64 



PEMILU ON TWITTER 

66 



KPU MENJAWAB 

Apakah bisa zona pemasangan APK dibuatkan 

sesuai dengan perwakot? 

Kesbangpol Gorontalo 

*** 

Kami (KPU) sudah memberikan surat edaran 

kepada Satker di Provinsi dan Kab/Kota, dalam 

penentuan lokasi pemasangan APK untuk 

berkoordinasi dengan pemerintah setempat, 

guna menetapkan lokasi pemasangan baliho, 

sehingga tidak berseberangan dengan 

peraturan Pemda setempat. 

? 

? 

? 

? 

? 

Bagaimana kalau caleg memasang APK di luar zona 

yang telah ditentukan oleh KPU seperti rumah pribadi? 

Kemudian bagaimana dengan 

memasang gambar pada mobil pribadi? 

KPU Kab. Klungkung 

*** 

Di dalam juknis fasilitasi metode kampanye nomor 

1096 pada bagian C, pemasangan APK pada nomor 

11 tentang lokasi pemasangan bahwa di rumah 

pribadi diperbolehkan selama 

mendapat izin dari pemilik rumah. 

Kemudian untuk pemasangan gambar pada mobil/ 

ambulans diperbolehkan apabila hanya memasang 

logo partai politik dan tidak mencatumkan nomor 

urut partai politik tersebut. 

Bagaimana status anggota DPRD yang 

pindah partai namun masih melaksanakan 

tugas sebagai anggota DPRD belum 

berhenti sedangkan SK Gubernur tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota 

DPRD Pengganti Antar Waktu telah 

diterbitkan? 

DPRD Kota Lubuklinggau 

JAWABAN: 

Terkait dengan status pencalonannya 

dan telah masuk dalam DCT, seharusnya 

sudah berhenti menjadi anggota DPRD 

sejak dikeluarkan SK Gubernur tersebut. 

Apabila SK Gubernur sudah terbit namun 

masih bertugas menjadi Anggota DPRD, 

bisa dikonsultasikan ke Kementerian Dalam 

Negeri. 

68 



SUARA SELEBRITI 

Album Baru Terinspirasi 

Carut Marut Indonesia 

Menjelang penghujung tahun, 

film Sebelum Iblis Menjemput 

jadi salah satu tontonan 

yang ditunggu oleh penggila horor di 

Indonesia. Salah satu yang bikin penasaran 

adalah kehadiran duet peran 

antara Pevita Pearce dan Chelsea Islan 

yang jadi bintang dalam film ini. 

Menjadi karakter Maya di film 

Sebelum Iblis Menjemput membuat 

Pevita Pearce tertantang. Maklum saja, 

ini merupakan film horor pertamanya 

dan langsung berkarakter antagonis. 

Sejak awal bertemu sang sutradara 

Timo Cahyanto, Pevita sudah mulai 

tertarik. “Karakter Maya ini beda 

dengan yang biasa aku perankan. 

Maka nya pas pertama ngobrol 

sama Mas Timo, aku 

langsung antusias 

dan tertarik,” ucap 

Pevita. 

Lebih lanjut, dia 

berharap penonton 

bisa merasakan per 

bedaan karakter 

yang dia 

pe rankan. 

“Mudah-mudahan para penonton bisa 

meninggalkan kesan dan pesan pada 

karakter yang saya mainkan,” imbuhnya. 

Dalam melakoni debut perdana 

berak ting di film horror ini, Pevita juga 

harus rela “berdarah-darah”. Apalagi 

akting Pevita kali ini dilakukan di bawah 

arahan Timo Cahyanto, sutradara yang 

selama ini diinginkannya. “Selain 

karena ini tantangan baru, saya tertarik 

main film ini juga karena sutradaranya 

mas Timo. Pokoknya rela berdarahdarah 

demi mas Timo,” kelakarnya. 

Chelsea Islan punya kisah yang 

beda. Selama penggarapan 

film ini dia mengaku banyak 

berdoa selama syuting. 

“Saya banyak berdoa agar 

diberi kelancaran,” 

ujar Chelsea. Bukan 

tanpa alasan jika 

Chelsea memperbanyak doa. Ini tak 

terlepas dari pengalaman beberapa 

artis yang kerap mengalami gangguan 

mistis saat syuting film horor. 

“Kita banyak berdoa agar dijauhkan 

dari gangguan mistis selama pro ses 

syuting. Kita niatnya kerja, menghasilkan 

sebuah film horor berkualitas, 

nggak ada niatan lainnya. Puji Tuhan, 

selama proses syuting diberi kelancaran, 

tidak ada gangguan mistis yang 

gimana-gimana,” kisahnya. 

Kerja keras Chelsea Islan selama 

proses syuting membuahkan hasil 

meng gembirakan, film ini mampu 

mendulang lebih dari 1 juta penonton. 

Sebelum Iblis Menjemput juga sukses 

menebar horor di Eropa melalui ajang 

L’Etrange Festival Paris 2018 di bulan 

September. 

May The Devil Take You, judul internasional 

film ini terpilih oleh penyelenggara 

masuk dalam 20 film terpilih 

kategori feature length competition. 

Film ini berkompetisi dengan 21 

film internasional lainnya untuk 

mendapatkan penghargaan Nouveaux 

Genre/New Breed Award plus kontrak 

dan pembelian hak edar eksklusif 

pemutaran perdana di siaran televisi 

Prancis dari Canal+Cinema. Keduanya 

merupakan pemenang pilihan penonton, 

Public Choice Award. (rur) 

Carut marut politik di Tanah 

Air membuat sejumlah musisi 

prihatin. Keprihatinan itu pula 

yang coba diekspresikan lewat komposisi 

anyar yang bakal mengisi album 

baru Ari Lasso. “Melalui lagu ini saya 

ingin memberikan kesadaran kepada 

masyarakat Indonesia bahwa kita harus 

mencinta negeri kita, Indonesia,” tegas 

Ari Lasso. 

Lagu itu khusus diciptakan oleh 

musisi Pay buat dirinya. Menurutnya, 

ada kesamaan pandangan antara dirinya 

dan Pay sehingga lahir komposisi anyar 

tersebut. Ditanya lebih lanjut, pemilik 

nama Ari Bernardus Lasso ini enggan 

memberi rincian. 

Ari Lasso juga tak mau menyebutkan 

judul lagu baru karya Pay tersebut. 

“Detailnya nanti kalau sudah 

benar-benar rilis,” ujar mantan 

vokalis grup musik Dewa 19 ini. 

Meski begitu, Ari Lasso masih sempat 

memberi tambahan bocoran terkait 

album barunya. ”Kemungkinan ada 

10 lagu, tujuh lagu lama ditambah tiga 

lagu baru,” ungkapnya. 

Ari Lasso kembali menutup diri 

ketika diminta rincian mengenai lagu 

lama yang akan digunakan. “Masih 

dipilih mana yang pas buat dipasang 

di album baru nanti,” cetus 

lulusan Fakultas Ekonomi Universitas 

Airlangga Surabaya ini. Bocoran lainnya, 

komposisi yang akan disajikan 

nanti masih berada di genre pop rock. 

“Tetap pop rock, dan pasti rilis tahun 

ini. Tunggu saja,” pungkasnya. (rur) 

Enggan Ajak Anak ke Lokasi Syuting 

Dibesarkan dalam dunia 

entertainment ternyata tak 

mem buat nyaman Intan Nuraini 

menyertakan buah hatinya ketika harus 

bekerja. Lokasi yang dirasa kurang sehat 

menjadi alasan bagi istri Donny Azwan 

Putra ini tak ingin mengajak buah hati ke 

lokasi syuting. 

“Aku nggak pernah ajak anak ke 

lokasi syuting karena menurutku 

lingkungan di lokasi syuting itu kurang 

baik bagi tumbuh kembang anak,” ujar 

artis berlesung pipit ini. 

Kru di lokasi syuting yang kerap 

berkata kurang pantas hingga ada 

yang merokok menjadikan Intan 

enggan mengajak kedua buah 

hatinya saat harus menjalani 

syuting sinetron. “Ada kru yang 

kadang kalau ngomong se-kebun 

binatang keluar semua, 

belum lagi banyaknya asap 

rokok. Mungkin sudah 

biasa bagi pekerja lapangan tapi ini 

kan enggak bagus buat anak-anak yang 

sedang dalam masa pertumbuhan,” 

tegas ibu dari Alrazi Rabbani Azwan 

dan Saliha Zayna Azwan ini. 

Meski masih berkecimpung dalam 

dunia entertainment, Intan mengakui 

jika dirinya kini lebih membatasi 

pekerjaan. “Sekarang lebih selektif pilih 

peran. Kalau main sinetron terus jam 

kerjanya juga enggak kayak dulu yang 

harus pergi pagi pulang pagi. Sekarang 

prioritas lebih ke keluarga,” tukas artis 

berhijab ini. 

Sebelum terjun ke dunia 

entertainment, Intan terlebih dulu 

mengikuti ajang pemilihan model 

GADIS Sampul pada tahun 2001, 

dan dia terpilih sebagai juara ke 

2. Pada tahun 2007, Intan Nuraini 

merambah ke dunia tarik suara, dan 

sudah mengeluarkan satu album yang 

berjudul Penguasa Lelaki. (rur) 

70 



SERBA SERBI 

Menikmati Antioksidan Gratis 

Selama ini Anda terkadang harus 

mengeluarkan banyak uang untuk 

menikmati antioksidan. Padahal 

sebenarnya didapatkan secara gratis. 

Bagaimana caranya? Lakukan earthing 

atau membumi untuk dapat terhubung 

dengan alam. 

Mungkin Anda tidak sadar, sebenar 

nya bumi mengandung antioksidan 

berupa elektron. Untuk menikmatinya, 

cukup jalan-jalan di tanah atau rerumputan 

selama kurang lebih 30 menit 

setiap harinya. Yang penting tidak ada 

isolator atau penghalang apapun seperti 

plastik, karet, beton, maupun aspal. 

Earthing sebenarnya bukan hal baru, 

su dah ada sejak dahulu. Tapi karena 

per kembangan jaman, manusia lebih 

me milih memakai alas kaki dan tidak 

tidur langsung di atas bumi. Padahal saat 

berhubungan langsung dengan bu mi, 

memungkinkan perpindahan elek tron 

ke dalam tubuh manusia, di ma na hal 

tersebut sangat bermanfaat bagi tubuh. 

Tubuh kita memiliki zat untuk 

mem bunuh bakteri melalui sel darah 

putih. Zat ini bisa merusak tubuh bila 

jumlahnya terlalu banyak. Zat ini bermuatan 

positif dan bisa dinetralkan 

oleh molekul muatan negatif. Selain 

an ti ok sidan dari makanan, elektron 

dari bumi bisa menetralkan molekul 

ber muatan positif tersebut. 

Dengan banyaknya polusi elek tromagnetik 

dari wifi, tower seluler, tv 

satelit, dan perabot elektronik di rumah, 

akan mempengaruhi fungsi tubuh 

kita. Efek ini bisa dinetralisir dengan 

mendapatkan elektron tak terbatas dan 

gratis dari bumi. 

Beberapa orang yang sudah melakukan 

earthing mengaku banyak manfaat 

yang telah mereka rasakan. Mulai 

kualitas tidur yang lebih baik, ke seimbangan 

saraf dan hormon yang lebih 

sehat, meredanya berbagai ra dang di 

dalam tubuh, mengurangi nye ri, bahkan 

mengobati jet-lag. 

Jika ingin mendapatkan elektron 

lebih banyak lagi, Anda bisa pergi ke 

pantai dan jalan-jalan atau berenang 

di pesisirnya. Ini karena laut dikenal 

sebagai surganya elektron terbesar di 

bumi. Perlu diingat, jika melakukan 

earthing di pantai, usahakan pada 

pagi hari. Karena paparan sinar UV 

pantai pada siang hari sangat jahat 

dan membuat Anda beresiko terkena 

kanker kulit. (buz) 

Demi melunasi tagihan, ma halnya 

biaya hidup, dan rencana 

masa depan jadi alasan kita rela 

menyiksa tubuh dan pikiran dengan 

kerja overtime alias lembur. Jika tidak 

sering, masih aman. Tapi akan sangat 

berbahaya jika hampir tiap hari kamu 

lembur. 

Karena saat lembur, otomatis akan 

kurang tidur. Efeknya emosi tidak 

stabil, mudah frustasi, tidak sabaran, 

dan bisa sering gugup. Belum lagi kalau 

stres, tubuh lebih rentan penyakit. 

Seseorang yang bekerja lebih dari 10 

jam setiap harinya cenderung punya 

risiko 60% lebih besar terserang 

penyakit jantung. Bukan hanya itu saja 

penyakitnya, berikut daftar penyakit 

yang menghantuimu jika suka lembur. 

Gangguan fungsi otak 

Bahaya sering lembur sering dan terus 

menerus dapat menurunkan ke mam 

puan intelektual pekerja terse but atau 

yang lebih sering disebut de men sia. 

Gangguan Mata 

Karena harus lebih lama duduk di 

depan komputer, kerja mata dalam menye 

rap cahaya monitor lebih dipaksa. Hal 

ini akan mengakibatkan gangguan penglihatan 

atau penyakit mata seperti mata 

rabun, mata kering, dan mata yang lelah. 

Kualitas Tidur Buruk 

Karena jam tidur kurang, tidur jadi 

tak berkualitas dan memicu berbagai 

pe nyakit antara lain memori menurun, 

berat badan meningkat, hingga kanker. 

Tidur sangat penting untuk mem buat 

tubuh rileks kembali dan mengumpulkan 

energi baru agar bisa ber ak tivitas 

dengan baik esok harinya. 

Gangguan Jantung 

Orang yang bekerja lebih dari waktu 

normal, beresiko terkena gangguan kardiovaskuler. 

Gangguan ini meliputi 

pe nya kit jantung, tekanan darah yang 

tinggi. Selain itu resiko terbesar juga lebih 

rentan terhadap tekanan (depresi). 

Kematian 

Dampak terburuk ini bukannya 

tidak mungkin. Karena sudah ada 

beberapa kasusnya. Akibat kelelahan 

luar biasa dan makan tak tepat berefek 

pada kurangnya asupan nutrisi tubuh. 

Muncul berbagai penyakit bahkan 

kematian tiba-tiba. 

Diabetes 

Karena pilihan makanan yang tidak 

sehat, workaholic berisiko terkena 

diabetes. Diabetes adalah salah satu 

faktor risiko yang paling kuat untuk 

serangan jantung dan stroke. 

Kecanduan 

Agar tetap bertenaga, biasanya 

butuh dopping seperti kopi atau rokok. 

Karena sudah kebiasan, akhirnya kecan 

duan. Dan mereka biasanya akan 

lebih mudah mengalami cemas atau 

gejala buruk lain ketika tidak mengonsumsi 

dua benda itu. (buz) 

72 



SUARA PUBLIK 

Jumlah pemilih pemula pada Pemilu 

2019 mendatang mencapai kisaran 14 

juta orang. Angka yang besar tersebut 

bakal mempengaruhi para calon 

legislatif dan calon presiden untuk bisa 

merebut hati para pemilih muda. 

Selain itu, perlu cara khusus dalam 

sosialisasi pelaksanaan pemilihan 

kepada para pemilih pemula agar 

mereka tidak apatis terhadap pemilihan 

umum. Sosialisasi tidak harus dalam 

rapat terbuka ataupun kegiatankegiatan 

dalam satu ruangan. 

Era digital tentu lebih 

memudahkan 

informasi dapat 

tersampaikan ke 

pemilih pemula. 

Nurul Rahmawati, Trainer 

Berpolitik Itu 

Keren 

Dulu saya pernah berada di fase orang yang apatis 

terhadap pemilu, tidak peduli pada pemilu, 

sehingga menjadikan saya golput. Maklum gejolak 

jiwa muda, padahal hal tersebut keliru. Agar hal tersebut 

tidak terjadi pada generasi muda (pemilih pemula, red) 

sekarang, diperlukan sosialisasi yang bisa mengena. KPU 

harus aktif bersosialisasi agar pemilih pemula tidak apatis 

terhadap pemilu. 

Dalam bersosialisasi yang menyasar pemilih pemula, 

KPU bisa menggandeng penggiat media, menggelorakan 

bahwa berpolitik itu keren. Apalagi generasi muda 

sekarang merupakan golongan gadget addict yang 

tak pernah lepas dari gawai. Rasa penasaran 

mereka cukup besar yang jawabannya selalu 

dicari lewat internet. Ini kalau mereka tidak 

pintar-pintar dalam mencari informasi justru 

bisa menjebak mereka dalam informasi hoax 

yang sekarang banyak berseliweran di internet. 

Vivi Lutviana, Model 

Gampang 

Terpengaruh 

Lingkungan 

Pemilih pemula sangat mudah terpengaruh 

lingkungan sekitar. Tak terkecuali untuk 

urusan politik. Misalnya lingkungan 

sekitarnya pilih A, dia juga akan ikut-ikutan 

pilih A. Bahkan generasi muda bisa bersikap 

apatis terhadap pemilu juga tak terlepas dari 

pengaruh lingkungannya. 

Saya bisa bicara seperti itu karena saya pernah mengalaminya. 

Awal ikut pemilu, terus terang saya terpengaruh 

lingkungan. Sekitar saya pilih B, saya juga ikutan pilih B. 

Jadi sangat penting bergaul dengan orang-orang yang 

mumpuni di bidang politik. Bukan buat gaya-gayaan, 

tapi agar bisa memberikan dampak positif dalam sikap 

berpolitik generasi muda. Pintar-pintarlah dalam bergaul. 

Setiawan Nanang, Marketing 

Communication Manager 

Generasi Aktif di 

Medsos 

Pemilih pemula bisa dikatakan sebagai generasi 

yang aktif di media sosial. Mereka tak pernah lepas 

dari yang namanya gawai. Nah, kebiasaan mereka 

aktif berselancar di media sosial ini bisa digunakan untuk 

mencari tahu apa dan bagaimana pemilu itu, mencari tau 

tentang informasi calon yang akan dipilih. 

Karena kebiasaan mereka yang aktif di medsos 

tentunya harus menjadikan mereka lebih cerdas dalam 

mencari informasi terkait calon yang akan dipilihnya. 

Harus mengetahui sosok yang akan dipilih. Kalau sudah 

memperoleh informasi yang cukup tentang calonnya tentu 

akan memudahkan dalam menentukan pilihan saat sudah 

berada di bilik suara. 

Prima Soemarso, 

Ibu Rumah Tangga 

Sosialisasi 

Sejak Dini 

Remaja egonya cenderung tinggi, 

merasa paling benar sendiri. Jadi butuh 

treatment khusus untuk bisa menyelami 

mereka. Termasuk untuk urusan politik. 

Penting adanya sosialisasi sejak dini terkait 

pemilu, apa itu pemilu, dan tujuan pemilu? Jika 

mereka sudah paham betul, tentunya akan bisa 

menentukan sikap dalam berpolitik, mau aktif 

atau pasif. Jangan paksakan juga dalam menentukan 

pilihan politiknya. Biarkan mereka mengikuti kata 

hatinya. 

Sosialisasi sejak dini bisa dilakukan keluarga, ada 

komunikasi yang intens dari orang tua terhadap anaknya 

tentang apa itu pemilu. Sosialisasi juga bisa dilakukan pihak 

sekolah. Sosialisasi sejak dini tentang pemilu ini penting 

agar generasi muda peduli terhadap pemilu, tidak apatis. 

74 



SUARA PUSTAKA 

CERDAS MEMILIH 

Nalar Politik Rente 

Ruang Pertarungan 

Altruistik Politik 

Dalam doktrin etik, yang diperke 

nalkan Auguste Comte, ada 

istilah populer altruism, yaitu 

doktrin etik di mana setiap indi vidu 

termotivasi memberikan manfaat bagi 

orang banyak. Sedangkan egoisme 

adalah sikap sebaliknya. 

Penulis berusaha memahami politik 

dengan nalar idealis-moralis ala Aristoteles 

yang melihat politik sebagai usaha 

yang dilakukan warga negara untuk 

menghadirkan kemaslahatan bersama. 

Kontestasi kekuasaan dilakukan un 

tuk mendapat kesempatan menjadi ma 

nu sia bermanfaat dalam kebaikan. Maka 

itu, sejatinya nalar politik berada pada 

bingkai sikap mental altruisme, dengan 

kata lain etika politik dengan pena 

laran altruisme, di mana politik ditem 

patkan sebagai jalan untuk menghadirkan 

kemaslahatan bagi orang banyak. 

Namun, das sein sering kali tidak sejalan 

dengan das sollen. Das sein, politik secara 

etik berubah men jadi ruang yang penuh 

kompetisi egoisme. 

Kompetisi untuk memenuhi syahwat, 

kepentingan pribadi, dan kelompok 

sehingga tidak jarang politik identitas 

menjadi ‘bumbu’ penting dalam 

setiap kompetisi politik, karena memang 

praktiknya semua tentang upaya untuk 

memaksimalkan utilitas individu. 

Upaya memaksimalkan utilitas individu 

tersebut, identik dengan etika ekono 

mi, sehingga perburuan rente menjadi 

jamak sebagai fenomena politik 

kekinian. Politik bak pasar ekonomi, di 

mana transaksi mengejar keuntungan 

pribadi dan kelompok dimaksimalkan. 

Kartel-kartel partai politik pun 

terbentuk dengan sendirinya untuk 

memas tikan kepuasan pribadi dan 

kelompok itu bisa dipenuhi politik 

uang dalam berbagai bentuk. Mulai 

prak tik mahar politik untuk mendapat 

dukungan partai politik bagi calon 

kepala daerah, praktik suap petugas 

pemilu, bagi-bagi uang kepada pemilih, 

dan berbagai praktik transaksi politik 

lainnya ramai menghiasi politik kita. 

Pimpinan partai atau pendiri partai 

seringkali berlaku bak pemilik peru sahaan. 

Partai politik tidak lebih seka dar 

menjadi perusahaan kesekian bagi pendiri 

atau pemimpin puncak partai po litik, 

meskipun penulis tidak berani me nye but 

semua partai politik seperti itu. 

Partai politik menjadi mesin perburuan 

rente, tentu penggerak mesin 

tersebut adalah para pengurus partai 

politik yang memiliki jabatan penting 

politik mulai legislatif sampai eksekutif, 

mulai dari tingkat daerah sampai 

tingkat pusat. 

Dengan demikian, tidak ada tempat 

untuk nalar kesejatian politik, yakni 

nalar altruisme. Semua berubah men jadi 

upaya memenuhi egoisme, per bu ruan 

rente. Politisi yang berusaha mera wat 

nalar politik altruistik sering kali tidak 

mendapat tempat. Mereka harus bertarung 

melalui berbagai cara ber ha dapan 

dengan nalar politik rente para elite, 

bahkan tidak jarang juga akan ber hadapan 

dengan nalar politik rente voters. 

Nalar politik rente tersebut memben 

tuk pasar politik yang bersifat oligopoli. 

Pasar politik Indonesia, mulai dari 

pusat sampai daerah, dikuasai kartelkartel 

partai politik dengan politisi yang 

memiliki ‘darah biru’ politik atau uang 

banyak. Bila ada salah satu kesuksesan 

demokrasi Indonesia, adalah karena 

publik yang sadar terhadap peran 

pen ting mereka sebagai bagian dalam 

proses demokrasi. 

Era sosial media menjadi instrumen 

penting dalam membangun kesadaran 

nalar politik altruisme untuk melawan 

nalar politik rente. Kesadaran kolektif 

kelas menengah ini harus digerakkan 

dan dimobilisasi untuk melawan nalar 

politik rente tersebut. Tujuannya agar 

kelompok yang lebih besar dan nyaris 

tidak peduli dengan praktik politik 

selama ini, bangkit bersama. (rur) 

Bahasa : Indonesia 

Penerbit : Booknesia 

Penulis : Dahnil Anzar Simanjuntak 

Jumlah halaman : 276 

Deklarasi Kampanye Damai Pemi 

lu 2019 mengisyaratkan 

kampanye anti hoax, karena 

ba ha yanya bisa mengancam kehidupan 

ber bangsa dan bernegara. Sosiolog 

Uni ver sitas Gajah Mada, Arie Sujito 

me ni lai hoax terbukti menyebabkan 

kon flik an tar kelompok dan krisis keper 

ca yaan yang mengancam kualitas 

de mo krasi. 

Penelitian Polmark Indonesia (2017) 

me nye butkan hoax akan menghantui 

pe mi lihan 2019. Hasil penelitiannya 

se ba nyak 60,8% responden pernah 

men da pat kan hoax dengan intensitas 

klarifikasi ren dah. 

Kekuatan Penyelenggara 

Sebenarnya penyelenggara pemilu 

punya kekuatan menangkal hoax lewat 

me dia sosial (medsos). KPU jika dihitung 

jumlah yang terlibat aktif seperti PPK, 

PPS, anggota, dan sekretariat jumlahnya 

lebih dari 7 ribu orang. 

Ini belum termasuk tenaga pen dukung 

dan relawan demokrasi. Jika satu 

orang punya 1 akun chating dengan 

kontak 100 orang, maka bisa menyebarkan 

informasi kepada 700 ribu 

orang. Apalagi jika punya 3 

grup dengan anggota mi nim 

10 orang, maka bisa menye 

bar kan ke 210 ribu 

orang. 

Ini baru dari satu aplikasi, belum 

Facebook, Instagram, Twitter, 

dan Youtube. Sejatinya KPU bisa 

memegang kendali atas informasi 

kepemiluan. Apalagi bila Bawaslu dan 

DKPP juga melakukan hal serupa. 

Perang terhadap hoax dapat kita 

menangkan. 

Hasil penelitian Asosiasi Penye lenggara 

Jasa Internet Indonesia pada 2017 

me nunjukkan komposisi pengguna Inter 

net usia 19 – 34 tahun adalah yang 

ter besar, yaitu 49,52%. Usia ini juga 

punya tingkat penetrasi terbesar kedua 

(74,23%) yakni 75,50%. Ini adalah usia 

potensial dari pemilih di Indonesia 

yang punya peran menentukan 

penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. 

Kampanye 

Anti Hoax, 

Penyelenggara 

Harus Cerdas 

Ber-Medsos 

Wajib Melek Media 

Melek media jadi tuntutan bagi 

penyelenggara pemilu 2019. Kun ci nya 

hanya satu, paham dan tahu ke kuatan 

medsos yang digunakan. Ke sa lahan 

yang sering dilakukan yaitu mem perla 

ku kannya sebagai penyebar in for masi 

satu arah dan kaku. 

Medsos bukan sekedar me nyampaikan 

informasi, tapi penerima pesan 

dan melakukan feedback, bahkan memung 

kinkan mereproduksi ulang 

pesan tersebut. Kita juga harus melihat 

karakteristik setiap medsos. Bahkan 

seharusnya setiap akun medsos yang 

digunakan mewakili segmen basis 

pemilih. 

Dari penelitian We Are Social 

dengan Hootsuite, menyebutkan 

platform favorit di Indonesia adalah 

YouTube 43%, Facebook 41%, 

WhatsApp 40%, Instagram 38%, Line 

33%, BBM 28%, Twitter 27%, Google+ 

25%, FB Messenger 24%, LinkedIn 

16%, Skype 15%, dan WeChat 14%. 

Dari angka tersebut, kita bisa memilih 

medsos yang efektif dan efisien untuk 

memerangi hoax. 

Pengelolaan medsos sebenarnya 

mudah. Cukup sehari satu posting 

dalam tiap akun. Tapi harus ber kesi 

nam bungan. Kemudian membuat 

hastag pemilu nasional dan mention ke 

orang dengan jumlah follower banyak 

juga membantu informasi tersebar luas. 

Yang harus diingat, jangan mem perlakukan 

medsos seperti media massa 

online. Karena medsos adalah media 

interaksi berbasis pengguna, di mana 

setiap pengguna bisa memproduksi dan 

menyebarkan pesan secara realtime. 

Jadi, cerdas dalam menggunakan 

dan mengelola media sosial saat 

ini adalah kewajiban bagi seluruh 

penyelenggara pemilu, utamanya 

dalam memerangi hoax. 

76 



REFLEKSI 

Tanggal 23 September 2018 

merupakan momen bersejarah 

bagi tahapan Pemilu 2019. 

Tang gal tersebut jadi langkah awal dalam 

tahapan pemilu dimulainya pe laksa 

naan kampanye bagi peserta pemilu 

yaitu partai politik, calon pe serta pemilu 

dan wakil peserta pemilu dan 

calon perseorangan DPD. 

Dalam momen tersebut, integritas 

peserta pemilu untuk menciptakan 

kam panye yang damai, aman dalam 

pelak sa naannya seyogyanya menjadi 

harapan besar bagi masyarakat untuk 

dapat lebih mengenal dan memi 

lih peserta pemilu sesuai harapan 

dan keinginan mereka. Hal ini tentu 

berdampak terhadap siapa dan apa 

mesin politik yang dapat mem bawa perubahan 

lebih baik untuk ke se jahteraan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dari sisi penyelenggara, dalam hal 

ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

berupaya maksimal melaksanakan 

Robby Leo 

Agust 

Kabag Publikasi & 

Sosialisasi 

Informasi Pemilu 

KPU RI 

tahapan kampanye pemilu 2019 dengan 

baik mengacu peraturan perundangundangan 

yang belaku. 

Regulasi yang termaktub dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum dan Peraturan 

KPU nomor 23 Tahun 2018 

tentang Kampanye Pemilihan Umum 

men syaratkan adanya pelaksanaan tahap 

an kampanye serentak bagi seluruh 

peserta pemilu. Ini tentu menjadi 

tantangan yang tidak mudah 

bagi KPU. Di samping pelaksanaan 

yang serentak, waktu yang diberikan 

jadi lebih singkat. Hal lain yang tak 

kalah pentingnya ialah KPU wajib 

mem fasilitasi sebagian besar metode 

kampanye yang dilaksanakan. 

Adapun metode kampanye yang 

difasilitasi KPU tesebut mengacu pada 

pasal 23 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) 


Kampanye Pemilu, di antaranya 

pencetakan dan pemasangan alat 

peraga kampanye, penayangan iklan 

di media massa baik cetak, elektronik 

dan online, debat pasangan capres 

dan cawapres, serta penetapan jadwal 

rapat umum kampanye yang tentu saja 

serentak. 

Agar metode kampanye pe masangan 

alat peraga kampanye dapat 

ter fasilitasi hingga tingkat Ka bu paten/ 

Kota bagi peserta pemilu, KPU menindaklanjuti 

dengan menge luar kan 

Surat Edaran Nomor 946/PP.08-SD/06/ 

KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis 

Fa si li tasi APK bagi Peserta Pemilu 

Tahun 2019 pada 23 Agustus 2018 serta 

Juk nis Nomor 1096/PL.01.5-Kpts/06/ 

KPU/IX/2018 tentang Petunjuk 

Teknis Fasilitasi Metode Kam panye 

dalam Pemilihan Umum tahun 2019 

tertanggal 10 September 2018. 

Hal ini tentu berbeda dengan 

pemilu 2014. Kita dapat berkaca dalam 

tahapan kampanye tersebut, selain 

waktu dan pelaksanaan yang lebih 

pan jang, pemilu legislatif dan pemilu 

presiden juga terpisah. 

Tak kalah pentingnya, Tahapan 

Kampanye yang berakhir pada tanggal 

13 April 2019 mendatang, KPU ber komitmen 

bersama Peserta Pemilu untuk 

melaksanakan dan men yo siali sasikan 

kampanye yang anti hoax, anti politik 

yang, dan anti politik SARA dalam 

merealisasikan kedaulatan pemilih 

untuk mewujudkan negara kuat, 

pemilih berdaulat negara kuat. 

Genderang Kampanye telah ditabuh 

kan, kita ikuti dan awasi bersama... 

78 



80 

SUARA KPU September-Oktober 2018

Suara - Edisi 20 - Majalah Komisi Pemilihan Umum

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?