Suara - Edisi 20 - Majalah Komisi Pemilihan Umum

WAWANCARA
Arief Budiman
Ketua KPU RI
Pemilu serentak 2019 men jadi
problem sendiri bagi ma syarakat.
Banyak calon legislatif
(Caleg) yang ikut ber kom petisi. Masya
rakat diharapkan memilih calon
ber kualitas. Bagaimana panduan KPU
dalam menentukan pilihan? Berikut
wawancara SUARA KPU dengan Ketua
KPU RI Arief Budiman.
Bagaimana masyarakat mengetahui
dan memilih caleg yang berkualitas?
KPU sudah menyosialisasikan kepada
masyarakat bagaimana mengetahui
dan kemudian memilih caleg
pada pemilu mendatang. Pertama,
masyarakat harus mengikuti kampanye
yang dilakukan caleg, sehingga mengetahui
mana caleg yang mampu mewujudkan
harapan-harapan mereka. Ikuti
kampanye, jangan berdiam diri.
Kedua, ketahui profil dan rekam
jejak caleg. Masyarakat bisa membuka
website KPU, di sana ada profil caleg
secara lengkap. Teliti satu-persatu
sesuai dengan dapil masing-masing.
Ketiga, pastikan nama tercantum
dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Jangan hanya ingin memilih orang
yang baik, tapi tidak mengecek apakah
sudah masuk daftar pemilih atau
belum. Jika tidak masuk, maka tidak
bisa menggunakan hak pilih.
Kalau sudah terdaftar, pastikan
meng gunakan hak pilih
di TPS. Jika sudah
masuk daftar pemilih, dan menggunakan
hak pilih di TPS, selanjutnya
pastikan meng gu nakan hak pilih
dengan benar.
Apakah ada panduan dari KPU
tentang kriteria caleg ideal?
Ada beberapa poin yang bisa menjadi
panduan masyarakat. Pertama,
calon tersebut harus transparan. Mau
membuka dirinya kepada masyarakat,
sehingga betul-betul dikenal oleh
masyarakat. Kedua, mempunyai visimisi
dan program yang jelas
sesuai kebutuhan pemilih.
Misalnya, masyarakat
membutuhkan
kesehatan. Jelas,
visi-misi, dan
program mereka
tidak lepas dari
kesehatan. Begitu
juga terkait dengan
pendidikan. Maka, visi-misi
dan program kerja
me reka akan berkait dengan
pe layanan pendidikan yang
mu rah dan berkualitas. Terakhir
pastikan punya kemampuan
melaksanakan dan
mewujudkan program yang
menjadi harapan masyarakat.
Apakah daftar caleg nantinya dipasang
di kantor ke lu rahan dan
kecamatan?
Iya. Namun, yang dipasang bukan
informasi detail. Yang lebih detail
ada di website KPU. Jika tidak bisa
mengakses internet, bisa meminta
tolong ke perangkat desa atau anakanak
muda yang melek teknologi.
Selama ini pertimbangan masya rakat
memilih caleg adalah karena sudah kenal,
walaupun calon itu mantan napi korupsi.
Bagaimana tanggapan Anda?
KPU sudah menyerukan ada tiga
kriteria mantan napi tidak dicalonkan
kembali. Yaitu, mantan napi korupsi,
bandar narkoba, dan mantan napi
kejahatan seksual anak. Hal itu
untuk memastikan agar masyarakat
mendapatkan calon yang bersih. Tapi,
MA akhirnya membatalkan pasal itu.
Karena dibatalkan, maka tidak ada
larangan lagi. Ya, silahkan saja ma syarakat
memilih. Saya hanya me nyampaikan
agar hati-hati dalam memilih.
Sebab, calon yang mereka pilih akan
menjadi pemimpin. Mereka yang akan
mem buat kebijakan untuk kita. Lima
tahun mendatang banyak hal yang bergantung
peran-peran mereka.
Selain memilih tokoh yang sudah
dikenal, banyak masyarakat yang
memilih karena uang?
Sudah tidak boleh lagi. Makanya,
dalam kampanye dan sosialisasi ke pada
masyarakat, KPU selalu meng kampanyekan
tiga hal. Yaitu, anti-hoax. Jika
ada yang sebar hoax, jangan dipilih.
Kemudian, anti-SARA. Tidak boleh
menggunakan isu SARA. Selanjutnya,
jangan menggunakan politik uang.
Jika calon itu menang dengan cara
politik uang, ketika menjabat mereka
akan berupaya mencari cara untuk
mengembalikan uang yang sudah
dikeluarkan.
Bagaimana mengubah pandangan
sebagian masyarakat yang memilih
karena uang?
Masyarakat harus disadarkan bersama.
Kalau seseorang menge luarkan
biaya cukup besar, sementara pendapatan
yang diterima tidak sebesar
yang dikeluarkan, pertanyaannya, apakah
dia mampu melaksanakan tugasnya
dengan baik dan tidak men dapatkan
uang sesuai dengan yang sudah
dikeluarkan?
Kedua, masyarakat harus sadar
keputusan yang mereka ambil akan
sangat menentukan kondisi untuk
lima tahun ke depan. Jika ada uang
yang seharusnya digunakan untuk
membangun, tapi malah dimanfaatkan
untuk kepentingan pribadi, maka
pembangunan terganggu.
Maka kami mengimbau jangan
memilih orang yang menggunakan
money politic, agar anggaran pembangunan
tidak dikorupsi. Jika anggaran
tidak dikorupsi, pem bangunan
bisa berjalan baik. Daripada selama lima
tahun hanya diberi yang Rp 50 ribu atau
Rp 100 ribu, lebih baik jika ang garan
negara aman. Layanan masya rakat dan
pembangunan akan lebih baik.
Apakah ada perbedaan kualitas
caleg 2019 dengan caleg pemilu sebelumnya?
Tidak bisa diukur dan sulit mem ­
ban dingkannya, karena jumlahnya
ribuan. Caleg DPR RI, DPRD Provinsi,
DPRD Kota/Kabupaten dan DPD
itu jumlahnya 200
r ibu
lebih. Mem ban dingkan dulu dan sekarang
agak susah. Tapi dengan perbaikan
sistem pemilu, masyarakat semakin terdidik,
dan dengan cara kerja KPU yang
semakin trans paran, mudah-mudahan
pemilu ini menghasilkan orang-orang
yang jauh lebih baik.
Pemilu serentak 2019 cukup
kompleks, apa imbauan KPU agar
masyarakat tidak salah pilih?
Pertama, ikuti terus berita-berita
pemilu, baik dari KPU, Bawaslu, dan
NGO. Mereka akan terus menyebar
teknis dan tata cara pemilu. Pemilu 2019
agak merepotkan, karena ada lima jenis
surat suara. Harus digunakan semua.
Jangan tidak peduli terhadap beritaberita
pemilu, dan sosialisasi KPU.
Pemilih harus berdaulat. Artinya,
sejak awal terlibat proses pemilu. Jika
pemilih sudah berdaulat, negara akan
kuat. Tapi kalau tidak berdaulat, tidak
masuk daftar pemilih, tidak memilih,
atau mau memilih tapi tidak benar,
dampaknya negara tidak akan kuat. Jika
ingin negara menjadi kuat, maka harus
diawali dengan pemilih yang berdaulat.
Pemilih berdaulat harus memilih calon
berkualitas.
Saya mengimbau, masyarakat harus
peduli dengan bangsa ini. Salah satu
kepedulian adalah menggunakan hak
pilih. Pilihlah pemimpin yang terbaik,
karena di situ awal mula kebijakan yang
baik akan dihasilkan para pemimpin
yang baik.
Seperti apa persiapan yang sudah
dilakukan KPU untuk menyambut
Pemilu 2019?
KPU siap untuk menggelar pemilu.
Tapi, tentu ada yang di luar kemampuan
KPU. Apa itu? Yaitu, hal-hal yang di
luar perkiraan. Misalnya, bencana
alam, banjir, gempa bumi, dan tsunami.
Itu menjadi tantangan berat, dan di
luar kemampuan kita. Siapa yang bisa
menolak bencana alam? KPU tidak
bisa menolak. KPU butuh bantuan
dari berbagai pihak. Dukungan tenaga,
dana, dan sarana transportasi. Kita
semua harus peduli. (kafi)
14
SUARA KPU September-Oktober 2018
September-Oktober 2018 SUARA KPU 15