Suara - Edisi 20 - Majalah Komisi Pemilihan Umum

SUARA PEMILIHAN
PEMILU ON TWITTER
akan terjadi. Hal itu bisa dilihat dari
pemilihan sebelumnya yang hanya satu
paslon. Walaupun calonnya hanya satu,
namun kondisi politik sangat panas.
Dua kubu, pendukung paslon dan kotak
kosong berkali-kali bersitegang.
Bahkan, yang perlu disesalkan ada lah
terjadi pelarangan terhadap media yang
hendak meliput rekapitulasi suara di
tingkat kecamatan, “Jangan sampai pada
pemilihan ulang nanti terjadi hal yang
serupa. Itu menjadi pelajaran bersama,”
terang Emrus kepada SUARA KPU.
Dalam negara demokrasi, kebe bas an
pers harus dijunjung tinggi. Tidak boleh
ada pihak yang melarang. Sebab, pers
punya kebebasan untuk memberitakan.
Apalagi, sesuai aturan yang ada proses
rekapitulasi itu dila ku kan secara terbuka.
Dengan adanya pelarangan, maka tim ­
bul kecurigaan, kenapa proses rekapitulasi
tidak boleh diliput, kenapa media dilarang
meliput. Dugaan kecu rangan pun muncul.
Yang paling parah jika pe la rangan itu
dilakukan dengan cara yang ka sar sampai
berujung keke rasan. “Da lam berdemokrasi
tidak boleh ada tin dak ke kerasan. Apa lagi
kepada media. Me re ka bekerja dilin dungi
undang-undang,” tuturnya.
Direktur Eksekutif Voxpol Center
Research Pangi Syarwi Chaniago mengata
kan, pemilihan ulang menjadi eva luasi
ter hadap pesta demokrasi yang sudah
dilak sanakan. Kenapa hanya muncul satu
paslon, dan bagai mana kotak kosong
menang dalam pemi lihan. “Ini men jadi
evaluasi dalam demokrasi kita,” paparnya.
Se benarnya, kalahnya Appi–Cicu
deng an kotak kosong merupakan kekalah
an ter ha dap dirinya sendiri. Rakyat
tidak ing in me mi lih calon itu sebagai
pemimpin me re ka.
Analisis politik itu menerangkan,
pada pemilihan ulang yang akan digelar
pada 2020 nanti harus lahir pemimpin
baru yang dicintai rakyat. Pemimpin
yang mempunyai track record jelas,
berintegritas, kredibel, dan mampu
memahami apa yang diinginkan dan
diharapkan masyarakat. “Bukan politisi
busuk yang tidak memahami keinginan
rakyat,” ungkapnya.
Yang terpenting pemilihan ulang
menjadi ajang melaksanakan demokrasi
subtansial, yaitu demokrasi yang jujur,
adil, objektif, dan tidak memihak, dan
tidak terjadi pelanggaran. Bukan demokrasi
prosedural yang hanya rutinitas
teknis. Hanya pesta yang meng habiskan
anggaran besar tanpa mampu melahirkan
pemimpin yang diha rapkan rakyat. Tapi,
malah mela hir kan pemimpin yang tidak
amanah. Tidak mampu mendengar
aspirasi masyarakat.
Pangi berharap, pada pemilihan ulang
Makassar akan muncul calon-calon yang
berkualitas, visioner, dan peduli kepada
rakyat. “Jangan sampai kotak kosong lagi
yang menang,” jelas dia.
Dalam waktu dua tahun, para putra
pu tri terbaik Makassar harus menyi ap ­
kan diri untuk maju berlaga pada pemilihan
ulang. Anak muda juga bi sa menunjukkan
kemampuan mere ka da lam
menjadi pemimpin. Kota Ma kas sar ten tu
membutuhkan pemimpin yang mengerti
apa yang dibutuhkan rakyat. (kafi)
Aturan Pemilihan Ulang
Pemilihan ulang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan.
Pasal 25 ayat (1 – 3) PKPU Nomor 13/2018 tentang Pemilihan.
Ayat (1) diterangkan, apabila perolehan suara pada
kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara
pada kolom foto pasangan calon, KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan
penyelenggaraan pemilihan kembali pada pemilihan
serentak periode berikutnya.
Ayat (2) menyatakan, pemilihan serentak berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan pada tahun berikutnya atau
dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3) dijelaskan, dalam hal terjadi penetapan
penyelenggaraan pemilihan serentak periode
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota melalui KPU berkoordinasi dengan
kementerian yang membidangi urusan dalam negeri
untuk penugasan penjabat Gubernur dan Wakil
Gubernur, penjabat Bupati dan Wakil Bupati, atau
penjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Pemilihan Ulang Kota Makassar
Pemilihan ulang dilakukan karena pasangan
calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika
Dewi (Appi-Cicu) kalah dengan kotak kosong.
Muhammad Ramdhan Pomanto alias Danny
Pomanto diaktifkan kembali sebagai Wali Kota
Makassar sampai Mei 2019.
Selanjutnya pada Juni 2019 akan ditunjuk
penjabat (Pj) Wali Kota yang akan menjabat
sampai Wali Kota terpilih dilantik.
Pemilihan Makassar 2018
Kotak kosong : 300.795 suara/53,23 persen
Appi-Cicu : 264.245 suara/ 46,77 persen
Total pemilih : 565.040 suara.
Batas ambang selisih: 2,825 suara / 0,5 persen
Selisih Kotak Suara v Appi-Cicu : 36.550 suara
64
SUARA KPU September-Oktober 2018
September-Oktober 2018 SUARA KPU 65