Suara - Edisi 20 - Majalah Komisi Pemilihan Umum

SUARA PUSTAKA
CERDAS MEMILIH
Nalar Politik Rente
Ruang Pertarungan
Altruistik Politik
Dalam doktrin etik, yang diperke
nalkan Auguste Comte, ada
istilah populer altruism, yaitu
doktrin etik di mana setiap indi vidu
termotivasi memberikan manfaat bagi
orang banyak. Sedangkan egoisme
adalah sikap sebaliknya.
Penulis berusaha memahami politik
dengan nalar idealis-moralis ala Aristoteles
yang melihat politik sebagai usaha
yang dilakukan warga negara untuk
menghadirkan kemaslahatan bersama.
Kontestasi kekuasaan dilakukan un ­
tuk mendapat kesempatan menjadi ma ­
nu sia bermanfaat dalam kebaikan. Maka
itu, sejatinya nalar politik berada pada
bingkai sikap mental altruisme, dengan
kata lain etika politik dengan pena ­
laran altruisme, di mana politik ditem ­
patkan sebagai jalan untuk menghadirkan
kemaslahatan bagi orang banyak.
Namun, das sein sering kali tidak sejalan
dengan das sollen. Das sein, politik secara
etik berubah men jadi ruang yang penuh
kompetisi egoisme.
Kompetisi untuk memenuhi syahwat,
kepentingan pribadi, dan kelompok
sehingga tidak jarang politik identitas
menjadi ‘bumbu’ penting dalam
setiap kompetisi politik, karena memang
praktiknya semua tentang upaya untuk
memaksimalkan utilitas individu.
Upaya memaksimalkan utilitas individu
tersebut, identik dengan etika ekono
mi, sehingga perburuan rente menjadi
jamak sebagai fenomena politik
kekinian. Politik bak pasar ekonomi, di
mana transaksi mengejar keuntungan
pribadi dan kelompok dimaksimalkan.
Kartel-kartel partai politik pun
terbentuk dengan sendirinya untuk
memas tikan kepuasan pribadi dan
kelompok itu bisa dipenuhi politik
uang dalam berbagai bentuk. Mulai
prak tik mahar politik untuk mendapat
dukungan partai politik bagi calon
kepala daerah, praktik suap petugas
pemilu, bagi-bagi uang kepada pemilih,
dan berbagai praktik transaksi politik
lainnya ramai menghiasi politik kita.
Pimpinan partai atau pendiri partai
seringkali berlaku bak pemilik peru sahaan.
Partai politik tidak lebih seka dar
menjadi perusahaan kesekian bagi pendiri
atau pemimpin puncak partai po litik,
meskipun penulis tidak berani me nye but
semua partai politik seperti itu.
Partai politik menjadi mesin perburuan
rente, tentu penggerak mesin
tersebut adalah para pengurus partai
politik yang memiliki jabatan penting
politik mulai legislatif sampai eksekutif,
mulai dari tingkat daerah sampai
tingkat pusat.
Dengan demikian, tidak ada tempat
untuk nalar kesejatian politik, yakni
nalar altruisme. Semua berubah men jadi
upaya memenuhi egoisme, per bu ruan
rente. Politisi yang berusaha mera wat
nalar politik altruistik sering kali tidak
mendapat tempat. Mereka harus bertarung
melalui berbagai cara ber ha dapan
dengan nalar politik rente para elite,
bahkan tidak jarang juga akan ber hadapan
dengan nalar politik rente voters.
Nalar politik rente tersebut memben
tuk pasar politik yang bersifat oligopoli.
Pasar politik Indonesia, mulai dari
pusat sampai daerah, dikuasai kartelkartel
partai politik dengan politisi yang
memiliki ‘darah biru’ politik atau uang
banyak. Bila ada salah satu kesuksesan
demokrasi Indonesia, adalah karena
publik yang sadar terhadap peran
pen ting mereka sebagai bagian dalam
proses demokrasi.
Era sosial media menjadi instrumen
penting dalam membangun kesadaran
nalar politik altruisme untuk melawan
nalar politik rente. Kesadaran kolektif
kelas menengah ini harus digerakkan
dan dimobilisasi untuk melawan nalar
politik rente tersebut. Tujuannya agar
kelompok yang lebih besar dan nyaris
tidak peduli dengan praktik politik
selama ini, bangkit bersama. (rur)
Bahasa : Indonesia
Penerbit : Booknesia
Penulis : Dahnil Anzar Simanjuntak
Jumlah halaman : 276
Deklarasi Kampanye Damai Pemi
lu 2019 mengisyaratkan
kampanye anti hoax, karena
ba ha yanya bisa mengancam kehidupan
ber bangsa dan bernegara. Sosiolog
Uni ver sitas Gajah Mada, Arie Sujito
me ni lai hoax terbukti menyebabkan
kon flik an tar kelompok dan krisis keper
ca yaan yang mengancam kualitas
de mo krasi.
Penelitian Polmark Indonesia (2017)
me nye butkan hoax akan menghantui
pe mi lihan 2019. Hasil penelitiannya
se ba nyak 60,8% responden pernah
men da pat kan hoax dengan intensitas
klarifikasi ren dah.
Kekuatan Penyelenggara
Sebenarnya penyelenggara pemilu
punya kekuatan menangkal hoax lewat
me dia sosial (medsos). KPU jika dihitung
jumlah yang terlibat aktif seperti PPK,
PPS, anggota, dan sekretariat jumlahnya
lebih dari 7 ribu orang.
Ini belum termasuk tenaga pen dukung
dan relawan demokrasi. Jika satu
orang punya 1 akun chating dengan
kontak 100 orang, maka bisa menyebarkan
informasi kepada 700 ribu
orang. Apalagi jika punya 3
grup dengan anggota mi nim
10 orang, maka bisa menye
bar kan ke 210 ribu
orang.
Ini baru dari satu aplikasi, belum
Facebook, Instagram, Twitter,
dan Youtube. Sejatinya KPU bisa
memegang kendali atas informasi
kepemiluan. Apalagi bila Bawaslu dan
DKPP juga melakukan hal serupa.
Perang terhadap hoax dapat kita
menangkan.
Hasil penelitian Asosiasi Penye lenggara
Jasa Internet Indonesia pada 2017
me nunjukkan komposisi pengguna Inter
net usia 19 – 34 tahun adalah yang
ter besar, yaitu 49,52%. Usia ini juga
punya tingkat penetrasi terbesar kedua
(74,23%) yakni 75,50%. Ini adalah usia
potensial dari pemilih di Indonesia
yang punya peran menentukan
penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
Kampanye
Anti Hoax,
Penyelenggara
Harus Cerdas
Ber-Medsos
Wajib Melek Media
Melek media jadi tuntutan bagi
penyelenggara pemilu 2019. Kun ci nya
hanya satu, paham dan tahu ke kuatan
medsos yang digunakan. Ke sa lahan
yang sering dilakukan yaitu mem perla
ku kannya sebagai penyebar in for masi
satu arah dan kaku.
Medsos bukan sekedar me nyampaikan
informasi, tapi penerima pesan
dan melakukan feedback, bahkan memung
kinkan mereproduksi ulang
pesan tersebut. Kita juga harus melihat
karakteristik setiap medsos. Bahkan
seharusnya setiap akun medsos yang
digunakan mewakili segmen basis
pemilih.
Dari penelitian We Are Social
dengan Hootsuite, menyebutkan
platform favorit di Indonesia adalah
YouTube 43%, Facebook 41%,
WhatsApp 40%, Instagram 38%, Line
33%, BBM 28%, Twitter 27%, Google+
25%, FB Messenger 24%, LinkedIn
16%, Skype 15%, dan WeChat 14%.
Dari angka tersebut, kita bisa memilih
medsos yang efektif dan efisien untuk
memerangi hoax.
Pengelolaan medsos sebenarnya
mudah. Cukup sehari satu posting
dalam tiap akun. Tapi harus ber kesi
nam bungan. Kemudian membuat
hastag pemilu nasional dan mention ke
orang dengan jumlah follower banyak
juga membantu informasi tersebar luas.
Yang harus diingat, jangan mem perlakukan
medsos seperti media massa
online. Karena medsos adalah media
interaksi berbasis pengguna, di mana
setiap pengguna bisa memproduksi dan
menyebarkan pesan secara realtime.
Jadi, cerdas dalam menggunakan
dan mengelola media sosial saat
ini adalah kewajiban bagi seluruh
penyelenggara pemilu, utamanya
dalam memerangi hoax.
76
SUARA KPU September-Oktober 2018
September-Oktober 2018 SUARA KPU 77