Suara - Edisi 20 - Majalah Komisi Pemilihan Umum

SUARA PEMILIHAN
KPU. Mereka lantas mengajukan
gugatan sengketa Pemilihan ke MK.
Alasan pengajuan gugatan itu, karena
kubu Appi–Cicu menganggap terjadi
kecurangan yang terstruktur, sis ­
te matis, dan masif. Melalui kuasa
hukum nya, tim Appi–Cicu akhirnya
mendaftarkan gugatannya ke MK.
Dalam putusannya, MK menolak
gugatan Appi–Cicu dan memenangkan
kotak kosong. Pasangan calon tunggal itu
dianggap tidak mempunyai kedu dukan
hukum untuk mengajukan gugatan
“Pemohon tidak memiliki kedu dukan
hukum untuk mengajukan permo honan
aquo,” terang putusan MK pada 10
Agustus lalu. Sebab, selisih suara antara
paslon dan kotak kosong lebih dari 2.825.
Dengan ditolaknya gugatan sengketa
pasangan Appi–Cicu, maka kotak
kosong resmi memenangkan Pemi lihan
Wali Kota Makassar. Kon se kuensinya,
Pemilihan Wali Kota Makassar harus
dilaksanakan ulang. Karena belum
terpilih Wali Kota baru, maka Wali Kota
Makassar yang sekarang akan menjabat
sampai tahun depan. Selanjutnya, jabatan
itu akan diisi penjabat sampai Pemilihan
Wali Kota Makassar ulang digelar.
“Pemilihan Wali Kota Makassar
ulang akan ikut gelombang berikutnya,”
terang Komisioner KPU Hasyim Asy’ari.
Pemilihan ulang diatur dalam Un dang-
Undang Nomor 10/2016 ten tang Pe milihan.
Selain itu, aturan itu juga diper jelas
dalam Pasal 25 ayat (1–3) PKPU Nomor
13/2018 tentang Pemilihan.
Dalam Ayat (1) diterangkan, apabila
per olehan suara pada kolom kosong
lebih ba nyak dari perolehan suara
pada kolom foto pasangan calon, KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabu paten/Kota me netapkan pe nyelengg
araan pemilihan kem bali pada
pemilihan serentak periode ber ikutnya.
Ayat (2) menyatakan, pemilihan serentak
berikutnya sebagaimana dimak sud
pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada
tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana
jadwal sesuai dengan keten tuan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan
ayat (3) dijelaskan, dalam hal ter jadi
penetapan penyelenggaraan pemilihan
serentak periode berikutnya se ba gaimana
GUGATAN DITOLAK:
MK menolak gugatan
pasangan Munafri
Arifuddin-Andi
Rahmatika Dewi karena
pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum
untuk mengajukan
permohonan A Quo.
Danny Pomanto
Pj Wali Kota Makassar 2018-2019
dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/
KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/
Kota melalui KPU ber koor dinasi dengan
kementerian yang mem bi dangi urusan
dalam negeri untuk pe nu gasan penjabat
Gubernur dan Wakil Gu bernur, penjabat
Bupati dan Wakil Bupati, atau penjabat
Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Hasyim mengatakan, yang dimaksud
Pemilihan ulang adalah pemilihan
akan dilaksanakan mulai awal. Para pasangan
calon bisa mendaftarkan diri.
Paslon yang sebelumnya bersaing juga
bisa mendaftar lagi, begitu juga pasangan
yang gugur sebelum Pemilihan
berlangsung. “Kami tidak tahu siapa
yang akan bersaing nanti,” terangnya.
Pihaknya juga belum tahu siapa pejabat
yang akan ditunjuk sebagai penjabat
wali kota selama posisi itu kosong. Se bab,
pengisian jabatan itu menjadi ke we nangan
Kementerian Dalam Negeri (Ke mendagri)
dan Gubernur Sulawesi Selatan.
Yang pasti, kata dia, dari 171 daerah
yang mengelar pesta demokrasi, hanya
Kota Makassar yang akan mengelar
Pemilihan ulang. Dia berharap, pe milihan
ulang bisa berjalan dengan jujur,
adil, aman, dan damai.
Tunjuk Penjabat Wali Kota
Juni 2019
Dengan belum adanya Wali Kota baru,
Mu hammad Ramdhan Pomanto alias
Danny Pomanto pun diaktifkan kembali
men jadi Wali Kota. Dirjen Otonomi
Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Sumarsono mengatakan, se telah
menjadi Wali Kota non-aktif, Danny
diaktifkan kembali sebagai kepala daerah.
Dia mengapresiasi langkah Danny
selama pemilihan berlangsung. Menurut
dia, contoh yang baik dalam berpo
litik sudah ditunjukkan kepada po litikus
senior itu. Dia telah menjaga iklim
yang baik. “Dia sangat memahami jalur
hu kum yang ditempuhnya. Itu bentuk
sikap negarawan,” terang Soni, sapaan
Sumarsono.
Seperti diketahui, Danny didis kuali
fikasi oleh KPU, sehingga dia tidak
bisa menjadi maju sebagai calon kepala
daerah. Akhirnya, Pemilihan Wali Kota
Makassar berlangsung dengan calon
tunggal, yaitu Munafri Arifuddin-Andi
Rahmatika Dewi alias Appi-Cicu.
Soni mengatakan, Danny Pomanto
akan menjabat sampai akhir Mei 2019. Kemudian
baru pada 1 Juni 2019 akan ditunjuk
penjabat (Pj). “Penjabat akan memimpin
selama setahun sebelum pemilihan
ulang dilaksanakan,” paparnya.
Menurut dia, penjabat akan berasal
dari eselon II atau jabatan pratama
dari pemerintah provinsi. Cara pe ngisiannya,
pemerintah provinsi mengusul
kan nama-nama ke Kemendagri.
Selanjutnya, menteri dalam negeri
(Mendagri) akan memutuskan salah
satu nama penjabat. Setelah itu, Guber
nur yang melantik penjabat yang
di tunjuk. Dia belum tahu siapa pejabat
yang akan ditunjuk menjadi penjabat.
Kedaulatan Rakyat Harus
Diutamakan
Pengamat Politik dari Universitas
Pelita Harapan (UPH) Jakarta Emrus
Sihombing mengatakan, pemilihan
ulang merupakan sebuah keharusan
sesuai perintah UU dan PKPU.
Pemerintah wajib melaksanakan pe milihan
ulang ketika calon tunggal kalah
dengan kotak kosong.
Tentu, kata dia, pemilihan ulang
butuh biaya cukup besar. Namun, hal
itu tidak bisa dihindari, karena UU
mengatur seperti itu. Rakyat yang
meng hendaki pemilihan ulang, karena
mereka menolak paslon yang berlaga
di pemilihan, sehingga kotak kosong
yang menang. “Kedaulatan rakyat
harus dikedepankan,” terang dia.
Dia meminta agar paslon yang
sebelumnya maju tidak perlu ikut pada
pemilihan ulang. Sebab, masyarakat
Makassar sudah menolak mereka. “Secara
moral rakyat tidak setuju dengan
calon itu. Biar lah tokoh-tokoh baru
yang berlaga,” ungkapnya.
Direktur Eksekutif Emrus Corner itu
mengatakan, masih ada waktu dua tahun
untuk menyiapkan pe mi lihan ulang
di Kota Makassar. Da lam waktu dua
pemerintah bisa melakukan persiapan
dengan baik dan meng an tisipasi berbagai
hal yang tidak di ingin kan. Baik Wali Kota
sekarang maupun penjabat (Pj) yang
nanti ditunjuk harus siap menghadapi
pesta demokrasi untuk kali kedua.
Soal biaya, pemerintah sudah memikirkan
kebutuhan pesta demokrasi yang
cukup besar itu. Tentu, harus dihitung
secara matang biaya kebutuhannya.
Yang penting, jangan sampai ada
yang bermain-main dengan anggaran
tersebut. “Biaya pemilihan jangan
sampai dikorupsi.” urainya.
Pengamanan selama pemilihan plang
juga harus direncanakan dengan baik.
Sebab, ketegangan antar paslon pasti
62
SUARA KPU September-Oktober 2018
September-Oktober 2018 SUARA KPU 63