Lampiran - Direktorat Jenderal KPI

MENTERI KEUANGANREPUBUK INDONESIA-2-Mengingat1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahqnAgrement Establishing the World Trade Organization (persetujuanPembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3564);2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNpmor4661); .3. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004 tentang PengesahanFramework Agreement .on Comprehensive Economic Cooperationbetween the Association ofSoutheast Asian Nations and the Republic ofIndia'(Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sarna EkonorniMenyeluruh antara Negara-negara Anggota PerhimpunanBangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010 tentang PengesahanAgreement on Trade in Goods under the Framework Agreement onComprehensive Economic Cooperation between the Association ofSoutheast Asian Nations and the Republic of India (persetujuanmengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan KerangkaKerja mengenai Kerja Sarna Ekonorni Menyeluruh antaraPerhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 77);5. Keputusan Presiden Nomor 56jP Tahun 2010;MEMUTUSKAN:. MenetapkanPERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPANTARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKAASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA).Pasal1(1) Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari Negaraanggota· ASEAN dan Negara Republiklndia dalam rangkaASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) untuk tahun 2010 sampaidengan tahun 2012, sebagaimana ditetapkan dalam ~amp.iranPeraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagIan tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.