edisi-46/kpi/2007 - Direktorat Jenderal KPI

RETALIASI DALAM KERANGKAPENYELESAIAN SENGKETA WTOOleh: Freddy Josep PelawiI. PENDAHULUANRetaliasi atau tindakan pembalasandi bidang perdagangan antarNegara dalam kerangka WTOdilakukan oleh suatu Negara sebagaiakibat dari tidak tercapainya suatukesepakatan dalam proses penyelesaiansengketa. Pengertian yangterdapat dalam Ketentuan WTO 1retaliasi dilakukan sebagai upayaterakhir ketika dalam suatupenyelesaian sengketa, upayapemenuhan konsesi tidak dapattercapai dalam jangka waktu yangtelah ditentukan. 2 Dalam praktek diWTO, instrument retaliasi sungguhjarang dilakukan oleh Negaraanggota. Hal ini dikarenakan banyakhal yang melatarbelakangi tidakdilakukannya retaliasi di antaraanggota WTO. Salah satu alasanyang mungkin dapat diterima adalahtingginya nuansa politis dalampenerapan retaliasi suatu negaraanggota kepada negara anggotalainnya.Sebelum WTO terbentuk padatahun 1995, di dalam kerangkaGATT telah dikenal pula instrumen1 Retaliation: Action taken by a country whoseexports are adversely affected by the raising of tariffsor other trade restricting measures by another country.The GATT permits an adversely affected contractingparty (CP) to impose limited restraints on importsfrom another CP that has raised its trade barriers (afterconsultations with countries whose trade might beaffected). In theory, the volume of trade affected bysuch retaliatory measures should approximate thevalue of trade affected by the precipitating change inimport protection.retaliasi. Di dalam kerangka GATTretaliasi berarti adalah suatu tindakanyang dilakukan oleh suatu negaradimana ekspor dari negara tersebutterkena imbas kenaikan tarif masukdan hambatan perdagangan lainnyayang dilakukan oleh pemerintahnegara lain. GATT mengijinkannegara yang merasa dirugikan untukmelakukan tindakan pembalasansecara terbatas kepada negara lainyang menjadi penyebab kerugianperdagangan, namun hal inidilakukan setelah konsultasi dengannegara-negara anggota lainnya, ataunegara-negara yang mengalami nasibyang sama akibat tindakan dari suatunegara tersebut. Dalam teorinyavolume perdagangan yang terkenatindakan retaliasi nilainya harusdiperkirakan sama dengan nilaiproteksi impor yang diberlakukanoleh negara yang mana retaliasi inginditerapkan.Menurut Pasal 22 DSUAgreement WTO dikemukakanbahwa ganti kerugian dan penangguhankonsesi atau kewajibanlainnya merupakan tindakan sementarayang diberikan apabilarekomendasi dan keputusan tidakdilaksanakan dalam jangka waktuyang wajar. Bila permintaan gantikerugian ini tidak dapat dilaksanakanoleh pihak yang tergugat maka pihakpenggugat dapat melakukan tindakanretaliasi sebagaimana yang diaturdalam pasal 22 (3) DSU Agreement.Dalam melakukan retaliasi, suatunegara dapat melakukan pemberlakuanbea masuk tambahanberkaitan dengan barang yangmenjadi objek sengketa.2Lihat Artikel 22 ayat 1, DSU Agreement1EDISI-46/KPI/2007

II. PENGALAMAN NEGARA LAINDALAM MELAKUKANRETALIASIKasus Banana IKasus Buah Pisang ini dimulaipersengketaannya pada tahun 1995,pada tahun pertama WTO terbentuk,namun kecaman terhadap kebijakanEuropean Union dalam hal perdaganganpisang telah dimulai jauhsebelum tahun 1995. Uni Eropamemiliki kebijakan impor yangsangat rumit dalam bidang perdaganganpisang dimana Uni Eropamemberikan kekhususan dalamimpor pisang dari negara-negara ekskoloni negara yang tergabung dalamUni Eropa, juga memberikanperlakukan khusus kepada importirpisang dari negara-negara eks kolonitersebut.Pada bulan September 1995,Amerika Serikat, Guatemala,Meksiko dan Honduras mengajukanpermintaan konsultasi kepada BadanPenyelesaian Sengketa WTO (WTODispute Settlement Body/DSB).Ekuador kemudian menggabungkandiri dengan ketiga negara tadi untukmengajukan tuntutan kepada UniEropa. Menanggapi permintaan darinegara-negara anggotanya, WTOkemudian membentuk Panel danmulai bekerja menangani permasalahanperaturan impor pisangUni Eropa ini. Panel yang telahdibentuk tersebut kemudian mengeluarkanlaporan yang isinyasecara umum menyatakan bahwa UniEropa dengan peraturan impornyatelah melanggar beberapa peraturanyang diamanatkan dalam KetentuanWTO.Menanggapi laporan dari Paneltersebut Uni Eropa kemudianmengajukan banding ke AppelateBody atas laporan dan kesimpulanyang dihasilkan oleh Panel. Ditingkat banding di Appelate Body,ternyata Appelate Body mendukungkeputusan yang telah dihasilkan olehPanel, dan memperkuat putusantersebut di dalam Laporan AppelateBody. Appelate Body dalam laporannyamenyatakan bahwa memangbenar EU telah menerapkan kebijakanimpor yang melanggarbeberapa ketentuan dalam WTO.Dengan adanya keputusan tersebutmaka Uni Eropa harus membenahiperaturannya untuk dapat selarasdengan ketentuan dalam WTO.Setelah melalui beberapa tahapperundingan dan sidang Panel sertaAppelate Body yang kemudiandilanjutkan ke tahap arbitrase untukmenentukan jangka waktu yangdiberikan kepada Uni Eropa untukmenyelaraskan peraturan impornyadalam hal buah pisang. KeputusanArbitrase WTO memberikan jangkawaktu 15 bulan atau bagi Uni Eropauntuk memperbaiki ketentuanimpornya atau paling lambat hinggabulan Januari 1999. Uni Eropaberargumentasi bahwa pelaksanaanpengaturan yang akan disesuaikandengan keputusan DSB baru akandilaksanakan setelah 15 bulan.Terhadap argumentasi Uni Eropatersebut DSB menolak penafsiran itudan meminta Uni Eropa untuk segeramelakukan penyesuaian.Dalam kasus lain Uni Eropa jugamemberlakukan kekhususan imporbuah pisang dari negara - negarabekas koloni Uni Eropa di AmerikaLatin. Hal ini menuai protes darinegara-negara lain termasuk2EDISI-46/KPI/2007

Amerika Serikat. Amerika Serikatbersama dengan negara-negarapengekspor buah pisang sepertiGuatemala, Mexico, dan Hondurasmengajukan konsultasi terhadapkebijakan Uni Eropa tersebut keDewan Panel Dispute SettlementBody. Dalam putusannya, DewanPanel memutuskan bahwa yangdilakukan oleh Uni Eropa bertentangandengan prinsip danketentuan WTO, khususnya mengenaiprinsip Most FavouredNation. Uni Eropa mengajukanbanding ke Appelate Body WTO,dan dalam tingkatan banding ini,Appleate Body juga mendukungkeputusan Panel dan menyatakanbahwa Uni Eropa harus mengubahkebijakannya dalam impor buahpisang tersebut di atas.Dalam kasus buah pisang, UniEropa kemudian mengendurkankebijakannya, dan memberikankesempatan bagi negara lain termasukAmerika Serikat untuk bisamengekspor buah pisang ke negara -negara anggota Uni Eropa. namunpermasalahan tidak selesai sampaidisitu. Amerika Serikat besertanegara - negara lain yang menggugatUni Eropa dalam menerapkankebijakannya mengajukan permintaankompensasi kepada UniEropa berkaitan dengan penerapankebijakan Uni Eropa dalam melarangimpor buah pisang dari negaranegarapenfggugat tadi dan hanyamembolehkan impor buah pisangdari negara - negara koloninya diAmerika Latin.Kompensasi yang diminta olehAmerika Serikat beserta dengannegara - negara penggugat lainnyaadalah dalam bentuk imbalan yangjumlahnya sebesar kerugian potensialyang dialami oleh negaranegarapenggugat selama Uni Eropamemberlakukan kebijakannya tersebut.Besaran imbalan yang dimintaoleh Amerika Serikat tersebut diajukansetelah melalui serangkaianproses yang diajukan oleh AmerikaSerikat kepada Dispute SettlementBody. DSB dalam hal ini melaluikeputusan arbitrase menentukanbahwa permintaan Amerika Serikatterhadap Uni Eropa tersebut masukakal dan selanjutnya Amerika Serikatmemberlakukan pengenaan tariftersebut kepada beberapa produkpilihan yang diimpor dari Uni Eropa.Amerika Serikat kemudianmeminta konsesi dagang kepada UniEropa sebesar US$ 520 Juta.Terhadap hal ini Uni Eropa menyatakanuntuk membawa tuntutanAmerika Serikat tersebut ke forumarbitrase. Dalam forum arbitrase,para arbitrator memutuskan untukmengabulkan permintaan konsesiyang diajukan oleh Amerika Serikatnamun dengan jumlah yangdikoreksi yaitu menjadi sebesar US$191,4 juta. Terhadap jumlah tersebutAmerika Serikat pada tanggal 19April 1999 mengenakan tambahantarif sebesar 100% untuk beberapaproduk impor dari Uni Eropa dalamsuatu daftar produk dimana pengenaantambahan tarif tersebutmemiliki total nilai sebesar US$191,4 juta.Daftar produk yang dikenakantarif tambahan oleh Amerika Serikatini adalah suatu bentuk retaliasi yangdijalankan oleh Amerika Serikatmengingat sengketa yang dilakukanantara Uni Eropa dan negara mitradagang lainnya tidak menghasilkankesepakatan bahwa Uni Eropa akan3EDISI-46/KPI/2007

merevisi ketentuan impor dagangnyakhusus untuk produk buah pisang.Pejabat perdagangan AmerikaSerikat dalam memilih daftar produkyang akan dikenakan tambahan tarifretaliasi dengan cara menentukandaftar produk yang berasal dari UniEropa dimana produk-produk tersebutadalah produk yang berkaitandengan masalah perdagangan buahpisang. Pengenaan tarif yang tinggiyang dilakukan oleh Amerika Serikatakan menyebakan gangguan dalamtotal ongkos produksi dan dengandemikian akan menyebabkankerugian di pihak eksportir AmerikaSerikat. Negara Uni Eropa yangpaling terkena dampak daripengenaan tarif retaliasi ini adalahInggris dan Perancis.Carousel RetaliationMekanisme dalam melakukan retaliasioleh Amerika Serikat dimanapejabat perdagangan memilih danmenentukan produk yang akandiretaliasi dari negara pengekspordikenal sebagai carousel retaliation.Dengan carousel retaliation ini, makaAerika Serikat telah memilikiperaturan nasional untuk menjalankanhak untuk melakukan tindakanretaliasi di bidang perdaganganinternasional yang diatur dalam pasal22 DSU Agreement khususnya pasal22 ayat 3.Kasus Hormon BeefAmerika Serikat dalammelakukan retaliasi dengan UniEropa dalam kasus Hormon Beef,dimana kasus ini berkaitan denganAgreement Sanitary dan PhitosanitaryAgreement. Dalam kasustersebut, Amerika Serikat komplainterhadap Uni Eropa yang selamabeberapa tahun melakukan proteksiterhadap produk daging sapi yangberasal dari Amerika Serikat. Produkdaging sapi dari Amerika Serikattidak diperbolehkan masuk ke dalampasaran Uni Eropa berkaitan denganketentuan hukum Uni Eropa dalambidang Sanitary dan Phitosanytary.Berdasar pada ketentuan tersebut,Uni Eropa menilai bahwa produksapi asal Amerika Serikat tidaksesuai dengan kualifikasi ataustandar yang diberlakukan dalamhukum uni eropa khususnyaberkenaan dengan tingkat kesehatanyang diatur dalam agreementsanitary dan phitosanitary. Uni Eropamengemukakan bahwa produk sapiasal amerika serikat yang disuntikdengan hormon pertumbuhanberbahaya bagi kesehatan manusia,dengan alasan tersebut, maka UniEropa menutup impor produk sapiasal Amerika SerikatPada bulan Januari 1996,Amerika Serikat mengajukankonsultasi dengan Uni Eropa terkaitdengan kebijakan penggunaan hormondalam bidang peternakan. UniEropa dalam kebijakannya melarangpenggunaan hormon dalam bidangperternakan menyebabkan dagingsapi yang dijual ke Uni Eropa yangberasal dari ternak yang telahdiberikan hormon dilarang untukmasuk. Terhadap kebijakan iniAmerika Serikat mengajukan keberatandan menggugat Uni Eropa keBadan Penyelesaian Sengketa WTOdengan mengajukan permohonanpembentukan Panel.Dalam kasus ini Kanada jugamenggugat Uni Eropa atas kebijakanyang sama. Dalam laporan Panel,dikemukakan bahwa Uni Eropa telah4EDISI-46/KPI/2007

kasus anti dumping tersebut. Padatanggal 28 Oktober 2005, Tim Panelmemutuskan bahwa penerapan beaanti dumping oleh Korea terhadapproduk certain paper asal Indonesiatidak sesuai dengan ketentuan –ketentuan yang ada dalam ADAgreement WTO 3 . Korea disarankanoleh Panel untuk merevisi aturannyadan melakukan perhitungan kembalibea masuk anti dumping yangdikenakan ke perusahaan kertas asalIndonesia. Hal ini menunjukkankemenangan Indonesia dalam kasusini.Kasus ini belum selesai, danIndonesia tetap terus berusaha diforum WTO untuk memaksa Koreamelaksanakan rekomendasi PanelWTO. Dalam ketentuan DSB Koreadiberikan waktu untuk melaksanakanrekonmendasi panel dan dalam halini Korea telah melewati batas waktuyang ditentukan dalam menjalankanrekomendasi Panel.Pada tanggal 22 Oktober 2007Sidang DSB WTO telah mengesahkanLaporan Panel yang kedua(Pelaksanaan Artikel 21.5 DisputeSettlement Understanding) yangisinya a.l. menegaskan kembalibahwa Korea telah melakukanpenyimpangan terhadap PerjanjianAnti Dumping WTO dalam menetapkanBea Masuk Anti Dumping(BMAD) terhadap produk kertas asalIndonesia. Dalam Sidang tersebut,Indonesia menyatakan bahwa apabilaKorea tidak melaksanakan hasilPanel (menghentikan pengenaanBMADnya), maka Indonesia akanmenggunakan hak untuk melakukantindakan retaliasi terhadap Korea.3Lihat dokumen WT/DS312 dihttp://docsonline.wto.org/Korea tampaknya masih tidakmau melaksanakan hasil Paneltersebut diatas. Hal ini terbuktidengan adanya KTC’s ImplementationPanel Report (draft) yangdisampaikan secara bersamaankepada Sinar Mas Group (SMG) danpemerintah Indonesia (Atase PerdaganganSeoul) dengan surattertanggal 5 Nopember 2007. KTCminta agar pihak SMG menanggapidraft tersebut selambat-lambatnyatanggal 12 Desember 2007.IV. PenutupIndonesia sepanjang 12 tahunkeikutsertaannya dalam WTO belumpernah menggunakan instrumenretaliasi guna membela kepentingannyadalam lingkup perdaganganinternasional.Dalam kasus Indonesia – Korea,juga telah terlihat perkembangankasus yang menunjukkan Koreabelum mau melaksanakan rekomendasiPanel WTO sesuaidengan harapan Indonesia. Hal inimemungkinkan Indonesia untukmelakukan tindakan pembalasan.Namun hal ini perlu pengkajian lebihlanjut dan juga persiapan matangdari pihak Indonesia.Retaliasi dalam praktek pelaksanaannyasangat rumit dan barubeberapa negara maju sepertiAmerika Serikat dan Uni Eropa sajayang sudah berhasil melaksanakannya.Indonesia sebagai negaraberkembang dan ingin memajukanperekonomiannya, khususnya dalamhal ini di bidang perdagangan harusmemiliki sikap tegas dalam pergaulaninternasional. Dimana posisi6EDISI-46/KPI/2007

Indonesia yang telah menunjukkanposisi yang kuat dalam sengketaperdagangan internasional denganKorea dan juga dengan negara lain didunia harus secara obyektifdimanfaatkan. Meskipun unsurpolitis sangat kuat mewarnai tiapkebijakan dari negara berkembang,dalam hal ini termasuk Indonesia,namun di lain sisi keberhasilanIndonesia dalam proses ini akanmemberikan stigma positif terhadapposisi Indonesia dalam duniaperdagangan internasional, khususnyadalam lingkup WTO.Persiapan yang perlu dilakukanoleh Indonesia dalam menghadapikeadaan di masa datang dimanaretaliasi mungkin akan dilakukanadalah persiapan dalam bentukinstrumen perundang-undangankhususnya di bidang bea dan cukaiyang harus jelas dan tegas sertaperaturan pelaksanaan dan mekanismepenanganan permasalahanretaliasi. Dengan instrumen perundang-undanganyang lengkap danpenegakan hukum yang jelas akanmembuat posisi Indonesia menjadisiap dalam menghadapi mekanismepenyelesian sengketa WTO dankhususnya bila hal retaliasimenjadipilihan untuk dilakukan gunamembela kepentingan bangsa didunia perdagangan internasional.7EDISI-46/KPI/2007

APEC - IAP PEER REVIEWI. Latar BelakangOleh : Werdi AriyaniPertemuan pemimpin anggotaAsia Pacific Economic Cooperation(APEC) pada tahun 1995 di Osaka,Jepang telah menghasilkan suatuDeclaration for Action yang salahsatu isinya mengenai Rencana Aksi(Action Plan). Rencana aksi tersebutmerupakan prinsip-prinsip fundamentaluntuk menuntun anggotaekonomi APEC menuju pencapaianliberalisasi dan fasilitasi yaitucomprehensiveness; WTO consistency;comparability; non-discrimination; transparency;stand-still’ simultaneous start;continuous process, anddifferentiated time tables;fleksibility; dan cooperation.Hal tersebut sejalan dengan citacitaAPEC dimana pada pertemuanpemimpin APEC di Blake Island(1993) dengan membentuk visikomunitas APEC dan pada pertemuanBogor (1994) menghasilkanmaksud dan tujuan spesifik yanghendak dicapai APEC yaitu: perdagangandan investasi bebas danterbuka pada tahun 2010 bagiekonomi maju dan tahun 2020 bagiekonomi berkembang; perluasan danpercepatan program fasilitasi perdagangandan investasi; serta intensifpengembangan kerjasama untuk pertumbuhanyang berkelanjutan, pembangunanseimbang dan stabilitasnasional. Untuk mewujudkan visidan cita-cita APEC tersebut makadiadopsi Osaka Action Agenda(OAA) yang merupakan hasil pertemuanAPEC Economic Leaders diOsaka, Jepang, yang telah sepakatmenggunakan strategic roadmapyaitu yang dikenal dengan OsakaAction Agenda (OAA) atau AgendaAksi Osaka.Osaka Action Agenda tersebutsebagai pengejawantahan kemauanpolitik bersama untuk mewujudkankomitmen APEC terhadap tujuantujuanBogor. Osaka Action Agendaini sebagai template atau formatuntuk kerja APEC di masa-masamendatang sejalan dengan tujuandaripada APEC itu sendiri yangmencakup tiga pilar yaitu liberalisasiinvestasi dan perdagangan; fasilitasi;dan kerjasama teknik dan ekonomi.Untuk mencapai pembangunan ekonomiyang berkelanjutan di kawasanAPEC tersebut tergantung pada aksiaksiyang dilakukan oleh masingmasinganggota. Untuk itu mengingatkarakter APEC yang sangatbermacam - macam dan luasnyacakupan kegiatan APEC, dan untukmencapai tujuan jangka panjanginvestasi dan perdagangan bebas danterbuka melalui berbagai cara, makaAPEC sepakat untuk : mendorongliberalisasi di kawasan; melakukanrencana-rencana kolektif untukmempercepat fasilitasi dan liberalisasi;dan menstimulasi serta berkontribusipada liberalisasi global.untuk itu anggota APEC sepakatmelakukan rencana-rencana aksi(Action Plans) yang dimulai padaJanuari 1997 dan rencana aksitersebut direview setiap tahun yangdisebut dengan Peer Review.II. Individual Action PlanRencana Aksi IndividuAtauDalam memenuhi tujuantujuanBogor atau yang biasa disebutdengan Bogor Goals untuk mencapaiinvestasi dan perdagangan yang8EDISI-46/KPI/2007

ebas dan terbuka di kawasan Asia-Pasifik, anggota ekonomi APECdapat melaporkan kemajuan dalammencapai tujuan perdagangan daninvestasi yang bebas dan terbukamelalui Individual Action Plans(IAPs) atau rencana aksi individu.Individual Action Plan adalahsuatu laporan tahunan yang memuatlangkah-langkah unilateral menujutercapainya Bogor Goals yaitu perdaganganyang bebas dan terbukapada tahun 2010 untuk ekonomimaju dan 2020 untuk ekonomi berkembang.Aksi-aksi yang dilakukanekonomi adalah untuk liberalisasidan fasilitasi perdagangan daninvestasi di kawasan untuk 15 bidangaksi kebijakan sesuai dengan OsakaAction Agenda. Kelima belas bidangaksi kebijakan tersebut meliputisektor: tariff, non-tariff measures,services, investment, standards andconformance, customs procedures,intellectual property, competitionpolicy, government procurement,deregulation/regulatory review,WTO obligations (termasuk rules oforigin), dispute mediation, mobilityof business people dan informationgathering analysis.III. Tujuan Individual Action Plan(IAP)Tujuan dari penyusunan IAPadalah untuk :1. Meningkatkan transparansi ekonomiAPEC untuk investasi danperdagangan, tersedianya informasiuntuk kalangan bisnis danfasilitasi investasi dan perdaganganintra-APEC;2. Berkaitan dengan laporan tahunandan proses peer review, IAPmendorong ekonomi APECuntuk memfokuskan pada isu-isukebijakan yang perlu disampaikanuntuk mencapai BogorGoals;3. IAP menggambarkan usahainvestasi dan perdagangan APECuntuk mendorong liberalisasiekonomi non-APEC khususnyadalam proses WTO.4. IAP juga memberi kesempatankepada ekonomi APEC untukmempelajari pengalaman fasilitasidan liberalisasi lainnya untukmembantu proses pembuatan kebijakan.Dalam proses penyusunan IAPinformasi yang disampaikan dantujuan yang hendak dicapai harusjelas, spesifik dan komprehensifselama periode laporan aksinya danaksi-aksi yang akan dilakukan dimasa-masa mendatang. Untuk mencapaistandar-standar yang diinginkantersebut dapat mengikuti petunjuk-petunjukberikut :1. Positive language and tone,memfokuskan pada “perkembangan”dan “permintaan” daripada “komitmen” dan “hambatan”;2. Transparency, termasuk informasiyang relevan untukkalangan bisnis seperti aturanoperasional;3. Specificity, laporan yang spesifikdan aksi-aksinya nyata.4. Comprehensiveness, laporan memuatsemua bidang baik yangsudah berlaku maupun sifatnyaemergency. Aksi-aksi yang diambildalam fora bilateral,regional dan multilateral harusdilaporkan.5. Conciseness, menyediakan gambarandetil mengenai aksi yangdiambil.9EDISI-46/KPI/2007

6. Consistency, kategori laporanyang digunakan dalam laporantahunan dan dasar informasiharus sama.7. Standardised approach, kategoriini bukan merupakan benchmarksdan hal tersebut tidakmenggambarkan bahwa setiapekonomi akan diposisikan untukmelaporkan seluruh kategorisetiap tahun.IV. Chapter IAPChapter IAP dipersiapkandengan menggunakan standardlaporan yang telah disetujui bersamayaitu dikembangkan dalam kaitandengan sub-fora Committee onTrade and Investment (CTI) danhanya dapat divariasikan olehpejabat Senior APEC berdasarkanrekomen-dasi CTI. Topik-topik yangtercakup dalam chapter tersebutmerefleksi-kan bidang-bidang aksiyang di-identifikasikan dalam OsakaAction Agenda tahun 1995. Pejabatsenior APEC menyetujui aksi-aksiyang ter-cakup dalam IAP. Setiapchapter setidaknya memuat tigabagian yaitu:1. Overview atau Summary Statement,2. Laporan Tahunan, dan3. Kemajuan yang dicapai sejaktahun 1996V. Jadwal laporan IAPIAP memuat aksi-aksi yangdiambil selama periode laporantahunan dan perlu dilengkapi denganpresentasi pada pertemuan tingkatmenteri APEC dan pertemuan parapemimpin APEC pada bagian akhirsetiap pertemuan tahunan APEC(biasanya setelah pertemuan SOMketiga setiap tahunnya).IAP yang lengkap disampaikanpada Sekretariat APEC untukdipublikasi-kan dalam e-IAPHomepage tidak lebih dari satu bulansebelum per-temuan tingkat menteriAPEC.VI. IAP Peer ReviewSesuai dengan konsensus bersamaanggota APEC, Peer ReviewIAP dimaksudkan untuk mewujudkanprinsip transparansi danmengupayakan agar setiap kebijakanperekonomian/perdagangan dilakukansejalan dengan ketentuanketentuanperdagangan multilateral(WTO) dan tujuan APEC itu sendiriyaitu liberalisasi perdagangan daninvestasi, fasilitasi perdagangan dankerjasama ekonomi dan teknik.Proses IAP Peer Review hampirsama dengan pelaksanaan TPRMWTO. Peer Review ini juga dapatdimanfaatkan oleh ekonomi yangakan di-review untuk mempromosikankebijakan perdagangandan ekonomi yang sedang dan telahdilakukan dalam mencapai liberalisasiperdagangan dan investasi.VII.Tujuan IAP Peer ReviewTujuan dari IAP Peer Reviewadalah untuk menilai kemajuan yangdicapai dari suatu ekonomi dalamupayanya mencapai tujuan Bogor.Diantaranya adalah pelaksanaankomitmen ekonomi di WTO sejakekonomi anggota APEC menjadianggota WTO dinilai merupakansalah satu dorongan utama bagikemajuan suatu ekonomi dalamupaya mencapai tujuan Bogor dibidang liberalisasi perdagangan daninvestasi.Liberalisasi perdagangan daninvestasi di sejumlah sektor, seperti10EDISI-46/KPI/2007

penurunan hambatan (barriers)untuk perdagangan dan jasa, perbaikandalam struktur tariff, penghapusankuota impor dan penerbitanperaturan yang disesuaikan denganperaturan WTO mengenai penegakanstandar perdagangan. Sementara itu,beberapa upaya dinilai masih perludilakukankhususnya yang berkaitan denganliberalisasi perdagangan dibidang jasa, perbaikan iklim Investasiyang lebih transparan, stabil danpredictable serta pemberantasan pelanggaranintellectual propertyrights (IPR).Kemajuan ekonomi yang impresifdalam rangka mencapai tujuanBogor, khususnya di bidang deregulasidan regulasi review,perbaikan iklim investasi, kebijakanmengenai persaingan usaha,standards dan conformance danprosedur kepabeanan.Pada kesempatan IAP PeerReview, beberapa isu penting yangdiangkat oleh sejumlah ekonomianggota APEC diantaranya kebijakanmengenai liberalisasi perdagangandi bidang jasa yang dinilaimasih kurang seimbang, kebijakanMFN di bidang tariff maupun kuotatariff serta sektor pertanian yangdinilai masih mendapatkan perlindungantinggi.Mengangkat kebijakan di bidangtariff dan non-tarif measures yangdinilai mendekati capian untukmencapai tujuan Bogor, perlindungandan liberalisasi bidanginvestasi, prosedur pengkajianstandart and conformance asing,prosedur kepabeanan dan fasilitasiperdagangan yang dinilai sangatmaju, bidang kompetisi danpersaingan usaha serta perlindunganhak kekayaan intelektual (HAKI).VIII.Jadwal IAP Peer ReviewEkonomi APEC diminta untukmenyampaikan full IAPs selama tigatahun periode review denganmenyampaikan update-nya setiaptahunnya. IAPs update merupakanlaporan yang memuat informasiberguna bagi kalangan bisnis danstakeholder lainnya dengankemajuan yang dicapai untukbidang-bidang isu IAPs.Periode IAP Peer Reviewbiasanya dimulai pada pertemuanSOM-1 dan sekitar tujuh (7)ekonomi akan direview setiaptahunnya.Berikut adalah salah satu contohjadwal ekonomi yang akan direviewtiap tahun periode pertemuan APEC:Tahun SOM I SOM Ⅲ2007 Australia; Hong Kong, China; Japan;Chinese TaipeiChina; Korea; New Zealand2008 Canada; United Status Chile; Mexico; Peru; Singapore2009 Brunei Darussalam; Indonesia;Malaysia; ThailandPhilippines; Papua New Guinea; Russia; VietNam11EDISI-46/KPI/2007

Seluruh sesi IAP Peer Reviewdiadakan pada saat pertemuan SOMI dan SOM III dengan jadwalsebagai berikut :• Ekonomi yang direview padaSOM I: IAPs dan tim reviewdisampaikan pada saat pertemuanMenteri Perdagangan APEC.• Ekonomi yang direview padaSOM III: IAPs dan tim reviewdisampaikan pada pertemuantingkat Menteri APEC.IX. Cakupan yang direviewCakupan yang akan direviewterbatas hanya pada chapter-chapterIAP. Namun demikian dapat diperluaspada isu-isu yang bergunauntuk menunjukan kemajuan yangdicapai dalam Bogor Goals, sesuaidengan kesepakatan ekonomi yangdireview dengan tim review.X. Anggota Tim ReviewSetiap Tim Review beranggotakandua Ekspert, satu Moderator danStaf Profesional Sekretariat APEC.Biasanya, Tim Review terdiri dariberbagai anggota ekonomi APEC,dimungkinkan juga dari ekonomiyang akan direview.XI. PenutupDalam penyusunan IAP, bagiIndonesia merupakan kesempatanyang baik untuk mempromosikandan memberikan gambaran kepadadunia khususnya di kawasan AsiaPasifik mengenai kebijakan danaturan-aturan yang sedang, akan dantelah dilakukan oleh Indonesia untukmencapai Bogor Goals yaitu liberalisasiperdagangan dan investasi yangbebas dan terbuka.Sampai dengan saat ini Indonesiasudah direview sebanyak dua kaliyaitu pada tahun 2000 di BruneiDarussalam dan 2005 di Korea.Untuk selanjutnya, Indonesia akanmendapat giliran di-review padatahun 2009 di Singapura.Menghadapi IAP Peer ReviewIndonesia, diperlukan koordinasiantar instansi terkait guna mempersiapkanIAP Indonesia yang telahsesuai dengan kebijakan dan aturanperdagangan dan ekonomi yang diberlakukanuntuk kepentingan pemerintahsendiri, kalangan pebisnisdan stakeholder lainnya. Sehinggapada saat direview, Indonesia sudahsiap dengan pertanyaan, komentar/tanggapandari anggota ekonomiAPEC lainnya dan dapat menanggapidan menjawab pertanyaan-pertanyaansecara komprehensif dantransparan.sumber : laporan hasil pertemuan APEC dan dariberbagai sumber www.apec.org.12 EDISI-46/KPI/2007

ASPEK HUKUM HAKI (HAK ATASKEKAYAAN INTELEKTUAL)DALAM KERANGKA TRIPS(TRADE RELATED ASPECT OFINTELLECTUAL PROPERTYRIGHTS) DAN IMPLEMENTASIPENGGUNAAN INTERNET DIINDONESIABagian ke 2oleh:Siti Tri Joelyartini3) Jangka Waktu PerlindunganMerekMerek terdaftar mendapat perlindunganhukum untuk jangkawaktu 10 tahun dan berlaku surutsejak tanggal penerimaan permintaanpendaftaran merek yang bersangkutan(Pasal7). Jangka waktu perlindunganmerek dapat diperpanjangsetiap kali untuk jangka waktu yangsama, atas permintaan pemilik merek.Permintaan tersebut ditujukan keKantor Merek dan diajukan secaratertulis oleh pemilik atau kuasanyadalam jangka waktu sekurangkurangnya6 bulan dan tidak lebihdari 12 bulan sebelum berakhirnyajangka waktu perlindungan bagimerek yang terdaftar tersebut (Pasal36).a. Permasalahan ImplementasiHAKI di IndonesiaHAKI menjadi sangat pentinguntuk menggairahkan laju perekonomiandunia yang pada akhirnyamembawa kesejahteraan umat manusia.Namun dalam implemetasinyamenghadapi berbagai permasalahanbaik dalam hal Hak Cipta, Hak Patendan Hak Merek. Beberapa permasalahanHAKI antara lain berkaitandengan penggunaan internet.Internet secara de facto sudahmenjadi landasan untuk melakukanbisnis. Ada dua makna atau arti dari“Internet”, yaitu teknologinya danjaringannya. Teknologi Internetadalah teknologi komunikasi yangberbasis kepada protokol TCP/IP.Saat ini juga teknologi Internetmencakup penggunaan web browsersebagai user interface. Sementara itupengertian Internet sebagai jaringanadalah Internet sebagai salah satujaringan komputer yang terbesar didunia. (Ada jaringan komputer lainyang bukan Internet, seperti misalnyajaringan privat dari beberapaperusahaan yang besar.) JaringanInternet sendiri pada mulanya hanyadapat digunakan untuk keperluanakademis (penelitian dan pendidikan).Namun sejak tahun 1995Internet sudah boleh dipergunakanuntuk keperluan bisnis. Sejak saatitulah Internet mulai menjadi mediakomunikasi data yang populer.Beberapa hal yang menyebabkanjaringan dan teknologi Internetpopuler sebagai media komunikasidata adalah: cakupannya yang luas(seluruh dunia), implementasinya relatiflebih murah dibandingkandengan menggunakan jaringan ataufasilitas lainnya, misalnya menggunakanValue Added Network(VAN) sendiri. Untuk menjadi bagiandari Internet kita cukup denganhanya menghubungkan sistem kekoneksi Internet terdekat,misalnyamelalui Internet ServiceProvider (ISP). 44Rahardjo, Budi – Aspek Teknologi danKeamanan Internet Banking – version1.1, 2001.13 EDISI-46/KPI/2007

Permasalahan internet dalam eradigital diantaranya berkaitan denganmasalah domain name, masalahtanggung jawab ISP (InternetService Provider). Selain itu,beberapa hal teknis dalampembuatan situs yang berpotensiuntuk melanggar hak cipta, yaknideep linking, framing, dan inlining.ISP berisiko digugat. 5 ISP biasanyamenyediakan layanan webhosting. Karena itu, ISP memilikiresiko untuk digugat oleh pemilikhak cipta yang merasa dilanggarhaknya. Pasalnya, ada customer yangmem-posting material yang melanggarhak cipta dalam situs yangdi-hosting di server milik ISP.Sebagai ilustrasi, ada pihak yangmem-posting sebuah buku digital(digital book) dalam format PDF,yang jika dibeli dalam versi cetaknyamungkin saja seharga US$200. Jikakemudian buku ini didownload olehdua puluh ribu pengunjung situstersebut, jelas bahwa betapa besarkerugian pencipta atau pengarangbuku. Pengarang mungkin saja menuntutISP karena buku karangannyatelah diubah ke format digital. Namun,ISP mungkin saja telah memilikiperjanjian dengan customernyayang melarang pihak customeruntuk memposting material yangmelanggar hak cipta. Dan ISP tidakbertanggung jawab atas pelanggaranyang terjadi. Disclaimer semacam inimungkin tidak cukup karena pihakpengarang tetap dapat menuntutpihak ISP. Misalnya dengan dalih,ISP telah memberikan suatu kontribusitertentu bagi pelanggaran hakcipta atas karyanya.Alasan pertama, karena pengarangkesulitan untuk menemukanorang yang memposting karya ciptanyatersebut. Apalagi sifat server ISPyang dapat diakses dari berbagaibelahan dunia serta sifat anonimitasdari internet sendiri. Belum lagi,kewajiban bagi ISP untuk merahasiakannama customernya. Alasan keduabagi pengarang untuk menuntutadalah masalah ekonomis semata.Pihak yang memposting tersebutbelum tentu memiliki kemampuankeuangan yang cukup untuk membayarganti rugi yang dimintakan.Sedangkan ISP sebagai entitas bisnis,dianggap dapat memberikanganti rugi yang dimintakan.Melanggar Hak Cipta. Dalamhal ini ISP dianggap melanggar hakcipta, padahal tentunya tidak adakesengajaan dari pihak ISP untukmelakukan pelanggaran hak cipta.Namun jika memang ada semacampenolakan (disclaimer) dengan costumernya,jelas pihak ISP telahmemperkirakan kemungkinan adanyacontent situs yang di-hosting diserver-nya yang melanggar hakcipta. Screening atas isi kandungan(content) secara teknis memangdapat dilakukan. Namun seiringdengan perkembangan bisnis yangsemakin besar, tentunya biaya dansumber daya yang dibutuhkan akansemakin besar. Selain itu, jugawaktu yang cukup lama dan secarabisnis justru akan memberatkan.5Ifransah, Mukhlis. "Perlindungan Hukum HKIdi Era Digital". ICT Watch dan peneliti hukum.,12 Juni 2001. Hal 1.14 EDISI-46/KPI/2007

Dalam Pasal 7 TRIPS, perlindungandan penegakan hukumHAKI ditujukan untuk memacupenemuan baru di bidang teknologidan untuk memperlancar alih sertapenyebaran teknologi, dengan tetapmemperhatikan kepentingan produsendan pengguna pengetahuantentang teknologi dan dilakukandengan cara yang menunjang kesejahteraansosial dan ekonomi, dankeseimbangan antara hak dan kewajiban.Dalam kasus ISP (InternetService Provider) yang memberikanlayanan web hosting, disatu sisidengan kemudahan yang disediakandalam mengakses segala macaminformasi melalui jaringan internetakan banyak memberikan informasikepada konsumen sehingga dapatmemacu kreasi mereka dalammenciptakan penemuan baru yangpada akhirnya dapat diproduksi dandipasarkan. Namun disisi lain dengankemudahan mengakses pulamemungkinkan pihak produsen dalamhal ini pencipta buku dirugikankarena adanya hasil penemuan baruseperti scanning buku dalam PDFkemudian diposting dapat diperbanyakorang lain dengan hanyamencetak sendiri. Hal ini memunculkandilema bagaimana dapatmemberikan perlindungan Hak Ciptakepada produsen dan hak penggunadalam rangka merangsang penciptaanpengetahuan tentang teknologisebagai akibat canggihnyahasil penemuan baru. Untuk itu perludibuat peraturan secara mendetailsehingga UU HAKI dapat mengakomodasidua kepentingan tersebutsecara seimbang, dan tentu hal initidak mudah.Sementara dalam Pasal 10 TRIPSmengenai Hak Cipta dan Hak-hakterkait lainnya berkaitan denganProgram Komputer dan KompilasiData, sangat jelas memberikan perlindunganbagi kompilasi data ataumateri lain, baik yang dapat dibacadengan mesin atau dalam bentuklain. Artinya dalam kasus ISP benaradanya dugaan dalam pelanggaranhak cipta yaitu dengan tidak memberikanperlindungan terhadap produkyang seharusnya dilindungi ataskarya intelektualnya.Kerjasama dengan pemilik karyacipta yang sangat umum dibajakmungkin salah satu alternatif yangbagus. Contohnya saja Microsoft,yang memiliki sistem tersendiriuntuk melakukan scanning atas material/contentdi internet yang melanggarhak cipta atas software buatannya.Jika ditemukan pelanggaranhak cipta, biasanya Microsoft akanmeminta pihak di mana softwarebajakan di-posting untuk melakukantindakan pemutusan atas servicetersebut dan menghapus materialtersebut dari server. Tiap harinya,konon Microsoft menemukan ribuansitus yang memuat software bajakanmilik perusahaannya.Contoh lainnya adalah lagu-laguatau musik dengan format MP3 yangdengan mudah dapat diakses secaragratis di internet dimana dapatditemukan beberapa broken link saatmen-download lagu tersebut. Hal inimenandakan pihak web hosting telahmenghapus lagu tersebut setelahadanya screening ataupun complaindari pemilik hak cipta atas lagu. Jikaberhasil men-download, biasanyaextension dari file MP3 harus diubahkembali ke MP3. Pengubahanextension file ini biasanya untukmengecoh screening yang dilakukanoleh ISP ataupun jasa web hosting15 EDISI-46/KPI/2007

atas content situs-situs di servermilik mereka.Mungkin pengaturan dalamDigital Millenium Copyright Act(DMCA) milik Amerika Serikatdapat dijadikan pelajaran yang baik.DMCA memberikan pembatasanmasalah tanggung jawab ISP, danpenentuan kapan ISP bertanggungjawab atas materil yang di-hosting diserver-nya atau sebaliknya, bilamanaia tidak bertanggung jawab.Aspek hukum linking. Permasalahanhukum timbul karenacontent halaman web merupakansuatu karya cipta manusia yangmengandung beberapa komponenciptaan, baik itu program komputer,lagu, seni rupa dalam segala bentuknya,fotografi dan sebagainya.Berbagai ciptaan ini menurut ketentuanpasal 11 (1) UU No 12Tahun 1997 tentang Hak Ciptamerupakan ciptaan yang dilindungi.Sebagai suatu ciptaan yang dilindungi,pengumuman ataupun perbanyakanciptaan tersebut tentunyaharuslah seizin pencipta atau pemeganghak ciptanya.Pembuatan linking saja tidaklahmelanggar hak cipta. Namun jikakemudian halaman web yang ditujuoleh link tersebut berisi content yangmelanggar hak cipta, tentunya linkingsemacam ini memberikan kontribusitersendiri bagi pelanggaranhak cipta. Contoh yang menarikadalah berbagai situs penyedia filefilelagu dengan format MP3 yanghalaman web-nya yang memberikanlink-link ke situs penyedia file lagulaguataupun musik dalam formatMP3. Situs-situs ini seharusnya patutdiduga melanggar hak cipta.Permasalahan lainnya denganlinking adalah kemungkinan pelanggaranmerek dagang menimbulkansuatu dilusi. Akibatnya, nilai suatumerek dagang, khususnya famousand wellknown marks, akan menurun.Teknologi web telah memungkinkanseorang webmaster denganmudah menampilkan suatumerek dagang di halaman web-nyabaik berupa plain text, gambar,maupun karakter, serta kombinasiwarna yang merupakan simbolmerek dagang suatu produk ataupunjasa yang ada.Pelanggaran merek dagang dandilusinya terjadi karena besar kemungkinanpencantuman merek dagangini akan menimbulkan persepsibahwa suatu situs memiliki hubunganatau afiliasi dengan pemilikmerek dagang yang ditampilkan.Padahal sesuai ketentuan pasal 3 UUNo 19 Tahun 1992, negara memberikanhak kepada pemilik merekuntuk menggunakan sendiri merektersebut atau memberikan izin kepadapihak lain untuk menggunakannya.Selain persepsi yang timbultersebut karena adanya penggunaanmeta tagging dalam pembuatan situs,ada pula kemungkinan penjelajahinternet tertipu karena dibawa kehalaman web yang justru tidakmemiliki keterkaitan sama sekalidengan merek dagang yang digunakandalam meta tagging.Deep linking dan inlining. Perkembanganlinking lebih lanjutberupa deep linking. Pengguna internetdapat mengunjungi suatuhalaman dalam suatu situs tanpa melewatihalaman depan (homepage).Hal ini telah menimbulkan berbagai16 EDISI-46/KPI/2007

permasalahan tersendiri bagi kalangane-business. Pasalnya, homepageby-passing seperti ini telahmengakibatkan hit rate situs menurunkarena memang sering perhitungannyadidasarkan atas jumlahpengunjung yang membuka halamandepan situs.Penurunan hit rate pada suatusitus sama dengan penurunan nilaisitus. Hal ini akan mengakibatkanpihak sponsor tidak tertarik untukmemasang banner produknya di atauhomepage yang sering di-bypass.Selain itu, sama dengan penggunaanmerek sebagai link, ada kemungkinanpengunjung situs menganggapsitus yang memberikan link tersebutmemiliki hubungan tertentu dengansitus yang dituju.Bentuk linking non konvensionallainnya adalah inlining. Bentuk inimemungkinkan webmasters secaraotomatis menampilkan suatu graphicfile, baik berupa foto, kartun ataupungambar lain dalam bentuk digitaldalam webpage-nya yang berasaldari situs lain tanpa perlu memuatnyadalam situs yang dibuatnya.Permasalahan pada inlining iniadalah gambar (graphic file) yangberasal dari situs lain tersebut dapatdi-customized sedemikian rupa,sehingga tampilan yang diperolehbisa saja berbeda dengan tampilangambar pada situs asalnya.Bila hal ini terjadi, maka jelasada suatu modifikasi pada suatukarya cipta, yang tentunya melanggarhak si pencipta, baik itu hakatas pencipta atas karya turunan darikarya aslinya maupun hak moralnyaatas karya cipta tersebut.Aspek hukum framing. Teknikpembuatan situs lainnya adalahframing, di mana dengan penggunaansuatu frame, memungkinkanwebmaster dapat menampilkan isisuatu situs lainnya tanpa meninggalkansitus yang memberikanframe tersebut. Jadi seperti halnyaframe pada foto-foto kita, frametersebut akan selalu kita lihat saatmemandang foto yang ada di dalamnya.Contoh lainnya mungkinmirip dengan fasilitas "picture inpicture" pada beberapa merektelevisi yang dapat menampilkanchannel lainnya (dalam bentukgambar yang lebih kecil) tanpameninggalkan saluran TV yangsedang kita tonton. Contoh nyatasitus yang sering menggunakanframe adalah web penyedia MP3.Pengunjung dapat melihat isi situspenyedia file MP3, sementara itubagian dari situs tersebut tetap ada.Mendompleng nama. Dalam beberapakasus yang timbul berkaitandengan framing ini, gugatan didasarkanpada beberapa hal. Pertama,framing dapat mengakibatkanperubahan penampilan suatu situsdaripada yang seharusnya terlihatjika pengunjung langsung mengetikkanURL yang dituju. Denganadanya framing memang harusdiakui, alokasi tampilan di monitorkomputer atas suatu situs berkurangkarena adanya frame tersebut. Halkedua yang menjadi dasar gugatanyakni pelanggaran merek dagangdengan menampilkan suatu merektanpa adanya hak untuk itu.Dasar gugatan selanjutnya adalahsitus yang memberikan framedianggap telah mendompleng namadan keberhasilan situs lain sertamengambil manfaat ekonomi, berupahit rate, dari situs yang di-frame.Dasar keempat dari gugatan adalah17 EDISI-46/KPI/2007

erkurangnya nilai ekonomis situsyang di-frame karena framingmengakibatkan banner ataupun iklansponsor yang seharusnya tampak jikasitus dilihat secara langsung, justrutertimpa/tertutup oleh situs yangmemberi frame.Dasar gugatan selanjutnya adalahseringkali framing menyebabkanpengunjung situs tidak tahu namasitus yang sedang ditampilkan isinyatersebut. Akibatnya, pengunjungtidak dapat mem-bookmark-nya ataubahkan mengira situs yang di-framejustru merupakan bagian dari situsyang memberi frame.Selain itu, dari sisi hak ciptasendiri, perlu dikaji ulang apakahmaksud dari pengumuman dan perbanyakansesuai dengan ketentuanpasal 1 UU No 12 Tahun 1997tentang Hak Cipta serta keterkaitannyadengan pemberian izin untukkedua hal tersebut dalam konteksmedia internet. Kajian ulang atasbeberapa pengertian dalam hak ciptaharus dilakukan dengan memperhatikanbeberapa proses danteknik di mana web itu sendiriberjalan. Misalnya apakah framingdapat dianggap merupakan kegiatanmemperbanyak atau menambahjumlah suatu ciptaan.Permasalahan lainnya, apakahsuatu media yang melakukan fiksasiatas karya cipta itu mempengaruhipengertian perbanyakan. Hal inipatut dipertanyakan karena, saatmelakukan surfing di internet, halamanweb yang ditampilkan sebenarnyatelah di-copy ke dalammemori komputer. Posting suatuweb page dapat dianggap suatutindakan yang sesuai dengan pengertianpengumuman atas hak ciptasebagaimana diatur dalam pasal 1angka 4 UU No 12 Tahun 1997.Pasal ini menyatakan bahwapengumuman meliputi pembacaan,penyuaraan, penyiaran atau penyebaransuatu ciptaan, dengan menggunakanalat apapun dan dengan carasedemikian rupa sehingga suatuciptaan dapat dibaca, didengar ataudilihat oleh orang lain. Dengan katalain, pengumuman akan menyebabkansuatu ciptaan dapat diterima olehindera manusia. Dalam konteks web,hal itu dapat berupa gambar, teks dansuara.Lalu apakah proses framingsendiri merupakan suatu bentukperbanyakan? Dalam prosesnya,situs yang menggunakan framingtidaklah melakukan perbanyakansuatu ciptaan, dalam hal ini isi webpage yang di-frame. Hal ini dikarenakan,saat pengunjung situsmengklik link situs target, server dimana situs target di-hosting akanmengcopy web page yang diminta.Setelah itu, mengirimkannya keterminal/komputer pengunjung yangkemudian menampilkan web pageyang dikirim tersebut. Berarti,perbanyakan justru terjadi antaraserver situs yang di-link dengankomputer pengunjung situs.Ada pendapat yang mengemukakan,karena situs yang mem-frametidak melakukan proses transfer ini,maka situs ini tidaklah melakukanperbanyakan. Akibatnya, tidak adapelanggaran hak cipta yang terjadisecara langsung. Pendapat inidiperkuat oleh argumen lainnya yangmengemukakan bahwa saat seseorangmembuat suatu halamandan mem-posting-nya di internet, sipemilik halaman web tersebut secara18 EDISI-46/KPI/2007

tidak langsung telah memberikanizin perbanyakan hak ciptanya itu.Tujuannya, untuk keperluan menampilkannyadi dalam internetbrowser seperti Netscape ataupunInternet Explorer.a. Penegakan Hukum (LawEnforcement).Salah satu pokok persoalan, danyang menjadi sorotan berbagai pihakdalam masalah HAKI adalah lemahnyapenegakan hukum. Persoalan inisangat penting sebab perlindunganhukum yang diberikan kepadapemegang karya intelektual, tidakada artinya tanpa penegakan hukum.Beberapa pengaturan dalamberbagai undang-undang baru (UUDesain Industri, UU Paten dan UUMerek, yang selanjutnya disebut“UU Baru”) baik yang langsungmaupun tidak langsung, berkaitandengan upaya penegakan hukum.Dalam UU Baru dimasukkanketentuan tentang penetapan sementaraoleh pengadilan, yangsebenarnya sudah ada dalam persetujuanTRIPS. Selain itu tindakpidana diklasifikasikan sebagai delikaduan, bukan delik biasa, sementarafokus pemidanaan lebih ditekankanpada pidana denda. Ditetapkan pulapenggunaan badan peradilan khususuntuk penyelesaian sengketa perdataserta kemungkinan besar pihak untukdapat menggunakan lembaga penyelesaiandi luar pengadilan formal.Mengenai penetapan sementaraoleh pengadilan, dalam UU Barusetiap pihak yang menduga adanyapelanggaran terhadap HAKI, dapatmeminta kepada hakim untukmelarang peredaran dan penjualanproduk termaksud. Tentu saja sipelapor harus mempunyai alasanyang cukup kuat mengenai dugaanpelanggaran tersebut, sebab kalautidak dia akan dapat digugat balik.Yang penting adalah bahwa ketentuanini merupakan tambahanbagi perlindungan hak bagi pemegangHKI. Bahkan dari suduthukum Indonesia ketentuan inimerupakan terobosan karena halsemacam ini sebelumnya tidakdikenal. 6Sanksi pidana: pendekatanekonomi. Sebelum adanya UU Baru,semua pelanggaran tindak pidanaHKI (hak cipta, paten dan merek),untuk yang paling berat, dalamsemua undang-undang di bidangHKI tersebut diancam maksimal 7tahun pidana badan dan/atau dendaRp. 100.000.000. Ancaman pidanabadan tersebut dinilai terlalu tinggi,dan dalam praktik hakim palingsering menjatuhkan hukuman percobaan,kecuali satu keputusan diPengadilan Negeri Jakarta Pusattahun lalu yang menghukum 4 tahunpenjara. Ditambah dengan kajianpada undang-undang yang berlaku dinegara lain (bahkan ada yang tanpapidana badan), Pemerintah berpendapatbahwa ancaman pidanabadan yang terlalu lama tidak punyadampak apa-apa bagi rehabilitasikerugian korban. Mengingat HAKImenopang dunia usaha, ancamanhukuman yang terlalu lama bagi6Purba, A. Zen Umar. Peta Mutakhir HakKekayaan Intelektual Indonesia. DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual.Departemen Kehakiman Dan Hak AsasiManusia RI. Jakarta. Disampaikan padaacara Orientasi Kepailitan bagi para HakimAgung, diselenggarakan oleh PusdiklatMahkamah Agung RI anggal 29 Januari2002.19 EDISI-46/KPI/2007

pihak yang bersangkutan menjadialasan untuk tidak dapat melakukankegiatan usahanya sehingga terhadangpula kewajiban membayardenda. Sebagai gantinya menurutPemerintah akan lebih baik jikapelaku delik tersebut dikenakanpidana denda yang jauh lebih berat.Itulah sebabnya pidana denda (danpidana badan) untuk masing-masingbidang dalam UU Baru adalahsebagai berikut: pelanggaran Patendidenda sebesar Rp. 500 juta (dan/atau 4 tahun), pelanggaran Mereksebesar Rp. 1 milyar (dan/atau 5tahun), dan pelanggaran DesainIndustri sebesar Rp. 300 juta(dan/atau 4 tahun).f. K e s i m p u l a n• Aspek hukum HAKI di Indonesiasebagai konsekuensi dari persetujuanTRIPS telah dilakukanpenyempurnaan yang mencakupHak Cipta yang diatur dalam UUNo. 12 Tahun 1997), Hak Patendiatur dalam UU No. 13 Tahun1997) dan Hak Merek diaturdalam UU UU No. 14 Tahun1997).• Untuk mengakomodasi kepentinganIndonesia sesuaidengan tujuan pembentukanWTO khususnya dalam memperluasproduksi dan perdaganganada peluang untuk melakukanamandemen terhadap persetujuanTRIPS yang dapat dilakukanhingga akhir Juli 2007.• Internet sebagai bagian dari eradigital telah memberikan tantanganbagi HAKI karena karyacipta manusia dapat dialihrupakandalam bentuk digitalyang kemudian perbanyakannyasangat mudah dilakukan.• Terobosan baru dalam penegakanhukum implementasi HAKIdalam bentuk sanksi ekonomidiharapkan dapat membuat jerapelanggar.Daftar PustakaHeroepoetri, Arimbi. Aspek Hukum HakKekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat.Prospek, Peluang dan Tantangan. WALHI.Jakarta, 1998.Ifransah, Mukhlis. "Perlindungan Hukum HKI diEra Digital". ICT Watch dan peneliti hukum., 12Juni 2001.International Trade Centre. Business Guide tothe World Trading System. Second Edition.Commonwealth Secretariat. 2003. Hal.38.Agreement on Trade Related Aspects ofIntellectual Property Rights. Annex 1 CPurba, A. Zen Umar. Peta Mutakhir HakKekayaan Intelektual Indonesia. DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual. DepartemenKehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.Disampaikan pada acara Orientasi Kepailitanbagi para Hakim Agung, diselenggarakan olehPusdiklat Mahkamah Agung RI anggal 29Januari 2002.Manalu, Paingot Rambe. Pengaruh GlobalisasiEkonomi terhadap Hukum Nasional khususnyaHukum Hak atas Kekayaan Intelektual. 1999.Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Hal 18.Rahardjo, Budi – Aspek Teknologi danKeamanan Internet Banking – version 1.1, 2001.Syukri, Agus Fanar. HAKI: The Basis ofNational Science and Technology DevelopmentISTECS Chapter Japan Researcher.20 EDISI-46/KPI/2007

SERBA-SERBI PERTEMUAN APECSYDNEY – AUSTRALIA 2007Oleh : Drs. Suhodo, MMI. PendahuluanAustralia selama tahun 2007sebagai tuan rumah pertemuanAPEC, yang sebelumnya tahun 2006adalah Vietnam dan pada tahun 2008Peru akan sebagai tuan rumah pertemuanAPEC. Mengambil tempat disalah satu kota utama di Australia,Sydney, para Pemimpin Asia PacificEconomic Cooperation (APEC) dari21 Ekonomi telah mengadakan pertemuantahunannya yang ke-15 padatanggal 8-9 September 2007, dengantema “Strengthening Our Community,Building a Sustainable Future”-- Memperkuat Masyarakat APECuntuk Membangun Masa DepanBerkelanjutan”Tiga isu utama yang dibahas parapemimpin, yakni perubahan iklimglobal, perundingan di WTO ataudikenal dengan Putaran Doha, danide menciptakan kawasan perdaganganbebas Asia Pasifik.Pertemuan para Pemimpin EkonomiAPEC didahului oleh Pertemuantingkat Menteri APEC padatanggal 5-6 September 2007, Hasilhasildari pertemuan di tingkatmenteri ini disampaikan kepada paraPemimpin APEC, antara laindukungan politis terhadap perundinganDoha Development Agenda,laporan Pejabat Senior mengenaipenguatan integrasi ekonomi dikawasan, Trade Facilitation ActionPlan II, sebuah model Code ofConduct for Business dan Code ofConduct Principles for the Publicand Private Sectors, penerapanAPEC General and Area-SpecificTransparency Standards, kajianEnhancing Investment Liberalizationand Facilitation in the Asia-PacificRegion: Reducing Behind-the-Border Barriers to Investment,prakarsa kerjasama HKI, sertakegiatan Economic and TechnicalCoopera-tion (ECOTECH).Kehadiran Presiden AmerikaSerikat George W. Bush untukmengikuti Konferensi TingkatTinggi Kerjasama Ekonomi AsiaPasifik (KTT APEC) di Sydney,Australia, diwarnai demonstrasi.Pengunjuk rasa berkumpul di jalanutama kota tersebut, tepatnya dekatstasiun kereta. Mereka menyerukanketidaksukaan atas kunjungan pemimpinNegeri Adidaya tersebut.Massa mendesak Bush menarik tentaranyadari Irak. Bush juga didesakmenandatangani Protokol Kyoto.Pertemuan APEC di SydneyAustralia membuat kota terpaksadibatasi ruang geraknya demi alasankeamanan para kepala ekonomi,semakin dekat ke arah Sydney operahouse yang menjadi tempat pertemuankemanan semakin ketat.Beton-beton pembatas dan pagarkawat tinggi yang dipasang diseluruhbagian pusat kota, membuat Sydneykehilangan kecantikan bahkan nyarisseperti kota hantu, sepi sirna semuakeceriaan, romantika, dan hingarbingarkehidupan malam.21 EDISI-46/KPI/2007

Masyarakat tadinya mengharapkanjutaan dollar AS akan datang keSydney seiring dengan kehadiranribuan tamu APEC, tetapi yang terjadisebaliknya. Para pemilik toko,kafe dan bar mengaku penerimaanmereka merosot 50% dalam beberapapekan terakhir berkaitandengan KTT APEC.II. Pertemuan Para PemimpinEkonomi APECDalam retreat hari pertama ke-21pemimpin APEC yang antara lainmembahas perubahan iklim global,Presiden SBY mengemukakan bahwaIndonesia diberi kesempatan berbicarapertama, karena diminta memaparkankesiapan sebagai tuanrumah sidang UN FrameworkConvention on Climate Change diBali pada Desember mendatang.Pada kesempatan itu dipaparkanmengenai berbagai inisiatif Indonesiauntuk pertemuan itu sepertiCoralreef Triangle Initiative, yaknimenjalin kerja sama ekonomi dengannegara-negara penghasil terumbukarang terbesar, yakni Indonesia,Malaysia, Filipina, PNG, TimorLeste hingga Kepulauan Salomon,untuk menyelamatkan terumbu karangsebagai kekayaan laut.“Keragaman hayati di laut ituharus diselamatkan, mengingat dibawahnya banyak tersimpan depositkarbon,” demikian Presiden, daninisiatif ini didukung oleh para pemimpinAPEC lainnya.Indonesia juga mengemukakaninisiatif pertemuan delapan ekonomipemilik hutan tropis dunia atauForum 8, seperti Indonesia,Malaysia, Brasil, Kamerun, mengenaiupaya penyelamatan hutantropis dan persiapan pertemuan diNew York pada akhir September inimembahas masalah itu, di sela-selaSidang Majelis Umum PBB.Menurut Presiden, pertemuanUNFCCC di Bali mendatang kemungkinantidak akan sibuk berkutatmengenai pro-kontra ProtokolKyoto. “Daripada ribut bertengkarsoal itu, lebih baik kita membahassebuah kerangka kerja yang baruyang lebih bisa diterapkan,” tegasnya.III.Putaran DohaMengenai perundingan perdaganganglobal yang dikenal denganPutaran Doha, dalam kerangkaWTO, Presiden mengatakan bahwaIndonesia sebagai negara ekonomiberkembang tetap meminta ada perlakuanfair dari negara - negaraekonomi maju.“Kita bukannya cengeng, tetapiberikanlah perlakuan yang fair,jangan dihambat dengan tarif ataupunhambatan nontarif,” katanya.“Harus ada take and give supayaPutaran Doha tidak macet,” tegasnya.Dalam Putaran Doha iniIndonesia dipercaya menjadi koordinatorkelompok Negara G-33.“Jadi, saya tugaskan menteri perdagangandan timnya yang menanganimasalah ini bekerja lebihkeras,” tegas Presiden.IV. Perdagangan Bebas Asia PasifikKeinginan APEC membentukwilayah perdagangan bebas merupakantujuan besar, tetapi carapencapaian harus dilakukan bertahap,untuk itu, anggota ekonomibersepakat untuk mendorong dilanjutkannyapembicaraan mengenai22 EDISI-46/KPI/2007

Putaran Doha dan diupayakan agarberhasil menciptakan pasar yang lebihbebas, terbuka, efisien dan transparan.Seperti diberitakan sebelumnya,para pejabat senior APEC bersepakatuntuk membahas FTA Asia-Pasifik(FTAAP). Indonesia berpandanganbahwa, kesepakatan tersebut hanyapengkajian yang bersifat jangka panjang.Dalam rancangan pernyataanbersama pertemuan tingkat menteriAPEC. Para menteri antara lain akanmendukung kesepakatan serta sistemperdagangan multilateral yang dihasilkanWTO karena dinilai dapatmendorong pertumbuhan ekonomiyang berkelanjutan.Agenda pokok dalam pertemuantersebut untuk mengantisipasi kebuntuannegosiasi antara ekonomimaju dan ekonomi berkembang.Pernya-taan bersama yang juga disampaikanpara menteri APECadalah meningkatkan integrasiekonomi regional, mencari formulasibaru free trade agreement(FTA) yang telah dilakukan masingmasingpemerintah, sertamengimplementasikan pelayanansatu atap (single window) antarekonomi APEC.V. APEC Mengalami Disorientasi.Memasuki usianya yang ke-18tahun ini, justru timbul keraguanbahwa forum ini tidak dapat memperjuangkantujuan bersama. APECyang merupakan produk berakhirnyaPerang Dingin ketika perang ideologibergeser kepada kecenderungan ekonomismesudah mulai kehilanganarah. Lebih fokus ke ranah politik.Padahal, forum ini dibentuk dalamsuasana yang sangat optimis tentangmasa depan ekonomi kawasan AsiaPasifik. Ekonomi-ekonomi negaramaju, seperti Amerika Serikat (AS),semangatnya mulai kendur terhadapforum ini. ”Ketika terjadi krisis diAsia, AS kelihatan menjadi kurangbersemangat dibanding sebelumnya.APEC juga tidak berbuat apa-apauntuk membantu ekonomi negara-negara Asia Timur dalam mengatasikrisis Asia.Jadi sebenarnya, APEC mengalamisemacam disorientasi. Ternyatatidak mudah menjembatanijarak yang begitu lebar antaraekonomi-ekonomi maju dan ekonomi-ekonomiberkembang. Dalambeberapa tahun terakhir, isu pembahasanAPEC sudah mulai keluar”mandat” awal pendiriannya. APECmulai kehilangan fokus, karena sifat”basa-basi diplomatik” yang banyakdiperagakan ekonomi maju, terutamaAS, yang tidak diimbangi realitas.Sebuah fakta, AS sekarang lebihbanyak menggunakan Forum APECuntuk tujuan keamanan, misalnyauntuk ”sosialisasi” isu terorismeglobal.Para pengkritik umumnya memandangAPEC tidak efektif dankurang responsif. Bahkan mempertanyakanrelevansi APEC dalammemajukan kesejahteraan masyarakat.Ini bisa dipahami karenabeberapa perkembangan di dalamAPEC itu sendiri seperti tradefacilitation dan capacity buildingsulit diukur manfaatnya. Selain itu,meskipun pembentukan APEC lebihberdasarkan pada globalisasi danliberalisasi ekonomi, sejak 2001APEC mulai memasukkan isu-isuyang tidak terkait dengan ekonomiseperti isu keamanan dan sosial danlain-lain.23 EDISI-46/KPI/2007

Forum APEC perlu dimanfaatkanuntuk meningkatkan daya saing produkdan daerah Indonesia. Akhirnya,kita harus mengubah pandangantentang think globally but act locallymenjadi think and act globally andregionally dalam forum sepertiAPEC. Semoga kita tidak hanya jadipenonton, tapi mampu menjadi”pemain” yang diperhitungkan dalamera liberalisasi perdagangan daninvestasi.APEC yang kini beranjak dewasasudah cukup ideal untuk mulai memilih”jalan hidup” yang akan ditempuh.Oleh karena itu, pertemuanAPEC kali ini diharapkan menghasilkansatu putusan yang mampumemperjuangkan kepentingan paraanggota, dan tentunya mewujudkancita-cita awal pembentukan forum inipada 1989 silam, yakni liberalisasiinvestasi dan perdagangan.Sementara untuk isu liberalisasiperdagangan, misalnya terkait tarifsubsidi, ekonomi maju seperti AStidak memberikan tawaran baru,sehingga negosiasi terus buntu.”Dalam KTT September ini agendayang diusung juga tidak jelas arahnya.Australia ingin mengangkat isupemanasan global (climate change).Tapi banyak pihak termasuk Malaysiakeberatan. Karena Australia danAS adalah penentang ProtokolKyoto,”. Dewasa ini APEC memangmulai kehilangan pengaruhnya dalammenggerakkan kerja samaekonomi antar ekonomi anggota.Keberadaan APEC dalam mendorongkerja sama dan pertumbuhanekonomi yang lebih seimbang tidaklagi sepenting di masa-masa awalpembentukannya.Komitmen para anggota APECpun berkurang, sehingga kesepakatanyang telah diambil miskin implementasidan berjalan lambat. Hal inimenyebabkan timbulnya suatu keraguanakan pencapaian cita-citaawal tersebut. Dalam perkembangannya,APEC juga kerap berusahamengangkat berbagai isu yangdinilai relevan, meskipun keluar dariide dasar pembentukan APECsendiri. Perubahan iklim merupakancontoh bagaimana APEC dengancepat meluas ke permasalahan lain,bukan hanya tentang perdagangan,melainkan sudah masuk ranah isulingkungan hidup.VI. Pertemuan APEC DiwarnaiDemonstrasi Anti-BushKonferensi Tingkat Tinggi KerjaSama Ekonomi Asia Pasifik (KTTAPEC) di Sydney, Australia, Rabu(5/9), diwarnai unjuk rasa anti-Presiden Amerika Serikat GeorgeWalker Bush. Massa mendesak Bushmenarik tentaranya dari Irak. Bushjuga didesak menandatangani ProtokolKyoto.Dalam jumpa pers yang dilakukanpemimpin Australia dan ASsehubungan dengan dengan kebijakanNegeri Adidaya mengenai Irak,Bush tetap pada pendiriannya. Diatidak akan menarik tentara merekadari Negeri Seribu Satu Malam ituhingga situasi di ekonomi itu benarbenaraman.Sikap dan keputusan yang diambilGedung Putih tersebut mendapatdukungan dari PerdanaMenteri Australia John Howard. Diaakan tetap mempertahankan tentarauntuk tetap Irak. Sedangkan mengenaiProtokol Kyoto, Bush me-24 EDISI-46/KPI/2007

ngatakan hal itu dapat menghalangipertumbuhan ekonominya.Pengunjuk rasa berkumpul dijalan utama kota tersebut, tepatnyadekat stasiun kereta. Mereka menyerukanketidaksukaan atas kunjunganpemimpin Negeri Adidayatersebut. Kendati Presiden Bush dijadwalkandatang Selasa malamwaktu setempat, unjuk rasa tetapdigelar. Para demonstran itu tetapakan menyampaikan pesan diniuntuk menolak kunjungan Bush.Mereka juga menentang kebijakanpemerintah Washington atas perangdi Irak dan pemanasan global. Takhanya itu, demonstran sekaligusmengkritik pemerintahan JohnHoward yang mendukung Amerikadengan mengirim tentara Australiake Irak.Untuk itu, pengunjuk rasa mengerahkansekitar 10 ribu orang.Mereka menggelar aksi pada saatberlangsungnya pertemuan puncakpara kepala ekonomi anggota APEC.Sementara di pusat Kota Sydney,pemandangan yang sama berulangsetiap harinya. Puncaknya adalahbertepatan dengan saat Presiden ASGeorge Walker Bush meninggalkankota itu. Sejumlah pengunjuk rasameneriakkan nada protes karena merasatidak nyaman sejak KTT APECdibuka. Seluruh kota seperti dikuncidan ditutup aksesnya demi keamanan.Bahkan, warga justru dimintauntuk pergi keluar kota.Polisi Sydney memang tidakmain-main dengan para demonstran.Sejak forum APEC dibuka, takkurang dari sembilan demonstransudah ditahan. Hal ini menjadi warnalain dari KTT APEC, termasuk tekananpolitik dari dalam negeriAustralia yang semakin meragukankarier politik Perdana Menteri JohnHoward.VII.Indonesia Tidak Ingin DidikteSementara itu, pemerintahIndonesia tidak berkeberatan atasusulan Australia yang ingin memasukkanklausul perubahan iklimmenjadi sebuah pernyataan bersamapara pemimpin ekonomi-ekonomiAPEC. Namun, pemerintah tidakmenginginkan pernyataan tersebutmenjadi kesepakatan yang mengikat.pemerintah tidak ingin didikte olehekonomi asing menyangkut kebijakanlingkungannya.Sikap pemerintah dalam hal inimeminta agar klausul mengenaiperubahan iklim tersebut bersifatumum. Persoalannya, APEC merupakankumpulan 21 ekonomi yangberada di kawasan Asia-Pasifik.Australia memaksakan agar forumAPEC kali ini memasukkan isu perubahaniklim sebagai salah satuagenda. Dalam usulannya, merekameminta agar para anggota APECmeningkatkan luas hutan sekurangnyasebesar 20 juta hektare pada2020.Kemudian, mereka juga memintapengurangan intensitas pemakaianenergi hingga 25% pada 2030.Usulan Australia tersebut mendapatkantentangan dari sejumlahanggota APEC. Malaysia, melaluiMenteri Perdagangan Rafidah Aziz,menyatakan penolakannya atasusulan tersebut. Alasannya, APECmerupakan forum ekonomi sehinggaseharusnya tetap berfokus pada masalahekonomi. Penolakan serupadisuarakan China. Di dalam negeriAustralia, isu perubahan iklim ini25 EDISI-46/KPI/2007

merupakan isu sensitif yang menjadiperdebatan politik.Dengan demikian, isu lingkunganhidup menjadi sebuah isu politik dalamnegeri Australia yang dibawa kedalam forum APEC. Bahkan, selainAustralia, Amerika Serikat (AS) punberkepentingan dengan isu tersebutmengingat AS juga sedang menghadapipemilu. Bagi Indonesia,Sebetulnya latar belakang politikAustralia tersebut tidak jadi masalahselama tidak ada ketentuan yangsifatnya mengikat.VIII.Bush Diprotes, Putin DipujaLain Bush, yang lebih berbaupolitis, lain pula Putin. Kunjunganpemimpin negara bekas lomunis inimemiliki arti yang yang sangatpenting bagi Australia. Maklum saja,kunjungan Putin ini merupakan pertamakali oleh seorang kepala negaraRusia walaupun kedua negara telahmembina hubungan diplomatik sejak65 tahun lalu.Penandatangan kerjasama perdaganganuranium untuk mendukungpembangkit tenaga nuklir Rusia olehputin dan Howard makin mengindikasikanbahwa Australia mulailebih melirik negara tersebut sebagaisalah satu mitra energy terbesarnyasekaligus untuk mendorong perdagangankepala negara.IX. APEC Tolak Keanggotaan IndiaSejak tahun 1997 APEC sudahmenutup pintu bagi keanggotaanbaru, dengan demikian pintu tertutupbagi India untuk menjadi anggotasetidaknya hingga tahun 2010, halserupa juga terjadi untuk Kolombia,Ekuador, Mongolia, Pakistan,Panama, sri Lanka, Kamboja, Laosdan Myanmar.Pada pertemuan para menteri taksatupun yang bersedia tunjuk tanganuntuk membahas keanggotaan baruAPEC, mereka lebih memilih agarAPEC fokus pada konsolidasiinternal.26 EDISI-46/KPI/2007

HONG KONG SEBAGAI PUSATPERDAGANGAN STRATEGIS DIKAWASAN ASIA TIMUR1. UmumOleh: RiswulanEkonomi Hong Kong menganutsistim ekonomi pasar dalam arti campurtangan pemerintah dalam kegiatanekonomi diupayakan seminimal mungkinatau dengan kata lain menganut sistimekonomi liberal yang paling bebas,sehingga peranan swasta dalam kegiatanekonomi menjadi amat luas. Hong Kongdinyatakan sebagai pelabuhan bebas, arusmasuk keluar barang bebas dan tidakdikenakan bea masuk impor. Sistimperpajakan amat sederhana dan tariffpajakpun relatif rendah, sementara cukaihanya diberlakukan terhadap 4 kelompokbarang, yaitu produk tembakau, methylalcohol, minyak bahan bakar danminuman keras baik dari impor maupundari hasil produksi manufaktur dalamnegeri.Wilayah Hong Kong hanya sedikitmemiliki sumber daya alam, oleh karenaitu seluruh kebutuhan penduduknyabergantung pada impor, yaitu mulai daribahan makanan, bahan baku, barangmodal, barang konsumsi dan bahan bakarserta bahan air minumpun diimpor.Sehingga kondisi tersebut apalagi diperkuatoleh pendapatan perkapita yangtinggi, maka daya serap pasar domestikbarang imporpun menjadi besar.Sebagai bekas koloni Inggris, sistimhukum yang berlaku didasarkan padahukum Inggris. Oleh karena itu, dalamkehidupan sehari-hari sebagian dari gayahidup Baratpun diserap oleh penduduk,termasuk mengenai hal mutu dan hargabarang sangat diperhatikan/amat cermat.Dengan jumlah penduduk berj-umlah9,9 juta jiwa, GDP percapita tahun 2005(US$ 25,576) dan meningkat untuk tahun2006 (US$ 27,527) dan diperkirakantahun 2007 GDP per kapita akan mencapaiUS$ 28.400 – US$ 28.700. GrossDome-tic Product/GDP Hong Kong dalamtahun-tahun terakhir mengalami perubahanyang cukup signifikan, tahun2005 (US$ 177,27 milyar), tahun 2006(US$ 188,76 milyar) dengan tingkat pertumbuhanriil sebesar 6,5%. Diperkirakanpada tahun 2007, pertumbuhan riil GDPakan mencapai 4,5%-5,5%.Tahun 2006, pertumbuhan ekonomiHong Kong telah mencapai 2006 mencapai6,8%, yang didorong oleh faktorfaktorpertumbuhan perdagangan eksternalyang meningkat secara mantap,meningkatnya kunjungan wisatawan dariberbagai negara.2. Persaingan PasarHambatan perdagangan, baik tariffmaupun non tariff dalam standard umumboleh dikatakan tidak ada. Sistim tersebuttelah mendorong terciptanya suatu bentukpasar yang dalam banyak hal mendekatibentuk persaingan sempurna. Sehinggasetiap orang termasuk orang asing, dapatdengan mudah memasuki pasar denganmendirikan perusahaan atau perwakilandagang. Oleh sebab itu, perusahaan termasukimportir Hong Kong hanya dapatbertahan dan berkembang apabila mampumenyediakan barang yang berdaya saingkuat.27 EDISI-46/KPI/2007

Sebagai pengaruh dari tingkat persainganyang demikian kuat, makaperusahaan-perusahaan Hong Kong terusmemperkuat diri dengan memperluasjaringan perdagangannya di pasar internasionalbaik untuk keperluan impormaupun re-ekspor. Jumlah perusahaanperwakilan asing di Hong Kong sebanyak3.845 perusahaan asing yang beroperasi diHong Kong, selain China, perusahaan dariUni Eropa, AS dan Jepang.Hong Kong juga merupakan pusatkeuangan dan perbankan terpenting dikawasan Asia Pasifik. Hong Kong merupakanforeign-exchange market terbesarke-3 di Asia dan ke-6 di dunia. Distribusibarang relative pendek dan sederhana,yaitu melalui importer/ grosir, agen,industri/ manufaktur dan pedagangeceran.Faktor alam yang miskin sumber alammendorong para importer Hong Konguntuk senantiasa saling bersaing ataudapat dikatakan keberhasilan suatuproduk memasuki pasar Hong Kong akanditentukan oleh daya saing produk itusendiri.1. Peluang PasarSebagaimana dikemukakan di atas,Hong Kong tetap mantap sebagai pusatperekonomian terpenting di kawasanAsia Pasifik, ditambah dengan sangattingginya ketergantungan kebutuhanekonomi dan kebutuhan penduduk sertapendapatan per kapita yang cukup tinggi,maka daya serap pasar domestik terhadapbarang-barang impor pun menjadisangat besar.Hong Kong merupakan pusatkeuangan dan perbankan terpenting dikawasan Asia Pasifik, serta tempat yangpaling popular dan strategis sebagaipusat perdagangan. Data statistik menunjukkanbahwa 26,58% dari totalimpor Hong Kong (tahun 2006) senilaiUS$ 87,24 milyar merupakan imporyang digunakan untuk kebutuhan dalamnegeri/retained import.Berdasarkan angka-angka ter-sebutdan disandingkan dengan potensi eksporandalan Indonesia, maka peluang pemasaranproduk ekspor Indonesia dipasar Hong Kong masih cukup terbukadengan upaya peningkatan daya saingekspor, terutama produk ekspor yangberbasis sumber daya alam yang selamaini sudah cukup memiliki paar yang baikdi Hong Kong, karena dalam hal produkekspor industri manufaktur teknologitinggi agak berat untuk ditandingidengan negara Singapura, Thailand danMalaysia. Hal ini dimungkinkan, karenaHong Kong selain fungsinya sebagaiperantara (tingginya nilai re-ekspor kedunia hamper mencapai 80% per-tahun)juga didukung oleh sangat besarnyatingkat keter-gantungan impor HongKong dalam hampir seluruh kebutuhandalam negerinya.Dengan stabilitas ekonomi, sosial,politik dan keamanan yang kondusif dandi dukung oleh infrastruktur sangatunggul baik transportasi, keamanan,perhotelan dan komunikasi, maka HongKong merupakan tempat paling favorituntuk pameran dan konferensi penting,tidak kurang setiap tahun lebih dari 300pameran dagang dan konferensi internasional(kelas Dunia maupun Asia)diselenggarakan di Hong Kong.2. Fora Perdagangan Utama HongKongSebagai Negara yang menerap-kanprinsip perdagangan bebas, Hong Kongmelakukan kerjasama dengan Negaranegaratujuan ekspor dengan tujuanuntuk memenuhi ketentuan yang diberlakukanNegara tujuan ekspor ter-28 EDISI-46/KPI/2007

esar tersebut se-hingga hambatan tariffdan non tariff akan dapat diminimalisasikan.Beberapa kerjasama yang dilakukan,antara lain :a. Sebagai salah satu anggota pendiriWTO, Hong Kong sangat aktifberperan dalam organisasi dunia inidan salah satu bentuk-nya adalahsebagai tuan rumah KTM VI WTODesember 2005.b. Hong Kong menjadi anggota penuhAPEC dan separate member PECC(Pacific Economy CooperationCouncil). Hong Kong bergabungdengan APEC sejak tahun 1991.c. Tekstil merupakan salah satukomoditi utama ekspor Hong Kong,utamanya ke pasar Uni Eropa, ASdan Canada. Dalam upaya menanggulangiillegal transshipmentteksil, Hong Kong dan AS telahmenandatangani MOU e-CERT,yaitu kerjasama Joint FactoryObservasion Visit antara perwakilanCustoms US di Hong Kong danCustoms Hong Kong.3. Perdagangan Hong Kong denganIndonesiaPada tahun 2006, perkembanganperdagangan Hong Kong – Indonesiamengalami pertumbuhan positif dibandingkantahun 2005. Tetapi denganterjadinya peningkatan dasi sisi eksporHong Kong ke Indonesia dan penurunanimpor dari Indonesia maka surplusperdagangan untuk Indonesia mengalamipenurunan sebesar 56,49% dibandingkansurplus yang diperoleh pada tahun 2005US$ 657,35 juta menjadi US$ 493,92juta, ini disebabkan karena turunnyapermintaan pasar Hong Kong dari dunia.Sehingga surplus perdagangan Indonesiadengan Hong Kong mengalamipenyusutan yang cukup signifikanDalam lima tahun terakhir, nilaiekspor Hong Kong ke Indonesia terusmengalami peningkatan dengan komoditiutama antara lain :- Benang tenun, kain tekstil danhasilnya;- Peralatan telekomunikasi danrekaman;- Mesin listrik dan peralatannya;- Tas dan perlengkapannya;- Hasil manufaktur lainnya.a. Komoditi utama dari 4 pesaingIndonesia di ASEAN yang cukupkuat di pasar Hong Kong relatifsama, yaitu electrical machinery;office machine & automatic dataprocessing machine; telecommunication& sound recording;dan plastic in primary form.Komoditi lainnya yang cukuptinggi permintaannya di pasarHong Kong dari masing-masingNegara adalah power generatingmachinery dan general industrialmachinery (Singapura);petroleum, its product & relatedmaterials (Malaysia); nonmetallicmineral manufacturers(Thailand); dan articles ofapparel & clothing accessoriesdan miscellaneous manufacturedarticles (Philipina).Sedangkan laju pertumbuhan imporHong Kong dari Indonesia bergeraklebih lambat disbanding-kan eksporHong Kong ke Indonesia, inidisebabkan karena kinerja beberapakomoditi andalan yang relatifmengalami penurunan permintaan.b. Peluang Kerjasama29 EDISI-46/KPI/2007

Dalam beberapa tahun terakhir,Indonesia aktif mengikuti ber-bagaikegiatan pameran per-dagangan yangdiadakan di Hong Kong. Pada tahun2005, Indonesia mengikuti 3 (tiga)pameran di bidang tekstil, makanandan industri lainnya. Diharapkankerjasama kedua pihak dapat terusditingkatkan, utamanya di bidangpromosi perdagangan.4. Hambatan Perdagangan danPermasalahan Yang Dihadapia. Pasar Hongkong sangatterbuka bagi produk apapun,kecuali terkait dengankeselamatan, keamanan dankesehatan, namun faktor yangdiperkirakan menjadihambatan antara lainmenyangkut daya saingkualitas produk, labelisasiproduk makanan dankontinuitas ekspor. Mulaibulan Juli 2007 Hongkongakan memberlakukanlabelisasi pada kemasanproduk makanan.b. Produsen dan eksportiIndonesia belum siapsepenuhnya untukmeningkatkan kinerja eksporke Hongkong untuk itu perludi-laksanakan berbagai upayaseperti penyediaan brosur,leaflet, company profile,direk-tori perusahaan yangterkini serta sample produk.c. Pertanyaan mengenaibonafiditas perusahaanIndonesia yang menjadi calonmitra dagang mereka seringditanyakan karena importirHong Kong umumnya sangathati-hati.5. InvestasiPada tahun 2005, Investasi HongKong di Indonesia tercatat sebanyak17 proyek dengan nilai US$ 125,4juta atau 0,9 % dari total nilai PMA.Dengan demikian terjadi kenaikaninvestasi yang cukup tajam dibandingkandengan investasi HongKong pada tahun sebelumnya, yaitusebesar 12 proyek dengan nilai US$20,1 juta pada tahun 2004.Sedangkan investasi s/d Juli 2006menduduki peringkat ke-7 dengannilai US$ 283,7 juta dengan jumlah10 proyek. Investasi Hong Kongantara lain di sektor industri tekstildan garment, mainan anak-anak,elektronik, alat-alat listrik, jam, perhotelan,jasa keuangan, plastik,kimia dan produk kimia, perminyakandan perikanan. Dengandemikian, sangat diharapkan peningkataninvestasi dari Hong Kong.6. Kerjasama RegionalCEPA (Closer EconomicPartnership Arrangement)• Hong Kong memiliki perjanjianperdagangan bebas dengan Chinayang mencakup perdaganganbebas barang dan jasa.• Dalam kerangka CEPA,dilakukan liberalisasi berupapenurunan tarif bagi 273 produkdan liberalisasi 18 sektor jasa.• Indonesia mengharapkan HongKong dapat berbagi pengalaman(sharing information) dalamhubungan perdagangan bebasdengan China (CEPA), mengingatIndonesia yang tergabung30 EDISI-46/KPI/2007

dalam ASEAN saat ini telahsampai pada tahap negosiasiuntuk mengadakan ASEAN –China FTA, yang juga mencakupperdagangan bebas barang danjasa.31 EDISI-46/KPI/2007