edisi-46/kpi/2007 - Direktorat Jenderal KPI

tidak langsung telah memberikanizin perbanyakan hak ciptanya itu.Tujuannya, untuk keperluan menampilkannyadi dalam internetbrowser seperti Netscape ataupunInternet Explorer.a. Penegakan Hukum (LawEnforcement).Salah satu pokok persoalan, danyang menjadi sorotan berbagai pihakdalam masalah HAKI adalah lemahnyapenegakan hukum. Persoalan inisangat penting sebab perlindunganhukum yang diberikan kepadapemegang karya intelektual, tidakada artinya tanpa penegakan hukum.Beberapa pengaturan dalamberbagai undang-undang baru (UUDesain Industri, UU Paten dan UUMerek, yang selanjutnya disebut“UU Baru”) baik yang langsungmaupun tidak langsung, berkaitandengan upaya penegakan hukum.Dalam UU Baru dimasukkanketentuan tentang penetapan sementaraoleh pengadilan, yangsebenarnya sudah ada dalam persetujuanTRIPS. Selain itu tindakpidana diklasifikasikan sebagai delikaduan, bukan delik biasa, sementarafokus pemidanaan lebih ditekankanpada pidana denda. Ditetapkan pulapenggunaan badan peradilan khususuntuk penyelesaian sengketa perdataserta kemungkinan besar pihak untukdapat menggunakan lembaga penyelesaiandi luar pengadilan formal.Mengenai penetapan sementaraoleh pengadilan, dalam UU Barusetiap pihak yang menduga adanyapelanggaran terhadap HAKI, dapatmeminta kepada hakim untukmelarang peredaran dan penjualanproduk termaksud. Tentu saja sipelapor harus mempunyai alasanyang cukup kuat mengenai dugaanpelanggaran tersebut, sebab kalautidak dia akan dapat digugat balik.Yang penting adalah bahwa ketentuanini merupakan tambahanbagi perlindungan hak bagi pemegangHKI. Bahkan dari suduthukum Indonesia ketentuan inimerupakan terobosan karena halsemacam ini sebelumnya tidakdikenal. 6Sanksi pidana: pendekatanekonomi. Sebelum adanya UU Baru,semua pelanggaran tindak pidanaHKI (hak cipta, paten dan merek),untuk yang paling berat, dalamsemua undang-undang di bidangHKI tersebut diancam maksimal 7tahun pidana badan dan/atau dendaRp. 100.000.000. Ancaman pidanabadan tersebut dinilai terlalu tinggi,dan dalam praktik hakim palingsering menjatuhkan hukuman percobaan,kecuali satu keputusan diPengadilan Negeri Jakarta Pusattahun lalu yang menghukum 4 tahunpenjara. Ditambah dengan kajianpada undang-undang yang berlaku dinegara lain (bahkan ada yang tanpapidana badan), Pemerintah berpendapatbahwa ancaman pidanabadan yang terlalu lama tidak punyadampak apa-apa bagi rehabilitasikerugian korban. Mengingat HAKImenopang dunia usaha, ancamanhukuman yang terlalu lama bagi6Purba, A. Zen Umar. Peta Mutakhir HakKekayaan Intelektual Indonesia. DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual.Departemen Kehakiman Dan Hak AsasiManusia RI. Jakarta. Disampaikan padaacara Orientasi Kepailitan bagi para HakimAgung, diselenggarakan oleh PusdiklatMahkamah Agung RI anggal 29 Januari2002.19 EDISI-46/KPI/2007