edisi-46/kpi/2007 - Direktorat Jenderal KPI

kasus anti dumping tersebut. Padatanggal 28 Oktober 2005, Tim Panelmemutuskan bahwa penerapan beaanti dumping oleh Korea terhadapproduk certain paper asal Indonesiatidak sesuai dengan ketentuan –ketentuan yang ada dalam ADAgreement WTO 3 . Korea disarankanoleh Panel untuk merevisi aturannyadan melakukan perhitungan kembalibea masuk anti dumping yangdikenakan ke perusahaan kertas asalIndonesia. Hal ini menunjukkankemenangan Indonesia dalam kasusini.Kasus ini belum selesai, danIndonesia tetap terus berusaha diforum WTO untuk memaksa Koreamelaksanakan rekomendasi PanelWTO. Dalam ketentuan DSB Koreadiberikan waktu untuk melaksanakanrekonmendasi panel dan dalam halini Korea telah melewati batas waktuyang ditentukan dalam menjalankanrekomendasi Panel.Pada tanggal 22 Oktober 2007Sidang DSB WTO telah mengesahkanLaporan Panel yang kedua(Pelaksanaan Artikel 21.5 DisputeSettlement Understanding) yangisinya a.l. menegaskan kembalibahwa Korea telah melakukanpenyimpangan terhadap PerjanjianAnti Dumping WTO dalam menetapkanBea Masuk Anti Dumping(BMAD) terhadap produk kertas asalIndonesia. Dalam Sidang tersebut,Indonesia menyatakan bahwa apabilaKorea tidak melaksanakan hasilPanel (menghentikan pengenaanBMADnya), maka Indonesia akanmenggunakan hak untuk melakukantindakan retaliasi terhadap Korea.3Lihat dokumen WT/DS312 dihttp://docsonline.wto.org/Korea tampaknya masih tidakmau melaksanakan hasil Paneltersebut diatas. Hal ini terbuktidengan adanya KTC’s ImplementationPanel Report (draft) yangdisampaikan secara bersamaankepada Sinar Mas Group (SMG) danpemerintah Indonesia (Atase PerdaganganSeoul) dengan surattertanggal 5 Nopember 2007. KTCminta agar pihak SMG menanggapidraft tersebut selambat-lambatnyatanggal 12 Desember 2007.IV. PenutupIndonesia sepanjang 12 tahunkeikutsertaannya dalam WTO belumpernah menggunakan instrumenretaliasi guna membela kepentingannyadalam lingkup perdaganganinternasional.Dalam kasus Indonesia – Korea,juga telah terlihat perkembangankasus yang menunjukkan Koreabelum mau melaksanakan rekomendasiPanel WTO sesuaidengan harapan Indonesia. Hal inimemungkinkan Indonesia untukmelakukan tindakan pembalasan.Namun hal ini perlu pengkajian lebihlanjut dan juga persiapan matangdari pihak Indonesia.Retaliasi dalam praktek pelaksanaannyasangat rumit dan barubeberapa negara maju sepertiAmerika Serikat dan Uni Eropa sajayang sudah berhasil melaksanakannya.Indonesia sebagai negaraberkembang dan ingin memajukanperekonomiannya, khususnya dalamhal ini di bidang perdagangan harusmemiliki sikap tegas dalam pergaulaninternasional. Dimana posisi6EDISI-46/KPI/2007