edisi-46/kpi/2007 - Direktorat Jenderal KPI

atas content situs-situs di servermilik mereka.Mungkin pengaturan dalamDigital Millenium Copyright Act(DMCA) milik Amerika Serikatdapat dijadikan pelajaran yang baik.DMCA memberikan pembatasanmasalah tanggung jawab ISP, danpenentuan kapan ISP bertanggungjawab atas materil yang di-hosting diserver-nya atau sebaliknya, bilamanaia tidak bertanggung jawab.Aspek hukum linking. Permasalahanhukum timbul karenacontent halaman web merupakansuatu karya cipta manusia yangmengandung beberapa komponenciptaan, baik itu program komputer,lagu, seni rupa dalam segala bentuknya,fotografi dan sebagainya.Berbagai ciptaan ini menurut ketentuanpasal 11 (1) UU No 12Tahun 1997 tentang Hak Ciptamerupakan ciptaan yang dilindungi.Sebagai suatu ciptaan yang dilindungi,pengumuman ataupun perbanyakanciptaan tersebut tentunyaharuslah seizin pencipta atau pemeganghak ciptanya.Pembuatan linking saja tidaklahmelanggar hak cipta. Namun jikakemudian halaman web yang ditujuoleh link tersebut berisi content yangmelanggar hak cipta, tentunya linkingsemacam ini memberikan kontribusitersendiri bagi pelanggaranhak cipta. Contoh yang menarikadalah berbagai situs penyedia filefilelagu dengan format MP3 yanghalaman web-nya yang memberikanlink-link ke situs penyedia file lagulaguataupun musik dalam formatMP3. Situs-situs ini seharusnya patutdiduga melanggar hak cipta.Permasalahan lainnya denganlinking adalah kemungkinan pelanggaranmerek dagang menimbulkansuatu dilusi. Akibatnya, nilai suatumerek dagang, khususnya famousand wellknown marks, akan menurun.Teknologi web telah memungkinkanseorang webmaster denganmudah menampilkan suatumerek dagang di halaman web-nyabaik berupa plain text, gambar,maupun karakter, serta kombinasiwarna yang merupakan simbolmerek dagang suatu produk ataupunjasa yang ada.Pelanggaran merek dagang dandilusinya terjadi karena besar kemungkinanpencantuman merek dagangini akan menimbulkan persepsibahwa suatu situs memiliki hubunganatau afiliasi dengan pemilikmerek dagang yang ditampilkan.Padahal sesuai ketentuan pasal 3 UUNo 19 Tahun 1992, negara memberikanhak kepada pemilik merekuntuk menggunakan sendiri merektersebut atau memberikan izin kepadapihak lain untuk menggunakannya.Selain persepsi yang timbultersebut karena adanya penggunaanmeta tagging dalam pembuatan situs,ada pula kemungkinan penjelajahinternet tertipu karena dibawa kehalaman web yang justru tidakmemiliki keterkaitan sama sekalidengan merek dagang yang digunakandalam meta tagging.Deep linking dan inlining. Perkembanganlinking lebih lanjutberupa deep linking. Pengguna internetdapat mengunjungi suatuhalaman dalam suatu situs tanpa melewatihalaman depan (homepage).Hal ini telah menimbulkan berbagai16 EDISI-46/KPI/2007