PENYELESAIAN SENGKETA WTO DAN INDONESIA - Direktorat ...

Indonesia yang merupakan eksportirutama produk alas kaki ke Argentinamerasa dirugikan karena dikenakantambah-an bea masuk (specific duty)sedang-kan negara-negara Mercosur(Brazil, Uruguay, Paraguay) tidakdikenakan tindakan safeguard.Argentina akhirnya melakukan penyesuaianaturannya mengenai safeguard.Di samping itu, Indonesia bersama-samadengan beberapa anggotaWTO lainnya yaitu Canada, Mexico,Jepang, Brasil, India, Thailand,Chile, Korea Selatan dan EuropeanUnion menggugat Amerika Serikatdalam kasus US - ContinuedDumping and Subsidy Offset Act of2000” (US – CDSOA) 5 . Dalam kasustersebut Indonesia bersama dengannegara lainnya menganggap kebijakanyang diterapkan Amerika Serikatdalam US – CDSOA bertentangandengan prinsip-prinsip yang disepakatidalam Agreement WTO tentanganti dumping (Anti DumpingAgreement/AD Agreement) dan antisubsidi (Subsidy and CountervailingMeasures Agreement/ASCM Agreement).Kasus ini kemudian dibawake sidang Panel pada tahun 2001.Dalam keputusannya Panel merekomendasikankepada DSB untukmeminta AS agar menyesuaikanperaturannya dengan persetujuanpersetujuanWTO dengan caramencabut kebijakan US – CDSOA.Terhadap keputusan Panel tersebut,AS mengajukan banding ke AppelateBody. Dalam keputusannya di tahun2003, Appelate Body juga merekomendasikanAS agar melakukanpenyesuaian dengan mengadakan5Lihat diantaranya dokumen WT/DSB/M/221 didi http://docsonline.wto.org/perubahan kebijakan terkait denganUS – CDSOA atau yang juga dikenaldengan Byrd Amendment agarkonsisten dengan ketentuan WTO.Hal ini dilakukan karena AppelateBody juga memutuskan bahwa ByrdAmendment tidak konsisten denganpersetujuan-persetujuan WTO.E. REKOMENDASI DSB DANDAMPAKNYA BAGIINDONESIA1. Kasus Indonesia – AmerikaSerikatMerujuk pada kasus US –CDSOA di atas, dimana Indonesiamenjadi penggugat terhadapkebijakan Amerika Serikatyang tidak konsisten terhadapkesepakatan WTO, Indonesiaikut dalam proses pembentukansejarah bahwa negara anggotaWTO memiliki posisi yang samadalam menaati peraturan yangtelah disepakati bersama olehnegara-negara anggota. Indonesiasecara langsung juga mengalamidampak dari pemberlakukankebijakan USCDSOA tersebut.Lantas mahkluk apakah US –CDSOA tersebut? Sebelum dibahaslebih lanjut mengenaikaitan antara US – CDSOAdengan Indonesia, akan dijelaskansekilas tentang US –CDSOA ini.US – CDSOA merupakanperaturan Amerika Serikat yangmembagikan hasil pungutan daribea masuk anti – dumping danbea masuk imbalan (countervailingduty) terhadap barangimpor yang dikumpulkan PemerintahAmerika Serikat kepadaindustri domestiknya yang di-

ugikan oleh tindakan dumpingdan atau subsidi oleh negara lainterhadap barang impor ke AStersebut. Hal ini menunjukkankaitan erat antara kebijakanpemerintah dengan kepentinganperusahaan dalam industri domestikAmerika Serikat. AmerikaSerikat berpendapat bahwa WTOtidak mengatur bagaimana suatunegara harus menggunakan instrumenbea masuk anti dumpingdan anti subsidi, karenanyaAmerika Serikat merasa bebasuntuk menerapkan peraturanuntuk membagi-bagikan hasilpungutan bea masuk tersebutkepada industri domestiknyayang menjadi korban tindakandumping dan atau pemberiansubsidi barang impor yang masukke pasar Amerika Serikat.Dari sisi negara lain terutamanegara yang melakukankegiatan ekspor produknya kepasar Amerika Serikat, kebijakanAmerika Serikat ini dapat digunakansecara berlebihan olehkalangan industri domestikAmerika Serikat untuk mengklaimkerugian berat (injury) atasmasuknya barang impor yangberharga murah dan kemudianmenuduh barang impor murahtersebut akibat tindakan dumpingyang dilakukan perusahaan pengekspordan atau subsidi yangdilakukan negara lain kepadaperusahaan eksportirnya. Terlebihlagi disadari oleh negaranegarapenggugat dalam kasusini, bahwa Amerika Serikat telahmemiliki ketentuan mengenaidumping dan subsidi jauh sebelumWTO dibentuk, yaituTariff Act 1930 (Tariff Act).Sejak tahun 1995, yaitu setelahWTO dibentuk hingga kini,memang banyak diadakan penyesuaiandari Tariff Act tersebutagar selaras dengan ketentuanWTO.Contoh perubahan tersebutmisalnya dalam penerapan pengenaanbea masuk anti dumpingdan bea masuk imbalan (countervailingduty) setelah diberlakukannyaketentuan WTO, TariffAct menyesuaikan aturannyadengan memberikan kesempatanreview 5 (lima) tahunan (sunsetreview) bagi perusahaaneksportir dan negara yangdikenakan bea masuk tersebut 6 .Namun demi-kian, masih banyakinterpretasi Tariff Act yangmemanfaatkan lubang-lubanghukum dalam Ke-tentuan WTOdan kesepakatan-kesepakatannyayang menuai protes dari negaraanggota lain-nya. Salah satunyaadalah me-ngenai US - CDSOAini. Dalam ketentuan Tariff Act1930, yang juga selaras denganketentuan WTO dalam ADAgreement, untuk menuduhperusahaan negara lainmelakukan praktek dumping,maka harus ada peng-aduan dariindustri domestik AS, dimanadalam ketentuan WTO harusmemenuhi kuorum tertentu.Dalam ketentuan Tariff Act danperaturan pelaksanaannya, pemenuhankuorum tersebut dapatdipenuhi dengan memasukkanjuga serikat pekerja sebagaibagian dari industri domestik.Dalam ketentuan AD AgreementWTO, serikat pekerja tidakdiperkenankan menjadi bagian6Lihat http://ia.ita.doc.gov/sunset/index.html

dari industri domestik. Hal-halyang berbenturan seperti inilahyang banyak sekali ditemukan diantara Tariff Act dan ketentuanketentuanWTO.Terlebih lagi ketika diberlakukannyaUS – CDSOA yangjuga sebagai peraturan pelaksanadari Tariff Act, makin menguatkanposisi industri domestikAmerika Serikat untuk memintaperlindungan lebih kepada pemerintahnyaberkenaan dengan persaingandari barang impor darinegara lain.Indonesia dalam hal ini telahmengalami beberapa kali pengenaanbea masuk baikdumping maupun subsidi olehAmerika Serikat. Dalam kurunwaktu 1995 hingga 2007 tercatatkurang lebih 8 (delapan) produkdari Indonesia yang dikenakanbea masuk baik anti dumpingmaupun imbalan dalam daftarInternational Trade Administrative,Department of Commerce7 dan USDOC mengenakan beamasuk imbalan dan anti dumpingdalam jumlah yang irasional bagipengusaha untuk melakukanakses ke pasar Amerika Serikat.Pada saat tulisan ini ditulis,Amerika Serikat melalui USDOCjuga tengah mengadakan investigasituduhan dumping dansubsidi terhadap produk kertasglossy untuk majalah. Dalammelaksanakan investigasi ini jugatidak terlepas dari tuntutan dariindustri domestik AmerikaSerikat yang merasa terancam7Lihathttp://web.ita.doc.gov/ia/webapotrack.nsf/f892b99f06d85bac852569df00718b6e?OpenView&Start=11.6.1&Count=30&ExpandViewakan persaingan dari barangimpor kertas glossy yang berasaldari Indonesia, China dan Korea.Diharapkan dengan diselaraskanatau dicabutnya US -CDSOA akan memberikantahap-an baru bagi Indonesiakhususnya pengusaha eksportirbarang ke Amerika Serikat untukdapat memberikan kontribusidevisa lebih baik lagi untukperkem-bangan perekonomianIndonesia.2. Kasus Indonesia – KoreaIndonesia dalam menggunakanmekanisme penyelesaiansengketa di WTO juga pernahmenjadi penggugat utama dalamkasus dengan Korea Selatan(Korea) berkenaan dengan penerapanbea masuk anti dumpingoleh Korea terhadap produkcertain paper asal Indonesiayang diimpor oleh importirKorea. Melalui proses konsultasiyang dimulai pada tanggal 7 Juli2004, Indonesia meminta Koreadalam hal ini Korean TradeCommis-sion (KTC) untukmencabut bea tambahan antidumping karena Indonesiamemandang tindakan tersebuttidak sesuai dengan aturan antidumping yang berlaku sesuaidengan ketentuan WTO.Proses konsultasi yang terjadisecara bilateral Indonesia–Korea ternyata tidak berhasilmencapai kesepakatan. Indonesiakemudian mengajukan sengketaini kepada DSB – WTO danmeminta dibentuknya Panel untukmeneliti kasus anti dumpingtersebut. Pada tanggal 28 Oktober2005, Tim Panel

memutuskan bahwa penerapanbea anti dumping oleh Koreaterhadap produk certain paperasal Indonesia tidak sesuaidengan ketentuan-ketentuan yangada da-lam AD AgreementWTO 8 . Korea disarankan olehPanel untuk merevisi aturannyadan melakukan perhitungankembali bea masuk anti dumpingyang dikenakan ke perusahaankertas asal Indonesia. Hal inimenunjuk-kan kemenanganIndonesia da-lam kasus ini.Kasus ini belum selesai, danIndonesia tetap terus berusaha diforum WTO untuk memaksaKorea melaksanakan rekomendasiPanel WTO. Dalam ketentuanDSB Korea diberikanwaktu untuk melaksanakan rekomendasipanel dan dalam halini Korea telah melewati bataswaktu yang ditentukan dalammenjalankan rekomendasi Panel.F. PENYELESAIAN SENGKETAWTO : UPAYA TAK KENALLELAHBerdasarkan ketentuan DSB bilasuatu negara tidak melaksanakankeputusan DSB, dalam hal ini adalahAppelate Body DSB, dalam jangkawaktu tertentu (reasonable period oftime/RPT) maka negara-negara penggugatdimungkinkan untuk melaksanakantindakan yang berupa permintaankompensasi kepadaAmerika Serikat atas kebijakan US –CDSOA kepada negara-negarapenggugat ter-sebut.Apabila kompensasi tersebut tidakdiberikan oleh Amerika Serikat8Lihat dokumen WT/DS312 dihttp://docsonline.wto.org/dalam jangka waktu yang telahditentukan, maka negara-negara yangdirugikan dan menjadi pihak dalamgugatan kasus ini, dapat melakukantindakan pembalasan atau retaliasi.Dalam kasus Indonesia – Korea,juga telah terlihat perkembangankasus yang menunjukkan Koreabelum mau melaksanakan rekomendasiPanel WTO sesuai denganharapan Indonesia. Hal ini memungkinkanIndonesia untuk melakukantindakan pembalasan. Namunhal ini perlu pengkajian lebih lanjutdan juga persiapan matang dari pihakIndonesia.Retaliasi dalam praktek pelaksanaannyasangat rumit dan barubeberapa negara maju sepertiAmerika Serikat dan Uni Eropa sajayang sudah berhasil melaksanakannya.Indonesia sebagai negaraberkembang dan ingin memajukanperekonomiannya, khususnya dalamhal ini di bidang perdagangan, tentunyatidak ingin menyerah begitusaja terhadap proses yang rumit danpanjang dalam penyelesaiansengketa di WTO. KeberhasilanIndonesia dalam proses penyelesaiansengketa ini akan memberikanstigma positif terhadap posisiIndonesia dalam ma-salahpenyelesaian sengketa per-daganganinternasional.

Negosiasi untuk MengamankanKepentingan Nasionaldi Bidang Perdagangan( Bagian ke – 2 )Oleh:Sulistyo WidayantoD. Putaran Perundingan DohaSejak terbentuknya WTO, telahada lima kali Konferensi TingkatMenteri (KTM) sebagai forumpengambil kebijakan tertinggi dalamWTO. KTM WTO diselenggarakansetiap dua tahun diawali oleh penyelenggaraandi Singapura tahun1996, kedua, di Jenewa tahun 1998,ketiga, di Seattle tahun 1999 dankeempat, di Doha, Qatar tahun 2001.KTM kelima diselenggarakan diCancun, Mexico tahun 2003 dankeenam dilaksanakan di Hong Kongtahun 2005.KTM di Doha yang dihadiri 142negara ini menghasilkan dokumenutama berupa Deklarasi Doha telahmenandai diluncurkannya putaranperundingan baru mengenai perdaganganjasa, produk pertanian,tarif industri, lingkungan, isu-isuimplementasi, Hak Atas KekayaanIntelektual (HAKI), penyelesaiansengketa dan peraturan WTO.Deklarasi Doha memberikan mandatkepada para anggota WTO untukmelakukan negosiasi di berbagai bidang,termasuk isu-isu yang berkaitandengan pelaksanaan persetujuanyang ada. Perundingan dilaksanakandi Komite PerundinganPerdagangan (Trade NegotiationsCommittee/TNC) dan badan-badan dibawahnya (subsidiaries body).Selebihnya, dilakukan melaluiprogram kerja yang dilaksanakanoleh Councils dan Committees yangada di WTO.Keputusan-keputusan yang telahdihasilkan KTM IV ini dikenal puladengan sebutan "Agenda PembangunanDoha" (Doha DevelopmentAgenda) mengingat di dalamnyatermuat isu-isu pembangunanyang menjadi kepentingan negaranegaraberkembang terbelakang(least-developed countries/LDCs),seperti: kerangka kerja kegiatanbantuan teknik WTO, program kerjaLDCs, dan program kerja untukmengintegrasikan secara penuhnegara kecil ke dalam WTO.Mengenai "perlakuan khususdan berbeda" (special anddifferential treatment), Deklarasitersebut telah mencatat proposalnegara berkembang untuk merundingkanPersetujuan mengenaiPer-lakuan Khusus dan Berbeda(Framework Agreement of Specialand Differential Treatment/S&D),namun tidak mengusulkan suatutindakan konkret mengenai isutersebut. Para menteri setuju bahwamasalah S&D ini akan ditinjaukembali agar lebih efektif dan operasional.1. Isu-Isu Yang Disetujui UntukDirundingkan Lebih LanjutDeklarasi Doha mencanangkansegera dimulainya perundinganlebih lanjut mengenai beberapabidang spesifik, seperti jasa,pertanian, tarif produk industri,lingkungan hidup, impelementasi,HAKI, penyempurnaan DSMdan aturan-aturan WTO (WTORules).2. Isu-isu ImplementasiNegara-negara berkembang telahterus-menerus menekannegara-negara maju untuk membahasmasalah ketidakseimbang-

an yang muncul dari persetujuanPutaran Uruguay. Negara berkembangseringkali mempermasalahkanberbagai pasal dalamberbagai persetujuan WTO yangdianggap merugikan maupunkurang jelas sehingga menyulitkannegara berkembang dalammengimplementasikan komitmennyadi WTO. Mengingat persetujuan-persetujuanmerupakanhasil perundingan pada masaPutaran Uruguay di mana belumdisadari dampak pelaksanaannyamaka diusulkan untuk mengklarifikasiatau memperbaikibeberapa pasal persetujuan WTOdalam perundingan lebih lanjut.Isu - isu implementasi yangdimuat dalam Decision onImplementation-Related Issuesand Concerns dan menyangkutkepentingan negara berkembangantara lain:a. PertanianDibahas antara lain mengenaihimbauan agar anggota WTOmenghindari sedapat mungkintindakan yang mempertanyakannotifikasi negaraberkembang dalam programsubsidi yang diperbolehkandalam kategori green box.Ditekankan perlunya melanjutkanprogram kerja mengenaitariff-rate quota, bantuanpangan, serta bantuanteknik dan keuangan.b. Sanitary and Phytosanitary(SPS) MeasuresPembahasan diarahkan untukmengklarifikasi istilah longertimeframe for compliancepada pasal 10.2. PersetujuanSPS dengan memberikanjangka waktu yang lebih lamabagi negara berkembang untukmenyelaraskan aturannyadengan tindakan SPS yangbaru. Ditekankan pula pentingnyapartisipasi negaraberkembang dalam organisasi-organisasiinternasionalmengenai standar.c. Tekstil dan PakaianPara anggota mencatat pentingnyaupaya untuk: mengurangirestriksi quota danmempercepat integrasi produk-produktekstil ke WTO,memberi pertimbangan lebihdahulu sebelum memulaiinvestigasi anti-dumping,memberitahukan perubahandalam rules of origin, sertameningkatkan growth ongrowth provision satu tahaplebih cepat.d. Hambatan Teknis Perdagangan(TechnicalBarrier to Trade/ TBT)Dimungkinkan untuk menundapenerapan aturan baruTBT selama 6 bulan, meningkatkanpartisipasi negara-negaraberkembang dalamorganisasi-organisasi internasionalmengenai standar.e. Anti-DumpingDisepakati untuk menelitisecara hati-hati permintaanuntuk investigasi antidumpingterhadap produkyang sama dari negara yangsama (tidak memulai kasusanti dumping dalam 1 tahunapabila ternyata ada temuannegatif untuk produk yangsama dari negara yang sama).Hal ini untuk menghindariterjadinya trade harrasment

di mana industri di negaratertentu berulang kali memaksakandilakukannyainvestigasi dumping meskipuntuduhan dumping tersebuttidak terbukti (merupakanupaya untuk mematikansaingan).f. Custom ValuationDisetujui untuk mencatatpermintaan perpanjanganmasa transisi PersetujuanCustom Valuation, mempertimbangkankondisi khususnegara terbelakang, meningkatkankerjasama di antaraotoritas bea cukai untukmenghindari penipuan.g. Rules of OriginDiupayakan mengharmonisasipersyaratan asal barangyang diharapkan akan meningkatkanarus perdagangan.h. Subsidies and CountervailingMeasuresDisepakati untuk mengklarifikasiannex VII(b) dariPersetujuan Subsidies andCountervailing Measures(SCM) di mana negaranegarayang tercantum dalamannex VII (b) tersebut tetapdapat memberikan subsidiselama GNP perkapitanya belummelewati US$ 1.000selama tiga tahun berturutturut.i. Trade-Related Aspects ofIntellectual Property(TRIPs)TRIPs Council diminta untukmempelajari lebih lanjutcakupan dan modalitas untukcomplaints. Di samping ituditekankan pentingnya alihteknologi yang harus dilakukannegara maju sesuaikomitmennya di bawah pasal66.2 Persetujuan TRIPs.j. Special and Differential(S&D) TreatmentPara anggota sepakat untukmencari jalan agar S&D inidapat lebih efektif dan dapatdiubah menjadi lebih mengikat(mandatory).E. Deklarasi Hong Kong danPartisipasi IndonesiaKTM ke enam WTO telahdiseleng-garakan pada tanggal 13-18Desember 2005 di Hong Kong.Tujuan penyeleng-garaan KTM iniadalah untuk mencapai kesepakatanAgenda Pembangunan Doha yangdijadwalkan berakhir pada bulanDesember tahun 2006. KTM VIWTO telah berhasil menyepakatiProgram Kerja Doha yang dituangkandalam Ministerial Declaration.Deklarasi Menteri tersebut secaraumum telah menghasilkan kemajuanyang berarti, namun negara-negaraanggota, termasuk Indonesia masihperlu bekerja lebih keras untukmenyelesaikan perundingan lanjutandi semua isu guna mencapai tujuanAgenda Pembangunan Doha. Pokokpokokhasil kesepakatan dimak-sudadalah sebagai berikut:1) Bidang Pertaniana. Pilar Perundingan.Perundingan di bidang pertanianmencakup 3 (tiga)pilar utama, yaitu subsididomestik termasuk deminimis; subsidi ekspor termasukfood aid, StateTrading Enterprises; danakses pasar termasuk SpecialProducts (SP) dan Special

Safeguard Mechanism(SSM).b. Subsidi Ekspor.Dalam isu subsidi ekspor,Indonesia menerima dicantumkannyabatas akhirpenurunan subsidi eksporsampai dengan tahun 2013,walaupun Indonesia dankelompok negara yang tergabungdalam G-20 menginginkanagar subsidi eksportersebut dihapuskan padatahun 2010. Disepakati puladalam Deklarasi Menteritersebut bahwa realisasipenghapusan ekspor secarasubstansial harus dilakukanpada akhir paruh pertamaperiode implementasi.Dengan demikian dapatdiartikan bahwa meskipunditetapkan batas akhir tahun2013, namun realisasi penghapusansubsidi pertanian dinegara maju tetap sesuaidengan permintaan negaraberkembang yaitu tahun2010. Hal ini merupakankompromi yang tetap memenangkankepentingannegara-negara berkembangtermasuk Indonesia.c. Special Products/SP danSpecial SafeguardMechanism/SSM.Dalam isu SP dan SSM,Indonesia sebagai koordinatorG-33 telah berhasilmemasukkan konsep dimaksuddalam Deklarasi Menteri.Ditegaskan dalam Deklarasitersebut bahwa negara berkembangdiberikan fleksibilitasuntuk menentukansendiri jumlah komoditi SPdengan berpatokan padakriteria ketahanan pangan,pengentasan kemiskinan danpembangunan pedesaan. Halitu berarti produk-produkyang termasuk dalam SPtidak diikutkan dalam programpenurunan tarif. Negaraberkembang juga berhakmenggunakan mekanismeSSM yang didasarkan padaindikator volume impor danharga produk (volume triggerand price trigger) yangpenjabarannya akan ditindaklanjutisetelah pertemuanHong Kong. Indonesia padabulan Maret 2007 menjadituan rumah KonperensiTingkat Menteri G-33. Perundinganmengenai G-33hingga saat ini sudah sangatmaju pesat meskipun masihmemerlukan adanya kontribusinyata dari paraanggota mengenai prosentasepenurunan tarif dan indikatorpenentuan SP diantara paraanggota G-33 itu sendiri 9.1) Bidang Akses Pasar NonPertanian (Non AgricultureMarket Access-NAMA)9Presiden RI membuka Pertemuan TingkatMenteri G-33 dan dihadiri juga oleh 130delegasi termasuk diantaranya para Menteri danPerwakilan dari 29 negara anggota G-33.Pertemuan juga dihadiri oleh Menteri dari Brazilyang merupakan koordinator G-20, Jepang yangmewakili G-10, European Commissioner forTrade dan Direktur Jenderal WTO. Lihat pressrelease Presiden RI membuka G−33 MinisterialMeeting,dalam website Ditjen KerjasamaPerdagangan Internasional DepartemenPerdaganganhttp://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_content_id=531&detail=true

a. Di bidang NAMA perundingandifokuskan pada pembahasanmengenai formula penurunantarif termasuk prinsip less thanfull reciprocity; fleksibilitas/Special and DifferentialTreatment (S&D treatment); dantreatment of unbound tariff. Disamping itu juga perundinganmembahas isu pengurangan tarifsektoral, cakupan produk nonpertanian, serta hambatan nontarif.b. Dalam formula penurunan tarif,Deklarasi Menteri telah menetapkanSwiss Formula dengankoefisien lebih dari satu (SwissFormula with coefficients). Formulaini memungkinkan negarayang memiliki tarif tinggi mengalamipenurunan tarif terbesar.Hasil ini telah sejalan denganposisi Indonesia yang pada prinsipnyamenginginkan besarankoefisien yang berbeda dalampe-nurunan tarif antara negaraber-kembang dan negara maju.Deklarasi juga menyepakati untukmempertimbangkan kebutuhandan kepentingan negara berkembangdengan cara perbedaanperlakuan penurunan komitmen(less than full reciprocity). Hasiltersebut merupakan posisi yangsenantiasa diperjuangkan olehIndonesia.c. Mengenai fleksibilitas danunbound tariff, telah diakui pentingnyakonsep S & D Treatmentdan prinsip less than fullreciprocity dalam komitmen penurunantariff termasuk didalamnyafleksibiltas untuk negara berkembangsebagai bagian yangtidak terpisahkan dari modalitas.Dengan masuknya fleksibilitasdalam teks Deklarasi berartinegara berkembang mendapatkanjangka waktu implementasi penurunantarif yang lebih lama,pengecualian produk tertentu dariformula penurunan tarif, danpemberlakuan status unbounduntuk sejumlah produk tertentu(besaran persentase akan dirundingkankemudian).d. Berkaitan dengan penghapusantarif sektoral, Indonesia dapatmenerima penghapusan tarifsektoral yang bersifat tidak mengikat.Hal ini sesuai dengankeinginan Indonesia yang menolakgagasan penghapusan tarifsektoral secara wajib. Untuk ituperlu dikaji lebih lanjut efektifitasdalam perluasan akses pasarsecara global maupun manfaatnyaterhadap pengembangan industrinasional. Disepakatibahwa penetapan modalitas harusse-lesai paling lambat tanggal 30April 2006 dan jadwal penyampaiandraft komprehensif berdasarkanmodalitas paling lambattanggal 31 Juli 2006.3) Bidang Perdagangan Jasaa. Prinsip perundinganPada dasarnya DeklarasiMenteri bersifat lebih fleksibelkarena liberalisasi tetapakan dilakukan secara progresifberdasarkan pada tingkatpembangunan nasionalnegara anggota WTO. ParaMenteri juga menyepakatibahwa dalam melakukanliberalisasi perundingan akandilanjutkan berdasarkan: (a)negotiating guide-lines andprocedures tanggal 28 Maret2001, (b) modalitas S&D

treatment tanggal 3September 2003, dan (c)schedulling guide-linestanggal 23 Maret 2001.b. Rules and EmergencySafeguard Measures.Kemajuan lain yang terdapatdalam Deklarasi Menteriadalah telah diakomodasinyakepenti-ngan ekspor negaraberkembang yaitu negaramaju diminta untuk meningkatkankomitmennyauntuk kategori Penyedia JasaKontrak (ContractualServices Suppliers) bagi jasaprofesional dan jasa-jasalainnya tanpa melalui investasi.Hal ini akan memudahkannegara berkembanguntuk akses pasartenaga kerja di luar negerikhususnya di negara maju.Deklarasi Menteri juga telahmengakomodasi kepentinganIndonesia untuk penyelesaianperundingan bidang Rulesdan Emergency SafeguardMeasures untuk perdaganganjasa.1) Bidang TRIPs/HAKIDeklarasi Menteri telahmengakomodasi usulan negaraberkembang untuk perluasancakupan produk indikasi geografis(Geographical IndicationProducts-products yangmemiliki ciri khas dari suatuwilayah) yang sejalan dengankebi-jakan otonomi daerah dalamrangka meningkatkan akses pasarproduk khas daerah. Selain itu,dalam hubungannya denganpenyelesaian sengketa selamamasa transisi, Deklarasi Menterimenyepakati bahwa sebelumselesai ditetapkannya modalitaspenyelesaian sengketa, tidakakan ada negara berkembangyang dapat diajukan ke badanpenyelesaian sengketa-WTO apabilaterjadi pelanggaran HAKI.Selain hal-hal tersebut di ataspara Menteri juga sepakat untukmelanjutkan perundingan untuktransfer teknologi atas PersetujuanTRIPs yang akan sejalandengan kebijakan pemerintahdalam rangka penguasaanteknologi.5) Bidang TRIPs dan PublicHealthDeklarasi Menteri telah menyepakatiuntuk melakukanamandemen pasal 31 TRIPsAgreement dalam rangka mempermudahnegara berkembangdan negara kurang berkembanguntuk mengakses obat-obatandengan harga murah. Dengandemikian negara berkembang,termasuk Indonesia, diperbolehkanmelakukan ekspor apabilatelah memiliki kapasitas untukproduksi obat-obatan untuktujuan ekspor.6) Bidang Trade FacilitationDalam rangka kelancaranarus barang di pelabuhan dan dipabean untuk tujuan ekspor danimpor telah disepakati dalamDeklarasi Menteri untuk melakukanperundingan lanjutan gunamembahas elemen-elemen tradefacilitation seperti: singlewindow, single document, nationalfocal point, border coordination,appeal procedures,esta-blishment code of conductbagi staf kepabeanan,multilateral mechanism for the

exchange and handling of information,technical assistance dancapacity building untuk pembangunaninfrastruktur kepabeanandan kepelabuhanan.7) Bidang RulesDeklarasi Menteri memuatke-sepakatan untuk meneruskanperundingan penyempurnaan peraturananti-dumping/anti subsidiserta pengaturan subsidi perikanandan kerjasama perdaganganregional. Untuk isu antidumpingdan anti subsidi, kesepakatanini telah mengakomodirkepentingan Indonesia yangkha-watir akan penggunaaninstrumen anti-dumping dan antisubsidiyang berlebih-lebihanbahkan cenderung ke arahhambatan perdagangan non-tarif.Sementara untuk isu subsidiperikanan, Deklarasi telah memuatconcern Indonesia yaitumengenai pelarangan bentuksubsidi perikanan yang menyebabkanover capacity danover-fishing serta pemberlakuanketentuan S&D treatment karenasektor perikanan Indonesiamerupakan salah satu sektorpenting bagi ketahanan pangandan kelestarian sumber dayahayati laut. Sedangkan usulanIndonesia mengenai pemberdayaanmasyarakat nelayanpesisir akan terus diperjuangkanpada pe-rundingan lanjutan.8) Bidang Perdagangan danLingkungan, Isu Pembangunandan S&D Treatmenti. Multilateral EnvironmentalAgreements (MEAs)Deklarasi Menteri memuatkesepakatan untuk mengintensifkanperundingan gunamemenuhi mandat AgendaPembangunan Doha. ParaMenteri juga mengakuikemajuan yang dicapai anggotadalam penyampaiansubmisi mengenai keterkaitanantara ketentuan WTO yangada dan kewajiban perdaganganspesifik sebagaimanadiatur dalam MultilateralEnvironmental Agreements(MEAs) serta kemajuan dalammengembangkan prosedurpertukaran informasiantara Sekretariat MEAs danKomite WTO yang relevan.Hal ini sesuai dengan posisiIndonesia yang mendukungpembentukan prosedur untukmelaksanakan pertukaraninformasi secara reguler daninformal. Namun demikian,Indonesia tetap berpandanganbahwa sekiranya terdapatupaya untuk memformalkanmekanisme ini maka pembahasannyaharus menjadibagian dari pembahasan penyempurnaanmekanismekerja Komite Perdagangandan Lingkungan secarakeseluruhan.j. Isu S&D Treatment.Deklarasi Menteri menegaskankembali bahwa ketentuanS&D merupakan bagian yangintegral dari seluruh PerjanjianWTO dan sepakatuntuk membuatnya menjadilebih precise, efektif danoperasional. Hal ini telahsejalan dengan landasan posisiIndonesia untuk isu ini.Indonesia juga telah memberikandukungan pada proposalS&D Treatment yang

disampaikan oleh negaranegarakurang ber-kembang(Least Developed Countries-LDCs) dan pada akhirpertemuan para Menterisepakat untuk menerapkanakses pasar yang bebas beamasuk dan bebas kuota bagikomoditas yang ber-asal darinegara LDCs pada tahun2008.1) Isu KomoditasDeklarasi Menteri telahmengakui bahwa komoditi pertaniandan perkebunan merupakankepentingan ekspor negaraberkembang, namun kepentingannegara berkembang ini selaluterganggu oleh faktor fluktuasiharga. Oleh karena itu, DeklarasiMenteri ini memberikan mandatkepada Komite Perdagangan danPembangunan untuk mengefektifkankerjasamanya denganorganisasi internasional lainnyadalam mengambil langkah-langkahyang diperlukan untuk penstabilanharga produk pertaniandan perkebunan.Dalam kesempatan pertemuanKTM VI, Menteri Perdagangan,Mari Elka Pangestu,memimpin pertemuan hariankelompok G-33 yang beranggotakan45 (empat puluhlima) negara berkembang 10 serta10Negara yang tergabung dalam kelompok G-33adalah: Antigua dan Barbuda, Barbados, Belize,Benin, Botswana, China, Cote d’Ivoire, Congo,Cuba, Dominican Republic, El Salvador,Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras,India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Korea,Madagascar, Mauritius, Mongolia, Mozambique,Nicaragua, Nigeria, Pakisatan, Panama, thePhilippines, Peru, saint Kitts, Saint Lucia, SaintVincent and the Grenadines, Senegal, Sri Lanka,Suriname, Tanzania, Trinidad and Tobago,menghasilkan Komunike Bersamapada tanggal 13 Desember2005. Selain menghadiri pertemuanutama sebagai KetuaDELRI, Menteri Per-daganganjuga melakukan beberapa pertemuandengan kelompok negaraanggota G-20 dan G-90 yangterdiri atas negara berkembangAsia, Afrika dan Amerika Latin.Di sela-sela jadwal padat pertemuanKTM, Menteri Perdaganganjuga berkesempatanuntuk mengadakan konpe-rensipers dan memberikan briefingkhusus tentang posisi Indonesiakepada wartawan asing dandalam negeri, serta melakukanbeberapa pertemuan bilateraldengan negara-negara Inggeris,Iran, dan Pakistan.Menteri Perdagangan RI jugaberpartisipasi aktif dalam pertemuanChairman’s ConsultativeGroup (CCG), atau yang dikenaldengan pertemuan “GreenRoom.” Pertemuan ini melibatkan26 negara yang dianggapmewakili 149 negara ang-gotadengan berbagai kepentingan diberbagai sektor atau issues yangdirundingkan. Dalam pertemuanini isu-isu pokok dibahas dan dirundingkansetiap malam sepanjangpertemuan berlangsung,bahkan dalam beberapa kesempatanpertemuan ini berlangsunghingga pagi keesokan harinya.Diundangnya Indonesia kedalam pertemuan “Green Room”ini merupakan cermin pengakuannegara-negara penting anggotaWTO bahwa Indonesia ikutmemainkan peranan kunci dalamTurkey, Uganda, Venezuela, Zambia, danZimbabwe.

A. Penutupmembentuk format perdaganganmultilateral di masa datang.Berdasar uraian di atas, terdapattiga keadaan menarik yang perlumendapat perhatian kita semua.Pertama adalah tumbuhnya minatbanyak kalangan di dalam negerimengenai perkembangan sistemperdagangan internasional. Hal inimerupakan pertanda positif akansemakin kuatnya posisi rundingIndonesia dengan munculnya keterlibatanpemikiran strategis apabilakalangan akademisi dapat memberikontribusi mengenai berbagai issuedalam sistem perdagangan internasional.Kedua adalah fakta masihterbatasnya pemahaman masyarakat,pejabat pemerintah di daerah dantermasuk kalangan akademik atassistem perdagangan internasional.Keadaan ini menjadi penyebab tidakoptimalnya pemanfaatan peluangdan ketentuan perdagangan WTOsebagai sarana meningkatkan kesejahteraanbangsa. Peran aktif parapemerhati WTO sangat diperlukanter-utama untuk mempercepat danmemperluas sosialisasi hasil perundingandan pemahaman mengenaiimplementasi sistem perdaganganinternasional terutama sebagai penyediainformasi tertulis. Sebagaimanakita ketahui bahwa literaturberbahasa Indonesia mengenaiWTO, AFTA, maupun APEC masihsangat terbatas.Ketiga adalah fakta masihterbatasnya keterlibatan kalanganmasyarakat di luar pemerintahsebagai penyedia pemikiranalternative atau mitra dialogPemerintah di dalam menghadapipe-undingan perdagangan internasionalbaik secara bilateral,regional, maupun multilateral. Keterbatasanini perlu segera di atasimelalui upaya mempercepat peningkatanwawasan dan reposisikedudukan kalangan akademikmenjadi partner pemerintah dalammenanggapi perubahan internasionaldi bidang perdagangan.Sebagai penutup kita semuaperlu saling mengingatkan bahwaIndonesia telah meratifikasiKetentuan WTO melalui UndangundangNo. 7 tahun 1994. Adanyaratifikasi tersebut merupakan pernyataanbahwa Ketentuan dan IsiPersetujuan WTO menjadi bagiandari peraturan perundangan nasional.Sudah saatnya, kita memanfaatkanseoptimal mungkin ketentuan WTOsebagai instrumen peraturan perdagangannasional. Oleh sebab itu,diskusi UNDIP berthema PerkembanganWTO dan KepentinganNasional Indonesia akan menjadilangkah awal yang baik untukmengamankan dan memajukan kesejahteraanbangsa melalui sarana perdaganganinternasional.

DAMPAK IMPLEMENTASIPERJANJIAN ASEAN-CHINA FTA(FREE TRADE AREA) TERHADAPEKSPOR-IMPOR INDONESIA-CHINA(Bagian ke-2)Oleh: Siti Tri JoelyartiniManfaat, Tantangan dan AncamanPerjanjian ASEAN-China FTA bagiIndonesiaBagi Indonesia dengan menandatanganiperjanjian yang telah disepakatidiharapkan tercipta peluang ekspor yangsemakin meningkat dengan tingkat tarifrelatif rendah dan jumlah pendudukChina sebesar 1,4 milyar (2004), GDPsebesar US$ 1100 (US$M), prediksiGDP/kapita US$ 3.000 (2020); meningkatnyakepastian bagi produk unggulanIndonesia dalam memanfaatkanpeluang pasar China; disamping terjadinyadynamic effect dari integasiekonomi dengan meningkatnya investasidi Indonesia; konsumen juga mendapatkanbarang sesuai yang diinginkandengan harga relatif murah. Namundemikian Indonesia juga menghadapitantangan dengan menghadapi pesaingdari ASEAN yang lebih efisien sepertiVietnam yang relatif efisien dalam laborintensive dibandingkan dengan Indonesia.Sehingga Indonesia harus dapatmeningkatkan efisiensi agar produktifitasmeningkat, menciptakan ilkimusaha yang kondusif sehingga dayasaing Indonesia meningkat, antara laindilakukan melalui penghapusan ekonomibiaya tinggi, termasuk penyederhanaanperijinan; memperluas akses pasar;meningkatkan kemampuan dalam penguasaanteknologi informasi dan komunikasi,termasuk promosi pemasaran.Sedangkan ancaman yang dihadapiantara lain yaitu sektor pertanian Chinasemakin efisien dan produk industrinyayang capital intensive dengan produkindustri yang bernilai tambah sebagaisalah satu dampak masuknya FDI/MNC(Foreign Direct Investment/MultinationalCorporation) ke China sehinggabukan tidak mungkin produk Indonesiatergusur produk China.Dampak Implementasi PerjanjianASEAN-China FTA terhadap Ekspor-Impor IndonesiaApabila diamati perdaganganASEAN-China selama tahun 2000 terjadidefisit bagi ASEAN sebesar 3,9US$ milyar. Ada harapan bagi ASEANdengan FTA dapat meningkatkan totalperdagangan dengan mempertimbangkanmasing-masing daya saing produknyasehingga dapat memperluas pasar keChina. Pada awal implementasi ACFTAtahun 2004, total perdagangan ASEAN-China semakin besar yaitu 81,8 US$milyar meningkat sebesar 153,3% dari32,3 US$ milyar tahun 2000 dengankondisi masih terjadi defisit bagiASEAN senilai 4,6 US$ milyar.Selanjutnya total perdagangan ASEAN-China semakin meningkat tahun 2005menjadi 113,4 US$ milyar dengan kondisitetap defisit bagi ASEAN sebesar8,87 US$ milyar. (Tabel 4).Keadaan sebaliknya terjadi dalamperdagangan Indonesia-China yangmenunjukkan surplus perdagangan bagiIndonesia. Dapat dilihat juga bahwa totalperdagangan Indonesia yang selalumeningkat selama periode 2000-2005,sementara trendnya selama lima tahunterakhir (2001-2005) 31,64% dengannilai sebesar 12,6 US$ milyar dankontribusi ekspor non migas senilai 3,95US$ milyar atau 31,66% dari totalperdagangan pada tahun 2005. Sehinggadapat dikatakan secara umum komoditiekspor non migas Indonesia cukup dapat

kondisi ini tidak perlu dikhawatirkanmengingat Indonesia masih mengalamisurplus dalam perdagangan produk EHPsebesar 105,5 juta US$ selama Januari-Oktober 2006.Sebagai gambaran, beberapa imporproduk EHP Indonesia yang cukup besaradalah:- Garlic, fresh or chilled (HS 070320)meningkat impor Indonesia sebesar21,6% menjadi 63,9 juta US$ tahun2005 dibandingkan tahunsebelumnya.- Apples, fresh (HS 080810) naik21,7% dibandingkan tahunsebelumnya atau menjadi 42,7 jutaUS$ tahun 2005.- Pears and quinces, fresh (HS080820), nilai impor Indonesia tahun2005 sebesar 30,5 juta US$ atau naik20,8% dibandingkan tahun 2004.- Mandarins (including tangerines andsatsumas); clementines, wilkings andsimilar citrus hybrids, fresh or dried(HS 080520), impornya naik menjadi17,0 juta US$ tahun 2005 ataumengalami peningkatan sebesar 23,3% dibandingkan tahun sebelumnya.Produk Normal TrackSeperti disebutkan sebelumnya,implementasi program penurunan bertahapdan penghapusan tarif bea masukproduk-produk yang tercakup dalamNormal Track berlaku efektif mulaitanggal 20 Juli 2005, dengan cakupanproduk yang menjadi andalan eksporIndonesia ke China diantaranya produkCoal (HS 2701); Polycarboxylic acids(HS 2917); Wood (HS 4409); Copperwire (HS 7408). Idealnya untuk melihatdampak implementasi ACFTA dalamjangka pendek paling tidak dapat dilihatdari perkembangan ekspor produkNormal Track Juli 2005-Juli 2006.Namun karena keterbatasan data disinihanya dapat dilihat nilai ekspor Jan-Oktober 2005 sebesar 5.120.939.151US$ yang meningkat menjadi sebesar6.536.518.599 US$ pada periode yangsama tahun 2006. Untuk mengkajisejauhmana dampak implementasi produkyang tercakup dalam Normal Trackperlu dilakukan pengkajian mendalamkarena berbagai variabel banyak berpengaruhterhadap ekspor Indonesiatermasuk pemanfaatan SKA form E.Namun dengan melihat perkembanganrealisasi pemanfaatan SKA Form Emenunjukkan lonjakan peningkatan yangsangat signifikan yaitu dari 435 tahun2005 menjadi 2.452 SKA tahun 2006atau meningkat 463,7%. Ini merupakanindikator bahwa para eksportir memanfaatkanpeluang preferensi yang disepakatiantara Indonesia dan Chinadalam kerangka ASEAN-China FTAyang diharapkan dapat menggenjotekspor Indonesia ditengah kekhawatiranderasnya penetrasi pasar produk Chinake Indonesia. Hal ini dapat dilihatdengan perkembangan yang kurangmenggembirakan dari neraca perdagangannon migas Indonesia-China yangmengalami defisit sebesar 591.507,7ribu US$dimana impor non migasIndonesia sebesar 4.551.270,3 ribu US$pada tahun 2005.Sensitive TrackSaat ini belum dapat dilihat dampaknyakarena ekspor-impor yang terjadiantara Indonesia-China untuk produk inimenggunakan skema MFN tariff. Produkandalan Indonesia yang oleh Chinadimasukkan dalam Sensitive dan HighlySensitive antara lain Palm Oil danturunannya (HS 1511); Karet Alam (HS4001); Plywood, vennered panels (HS4412). Sebaliknya, Indonesia juga

memasukkan produk-produk unggulanEkspor China ke Indonesia antara lainBarang Jadi Kulit; tas, dompet; Alaskaki: Sepatu sport, Casual, Kulit; Kacamata;Alat Musik; Tiup, petik, gesek;Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; AlatTulis; Besi dan Baja; Spare part; Alatangkut; Glokasida dan Alkaloid Nabati;Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca;Barang-barang Plastik; Produk Pertanian,seperti Beras, Gula, Jagung danKedelai; Produk Industri Tekstil danproduk Tekstil (ITPT); ProdukOtomotif; Produk Ceramic Tableware.Pada pembahasan sebelumnya telahdisinggung bahwa Indonesia telahsedemikian rupa menyusun posisi untukmempersiapkan daya saing terhadapproduk dalam negeri, namun masihsering ada pihak-pihak yang menyudutkanpemerintah Indonesia bahwa akibatliberalisasi ASEAN-China FTA,Indonesia kebanjiran produk buatanChina, baik berupa produk tekstil,mainan anak-anak, sepatu, alas kaki, danproduk lainnya. Padahal apabila dicermatidengan melihat cakupan produkdalam Sensitive Track sesungguhnyaproduk-produk tersebut masuk didalamnya,yang baru akan diimplementasikanpenurunan tarifnya mulai tahun 2012.Jadi tidak benar bahwa produk buatanChina tersebut membanjiri Indonesiadikarenakan FTA ASEAN-China tetapiproduk-produk tersebut masuk keIndonesia melalui jalur di luar skematersebut dengan kata lain via perdaganganbiasa.Perkembangan dan Permasalahandalam Implementasi PerjanjianASEAN-China FTADalam mengimplementasi kesepakatanASEAN-China untuk produkprodukyang tercakup EHP tersebutmenghadapi beberapa permasalahan danperkembangan sebagai berikut:Stearic Acid. Pada awalnyaIndonesia tidak memasukkan produktersebut kedalam daftar produk-produkyang tercakup dalam EHP sehinggauntuk ekspor ke China dikenakan tariffsebesar 16%. Padahal ekspor produk inicukup besar ke China sekitar 60% daritotal produksi atau sekitar 700.000 ton.Sementara Malaysia yang merupakanpesaing utama Indonesia memperolehpreferensi penuruan tariff sebesar 10%.Akibatnya agar tetap bersaing denganMalaysia eksportir Indonesia menurunkanharga 6% atau sekitar US$ 30 perton dari harga normal sekitar US$ 500per ton. Seharusnya hal ini tidak perluterjadi apabila ada koordinasi yang lebihbaik antara institusi terkait dan asosiasiindustri dimaksud. Disamping itu dalammenyampaikan posisi Indonesia diperlukankemampuan analisa secarakomprehensif terhadap produk-produkekspor ke negara tujuan termasukpesaing Indonesia ke negara tersebut.Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisperkembangan ekspor-imporIndonesia dengan dunia dan sejauhmanadaya saingnya, juga koordinasi denganpelaku bisnis untuk mengetahui apayang diharapkan dengan kerjasamaASEAN-China FTA. Namun demikianakhirnya China setuju produk SteaticAcid masuk dalam cakupan produk EHPKakao. Semula Indonesia hanyamemasukkan Bubuk Kakao (HS1806.10.00.00) dalam cakupan produkEHP. Indonesia berkeinginan untukmemasukkan produk Kakao lainnyayaitu cocoa powder not containing addedsugar (HS 1803.20.000 : cocoa cake; HS1804.00.000 : cocoa butter; HS1805.00.000 : cocoa powder; HS1803.10.000 : cocoa liquor) yangakhirnya disepakati dengan China12

menawarkan konsesi tariff bebas beamasuk (0%) atas produk cocoa powderIndonesia ke China atau turun dari 15%.yang berlaku saat itu. Sebagai kompensasinyaChina mengusulkan agarIndonesia dapat memberikan preferensitarif (0%) untuk produk chili powder(HS 0904.20.10.00), atau turun dari 5%yang berlaku saat itu. Dengan kesepakatantersebut Indonesia berpeluanguntuk meningkatkan ekspor produkkakao olahan dimaksud ke China mengingatpasar China yang sangat besar.,walau Malaysia yang merupakan pesaingutama produk kakao Indonesia telahlama menikmati bea masuk 0% ke RRCuntuk produk kakao olahan. SementaraChina merupakan salah satu pasarterbesar Cacao Indonesia dimana eksporIndonesia hingga pertengahan tahun2006 mencapai $506 juta.Buah-buahan. Indonesia dan Chinaakan mendiskusikan non tariff barriersehubungan dengan ditolaknya eksportiga komoditi buah-buahan Indonesia keChina yaitu banana, longan dan mangga.Padahal dalam EHP sudah disepakatibahwa ketiga komoditi tersebut merupakankomoditi EHP. Ditolaknya ketigakomoditi tersebut karena tidakmemenuhi standar kesehatan produktersebut ke China. Indonesia mengusulkanuntuk dibicarakan pada tingkatMenteri. Apabila dilihat data ekspor,tahun 2005 ekspor buah Indonesiamencapai US$ 2.7 juta ke Chinasementara impornya US$ 100,9 juta.KesimpulanSecara umum implementasi ASEAN-China FTA memberikan dampakterhadap ekspor Indonesia yang meningkatterutama produk yang tercakupdalam EHP. Dengan segala konsekuensinyadalam implementasi ASEAN-China FTA untuk meningkatkan aksespasar, Indonesia menghadapi baikpeluang, tantangan maupun ancaman.Saran- Dalam rangka meningkatkan aksespasar, Pemerintah Indonesia harusturut secara aktif dalam perundinganuntuk menyelesaikan permasalahanimplementasi perjanjian ASEAN-China.- Pemerintah Indonesia perlu memberikaniklim usaha yang kondusifuntuk membantu dunia usaha menciptakanproduk yang efisien sehinggamenghasilkan produk denganbiaya yang murah.- Perlu memperhatikan rantai tataniaga dari produksi hingga pengirimanbarang di pelabuhan melaluipemangkasan birokrasi yangtidak efisien serta melakukan koordinasidengan Pemerintah Daerahdengan lebih erat sehingga adakesamaan antara peraturan Pusat danDaerah juga koordinasi yang lebihintensif dengan pihak-pihak yangterkait dengan produksi dan ekspor.- Menghadapi implementasi ASEAN-China FTA diperlukan koordinasilebih erat antara pemerintah/instansiterkait selaku sektor pembina denganpelaku usaha untuk mendorong kegiatanproduksi mereka dalam menghasilkanproduk yang memiiliki dayasaing.- Menciptakan iklim investasi yangmenarik, aman dan dengan kepastianhukum yang terjamin untuk menarikinvestor dari China dan ASEAN.- Melakukan sosialisasi secara terusmenerus terhadap perkembangan hasilperundingan kerjasama ACFTA.

DAFTAR PUSTAKA-------Badan Pusat Statistik (Data diolahDepartemen Perdagangan). Data EksporImpor Tahun 2002-2005.-----------.Direktorat Fasilitasi Ekspordan Impor. Direktorat JenderalPerdagangan Luar Negeri. DepartemenPerdagangan. Data Realisasi SKA PerIPSKA Tahun 2005-2006.Salvatore, Dominic. InternationalEconomics. 2004. Eight Edition. JohnWiley & Sons, Inc. the United States ofAmerica.Tambunan, Tulus. Is ASEAN StillRelevant in The Era of The ASEAN-China FTA? Paper Dipersiapkan untukthe Asia-Pacific Economic Association(APEA) Second Conference, Seattle,USA, July 29-30, 2006, KadinIndonesia-Jetro.Djiwandono, Soedrajat. 2006. PasarBebas ASEAN-Cina. HarianRepublika.----------Laporan-laporan PertemuanKerjasama Perdagangan ASEAN Tahun2002-2006. Sekretariat ASEAN.Jakarta.Purwoko, Chamdan. FTA ASEAN-China, Awal Kebangkrutan IndustriOleokimia. Analisa Manufaktur. Jumat,13 Agustus 2004.Tarmidi, Lepi T. Indonesia MenghadapiTantangan Baru Arus GlobalisasiMakalah untuk Seminar AkademikEkonomi III, FEUI, Jakarta. 6-7Desember 2006.----------.Beberapa Harian Ibukota. 2006.Jakarta.

PERAN HAK KEKAYAANINTELEKTUAL ( HKI )BAGI KEMAKMURANBERSAMAOleh: Muhammad HarisSejauh mana hubungan Hak KekayaanIntelektual dalam meningkatkankemakmuran? Pertanyaan sederhana inipada kenyataannya tidak mudah diterimabagi masyarakat Indonesia. Polarisasikepentingan antara aparat penegakhukum, tujuan komersial dan keberadaanHKI itu sendiri justru melahirkanpertanyaan baru: Sejauhmana hubunganHKI dalam meningkatkan kemakmuransecara feodalistik? Meningkatkan kemakmuranuntuk kepentingan pribadiadalah bentuk pendapatan seperti zamanfeodal.Dalam lingkungan masyarakat majemukdan budaya kekeluargaan yangcukup kuat di Indonesia, perlu wawasanglobal untuk memberikan gambaranbahwa HKI bukan lagi pencarian keuntunganpribadi.. Pribadi atau Kelompokyang secara legal mendapat perlindunganHKI bukan berarti akanmenguras orang lain yang menggunakankaryanya. Dalam hal ini, seiring denganEra Reformasi, WTO 2020, perlu pandanganbaru atau Paradigma HKI bagimasyarakat Indonesia guna memandangIntelectual Property Rights ( IPR ) sebagaibagian dari Budaya, PembangunanNasional dan kesejahteraan bersama.Gambaran UmumSejak 1 Januari 2000 Indonesia terikatuntuk melaksanakan ketentuan HakKekayaan Intelektual ( HKI). Dalam halini Indonesia juga telah menyesuaikanUndang-undang di bidang HKI, yakniUndang-undang tentang Hak Cipta,Undang-undang tentang Hak Paten danUndang-undang tentang Merek. Perubahanketiga undang-undang tersebutdituangkan dalam Undang-undang No.12, Undang-undang No. 13 dan UndangundangNo. 14 Tahun 1997.Menurut A. Zen Umar, SH. LLM , HKIadalah Hak Kekayaan Intelektual yangtimbul atau lahir karena kemampuanintelektual manusia, misalnya daya cipta,karsa, rasa dan temuan pengetahuan, seni,sastra ataupun teknologi. Sedangkanarti penting dari HKI adalah :a. Sebagai suatu system, HKI berfungsisebagai sarana pemberian hak kepadapihak-pihak yang telah memenuhipersyaratan dan memberikanperlindungan bagi para pemeganghak tersebut.b. HKI adalah alat pendukung pertumbuhanekonomi sebab denganadanya perlindungan terhadap HKIakan membangkitkan motivasimanusia untuk menghasilkan karyaintelektual.Dalam perkembangannya HKI tidak lagimencakup bidang-bidang tradisionalseperti Hak Cipta, Paten, dan Merek,tetapi juga bidang-bidang kontemporerseperti Desain Industri ( IndustrialDesign) Desain tata letak Sirkuit Terpadu( Integrated Circuit), dan Rahasiadagang ( Trade Secret ). Hal ini sesuaidengan Ratifikasi ConventionEstablishing the World TradeOrganization ( Konvensi WTO ) yangdidalamnya memuat pula tentang TradeRelated spect of Intelectual PropertyRights ( Persetujuan TRIPS).Implementasi HKI : Tantangan danPeluangSesuai dengan arti penting HKI padapoin b di atas, maka pemerintah dankomponen yang terkait lainnya hendaknyadapat mengaktifkan keberadaan HKI

di Indonesia sebagai bagian dari upayapembangunan nasional. Kekayaan Intelektualyang dimiliki oleh bangsaIndonesia merupakan modal dasar untukbangkit dari krisis yang berkelanjutan iniTetapi tidak semua masyarakatIndonesia dan aparat penegak hukummenyadari pentingnya HKI, terutamalemahnya penegakan hukum di Indonesiayang tercinta ini. Atas dasar ituoleh United Stated Trade Representative(USTR ), Indonesia dalam hal ini dapatdikenakan sanksi ancaman pemberlakuanSpecial 301 ( US Trade Act) yaituberupa retalisasi perdagangan. Apabilahal ini benar-benar terjadi di Indonesia,maka akan melumpuhkan dunia usahaproduk yang bersangkutan. AkibatnyaSektor Industri terkena dampaknya danakan mengalami kebangkrutan karenaproduk Indonesia akan dinilai sangatrendah, hal ini tentunya berpengaruhbagi Neraca Pembayaran yang negatifdan surplus bagi impor yang dapatmenyengsarakan devisa negara.Dari segi sosiologi, masyarakatIndonesia tidak sepenuhnya menerimaHKI, secara filosofis HKI dianggapmerupakan refleksi masyarakat yangindividualistik. Di sebagian masyarakatmasih beranggapan bahwa hasil karyaseseorang sudah sepantasnya dinikmatioleh masyarakat luas.Sebenarnya ada beberapa unsur yangterlupakan bahwa HKI dapat membantupembangunan nasional, meningkatkanpendapatan, mengurangi kemiskinan,menambah tenaga kerja, dan mendorongpertumbuhan ekonomi dinamis dankompetitif. Beberapa peluang yangsebenarnya dapat ditangkap olehmasyarakat dengan adanya HKI itusendiri antara lain, 1) Meningkatkankinerja dalam menghasilkan karya yanglebih inovatif . Di Indonesia, untuk satujenis produk songket Palembang saja,ada 100 lebih jenis desain, 150 lebihjenis motif, dan 50 lebih teknik tenunkhas, 2) Meningkatnya daya saing.Dengan adanya masing-masing pihakakan berupaya untuk menjual produknyadan diterima oleh pasar, 3) Meningkatkanpendapatan (Income). Selainmemperoleh pendapatan dari penjualanproduknya, mereka juga akan memperolehroyalty. Pendapatan yang tinggisecara tidak langsung nantinya akanmenumbuhkan semangat berusaha pihaklain dan berupa program bantuan sosialbagi masyarakat di sekitarnya. 4)Meningkatkan investasi (Investment).Tumbuhnya kreativitas, daya saing, danjaminan HKI akan mendorong pihak luaruntuk menanamkam investasinya. Tinggiinvestasi tentunya akan berkolerasipositif bagi peningkatan kesejahteraanmasyarakat sekitar, karena akanmendorong tumbuhnya industri sejenisdan mengurangi pengangguran.Keempat hal di atas merupakanpeluang HKI yang hendaknya dapat diakomodasioleh pemerintah gunamengembangkan sikap global dan carapandang HKI baru, yaitu bagaimanamensosialisasi HKI. Langkah yang harusdigarisbawahi adalah perlunya rekonsepsialisasiHKI baru yang disesuaikandengan kultur budaya bangsa kita.Rekonsepsialisasi HKI = Paradigmabaru HKIBeberapa penambahan tentangpengertian HKI yang ada sekarang bahwaHKI hendaknya memperhatikankekayaan budaya leluhur yang telah adasejak dulu. Sebagai contoh, objek Borobudur,dapat digunakan untuk berbagaimacam desain produk. Karena itu perluinisiatif pemerintah untuk memberijaminan HKI bagi peninggalan budayalainnya dan perlindungan hukum bagimasyarakat Indonesia yang memanfaat-

kannya. Karena sesuai dengan tujuannya,maka HKI terhadap peninggalanbudaya adalah untuk meningkatkanpendapatan negara. Pendapatanyang diperoleh negara ini digunakansebagai modal penyangga pembangunannasional, khususnya pembangunankarya-karya intelektual lainnya.Tumbuhnya karya-karya baru akanmendorong kesejahteraan masyarakatsekitar, karena secara tidak langsungmereka akan terlibat dalam proses kewirausahawanyang saling menguntungkan.Contoh kongkrit agar jaminan HKIdapat meningkatkan pendapatan masyarakatsetempat adalah paten tempe. Patentempe yang dimiliki oleh suatukelompok usaha ekonomi rakyat, akanmemperoleh pendapatan tembahan dariekspansi core business (usaha dasar)yang dikembangkan oleh pihak asing.Haki juga akan mendorong melahirkanragam tempe yang lebih maju, danberimplikasi bagi keuntungan usaha dankesejahteraan pekerjanya. Model umumkonsep HKI yang mendorong pertumbuhanekonomi dalam hal ini meningkatkankesejahteraan masyarakat.Secara garis besar bahwa HKI menampungdidalamnya kekayaan intelektualpribadi seperti karya ilmiyahperorangan, produk dan kekayaan intelektualdaerah, didalamnya mencakupciri khas yang dimiliki daerah tersebutseperti ukiran Jepara, bordiran SumateraBarat (Silungkang), Batik Solo, KainSongket Palembang serta kekayaannasional seperti objek candi, situspurbakala. Ketiga kekayaan intelektualitu akan terakomodir dalam wadah HKIdan selanjutnya setelah adanya jaminanhukum dan iklim usaha yang dinamisakan mendorong kesejahteraan masyarakatyang terlibat di dalamnya. Karenakomponen itu merupakan faktor pentingdalam menciptakan cara pandang HKIyang dianggap masyarakat kurangberkenan dengan citra penegakan hukumsecara keseluruhan yang sampai saat inimasih mengecewakan. Dan seiringdengan pemberdayaan kekayaan intelektualitu dapat mencapai tujuannya,yaitu kemakmuran rakyat,maka penulismengajukan empat paradigma HKI.• Pertama.Adanya Undang-undang tentangOtonomi Daerah dan kemampuanpemerintah dalam pembangunannasional, khususnya pembagianpendapatan yang adil , memberikanpeluang besar bagi HKI berperandalam roda pembangunan. HKIakan memberikan kemudahan disetiap daerah agar kekayaan intelektualyang dimiliki daerah dapatdidaftarkan melalui Kantor WilayahDepartemen Hukum dan HAM ditiap Provinsi. Sebagai contoh: Penemuanjenis apel hasil bioteknologi diMalang akan meningkatkan pendapatandaerah Malang sehinggapembangunan dan upaya pengentasankemiskinan di Malang akanmeningkat, mendorong kinerja petaniapel untuk menanam dan menjualapel, mendorong pedagang eceranapel untuk menjual apelnya, danbegitu seterusnya, sehingga satupenemuan baru akan berdampak luasbagi seluruh komponen masyarakatdi kota Malang. Pendapatan yangdiperoleh atas HKI digunakan untukmembiayai pembangunan daerah.Pemerintah Pusat pun menjaminperkembangan HKI daerah denganbagian dana JPS bidang kesejahteraanrakyat.• KeduaHal ini berkaitan erat dengan systempendidikan yang selama ini bersifatgeneral. Perlu dilakukan perubahan

kurikulum yang mengarah padaspesialisasi. Ini penting karena hanyadengan spesialisasi orang bisamenghasilkan kreasi-kreasi dalambidang tertentu. Karya yang dihasilkantak harus original, melainkanbagaimana dari hasil penemuanorang lain kita kemudian menghasilkankarya yang lebih inovatif lagi.Sebagai contoh, penemuan turunantempe di Jepang merupakan hasil penelitiantempe asli Indonesia. Karenaitu perlu mempersiapkan sarana danprasarana serta yang dapat mendorongtumbuhnya karya-karya baru.• KetigaDalam hubungannya dengan pencapaiankesejahteraan tadi, makapendekatan domestik adalahmemberi gambaran secara regionalatau disesuaikan dengan budayasetempat bahwa HKI tidak sematamatamencari keuntungan pribadi.Tiap daerah di Indonesia memilikikeunikan dalam kekayaan intelektual,misalnya hubungan antara HKIdan kesejahteraan di Bandung.Sebagai contoh, penemuan bibit padiunggul, secara HKI memang menguntungkanbagi si penemu, tapi jugaakan memberikan dampak ekonomisyang berharga bagi para petani,penjual; beras, dan pelaku pasarlainnya. Dan strategi terakhir HKIbaru dalam kaitannya denganpencapaian kesejahteraan rakyat.• KeempatAdalah bagaimana agar tujuanmancapai kesejahteraan itu tidakmengganggu karya-karya intelektualyang sudah ada, maksudnya agar adaaturan main yang jelas agar upayapemanfaatan karya intelektualdengan HKI tidak menjurus padamonopoli. Karena itu perlu dirancangkomunikasi bisnis HKI yaitu :a) Mobilisator, Selain karya yangdimanfaatkan itu dapat mendorongberkembangnya karya-karyabaru, juga dapat memobilisasikarya-karya lain yang beradadalam lini produk tanpa bermaksudmenguasai seluruhnya.Contoh penemuan bibit padiunggul, hendaknya pribadi ataukelompok yang menemukantidak menghimpun diri gunamenguasai HKI untuk jenispupuk, mesin, atau obat hama,karena jika itu terjadi akanmuncul monopoli.b) Stabilisator, Pemanfaatan karyakaryaintelektual untuk mencapaikesejahteraan pada intinyaadalah untuk stabilisasi usaha.HKI yang memberi jaminan bagikarya pribadi, daerah, dan nasionalakan mendorong pemenuhankebutuhan daerah.Mempercepat alih teknologi danmendorong investasi di tiapdaerah, sehingga tidak munculperasaan tertinggal atau tidak adildalam proses pembangunan.KesimpulanBerdasarkan hal di atas maka perwujudandari paradigma baru HKI dalammencapai kesejahteraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antarsemua pihak. Memulai cara pandanganbaru berwawasan global terhadap HKIakan memberikan dampak sosialekonomi yang positif, dan merupakanlangkah lanjut untuk mengurangi unsurunsurminus dari pelaksanaan HKI diIndonesia. Upaya-upaya untuk mencapaikesejahteraan itu tidak lagi dipandangsebagai feodal demi keuntungan pribadi

dan iklim usaha atas HKI bukanlahtujuan menciptakan usaha pribadi,daerah, dan bangsa.Sumber Penulisan:1. Undang-undang Nomor 12Tahun 1997 tentang Hak Cipta2. Undang-Undang Nomor 13Tahun 1997 tentang Paten.3. Undang-undang Nomor 14tentang Merek.4. A.Zen Umar, SH, LLM padaNational Seminar on theDevelopment and Current Issuesof the World Trade Organizationon TRIP Agreement di Bandungtanggal 1-2 Juli 2002

HUBUNGAN PERDAGANGANINDONESIA-KANADA.Oleh: Bagian EvalapA. TRADE POLICYIndonesia - A Window ofOpportunity Re-openPada tanggal 20 Maret 2007,Trade Commissioner Kedutaan BesarKanada di Jakarta, Ross Miller telahmengundang anggota Canada -Indonesia Business Council (C-IBC)pada acara pemaparan tentang"Indonesia - A Window of OpportunityRe-open". Informasi ini disampaikanoleh KJRI Torontokepada KBRI Ottawa melalui bra faxNo. BB-45, Tor/I 11/2007.Presentasi ini adalah sebagaiupaya outreach (penyebaran informasi)mengenai: Panama, restrukturisasistrategi Kedubes Kanada didalam memberdayakan sektur usahaKanada dengan cara match-makingdengan pcluang usaha di Indonesia.Kedua, melakukan identifikasi sektorusaha Kanada yang ingin membukausaha baru atau melebarkan sayapnyadi Indonesia. Ketiga, menyampaikanfokus pengembangan sektoraldi tingkat usaha bidang infrastruktur,pertambangan mineral, minyak dangas bumi.Dalam presentasinya. RossMiller menyebutkan bahwa situasi diIndonesia telah mengalami perubahan.Dikatakannya, bahwa jikadibandingkan dengan kondisi tahun1998 yaitu ketika ditutupnya operasibeberapa bank/sektor keuangan(Canada di Indonesia, maka saat inisudah ada perubahan yang membawaangin segar bagi pengembanganusaha kalangan bisnis Kanada.Jika disimak dari angka ForeignDirect Investment (FDI) Kanada diIndonesia yang kini mencapai nilaisebesar 3 milyar dollar Kanada(nomor 3 setelah Jepang danHongkong), ditambah potensi marketIndonesia dengan penduduk 245 jutadi tahun 2010. kekuatan daya belidan kedekatan dengan pusat tenagakerja maupun raw material, yangbersangkutan menenggarai bahwaIndonesia merupakan prospek yangmengetengahkan banyak peluangusaha perdagangan, industri manufakturdan jasa keuangan yangberpotensi untuk dikembangkan.Proses reformasi dan demokratisasidi Indonesia juga telah berjalandengan cukup lancer dan menyiratkanadanya keinginan pemerintahanPresiden Susilo BambangYudhoyono untuk lebih menggalakkanupaya penegakan hukum,pemberantasan korupsi. ko!usi dannepotisme yang dipandang sebagaisuatu kemajuan proses inforniasiyang cukup signifikan. Menyikapirating korupsi. dikutip data bahwaIndonesia berada pada urutan ke !30dengan rating 2,4/10; China danIndia pada urutan ke 70 denganrating 3,3/10; dan Kanada padaurutan ke 14 dengan ratine 8,5/10.Menyimak proses yang telahbergulir di Indonesia, Ross Millernienggarisbawahi bahwa kini merupakansaat yang tepat bagi sektorusaha swasta Kanada untuk kembalimenengok Indonesia sebagai lahankesempatan untuk mengembangkanbisnis. Disampaikan pula bahwaCIDA Inc masih melanjutkan pendanaanberupa program empoweringbagi Small & Medium Enterprises(SMEs) Indonesia, khususnya dibidang infrastruktur. Sementara ituperusahaan besar Kanada bidangeksplorasi sumber daya mineral dan

pengeboran minyak-gas bumi jugamenawarkan kesempatan untuk subkontrakkepada pihak swasta nasionalmaupun Kanada yang berminat.PengamatanLangkah outreach yang dilakukanKanada semacam ini kiranyaperlu ditindaklanjuti oleh pejabatfungsi ekonomi perwakilan denganaksi serupa di tanah air. Upayaoutreach yang dilakukan oleh pejabatfungsi ekonomi perwakilan di tanahair selain merupakan wahana untukpenyampaian informasi berupa peluangusaha di wilayah kerja, pengumpulandata intelijen bisnis dansekaligus juga dapat membukapeluang match-making antara sektorswasta Indonesia dengan pihakKanada.Penekanan di bidang infrastrukturdan pertambangan dalam restrukturisasistrategi misi perwakilanKanada di luar negeri, khususnya diIndonesia perlu disambut positifdengan adanya realisasi tender proyeksebagaimana telah ditawarkandalam Enfrastructure Summit-I.Selain menguntungkan jika dilihatdari masih. adanya skemaempowering terhadap SMEs melaluipendanaan CIDA Inc., peluang inijuga bisa dimanfaatkan oleh sektorusaha swasta Indonesia yangberminat untuk menggalang kerjasamaberupa usaha patungan denganpihak Kanada. Dengan demikian,FDI Kanada di Indonesia akanbertambah dan pada gilirannya akanmenjadi pemicu bagi kinerjaekonomi untuk kembali normal.Penilaian WTO atas KebijaksanaanKanadaWTO memuji usaha yangdilakukan Kanada terhadap aksespasar dan hubungan multilateralnya,namun bersikap kritis terhadapproteksi yang dilakukannya di beberapasektor. Laporan empattahunan yang dilakukan oleh WTOterhadap kcbijakan dagang Kanadamemberikan penilaian positif terhadapusaha-usaha ekonomi Kanada,namun mengkritik tersendatnyapertumbuhan produktivitas, suplaimanajemen pada bidang pertaniandan pembatasan investasi asing padabeberapa sektor.Kanada dipuji karena kebijakanperdagangannya yang terbuka danberorientasi keluar, serta pengaruhfleksibilitas ekonominya yang berperandalam mengatasi beberapakejutan-kejutan ekonomi yang dihadapinegara ini, termasuk meningkatnyaharga minyak dansemakin kuatnya dolar Kanada.Kanada juga dipuji karena usahausahanyauntuk meningkatkan aksespasar ekspor bagi negara-negarakurang berkembang, tarif yangrendah pada sebagian besar komoditi,dan usaha yang berkelanjutanuntuk meningkatkan perjanjiandagang multilateral dibandingkandengan bilateral.Kanada juga menggunakanalasan anti dumping sebanyak 46 kalipada akhir Juni 2006. menurun dari91 kali pada tahun 2003, sesuatuyang dianggap positif. Narnunpertumbuhan produktivitas Kanadadianggap relatif lambat, dan Kanadajuga masih menerapkan beberapapembatasan dan proteksi utamanyadalam bidang pertanian, investasiasing dalam telekomunikasi, audiovisual, transportasi udara dan lautMenteri Perdagangan KanadaDavid Emerson menilai laporanWTO tersebut pada umumnya sangat

positif bagi Kanada, dan menekankanbahwa hal-hal yang digarisbawahipada laporan tersebut sedangdan akan dibahas dalam lingkarannegosiasi Doha. Walaupun pemerintahKanada menerapkan proteksipada tarif impor produk pertanian,{Canada sendiri ingin mengakhirimonopoli penjualan terigu dangandum yang sekarang diberikankepada Badan Gandum Kanada(Canadian Wheat Board).B. PERDAGANGAN ANTARAKANADA DENGAN DUNIAPerdagangan Kanada dengandunia dalam rentang waktu tahun2002 - 2006 menunjukkan trenkenaikan sebesar 12.26%. Pada tahun2006, total perdagangan Kanadatercatat 737,26 miliar US$.Total impor menunjukkan trenkenaikan sebesar 12,48%, sedangkantotal ekspor sebesar 12,06%. Namundemikian, angka total ekspor selalulebih besar dari total impor yangmengakibatkan neraca perdaganganKanada dengan dunia selalu surpluspada lima tahun terakhir.Total perdagangan Kanada padaJanuari 2007 tercatat 59,42 miliarUS$, naik 1,71% dibandingkan bulanyang sama tahun sebelumnya. Perbandinganantara total impor dan eksporpada bulan Januari menunjukkanperubahan total impor yang lebihbesar (3,18%) dibandingkan denganekspor (0,5%), yang mengakibatkanneraca perdagangan Kanada padaJanuari 2007 lebih rendah daripadatahun sebelumnya.Total ekspor Kanada padatahun 2006 tercatat 387,54 miliarUS$, dan menunjukkan trenkenaikan sebesar 12,06%. Limabesar negara yang menjadi tujuanekspor Kanada adalah (berdasarurutan tahun 2006) : AmerikaSerikat, Inggris, Jepang, Cina danMeksiko. Inggris merupakan negaratujuan ekspor kedua pada tahun 2006,naik dari urutan ketiga pada tahun2005. Jepang turun ke urutan ketigasetelah sebelumnya merupa-kannegara di urutan kedua. AmerikaSerikat merupakan negara tujuanekspor terbesar Kanada (81,26%dari tota! ekspor), di mana pada tahun2006 bemilai 316 , 3 miliar US$.Total ekspor Kanada padaJanuari 2007 menunjukkan kenaikanhanya sebesar 0,5% dibandingkanbulan yang sama tahun sebelumnya.Kecilnya kenaikan ekspor inibisa dilihal merupakan kontribusidari menurunnya ekspor migasKanada, yang merupakan ¼ dariekspor Kanada dan kecilnya pertumbuhanekspor sektor non migas.Walaupun ada 6 produk ekspor baru(Light-Vessels - HS 8905. Zinc - HS7901. Acyclic Alcohols - HS 2905.Cyclic Hydrocarbons - HS 2902.Copper Ores - HS 2603. dan Taps,Cocks, Valves Etc For Pipes - HS8481) pada tahun 2007, namun tigaproduk ekspor terbesar Kanada(pangsa pasar total 14,62%)mengalami penurunan.Total impor Kanada pada tahun2006 tercatat 349,72 miliar US$,dan menunjukkan tren kenaikansebesar 12,48%. Lima besar negaraasal impor Kanada pada tahun 2006adalah Amerika Serikat, Cina,Meksiko, Jepang dan Jerman.Meksiko menggeser kcdudukanJepang di tempat ketiga setelah padatahun 2005 berada di urutan 4, Jermanmasuk ke lima besar menggantikanInggris yang bergeser ke urutan 6.Amerika Serikat merupakan negaraasal impor terbesar Kanada. dengannilai impor sebesar 191,91 miliar US$pada tahun 2006. yang merupakan54,88% dari keseluruhan imporKanada.

Total impor Kanada padaJanuari 2007 menunjukkankenaikan 3,18% dibandingkan bulanyang sama tahun sebelumnya.Kenaikan ini sebagian besar dikontribusikanoleh kenaikan impor nonmigas Kanada (91.4% dari keseluruhanimpor). Dari 50 produkimpor utama non migas Kanada. 34produk mengalami kenaikan impor.Ada 7 produk impor baru pada tahun2007, empat diantaranya mengalamikenaikan lebih dari 100%, berturutturutdari kenaikan terbesar yaituLow value import Transaction &Confidejtti (HS 9901). Print Machlad Ink-Jet Much Ancil T Print PtNesoi (HS 8443). Prepared AnrecordedMedia (No Film) For Sound Etc(HS 8523), Human Blood, AnimalBlood. Antisera. Vaccines Etc (HS3002).C. PERDAGANGAN ANTARAKANADA DENGAN INDONESIATotal perdagangan antara Kanadadengan Indonesia menunjukkanpeningkatan pada lima tahun terakhirdengan tren kenaikan 14,14%.Total perdagangan kedua negarapada tahun 2006 tercatat 1.54 miliarUS$.Total ekspor dan impor Kanadadengan Indonesia juga menunjukkankenaikan dalam lima tahun terakhir.Pada tahun 2006, total eksporKanada ke Indonesia bernilai 700.2juta US$ dengan tren kenaikan24,06%. Total impor Kanada dariIndonesia pada tahun 2006 tercatat835,32 juta US$ dengan trenkenaikan 8,21% Tren kenaikanekspor yang lebih besar dari importtersebut, terutama disebabkan olehkenaikan impor lebih dari 100%untuk produk Nickel inwrought (HS7502} dan Parts of Balloons,Aircraft, Space Craft Etc (HS 8803)Dalam lima tahun terakhir,neraca perdagangan antara Kanadadengan Indonesia menunjukkan surplusdi pihak Indonesia, namun adakecendrungan surplus ini semakinberkurang. Pada tahun 2006, Kanadamengalami minus sebesar 135,12juta US$, dengan tren penguranganminus sebesar 126,66%. Total perdaganganKanada dengan Indonesiapada bulan Januari 2007 tercatat109,27 juta US$, penurunan 7,43%dari bulan yang sama tahunsebelumnya. Ekspor Kanada padaperiode ini sebesar 40.3 juta US$,turun 20.54% dari tahun sebelumnya,dan impor tercatat 68,96 juta US$,naik 2,46%. Neraca perdaganganpada Januari 2007 tercatat minus28,66 juta US$ di pihak Kanada.Dari 50 produk impor non migasutama Kanada dari dunia, Indonesiamenjadi negara asal impor pada 48produk Dari 50 komoditi impor nonmigas utama Kanada, posisiIndonesia sebagian besar berada diatas posisi 10. Posisi tertinggiIndonesia sebagai negara asalimpor Kanada adalah pada urutanke-9 untuk produk furniture (HS9403), di mana produk ini beradapada posisi ke-24 dalam keseluruhanproduk impor Kanada. Dan 50produk ekspor non migas utamaKanada ke dunia, Indonesia menjadinegara tujuan ekspor Kanada untuk43 produk. Indonesia menjadi negaraurutan ke-2 sebagai tujuan eksporKanada untuk produk wheat andmeslin (HS1001), dan ke-5 untukzinc (HS 7901).Ada 26 produk dimana posisiIndonesia sebagai negara asal impormenduduki posisi di bawah 10 besar.Indonesia merupakan sumber utamauntuk produk natural rubber (HS

4001) bagi Kanada. Indonesia merupakansumber kedua untuk produkprodukyarn (HS 5509), cocoa beans(HS 1801) dan fatty acid (HS 3823).Posisi Indonesia untuk produk palmoil (HS 15II) adalah pada posisi 3, dibawah Malaysia dan AmerikaSerikat. Impor Kanada terhadapTerlihat bahwa Indonesia menjadinegara asal impor hanya pada 37produk. Posisi Indonesia sebagianbesar berada pada posisi 10 ke atas,kecuali untuk produk worked ivory(HS 9601), dimana Indonesiamerupakan negara asal impor ke-8.Lima besar teratas negara asal imporuntuk produk ini adalah Filipina,Cina, India, Amerika Serikat danThailand.(Sumber: Atase PerdaganganOttawa)