PENYELESAIAN SENGKETA WTO DAN INDONESIA - Direktorat ...

More documents

Recommendations

Info

treatment tanggal 3September 2003, dan (c)schedulling guide-linestanggal 23 Maret 2001.b. Rules and EmergencySafeguard Measures.Kemajuan lain yang terdapatdalam Deklarasi Menteriadalah telah diakomodasinyakepenti-ngan ekspor negaraberkembang yaitu negaramaju diminta untuk meningkatkankomitmennyauntuk kategori Penyedia JasaKontrak (ContractualServices Suppliers) bagi jasaprofesional dan jasa-jasalainnya tanpa melalui investasi.Hal ini akan memudahkannegara berkembanguntuk akses pasartenaga kerja di luar negerikhususnya di negara maju.Deklarasi Menteri juga telahmengakomodasi kepentinganIndonesia untuk penyelesaianperundingan bidang Rulesdan Emergency SafeguardMeasures untuk perdaganganjasa.1) Bidang TRIPs/HAKIDeklarasi Menteri telahmengakomodasi usulan negaraberkembang untuk perluasancakupan produk indikasi geografis(Geographical IndicationProducts-products yangmemiliki ciri khas dari suatuwilayah) yang sejalan dengankebi-jakan otonomi daerah dalamrangka meningkatkan akses pasarproduk khas daerah. Selain itu,dalam hubungannya denganpenyelesaian sengketa selamamasa transisi, Deklarasi Menterimenyepakati bahwa sebelumselesai ditetapkannya modalitaspenyelesaian sengketa, tidakakan ada negara berkembangyang dapat diajukan ke badanpenyelesaian sengketa-WTO apabilaterjadi pelanggaran HAKI.Selain hal-hal tersebut di ataspara Menteri juga sepakat untukmelanjutkan perundingan untuktransfer teknologi atas PersetujuanTRIPs yang akan sejalandengan kebijakan pemerintahdalam rangka penguasaanteknologi.5) Bidang TRIPs dan PublicHealthDeklarasi Menteri telah menyepakatiuntuk melakukanamandemen pasal 31 TRIPsAgreement dalam rangka mempermudahnegara berkembangdan negara kurang berkembanguntuk mengakses obat-obatandengan harga murah. Dengandemikian negara berkembang,termasuk Indonesia, diperbolehkanmelakukan ekspor apabilatelah memiliki kapasitas untukproduksi obat-obatan untuktujuan ekspor.6) Bidang Trade FacilitationDalam rangka kelancaranarus barang di pelabuhan dan dipabean untuk tujuan ekspor danimpor telah disepakati dalamDeklarasi Menteri untuk melakukanperundingan lanjutan gunamembahas elemen-elemen tradefacilitation seperti: singlewindow, single document, nationalfocal point, border coordination,appeal procedures,esta-blishment code of conductbagi staf kepabeanan,multilateral mechanism for the
exchange and handling of information,technical assistance dancapacity building untuk pembangunaninfrastruktur kepabeanandan kepelabuhanan.7) Bidang RulesDeklarasi Menteri memuatke-sepakatan untuk meneruskanperundingan penyempurnaan peraturananti-dumping/anti subsidiserta pengaturan subsidi perikanandan kerjasama perdaganganregional. Untuk isu antidumpingdan anti subsidi, kesepakatanini telah mengakomodirkepentingan Indonesia yangkha-watir akan penggunaaninstrumen anti-dumping dan antisubsidiyang berlebih-lebihanbahkan cenderung ke arahhambatan perdagangan non-tarif.Sementara untuk isu subsidiperikanan, Deklarasi telah memuatconcern Indonesia yaitumengenai pelarangan bentuksubsidi perikanan yang menyebabkanover capacity danover-fishing serta pemberlakuanketentuan S&D treatment karenasektor perikanan Indonesiamerupakan salah satu sektorpenting bagi ketahanan pangandan kelestarian sumber dayahayati laut. Sedangkan usulanIndonesia mengenai pemberdayaanmasyarakat nelayanpesisir akan terus diperjuangkanpada pe-rundingan lanjutan.8) Bidang Perdagangan danLingkungan, Isu Pembangunandan S&D Treatmenti. Multilateral EnvironmentalAgreements (MEAs)Deklarasi Menteri memuatkesepakatan untuk mengintensifkanperundingan gunamemenuhi mandat AgendaPembangunan Doha. ParaMenteri juga mengakuikemajuan yang dicapai anggotadalam penyampaiansubmisi mengenai keterkaitanantara ketentuan WTO yangada dan kewajiban perdaganganspesifik sebagaimanadiatur dalam MultilateralEnvironmental Agreements(MEAs) serta kemajuan dalammengembangkan prosedurpertukaran informasiantara Sekretariat MEAs danKomite WTO yang relevan.Hal ini sesuai dengan posisiIndonesia yang mendukungpembentukan prosedur untukmelaksanakan pertukaraninformasi secara reguler daninformal. Namun demikian,Indonesia tetap berpandanganbahwa sekiranya terdapatupaya untuk memformalkanmekanisme ini maka pembahasannyaharus menjadibagian dari pembahasan penyempurnaanmekanismekerja Komite Perdagangandan Lingkungan secarakeseluruhan.j. Isu S&D Treatment.Deklarasi Menteri menegaskankembali bahwa ketentuanS&D merupakan bagian yangintegral dari seluruh PerjanjianWTO dan sepakatuntuk membuatnya menjadilebih precise, efektif danoperasional. Hal ini telahsejalan dengan landasan posisiIndonesia untuk isu ini.Indonesia juga telah memberikandukungan pada proposalS&D Treatment yang
Page 5 and 6: Indonesia yang merupakan eksportiru
Page 7 and 8: dari industri domestik. Hal-halyang
Page 9 and 10: Negosiasi untuk MengamankanKepentin
Page 11 and 12: di mana industri di negaratertentu
Page 13: a. Di bidang NAMA perundingandifoku
Page 17 and 18: A. Penutupmembentuk format perdagan
Page 20 and 21: kondisi ini tidak perlu dikhawatirk
Page 22 and 23: menawarkan konsesi tariff bebas bea
Page 24 and 25: PERAN HAK KEKAYAANINTELEKTUAL ( HKI
Page 26 and 27: kannya. Karena sesuai dengan tujuan
Page 28 and 29: dan iklim usaha atas HKI bukanlahtu
Page 30 and 31: pengeboran minyak-gas bumi jugamena
Page 32 and 33: Total impor Kanada padaJanuari 2007

PENYELESAIAN SENGKETA WTO DAN INDONESIA - Direktorat ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?