PENYELESAIAN SENGKETA WTO DAN INDONESIA - Direktorat ...

More documents

Recommendations

Info

an yang muncul dari persetujuanPutaran Uruguay. Negara berkembangseringkali mempermasalahkanberbagai pasal dalamberbagai persetujuan WTO yangdianggap merugikan maupunkurang jelas sehingga menyulitkannegara berkembang dalammengimplementasikan komitmennyadi WTO. Mengingat persetujuan-persetujuanmerupakanhasil perundingan pada masaPutaran Uruguay di mana belumdisadari dampak pelaksanaannyamaka diusulkan untuk mengklarifikasiatau memperbaikibeberapa pasal persetujuan WTOdalam perundingan lebih lanjut.Isu - isu implementasi yangdimuat dalam Decision onImplementation-Related Issuesand Concerns dan menyangkutkepentingan negara berkembangantara lain:a. PertanianDibahas antara lain mengenaihimbauan agar anggota WTOmenghindari sedapat mungkintindakan yang mempertanyakannotifikasi negaraberkembang dalam programsubsidi yang diperbolehkandalam kategori green box.Ditekankan perlunya melanjutkanprogram kerja mengenaitariff-rate quota, bantuanpangan, serta bantuanteknik dan keuangan.b. Sanitary and Phytosanitary(SPS) MeasuresPembahasan diarahkan untukmengklarifikasi istilah longertimeframe for compliancepada pasal 10.2. PersetujuanSPS dengan memberikanjangka waktu yang lebih lamabagi negara berkembang untukmenyelaraskan aturannyadengan tindakan SPS yangbaru. Ditekankan pula pentingnyapartisipasi negaraberkembang dalam organisasi-organisasiinternasionalmengenai standar.c. Tekstil dan PakaianPara anggota mencatat pentingnyaupaya untuk: mengurangirestriksi quota danmempercepat integrasi produk-produktekstil ke WTO,memberi pertimbangan lebihdahulu sebelum memulaiinvestigasi anti-dumping,memberitahukan perubahandalam rules of origin, sertameningkatkan growth ongrowth provision satu tahaplebih cepat.d. Hambatan Teknis Perdagangan(TechnicalBarrier to Trade/ TBT)Dimungkinkan untuk menundapenerapan aturan baruTBT selama 6 bulan, meningkatkanpartisipasi negara-negaraberkembang dalamorganisasi-organisasi internasionalmengenai standar.e. Anti-DumpingDisepakati untuk menelitisecara hati-hati permintaanuntuk investigasi antidumpingterhadap produkyang sama dari negara yangsama (tidak memulai kasusanti dumping dalam 1 tahunapabila ternyata ada temuannegatif untuk produk yangsama dari negara yang sama).Hal ini untuk menghindariterjadinya trade harrasment
di mana industri di negaratertentu berulang kali memaksakandilakukannyainvestigasi dumping meskipuntuduhan dumping tersebuttidak terbukti (merupakanupaya untuk mematikansaingan).f. Custom ValuationDisetujui untuk mencatatpermintaan perpanjanganmasa transisi PersetujuanCustom Valuation, mempertimbangkankondisi khususnegara terbelakang, meningkatkankerjasama di antaraotoritas bea cukai untukmenghindari penipuan.g. Rules of OriginDiupayakan mengharmonisasipersyaratan asal barangyang diharapkan akan meningkatkanarus perdagangan.h. Subsidies and CountervailingMeasuresDisepakati untuk mengklarifikasiannex VII(b) dariPersetujuan Subsidies andCountervailing Measures(SCM) di mana negaranegarayang tercantum dalamannex VII (b) tersebut tetapdapat memberikan subsidiselama GNP perkapitanya belummelewati US$ 1.000selama tiga tahun berturutturut.i. Trade-Related Aspects ofIntellectual Property(TRIPs)TRIPs Council diminta untukmempelajari lebih lanjutcakupan dan modalitas untukcomplaints. Di samping ituditekankan pentingnya alihteknologi yang harus dilakukannegara maju sesuaikomitmennya di bawah pasal66.2 Persetujuan TRIPs.j. Special and Differential(S&D) TreatmentPara anggota sepakat untukmencari jalan agar S&D inidapat lebih efektif dan dapatdiubah menjadi lebih mengikat(mandatory).E. Deklarasi Hong Kong danPartisipasi IndonesiaKTM ke enam WTO telahdiseleng-garakan pada tanggal 13-18Desember 2005 di Hong Kong.Tujuan penyeleng-garaan KTM iniadalah untuk mencapai kesepakatanAgenda Pembangunan Doha yangdijadwalkan berakhir pada bulanDesember tahun 2006. KTM VIWTO telah berhasil menyepakatiProgram Kerja Doha yang dituangkandalam Ministerial Declaration.Deklarasi Menteri tersebut secaraumum telah menghasilkan kemajuanyang berarti, namun negara-negaraanggota, termasuk Indonesia masihperlu bekerja lebih keras untukmenyelesaikan perundingan lanjutandi semua isu guna mencapai tujuanAgenda Pembangunan Doha. Pokokpokokhasil kesepakatan dimak-sudadalah sebagai berikut:1) Bidang Pertaniana. Pilar Perundingan.Perundingan di bidang pertanianmencakup 3 (tiga)pilar utama, yaitu subsididomestik termasuk deminimis; subsidi ekspor termasukfood aid, StateTrading Enterprises; danakses pasar termasuk SpecialProducts (SP) dan Special
Page 5 and 6: Indonesia yang merupakan eksportiru
Page 7 and 8: dari industri domestik. Hal-halyang
Page 9: Negosiasi untuk MengamankanKepentin
Page 13 and 14: a. Di bidang NAMA perundingandifoku
Page 15 and 16: exchange and handling of informatio
Page 17 and 18: A. Penutupmembentuk format perdagan
Page 20 and 21: kondisi ini tidak perlu dikhawatirk
Page 22 and 23: menawarkan konsesi tariff bebas bea
Page 24 and 25: PERAN HAK KEKAYAANINTELEKTUAL ( HKI
Page 26 and 27: kannya. Karena sesuai dengan tujuan
Page 28 and 29: dan iklim usaha atas HKI bukanlahtu
Page 30 and 31: pengeboran minyak-gas bumi jugamena
Page 32 and 33: Total impor Kanada padaJanuari 2007

PENYELESAIAN SENGKETA WTO DAN INDONESIA - Direktorat ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?