13.07.2015 Views

PENYELESAIAN SENGKETA WTO DAN INDONESIA - Direktorat ...

PENYELESAIAN SENGKETA WTO DAN INDONESIA - Direktorat ...

PENYELESAIAN SENGKETA WTO DAN INDONESIA - Direktorat ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

treatment tanggal 3September 2003, dan (c)schedulling guide-linestanggal 23 Maret 2001.b. Rules and EmergencySafeguard Measures.Kemajuan lain yang terdapatdalam Deklarasi Menteriadalah telah diakomodasinyakepenti-ngan ekspor negaraberkembang yaitu negaramaju diminta untuk meningkatkankomitmennyauntuk kategori Penyedia JasaKontrak (ContractualServices Suppliers) bagi jasaprofesional dan jasa-jasalainnya tanpa melalui investasi.Hal ini akan memudahkannegara berkembanguntuk akses pasartenaga kerja di luar negerikhususnya di negara maju.Deklarasi Menteri juga telahmengakomodasi kepentinganIndonesia untuk penyelesaianperundingan bidang Rulesdan Emergency SafeguardMeasures untuk perdaganganjasa.1) Bidang TRIPs/HAKIDeklarasi Menteri telahmengakomodasi usulan negaraberkembang untuk perluasancakupan produk indikasi geografis(Geographical IndicationProducts-products yangmemiliki ciri khas dari suatuwilayah) yang sejalan dengankebi-jakan otonomi daerah dalamrangka meningkatkan akses pasarproduk khas daerah. Selain itu,dalam hubungannya denganpenyelesaian sengketa selamamasa transisi, Deklarasi Menterimenyepakati bahwa sebelumselesai ditetapkannya modalitaspenyelesaian sengketa, tidakakan ada negara berkembangyang dapat diajukan ke badanpenyelesaian sengketa-<strong>WTO</strong> apabilaterjadi pelanggaran HAKI.Selain hal-hal tersebut di ataspara Menteri juga sepakat untukmelanjutkan perundingan untuktransfer teknologi atas PersetujuanTRIPs yang akan sejalandengan kebijakan pemerintahdalam rangka penguasaanteknologi.5) Bidang TRIPs dan PublicHealthDeklarasi Menteri telah menyepakatiuntuk melakukanamandemen pasal 31 TRIPsAgreement dalam rangka mempermudahnegara berkembangdan negara kurang berkembanguntuk mengakses obat-obatandengan harga murah. Dengandemikian negara berkembang,termasuk Indonesia, diperbolehkanmelakukan ekspor apabilatelah memiliki kapasitas untukproduksi obat-obatan untuktujuan ekspor.6) Bidang Trade FacilitationDalam rangka kelancaranarus barang di pelabuhan dan dipabean untuk tujuan ekspor danimpor telah disepakati dalamDeklarasi Menteri untuk melakukanperundingan lanjutan gunamembahas elemen-elemen tradefacilitation seperti: singlewindow, single document, nationalfocal point, border coordination,appeal procedures,esta-blishment code of conductbagi staf kepabeanan,multilateral mechanism for the

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!