PENYELESAIAN SENGKETA WTO DAN INDONESIA - Direktorat ...

ugikan oleh tindakan dumpingdan atau subsidi oleh negara lainterhadap barang impor ke AStersebut. Hal ini menunjukkankaitan erat antara kebijakanpemerintah dengan kepentinganperusahaan dalam industri domestikAmerika Serikat. AmerikaSerikat berpendapat bahwa WTOtidak mengatur bagaimana suatunegara harus menggunakan instrumenbea masuk anti dumpingdan anti subsidi, karenanyaAmerika Serikat merasa bebasuntuk menerapkan peraturanuntuk membagi-bagikan hasilpungutan bea masuk tersebutkepada industri domestiknyayang menjadi korban tindakandumping dan atau pemberiansubsidi barang impor yang masukke pasar Amerika Serikat.Dari sisi negara lain terutamanegara yang melakukankegiatan ekspor produknya kepasar Amerika Serikat, kebijakanAmerika Serikat ini dapat digunakansecara berlebihan olehkalangan industri domestikAmerika Serikat untuk mengklaimkerugian berat (injury) atasmasuknya barang impor yangberharga murah dan kemudianmenuduh barang impor murahtersebut akibat tindakan dumpingyang dilakukan perusahaan pengekspordan atau subsidi yangdilakukan negara lain kepadaperusahaan eksportirnya. Terlebihlagi disadari oleh negaranegarapenggugat dalam kasusini, bahwa Amerika Serikat telahmemiliki ketentuan mengenaidumping dan subsidi jauh sebelumWTO dibentuk, yaituTariff Act 1930 (Tariff Act).Sejak tahun 1995, yaitu setelahWTO dibentuk hingga kini,memang banyak diadakan penyesuaiandari Tariff Act tersebutagar selaras dengan ketentuanWTO.Contoh perubahan tersebutmisalnya dalam penerapan pengenaanbea masuk anti dumpingdan bea masuk imbalan (countervailingduty) setelah diberlakukannyaketentuan WTO, TariffAct menyesuaikan aturannyadengan memberikan kesempatanreview 5 (lima) tahunan (sunsetreview) bagi perusahaaneksportir dan negara yangdikenakan bea masuk tersebut 6 .Namun demi-kian, masih banyakinterpretasi Tariff Act yangmemanfaatkan lubang-lubanghukum dalam Ke-tentuan WTOdan kesepakatan-kesepakatannyayang menuai protes dari negaraanggota lain-nya. Salah satunyaadalah me-ngenai US - CDSOAini. Dalam ketentuan Tariff Act1930, yang juga selaras denganketentuan WTO dalam ADAgreement, untuk menuduhperusahaan negara lainmelakukan praktek dumping,maka harus ada peng-aduan dariindustri domestik AS, dimanadalam ketentuan WTO harusmemenuhi kuorum tertentu.Dalam ketentuan Tariff Act danperaturan pelaksanaannya, pemenuhankuorum tersebut dapatdipenuhi dengan memasukkanjuga serikat pekerja sebagaibagian dari industri domestik.Dalam ketentuan AD AgreementWTO, serikat pekerja tidakdiperkenankan menjadi bagian6Lihat http://ia.ita.doc.gov/sunset/index.html