i

3.3 Masih adanya pejabat/pegawai dan penyelenggara negara yangberaktivitas bisnis terkait jabatannyaSulit dipisahkan antara jabatan yang dimiliki oleh seorang pejabat ataupenyelenggara negara dengan aktivitas lainnya yang dilakukan, misalnyaseorang pejabat yang juga memiliki aktivitas bisnis akan sulit dibedakankapasitasnya sebagai pejabat atau pengusaha. Hal ini untuk mencegahterjadinya bisnis yang dilakukan orang dalam (internal trading) yakni transaksibisnis yang menggunakan dana publik dengan menggunakan perusahaanmilik pribadi atau keluarga dengan cara mempergunakan kesempatan danjabatan yang dimilikinya untuk mendapatkan kontrak pemerintah3.4 Masih adanya konflik kepentinganPengambilan keputusan lebih didasarkan kepada faktor subyektifitas denganmendahulukan pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pengambilkeputusan3.5 Masih adanya praktik pemerasan dan budaya premanismea. Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlahuang/barang, atau bentuk lain, sebagai imbalan dari seorang pengambilkeputusan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;b. Panitia atau pejabat pengadaan tidak dapat bersikap independen karenaadanya ancaman baik secara fisik atau psikis yang mempengaruhinyadalam pengambilan keputusan.3.6 Adanya pertentangan hukum dengan tidak mempertimbangkan kaidahhukum yang berlakuPeraturan yang dikeluarkan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.Dalam tahap pelaksanaan, hal ini dapat menimbulkan terjadinya kesalahandalam pengambilan kebijakan yang dapat merugikan negara dan pihaklainnya3.7 Rendahnya keterlibatan masyarakat untuk melakukan pemantauandalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaanMasyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pemantauan prosespengadaan dan pelaksanaan pekerjaan5