i

KATA PENGANTARPemerintah Kota Banjarbaru sangat berkeinginan meningkatkan kesejahteraanmasyarakat Banjarbaru melalui kegiatan Pembangunan yang dilakukan setiap tahun.Kesejahteraan akan tercapai jika perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasanpembangunan tersebut dilakukan melalui tata pemerintahan yang baik (GoodGovernance) atau secara khusus bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintahtersebut bebas dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).Pemerintah Kota Banjarbaru beranggapan bahwa penerapan Good Governance(GG) dalam lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebuah kebutuhan yangmendesak bagi percepatan pencapaian visi. Oleh karena itu ketika adanya tawaran dariTranparency Internasional Indonesia tentang penyusunan dan pelaksanaan PaktaIntegritas di lingkungan pememrintah Kota Banjarbaru, kami sangat antusiasmenerimanya. Pakta Integritas adalah salah satu instrumen bagi terwujudnya GG yangberisikan komitmen Pemerintah kota, pihak swasta serta masyarakat untukmelaksanakan pembangunan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.Pemerintah Kota Banjarbaru berharap agar semua pihak yang melakukankomitmen dalam Pakta Integritas ini mampu melaksanakan komitmennya secarabertanggung jawab dan dengan kesadaran yang tinggi bagi kemajuan Kota Banjarbarudimasa yang akan datang.Selanjutnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yangsebesarnya kepada Transparency International Indonesia, perangkat pemerintah KotaBanjarbaru dan anggota DPRD Kota Banjarbaru serta kepada semua pihak yang telahmembantu hingga tersusunnya Pakta Integritas ini.Banjarbaru, 20 April 2007WALIKOTA BANJARBARURUDY RESNAWANi

KATA PENGANTARDengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa,atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarbaru, menyampaikan penghargaanyang setinggi-tingginya kepada berbagai elemen anak bangsa yang tergabung dalamTransparency International Indonesia (TII) dan Tim Pakta Integritas Kota Banjarbaru,yang telah berupaya merangkuman bebagai ide, gagasan serta pemikiran yangkemudian dituangkan dalam rumusan final Pakta Integritas untuk selanjutnya diterbitkandalam sebuah buku.Hal ini bukan hanya penting, namun menjadi sebuah kewajiban bagi seluruhjajaran Pemerintah di Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif untuk mengetahui,memahami dan melaksanakannya.Disamping itu, untuk terbebas dan membebaskan diri dari perilaku serta praktikKorupsi, Kolusi, Nepotisme harus juga didukung serta menjadi komitmen seluruh lapisanmasyarakat Kota Banjarbaru. Tanpa itu semua maka Pakta Integritas ini tidak akanbanyak memberikan kontribusi bagi upaya kita bersama untuk mewujudkan tata kelolaPemerintahan yang baik untuk terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur dan disegani.Untuk itu kami sangat mendukung dan bersyukur diterbitkannya buku inisehingga dapat tersosialisasi dengan baik bagi seluruh komponen masyarakat, atasjerih payah semua pihak yang terlibat kami haturkan terima kasih yang dalam.Sekian.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA BANJARBARUKETUADrs. ARIE SOPHIANii

KATA PENGANTARDitandatanganinya Naskah Pakta Integritas (PI) dalam Pengadaan Barang / Jasa(PBJ) di Pemerintahan Kota Banjarbaru, merupakan tindaklanjut dari komitmen bersamauntuk memerangi korupsi yang sistemik di Indonesia. Komitmen ini merupakankesepakatan dan rangkaian kerjasama TI Indonesia dengan Walikota Banjarbaru,melalui pertemuan-pertemuan secara marathon sejak akhir Maret 2007 dengan parapejabat teras serta semua kalangan, untuk merumuskan pelaksanaan sembilan PrinsipDasar Pakta Integritas (PI) di kota ini.Penerapan Pakta Integritas di Kota Banjarbaru tergolong cepat. Persiapan teknismenuju penandatanganan Pakta Integritas dilakukan dalam waktu tidak lebih darisebulan. Proses yang singkat ini tidak lepas dari komitmen kuat Walikota Banjarbarubeserta jajarannya, serta dukungan penuh dan dari semua pihak untuk membangunKota Banjarbaru dengan kekuatan sendiri, khususnya untuk mewujudkan tata kelolapemerintahan kota yang baik (Good Governance).Ditandatanganinya Naskah Pakta Integritas Kota Banjarbaru telah melengkapiberbagai inovasi percepatan pemberantasan korupsi di berbagai wilayah di Indonesia.Pemko Banjarbaru juga telah membentuk Tim Good Governance dengan rencanaaksinya, diberlakukannya pelayanan publik satu pintu melalui Kantor PelayananPerizinan Terpadu (KP2T), pelayanan gratis bagi pembuatan : KTP, Kartu Keluarga,Akte Kelahiran, pelayanan kesehatan dengan menggratiskan biaya perawatan kelas IIIdi RSUD Banjarbaru, serta kampanye secara luas yang dilakukan Pemko Banjarbaruuntuk memerangi korupsi.Kemauan politik yang tinggi dari Walikota Banjarbaru, Bapak Rudy Resnawandan dukungan penuh aparatur dibawahnya, telah menghantarkan Pemko Banjarbarumengejar daerah lain yang juga telah memulai dalam upaya menegakkan sistempemerintahan yang baik, sekaligus meninggalkan sebagian besar daerah lain diIndonesia. Dengan berbagai tahap persiapan dan penyusunan, melalui proses fasilitasiintensif yang dilakukan oleh TI Indonesia bersama dengan Pemko Banjarbaru sertadukungan dari berbagai kalangan seperti sektor bisnis dan komunitas masyarakat sipil,iii

maka pada tanggal 20 April 2007 ini, Pemko Banjarbaru telah mempunyai dan sekaligusmenandatangani Pakta Integritas sebagai media pencegahan korupsi dalam PengadaanBarang / Jasa. Bagi TI Indonesia, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa KotaBanjarbaru mampu mengejar Kabupaten Solok (Sumatera Barat) yang telahmemiliki dan menandatangani Dokumen Naskah Pakta Integritas (JanjiKeteladanan) secara utuh guna mencegah korupsi dalam PBJ yang cukup besarmenggerogoti uang Negara.Secara utuh dan lengkap, Naskah Pakta Integritas di Pemko Banjarbarumengatur mekanisme proses PBJ dalam lingkungan pemerintah yang menggunakandana APBD. Penandatanganan ini sekaligus sebagai pengejawantahan dari KeppresNo. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / JasaPemerintah.Harapan kami, keberanian ini dapat ditiru dan diikuti oleh daerah-daerah lain,sehingga agenda memerangi korupsi yang telah sangat sistemik dapat berjalan secarasimultan.Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Kota Banjarbaru!KETUA DEWAN PENGURUSTRANSPARENCY INTERNATIONALINDONESIATODUNG MULYA LUBISiv

DAFTAR ISIKata Pengantar Walikota Banjarbaru........................................................................iKata Pengantar Ketua DPRD Banjarbaru .................................................................iiKata Pengantar Transparency International Indonesia..........................................iiiBab I Pendahuluan1. Latar Belakang……….………………………...................................…….…...11.1 Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik.............................................11.2 Kebijakan Pemerintah Kota dalam Pengadaan Barang/Jasa.................22. Maksud dan Tujuan…………………………............................…………….....23. Identifikasi Masalah Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah................4Bab II Penerapan Pakta Intergitas Dalam Pengadaan Barang/Jasa PemerintahA. Komitmen1. Komitmen Pemerintah………………………..……….........................…81.1 Komitmen Umum……...………...…..……....…........................…81.2 Komitmen Khusus ………...........................................................82. Komitmen Penyedia Barang/Jasa………………………….....................9B. Pemantau Independen………………………………….................................…10C. Pengaduan Masyarakat……………………………………................................11D. Penghargaan dan Sanksi…………...........................................…………........121. Penghargaan.........................................................................................122. Sanksi....................................................................................................13E. Perlindungan Saksi dan Pelapor...........................................……………........14F. Kesepakatan Batasan Rahasia…………..…………………........................…..151. Aspek Yang Terbuka.............................................................................152. Aspek Yang Rahasia.............................................................................15G. Penyelesaian Masalah…………………………................................................16Bab III Penutup..............................................................................................................17

Lampiran-lampiranI. Daftar Pustaka.................................................................................................18II. Action Plan Program Prioritas dan Non Prioritas Tahun 2006Program dan Kegiatan Good Governance Kota Banjarbaru….................…...20III. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2006 Tentang PedomanPenanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.................................IV. Surat Sekretaris Daerah Selaku Ketua Umum Pelaksana GoodGovernance Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Penunjukan PelaksanaPembuatan Pakta Integritas Pemerintah Kota Banjarbaru...............................V. Titik Dasar Pemantauan…….……………………….....……..............................VI. Pemantauan Penyedia Barang/Jasa.……………….....……….........................VII. Pemantauan Pejabat/Panitia/Anggota ULP...................……........……....…....VIII. Pemantauan Pimpinan Proyek/Kegiatan….......………....................……...…...IX. Pemantauan Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran.....................X. Skema/Alur Pengaduan…………………………………………..........................XI. Contoh Kartu Pengaduan Masyarakat (Citizen Complaint Card).....................XII. Contoh Pakta Integritas dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa .…....

BAB IPENDAHULUAN1. Latar Belakang1.1 Penerapan Tata Pemerintahan Yang BaikKota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, secara resmi terbentuk padatanggal 20 April 1999 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 TentangPembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru. Sebagaimana diaturdalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25Tahun 1999, Kota Banjarbaru secara otomatis menjadi daerah otonom. Dimanasemangat otonomi mengharuskan Kota Banjarbaru untuk mampu mengaturdan mengelola daerahnya sendiri. Hal ini dimaknai dengan pengelolaankemampuan keuangan, peningkatan kemampuan aparatur, peningkatanpartisipasi masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah secara mandiri.Hakekat pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Salah satu agar tujuan tersebut dapat berhasil maka harus adalangkah-langkah nyata dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dannepotisme.Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui sistem pemerintahan yangbersih (clean government) dan tata pemerintahan yang baik (goodgovernance). Hal tersebut sesuai amanat TAP MPR NO XI/MPR/1999 danUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang kemudiandidukung oleh TAP MPR NO VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsadan TAP MPR NO VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah KebijakanPemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Pemerintah Kota Banjarbaru telah memiliki political will dengan mengambilberbagai kebijakan strategis untuk merubah paradigma penyelenggaraannegara. Melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 30 Desember2003, Pemerintah Kota Banjarbaru membentuk Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu (KP2T). Kehadiran KP2T telah menjadi garda terdepan untukmemberikan pelayanan prima kepada publik secara langsung dengan polapelayanan terpadu satu pintu. Saat ini KP2T telah menerima pelimpahankewenangan perizinan sebanyak 37 jenis perizinan agar memudahkan1

masyarakat mendapatkan hak-haknya untuk dilayani secara cepat, tepat,efisien dan transparan, selain juga menggratiskan beberapa pelayanan publik.Komitmen Pemerintah Kota untuk mendorong good governance semakinmenguat setelah menandatangani kesepakatan bersama Gubernur KalimantanSelatan, Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Selatan, Bupati/Walikota dan KetuaDPRD Kabupaten/Kota se Propinsi Kalimantan Selatan untuk penerapan GoodGovernance sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme pada 10November 2005.Kesepakatan bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya SuratKeputusan Walikota Banjarbaru Nomor 186 Tahun 2005 tentang PembentukanTim Pelaksanaan Program Kerja Dalam Rangka Mewujudkan TataPemerintahaan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi danNepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Tim yang dipimpin olehSekretaris Daerah Kota Banjarbaru telah merumuskan Program dan KegiatanPenerapan Good Governance dan Action Plan Program Prioritas dan NonPrioritas Kota Banjarbaru Tahun 2006. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kotajuga telah mendorong keterlibatan masyarakat untuk melakukan pemantauankinerja aparatur pemerintah dengan menerbitkan Peraturan WalikotaBanjarbaru Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengaduan danPenyelesaian Pengaduan Masyarakat.1.2 Kebijakan Pemerintah Kota dalam Pengadaan Barang/JasaElemen penting lain untuk mendorong suksesnya penerapan good governanceadalah melakukan upaya pencegahan korupsi dalam sektor pengadaanbarang/jasa. Sektor ini menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) paling besar dan juga akan memunculkan resiko kerugian negara yangbesar pula akibat korupsi dan ketidakefisienan.Resiko diatas dibuktikan dengan hasil kajian Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia sejak tahun 2001-2006. Kajian yang disebut Country Procurement Assesment Report (CPAR) inimenyebutkan telah terjadi kebocoran uang negara dalam pengadaanbarang/jasa berkisar antara 10-40%. Padahal, pengadaan barang/jasa2

merupakan instrumen strategis bagi pemerintah untuk mendorong terjadinyapenciptaan lapangan kerja, pengembangan produksi dalam negeri, daya saingdunia usaha, pemberdayaan usaha kecil dan lain sebagainya.Sebagaimana diketahui kerugian negara dapat terjadi karena ketidakmampuanaparatur yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa. Untuk itu, PemerintahKota Banjarbaru mengeluarkan kebijakan membentuk Unit LayananPengadaan (ULP-Procurement Unit) dengan maksud agar proses pelaksanaantender pemerintah sesuai dengan aturan yang ada (Keputusan Presiden Nomor80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya). Kebijakan ini tidak mencapaitujuan, apabila tidak didukung pendekatan kolaboratif dan komitmen antarapejabat/panitia pengadaan, penyedia barang/jasa dan masyarakat sipil untukmenjaga agar pelaksanaannya dilakukan secara transparan, akuntabel danpartisipatif.Penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa merupakan solusiuntuk mendorong keterbukaan dan komitmen para pihak untuk mencegahkorupsi di sektor ini. Pakta Integritas memastikan para pihak dapatmenjalankan hak dan kewajibannya tanpa merubah sistem hukum yang ada.Selain itu juga akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasimasyarakat, nilai-nilai kejujuran yang akan mendorong terciptanya persainganusaha yang sehat, iklim investasi yang baik, dan mencegah praktikpenyimpangan.Penerapan Pakta Integritas juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan publikdalam pengadaan barang/jasa, serta meningkatkan kepuasan masyarakatsebagai penerima manfaat. Sehingga tujuan otonomi daerah dan tujuanpembangunan untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai.2. Maksud dan TujuanMaksud penerapan Pakta Intergitas dalam pengadaan barang/jasa adalah untukmempercepat terwujudnya visi Pemerintah Kota Banjarbaru. Adapun tujuanpenerapan Pakta Integritas adalah:a. Mewujudkan good governance dan penyelenggaraan negara yang bersih dariKKNb. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima3

c. Mendorong terwujudnya pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbukadan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabeld. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, kredibilitas dan tanggung jawabpengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasae. Meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakatf. Mencegah kebocoran anggaran dan kerugian negara dalam pengadaanbarang/jasa3. Identifikasi Masalah Dalam Pengadaan Barang/Jasa PemerintahUpaya pemerintah untuk menekan terjadinya KKN dan kebocoran anggarannegara dalam pengadaan barang/jasa terus dilakukan. Hal tersebut dibuktikankomitmen pemerintah agar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan secarakonsisten. Namun demikian dalam pelaksanaan masih terjadi KKN.Berikut beberapa bentuk dan sebab terjadinya KKN dalam pengadaan barang/jasapemerintah:3.1 Masih terjadinya praktik penyuapan dan pembayaran tidak resmi:a. Penyuapan terjadi untuk memperlancar dan mengharapkankeberpihakan pengguna barang/jasa, panitia dan pejabat pengadaanbarang/jasa kepada penyedia jasa;b. Pembayaran tidak resmi lainnya adalah pembayaran diluar dariketentuan yang berlaku, contohnya pemberian komisi, dana ”ucapanterima kasih”, kickback, sumbangan untuk pihak tertentu atau partaipolitik yang dibebankan pada nilai kontrak pekerjaan.3.2 Masih terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (abuse ofpower)Mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya untukmelakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih(favoritisme) kepada kelompok tertentu/perorangan. Dalam hal pengambilankeputusan, pejabat yang lebih tinggi masih melakukan intervensi kepadapejabat dibawahnya untuk mengambil keputusan diluar dari mekanisme yangberlaku4

3.3 Masih adanya pejabat/pegawai dan penyelenggara negara yangberaktivitas bisnis terkait jabatannyaSulit dipisahkan antara jabatan yang dimiliki oleh seorang pejabat ataupenyelenggara negara dengan aktivitas lainnya yang dilakukan, misalnyaseorang pejabat yang juga memiliki aktivitas bisnis akan sulit dibedakankapasitasnya sebagai pejabat atau pengusaha. Hal ini untuk mencegahterjadinya bisnis yang dilakukan orang dalam (internal trading) yakni transaksibisnis yang menggunakan dana publik dengan menggunakan perusahaanmilik pribadi atau keluarga dengan cara mempergunakan kesempatan danjabatan yang dimilikinya untuk mendapatkan kontrak pemerintah3.4 Masih adanya konflik kepentinganPengambilan keputusan lebih didasarkan kepada faktor subyektifitas denganmendahulukan pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pengambilkeputusan3.5 Masih adanya praktik pemerasan dan budaya premanismea. Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlahuang/barang, atau bentuk lain, sebagai imbalan dari seorang pengambilkeputusan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;b. Panitia atau pejabat pengadaan tidak dapat bersikap independen karenaadanya ancaman baik secara fisik atau psikis yang mempengaruhinyadalam pengambilan keputusan.3.6 Adanya pertentangan hukum dengan tidak mempertimbangkan kaidahhukum yang berlakuPeraturan yang dikeluarkan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.Dalam tahap pelaksanaan, hal ini dapat menimbulkan terjadinya kesalahandalam pengambilan kebijakan yang dapat merugikan negara dan pihaklainnya3.7 Rendahnya keterlibatan masyarakat untuk melakukan pemantauandalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaanMasyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pemantauan prosespengadaan dan pelaksanaan pekerjaan5

3.8 Kekeliruan pemahaman tentang jenis pekerjaan SwakelolaMasih adanya kekeliruan pemahaman dalam mengartikan jenis pekerjaanswakelola yang bertentangan dengan prinsip, prosedur dan persyaratanpekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola sesuai KeputusanPresiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubah-perubahannya.3.9 Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan metoda PenunjukanLangsungMasih lemahnya pemahaman tentang kriteria penunjukan langsung yangseharusnya tetap menganut prinsip dasar, kebijakan umum dan etikapengadaan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 danperubahan-perubahannya3.10 Kurangnya pemahaman dalam penentuan metoda pengadaan jasakonsultasiPada prinsipnya pemilihan penyedia jasa konsultasi harus dilakukan denganseleksi umum. Hanya dalam keadaan tertentu saja yang dimaksud dalamKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, pemilihan dapat dilakukanmelalui seleksi terbatas, seleksi langsung atau penunjukan langsung3.11 Masih terjadinya tender diatur (tender arisan)Praktik kolusi dan nepotisme antara penyedia barang/jasa masih terjadi.Disisi lain, pejabat/panitia pengadaan masih mengalami kesulitan untukmembuktikan praktik tersebut benar-benar terjadi3.12 Masih terjadinya pengalihan tanggung jawab seluruh atau sebagianpekerjaan utama kepada pihak lain (Jual beli proyek)Praktik rent-seeking masih terjadi. Adanya penyedia barang/jasa yang hanyamengambil keuntungan dari pelaksanaan pengadaan dan kemudianmenyerahkan seluruh atau sebagian utama tanggungjawab pekerjaan utamakepada pihak lain selain pekerjaan khusus.3.13 Lambatnya pelaksanaan penyelesaian pengaduan dan penyelesaianmasalahMeski mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah sudah ada, namundalam pelaksanaan masih dianggap lambat bagi masyarakat.6

3.14 Kurangnya penghargaan dan lemahnya pemberian sanksi kepada pihakyang terkaitPelaksanaan pemberian sanksi belum dilaksanakan secara konsistensehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Sementara bagipihak yang telah menerapkan aturan secara benar belum mendapatpenghargaan layak yang dapat meningkatkan motivasi semua pihak untukmentaati peraturan yang ada.3.15 Lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaanBeberapa hal yang menyebabkan lemahnya pengawasan :a. Ketidakcermatan dalam pemilihan konsultan pengawas;b. Konsultan pengawas tidak melakukan pekerjaannya secara benar;c. Rendahnya kredibilitas konsultan pengawas;d. Kurangnya kapasitas dan kuantitas pengawas internal;e. Masih terjadi kolusi dalam penentuan hasil pengawasan.7

BAB IIPENERAPAN PAKTA INTEGRITAS DALAM PENGADAAN BARANG/JASAA. Komitmen1. Komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru1.1 Komitmen Umuma. Melakukan penyempurnaan Juknis PBJ yang telah ada (SK No. 100 TH2004 dan SK No. 63 TH 2005 tentang Juknis Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kota Banjarbaru);b. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;c. Tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian/gratifikasi baiksecara langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, ataudalam bentuk lainnya yang dianggap atau patut diduga bahwa pemberi,atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan ataumungkin berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;d. Melakukan peninjauan standar harga barang/jasa dan standar biayakomponen kegiatan yang dilakukan secara berkala dan partisipatif;e. Mengefektifkan penyelenggaraan konsultasi publik dan dengarpendapat (public hearing) secara berkala untuk melakukan penilaiankebutuhan masyarakat dalam pembangunan;f. Menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procuremen);g. Meningkatkan kapasitas bagi pejabat dan pegawai dalam pengadaanbarang/jasa;h. Memberikan penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan PaktaIntegritas;i. Menyediakan alokasi dana dari APBD dalam pelaksanaan PaktaIntegritas.1.2 Komitmen Khusus dalam Pengadaan Barang/JasaPengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuatkomitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, panitia/pejabatpengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan (procurement unit)serta pengawas internal berkomitmen untuk :a. Meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat serta aksesinformasi yang efisien dan layak dalam proses pengadaan pada seluruhtahapan pengadaan barang/jasa;8

. Meningkatkan transparansi dalam hal terjadi perubahan kontrakperjanjian (contract change order);c. Mengakui peran pemantau independen yang berasal dari masyarakatuntuk melakukan pemantauan pembangunan pekerjaan fisik dan nonfisik;d. Melaporkan kepada atasannya bila ada potensi atau indikasi akanterjadinya konflik kepentingan dan atasan tersebut wajib mengeluarkanrekomendasi atas laporan yang disampaikan tersebut Potensi atauindikasi akan terjadinya konflik kepentingan, bila berkaitan dengan:1) Keturunan semenda (sedarah)2) Tunangan3) Suami/Isteri4) Mertua, Saudara Kandung Mertua5) Kakak atau adik pasangan hidup (Ipar)6) Pasangan dari saudara kandung7) Orang yang ikut memelihara dan membesarkan yang bersangkutan8) Atau pihak lain yang tidak memiliki pertalian darah/kekerabatan yangdiduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan9) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang oleh peraturandilarang secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam jasapemborongan, pengadaan atau persewaan.e. Tidak akan mengungkap informasi yang hanya akan menguntungkansekelompok masyarakat;f. Menanggung sanksi, baik secara administrasi maupun hukum, apabilamelanggar Pakta Intergitas;g. Melaporkan pemantau independen yang diduga terlibat konflikkepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa.2. Komitmen Penyedia Barang/JasaDireksi atau wakil Direksi atau wakil yang ditunjuk perusahaan denganmelampirkan surat kuasa serta seluruh karyawan yang terlibat dalam prosespengadaan barang/jasa, melakukan komitmen :a. Tidak akan memberi atau menawarkan, secara langsung maupun tidaklangsung atau melalui perantara berupa suap, hadiah, bantuan, ataubentuk lainnya/gratifikasi kepada pejabat dan pegawai;9

. Tidak akan berkolusi dengan pihak lain baik sesama penyedia barang danjasa maupun pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa sertapemantau independen yang dapat merusak transparansi, kewajaran prosespengadaan dan hasil-hasilnya;c. Memberikan data/informasi tentang keuangan dan teknis pekerjaan tertentuapabila dipertanyakan dalam proses pengawasan;d. Tidak akan ikut serta dalam proses pengadaan yang diduga akanmenimbulkan konflik kepentingan;e. Mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepada pihak-pihak yangterkait atau perantaranya melalui mekanisme pengaduan yang ada;f. Bersedia menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran Pakta Integritas,baik secara administrasi dan atau hukum yang berlaku;g. Melaporkan pemantau independen yang diduga terlibat konflik kepentingandalam proses pengadaan barang dan jasa;B. Lembaga Pemantau IndependenSetiap anggota masyarakat baik secara perorangan, maupun kelembagaan berhakmelakukan proses pemantauan dalam pengadaan barang/jasa. Untuk menjaminpartisipasi mayarakat dalam proses pemantauan pengadaan barang dan jasa,dibentuk sebuah Lembaga Pemantau Independen.1. Lembaga Pemantau independen (LPI) adalah lembaga yang anggotanya terdiridari perwakilan masyarakat yang dipilih oleh masyarakat dan ditetapkan melaluiSurat Keputusan Walikota, yang bertugas melakukan pemantauan prosespengadaan barang/jasa.2. Tata cara pembentukan Lembaga Pemantau Independen dirumuskan dalamsebuah pertemuan masyarakat, yang meliputi:a. Syarat dan kriteria untuk menjadi bakal calon anggota LembagaPemantau Independen dan calon pemilih anggota LPI;b. Mekanisme pemilihan anggota LPI;c. Jumlah anggota LPI;d. Masa Kerja LPI;e. Hal-hal lain yang dianggap perlu.3. Pertemuan masyarakat yang dimaksud pada poin 2 dilaksanakan selambatlambatnya1 (satu) bulan setelah Deklarasi Pakta Integritas.4. Lembaga Pemantau Independen sudah terbentuk selambat-lambatnya 3 (tiga)bulan setelah Deklarasi Pakta Integritas.10

5. Penetapan LPI dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota.6. Tata Cara Pemantauan diatur dalam sebuah Petunjuk Pelaksana (Juklak)Pemantauan dan kode etik yang dibuat oleh sebuah panitia persiapan yangmewakili unsur-unsur dari Pemerintah Kota, pengusaha dan masyarakat, yangberisi antara lain:a. Mekanisme pemantauan. Berisi tentang tata cara dan alur pemantuan,penerimaan informasi pengaduan, klarifikasi pengaduan dan lainsebagainya;b. Kerjasama dengan institusi lainnya;c. Output pemantauan, adalah dalam bentuk rekomendasi setiap tahapanyang disampaikan langsung kepada Walikota. Rekomendasi tersebut berisipenilaian bahwa pengadaan barang/jasa ada atau tidak ada indikasi KKN;d. Tindak lanjut rekomendasi. Hasil rekomendasi tersebut diatasditindaklanjuti oleh Walikota atau institusi yang diamanatkan dalam aturanyang ada untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian seperti diaturdalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2006 TentangPedoman Penanganan Dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat. Bilarekomendasi tidak ditindaklanjuti dalam waktu tertentu, PemantauIndependen dapat melaporkannya kepada lembaga yang berwenang;e. Kerahasiaan. Lembaga Pemantau Independen harus menjaga kerahasianyang telah disepakati dalam Pakta Integritas;7. Dalam hal menunjang pelaksanaan pemantauan, Lembaga PemantauIndependen mendapat dana operasional yang berasal dari APBD.C. Pengaduan Masyarakat1. Adanya Pedoman pengaduan masyarakat (alur pedoman pengaduan terlampir).2. Akses pengaduan masyarakat melalui kotak pos dan SMS.3. Penyebarluasan Kartu pengaduan masyarakat (Citizen Complaint Card).4. Informasi Pengaduan dikelola bersama antara Lembaga Pemantau Independendan Badan Pengawas Daerah.5. Laporan atau pengaduan dapat melampirkan identitas atau tidak beridentitas(anonimus) melalui saluran pengaduan yang ada.11

D. Penerapan Penghargaan dan Sanksi1. Penghargaan1.1. Pejabat dan Pegawaia. Bagi PNS/ PTT yang melaporkan adanya pelanggaranpelaksanaan Pakta Intergitas dalam pengadaan barang/jasa , akanmemperoleh hadiah/reward dalam bentuk sesuai dengan suratKeputusan Walikota;b. Bagi yang melaksanakan Pakta Intergitas dalam pengadaanbarang/jasa, memperoleh nilai yang secara kumulatif dapatdiberikan sebagai hadiah/reward dalam bentuk yang ditetapkandalam surat Keputusan Walikota;c. Walikota dapat mengusulkan kenaikan pangkat istimewa, promosijabatan dan usul promosi jabatan, pemberian kesempatan mengikutipendidikan/pelatihan/ lokakarya karena jasa-jasanya.1.2 Pejabat Penyelenggara negaraBagi pejabat penyelenggara negara yang melaporkan adanyapelanggaran dalam pelaksanaan Pakta Intergitas dalam pengadaanbarang/jasa, memperoleh nilai yang secara kumulatif akan diberikansebagai hadiah/reward dalam bentuk sesuai dengan surat KeputusanWalikota.1.3 PengusahaBagi pengusaha yang melaksanakan Pakta Integritas dalam pengadaanbarang/ jasa dengan baik:a. Mendapat penilaian kinerja yang lebih dan dipublikasikan;b. Mendapat penghargaan secara tertulis dari pemerintah untukmeningkatkan citra perusahaan.1.4 Pemantau IndependenBagi Pemantau Independen yang melaksanakan tugas pemantauandengan baik dan melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam penerapanPakta Integritas diberikan :a. Piagam penghargaan dan atau;b. Mendapat 2 permil dari uang negara yang diselamatkan mengacupada Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2000 tentang Tata Cara12

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.2. Sanksi2.1 Pejabat dan pegawaia. Pejabat dan pegawai pelanggar Pakta Integritas dikenakan sanksisesuai dengan PP 30 tahun 1980 dan ketentuan TuntutanPerbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);b. Pelanggaran pakta integritas yang dikategorikan melakukanpenyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara melanggarUU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih dan Bebas KKN dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Pidana Korupsi atau KUHP, berkas diteruskankepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk diproses;c. Disinsentif melekat pada pejabat yang diputuskan pelanggar PaktaIntegritas.2.2 Penyedia Barang/Jasaa. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara apabila terjadiketerlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1 per seribu (satuper seribu)/hari atau maksimal 5% dari nilai kontrak;d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dandiumumkan kepada publik secara terbuka;e. Ketentuan mengenai daftar hitam ditentukan dalam SuratKeputusan Walikota;f. Bagi konsultan Perencana dan konsultan pengawas yang tidakcermat dan mengakibatkan kerugian negara dikenakan sanksisesuai peraturan yang berlaku.2.3 Pemantau IndependenBila dalam pelaksanaan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggotadari lembaga pemantau independen, akan diberlakukan sanksi sesuaiundang-undang yang berlaku. Dalam hal tidak diatur oleh undang-13

undang, sanksi akan diatur lebih lanjut dalam Kode Etik. Contoh tindakpidana adalah:a. Menerima suap atau menjadi perantara dalam praktik penyuapan;b. Melakukan pemerasan;c. Memberikan informasi yang tidak benar atau palsu, dan ataumemberikan informasi rahasia yang telah disepakati kepada pihaklain, baik yang terlibat langsung dalam pengadaan barang/jasamaupun tidak langsung, yang dianggap akan merusak secaralangsung proses pengadaan barang/jasa maupun tidak;d. Mempergunakan berbagai alibi dan kewenangannya untukmelakukan intervensi, ancaman fisik maupun psikis, baik untukkeuntungan pribadi maupun tidak.E. Perlindungan Saksi dan PelaporSesuai undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korbanmengamanatkan memberikan segala upaya pemenuhan hak dan pemberianbantuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan atas Hak AsasiManusia kepada saksi/pelapor/korban.Dalam hal belum terbentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan korban, perludisepakati hal berikut:1. Kepala Daerah menjadi personal guarantee dalam mengambil alih perlindunganterhadap saksi dan pelapor.2. Lembaga Pemantau Independen menjaga kerahasian identitas saksi danpelapor.3. Adanya jaminan kerahasiaan identitas bagi pelapor, baik yang berasal daripejabat, pegawai, pejabat penyelenggara negara, pelaku usaha maupunmasyarakat.4. Adanya perlindungan bagi saksi dan pelapor atas segala bentuk retalitas (balasdendam) dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk retalitas antara lainpemecatan, pemutasian, pengasingan dan bentuk lainnya).5. Bila diperlukan adanya perlindungan terhadap saksi dan pelapor ataukeluarga/kerabat dan atau pihak yang dianggap berkaitan dengan saksi danpelapor, kepala daerah wajib berkoordinasi dengan aparat penegak hukum danlembaga peradilan untuk melindungi dan memberikan rasa aman.6. Mengenai mekanisme perlindungan saksi dan pelapor akan diatur lebih lanjutdalam Surat Keputusan Walikota.14

F. Kesepakatan Batas Batasan RahasiaPenentukan batasan rahasia dalam lingkup Pakta Intergitas mengacu kepadaKeputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya sertaperaturan perundangan yang terkait. Berikut beberapa aspek yang harus terbukadan dirahasiakan :1. Aspek Yang Harus Terbukaa. Seluruh paket pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui lelang umum atau seleksilangsung, pemilihan langsung atau seleksi langsung penunjukan langsung atauseleksi langsung baik sumber dananya dari APBN, APBD maupun pinjaman luarnegeri dan hibah;b. Paket pekerjaan Tahun Jamak;c. Jadwal tender/ pemilihan langsung/ penunjukan langsung dan informasi kualifikasiyang akan diselenggarakan;d. Proses pengadaan barang/jasa mencakup tahapan :1. Pengumuman disampaikan kepada publik.2. Dokumen pengadaan.3. Hasil evaluasi.4. Penetapan penyedia barang/jasa.5. Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS).6. Setiap proyek pengerjaan fisik wajib mengumumkan pelaksana pekerjaan,sumber dana, penanggungjawab pekerjaan, nomor telepon pengaduan.7. Detail spesifikasi pekerjaan dapat diketahui pada pengguna barang/ jasasetelah penetapan penyedia barang/ jasa.2. Aspek Yang Dirahasiakana. Dokumen penawaran;b. Detail Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum penetapanpemenang lelang;c. Detail spesifikasi pekerjaan sebelum diadakan pengumuman pelelangan;d. Pekerjaan yang menurut sifatnya memang harus dirahasiakan menurutKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahanperubahannyatentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.15

G. PENYELESAIAN MASALAHPelaksanaan Pakta Integritas melibatkan tiga kelompok yang ada yaknipemerintah (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat PembuatKomitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Panitia/pejabat pengadaan,anggota Unit Layanan Pengadaan), penyedia barang/jasa dan masyarakat akansangat rawan terhadap terjadinya pertentangan kepentingan.Penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan musyawarah antar pihak, danapabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, akan diselesaikan melaluijalur hukum, baik di Pengadilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara.16

BAB IIIPENUTUPPakta Integritas ini merupakan komitmen Pemerintah, Penyedia Barang dan Jasa danMasyarakat dalam Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kota Banjarbaru.Pelaksanaan Pakta Integritas dimaksudkan sebagai instrumen untuk menciptakanGood Governance, khususnya dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaiupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Banjarbaru, 20 April 200717

Daftar Pustaka1. TAP MPR NO IX/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersihdan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme2. TAP MPR NO V/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa3. TAP MPR NO VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah KebijakanPemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan KotamadyaDaerah Tingkat II Banjarbaru6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat danDaerah8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Yang BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi United NationConvention Againts Corruption (Konvensi Anti Korupsi Persatuan Bangsa-Bangsa)12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi danPelapor13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan KeempatKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara PelaksanaanPeran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam PencegahanDan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan PemberantasanTindak Pidana Korupsi18. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 TentangPembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu19. Peraturan Walikota Banjarbaru 2006 tentang Pedoman Pengaduan Masyarakatdan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat20. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 186 Tahun 2005 tentangPembentukan Tim Pelaksanaan Program Kerja Dalam Rangka MewujudkanTata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi danNepotisme Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru21. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Umum Pelaksana GoodGovernance Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Penunjukan PelaksanaPembuatan Pakta Integritas Pemerintah Kota Banjarbaru22. Program dan kegiatan penerpan good governance Kota Banjarbaru,Pemerintah Kota Banjarbaru, 200623. Action Plan Tahun 2006 Program Prioritas dan Non Prioritas, Pemerintah KotaBanjarbaru, 200624. Integrity Pact A status Report, Michael H. Wiehen and Juanita Olaya,Transparency International Indonesia, www.transparency.org, 200225. Pope, Jeremy, Strategi Melawan Korupsi: Membangun Sistem IntegritasNasional, Transparency International Indonesia, 200326. Buku Panduan: Bisnis Melawan Suap, Transparency International Indonesia,200527. Toolkit Pencegahan Korupsi Dalam pengadaan barang/jasa publik, IndonesiaProcurement Watch, 200528. Integrity Pact and Public Contracting Programme, Corruption Online Systems,200629. Country Procurement Assesment Report, Bappenas, World Bank and AsiaDevelopment Bank, 200630. Buku Panduan:Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Publik,Transparency International Indonesia, 2006

LAMPIRAN VTITIK DASAR MONITORING PAKTA INTEGRITASP.1 P.2PengusahaPanitia/BirokratM.3 M.4Penyusunan dokumenPrakualifikasi dandokumen penawaranPenyiapan kriteriaprakualifikasi penyusunandokumen lelang & kontrak(termasuk O.E) [PM]M.5Sanggahan[PM]Proses prakualifikasi dan pengambilan dokumenlelang, penjelasan, proses penyampaian danpembukaan dokumen penawaran[PM]M.6 M.7Evaluasi[PM]M.8Pengumumancalon pemenang[PM]M.9Penandatanganan kontrakMekanisme Monitoring Pakta Integritas disusun dan dimonitor melaluipenyusunan daftar simak masing-masing kegiatan dan dilaksanakan olehtim gabungan yang terdiri dari Satuan Pengawasan Internal (SPI),masyarakat pemerhati pengadaan barang dan jasa di IndonesiaNote : P : Pakta IntegritasM: MonitoringPM: Adanya Partisipasi Masyarakat

LAMPIRAN VIPEMANTAUAN PAKTA INTEGRITASUNTUKPENYEDIA BARANG/JASA1) Proses PrakualifikasiDapat menyediakan data perusahaan, personel,pengalaman, keuangan dan reputasi2) Penyusunan Dokumen LelangBerusaha mempengaruhi Panitia dalam penyusunandokumen lelang3) Anwijzing/Memasukan Dokumen PenawaranAdakah kemungkinan mengadakan kerjasama ilegaldengan para mitra kerja lainnya4) Penawaran Penyusunan DokumenApakah mereka melakukan sendiri/memberikan kuasakepada orang yang tidak bertanggungjawab5) Pemberian Jaminan LelangMelakukan kesengajaan developing/penipuan dokumenlelangPM6) Dokumen PenawaranApakah mereka berusaha untuk menang melalui kerjasamailegal dengan panitia7) Proses PenunjukanApakah mereka melakukan untuk kepentingan sendiri1. Mempercepat / memperlambat proses penunjukan.2. Memberikan dokumen2 palsu pada prosespenjaminan perusahaan8) Pelaksanaan PekerjaanDalam pelaksanaan apakah pelaksana lapangan sesuaidengan spesifikasi teknis• Apabila terjadi penyimpangan, apakah merekaakan merasa aman/mendapatkan jaminan daripengguna jasa dalam proses pelaksanaan untuktidak diungkit melakukan kerjasama ilegal• Apakah penyimpangan dalam pelaksanaan, itusuatu kesengajaan dengan melakukan kerjasamailegal dengan pengguna jasa

LAMPIRAN VIIPEMANTAUAN PAKTA INTEGRITASUNTUKPEJABAT/PANITIA PENGADAAN/ANGGOTA ULP1) Pengangkatan PanitiaApakah mendapat beban khusus ?2) Penyusunan Dokumen Prakualifikasi• Menerima tugas sesuai dengan yang berlaku• Kriteria di dokumen prakualifikasi dapat menunjuk-kankualifikasi yang sebenar-benarnya dari mitrakerja• Melaksanakan evaluasi sesuai dengan kriteria khusus• Bekerja secara profesional atau menyerahkan tugas tsbkepada mitra kerja atau menyusun dokumen tidaksempurna atau memasukan kriteria evaluasi tambahandisebabkan ketidaktahuan/kesengajaan3) Proses Penyusunan OE (owner estimate/perkiraansendiri)• Panitia secara profesional menyusun OE sendiri ataudiserahkan kepada mitra kerja.• Melakukan rekayasa negatif dlm penyusunan OE.Misalnya: penggelembungan OE• Penyusunan OE awal tanpa dikoreksi atau melakukancek & ricek terhadap perhitungan OE sampaipemasukan penawaran• Melakukan manipulasi terhadap waktu & tempat padaproses pemasukan & evaluasi• Bekerja secara profesional atau pesanan• Dalam melaksanakan pesanan tsb melakukankecurangan• Jika menjumpai kekurangan; dibiarkan atau melakukanpenegakan sesuai dgn pengadaan yg sehat4) Proses Sanggahan• Senang mendapat sanggahan atau panitia memprosessanggahan itu dengan seenaknya.• Melakukan kekeliruan terhadap prosesPMPM5) Proses Rapat Sebelum Penunjukan Pemenang• Melaksanakan tugas atau melakukan penyimpanganyang disengaja• Membiarkan kesalahan pemenang untuk kepentingankelompok.

LAMPIARAN VIIIPEMANTAUAN PAKTA INTEGRITASUNTUKPIMPINAN PROYEK/KEGIATAN1) Penyusunan Anggaran• Anggaran masing2 paket pekerjaan diproses secara profesionalutk mark-up/pengelembungan berdasarkan pesananan tertentu• Adakah keinginan untuk memberikan pekerjaan kepada‘kelompok’ mll kriteria perpaketan• Pada pengangkatan panitia, adakah maksud-maksud tertentu2) Penyusunan Dokumen Lelang• Apakah sudah dikaji kriteria yang disusun secara profesional olehpanitia atau dokumen tsb sudah sengaja dibiaskan3) Penyusunan Perkiraan Biaya (Owner Estimate)• Peserta tender dipilih secara profesional oleh panitia/merupakan‘kelompok terpilih’4) Perkiraan Biaya (Owner Estimate)• Apakah setuju nilai yang disampaikan oleh panitia/terlalu kecil.• Apakah pemasangan iklan, Pimpro memberikan saran/mengendalikan/menyerahkansepenuhnya kepada Panitia.• Pengambilan dokumen, apakah Pimpro sepenuhnya mengetahuidokumen lelang yang dibagikan kepada mitra kerja• Pada evaluasi, apakah Pimpro secara profesional mengetahui tugaspanitia dlm melakukan evaluasi/mengendalikan (evaluasi proformasaja)• Mendapat pesanan untuk memenangkan suatu proyek5) Penandatanganan kontrak• Dilakukan secara sempurna/proforma/kekeliruan tapi dibiarkan

LAMPIRAN IXPEMANTAUAN PAKTA INTEGRITASUNTUKPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PENGGUNA ANGGARAN1. Apakah para birokrat mempengaruhi pengangkatan panitia untukmaksud-maksud tertentu.2. Apakah para birokrat memberikan komitmen tidak tertulis kepadamitra usaha untuk mendapatkan penugasan dari proyek3. Apakah birokrat itu itu puas terhadap hasil dari panitia danPimpro4. Memiliki benefit kemenangan salah satu peserta5. Pernah/mengharapkan suatu cara tertentu dari salah satumethode pengadaan untuk dipergunakan dalam proses pekerjaan6. Kalau birokrat itu adalah penentu salah satu pemenang karenanilai-nilainya apakah penentuan itu sepenuhnya ia yangmengarahkan/hasil dari panitia7. Adakah kedekatan dengan pemenang tersebut

LAMPIRAN XSKEMA INFORMASI/PENGADUANUNIT LAYANAN PENGADAAN/DINAS TERKAITKlarifikasi Data/FaktaINFORMASI‣ Masyarakat‣ Kelompok‣ LembagaPUSAT INFORMASIPENGADUAN1. Lembaga Pengawas Fungsional2. Lembaga Pemantau IndependenWALIKOTATindakLanjutPerangkat PeraturanPerundang -undanganPEMERIKSAAN/PEMBERITAHUAN‣ Lembaga Wasnal‣ Sumber Informasi‣ Unit Kerja Terkait

LAMPIRAN XIKARTU PENGADUAN MASYARAKATIDENTITAS PELAPORNama LengkapAlamat LengkapNomor Telp./HP/FaxTanggalKecamatanKelurahan* Diisi Oleh PelaporUntuk identitas pelapor boleh dikosongkan.: ..............................................................................................................................................:................................................................................................................................................:................................................................................................................................................PROYEK/PROGRAM BANTUAN YANG DIPERMASALAHKANNama Proyek/Pekerjaan: ................................................................................................................................................Lokasi Proyek/Pekerjaan: .................................................................................................................................................Pelaksana Proyek/Pekerjaan : .................................................................................................................................................JENIS PROYEK/PEKERJAAN Pembangunan fasilitasumum/sosial Pembangunan Jalan Pengadaan peralatan Pekerjaan Non FisikPELANGGARAN YANG TERJADI* Tender tidak diumumkan kepada publik Penyimpangan prosedur (tanpa tender, tender fiktif,tender arisan, tender diatur, Penunjukan langsung ygmenyalahi prosedur dll) Perencanaan asal-asalan Pemalsuan/penyimpangan dokumen/tanda tangan Pungutan ilegal/pemotongan Proyekdi bawah spek/asal jadi Pembangunan tanpa papan proyek Pembangunan tanpa melibatkan masyarakat Kolusi Tidak ada akses informasiPenggelembungan/mark up danaProyek berdampak negatif (lingkungan, sosial dll)Proyek tertunda-tundaProyek fiktifDiminta/Ditawarkan SuapPemerasanProyek gandaProyek dilakukan orang dalam/keluarga/Intervensi/ancaman fisik atau non fisikPengalihan tanggungjawab pekerjaan utamaLainnya:.....................................................................................................................................PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT/TERKAITNo Nama Jabatan Instansi/Lembaga Alamat123AWAL MULA TERJADINYA PERMASALAHANTINDAKAN YANG SUDAH DILAKUKANPENYELESAIAN YANG DIHARAPKAN* Lampirkan bukti yang dimilikiPelaporBanjarbaru, ................. 200...Penerima Laporan( .................................... )( ...................................... )

LAMPIRAN XIIFORMULIR 2BPAKTA INTEGRITASSaya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan (namapekerjaan/kegiatan) pada proyek/satuan kerja dengan ini menyatakan bahwa saya1. Tidak akan melakukan praktek KKN;2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahuiada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih,transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuandan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulaidari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatanini;4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTAINTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasiserta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturanperUndang-Undangan yang berlaku......................,.............. 200....1. Pengguna Barang/Jasa : ......................(tanda tangan) ...........(nama jelas)2. Panitia/Pejabat:Pengadaana ................(tanda tangan) ...........(nama jelas)b ................(tanda tangan) ...........(nama jelas)c ................(tanda tangan) ...........(nama jelas)d ................(tanda tangan) ...........(nama jelas)e ................(tanda tangan) ...........(nama jelas)3. Penyedia Barang/Jasa(tanda tangan)(namajelas): .......................(tanda tangan) ..........(nama jelas)* Sumber Keppres Nomor 80 tahun 2003