i

KATA PENGANTARDitandatanganinya Naskah Pakta Integritas (PI) dalam Pengadaan Barang / Jasa(PBJ) di Pemerintahan Kota Banjarbaru, merupakan tindaklanjut dari komitmen bersamauntuk memerangi korupsi yang sistemik di Indonesia. Komitmen ini merupakankesepakatan dan rangkaian kerjasama TI Indonesia dengan Walikota Banjarbaru,melalui pertemuan-pertemuan secara marathon sejak akhir Maret 2007 dengan parapejabat teras serta semua kalangan, untuk merumuskan pelaksanaan sembilan PrinsipDasar Pakta Integritas (PI) di kota ini.Penerapan Pakta Integritas di Kota Banjarbaru tergolong cepat. Persiapan teknismenuju penandatanganan Pakta Integritas dilakukan dalam waktu tidak lebih darisebulan. Proses yang singkat ini tidak lepas dari komitmen kuat Walikota Banjarbarubeserta jajarannya, serta dukungan penuh dan dari semua pihak untuk membangunKota Banjarbaru dengan kekuatan sendiri, khususnya untuk mewujudkan tata kelolapemerintahan kota yang baik (Good Governance).Ditandatanganinya Naskah Pakta Integritas Kota Banjarbaru telah melengkapiberbagai inovasi percepatan pemberantasan korupsi di berbagai wilayah di Indonesia.Pemko Banjarbaru juga telah membentuk Tim Good Governance dengan rencanaaksinya, diberlakukannya pelayanan publik satu pintu melalui Kantor PelayananPerizinan Terpadu (KP2T), pelayanan gratis bagi pembuatan : KTP, Kartu Keluarga,Akte Kelahiran, pelayanan kesehatan dengan menggratiskan biaya perawatan kelas IIIdi RSUD Banjarbaru, serta kampanye secara luas yang dilakukan Pemko Banjarbaruuntuk memerangi korupsi.Kemauan politik yang tinggi dari Walikota Banjarbaru, Bapak Rudy Resnawandan dukungan penuh aparatur dibawahnya, telah menghantarkan Pemko Banjarbarumengejar daerah lain yang juga telah memulai dalam upaya menegakkan sistempemerintahan yang baik, sekaligus meninggalkan sebagian besar daerah lain diIndonesia. Dengan berbagai tahap persiapan dan penyusunan, melalui proses fasilitasiintensif yang dilakukan oleh TI Indonesia bersama dengan Pemko Banjarbaru sertadukungan dari berbagai kalangan seperti sektor bisnis dan komunitas masyarakat sipil,iii