i

BAB IPENDAHULUAN1. Latar Belakang1.1 Penerapan Tata Pemerintahan Yang BaikKota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, secara resmi terbentuk padatanggal 20 April 1999 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 TentangPembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru. Sebagaimana diaturdalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25Tahun 1999, Kota Banjarbaru secara otomatis menjadi daerah otonom. Dimanasemangat otonomi mengharuskan Kota Banjarbaru untuk mampu mengaturdan mengelola daerahnya sendiri. Hal ini dimaknai dengan pengelolaankemampuan keuangan, peningkatan kemampuan aparatur, peningkatanpartisipasi masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah secara mandiri.Hakekat pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Salah satu agar tujuan tersebut dapat berhasil maka harus adalangkah-langkah nyata dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dannepotisme.Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui sistem pemerintahan yangbersih (clean government) dan tata pemerintahan yang baik (goodgovernance). Hal tersebut sesuai amanat TAP MPR NO XI/MPR/1999 danUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang kemudiandidukung oleh TAP MPR NO VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsadan TAP MPR NO VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah KebijakanPemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Pemerintah Kota Banjarbaru telah memiliki political will dengan mengambilberbagai kebijakan strategis untuk merubah paradigma penyelenggaraannegara. Melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 30 Desember2003, Pemerintah Kota Banjarbaru membentuk Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu (KP2T). Kehadiran KP2T telah menjadi garda terdepan untukmemberikan pelayanan prima kepada publik secara langsung dengan polapelayanan terpadu satu pintu. Saat ini KP2T telah menerima pelimpahankewenangan perizinan sebanyak 37 jenis perizinan agar memudahkan1