PERKAWINAN ADAT SUMBAWA DAN PERMASALAHAN HAK ...

Soemali, SH., M.Hum.: Perkawinan Adat Sumbawa dan Permasalahan Hak Waris
bila ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
110
dengan orang lain di catatan sipil. Akibatnya, mempelai yang satu tidak
diketahui telah kawin secara sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak diketahui lantaran tidak
dilakukan pencatatan perkawinan di catatan sipil. 5
Sedangkan menurut Abdurrahman, 6 pencatatan perkawinan bukanlah
syarat menentukan sahnya perkawinan, karena segala perkawinan di
Indonesia sudah dianggap sah apabila hukum agama dan kepercayaan sudah
menyatakan sah. 7 Meskipun demikian, pencatatan perkawinan memegang
peranan sangat menentukan karena pencatatan merupakan suatu syarat yang
diakui-tidaknya suatu perkawinan oleh negara, yang membawa konsekuensi
bagi yang bersangkutan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman
bahwa sekalipun suatu perkawinan tidak dicatat, perkawinan tersebut sah
menurut ajaran agama atau kepercayaannya, namun perkawinan tersebut
tidak diakui oleh negara begitu pula segala akibat yang timbul dari
perkawinan tersebut. 8
Dari uraian tersebut sahnya perkawinan dalam UU Perkawinan
dituangkan dalam pasal 6 sampai 12 yang dijelaskan dalam Bab II huruf
secara ringkas:
1. Persetujuan kedua orangtua mempelai.
2. Usia kedua calon mempelai pria sudah memcapai 19 tahun atau lebih
dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
3. Adanya izin dari kedua orangtua bagi yang belum memenuhi umur 21
tahun.
4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak hubungan
darah/keluarga yang tidak boleh kawin.
5. Adanya jangka waktu bagi yang telah putus perkawinannya.
6. Tidak melanggar larangan kawin.
7. Tidak sedang bercerai untuk kedua kalinya dengan suami-istri yang
akan dikawin.
C. Keabsahan Perkawinan Adat Sumbawa Dipandang dari Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974
Syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat Sumbawa, bukan
saja adanya persetujuan antarkedua calon mempelai. Namun ada beberapa
syarat lain yang harus dipenuhi dalam suatu prosesi perkawinan adat
Sumbawa. Selain persetujuan antarkedua calon mempelai, persetujuan dari
keluarga/kerabat merupakan syarat utama dan yang paling penting.
Pelaksanaan prosesi perkawinan juga harus memenuhi tata tertib hukum
agama calon mempelai dan sesuai dengan adat istiadat daerah Sumbawa.
Menurut hukum adat Sumbawa setiap pribadi walaupun sudah dewasa
tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa
persetujuan orang tua/kerabatnya. Lebih-lebih pada masyarakat
kekerabatan adat Sumbawa yang sistem klannya masih kuat, yang mana klan
5 R. Soetojo Prawirohamdjojo, Pertumbuhan Hukum Keluarga Indonesia, 1991, h.
6 Abdurrahman, “Sedikit Tentang Masalah Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 tahun
1974, Bandung, 1978, h. 13
7 Ibid, hal. 15-16
8 Ibid, hal. 20-24