PERKAWINAN ADAT SUMBAWA DAN PERMASALAHAN HAK ...

More documents

Recommendations

Info

Soemali, SH., M.Hum.: Perkawinan Adat Sumbawa dan Permasalahan Hak Waris bila ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011 Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 108 Ayat (2) “Pengadilan dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: “Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu”. Pasal 8 menyatakan perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua antara seorang dengan saudara neneknya; c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. Pasal 10 menyatakan “Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”. Melihat pasal-pasal tersebut disimpulkan bahwa syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang tersebut: 1. Persetujuan kedua orangtua mempelai. 2. Adanya izin dari kedua orangtua bagi yang belum memenuhi umur 21 tahun. 3. Adanya dispensasi bagi calon yang belum cukup umur. 4. Tidak terikat tali perkawinan. 5. Adanya jangka waktu bagi yang telah putus perkawinannya. 6. Tidak melanggar larangan kawin. 7. Tidak sedang bercerai untuk kedua kalinya dengan suami-istri yang akan dikawin Ad. b. Syarat Formil Adapun syarat-syarat formil sebagai berikut: a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dalam pasal 3 ayat (1) yang mengatakan: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.
Soemali, SH., M.Hum.: Perkawinan Adat Sumbawa dan Permasalahan Hak Waris bila ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011 Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 109 Ayat (2) “Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan”. Pasal 4 “Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orangtua atau wakilnya”. b. Pengumuman oleh pegawai pencatatan perkawinan. Pasal 8 “Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum”. Pasal 9 “Pengumuman ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat: a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu. b. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. c. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. d. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sah-tidaknya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan diukur dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing orang yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan dengan sendirinya tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya”. Sementara R. Soetojo Pawirohamidjojo menyatakan untuk sahnya perkawinan hanya ada satu syarat, yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam pencatatan menurut pasal 2 ayat (2) tidak lain tindakan administrasi. Tetapi apabila diperhatikan praktik yang berlaku, yang dicatat dalam akte perkawinan antara kedua orang mempelai adalah hari dan bukan tanggal. Orang awam menganggap pencatatan perkawinan termasuk esentislia (waktu dan tanggal) untuk sahnya perkawinan. Dalam praktik diketahui walaupun kedua mempelai telah kawin dalam lingkup tertentu, akan tetapi bila belum ke catatan sipil, mereka menganggap belum kawin sah satu sama lain. Jika mereka tidak cocok satu sama lain, mereka pisah dan tidak perlu mengajukan gugatan perceraian, selanjutnya diam-diam kawin
Page 1 and 2: PERKAWINAN ADAT SUMBAWA DAN PERMASA
Page 3 and 4: Soemali, SH., M.Hum.: Perkawinan Ad
Page 7: Soemali, SH., M.Hum.: Perkawinan Ad

PERKAWINAN ADAT SUMBAWA DAN PERMASALAHAN HAK ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?