PERKAWINAN ADAT SUMBAWA DAN PERMASALAHAN HAK ...

More documents

Recommendations

Info

Soemali, SH., M.Hum.: Perkawinan Adat Sumbawa dan Permasalahan Hak Waris bila ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011 Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 106 tujuan untuk memperoleh keturunan agar garis keturunan kekerabatan tidak sampai hilang. Dari uraian tersebut bisa ditarik pengertian hukum perkawinan secara adat Sumbawa pada umumnya belum tertulis, namun asas-asasnya dipakai sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang yang berlaku sekarang ini di mana ruang dan lingkupnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hukum perkawinan yang lainnya, seperti dalam proses maupun dalam sebab-sebab putusnya perkawinan. Mengenai perkawinan dalam hukum adat Sumbawa, terdapat syaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hukum adat Sumbawa: 1) Persetujuan dalam Hukum Adat Sumbawa. 2) Batas Umur. Ad.1. Persetujuan dalam Hukum Adat Sumbawa Menurut hukum adat Sumbawa setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orangtua/kerabatnya. Lebih-lebih pada masyarakat kekerabatan adat Sumbawa yang sistem klannya masih kuat. Klan yang mengetahui dan memilihkan calon-calon istri bagi para anggota lelakinya, sedangkan anak-anak gadis akan diberikan kepada klan-klan yang lain. Dengan terlaksana persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orangtua untuk melakukan “bakatoan” (meminang). Ad.2. Batas Umur Menurut Hilman Hadikusumah, 4 dalam hukum adat memperbolehkan perkawinan semua umur. Di masa lampau sebelum berlakunya UU Perkawinan sering terjadi perkawinan yang disebut kawin gantung (perkawinan yang ditangguhkan percampuran sebagai suamiistri), kawin antara anak-anak, kawin paksa, juga kawin utang (karena orangtua si wanita tidak dapat membayar utang, maka ia menyerahkan anak gadisnya sebagai pembayar utang dan si gadis dikawini oleh si berpiutang), atau juga kawin selir, di mana anak gadis diserahkan kepada bangasawan atau raja untuk dikawini sebagai istri selir. Sementara itu, sahnya perkawinan bukan saja adanya persetujuan antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga/kerabat mereka dan dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya dan sesuai adat Sumbawa dari kedua mempelai. Dengan begitu, perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat Sumbawa. Bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, sepertinya halnya di kalangan penganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti pemuja roh dan agama yang percaya dengan nenek moyang, maka perkawinan dilakukan menurut tata tertib kepercayaan itu adalah sah. B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan diundangkannya UU Perkawinan tentang perkawinan, maka tidak ada lagi beraneka ragam aturan mengenai peraturan. Perkawinan 4 Hilman Hadikusuma, Op.cit, hal. 22-54
Soemali, SH., M.Hum.: Perkawinan Adat Sumbawa dan Permasalahan Hak Waris bila ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011 Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 107 menurut Undang-Undang ini sesuai dengan bunyi pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dapat dilangsungkan bila seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut: a. Syarat materiil b. Syarat formil Ad. A. Syarat materiil Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah syarat-syarat mengenai diri pribadi calon mempelai, maupun syarat-syarat formil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan. Syarat materil ini tertuang di dalam pasal: Pasal 6 ayat (1) “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Maksud dari ayat (1) di atas adalah persetujuan itu haruslah murni, betulbetul tercetus dari para calon suami istri itu sendiri, dalam bentuk kemauan untuk hidup bersama seumur hidup dan bukan secara paksaan. Ayat (2) “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua”. Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun“. Tujuan dari pasal tersebut adalah jika belum mencapai umur minimal sesuai dengan apa yang ditegaskan di dalam pasal tersebut untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita, sepanjang hukum yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 9 “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4. Tujuan dari pasal ini memberikan pengecualian bagi seseorang untuk melakukan perkawinan lagi, dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (2) yakni “Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristreri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pada pasal 4 dinyatakan: Ayat (1) “Dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.
Page 1 and 2: PERKAWINAN ADAT SUMBAWA DAN PERMASA
Page 3 and 4: Soemali, SH., M.Hum.: Perkawinan Ad
Page 5: Soemali, SH., M.Hum.: Perkawinan Ad

PERKAWINAN ADAT SUMBAWA DAN PERMASALAHAN HAK ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?