PERKAWINAN ADAT SUMBAWA DAN PERMASALAHAN HAK ...

More documents

Recommendations

Info

Soemali, SH., M.Hum.: Perkawinan Adat Sumbawa dan Permasalahan Hak Waris bila ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011 Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 112 dipergunakan sebagai modal kehidupan lebih lanjut tanpa dipengaruhi angota-angota keluarga lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk dipergunakan menurut kebutuhannya atau menurut kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya. Pecahnya harta warisan dan merenggangkan tali kekerabatan yang berakibatkan timbul hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. b. Sistem Pewarisan Kolektif Sistem pewarisan kolektif terdapat dalam masyarakat matrilineal. Dalam pewarisan dengan sistem kolektif ini harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya kepada para ahli waris secara bersama-sama atau sebagai satu kesatuan yang berarti bahwa warisan itu tidak terbagi-bagi pemiliknya. Harta peninggalan tersebut diurus bersama di bawah pengawasan “Mamak Kepala Waris”. Para ahli waris hanya mempunyai hak pakai dan hak menikmati hasilnya saja, misalnya tanah pusaka di Minangkabau. Sistem ini terdapat juga di Ambon, yakni atas “Tanah Dati” yang tidak dibagi-bagikan kepada ahli waris melainkan hanya disediakan penikmatan hasilnya dan pemakaiannya bagi ahli waris. Di Minahasa dikenal “Tanah Kelakaran” yang merupakan tanah kerabat yang tidak terbagi-bagi tetapi dapat dipakai dan dinikmati oleh para anggota keluarga. c. Sistem Pewarisan Mayorat Sistem ini terdapat dalam masyarakat dengan kekerabatan pancar lelaki atau patrilineal, di mana dalam keseluruhan harta peninggalan diwariskan oleh anak tertua. Namun dalam sistem mayorat ini tidak berarti bahwa anak tertua adalah sebagai pemilik harta peninggalan secara perorangan. Ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, seolaholah mendapatkan mandat dari orangtua yang dibatasi oleh masyarakat keluarga, dan kewajiban mengurus saudara-saudara lainnya sehingga mereka dapat mentas atau mencar. 1) Mayorat lelaki, artinya anak lelaki tertua yang menguasai seluruh harta peninggalan orangtuanya seperti berlaku di lingkungan masyarakat Lampung, Bali, Batak, dan Papua. 2) Mayorat perempuan, artinya anak perempuan tertua menguasai seluruh harta peninggalan orangtuanya yang disebut anak tunggu tubing, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Sumedo (Sumatra), Dayak, Landak, Daya Tayan, disebut adanya anak pangkalan di Toraja Barat. Kelemahan dan kelebihan sistem warisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orangtua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkan guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua anggota ini menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri.
Soemali, SH., M.Hum.: Perkawinan Adat Sumbawa dan Permasalahan Hak Waris bila ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011 Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 113 Sistem mayorat sering kali disalahtafsirkan tidak saja oleh orang luar yang tidak menemaninya, tetapi oleh pihak warisan “anak penyimbang” itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orangtua yang telah meninggal bukan pemilik harta peninggalan secara perorangan. Sebagai pemegang mandat orangtua yang tidak saja dibatasi musyawarah keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga berdasarkan atas tolong-menolong oleh bersama untuk kepentingan bersama. d. Sistem Mayoret Adalah anak bungsu yang berdiam di rumah orang tuanya yang menguasai harta warisan dibagi-bagi dengan kewajiban bersama-sama kakaknya untuk mengatur harta warisan. 2. Harta Warisan Mengenai harta warisan menurut hukum adat adalah seluruh harta kekayaan materiil dan non materiil yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta warisan termasuk harta kekayaan pewaris yang telah diberikan kepada seseorang atau beberapa ahli waris sewaktu pewaris masih hidup. Harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan, karena dibedakan mana harta warisan yang berasal dari barang bawaan (goni), yang berasal dari barang bersama (gono gini), dibedakan pula berdasarkan wujudnya, dan dibedakan pula atas dasar ketentuan yang mengatur beralihnya warisan tersebut dari pewarisan kepada ahli waris. 3. Ahli Waris Menurut Hukum Adat Pengertian tentang ahli waris menurut hukum adat adalah mereka yang berhak menerima bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Ahli waris menurut hukum adat dibedakan menjadi lima golongan, menurut hierarkinya. Lima golongan tersebut: a. Anak-anak pewaris atau keturunanya; b. Orangtua pewaris; c. Saudara-saudara sekandung pewaris; d. Nenek atau kakek pewaris; e. Paman atau bibi pewaris atau anak-anaknya. 4. Proses Pewarisan Menurut Hukum Adat Proses pewarisan menurut hukum adat atau jalannya pewarisan adalah suatu cara bagaimana pewaris melakukan pewaris untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup dan bagaimana cara agar warisan diteruskan pengusaan dan pemakaiannya kepada ahli waris baik bagaiman cara melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris setelah meninggal dunia. Proses pewarisan pada saat pewaris masih hidup dilakukan dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan, dengan cara berpesan atau berwasiat. Sedangakn ketika pewaris telah meninggal dunia proses-proses pewaris bisa dilakukan dengan cara penguasaan, sedangkan cara pembagian dapat dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum islam. a. Proses pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia. 1) Penerusan atau pengalihan
Page 1 and 2: PERKAWINAN ADAT SUMBAWA DAN PERMASA
Page 3 and 4: Soemali, SH., M.Hum.: Perkawinan Ad
Page 11: Soemali, SH., M.Hum.: Perkawinan Ad

PERKAWINAN ADAT SUMBAWA DAN PERMASALAHAN HAK ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?