Kota Hijau Solusi Perubahan Iklim - Ditjen Cipta Karya

liPuTAn KHuSuS 

Mau Dibawa Kemana 

BKM Kita? 9 

Edisi 09/Tahun IX/September 2011 

inFo BARu 3 

Ditjen Cipta Karya Raih Peringkat II e-Government 

Award 2011 17 

Kota Hijau 

Solusi Perubahan 

Iklim 

SAK-ETAP SoluSi 

SiSTEm AKunTAnSi PDAm

http://ciptakarya.pu.go.id 

Pelindung 

Budi Yuwono P 

Penanggung Jawab 

Antonius Budiono 

Dewan Redaksi 

Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul 

Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, 

Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo 

Pemimpin Redaksi 

Dian Irawati, Sudarwanto 

Penyunting dan Penyelaras Naskah 

T.M. Hasan, Bukhori 

Bagian Produksi 

Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, 

Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, 

M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, 

Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, 

Sri Murni Edi K, Desrah, 

Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, 

Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, 

Indah Raftiarty, Danang Pidekso 

Bagian Administrasi & Distribusi 

Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah 

Kontributor 

Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, 

Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, 

Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, 

RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini 

Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, 

Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, 

Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, 

Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum, 

Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, 

Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, 

Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti 

Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful 

Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, 

Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, 

Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, 

Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, 

Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, 

Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, 

Siti Aliyah Junaedi 

Alamat Redaksi 

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 

Telp/Fax. 021-72796578 

Email 

publikasi_djck@yahoo.com 

Redaksi menerima artikel, berita, 

karikatur yang terkait bidang cipta 

karya dan disertai gambar/foto 

serta identitas penulis. Naskah 

ditulis maksimal 5 halaman A4, 

Arial 12. Naskah yang dimuat akan 

mendapat insentif. 

daftar isi 

SEPTEMBER 2011 

Berita Utama 

4 Kota Hijau Solusi 

Perubahan Iklim 

6 Kota Habitat Kita, 

Perubahan Iklim Tantangan 

Bersama 

Liputan Khusus 

9 Mau Dibawa Kemana BKM 

Kita? 

Info Baru 

12 Media Presentasi 

Kebencanaalaman PIP2B 

DIY: Penguatan PIP2B 

Sebagai Data Center 

Kebencanaan 

14 Air Minum di Tengah 

Anomali Iklim 

17 Ditjen Cipta Karya Raih 

Peringkat II e-Government 

Award 2011 

18 Wapres RI Buka Gelar Karya 

Pemberdayaan Masyarakat 

19 Australia Hibahkan AUD 

40 Juta untuk Sanitasi 

Indonesia 

20 Merajut Halal Bihalal 

Memajukan Bangsa 

Indonesia 

22 Pelantar Beton Hiasi 

Perbatasan Kepulauan Riau 

Inovasi 

24 Good Governance di Mata 

CPNS 

27 SAK-ETAP Solusi Sistem 

Akuntansi PDAM 

30 Kearifan Lokal untuk 

Mengurangi Sampah 

4 

24 

12

Foto Cover : Belajar Di Tengah Kota 

( Foto : Eko Siswono Toyudho) 

Proposal 

.....Suara Anda 

editorial 

Bagaimana caranya agar proposal yang diajukan oleh masyarakat 

mendapatkan perhatia serius dan bisa mendapatkan bantuan dari 

Pemerintah atau Kementerian PU ? Terima kasih atas infonya. 

Jatmiko 

Kepada Yth. Bapak Jatmiko 

Proposal dapat dikirimkan ke Dinas PU/Cipta Karya kabupaten/kota 

Perubahan Iklim Diawali dan Diakhiri di Kota 

Setiap tahun, peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) selalu membawa beban tema yang maha berat. 

Tema perkotaan dengan seabrek problematikanya sejak 2006 selalu menjadi tema utama. Dengan tema 

yang di atas menara tersebut menantang setiap pemangku kepentingan agar diterjemahkan menjadi 

rencana dan aksi yang lebih realistis bagi masyarakat. 

Tema peringatan HHD 2011 ini adalah Cities and Climate Change. Di Indonesia, tema itu diturunkan 

menjadi Kota Hijau Solusi Perubahan Iklim. Kota Hijau atau green city merupakan frase yang sering 

digunakan dalam mengangkat isu ekologis ke dalam konsep perencanaan kota yang berkelanjutan. Pada 

era perkotaan yang baru, banyak orang tinggal di kota, dan menjadi perhatian kita saat ini adalah dampak 

terbesar akibat perubahan iklim yang diawali dan diakhir di kota. Kota memberikan pengaruh yang besar 

terhadap perubahan iklim. 

Perlahan, iklim berubah dengan pasti. Kita tak bisa tinggal diam dengan hanya mewacakannya saja. 

Perlu rencana dan aksi nyata seperti yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi 

Perubahan Iklim (RAN MAPI) yang sudah dikeluarkan pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum 

sudah dan terus melakukan upaya mitigasi di bidang perumahan permukiman yang difokuskan pada 

pengelolaan sampah dan limbah, khususnya menurunkan emisi gas metana, serta pengelolaan bangunan 

dan lingkungan hemat energi. Sedangkan upaya adaptasi diarahkan pada mengaktifkan gerakan hemat 

air dan penanganan sistem drainase yang mampu mengantisipasi dampak dari perubahan curah hujan 

yang ekstrim. 

Buletin Cipta Karya Edisi September 2011 ini mencoba mengulas tema Kota Hijau dan Perubahan Iklim 

yang tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi butuh peran serta semua penghuni planet ini. Untuk 

menggugah kesadaran semua pihak, tema ini banyak diulas oleh Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya 

di setiap acara peringatan menjelang Senin pertama di bulan Oktober 2011. 

Selamat membaca dan berkarya! 

setempat. Di dinas tersebut selanjutnya dapat ditindaklanjuti untuk 

masuk dalam RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah). 

dan selanjutnya dapat menjadi program/pekerjaan yang dapat 

diusulkan pemkab/pemkot setempat untuk mendapatkan APBN Ditjen 

Cipta Karya sesuai dengan sektor terkait (air minum, PLP/sanitasi, 

penataan lingkungan, atau pengembangan kawasan permukiman). 

Terima Kasih 

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email publikasi_djck@yahoo.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id 

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 3

Berita Utama 

Kota Hijau 

Solusi Perubahan Iklim 

September ini tiba-tiba Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat 

dan para stakeholdernya ramai-ramai menyiapkan hajatan besar bernama Peringatan Hari 

Habitat Dunia 2011. Meski sepintas tidak terlalu dipedulikan masyarakat luas, namun 

dua lembaga pemerintah ini tetap konsisten menjalankan amanat internasional dengan 

memperingati Hari Habitat Dunia pada 3 Oktober 2011 nanti dengan tema Cities and 

Climate Change atau Kota dan Perubahan Iklim. 

4 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 

M 

Menjadikan Hari Habitat Dunia sebagai isu 

seksi, di tengah masyarakat yang semakin 

tenggelam dengan simulacrum permasalahan 

kota, memang masih menjadi pekerjaan 

rumah berat. Maka tak bosan-bosan, setiap 

kali Habitat diperingati, rangkaiannya selalu 

merangkul media. Tujuannya hanya satu, 

menggugah kesadaran masyarakat untuk 

pe duli terhadap manifesto efek perubahan 

ik lim di bumi yang mereka pijak. 

Untuk memudahkan pelaksanaan tema 

yang ditetapkan oleh UN Habitat, Indonesia 

kemudian menerjemahkannya menjadi Kota 

Hijau Solusi Perubahan Iklim. Apa yang 

ditawarkan dengan konsep Green Cities di 

te ngahnya maraknya jargon-jargon hijau se -

Foto : Erwin Adhi S. 

perti Green Building, Green Infrastructure, Green 

Environment, Green Business, Green Transportation, 

dan frase berawalan green lain nya? 

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto 

saat bicara di sebuah media menjelaskan 

green city merupakan frase yang sering digunakan 

dalam mengangkat isu ekologis ke 

dalam konsep perencanaan kota yang berkelanjutan. 

Perwujudan green city juga merupakan 

tantangan ke depan dalam pembangunan 

perekonomian yang berkelan jutan. 

Menteri PU menambahkan, beberapa as - 

pek krusial yang harus dipertimbangkan dalam 

menyusun kebijakan dan strategi pem - 

bangunan perkotaan, antara lain harus dapat 

menyelesaikan permasalahan urba ni sasi dan 

Foto : Yudhi Sukma 

Foto : Arif Nugroho 

Foto Atas : Sumber energi alternatif 

Foto Bawah : Fasilitas Umum 

Foto Kanan : Anjungan Pantai Losasi 

kemiskinan di kawasan perdesaan, kewajiban 

kota untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) minimal 30% dari luas wi layahnya, 

pengutamaan aspek perubahan iklim dalam 

kebijakan pembangunan, serta mengutamakan 

mitigasi dan risiko bencana. 

Bagaimanapun perubahan iklim sudah 

di depan mata kita. Separuh kecil dari cerita 

besar perubahan iklim kini sedang dirasakan 

masyarakat dunia. Kenaikan muka air laut 

yang dapat menggenangi ratusan pulau dan 

menenggelamkan batas wilayah negara, ter- 

BERITAUTAMA 

masuk Indonesia. Musim tanam dan panen 

yang tidak menentu diselingi oleh kemarau 

panjang yang menyengsarakan. Banjir melanda 

sebagian besar jalan raya di berbagai 

kota besar di pesisir. Air laut menyusup ke 

del ta sungai, menghancurkan sumber nafkah 

pengusaha ikan. Anak-anak menderita kurang 

gizi akut. Itu bukan berita perubahan iklim 

kita yang biasa. 

Perubahan iklim itu saat ini terus berlari. 

Apakah Kota Hijau sebagai solusi sudah dimulai? 

(bcr/berbagai sumber) 


Berita Utama 


Aguascalientes, Meksiko, pada 3 Oktober 2011 ini akan menjadi pusat perhatian dunia. Di 

sanalah pusat perayaan internasional Hari Habitat Dunia 2011 yang diharapkan membawa 

catatan dan komitmen penting untuk mewujudkan kota yang siap menghadapi perubahan 

iklim. 

S 

Kota Habitat Kita, 

Perubahan Iklim 

Tantangan Bersama 

Sejak tahun 1986 setiap Senin minggu pertama 

bulan Oktober diperingati dunia sebagai 

Hari Habitat Dunia (HHD). Peringatan HHD 

ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 

sebagai wujud kepedulian terhadap pemenuhan 

kebutuhan perumahan dan permukiman 

yang layak untuk semua lapisan masyarakat, 

dan meningkatkan perlunya tanggung jawab 

bersama bagi masa depan habitat manusia. 

Tema peringatan Hari Habitat Dunia tahun 

2011 adalah Cities and Climate Change. Menurut 

Ketua Tim Pengarah Peringatan HHD 2011 

yang juga Direktur Jenderal Cipta Karya, 

Budi Yuwono, tema tersebut dipilih oleh UN 

Habitat karena perubahan iklim berlangsung 

sangat cepat dan menjadi tantangan utama 

dalam pembangunan di abad 21 ini. Pada era 

perkotaan yang baru banyak orang tinggal 

di kota, dan menjadi perhatian kita saat ini 

adalah dampak terbesar akibat perubahan 

iklim yang diawali dan diakhir di kota, jadi 

kota memberikan pengaruh yang besar terhadap 

perubahan iklim. 

Tahun ‘Kota dan Perubahan Iklim’ disesuaikan 

ke konteks Indonesia dengan sub-tema 

‘Kota Hijau Solusi Perubahan Iklim’. Undang- 

Foto : Afriadi Hikmal

Undang Penataan Ruang mengamanatkan 

tiga puluh persen (30%) dari wilayah kota 

berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang 

terdiri atas dua puluh persen (20%) RTH 

publik dan sepuluh persen (10%) RTH privat. 

Pengalokasian tiga puluh persen RTH ini kemudian 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

(Perda) tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten. 

Penataan Ruang sebagai matra spasial 

pem bangunan kota merupakan alat untuk 

mengkoordinasikan pembangunan perkotaan 

secara berkelanjutan. Selaras dengan 

ama nat Undang-Undang Penataan Ruang 

pa sal 3, perlu diwujudkan suatu bentuk pengembangan 

kawasan perkotaan yang 

meng harmonisasikan lingkungan alam dan 

lingkungan buatan. Upaya untuk membangkitkan 

kepedulian masyarakat dan mewujudkan 

keberlangsungan tata kehidupan kota, 

antara lain dapat dilakukan dalam bentuk 

perwujudan Kota Hijau. 

Kota Hijau (kota yang berkelanjutan) 

me rupakan kota yang dibangun dengan 

tidak mengikis atau mengorbankan aset 

kota-wilayah (city-region), melainkan terusmenerus 

memupuk semua kelompok aset 

meliputi manusia, lingkungan terbangun, 

sumber daya alam, lingkungan, dan kualitas 

prasarana perkotaan. Pengembangan Kota 

Hijau berarti pengembangan kota secara sedemikian 

rupa sehingga mampu melakukan 

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan 

iklim. 

“Pengembangan Kota Hijau juga berarti 

pembangunan manusia kota yang berinisiatif 

dan bekerjasama dalam melakukan perubahan 

dan gerakan bersama. Pengembangan 

Kota Hijau di Indonesia memerlukan gerak 

bersama seluruh unsur pemangku kepentingan 

kota. Pengembangan Kota Hijau juga 

memerlukan perubahan yang mendasar (dari 

praktek hingga nilai-nilai) dan masif,” ujar Budi 

Yuwono. 

Kota dan Perubahan Iklim 

Perwujudan kota hijau saat ini mendapat tantangan 

berat dari penghuninya sendiri maupun 

dari luar. Arus urbanisasi dalam dekade 

terakhir mengalami peningkatan yang amat 

tajam. Saat ini penduduk perkotaan mencapai 

lebih dari 50% dari total penduduk nasional. 

Bahkan, diperkirakan pada tahun 2025 

nanti 68,3 persen penduduk indonesia akan 

mendiami kawasan perkotaan. 

Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko 

Kirmanto, masalah lainnya yang masih di- 

hadapi adalah belum meratanya pembangunan 

di wilayah barat dan timur Indonesia, 

akibat masih dominannya peran perkotaan 

di Pulau Jawa dan Sumatera. Demikian pula 

dengan masih relatif tingginya angka kemiskinan 

penduduk nasional yang masih 

sebesar 13,3%, yang sebagian besar bermukim 

di perkotaan. Hal ini diikuti dengan masih 

tingginya luas kawasan kumuh yang saat ini 

masih sekitar 57 ribu hektar. 

Masalah yang sangat penting lainnya menyangkut 

dampak perubahan iklim terhadap 

perumahan dan permukiman di tanah air. Indonesia, 

sebagai negara kepulauan yang memiliki 

garis pantai sepanjang 95.180 km, saat 

ini tentu saja telah mengalami dampak dari 

perubahan iklim. Kenaikan muka air laut menyebabkan 

abrasi di berbagai wilayah pesisir 

di Indonesia, terjadinya banjir rob ketika air 

laut pasang, serta cuaca ekstrim yang menyebabkan 

badai dan tingginya gelombang air 

laut menyebabkan kegiatan transportasi laut 

terganggu, serta menurunnya pendapatan 

para nelayan. Dampak lainnya adalah perubahan 

pola hujan, menjadi lebih ekstrim, telah 

menyebabkan kekeringan di lokasi tertentu 

dan banjir di lokasi lainnya akibat tingginya 

curah hujan dalam waktu yang relatif singkat. 

Pertumbuhan perkotaan yang kian pesat 

seringkali diiringi oleh pertumbuhan industri. 

Pertumbuhan industri tidak hanya berdampak 

pada peningkatan perekonomian, tetapi 

juga dapat berdampak pada lingkungan. Tidak 

hanya industri, begitu banyak kegiatan 

masyarakat perkotaan yang menyebabkan 

terjadinya efek gas rumah kaca. 

“Penggunaan bahan bakar fosil untuk listrik, 

transportasi, penggunaan energi pada 

bangunan gedung, serta timbulan dan pembakaran 

sampah memberikan kontribusi 

ter hadap tingginya emisi gas rumah kaca, di 

samping terjadinya deforestasi yang menyebabkan 

berkurangnya luas hutan,” kata Djoko. 

Beberapa program dan kegiatan yang telah 

dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian 

PU misalnya program peningkatan kualitas 

perumahan dan permukiman yang meliputi 

pembangunan rumah susun sederhana sewa 

(rusunawa) bagi kawasan kumuh, revitalisasi 

kawasan dan pengembangan green building, 

serta pengurangan sampah dengan metode 

3R (reuse, reduce, recycle). 

“Pemenuhan rumah layak huni dilaksanakan 

oleh Kementerian Perumahan Rakyat 

antara lain melalui pembangunan rumah layak 

huni melalui pasar formal dan swadaya, 

pembangunan rumah susun sederhana (ru- 

BERITAUTAMA 

suna) baik sewa maupun milik, serta penanganan 

lingkungan perumahan kumuh,” katanya. 

Selain dilakukan oleh pemerintah, peningkatan 

kualitas lingkungan perumahan 

dan permukiman juga dilaksanakan oleh dunia 

usaha, seperti yang dilakukan beberapa 

BUMN serta berbagai perusahaan multi-nasional 

melalui program-program CSR, serta 

Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. 

Rencana Aksi Nasional 

Dalam rangka mendukung kebijakan penurunan 

gas rumah kaca dan mengurangi dampak 

perubahan iklim, telah disusun Rencana 

Aksi Nasional Mitigasi Adaptasi Perubahan 

Iklim (RAN MAPI) yang disusun oleh kementerian/lembaga 

yang terkait dengan perubahan 

iklim. Upaya mitigasi bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas penyerapan karbon 

dan pengurangan emisi gas rumah kaca 

(GRK) ke atmosfir yang berpotensi menipiskan 

lapisan ozon, sedangkan upaya adaptasi 

bertujuan melakukan tindakan penyesuaian 

sistem alam dan sosial dalam menghadapi 

dampak negatif dari perubahan iklim. 

Kementerian Pekerjaan Umum dalam melaksanakan 

peranannya tidak dapat berjalan 

sendiri. Sesuai karakteristik perubahan iklim 

adalah jangka panjang dan saling berkaitan 

satu dengan yang lain atau kesatuan sistemik, 

Kementerian Pekerjaan Umum dalam fungsinya 

memberikan dukungan terhadap sektor/bidang 

yang lain, membutuhkan komitmen 

bersama dan jalinan kerjasama yang 

intens antarbidang/sektor, antarwilayah, 

mau pun antar pemangku kepentingan lainnya. 

“Upaya menghadapi perubahan iklim di 

bidang perumahan permukiman, kami memfokuskan 

upaya mitigasi pada upaya pengelolaan 

sampah dan limbah khususnya menurunkan 

emisi gas metana, serta pengelolaan 

bangunan dan lingkungan hemat energi,” 

terangnya. 

Selain itu, upaya adaptasi diarahkan pada 

upaya mengaktifkan gerakan hemat air dan 

penanganan sistem drainase yang mampu 

mengantisipasi dampak dari perubahan curah 

hujan yang ekstrem. Di samping itu, saat 

ini sedang didorong pembangunan green 

building dan peningkatan kualitas permukiman, 

termasuk perbaikan lingkungan permukiman 

kumuh. 

Hal ini didukung oleh adanya Undang- 

Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman yang mem- 


erikan arahan bagi seluruh pihak, termasuk 

pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan 

pemerintah kota/kabupaten untuk bersamasama 

meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. 

Di samping itu, Undang Undang 

18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

juga memberikan arahan bagi pengelolaan 

persampahan yang lebih ramah lingkungan, 

misalnya dengan mengembangkan sistem 

sanitary landfill dan tempat pengolahan akhir 

sampah secara terpadu. 

Di samping upaya mengantisipasi perubahan 

iklim, Kementerian Pekerjaan Umum 

juga telah merencanakan program-program 

pembangunan infrastruktur permukiman 

un tuk menciptakan lingkungan perkotaan 

yang lebih baik bagi penghuninya. Programprogram 

tersebut meliputi pembangunan 

rumah susun sederhana sewa (rusunawa) 

bagi kawasan kumuh, revitalisasi kawasan, 

serta pengembangan air minum berbasis 

ma syarakat (Pamsimas) dan sanitasi berbasis 

masyarakat (Sanimas). 

Kementerian PU juga terus mendorong 

upaya pencapaian Millenium Development 

Goals 2015 dalam hal peningkatan akses air 

minum dan sanitasi. Secara tidak langsung, 


program-program ini berkontribusi terhadap 

upaya antisipasi terhadap perubahan iklim 

karena menambah kapasitas adaptasi masyarakat 

dalam menghadapi bencana alam 

yang dipicu oleh perubahan iklim. 

Beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan 

oleh Kementerian Pekerjaan Umum 

sampai tahun 2014 untuk menangani masalah 

perumahan dan permukiman adalah 

pembangunan rusunawa beserta infrastruktur 

pendukungnya sebanyak 250 twinblock, 

penanganan kawasan kumuh di 207 kawasan, 

pembangunan infrastruktur air minum 

di kawasan MBR Perkotaan 654 kawasan 

dan pembangunan infrastruktur air minum 

di perdesaan sebanyak 6.573 desa, pelayanan 

sistem air limbah 210 kawasan, penanganan 

drainase di 197 kabupaten/kota, serta penanganan 

pelayanan persampahan di 210 kawasan. 

“Kami menyadari bahwa usaha mitigasi 

dan adaptasi perubahan iklim tidak hanya 

menjadi kewajiban pemerintah saja, tetapi 

menjadi tanggung jawab seluruh stakeholders, 

termasuk masyarakat, akademisi, LSM 

dan dunia usaha,” ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua Sekrertariat Nasional 

BERITAUTAMA 

Foto : M. Agung Rajasa 

Habitat, Susmono menambahkan, acara peringatan 

Hari Habitat tahun 2011 tidak hanya 

dilakukan secara seremonial semata, tetapi 

juga dilakukan pelbagai kegiatan pendukung 

yang mengikutsertakan berbagai pemangku 

kepentingan. 

Sebagai apresiasi terhadap pengelolaan 

kotanya yang cukup baik, juga akan diselenggarakan 

berbagai kegiatan di Kota Makassar 

pada tanggal 15-16 Oktober 2011, berupa 

sarasehan pembangunan kota dan perumahan 

permukiman yang responsif terhadap 

perubahan iklim; pameran oleh berbagai 

instansi pusat dan daerah; peresmian berbagai 

proyek infrastruktur permukiman; serta 

pasar rakyat dan penanaman pohon. Acara 

tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian 

Pekerjaan Umum, Kementerian 

Pe rumahan Rakyat, Seknas Habitat, Pemerintah 

Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah 

Kota Makassar. 

“Diharapkan melalui serangkaian kegiatan 

tersebut dapat meningkatkan kepedulian 

masyarakat, pemerintah daerah dan dunia 

usaha bagi peningkatan kualitas permukiman 

di tanah air,” pungkasnya. 

(bcr/berbagai sumber)

Liputan Khusus 

LIPUTANKHUSUS 

Dari kiri kekanan : Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Direktur Jenderal Cipta Karya 

Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono dalam sebuah Talk show di acara gebyar PNPM MP di Kota Depok. 

Mau Dibawa Kemana 

BKM Kita? 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri), baik yang inti maupun 

pendukung sudah banyak melahirkan kelembagaan masyarakat yang kokoh. Sebut satu 

contoh adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menjadi ujung tombak Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan (MP). 

Foto : Buchori 

Apapun namanya, baik BKM, Kelompok Sosial 

Masyarakat (KSM), maupun nama lain 

dari lingkup kecil Civil Society ini secara teori 

selalu digembar-gemborkan menjadi salah 

satu pilar pembangunan. Tapi masyarakat 

yang manakah yang dimaksud? Jawabannya 

secara teori adalah masyarakat yang berdaya, 

mandiri, dan berkelanjutan. Namun pada tataran 

praktis, sulit diwujudkan tanpa ‘Sejuta’ atau 

Setia, Jujur, dan Tawakal. 

Perannya begitu besar memberdayakan 

masyarakat dari nol hingga mapan. Kebe radaannya 

tidak sedikit yang diakui Pemerintah 

Daerah melalui pemberian pelatihan maupun 

diikutkan dalam setiap perencanaan program. 

Namun seiring berjalannya waktu, PNPM akan 

mendekati usia akhirnya. Program ini lahir dari 

rezim Kabinet Indonesia Bersatu dengan Presiden 

Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai 

pengawalnya. Setelah 2014, PNPM dipertanyakan 

kelanjutannya karena SBY akan tidak 


Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melihat hasil karya salah satu stand BKM 

dalam acara gebyar PNPM MP di Kota Depok. 

lagi berkuasa. Pertanyaan susulan muncul di 

benak para awak BKM. Mau dibawa kemana 

BKM selanjutnya? 

Pada suatu acara gebyar PNPM MP di Kota 

Depok akhir September lalu, para anggota 

BKM se Depok berkeluh kesah kepada Gubernur 

Jawa Barat Ahmad Heryawan, Walikota Depok 

Nurmahmudi Ismail, dan Direktur Jenderal 

Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 

Budi Yuwono. 

“BKM sangat diandalkan menganalisa kondisi 

masyarakat sekitarnya, kebutuhannya, 

hingga mengawal program yang diidamkan 

sambil menyerap dana dari Pemerintah Pusat 

maupun Pemda, dan swadaya masyarakatnya,” 

ujar Nurmahmudi mengawali perbincangan 

itu. 

Suasana pada tahun 1999 saat lahirnya Program 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 

(P2KP) yang saat ini sudah dikenal dengan 


PNPM Mandiri Perkotaan, pemerintah daerah 

dan pusat masih diliputsi ‘ketidakharmonisan’ 

sebagai buntut reformasi. Akibatnya, program 

P2KP dengan dana yang kemudian disalurkan 

melalui BKM dianggap dana proyek. 

“Ujungnya, terjadi ketidaksinkronan program 

karena dana P2KP dianggap proyek yang 

given dari pusat. Efeknya, banyak pembangunan 

infrastruktur yang terbengkalai karena 

kurangnya kesadaran masyarakt tentang program 

pemberdayaan seperti P2KP,” ujarnya. 

Seiring berjalannya waktu, lanjut Nurmahmudi, 

masyarakat dan pemerintah daerah mulai 

dilibatkan untuk bersama mengawal proses 

perencanaan, pembinaan, dan pendampingan 

kepada masyarakat. Saat itu lah keterlibatan 

Pemda menjadi kunci agar program pemberdayaan 

masyarakat menjadi milik bersama. 

Sejak saat itu pula BKM menjadi ‘anak asuh’ 

Pemda, bukan lagi an sich sebagai tangan-ta- 

ngan pusat yang berdomisili di daerah. Dengan 

transparansi bahwa BKM juga adalah 

bagian dari Pemda, BKM tidak lagi bermain 

kucing-kucingan dengan masyarakat untuk 

menghindari tuduhan bahwa mereka menerima 

dana bantuan dari pusat. 

Menjawab kekhawatiran BKM akan eksistensi 

mereka setelah tak ada lagi PNPM, Nurmahmudi 

menegaskan, jika BKM menjadi 

berdaya dan mandiri, tidak tertutup kemungkinan 

mereka menjadi lembaga masyarakat 

yang dipercaya pihak perbankan maupun 

swasta seperti yang dilakukan beberapa BKM 

di kota Depok. 

“Saya mendengar rencana pemerintah pusat 

jika PNPM sudah tidak ada, para BKM yang 

sudah bagus ini akan melebur ke daerah dan 

dilibatkan dalam setiap proses pe rencanaan 

dan pembangunan. Bahkan jika dimungkinkan, 

mereka akan tetap eksis de ngan program 

Foto : Buchori

Foto Atas : Dari kiri kekanan : Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan 

dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono sedang berbincang 

di acara gebyar PNPM MP di Kota Depok. 

Foto Bawah : Foto bersama para peserta gebyar PNPM MP di Kota Depok. 

replikasi di daerah serupa PNPM Mandiri,” ujar 

Nurmahmudi. 

Bahkan dari Ditjen Cipta Karya pun ada reward 

sendiri untuk BKM yang dianggap baik. 

Mereka akan mendapatkan program baru 

bernama Penataan Lingkungan Permukiman 

Berbasis Komunitas (PLPBK) atau nama lainnya 

adalah Neighborhood Development (ND) 

dengan nilai dana Rp 1 miliar untuk satu kelu- 

Foto : Buchori Foto : Buchori 

rahan. BKM yang berhak mendapat itu adalah 

mereka yang ber-performance dan memiliki 

daerah dengan kriteria yaitu padat penduduk, 

konsentrasi KK miskin tinggi, kumuh, dan kinerja 

BKM yang berdaya. 

Sementara itu Dirjen Cipta Karya Budi 

Yuwono mengatakan, hadiah paling indah 

dari PNPM MP adalah menjadikan BKM yang 

mandiri dan diperhitungkan. BKM dapat diper- 

LIPUTANKHUSUS 

caya perbankan dalam channeling program, 

pemerintah daerah tak segan mengajak BKM 

dalam proses perencanaan pembangunan di 

daerahnya karena kemampuan anggota BKM 

dalam perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan 

sudah teruji. 

“BKM jangan lelah untuk berbuat yang terbaik. 

Dengan berakhirnya PNPM pada 2014, 

diharapkan tetap eksis dan pihak Pemda melalui 

Bappeda bisa mempertimbangkan untuk 

mengadopsi model PNPM Mandiri,” kata Budi. 

Gubernur Ahmad Heryawan menambahkan, 

tiap tahun Provinsi Jawa Barat mendapatkan 

BLM PNPM tidak kurang dari Rp 700 miliar untuk 

26 kabupaten/kota. Ke depannya ia harapkan 

PNPM bisa lebih tepat sasaran dan bisa 

menyasar 20% masyarakat Indonesia yang tak 

terdampak oleh mekanisme ekonomi makro 

Indonesia. 

“Dengan dibangunnya infrastruktur dasar 

yang dibangun melalui PNPM seperti air bersih, 

sanitasi, jalan lingkungan serta sektor ekonomi 

dalam jangka panjang akan meningkatkan 

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. 

Dalam PNPM bukan hanya orang per orang 

yang merasakan, tapi masyarakat secara keseluruhan,” 

terang Ahmad Heryawan. 

Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menambahkan, 

pihaknya akan terus melakukan 

pembinaan terhadap BKM dan melibatkan 

mereka dalam proses perencanaan yang formal 

di Kota Depok. Ia mengakui PNPM memiliki 

nilai plus dibanding program sejenis lain, 

yaitu paling accountable. 

Tanggapan positif juga dilayangkan salah 

seorang pimpinan Bank Syariah Mandiri, Aidil 

Mustamid. Ia menjelaskan hingga saat ini 

sudah ada 125 nasabah dari 8 BKM di Kota 

Depok. Ia mempercayai komitmen nasabah 

ini dan ikut membantu bagaimana mengembangkan 

pola bisnis BKM. 

“Dari 125 nasabah, tak satupun yang 

nung gak cicilan. Semua lancar karena kunci 

suk sesnya adalah sistem tanggung renteng 

di antara anggota BKM. Mereka saling mengingatkan 

dan tak segan member subsidi bagi 

yang tak mampu membayar cicilan,” ujar Aidil. 

Dalam gebyar itu diberikan penghargaan 

kepada tiga BKM terbaik dalam tiga kategori. 

Kategori BKM yang memiliki respon sosial dimenangkan 

oleh BKM Kersa Jaya Kelurahan 

Sukamaju, Kecamatan Tapos. Kategori BKM 

dengan team work terbaik dimenangi oleh 

BKM Bina Budi Mulia Kelurahan Pancoran Mas. 

Kategori BKM Favorit adalah BKM Bina Masyarakat 

mandiri Kelurahan Rangkapan Jaya 

Baru Kecamatan Pancoran Mas. (bcr) 


Info Baru 1 

Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan, Ismanto (ke-2 dari kiri) sedang mendengarkan penjelasan dan memeriksa kesiapan perangkat Kebencana 

Alaman dalam Launching Media Presentasi Kebencana Alaman PIP2B DIY di Yogyakarta. 

Media Presentasi 

Kebencanaalaman PIP2B DIY: 

Penguatan PIP2B 

Sebagai Data Center 

Kebencanaan Kedua, fungsi pasif. PIP2B merupakan penye- 

R. Haryo Satriyawan *), Bhima Dhananjaya **) 

Sebagai lembaga layanan publik bidang Pekerjaan Umum, Pusat Informasi Pengembangan 

Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Provinsi DI Yogyakarta memiliki tiga fungsi. Pertama, 

fungsi aktif inisiasi dan sosialisasi informasi dan kebijakan terkait permukiman dan bangunan, 

yang menyangkut fokus akademik atau science, maupun peran sebagai media pembelajaran 

dan sosialisasi perkembangan produk industri bidang PU. 


dia informasi dan data permukiman dan bangunan 

yang harus selalu up to date dan bisa 

diakses secara luas oleh masyarakat sebagai 

bentuk layanan umum bidang PU disamping 

layanan bantuan teknis konsultatif bidang 

PU. Ketiga, secara khusus PIP2B DIY memposisikan 

diri sebagai data center dan pusat 

kegiatan pengenalan dan pembelajaran bagi 

penanggulangan bencana alam. 

Menilik dari sejarah perkembangan PIP2B 

DIY, lembaga ini telah melalui beberapa tahapan 

penting dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. Diawali dengan launching kelembagaan 

PIP2B DIY oleh Gubernur DIY Sri Sultan 

Hamengkubuwono X pada tanggal 22 

Januari 2009. Kemudian launching konten informasi 

berbasis web PIP2B DIY yang memuat 

harga bahan bangunan, digital library, dan 

NSPM terkait bidang Cipta Karya oleh Direktur 

Bina Program Ditjen Cipta Karya Antonius 

Budiono pada tanggal 4 Agustus 2010. 

Setahun kemudian, pada acara seminar 

nasional “Perumahan dan Perubahan Iklim”, 

September 2011 di Kota Yogyakarta sebagai 

Foto : Haryo Satriawan

Foto : Haryo Satriawan 

Foto Atas : Suasana Launching Media Presentasi Kebencana Alaman PIP2B DIY di Yogyakarta. 

Foto Bawah : Pengaplikasian teknologi Augmented Reality. 

rangkaian acara peringatan Hari Habitat Dunia 

2011, telah dilangsungkan Launching Media 

Presentasi Kebencana Alaman. Launching 

yang dilaksanakan oleh Staf Ahli Menteri PU 

Bidang Keterpaduan Pembangunan, Ismanto, 

memuat konten interaktif kebencanaan 

secara offline dengan subyek tentang bencana 

Merapi. 

Acara juga dihadiri oleh Sekretaris Balitbang 

Kementerian PU, Asisten Perekonomian 

dan Pembangunan Setda Provinsi DIY, Kepala 

Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY, Kepala Balai 

PIPBPJK Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY, Kepala 

PIP2B Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan 

semua PIP2B seluruh Indonesia, serta perwakilan 

dari beberapa universitas di pulau 

Jawa. 

Dalam sambutannya, Ismanto menyampaikan 

apresiasi atas terlaksananya seminar 

dan launching kegiatan PIP2B yang menun- 

www.toucharcade.com 

jukkan bahwa PIP2B DIY telah berjalan sesuai 

fungsinya dengan baik. PIP2B DIY diminta 

untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapannya 

untuk menciptakan permukiman 

yang layak huni dalam menghadapi perubahan 

iklim, mengingat Indonesia secara geografis 

memang negara yang sering mendapat 

bencana antara lain gempa bumi, longsor, 

banjir, sehingga harus mampu beradaptasi 

terhadap bencana dan perlu ada usaha antisipatif 

dalam menghadapi isu perubahan iklim. 

Peraturan dan kebijakan mengenai permukiman 

dalam kaitan dengan perubahan iklim 

sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan 

Bangunan Gedung yang diharapkan telah 

di implemetasikan di daerah melalui Perda. 

Undang-undang Tata Ruang juga telah menyebutkan 

salah satu usaha untuk mengatasi 

perubahan iklim dengan penyediaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH). 

INFOBARU 1 

Mengenai kelembagaan PIP2B, Ismanto 

menyinggung tentang status aset tanah dan 

bangunan PIP2B serta pelaksanaan serah terima 

yang seharusnya dilaksanakan sebelum 

operasional PIP2B. Hal ini mengingat status 

tanah dan bangunan di masing-masing PIP2B 

di seluruh Indonesia kasusnya berbeda-beda. 

Untuk status kelembagaan, PIP2B tidak akan 

maju bila dikelola dengan konsep proyek 

seperti pada masa lalu. Ke depan, PIP2B hendaknya 

dapat dikelola secara profesional 

yang tidak membebani APBN dan APBD, bahkan 

malah dapat menghasilkan profit sendiri. 

Dan terakhir, perlu manajemen dan sumber 

daya manusia yang baik sehingga PIP2B 

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan 

oleh Kementerian PU. 

Model Media Presentasi Kebencanaalaman 

Atas dasar tiga fungsi yang telah disebutkan 

di awal tadi, PIP2B DIY merancang kegiatankegiatan 

yang dapat menunjang terlaksanannya 

fungsi-fungsi tersebut diatas melalui 

pembuatan anjungan informasi dan media 

pembelajaran terkait kebencana alaman. 

PIP2B DIY saat ini menjadi yang pertama 

dalam mengenalkan salah satu model media 

presentasi kebencanaalaman dengan memanfaatkan 

teknologi augmented reality. Ini 

merupakan teknologi presentasi virtual yang 

diharapkan bisa memberikan efek hiburan 

(entertainment) dalam sebuah presentasi. 

Untuk saat ini, model presentasi ini baru 

diimplementasikan pada media informasi kebencanaan 

pada kasus erupsi Gunung Merapi. 

Direncanakan pada masa mendatang, 

PIP2B DIY akan mengembangkan program ini 

sebagai media interaktif pembelajaran untuk 

bentuk bencana alam yang lainnya, seperti 

tsunami, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. 

Semoga model penerapan teknologi 

augmented reality ini akan membuat proses 

sosialisasi kebencanaan bisa menjadi lebih 

menarik bagi seluruh kalangan masyarakat. 

Diharapkan kemajuan perkembangan 

dan pertumbuhan kinerja dan produk PIP2B 

DIY ini dapat memberikan dampak positif 

bagi masyarakat di DIY dan di daerahdaerah 

rawan bencana lainnya, serta dapat 

memberikan motivasi dan sumber informasi 

serta pembanding bagi PIP2B lain yang ingin 

mengembangkan fungsi dan produk unggulan 

masing-masing. 

*) Staf Urusan Informasi dan Dokumentasi 

PIP2B DIY 

**) Asisten Perencanaan CPMU USDRP 


Info Baru 2 


Air Minum 

di Tengah Anomali Iklim 

Suatu pagi kita akan merasakan hawa dingin luar biasa. Yuyu, sejenis kepiting air tawar, akan 

menggali dalam-dalam lubangnya di saluran atau di sawah. Masih banyak fenomena alam 

lainnya yang dibaca biasa dibaca petani sebagai sinyal yang jelas bahwa musim kemarau 

sudah menjelang. 

Jika musim kemarau hadir sebagai iklim yang 

rutin mereka alami, para petani sudah biasa 

melakukan antisipasi. Misalnya dengan 

mengganti tanaman mereka dengan palawija, 

atau beralih profesi menjadi petani garam. 

Lain petani, lain pula yang dilakukan masyarakat 

biasa dalam menjaga ketersediaan 

air minum (air bersih). Mereka biasa memanfaatkan 

penampung air hujan (PAH) atau berusaha 

berhemat air. Pemerintah melalui Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) pasti akan 

mengantisipasinya dengan memanfaatkan 

se baik mungkin sumber air yang mulai kritis. 

Pemerintah pusat maupun daerah pun ber- 

jibaku untuk menanggulangi kekeri ngan air 

bersih yang terjadi di daerah, utamanya dengan 

memberikan bantuan darurat ke daerah 

yang rawan air. 

Namun, musim kemarau yang terjadi belakangan 

ini sungguh di luar prediksi. Telah 

terjadi anomali iklim sebagai tertuduhnya 

adalah perubahan iklim yang sudah dirasakan 

seperti kenaikan muka air laut yang dapat 

menggenangi ratusan pulau dan menenggelamkan 

batas wilayah negara, termasuk 

Indonesia. Musim tanam dan panen yang tidak 

menentu diselingi oleh kemarau panjang 

yang menyengsarakan. Banjir melanda seba- 

Foto : Agung Kuncahya

gian besar jalan raya di berbagai kota besar 

di pesisir. Air laut menyusup ke delta sungai, 

menghancurkan sumber nafkah pengusaha 

ikan. Anak-anak menderita kurang gizi akut. 

Direktor Jenderal Cipta Karya Kementerian 

Pekerjaan Umum sudah terbiasa memberikan 

bantuan air bersih saat musim kemarau 

tiba kepada daerah yang memerlukan. Tahun 

ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah 

memobili sasi 1 Instalasi Pengolahan Air (IPA) 

dan juga 147 Mobil Tangki Air (MTA) untuk 

mengisi 294 Hidran Umum (HU) di lokasilokasi 

yang menderita kekeringan sebagai 

upaya penanggulangan darurat untuk kebutuhan 

air minum. MTA itu disebar ke 77 

kawasan yang menga lami kekeringan, antara 

lain di Pulau Jawa, Provinsi Bali, NTT, NTB, Sulawesi 

Selatan dan Sulawesi Barat. 

“Selain dari pemeritah pusat, pemerintah 

provinsi juga telah berinisiatif untuk menambah 

MTA sendiri. Contohnya di Jawa Timur 

yang memobilisasi 200 MTA. Masalah opera 

sional dalam MTA ini akan menjadi urusan 

pemerintah provinsi,” kata Direktur Air Minum 

Danny Sutjiono saat konferensi pers di Jakarta 

medio September 2011 lalu. 

Danny menambahkan, Kementerian PU 

melalui Ditjen Cipta Karya secara periodik 

telah memantau laporan kekeringan yang 

melanda di Indonesia untuk mengetahui 

titik-titik fokus daerah yang mengalami kekeringan. 

Dalam upaya menjamin ketersediaan 

peralatan penanggulanggan bencana termasuk 

kekeringan, Kementerian PU juga telah 

merencanakan membangun fasilitas prasarana 

dan sarana tanggap darurat regional 

yang ditempatkan di Kota Medan, Jakarta, 

Surabaya dan Makassar. 

Berdayakan Masyarakat 

Sementara itu Direktur Bina Program Ditjen 

Cipta Karya Antonius Budiono menambahkan, 

musim kemarau dapat dimanfaatkan 

PDAM untuk memperbaiki pipa-pipa PDAM 

yang bocor. Hal ini penting mengingat tingkat 

kebocoran air masih tinggi, di atas 35 

persen. Selain itu juga harus dilakukan upaya 

jangka panjang untuk mengantisipasi krisis 

air bersih di musim kemarau. 

INFOBARU 2 

Selain aksi tanggap darurat, Ditjen Cipta Karya juga 

membangun fasilitas pengolahan air minum yang dapat 

dimanfaatkan melalui pola pemberdayaan masyarakat. 

“Ke depan, kami akan melakukan upayaupaya 

dalam rangka menyehatkan PDAM 

yang sakit. Dari 380 PDAM, baru 140 yang sehat. 

Kita juga akan mengembangkan pengolahan 

air laut menjadi air tawar,” kata Antonius. 

Ia menambahkan, dalam kondisi biasa di 

Indonesia terdapat 8.000 desa yang rawan air. 

Pada Tahun Anggaran 2011 ini Ditjen Cipta 

Karya telah membangun Sistem Penyediaan 

Air Minum (SPAM) Perdesaan di 153 desa 

rawan air dari 486 desa rawan air yang tersebar 

di Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, 

dan Sulawesi Barat. 

Selain aksi tanggap darurat, Ditjen Cipta 

Karya juga membangun fasilitas pengolahan 

air minum yang dapat dimanfaatkan melalui 

pola pemberdayaan masyarakat. “Tahun ini 

kita membangun fasilitas pengolahan air 

mi num dengan pendekatan pemberdayaan 

ma syarakat di 1.200 lokasi,” kata Antonius. 

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 15 

Foto : Teguh Boediono

Upaya jangka panjang yang perlu dilakukan, 

lanjut Antonius adalah memanfaatkan 

Duta Sanitasi dan Air Minum. Dengan aksi 

kampanye para siswa SMP untuk tidak membuang 

sampah sembarangan dan buang air 

besar agar tidak mencemari sumber air minum. 

“Selain itu, kampanye juga meliputi ajakan 

untuk berhemat air,” ujar Antonius. 

Konservasi Air 

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air 

(SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 

Mochammad Amron menegaskan konservasi 

sangatlah penting dalam pengelolaan air, 

dan pemanfaatan air tidak boleh berlebihan 

serta harus sesuai kapasitas yang tersedia. 

Selain itu, masyarakat juga perlu menghemat 

penggunaan air, terutama dalam musim kemarau. 

Hal tersebut disampaikan Amron dalam 

‘Malam Minggu Bersama Slamet Rahardjo’ di 

TVRI akhir September lalu. “Kita jangan sampai 

hanya mendayagunakan saja, tetapi juga 

mengkonservasi air. Penggunaan air juga 

harus sesuai kapasitas yang ada. Kita perlu 


mengendalikan banjir saat musim hujan 

(pengendalian daya rusak) dan bagaimana 

memanfaatkan air sebagai energi. Saya juga 

sangat setuju dengan ide memberdayakan 

masyarakat, karena ini sudah sesuai dengan 

ketetapan dan masyarakat ini adalah kunci 

dalam pengelolaan air,” kata Amron. 

Dirjen SDA menjelaskan, Indonesia merupakan 

negara dengan ketersediaan air yang 

besar, bahkan nomor empat terbesar di dunia. 

Namun, persoalannya adalah, seringkali 

sebaran penduduk tidak sebanding dengan 

potensi ketersediaan air. Jakarta misalnya, 

meskipun merupakan daerah yang sebenarnya 

kekurangan air, justru dihuni banyak penduduk. 

Sehingga, harus dilakukan pemindahan 

air untuk suplai kepada masyarakat. 

Ditambahkan Amron, pihaknya juga terus 

berkoordinasi dan meningkatkan kinerja untuk 

melayani ketersediaan air bagi para petani. 

“Misalnya, pada bulan Mei kemarin, saat 

Waduk Jatiluhur menurun ketinggian airnya 

(tahun lalu 108 m, tahun ini hanya 98 m) kami 

menginstruksikan petani agar segera tanam, 

supaya pada saat panen airnya ada,” ujarnya. 

INFOBARU 2 

Ia menambahkan, curah hujan sejak dua 

bulan terakhir memang mengalami titik teren 

dah sampai dengan menengah yaitu 

0-300 mm/bulan. Meskipun demikian kondisi 

ini masih normal dan bisa ditanggulangi. 

Menurut Amron, dari 16 waduk utama, 10 

waduk dalam kondisi normal dan 6 waduk 

waspada. Selain itu, dari 137 waduk atau 

embung lainnya, 38 waduk dan 54 embung 

dalam kondisi normal, empat belas waduk 

dan 13 embung dalam kondisi waspada, sementara 

8 waduk dan 10 embung dalam kondisi 

kering. 

“Kita saat ini memang mengalami musim 

kemarau panjang, namun hal ini masih dalam 

kategori normal dan bisa ditanggulangi. Sebagai 

contoh, Kondisi Waduk Jatiluhur pada 

saat ini memang mengalami penurunan, ketinggian 

saat ini mencapai 92 m dimana pada 

bulan yang sama tahun lalu mencapai 102 

m. Namun, hal ini masih normal karena batas 

aman adalah 70 m. Asal tahu saja waduk 

tersebut pernah mencapai ketinggian terbawah 

yaitu 59 m,” kata Moch Amron. 

(bcr/dvt) 

Foto : Teguh Boediono

Info Baru 3 

INFOBARU 3 

Ditjen Cipta Karya Raih Peringkat II 

e-Government Award 2011 

Foto Atas : Suasana acara e-Government Award 2011 yang dimeriahkan 

permainan angklung oleh anak-anak 

Foto Bawah : Kasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dit. Bina Program, Erwin Adhi Setyadhi 

(ke-2 dari kiri) Foto bersama penerima e-Government Award 2011 

Penyerahan piagam dan trophy diterima oleh 

Kasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 

Publik Dit. bina Program Erwin Adhi Setyadhi. 

Untuk Kategori Kementerian Pemerintah, 

Kementerian Pekerjaan Umum juga berhasil 

meraih peringkat II. 

E-goverment award adalah bentuk penghargaan 

yang diberikan kepada lembaga 

pe merintah yang telah memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) yang 

terintegrasi dalam memberikan layanan pub- 

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk pertama kalinya meraih 

peringkat II e-Government Award 2011 untuk kategori tingkat Eselon I lembaga pemerintah 

yang diselenggarakan oleh Majalah Warta Ekonomi di Hotel Shangrila, Jakarta (23/9). 

Foto -foto: Danang Pidekso 

lik. Muhamad Ihsan, Pemimpin Redaksi Warta 

Ekonomi dalam presentasinya menyampaikan 

e-goverment sebagai dorongan dalam 

mewujudkan pemerintahan yang demokratis, 

transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung 

jawab, responsif, efektif dan efisien serta 

sebagai bagian dalam upaya peningkatan 

daya saing. 

Penilaian e-Government Award ini dinilai 

melalui tiga tahap penilaian, pertama 

penilaian website, penilaian implementasi 

e-Government, dan penilaian infrastruktur 

e-Government. Kedua, penilaian lapangan 

(verifikasi implementasi dan infrastuktur e- 

Goverment melalui kunjungan ke lembaga 

pemerintah) dan ketiga, diskusi peserta dengan 

dewan juri. 

Penilaian lebih dari Ditjen Cipta Karya 

adalah penerapan e-Monitoring yang menjadi 

pengendali pelaporan penggunaan anggaran 

dan pelaksanaan fisik satuan kerja. Oleh karena 

itu, mekanisme ini sangat penting untuk 

menjamin keterukuran capaian setiap program 

serta anggaran yang digunakan. 

Dengan sistem ini, Pimpinan Kementerian 

Pekerjaan Umum dapat melakukan pengendalian 

dan pengawasan langsung melalui 

saluran yang telah disediakan, berupa pesan 

singkat (SMS). SMS ini berisi olahan dari e- 

Monitoring. Maka dari itu, para kepala Satuan 

Kerja dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen 

terkait harus melaporkan nomor telepon selularnya 

ke dalam aplikasi guna mendapatkan 

updating pelaksanaan fisik maupun penggunaan 

anggaran. 

Berikut daftar pemenang e Government 

Award 2011 dari peringkat satu sampai tiga. 

Kategori Kementerian; Kementerian Keuangan, 

Kementerian Pekerjaan Umum, 

Ke menterian Pertanian. Kategori Lembaga 

Non Kementerian; Badan Pertanahan Nasional, 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ 

Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kategori 

Eselon 1; Direktorat Jenderal Pengolahan 

dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat 

Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Minyak 

Bumi dan Gas Alam. Kategori Kabupaten/Kota; 

Kota Yogyakarta, Kota Cimahi, 

Kabupaten Sleman. Kategori Provinsi; Provinsi 

D.I. Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta. Untuk 

Special Mention katergori IT Breakthrough: 

Kabupaten Luwu Utara. (dvt) 


Info Baru 4 

Ia juga berkomitmen ‘mengamankan’ PNPM 

Mandiri hingga 2014. Karena itu ia menekankan 

kepada dunia usaha agar memakai model 

yang sudah ada dalam penerpan program 

CSR. Model tersebut menurutnya bisa diadopsi 

dari PNPM Mandiri yang selama ini sudah 

diakui keberhasilannya dalam memberdayakan 

masyarakat. 

“Saya harap dukungan Pemerintah Daerah 

untuk membuka ruang kepada badan usaha 

dengan tidak mengharuskan dana CSR sebuah 

perusahaan masuk ke APBD. Biarkan 

dunia usaha menentukan sendiri kreativitasnya 

dengan mengikuti model yang sudah 

ada, contohnya yang diterapkan oleh PNPM 

Mandiri,” ujar Boediono. 

Ia juga mengungkapkan, partisipasi dunia 

usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat 

bahwa keragaman mekanisme pelaksanaan 

CSR atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

(PKBL) oleh BUMN memang ada dan 

perlu ditingkatkan secara kuantitas dan kualitasnya. 

Dengan kuantitas itu, menurut Wapres, 

adopsi model PNPM Mandiri akan membantu 

memperlancar pelaksanaan kegiatan 

CSR mereka. 

“Namun perlu diingat, sedikit cacat yang 

pernah ada dalam pelaksanaan PNPM Mandiri 


INFOBARU 4 

Wapres RI Buka Gelar Karya 

Pemberdayaan Masyarakat 

Wakil Presiden Boediono membuka Pameran Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) 

dengan tema Akselerasi dan Kreativitas Menuju Indonesia MDGs (Millennium Development 

Goals) di Jakarta (15/9). Acara tersebut didukung oleh tujuh kementerian/lembaga, 21 

pemerintah daerah, dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada kesempatan 

itu ia mengatakan, kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dunia usaha perlu meniru 

model Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri). 

Foto : Buchori 

Wakil Presiden Boediono secara simbolik membuka Pameran Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM). 

seperti penyimpangan dana bantuan langsung 

masyarakat harus segera ditindak. Jangan 

sampai nila setitik merusak susu sebelanga,” 

imbuhnya. 

Partisipasi dunia usaha melalui CSR dan 

PKBL oleh BUMN juga akan mendukung pencapaian 

target MDGs. Hal itu akan mengurangi 

kesenjangan yang selama ini menjadi penyulut 

konflik di tengah masyarakat. Karena 

itu seharusnya tidak sulit menentukan kriteria 

masyarakat sasaran yang diprioritaskan 

Sementara Menteri Koordinator Kesejahteran 

Rakyat Agung Laksono menambahkan, 

tujuan pameran GKPM tersebut untuk menampilkan 

karya-karya program pemberdayaan, 

baik yang dilakukan dunia usaha maupun 

masyarakat yang belum banyak diberitakan. 

“Sudah banyak upaya yang dilakukan 

BUMN, dunia usaha swasta, dan masyara- 

kat dalam pemberdayaan, namun masih banyak 

yang belum tepat sasaran. Karena itu 

perlu mekanisme yang jelas dan terukur,” ujar 

Agung. 

Dukungan Cipta Karya 

Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah unit 

kerja di Kementerian Pekerjaan Umum yang 

mengemban salah satu program PNPM 

Mandiri Perkotaan yang sebelumnya bernama 

Program Penanggulangan Kemiskinan 

Perkotaan (P2KP). Ditjen Cipta Karya ikut 

meramaikan GKPM expo dengan menampilkan 

beberapa program PNPM Mandiri yang 

dinaunginya seperti P2KP, Pembangunan Infrastruktur 

Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), 

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 

(PPIP) dan Rural Infrastructure Support 

(RIS) to PNPM Mandiri. (bcr)

Info Baru 5 

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Cipta 

Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono 

dalam Sosialisasi Program Infrastructure 

Enhancement Grants Tahap II Bantuan Pemerintah 

Australia Melalui AusAID, di Jakarta 

akhir September ini. Sosialisasi ini adalah kali 

kedua yang dihadiri oleh 70 kabupaten/kota 

yang memiliki program PPSP di wilayah barat. 

Sosialisasi pertama dilakukan pada akhir 

Agustus lalu dengan mengundang 150 kabupaten/kota 

yang telah berminat mengikuti 

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi 

Permukiman (PPSP). Sosialisasi terakhir akan 

dilakukan di Surabaya dengan mengundang 

50 kabupaten/kota. 

Bantuan akan menyasar 40 kabupaten/ 

kota sebagai upaya percepatan target bidang 

sanitasi dalam Rencana Strategi Ditjen Cipta 

Foto : Riama Simbolon 

INFOBARU 5 

Australia Hibahkan AUD 40 Juta 

untuk Sanitasi Indonesia 

Pemerintah Australia melalui AusAID akan melanjutkan Hibah Percepatan Pembangunan 

Sanitasi atau Infrastructure Enhancement Grants (IEG) tahap kedua senilai AUD 40 Juta 

selama tiga tahun (2012-2014). Dibandingkan dengan tahap pertama, IEG II menambahkan 

kriteria yaitu adanya kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan 

mengubah mekanisme dari performance based menjadi output based. 

karya maupun Millennium Development Goals 

(MDGs). 

“Mekanisme dalam IEG Tahap II akan lebih 

fair, pertanggungjawaban juga lebih mudah 

dan tidak ada risiko apapun, baik bagi pemberi 

maupun penerima hibah,” ujar Budi. 

Menurut Budi, pola-pola output based 

dalam hibah luar negeri akan semakin dikembangkan 

jika Pemerintah Daerah berminat. 

Sebelumnya, kata Budi, pola ini sudah pernah 

dilakukan pemerintah Australia melalui hibah 

air minum dan air limbah. Dengan kesuksesan 

itu, pemerintah Australia kemudian melanjutkan 

dan menambah program dengan mekanisme 

serupa. 

Pemerintah Daerah yang diprioritaskan 

mendapatkan hibah IEG II adalah kabupaten/ 

kota yang sudah menyusun Program Percepatan 

Pembangunan Sanitasi Permukiman 

(PPSP). Syaratnya, Pemda harus mengalokasikan 

dana APBD sesuai dengan kriteria hibah 

yang dilaksanakan SKPD atau BUMD sesuai 

dengan standar teknis yang ditetapkan. Kemudian 

dana APBD tersebut akan diganti 

dengan dana hibah AusAID sesuai hasil verifikasi. 

Menurut Budi, sejak tahun 2010, Ditjen 

Cipta Karya mendapatkan amanat cukup besar 

untuk memfasilitasi pembangunan sistem 

pelayanan air limbah, sarana pengelolaan 

sampah menuju sanitary landfill, dan sistem 

drainase yang handal untuk menanggulangi 

genangan di perkotaan. 

”Masih ada aset yang belum dioperasikan 

oleh Pemda dengan sebab antara lain dana 

yang tak cukup membangun sarana hilir hingga 

rumah tangga, dana operasional yang belum 

dialokasikan, hingga belum siapnya institusi 

pengelola atau personel dan perangkat 

peraturan yang memadai,” ujarnya. 

Menurutnya, saat ini banyak negara donor 

tertarik berinvestasi di Indonesia, salah satunya 

Pemerintah Australian melalui AusAID untuk 

melanjutkan program hibah percepatan 

pembangunan sanitasi (IEG). Pada tahap kedua 

ini, besaran hibah 8 kalilipat dibanding tahap 

pertama. Tahap dua ini pun memperluas 

komponen dari sebelumnya hanya air limbah 

dan persampahan, akan ditambah drainase. 

“Penambahan kriteria good governance 

dimaksudkan agar penggunaan dana yang 

tersedia lebih efektif dan dengan indikator 

hasil yang lebih terukur, mengarah kepada 

pencapaian MDGs,” imbuh Budi. 

Sementara Kasubdit Kerjasama Luar Negeri 

Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto menambahkan, 

penatapan kriteria good governance 

kepada pemerintah daerah contohnya 

mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) dari hasil audit keuangan oleh 

BPK, menerapkan transparansi melalui website 

dan pelayanan pengaduan, melakukan 

pengadaan secara elektronik (e-procurement) 

yang baik, dan inisiatif lainnya. 

“Besaran dana hibah yang diterima masing-masing 

kabupaten/kota akan bergantung 

pada usulan komponen kegiatan yang 

disampaikan ke Ditjen Cipta Karya sesuai dengan 

dokumen Rencana Program Investasi 

Jangka Menengah (RPIJM) dan Strategi Sanitasi 

Kota (SSK),” imbuhnya. (bcr) 


Info Baru 6 

AAda kejadian yang menarik pada 9 September 

2011. Dua tempat, dua momentum, tapi 

satu semangat. Tepat pukul empat belas, di 

lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat 

berkumpul para alumnus ITB angkatan tahun 

60an hingga tahun mutakhir. Dua jam kemudian, 

kurang dari satu kilometer, tepatnya di 

lngkungan Kementerian Pekerjaan Umum 

juga berlangsung kejadian serupa, tapi beda 

tema. 

Semoga ini menjadi tanda kebangkitan 

para penyandang julukan teknokrat pada 

kesa daran terhadap tuntutan bangsa dan 

negara yang berkembang saat ini. Setelah 

sekian lama melampuai masa krisis, belum 

juga nampak hasil yang menggembirakan. 

Alih – alih memberikan harapan, yang terjadi 

adalah gambaran keterpurukan bangsa, terutama 

di ajang global. 


Merajut Halal Bihalal 

Memajukan Bangsa 

Halal Bihalalal adalah momen tepat bagi kebangkitan semangat kepedulian masyarakat. 

Selanjutnya membangkitkan semangat kebangkitan nasionalisme, moral dan Iptek. 

Reformasi birokarasi dan perwujudan good 

governance juga belum menunjukkan gambaran 

yang menggembirakan. Konsep Tata 

Pemerintahan yang baik itu masih berkutat 

di perumusan kebijakan dan startegi. Padahal 

masa depan makin menuntut perhatian dan 

kesungguhan elemen bangsa untuk mampu 

berdiri tegak menjadi bangsa yang bermartabat. 

Karena itu, momentum yang menggembirakan 

dari bertemunya para alumni ITB itu 

adalah digemakannya “kemajuan bangsa.” 

Dua kejadian satu jiwa. Forum pertama 

menggemakan “Salam Semangat Untuk Maju 

(Salam SUM). Forum kedua menggemakan 

“Sinergi Untuk Memajukan Bangsa” dengan 

menampilkan “Karya Para Teknokrat menghasikan 

Techno Tower”. 

Profesor Bintoro Tjokroamidjojo dalam 

Wisnu Indrajit VO *) 

”Good Governance: Paradigma Baru Manajemen 

Pembagunan” pernah menyatakan; 

”Per kembangan masa depan ditandai kuat 

dengan perhatian pada pemberdayaan manusia 

(empowerment of man), majunya pendidikan 

dan tumbuhnya ”golongan mene ngah”, 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang cepat. Ini akan menghasilkan 

ke unggulan-keunggulan kompetitif berdasar 

ke mampuan sumber daya manusia. Bukan 

human labour sebagai capital, malainkan human 

brain (brain ware) sebagai resource utama”. 

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 

Komarudin Hidayat, menyatakam 

rakyat Indonesia memiliki daya tahan luar 

biasa dalam menyikapi musibah. Mereka 

mampu mentertawakan kegetiran hidup. Namun 

sikap ini bisa menipu diri sendiri. Bangsa

Dalam era globalisasi ini diperlukan karakter negosiatif yang menjadi kekuatan bagi kemampuan berpikir 

dan bertindak strategis. 

ini juga terkesan tidak memiliki kejelasan antara 

yang serius dan canda, antara halal dan 

haram. 

Kenyataan yang mau tidak mau suka tidak 

suka harus dirubah menjadi bangsa yag 

penuh keyakinan diri dan mandiri. Bangsa 

yang penuh harapan mampu merubah nasib 

dan bangkit kembali meraih kejayaan yang 

pernah diraih. Bukan sekedar mimpi, dininabobokkan 

oleh apa yang telah dinikmati bersama 

di komunitas saja. Keyakinan yang sudah 

ada dengan mewujudkan ”Techno Tower” 

membawa semangat untuk tidak takut membangun 

bangsa yang bermartabat. 

Kita perlu belajar dari bangsa-bangsa yang 

pernah maju, seperti Mesir dengan Techno 

Tower Piramid dan berbagai cabang ilmu yang 

berkembang dari bangsa di Timur Tengah ini. 

Bangsa di Timur tengah pernah mengalami 

kejayaan menjadi pusat inspirasi ilmu di dunia. 

Sekarang, inspirasi kecanggihan ilmu dan 

teknologi telah berpindah ke negara-negara 

Barat, terutama Amerika Serikat dan negara 

Eropa. Sekarang, China bergerak maju meraih 

martabatnya dan meninggalkan bangsa lainnya 

di Asia. 

Sejak dulu Indonesia tertinggal. Sekarang 

masih tertinggal, dan besok masih akan tertinggal. 

Untuk memajukan Indonesia, empat 

hal pokok adalah nasionalisme, civic duty, 

moral dan Iptek perlu ditingkatkan, dianta- 

www.mtsn-tuban.sch.id 

ranya lewat pendidikan. 

Indonesia juga memiliki segudang masalah. 

Masalah gizi buruk menjadi pertanda 

akan hilangnya satu generasi. Dikawatirkan 

2,3 juta Balita dengan gizi buruk mengalami 

kerusakan otak yang tidak mungkin diperbaiki. 

Akibat kerusakan otak itu, anak akan menjadi 

bodoh secara permanen. Banyak sekali 

kasus gizi buruk anak ini tidak terungkap. 

Bertambahnya gizi buruk ini, disebabkan menurunnya 

daya beli masyarakat. Kondisi ini 

disebabkan berkurangnya kepemimpinan 

yang peduli anak serta tidak dilaksanakannya 

pro gram nasional bagi anak. Lebih lagi, jumlah 

orang miskin sebenarnya lebih besar daripada 

yang diungkapkan dalam data. 

Fakta lain, basis pengembangan bangsa 

yang bermartabat sedikit demi sedikit tekikis, 

pelan tetapi meyakinkan. Kearifan lokal 

yang menjadi modal bagi masyarakat untuk 

mengembangkan diri, sedikit demi sedikit 

juga terkikis. Kearifan lokal, termasuk perlindungan 

kelestarian lingkungan hidup (hutan). 

Awalnya adalah sebuah izin kepada perusahaan 

besar dari negara untuk menembus jantung 

larangan suatu penduduk di Indonesia. 

Akibatnya banyak bentrokan antara warga 

dan dengan pengusaha tak terhindarkan. 

Akhir ceritanya, penduduk hanya bisa melihat 

rusaknya hutan mereka. 

Jadi apa yang harus dilakukan?. Halal Bi- 

INFOBARU 6 

halal, bak moral tower, sangat tepat untuk 

membangkitkan semangat. Semangat yang 

bangkit dari halal bihalal harapannya adalah 

semangat itu tidak sekedar retorika tetapi 

dapat diwujudkan dengan menggalang potensi 

yang menghasilkan sinergi bagi memajukan 

bangsa. Semangat halal-bihalal dikembangkan 

menjadi semangat membangkitkan, 

seperti yang dikatakan Prof Liek Wardjito, 

yaitu mengembangkan ”cicic duty” para alumnus 

(tanggung jawab kepada masyarakat), 

disertai pengembangan moral para alumnus, 

terutama untuk membangun semangat 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dalam kaitan ini, modal dasar sudah dikumandangkan 

dengan moto ”Komitmen Melanjutkan 

Karya Pendahulu” (Budi Yuwono, 

Dirjen Cipa Karya) yang mampu menjadi 

basis perubahan budaya para alumnus khususnya 

dan para teknokrat umumnya. ”Komitmen 

Karya Pendahulu” yang manusiawi 

mengan dung makna tanggung jawab moral 

bagi perubahan budaya menyikapi perubahan 

perkemba ngan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Moto sedehana ini mampu menjadi 

pengungkit bagi terwujudnya perubahan 

budaya menuju reformasi birokrasi dan yang 

pada gilirannya perwujudan good governance 

yang didambakan. Dalam good governance, 

tidak lagi pemerinah, tetapi juga citizen, masyarakat 

dan terutama sektor usaha /swasta 

akan semakin berperan. 

Tulisan ini merupakan mimpi penulis yang 

yakin bahwa para alumnus ITB mampu jika 

mau menjadi ”motor penggerak” dan membentuk 

modal sosial yang dapat dijadikan basis 

bagi perwujudan ”learning sosciety”. Dalam 

modal sosial dapat kembangkan nilai yang 

menjadi dasar dibentuknya saling percaya, 

saling menguntungkan dan saling menghormati 

menjadi perkuatan ikatan sosial antar 

alumnus. Modal sosial menjadi basis dijadikannya 

kemampuan negosiasi. Dalam era globalisasi 

ini diperlukan karakter negosiatif yang 

menjadi kekuatan bagi kemampuan berpikir 

dan bertindak strategis. Sehingga mampu 

membentuk keunggulan dalam bersaing 

da lam era globalisasi ini. Selanjutnya adalah 

menghimpun modal finansial menjadi pendongkrak 

kebangkitan kemajuan bangsa melalui 

perkuatan nasionalisme, pengembangan 

moral, tanggung jawab kepada masyarakat 

yang selanjutnya pengembangan penguasaan 

ilmu pengetahuan dan Iptek. 

*) Alumnus ITB Tahun 1960 dan mantan 

Widya Iswara Ditjen Cipta Karya 


Info Baru 7 

Foto : Djati Waluyo Widodo 

P 

Robinson Ferly Pamusu *) 

Pelantar Beton 

Hiasi Perbatasan 

Kepulauan Riau 

Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Orde Baru, Emil Salim, berani mengatakan bahwa 

Kementerian Pekerjaan Umum adalah garda terdepan pembangunan infrastruktur. Termasuk 

pembangunan kawasan perbatasan yang menjadi halaman depan Indonesia. Batam, garis 

batas wajah Indonesia dan Singapura harus tetap tampil canti. Pembangunan, mau tak mau 

menjadi perias utamanya, selain nasionalisme kita. 


Pembangunan pelantar beton telah selesai 100% dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebaga sarana 

penghubung yang aman dan nyaman. 

Pembangunan kawasan perbatasan merupakan 

salah satu komitmen dan kebijakan 

pembangunan yang telah digariskan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Na sional (RPJPN) 2004-2025 dan Rencana 

Pem bangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2004-2009. Dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang 2004-2025, salah satu 

arah kebijakan pembangunan dalam rangka 

mewujudkan pembangunan yang merata 

dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen 

bangsa di berbagai wilayah Indonesia dilakukan 

melalui pengembangan kawasan perbatasan 

termasuk pulau-pulau kecil terluar yang 

selama ini luput dari perhatian. 

Pengembangan kawasan perbatasan me-

Foto Atas : Pelantar Sekanak Belakang Padang sebelum dilakukan pembongkaran/penggantian 

Foto Bawah : Pelantar Sekanak belakang Padang telah memasuki tahap 50% dari pelaksanaan 

pembangunan. Di sampingnya tampak pelantar sementara sebagai sarana pengganti pelantar yang 

sedang dalam tahap pembangunan. 

rupakan upaya untuk mewujudkan hak kedaulatan 

NKRI sebagai sebuah negara yang 

merdeka. Oleh karena itu, ruang lingkup 

pengembangan kawasan perbatasan terkait 

erat dengan persoalan penyelesaian batas 

wilayah negara Indonesia dengan negaranegara 

tetangga yang amat strategis bagi Indonesia 

dari segi geo-politik dan geo-strategis. 

Pengembangan kawasan perbatasan juga 

diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di kawasan perbatasan. 

Karena itu Kementerian Pekerjaan Umum 

selaku motor penggerak pembangunan Infrastruktur 

prasaran dan sarana yang dalam hal 

ini diwakili oleh Satker Non Vertikal Tertentu 

Foto : Robinson Ferly Pamusu 

Foto : Robinson Ferly Pamusu 

(SNVT) Pengembangan Kawasan Permukiman 

dan Perbatasan Kepualauan Riau telah 

melakukan berbagai upaya Pembangunan 

dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan 

(pelantar) seperti yang sedang dilaksanakan 

saat ini. Pada tahun anggaran 2011 mereka 

telah melakukan berbagai pembangunan 

pelantar beton di kawasan Kota Batam, antara 

lain tiga di Kecamatan Belakang Padang yaitu 

Kelurahan Sekanak, Pulau Granting, Melawa 

- Kelurahan Kampung Melayu, dandi Kecamatan 

Tanjung Riau. 

Pelantar Sekanak 

Paket pekerjaan fisik ini adalah lanjutan dari 

INFOBARU 7 

tahun sebelumya, yaitu tahun anggaran 2009 

dan 2010. Pekerjaan ini telah selesai lebih awal 

dari jadwal yang telah direncanakan 180 hari 

kalender atau 6 bulan, sehingga dapat dijadikan 

sebagai indikator keberhasilan pembangunan. 

Panjang pelantar pada tahap akhir 

adalah 55 meter dari total panjang 265 meter 

dengan lebar 2,5 meter. Proses ini mengambil 

waktu 180 hari. 

Pelantar Pulau Geranting 

Dengan adanya Pelantar Beton ini diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat 

sekitar. Dengan adanya pelantar be ton 

yang di bangun oleh SNVT Pengembangan 

Kawasan Permukiman dan Perbatasan Kepulauan 

Riau, akses dari Pulau Geranting menuju 

pulau-pulau lainnya akan lebih mudah dan 

nyaman. Pelantar di Pulau Geranting memiliki 

panjang efektif dari pelantar (akhir) ini adalah 

120 meter dan lebar 2,5 meter. Jadwal pelaksanaan 

180 hari kalender/ 6 bulan. 

Pelantar Melawa Belakang Padang 

Masyarakat Kelurahan Kampung Melayu yang 

terisolir dari pulau Belakang Padang membutuhkan 

infrastruktur penghubung yang layak, 

aman, dan memadai. Pelantar Beton adalah 

jawabannya. Panjang pelantar yang sudah 

dibangun adalah 170 meter dengan lebar 

2,5 meter. Pengerjaannya memerlukan waktu 

enam bulan. 

Pelantar Tanjung Riau 

Beberapa daerah di pesisir Pulau Batam terdapat 

permukiman kumuh nelayan atau permukiman 

yang berada di atas laut. Contohnya 

adalah Kecamatan Tanjung Riau Kota Batam, 

tepatnya di pesisir utara Kota Batam. Sebagian 

tempat tinggal yang dihuni masyarakat sekitar 

berada di atas laut dengan kondisi bangunan 

semi permanen. 

Demikian juga dengan pelantar sebagai 

sarana penghubung antar rumah, sebagai 

instutisi yang memegang tugas pokok dan 

fungsi pengembangan kawasan permukiman 

dan perbatasan di Kepulauan Riau, maka kami 

melakukan pembangunan/peningkatan pelantar 

yang layak dan aman bagi masyarakat 

sekitar. Pelantar beton Tanjung Riau Kota Batam 

memiliki panjang 94 meter dengan lebar 

2,5 meter dan dikerjakan dalam tempo 180 

hari kalender. 

*) Kasatker Pengembangan Kawasan 

Permukiman dan Perbatasan 

Provinsi Kepulauan Riau 


Inovasi 1 

Good Governance 

di Mata CPNS 

Toeti Ariati *) 

Setiap orang memahami kepemerintahan yang baik atau Good Governance dengan beragam 

definisi yang diyakininya. Begitu pun dengan para peserta Pendidikan dan Latihan (Diklat) 

Agustus 2011 lalu yang melibatkan para Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum genap 

setahun bekerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka memiliki pemahaman 

dan tanggapan yang berbeda-beda untuk suatu isu terkait dengan kepemerintahan yang 

baik. 


Dari hasil pembelajaran, banyak materi menarik 

yang dapat disampaikan dalam forum 

ini. Antar alain bagaimana para peserta diklat 

ini yang relatif baru bekerja dilingkungannya, 

memahami tugas dan fungsinya, dan 

berinteraksi dengan pemangku kepentingan 

lainnya untuk menyelesaikan tugasnya, dan 

berinteraksi dengan rekan kerjanya. 

Mata ajar ini menjelaskan dan membahas 

arti dan pengertian Kepemerintahan yang 

Baik dan prinsip-prinsipnya disertai contoh 

dalam pemerintahan, terutama yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas aparatur peme 

rintah dalam melayani masyarakat. Dengan 

menyampaikan materi yang ada, yang 

tertuang dalam modul yang dikeluarkan oleh 

LAN, diharapkan para peserta diklat dapat 

mengaplikasikan materi pembelajaran pada 

keadaan di lingkungan kerja unit masingmasing. 

Pengertian kepemerintahan yang 

ba ik menurut PP No. 101 Tahun 2000 adalah 

kepemerintahan yang mengembangkan dan 

menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, 

akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, 

Foto : Ayu Arta Paramita

Foto : Ayu Arta Paramita 

demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi 

hu kum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. 

Sementara pengertian kepemerintahan 

yang baik menurut Agus Dwiyanto (Ed, 2006) 

adalah kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan 

tidak lagi semata-mata dimiliki atau 

menjadi urusan pemerintah, tapi menekankan 

pada pelaksanaan fungsi pengelolaan secara 

bersama-sama oleh pemerintah dan institusi 

lainnya, LSM, swasta, dan warga negara. 

Perlu diketahui bahwa dengan melihat data 

dari Transparency International tentang Corruption 

Perception Index (CPI), disebutkan bahwa 

pada tahun 2010 Indonesia memiliki skor 

CPI 2,8 (angka 0 menunjukan skor terburuk 

dan 10 terbaik). Perbandingannya, skor untuk 

Malaysia adalah 4,4 dan Singapura adalah 9,3. 

Salah satu materi pembelajaran yang akan 

diuraikan dalam tulisan ini adalah adanya tujuh 

prinsip kepemerintahan yang baik, yaitu 

Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan 

Pe merintahan/Negara, Kepentingan Umum, 

Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, 

dan Akuntabilitas. 

Menariknya, saat membahas materi ini, 

ada peserta yang merasa beberapa prinsip 

sudah baik dan ada peserta yang menilai beberapa 

prinsip masih perlu diperbaiki dengan 

melihat kondisi kerja di lingkungannya masing-masing. 

Materi berikut ini disarikan dari 

hasil diskusi dengan peserta diklat pra jabatan 

calon PNS di Ditjen Cipta Karya dan hasil jawaban 

test terhadap materi tujuh prinsip Kepemerintahan 

yang Baik tersebut. 

Kepastian Hukum 

Prinsip ini mengutamakan landasan pera turan 

perundangan, kepatutan dan keadilan 

da lam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. 

Disebut juga asas legalitas. Semua kebijakan 

dan keputusan/tindakan didasarkan 

pada landasan hukum yang jelas dan kuat. Tidak 

melanggar hukum, mendukung tegaknya 

supremasi hukum. 

Terhadap prinsip ini, peserta Diklat menilai 

bahwa pada umumnya dalam melaksanakan 

kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi di 

unit kerja masing-masing sudah dilaksanakan 

berdasarkan peraturan perundangan yang 

INOVASI 1 

ada. Kecuali terkait dengan kedisiplinan pegawai 

untuk menepati jam kerja kantor. Keterlambatan 

pegawai yang tidak mendapat 

te guran dari pimpinan. Pegwai yang tidak 

masuk kerja tanpa surat izin. Hal ini dikuatirkan 

akan memberikan dampak yang tidak 

baik kepada karyawan lainnya. Yang tidak 

menepati jam kerja dikuatirkan akan meningkat. 

Perlu ada nya penerapan sanksi terhadap 

suatu pelanggaran. 

Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan/Negara 

Prinsip ini menjadi landasan keteraturan, kese 

rasian, dan keseimbangan dalam pe ng en - 

dalian negara dalam mengurus kegiatan peme 

rintahan, pembangunan, dan kemasya rakatan. 

Perlunya keharmonisan dan kesearahan 

gerak diantara para pelaku. 

Peserta Diklat menilai bahwa prinsip ini 

sudah dilakukan dengan baik, mengacu pada 

pertimbangan sudah dilakukannya koordinasi 

dengan baik untuk pelaksanaan kegiatan 

yang menjadi tanggungjawabnya. Koordinasi 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah 


Pengertian kepemerintahan yang ba ik menurut PP No. 101 

Tahun 2000 adalah kepemerintahan yang mengembangkan 

dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, 

transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, 

supremasi hu kum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. 

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 

Sementara peserta yang menilai bahwa 

prinsip ini belum berjalan dengan baik beralasan 

karena pernah timbul masalah karena 

tidak dilaksanakannya MoU (kesepakatan 

yang ada) antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintah Daerah yang akan menerima 

pro gram. Penyediaan lahan yang menjadi 

tang gungjawab Pemerintah Daerah untuk 

pem bangunan prasarana dan sarana keciptakaryaan 

yang pada awalnya sudah disepakati 

akan disediakan Pemda. Ternyata lahan yang 

ditunjuk bermasalah atau belum tersedia, sehingga 

mengganggu kelancaran pelaksanaan 

kegiatan. 

Kepentingan Umum 

Prinsip yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, 

dan selektif. Perlunya pelayanan mendahulukan 

kepentingan/ kesejahteraan umum sehingga 

terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 

Sebagian peserta yang menilai bahwa prinsip 

ini sudah dilaksanakan pada kegiatan yang 

menjadi tanggujawabnya dengan pertimbangan 

bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan 

telah melibatkan masyarakat sejak 

awal. Prinsip pembangunan dari masyarakat 

(pelaksanaan pekerjaan yang partisipatif) untuk 

masyarakat (sesuai usulan masyarakat) 

sudah dilaksanakan. Walau dirasakan bahwa 

pem bangunan yang dilakukan belum merata. 

Namun demikian, dalam skala yang lebih kecil, 

yaitu lingkungan kerja, masih dirasakan 

belum optimal karena masih ada yang mementingkan 

diri sendiri (ego individu) daripada 

kepentingan lingkungan kerja. 

Keterbukaan 

Prinsip yang membuka diri terhadap hak 

ma syarakat untuk memperoleh informasi/ 

keterangan yang benar, jujur dan tidak pilih 

kasih, dan tetap memperhatikan perlindungan 

hak asas pribadi, golongan, dan rahasia 

negara. Salah satu konsideran dalam UU Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik menyebutkan bahwa keterbukaan 

informasi publik merupakan sarana 

dalam mengoptimalkan pengawasan publik 

terhadap penyelenggaraan negara dan Badan 


Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat 

pada kepentingan publik. 

Dalam diskusi dengan peserta Diklat, mereka 

mengaplikasikan prinsip-prinsip kepemerintahan 

yang baik dikaitkan dengan insitusi 

atau unit dimana mereka berada (institusi 

sebagai badan publik hubungannya dengan 

instansi lainnya), dan ada pula yang mengkaitkannya 

dengan pelaksanaan tugas masing-masing 

pegawai, yaitu sebagai individu, 

dalam berhubungan dengan individu lainnya 

untuk menyelesaikan tugas. 

Ada peserta yang mengatakan bahwa data/info 

tentang kegiatan dan hasil yang dicapai 

oleh unit mereka dapat diakses oleh masyarakat. 

Masih ada individu yang merasa sulit 

untuk memperoleh data dari rekan lainnya. 

Ada ketidakpercayaan antar individu. 

Proporsionalitas 

Prinsip ini mengutamakan keseimbangan antara 

hak dan kewajiban aparatur pemerintah 

sehingga aparatur perlu menguasai dan memahami 

uraian tugas, peraturan disiplin, dan 

tata tertib lainnya di unit kerjanya masingmasing. 

Untuk prinsip ini masih banyak yang mengatakan 

bahwa belum ada keseimbangan 

antara hak dan kewajiban. Pembagian tugas 

belum dilaksanakan secara adil. Kewajiban 

terlalu tinggi sementara haknya tidak diberikan 

dengan layak. Misal lembur sampai 

malam bahkan kadang-kadang hari Sabtu 

dan Minggu. Ada yang bekerja tidak sesuai 

tugas dan fungsinya. Bahkan ada yang tidak 

dapat penugasan yang kemungkinan karena 

pekerjaan yang diberikan tidak pernah selesai. 

Profesionalitas 

Prinsip yang mengutamakan keahlian berlandaskan 

kode etik dan peraturan perundangan 

yang berlaku. PNS sebagai aparatur negara 

dan pelayan masyarakat wajib mempu nyai 

keahlian atau kemampuan tinggi dalam pelaksanaan 

tugas (memiliki kompetensi). Tantangannya 

adalah bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan masyarakat 

per lu dilaksanakan secara berdaya guna dan 

ber hasil guna. 

Ada pegawai yang mengatakan bahwa 

INOVASI 1 

me reka sudah bekerja sesuai keahlian masing-masing. 

Pegawai yang kurang menguasai 

suatu materi, dalam rangka meningkatkan 

kompetensinya telah diikutsertakan dalam 

Diklat. Walau seringkali terjadi tidak semua 

pimpinan memberi ijin stafnya untuk dapat 

meningkatkan kemampuan/kompetensinya. 

Untuk itu diusulkan perlunya pembinaan kepada 

pegawai terus mendapatkan perhatian. 

Jawaban lainnya adalah adanya penumpukan 

tugas pada seorang staf karena pimpinan lebih 

percaya pada orang tertentu. Mungkin 

ada unsur “like or dislike”. Kondisi ini dikuatirkan 

akan dapat menciptakan kesenjangan 

diantara staf. Ada beban kerja yang tidak 

seimbang, yang mengakibatkan kecemburuan 

karena pendapatan (gaji) pada dasarnya 

sama. 

Akuntabilitas 

Prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan 

negara harus dapat dipertanggungjawabkan 

(asas tanggung gugat) kepada rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. 

Setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan oleh aparatur 

wajib dipertanggungjawabkan kepada masayarakat 

dan pihak terkait . 

Terhadap prinsip ini, pada umumnya dinilai 

sudah cukup memadai karena setiap saat 

diperiksa oleh Itjen, BPK, dan BPKP. Namun 

demikian dirasakan masih dapat ditingkatkan 

untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Peserta Diklat menyadari bahwa tidak mudah 

untuk dapat mengatasi permasalahan 

atau kekurangan yang ada. Namun penerapan 

prinsip-prinsip tersebut walau lambat 

tapi harus segera dimulai. Sejalan dengan 

konsepsi reformasi birokrasi yang telah mulai 

di gulirkan di Kementerian PU. Cara mengatasi 

permasalahan yang ada dapat dimulai dari 

diri sendiri dan juga pimpinan yang memberi 

contoh (keteladanan). Dan yang paling penting 

menerapkan peraturan secara tegas, pemberian 

sanksi kepada staf yang melanggar dan 

pemberian reward kepada staf yang menunjukan 

kinerja yang baik (reward & punishment 

dilaksanakan secara konsisten). 

Semoga informasi ini menggugah kita untuk 

dapat memperbaiki diri sehingga kinerja 

pemerintah meningkat yang akhirnya masyarakat 

akan memperoleh pelayanan yang 

prima. 

*) Widyaiswara Utama Kementerian 

Pekerjaan Umum

Inovasi 2 

Suasana Konsinyasi Penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan SAK-ETAP PDAM di Bandung 

SAK-ETAP 

Solusi Sistem 

Akuntansi PDAM 

Sistem akuntansi keuangan merupkan hal wajib dimiliki oleh suatu perusahaan. Informasi 

akuntansi dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam 

pengelolaan usaha kecil atau menengah, antara lain keputusan pengembangan pasar, 

penetapan harga dan lain-lain. Penyediaan informasi akuntansi bagi usaha kecil juga 

diperlukan khususnya untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal bagi usaha 

INOVASI 2 

yang belum menyelenggarakan pencatatan 

atas laporan keuangan usahanya termasuk 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang 

masuk dalam kategori kecil menengah. 

Akibatnya, mereka sulit mendapatkan kredit. 

Perlunya penyusunan laporan keuangan 

bagi PDAM sebenarnya bukan hanya untuk 

kemudahan memperoleh kredit dari kreditur, 

tetapi untuk pengendalian aset, kewajiban 

dan modal serta perencanaan 

pen dapatan dan efisiensi biaya-biaya yang 

terjadi yang pada akhirnya sebagai alat untuk 

pengambilan keputusan perusahaan. 

Untuk mengatasi tersebut, Dewan Standar 

Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 

Indonesia (DSAK-IAI) telah membentuk tim 

kecil dari kreditur (Bank). Masih banyak usaha kecil menengah (UKM) 

Foto : Danang Pidekso 


kerja untuk menyusun Standar Akuntansi 

Keuangan bagi Usaha Kecil dan Menengah. 

Hal ini karena keberadaan standar akuntansi 

keuangan (SAK) untuk usaha kecil dan 

menengah (UKM) sudah lama dinantikan. 

Penyusunan ini dengan mengadopsi draf 

International Financial Reporting for Small 

Medium Entreprise (IFRS for SMEs) yang telah 

diterbitkan pada Februari 2007. 

Akhirnya, awal 2009 munculah istilah 

Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP 

disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009. Standar 

akuntansi ini digunakan untuk ETAP (Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik), yaitu entitas yang: 

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang 

signifikan, dan; 

2. Menerbitkan laporan keuangan untuk 

tujuan umum (General Purpose Financial 

Statement) bagi pengguna eksternal 

seperti kreditur, lembaga pemeringkat 

kredit, dsb. 


SAK-ETAP mengatur perlakuan akuntansi 

untuk transaksi-transaksi yang lazim terjadi 

di ETAP sehingga diharapkan SAK-ETAP ini 

akan membantu perusahaan kecil menengah 

termasuk PDAM dalam menyediakan pelaporan 

keuangan yang tetap handal dengan 

tidak terjebak dalam kerumitan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) yang berbasis IFRS. 

Kepala Badan Pendukung Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) 

Kemen PU Rachmat Karnadi mengatakan, 

penerapan SAK-ETAP akan mempermudah 

PDAM dalam menyusun laporan keuangan. 

SAK-ETAP ini berbeda dari SAK Umum, 

dimana pengaturan dan penghitungan akan 

lebih sederhana karena memang ditujukan 

untuk usaha menengah kebawah. Dengan 

penggunaan sistem ini maka PDAM dapat 

lebih fokus pada pengembangan sistem air 

minum dan investasi untuk perluasan layanan 

tanpa terjebak dalam kerumitan Standar 

Akuntansi Keuangan mengingatkan PDAM 

bahwa sistem ini harus mulai diterapkan oleh 

PDAM mulai Januari 2012 mendatang. 

“Jika tidak menggunakan SAK-ETAP maka 

PDAM bisa mendapatkan status disclaimer. 

Hal ini merupakan masalah serius dan harus 

diperhatikan oleh PDAM. Untuk itu kita undang 

BPKP untuk menjelaskan dan mendampingi 

terkait sistem tersebut kepada 

PDAM,” kata Rachmat Karnadi saat membuka 

Konsinyasi Penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan 

SAK-ETAP PDAM di Bandung be berapa 

waktu lalau 

Rachmat berharap, SAK-ETAP dapat diterapkan 

secepatnya pada penyusunan laporan 

keuangan PDAM. Rencananya, akhir tahun 

ini, tim sosialisasi yang merupakan kerjasama 

gabungan antara Dit.PAM, BPPSPAM, BPKP, 

dan Kemendagri akan melakukan sosialisasi 

kepada PDAM se Indonesia secara regional. 

Sehingga di tahun 2012 nanti diharapkan 

seluruh PDAM di Indonesia sudah melakukan 

pencatatan laporan keuangan yang berbasis 

SAK-ETAP. 

Sementara itu, Direktur Implementasi 

Para peserta Konsinyasi Penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan SAK-ETAP PDAM di Bandung 

Foto : Danang Pidekso

SAK IAI Yakub mengatakan, mulai tahun 

2012 sistem audit yang akan dilakukan oleh 

BPKP akan berbeda tergantung sistem akuntansi 

yang digunakan. Perusahaan yang menerapkan 

sistem SAK Umum dan ETAP akan 

dinilai dengan menggunakan kriteria yang 

berbeda. Untuk itu, ia menganjurkan PDAM 

untuk segera memberikan pemberitahuan 

bahwa SAK yang digunakan menggunakan 

sistem SAK-ETAP. 

“Keunggulan dari SAK-ETAP ini adalah 

tidak mengatur hal-hal yang aneh. Semua 

tran saksi diatur dalam buku yang tidak tebal, 

hanya mengatur transaksi yang umum dan 

tidak mengenal yang namanya akuisisi. Aturan 

itu juga tidak banyak berubah dalam li ma 

tahun mendatang,” katanya. 

Penyusunan Juknis SAK-ETAP PDAM 

Untuk mempercepat penerapan SAK-ETAP 

ini, BPPSPAM dan Dit.PAM Ditjen Cipta Karya 

dengan dibantu oleh Tim Penyusun BPKP, 

Perpamsi dan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), 

Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat 

Jenderal Perpajakan melakukan Konsinyasi 

Penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan SAK- 

ETAP PDAM di Bandung beberapa waktu lalu. 

Konsinyasi ini bertujuan untuk merampungkan 

Draft Petunjuk Teknis Penerapan SAK 

ETAP PDAM yang sebelumnya telah disusun 

oleh BPKP dimana sebelum akhir tahun 2011 

ini diharapkan telah selesai. Juknis ini nan tinya 

berisi tuntunan dalam penyusunan la poran 

keuangan yang telah dikhususkan un tuk 

PDAM. Dengan adanya juknis ini, maka PDAM 

dapat segera menerapkan SAK-ETAP. 

Sebagai informasi, SAK-ETAP merupakan 

salah satu kesepakatan Pemerintah Indonesia 

sebagai anggota G20 forum yang dilaksanakan 

di Washington DC tanggal 15 November 2008 

untuk melakukan konvergensi terhadap International 

Financial Reporting Standards 

(IFRS) dalam pengaturan standar akuntansi 

ke uangan. Pengaturan perlakuan akuntansi 

yang konvergen ini akan diterapkan untuk 

penyusunan laporan keuangan entitas yang 

dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 

2012. 

Konvergensi IFRS sejak tahun 1998 s.d. 

2010 ini telah dilakukan dalam beberapa 

tahap dengan melakukan revisi baik berupa 

perubahan maupun penambahan stan dar baru 

dalam buku Standar Akuntansi Ke uangan. 

Perkembangan dunia usaha dan Standar 

Akun tansi Keuangan tersebut me ng haruskan 

perkembangan dalam Pe do man Akuntansi 

PDAM di Indonesia. (dvt) 

SAK UMUM 

l Kepatuhan terhadap SAK 

l Pengungkapan ata SAK “misleading” 

Komponen laporan keuangan : 

l Lap posisi keuangan 

l Lap laba rugi komprehensif 

l Lap perubahan ekuitas 

l Lap arus kas 

l Catatan atas laporan keuangan 

Tanggung jawab atas lapkeu 

Dasar akrual & kelangsungan usaha 

Penyajian Laporan Keuangan 

INOVASI 2 

Salah satu aspek perbedaan SAK Umum dan ETAP dalam hal penyajian laporan keuangan 

SAK Umum 

International Financial 

Reporting Standards 

(IFRSs) 

SAK Umum + SAK Syariah 

Pilar SAK 

SAK ETAP 

Kepatuhan terhadap SAK ETAP 

Komponen laporan keuangan : 

l Neraca 

l Lap laba rugi 

l Lap perubahan ekuitas 

l Lap arus kas 

l Catatan atas laporan keuangan 

Tidak ada 

Sama 

Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) 

SAK Syariah SAK Tetap 

SAK Tetap + SAK Syariah 

Tiga macam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. 

(sumber: IAI) 

International Financial 

Reporting Standards 

for Small and Medium 

Enterprises (IFRS for SMEs) 

(sumber: IAI) 

“Jika tidak menggunakan SAK-ETAP maka PDAM bisa 

mendapatkan status disclaimer. Hal ini merupakan masalah 

serius dan harus diperhatikan oleh PDAM. Untuk itu kita undang 

BPKP untuk menjelaskan dan mendampingi terkait sistem 

tersebut kepada PDAM,” 

Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(BPPSPAM) Kemen PU, Rachmat Karnadi 


Inovasi 3 

Membentuk budaya di masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah serta menggunakan produk dan kemasan yang ramah lingkungan adalah tantangan 

utama pengelolaan sampah di Indonesia 

Kearifan Lokal 

untuk Mengurangi 

Sampah 

Megengan adalah salah satu tradisi dalam budaya Jawa. Ritual ini pada umumnya dilakukan 

menjelang bulan Ramadhan. Salah satu kebiasaan yang dilakukan adalah ater-ater, yaitu 

saling mengirim makanan kepada saudara atau kerabat (http://www.cahjawa.com/tag/adatruwahan-jawa). 

Makanan yang dikirimkan diwadahi dalam satu susunan rantang 4 tumpuk. 

Saat mengirimkan makanan, si pengantar biasanya menunggu sesaat agar makanan tersebut 

dipindahkan dan rantangnya dicuci. Sambil menunggu, si pengantar berbincang-bincang 

sejenak dengan tuan rumah. Setelah selesai, rantang dibawa kembali oleh si pengantar untuk 

dipakai mengirim makanan untuk saudara/kerabat yang lain lagi. 


malem pitulasan yang digelar saat malam 

menjelang 17 Agustus. Biasanya setiap Kepala 

Keluarga (KK) diundang untuk kendurian 

di rumah Ketua RT atau di rumah salah 

satu tokoh masyarakat di kampung tersebut. 

Masing-masing KK membawa besekan, yang 

maksudnya adalah nasi dan lauk yang dikemas 

dengan daun pisang dan ditaruh dalam 

keranjang anyaman bambu. Nasi besekan 

tersebut dikumpulkan untuk kemudian dimakan 

bersama-sama setelah doa syukuran 

memperingati HUT Kemerdekaan RI. Besek 

yang kosong akan ditumpuk-tumpuk dengan 

rapi untuk selanjutnya dibuang atau untuk 

segelintir orang bisa dipakai ulang. 

Mungkin hanya karena ritual yang dilaksanakan 

pada saat-saat tertentu saja, caracara 

tersebut di atas tidak diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Bila kita bandingkan 

dengan kegiatan makan sehari-hari, nampak- 

Didik Wahyudi *) Salah satu tradisi yang lain lagi misalnya 

www.4.bp.blogspot.com

nya kebanyakan orang sudah terbiasa untuk 

menggunakan kemasan yang akan menjadi 

sampah yang sulit terurai. Kertas coklat berlapis 

plastik, kotak karton makanan, atau 

bahkan styrofoam jauh lebih lazim digunakan 

sebagai pembungkus makanan. Tentu saja 

pertimbangannya adalah karena sangat praktis, 

selesai makan tinggal buang dan lupakan. 

Padahal, selain potensi timbulan sampahnya 

sangat besar, material pembungkus makanan 

tersebut sangat sulit untuk diurai secara alami 

(tidak ramah lingkungan). 

Menggunakan wadah yang dapat dipakai 

kembali dapat membantu mengurangi volume 

timbulan sampah, misalnya menggunakan 

rantang atau kotak makanan (tupperware). 

Pun demikian dengan menggunakan 

kemasan yang mudah terolah secara alami 

seperti daun pisang, daun jati, anyaman bambu, 

dan sebagainya merupakan tindakan 

yang ramah lingkungan. Lebih daripada itu, 

kedua contoh seperti di atas, mengandung nilai-nilai 

tanggung jawab dan tepo seliro (tenggang 

rasa). Si penerima makanan ater-ater 

tentu akan membersihkan rantang sebelum 

dikembalikan kepada si pengirim. Juga para 

pembawa besek akan menumpuk beseknya 

masing-masing bersama dengan besek-besek 

kosong lainnya setelah menaruh isinya untuk 

dimakan bersama-sama. 

Beralih pada pembahasan mengenai Rencana 

Peraturan Pemerintah (RPP) tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Rumah Tangga. Di sana tercantum 

bahwa pengurangan sampah agar 

dilakukan oleh setiap orang (RPP pasal 10 ayat 

2). Demikian juga dorongan untuk menggunakan 

material yang mudah terurai secara 

alami (RPP pasal 11 ayat 2 butir a). Kedua contoh 

budaya di atas bisa dikatakan sejalan dengan 

semangat yang diamanatkan dalam RPP 

tersebut. 

Namun demikian, untuk dapat menerapkan 

dan memperluas kegiatan dan membentuk 

perilaku sebagaimana yang diharapkan 

bukanlah perkara mudah. Misalnya saja di Jakarta, 

dimana kita bisa mencari kemasan daun 

pisang untuk bungkus makanan. Barangkali, 

tidak cukup layak secara finansial (feasible) 

untuk menggunakan kemasan seperti itu. 

Sebagai salah satu contoh, bahkan tradisi besekan 

di Kota Tangerang yang dulunya menggunakan 

anyaman bambu, kini berganti menjadi 

kotak kardus yang digunakan sebagai 

wadah makanan (http://www.tangerangkota. 

go.id/mobile/detailberita/3403/640). 

Membentuk budaya di masyarakat untuk 

mengurangi timbulan sampah serta menggunakan 

produk dan kemasan yang ramah lingkungan 

adalah tantangan utama pengelolaan 

Seorang pemulung sedang memilah sampah di tempat pembuangan sampah 

www.2.bp.blogspot.com 

INOVASI 3 

sampah di Indonesia. Misalnya untuk aktivitas 

makan siang di kantor sehari-hari. Makanan 

yang dibeli umumnya dikemas dengan kertas 

coklat berlapis plastik, kotak karton, atau bahkan 

styrofoam. Seandainya aktivitas makan 

siang harian di kantor ini diupayakan menggunakan 

kemasan yang bisa dipakai ulang, 

pasti penurunan volume sampah dari kemasan 

ini akan sangat signifikan. Setiap pegawai 

mempunyai wadah masing-masing untuk 

makan siang, misalnya rantang atau kotak 

makanan (tupperware). 

Menurut survei yang dilakukan Litbang 

Kompas yang diterbitkan pada 26 September 

2011, responden yang membawa wadah 

sendiri untuk membeli makanan/minuman 

hanya 19,38% dari 779 sampel. Tidak jauh 

berbeda dengan responden yang membawa/ 

menggunakan kantong belanja sendiri dari 

rumah, hanya 20,03%. Demikian pula dengan 

Gerakan 3 R (reduce, reuse, recycle) yang masih 

belum menjadi kebiasaan di masyarakat. 

Faktor psikologis karena merepotkan dan 

faktor ekonomis untuk biaya penambahan 

wadah dalam rangka pemilahan sampah 

adalah hambatan terbesar di masyarakat. Selain 

itu, tidak tersedianya fasilitas yang mendukung 

3R, baik dalam hal pengumpulan 

dan pengangkutannya merupakan tantangan 

ter sendiri bagi pengelola sampah. Namun 

de mikian, bukan berarti peluang untuk mendorong 

Gerakan 3 R menjadi tidak ada atau 

sangat kecil karena ternyata sejumlah 76% 

res ponden bersedia untuk mendukung pemilahan 

sampah. 

Kementerian Pekerjaan Umum sebagai 

salah satu institusi yang berkepentingan dalam 

hal penanganan sampah dapat menjadi 

contoh upaya pengurangan sampah dari 

sum bernya. Sebagai langkah awal, misalnya 

menggunakan kemasan pakai ulang untuk 

makan siang. Langkah kecil lain, menggunakan 

kertas bekas untuk mencetak konsep dokumen 

untuk memulai pengurangan sampah. 

Kebijakan internal perlu disusun, sosialisasi 

kepada para pegawai perlu digalakkan, pelatihan 

penanganan sampah oleh para pesuruh 

kantor perlu dilakukan, dan upaya-upaya lain 

yang mendukung dapat dilaksanakan. Betapa 

akan bagusnya jika Kementerian Pekerjaan 

Umum tidak hanya mampu turut serta 

melahirkan PP tentang Pengelolaan Sampah, 

tetapi juga turut serta dalam implementasi 

amanat PP tersebut. 

*) Staf Subdit Perencanaan Teknis, Direktorat 

Pengembangan Air Minum, 

Direktorat Jenderal Cipta Karya 


Lensa CK 

LENSACK 

Pembuatan ILM 

Rusunawa “Solusi Hunian 

Lebih Baik “ 

di Rusunawa Cingised Kabupaten Bandung 


Foto-foto : Wicak Hardhikaputra

Lensa CK 

Halal Bihalal Idul Fitri 1432 H 

Bareng Bapak Menteri 

Pekerjaan Umum 

LENSACK 

Foto-foto : Dian Ariani dan Indah Raftiarty 


Seputar Kita 

Cipta Karya 

Selenggarakan 

Diklat Jabfung 

Penyehatan 

Lingkungan Angkatan 

Pertama 

Ditjen Cipta Karya selenggarakan Pendidikan dan 

Pelatihan (Diklat) Pengangkatan Pertama Jabatan 

Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan 

(TPL) yang diikuti oleh 30 peserta di Pusat Diklat 

Kementerian PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan. Diklat 

selama empat hari tersebut dibuka oleh Dirjen Cipta 

Karya Budi Yuwono, Senin (12/9). Diklat ini diiukuti 

baik pegawai pusat maupun satker di daerah. 

Dalam arahannya, Budi mengatakan, peme- 

Komisi V Kaji 

Restrukturisasi Hutang 5 PDAM 

Komisi V DPR RI bersama pemerintah saat ini tengah mengkaji dan 

mempertimbangkan restrukturisasi hutang 5 Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM). Penghapusan utang kelima PDAM tersebut 

merupakan salah satu upaya yang diambil untuk memperbaiki kinerja 

serta membantu PDAM untuk mendapatkan akses pendanaan dalam 

rangka investasi. 

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara 

Direktorat Jendral (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 

(PU) dengan Komisi V DPR RI, kemarin (20/9) di Jakarta. Rapat tersebut 

membahas persetujuan penetapan penghapusan piutang 5 PDAM, 

dengan nilai mencapai Rp 1,44 triliun dengan rincian tunggakan : 

PDAM Kota Semarang Rp 238,139 miliar, PDAM Tirta Kerta Raharja 

Kabupaten Tangerang Rp 272,5 miliar, PDAM Kota Bandung Rp 252,73 

miliar, PDAM Kota Palembang Rp 160,1 miliar dan PDAM Kota Makassar 

Rp 121,3 miliar. (puskompu) 


rintah menyiapkan dua jalur dalam karier PNS yaitu melalui jabatan 

struktural maupun fungsional. Berbeda dengan struktural yang 

lebih menekankan fungsi manajerial, dalam karier fungsional profesionalisme 

dan kemandirian sangat ditekankan dalam per ja la nannya 

meniti karier sebagai pejabat fungsional. (dvt) 

KemenPU Siapkan 

147 Mobil Tangki Air Atasi 

Kekeringan 

SEPUTARKITA 

Kementerian Pekerjaan Umum telah memobilisasi 1 Instalasi Pengolahan 

Air (IPA) dan juga 147 Mobil Tangki Air (MTA) untuk mengisi 

294 HU di lokasi-lokasi yang menderita kekeringan sebagai upaya 

penanggulangan darurat untuk kebutuhan air minum. MTA itu 

disebar ke 77 kawasan yang mengalami kekeringan, antara lain di 

Pulau Jawa, Provinsi Bali, NTT, NTB, Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Barat. 

“Selain dari pemeritah pusat, pemerintah provinsi juga telah 

berinisiatif untuk menambah MTA sendiri. Contohnya di Jawa Timur 

yang memobilisasi 200 MTA. Masalah operasional dalam MTA ini akan 

menjadi urusan pemerintah provinsi,” kata Direktur Air Minum Danny 

Sutjiono saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/9). (bcr)

Juara I Lomba Poster dari Provinsi DI Yogyakarta 

dalam rangka Jambore Sanitasi 2011

Kota Hijau Solusi Perubahan Iklim - Ditjen Cipta Karya

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?