Download - Ditjen Cipta Karya

Berita UtamaMenteri Pekerjaan Umum, Menkokesra, dan Menpera berpose bersama peserta APMCHUD ke-3Setelah ditunjuk sebagai tuan rumah,Kota Solo pun mulai berbenah diri untukme nyambut para tamu terhormat. Masalahkeamanan, transportasi, kesehatan, welcomingdinner dan cultural night merupakan beberapahal yang menjadi tanggung jawab PemkotSolo. Berbagai persiapan pun mulai dilakukanPemkot Solo. Dalam hal transportasi, standarpelayanan transportasi disediakan. Dalamhal keamanan, penertiban pengamen, anakjalanan, dan gelandangan terus dilakukanpemerintah kota Solo. Sekretaris Daerah Ko taSolo, Budi Suharto mengungkapkan, mo menAPMCHUD menjadi pemantik untuk melakukanpenataan terhadap kaum marjinaltersebut, agar kehidupannya lebih baik.”Sebenarnya penertiban terus kami lakukan,tidak hanya menjelang APMCHUD saja.Ini sudah tanggung jawab Pemkot,” urainya.Budi berharap, mereka selanjutnya bisa kembalike rumah dan menghasilkan uang tanpaberkeliaran di jalan. Sehingga, Solo benarbenarbisa menjadi contoh dalam penataanperkotaan.Selain itu, berbagai acara pendukunguntuk menyemarakkan APMCHUD pun di-buat. Pagelaran Solo Batik Carnival yang diikuti391 peserta akan diarak disepanjangJalan Slamet Riyadi. Ada juga Solo Expo 2010yang diikuti dari berbagai daerah dan jugaDitjen Cipta Karya. Dimeriahkan juga denganSolo Batik Fashion yang diikuti para desainerdesainerterkenal.Pemkot Solo mengklaim, telah menge -luar kan dana Rp 1,5 miliar untuk mempersiapkanAPMCHUD. Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Kota Benga wanpun telah siap menyelenggarakan ajang internasionaltersebut. “Menjadi kebanggaansaya dan masyarakat Kota Solo dapat menjadituan rumah APMCHUD. Kita akan menunjukkan relokasi di bantaran Sungai Kalianyar,Rusunawa Semanggi dan melihatsa ni tasi masyarakat yang telah kita bangun.Peserta juga akan kita kirab dengan menaiki15 andong kerajaan yang telah kita siapkanlengkap dengan baju khas masing-masingnegara dalam Solo Batik Carnival,” kata WalikotaSolo, Joko Widodo.SOM APMCHUDSebanyak 30 negara perwakilan pemerintahsetingkat menteri dan pejabat tinggi darinegara-negara Asia Pasifik hadir dan ber -par tisipasi dalam kegiatan APMCHUD Hampir1.000 undangan yang terdiri dari Men teridan pejabat tinggi dalam dan luar ne ge ri,Gubernur, Walikota dan Bupati, per wakilanpemerintah daerah, perbankan, pe ngembang,akademisi, pengamat, maha siswa, organisasi profesi dan elemen ma sya rakat lainyang menjadi ‘stakeholders’ atau pemangkukepen tingan masalah pem ba ngu n an permukiman, perumahan dan per kota an telah hadirdi Kota Solo untuk me ngikuti KonferensiAPMCHUD.APMCHUD ketiga ini mengambil temaPemberdayaan Masyarakat untuk UrbanisasiBerkelanjutan. Hal itu dimaksudkan agar negara– negara di kawasan Asia Pasifik dapatmemberdayakan masyarakatnya un tuk mendukungkeberlanjutan kehidupan di kotanyamasing-masing.Gelaran APMCHUD dimulai secara sim -bolik dengan pemukulan gong oleh MenteriPekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat membukaSenior Officer’s Meeting - Asia PasificMinisterial Conference on Housing Urban4 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

BERITAUTAMA(APMCHUD) APMCHUD Ke-3 Solo 2010Harapan Masyarakat KotaDalam Deklarasi SoloKota Solo telah sukses menggelar ajang internasional konferensi negara-negarabidang permukiman dan perkotaan se Asia Pasifik atau biasa dikenal dengan AsiaPacific Ministerial Conference On Housing and Urban Development (APMCHUD)ke-3, 22-25 Juni 2010. Sebanyak 30 negara perwakilan negara Asia Pasifik beserta1.000 undangan lainnya saling berdialog, berbagi pengalaman, mengunjungikesuksesan Solo dalam membenahi rumahnya. Puncaknya, mereka menyepakatiDeklarasi Solo yang berisi 15 catatan untuk membenahi permasalahanpermukiman dan perkotaan di negaranya masing-masing. Sekarang harapan dannasib kota berada di tangan pemangku kebijakan yang tertuang dalam DeklarasiSolo tersebut.Development (SOM - APMCHUD) pada haripertama. Turut memberikan sambutan dalamacara tersebut Kepala Koordinator APM-CHUD Sunil K. Singh, Perwakilan dari UNHabitat Daniel Biau, Menteri Perumahandan Permukiman Iran Ali Nikzad, MenteriPerumahan Rakyat Suharso Monoarfa danGubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo.Dalam sambutannya, Menteri PekerjaanUmum Djoko Kirmanto mengatakan, pemerintahIndonesia akan terus berkomitmenmeningkatkan kualitas perumahan dan per -mukiman di perkotaan yang lebih baik.Ko mitmen tersebut salah satunya denganmembentuk Sekretariat Nasional Habitat Indonesiatahun 2008.“Pemerintah Indonesia telah membentukSekretariat Nasional Habitat Indonesia. Se -lain itu, pemerintah juga mendukung pembangunanyang berlandaskan pember daya -an masyarakat dan mendorong de sen tralisasipembangunan dan memberi kesempatandae rah untuk berperan lebih dalam membangundaerahnya,” kata Djoko Kirmanto.APMCHUD merupakan mekanisme konsultasidan forum kerjasama regional baginegara-negara Asia Pasifik menjadi wadahyang tepat untuk saling berbagi, baik pengalamanmaupun pengetahuan termasukber bagi “best practices” yang telah dilakukannegara-negara peserta dalam mencari jalankeluar atas berbagai masalah serta mendorongpembangunan berkelanjutan bi dangperumahan, permukiman dan pem ba ngunanperkotaan pembangunan pe ru mahan danperkotaan.Ajang internasional ini bertujuan untukmencari solusi dan menjawab tantanganatas berbagai isu strategis pemukiman danpembangunan perkotaan saat ini. Hal tersebutseperti, meningkatnya jumlah pen -duduk perkotaan, kemiskinan, polusi, kemacetanlalu lintas, daya saing kota, daerahkumuh sampai isu mempersiapkan kota-kotamenghadapi pengaruh perubahan iklim.Hal ini memerlukan peran serta aktifseluruh ‘stakeholders’ dan yang juga pentingadalah memberdayakan masyarakat dalammenghadapi tantangan urbanisasi.Data PBB menyebutkan, pertumbuhanpenduduk perkotaan dunia diproyeksi akanmeningkat dua kali lipat dari 3,3 miliar pada2007 menjadi 6,4 milyar pada 2050. Sebagianbesar dari pertumbuhan ini akan berlangsungdi negara berkembang. Diperkirakan pada2020, populasi penduduk kumuh dunia akanmencapai 1,4 miliar dan satu dari dua wargadaerah kumuh akan bertempat tinggal diAsia.Seperti dikatakan oleh Dr. Anna TibaijukaDirektur Eksekutif UN Habitat dan Wakilsek retaris Jenderal PBB, dalam laporan tentangPemukiman tahun 2009, bahwa fak tasecara numerical menyebutkan dunia menjadilebih ‘urban’ sehingga penting untukpemerintah negara-negara tidak menolak fenomena ini dan justru menerimanya sebagaihal yang positif. Negara-negara juga perlumenyikapinya dengan berperan lebih efektifdalam kebijakan-kebijakan sebagai bagiandari strategi nasional untuk meningkatkanberbagai akses pelayanan kepada masyarakattermasuk juga meningkatkan peluang ekonomidan sosialnya.Dalam Konferensi APMCHUD ini menghadirkanpara pembicara konferensi dariJerman, India, Thailand, Iran, Korea dan jugadari Indonesia yaitu Dr. Manfred Poppe, pakarperencana kota dan regional dari UniversitasDortmund, Jerman; Dr. Wicaksono Sarosa,Direktur Eksekutif Partnership for GovernanceReform; Dr. Roshan Raj Shrestha, dari UN-HABITAT; Dr. Emiel A. Wegelin, dari GTZ;Cham niern Paul Vorratnchaiphan, PhD, SeniorDirector Thailand Environment Institute (TEI),Bangkok; Ahmad Sadeghi, Deputi MenteriPerumahan dan Pembangunan PerkotaanIran: Jungik Kim dari Korea, serta beberapanarasumber lainnya.5 Isu Strategis dibahas dalam APMCHUDInti dari penyelenggaraan APMCHUD ini adalahmembahas lima isu pokok terkait ma salahperumahan dan pengembangan ko ta dine gara-negara Asia Pasifik. “Hasil dari pembahasanini diharapkan dapat meng hasilkanBuletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010 5

Deklarasi Solo,” kata Dirjen Cipta Karya Bu diYuwono yang juga menjabat sebagai WakilKetua I Panitia Nasional Pelaksana APM-CHUD.Working Group akan dibagi ke dalam 5kelompok diskusi berdasarkan isu-isu strategisdi bidang Perumahan-PermukimanKe lima isu tersebut yaitu: Peran Masyarakatda lam Perencanaan Pembangunan dan TataKelola Kepemerintahan, Peran serta Masyarakatdalam Upaya Perbaikan Kawasan Kumuh,Peningkatan Pelayanan Air Minumdan Sanitasi untuk Mencapai MDG’s, Pembiayaanbagi Perumahan, Permukiman danPembangunan Perkotaan secara Ber ke lanjutan, serta Peran Masyarakat dalam MengantisipasiPerubahan Iklim.Diskusi pada seluruh Working Group tersebutmendukung tema APMCHUD 3, yaituEmpowering Communities for Sustai nableUr banization. Keseluruhan diskusi tersebutdi laksanakan melalui presentasi country profileoleh delegasi negara Asia Pasifik yangber partisipasi, dengan penyampaian isuisustrategis terpilih di bidang perumahan,permukiman, dan pengembangan perkotaanoleh tenaga ahli international mau pun nasional.Butir-butir penting dalam tiap diskusiWorking Group adalah sebagai berikut:Working Group 1 mendiskusikan peranserta masyarakat dalam perencana an pem -bangunan dan tata kelola kepeme rintahan,yang difokuskan pada peran ma sya rakat ser -ta lembaga swa daya masya rakat dalam perencanaanpem bangunan, peningkatan fungsiinfor masi dan data untuk me ng embangkanperencanaan perkotaan, serta meningkatkankapasitas instansi terkait dalam perencanaandan manajemen pemerintahan.Working Group 2 membahas me ngenaiperan serta masyarakat dalam upaya perbaikanpermukiman kumuh, yang difokuskanpada pengembangan sek tor informal,penguatan peran wanita dan organisasi berbasismasyarakat dalam pe ningkatan kualitaspermukiman, serta pe nye barluasan pelbagaiprogram berbasis masyarakat. Lebih lanjut,ke lompok ini akan mengangkat pembahasanmengenai fak tor-faktor kunci untuk mengaturpermu kim an informal serta menguatkan partisipasimasyarakat dalam perencanaan pembangunan kota secara luas.Working Group 3 membahas me ngenaiPeningkatan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi untuk Mencapai MDG’s, dengan fokuspembahasan perencanaan untuk sistempenyediaan air minum dan sanitasi, op timalisasi manajemen dan mobilisasi sum berpembiayaan untuk peningkatan air minumdan sanitasi, serta Peningkatan peranmasyarakat dalam manajemen air minumdan sanitasi pada skala permukiman. Kisahsukses dalam manajemen air bersih dansanitasi akan menjadi bahan yang menarikuntuk dipelajari oleh masing-masing negara.Pembiayaan bagi Perumahan, Permukim an dan Pembangunan Perkotaan se ca -ra Berkelanjutan akan menjadi tema Working Group 4 dengan fokus men cipta kanpemahaman yang lebih baik menge nai di namikalahan di perkotaan, dan mem permudahakses pembiayaan perumah an bagi masyarakatberpenghasilan rendah mel alui kerjasamapemerintah dengan swas ta.Working Group 5 memfokuskan pa daPe ran Masyarakat dalam Mengantisipasi PerubahanIklim, yang menitikberatkan padaperan masyarakat untuk mencegah terjadinyabencana alam akibat pengaruh perubahaniklim. Kelompok diskusi ini juga akan membahastentang kesiapan masyarakat dalammenangani masalah sosial, pendidikan, pelatihan,dan budaya lokal akibat perubahaniklim melalui proses adaptasi dan mitigasi.Isu-isu strategis untuk meningkatkan kualitasperumahan dan permukiman di kawasanAsia Pasifik turut pula dibahas pada presentasidalam tiap-tiap Working Group oleh tenagaahli internasional mau pun nasional.Menteri Pekerjaan Umum (kanan) membuka ajang pameran bidang perumahan di APMCHUD 36 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

BERITAUTAMAUntuk menyampaikan best practicesda lam konferensi ini, turut diundang paraWalikota dari kota-kota terpilih di Indonesiauntuk mem bagi pengalamannya dalam me -ning kat kan peran serta masyarakat untukmen capai pembangunan yang ber ke lan jutan.Pemberdayaan Komunitas dan UrbanisasiBerkelanjutanIndonesia berkomitmen penuh dalam mendukungurbanisasi berkelanjutan melalui upa -ya-upaya yang dapat mengembangkan potensikomunitas lokal maupun inisiatif-inisiatifkerjasama pemerintah-swasta. Bebera -pa prog ram tersebut antara lain; pertama;Program Nasional Pemberdayaan Masya ra kat(PNPM Mandiri) yang bertujuan mengentaskankemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, sertaprasarana dan sarana dasar masyarakat. Kedua,Kampung Improvement Program (KIP)dan Neighborhood Upgrading Shelter Sec torProject (NUSSP) yang bertujuan me ningkatkan kualitas kehidupan kawasan permukim an kumuh di kawasan kota dan kabupaten.Ketiga, Program PenanggulanganKemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang sudahdiimplementasikan pada 10 ribu kawasan di33 provinsi. Keempat, Program PenyediaanAir Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat(PAMSIMAS) dan Sanitasi untuk Masyarakat(SANIMAS) yang melibatkan komunitas untukberkontribusi melalui pendanaan danban tuan non-uang dalam bidang air minumdan sanitasi.Beberapa program yang diusung Ke menterianPekerjaan Umum melalui Dit jen Cip taKarya tersebut berusaha men jawab mak naurbanisasi berkelanjutan dengan pem ber dayaan masyarakat. Tidak ada defi nisi yang ba kumengenai urbanisasi ber kelanjutan. Secaraumum dapat diru juk pa da pemahaman tentangkota yang ber kelanjutan, yaitu kota dimana masya rakatnya dan seluruh aktivitassosio-ekonomi yang terkait secara terus menerusmengupayakan pengembangan lingkungandan kebudayaan yang memiliki cirikhas tersendiri dan men dukung tercapainyatujuan pembangunan berkelanjutan global,tanpa mengorbankan kepentingan generasimendatang.Deklarasi SoloPara menteri se-Asia Pasifik di bidang perumahandan pembangunan perkotaan menutuppelaksanaan konferensi Asia PacificDeklarasi Solo beserta dengan rencanaimplementasinya, memuat salah satunya adalahIndonesia menjadi Regional Center bagi pemberdayaanmasyarakat di bidang perumahan dan pembangunanperkotaan untuk kawasan Asia Pasifik.Ministerial Conference on Housing and UrbanDevelopment ke-3 di Kota Solo denganmenghasilkan “Deklarasi Solo”. Deklarasi Soloini bertujuan untuk mengoperasionalkan lebihlanjut visi pembangunan perumahandan perkotaan yang dasar-dasarnya telahdiletakkan melalui Deklarasi New Delhi (2006)dan sebelumnya telah dioperasionalkan olehDeklarasi Teheran (2008).Deklarasi Solo dilengkapi dengan rencanaimplementasi, dibuat dengan dasar perhatiandan kekhawatiran negara-negara Asia Pasifikterhadap tantangan bagi permukiman danperkotaan dalam pengembangan perkotaanyang berkelanjutan. Implementasi yang dibuatdiharapkan dapat menjadi kerangkaacuan bersama negara-negara di kawasanAsia Pasifik, didalam menentukan langkahlangkahyang nyata sebagai tindak lanjutAPMCHUD ke-3.Wakil dari 30 negara yang hadir, yangdiwakili oleh 14 Menteri dan 85 pejabat tinggisecara resmi menunjuk Indonesia sebagaipimpinan Biro APMCHUD ke-3 hingga tahun15 Poin Deklarasi Solo2012. Di bawah kepemimpinan Indonesia,yang dipimpin oleh Menteri Perumahan Rakyat,Suharso Monoarfa, mulai tahun 2010hingga tahun 2012 Indonesia akan memimpinBiro APMCHUD ke-3.Deklarasi Solo beserta dengan rencanaimplementasinya, memuat salah satunyaada lah Indonesia menjadi Regional Centerbagi pemberdayaan masyarakat di bidangperumahan dan pembangunan perkotaanuntuk kawasan Asia Pasifik.“Indonesia mendapat dukungan dari negarapeserta untuk pengembangan regio nalcenter ini. Knowledge center ini merupakanrevitalisasi dari fungsi research center yangsudah berjalan, yang semula hanya terbataspada bidang perumahan dan permukiman,sekarang ditingkatkan juga dengan bidangpembangunan dan perkotaan di Asia Pasifik”,kata Budi Yuwono, Wakil Ketua I Panitia PelaksanaNasional APMCHUD ke-3, yang jugasebagai Direktur Jenderal Cipta Karya,Kementerian Pekerjaan Umum.(dvt/berbagai sumber)1. Menyepakati pentingnya kebijakan dan strategi yang tepat dalam mengatasiurbanisasi.2. Menyepakati pengembangan sistem informasi dan jaringan pengetahuan antarkota dan negara untuk mendukung kota yang berkelanjutan.3. Menyepakati terbentuknya Regional Center di Indonesia untuk memperkuatperan APMCHUD.4. Menyepakati peningkatan dan perkuatan kapasitas stakeholder dalammendukung perencanaan kota.5. Menyepakati penurunan tingkat kemiskinan di negara Asia Pasifik.6. Mengajak pemerintah dalam menyusun kebijakan sanitasi, air minum maupunpermukiman yang berkelanjutan.7. Mendorong komunitas Asia Pasifik untuk meminimalisasi konflik di kawasannyauntuk menciptakan kota yang damai dan layak huni.8. Menyepakati pentingnya kebijakan dan strategi yang tepat dalam mengatasiurbanisasi.9. Menyepakati pengembangan sistem informasi dan jaringan pengetahuan antarkota dan negara untuk mendukung kota yang berkelanjutan.10. Menyepakati terbentuknya Regional Center di Indonesia untuk memperkuatperan APMCHUD.11. Menyepakati peningkatan dan perkuatan kapasitas stakeholder dalammendukung perencanaan kota.12. Menyepakati penurunan tingkat kemiskinan di negara Asia Pasifik.13. Mengajak pemerintah dalam menyusun kebijakan sanitasi, air minum maupunpermukiman yang berkelanjutan.14. Mendorong komunitas Asia Pasifik untuk meminimalisasi konflik di kawasannyauntuk menciptakan kota yang damai dan layak huni.15. Menetapkan Jordania sebagai tuan rumah APMCHUD ke-4 tahun 2012.Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010 7

Delegasi APMCHUDTengokKeberhasilanKota SoloDelegasi APMCHUD mengunjungi Rusunawa Semanggidi Kota Solo8 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

BERITAUTAMAUntuk melihat lebih dekat penataanper mukiman yang dilakukan, pada hari keduapara Delegasi APMCHUD mengadakankunjungan lapangan (field trip) ke beberapalokasi. Lokasi tersebut yakni, Solo Elok dalamhal peningkatan permukiman, Pucang Sawitdalam hal penghijauan kota, KawasanKratonan dalam hal peningkatan kualitaskawasan kumuh, Serengan dalam hal sanitasiberbasis masyarakat, Pasar Notoharjodalam hal pemindahan PKL dan RusunawaSemanggi dalam hal peremajaan kota.Asia Pasific Ministrial Conferenceon Housing and UrbanDevelopment (APM CHUD)memang menjadi wadahyang tepatun tuk ber bagipe ngalamandan pe ngetahuan termasuk ber bagi bestpractices yang telah dilakukan ne gara-negarapeserta dalam men cari jalan keluar atas berbagaimasalah di bidang perumahan, permukimanserta pembangunan perkotaan.Dipilihnya Kota Solo menjadi tuan rumahAPMCHUD tentu bukan tanpa alasan. Dari sisisubstansi, Solo berhasil menata permukiman,diantaranya adalah memindahkan 989 PedagangKaki Lima (PKL) dari Taman Monjarike Pasar Semanggi dengan prosesi kirab.Dalam prosesi kirab setiap PKL yang dipindahmendapat kehormatan dengan membawatumpeng dan dikirab di sepanjang Jalan SlametRiyadi. Disamping itu Solo juga merupakankota pariwisata dengan keanekaragamanbatiknya. Kota Solo juga meraih beberapapenghargaan diataranya Dubai Award danPenilaian Kinerja Pemerintah Daerah bi dangPekerjaan Umum (PKPD-PU).Urban Forest dan Solo ElokPara delegasi dari 30 negara itu dibagi dalamtiga kelompok. Kelompok pertama diajakmengunjungi lokasi yang akan dijadikanurban forest di Pucangsawit Jebresdan Pe rumahan Relokasi SoloElok. Kawasan urbanforest sebelumnyam e r u p a k a npermukiman liar yang menempati bantaranBengawan Solo. Terdapat kurang lebih 201rumah di tempat tersebut.Saat kunjungan, sejumlah alat berat masihterus melakukan aktivitas pengerjaan proyek.Sebagian sudah terdapat taman yanghampir jadi. “Kami memang menampilkanapa adanya. Masih ada proses pembangunan,sementara itu juga ada sekitar 30 persen yangtelah tampak wujud hutan kotanya,” kataWakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, saatmendampingi para delegasi.Konsep urban forest berawal setelah adanyabanjir yang menerjang Kota Bengawanakhir 2007 lalu. Karenanya, Pemkot berinsiatifmemindahkan warga yang menempati bantaranBengawan Solo. Konsep itu mengundangkomentar Biro Prasarana Kota PemerintahProvinsi (Pemprov) DKI Jakarta,Priyadi Priautama. ’’Memang yang dilakukanPemkot Solo patut dicontoh, tapi disesuaikandengan keadaan daerah masing-masing.Kami juga akan merelokasi sekitar 8.000warga yang tinggal di bantaran sungai.’’Sementara itu, Menteri Perumahan RakyatAfghanistan Sul tan Husein Hesairi mengatakan, konsep yang ditawarkan bagus.Namun, tidak bisa lang sung dilakukan diAfghanistan.Warga dibantaran Sungai Bengawan Solotersebut saat ini sudah di relokasi ke Mojosongo,sebagian lagi memilih lokasi sendiri.Relokasi ke Mojosongo ini kemudian disebutSolo Elok, karena tempatnya yang hijau dantidak kumuh. Untuk 1 unit rumah, PemkotSolo menyediakan anggaran Rp 12 juta untukpengadaan ta nah dan Rp 8,5 juta dariMenkokesra untuk bangunan rumah.“Jadi ini ganti untung, bukan ganti rugi,”tambah FX Hadi Rudyatmo.Marni (48) warga yang direlokasimerasa bersyukur atas perhatian pemerintah.Ia ber tutur, rumahnyayang dulu luas tanahnya cuma 21m 2 , sekarang setelahBuletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010 9

LIPUTANKHUSUSUsulan Kab/Kota Peserta Program Hibah Air Minum - AUSAIDNo12345678910111213141516171819202122Kabupaten/KotaKota PalembangKab. WonogiriKab. KlatenKab. CiamisKab. BogorKab. KarawangKab. WonosoboKab. SerangKab. KuninganKab. GarutKab. JombangKab. BangkalanKota BogorKota PalangkarayaKab. BanjarKota BanjarbaruKota PekalonganKota MalangKab. CilacapKab. BoyolaliKab. KudusKab. Lombok TimurTOTALIdle(Lt/det)400501121704201003005013112715014176110278.13342300764456200POTENSISR MBR10,0006,62517,0005,00031,6548,00015,0004,3004,5004,0003,1503,40019,0002,47510,8506,27345,00011,0002,4505,5004,000ru melalui penerapan output based atauber dasarkan kinerja yang terukur. Programhibah yang dimaksudkan di sini adalah pemberianhibah dari pemerintah pusat ke padapemerintah daerah baik yang ber sumberdari pendapatan murni APBN atau hibah dariluar negeri yang akan dilaksanakan selama5 (lima) tahun dalam tahun anggaran 2010-2014.Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cip -ta Karya terus berupaya dalam mencari bantuanluar negeri dalam rangka mencapaitar get 10 juta sambungan. Usaha tersebutmembuahkan hasil. Pemerintah Australia me -lalui AusAID (Australian Agency for Inter nasionalDevelopment) bersedia mem beri kan hibahuntuk air minum.PerkiraanJumlah SR yangdapat dibiayaiProgram HibahAir MinumSR(Unit)4,0002,0003,0003,0003,5003,0002,5002,0002,6502,6501,2001,1001,0007502,0001,5005002,0001,3001,1501,00050042,300AUS$ (Juta)Usulan besaranHibahRp.(Juta)11,0005,0008,0008,0009,5008,0006,5005,0006,9506,9502,6002,3002,0001,5005,0003,5001,0005,0002,9002,4502,0001,000106,15012,867Alokasi APBD2010Rp.(Juta)14,00011,60015,00014,00010,0008,0007,5007,4007,0007,0003,0002,3002,0001,5005,2003,6001,0005,0003,0002,5002,0001,000Penerusan HibahPada pertengahan Juni 2010 lalu, KementerianPekerjaan Umum, melalui DirektoratJenderal Cipta Karya, meneruskan dana hibahair minum dan air limbah tersebut ke22 kota di Indonesia, untuk meningkatkanakses sambungan air minum dan air limbahperpipaan bagi masyarakat berpenghasilanrendah.Penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) dilakukan hari itu ju -ga oleh 25 bupati dan walikota di kantor KementerianPekerjaan Umum, disaksikan olehMenteri Pekerjaan Umum, Djoko Kir manto.Acara penandatanganan juga diha diri olehDuta Besar Australia, Bill Farmer, Wakil MenteriPekerjaan Umum, Hermanto Dardak danDirektur Jenderal Cipta Karya KementerianPU, Budi Yuwono.Dana hibah berasal dari PemerintahAustralia (AusAID) sebesar Rp 160 milyaratau AUD 20 juta, yang pada tahap pertamaPelanggan PDAM Tirta Kemuning Kabupaten Kuningan di Desa Cijoho. PDAM Tirta Kemuning akan menerimahibah dari AusAID sekitar Rp 7 miliar dan berpotensi menambah 2.650 SR dari potensi 4.500 SR MBRakan diteruskan ke 22 kabupaten/kota untukmembangun 42.300 unit SambunganRumah air minum senilai Rp 106,150 milyaratau AUD 12,867 juta dan ke tiga kota, yangtelah memiliki sistem pengelolaan air limbahterpusat, senilai Rp 13 milyar atau AUD 1,625juta.“Program Hibah Air Minum dan AirLimbah ini menunjukkan komitmen Pemerintahda lam melakukan berbagai upaya untukmem per cepat pencapaian target MD Gsbi dang air minum dan sanitasi, khususnyauntuk meningkatkan akses masyarakat ber -penghasilan rendah kepada air minum perpipaandan sanitasi yang layak. Programini juga dimaksudkan sebagai insentif bagipemerintah daerah untuk meningkatkan perhatiankepala daerah kepada sektor air minumdan air limbah di daerah masing-masing,” kataMenteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto.Program Hibah Air Minum dan Air Limbahdilaksanakan melalui penerapan konsep outputbased. Dalam hal ini pemerintah daerahdisyaratkan untuk melakukan penyertaanmodal dari pemerintah daerah kepada PD-AM dan PDPAL yang akan membangunSambungan Rumah dengan prioritas masyarakatberpenghasilan rendah. Dana hibahbaru dapat dicairkan oleh pemerintah daerahsetelah masyarakat membayar rekening untukdua bulan pelayanan dan adanya verifikasikinerja atas pelayanan SR tersebut.“Penyelenggaraan program hibah airminum dan air limbah ini memerlukan komitmen pemerintah daerah dalam bentukinvestasi dan PDAM atau PDPAL dalam bentukoperasional pelayanan. Karena berdasarkankepada kinerja yang pasti, program hibah airminum dan air limbah harus didahului olehpembangunan SR oleh PDAM dan PDPALdengan dana Penyertaan Modal Pemerintahdari APBD kabupaten/kota sebelum hibahdapat diberikan,” jelas Direktur Jenderal CiptaKarya, Budi Yuwono.Sementara itu, Duta Besar Australia BillFarmer mengatakan, Pemerintah Austaraliaadalah teman dan negara tetangga terdekatdari Pemerintah Indonesia. Kedua negaraberunding bersama memutuskan apa yangmenjadi prioritas pemerintah Indonesia dankami bersama- sama mengerjakannya. “Itulahalasannya,” katanya.Australia telah memberikan komitmensebesar A$300 juta untuk Asia dan Pasifikdalam bentuk inisiatif air minum dan sanitasi.Hingga A$60,5 juta dialokasikan untuk Indonesiasampai Juni 2011. “Indonesia mendapatBuletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010 13

INFOBARU 1Info Baru 1Purwatiyem, wanita beranak dua tengah menambang pasir di aliran Sungai Gendol, Cangkringan Yogyakarta.Peran Cipta KaryaDalam PengarusutamaanGenderSeorang pemerhati gender yang jugapeneilti pada Pusat Peneilitan KependudukanLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),Yulfita Raharjo mengatakan, kebijakan pemerintah yang tidak responsif gender di akibatkankarena masih kurangnya pemahamanterhadap isti lah gender baik oleh masyarakatmaupun para pengambil keputusan di pemerintahan.Gender menurutnya bukan semata urusanjenis kelamin. Gender merupakan sebuahkarakteristik sosial yang berarti menjadi lelakidan menjadi perempuan, seperti diharapkanoleh masyarakat/budaya dimana seseorangdibesarkan, gender menciptakan perbedaandalam kebutuhan, keprihatinan, kesulitanantara perempuan dan laki-laki. Perbedaanlaki-laki dan perempuan sampai saat inima sih dirasakan di wilayah pembangunanseperti dalam mengakses, memanfaatkanprog ram/kegiatan pembangunan; ikut sertawww.flickr.com/photos/sumaryanto-bronto/2070820964/Ratih Fitriani*)dalam memutuskan/memberi suara; penguasa an terhadap sumberdaya (informasi,pengetahuan, keterampilan).“Oleh karena itu, dalam memutuskansebuah kebijakan perlu menambah lensagender untuk memastikan kebijakan, program,kegiatan pembangunan memberikanak ses, manfaat, keikutsertaan serta penguasaandidapat secara adil bagi target pem -bangunan (laki-laki dan perempuan), urai nyapada Rapat Koordinasi Nasional (Ra kornas)bertema Harmonisasi dan Sin kronisasi PembangunanPemberdayaan Pe rem puan (PP)dan Perlindungan Anak (PA) Pusat dan Daerah.Rakornas ini diprakarsai oleh KementerianPemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak, pada pertengahan Juni 2010 lalu.Kegiatan yang dibuka oleh MenkokesraAgung Laksono ini dihadiri oleh 250 pesertayang terdiri dari Peserta dari 33 Provinsi yangterdiri dari Wakil Gubernur, Ketua KomisiE, atau Komisi IV DPRD, Kepala BappedaProvinsi, Kepala Badan/Bagian PemberdayaanPerempuan dan KB dan para Pimpinan Kementerian/Lembagadi Pusat. KementerianPekerjaan Umum yang diwakili dari masingmasingSatminkal hadir dalam kegiatan tersebutsebagai salah satu narasumber dalamdiskusi sinkronisasi program pusat dan daerah.Dalam Rakornas PP dan PA 2010 ini dilaksanakanPenandatanganan KesepakatanBersama/Memorandum of Understanding(MoU) antara Kementerian PemberdayaanPe rempuan dan Perlindungan Anak denganpemerintah daerah, dalam hal ini diwakiliGubernur dan Wakil Gubernur dari 32 provinsisebagai bentuk pengukuhan atas komitmenpencapaian kinerja. Hasil harmonisasi dansinkronisasi adalah kesepakatan bersamadalam pencapaian kinerja pembangunanpemberdayaan perempuan dan perlindungananak yang berfokus pada indikator dan targetpencapaian pelaksanaan RPJMN, RencanaStrategis, Prioritas Pembangunan Nasionalsesuai Instruksi Presiden No.1 dan No.3 Tahun2010, termasuk didalamnya pelaksanaanMillenium Development Goals (MDGs).Pengarusutamaan Gender Cipta KaryaDalam hal kebijakan yang berkaitan denganpengarusutamaan gender (PUG) Ke -menterian Pekerjaan Umum khususnya DirektoratJenderal Cipta Karya menunjukkankeseriusannya dengan mengadakan sosialisasiPanduan Pengintegrasian Aspek Genderdalam Perencanaan Program dan Anggarandi Kementerian Pekerjaan pada Mei 2010.Karena sejak Juni 2008 Kementerian Pekerjaanumum telah melakukan kegiatanPenyusunan Gender Checklist untuk untukmenjaring program-program KementerianPU terkait dengan Pengarusutamaan Gender(PUG). Panduan tersebut bertujuan untukmengurangi kesenjangan gender dalam perencanaanpembangunan infrastruktur.Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagaisalah satu unit eselon 1 di Kementerian PekerjaanUmum sangat mendukung programpengarusutamaan gender, dan telahmelakukan analisa gender pada programprogramnya.Bahkan saat ini Cipta Karyadalam merencanakan kegiatan telah memperhatikanmasalah gender tersebut (GenderRes pon sive). Adapun program-program kecipta ka ryaan pada tahun anggaran 2010-2011 yang terkait dengan pengarusutamaangender (PUG) adalah PPIP, PAMSIMAS, P2KP,Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010 15

INFOBARU 1dan penanganan kumuh perkotaan. Jenis kegiatan, indikator dan target pencapaian sertabesaran dana dapat terbaca dengan jelas pada tabel di bawah ini.*)Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Dit. Bina ProgramDitjen Cipta KaryaINDIKATOR KINERJA K/L TAHUN 2010 - 2011PROGRAMINDIKATORTARGETPENCAPAIANKUANTITATIFKEGIATANDANA(Rp Juta)RenstraK/L1Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan danPenyelenggaraanPengembangan Dalam PermukimanKumuh Perkotaan1 Jumlah kawasan kumuh diperkotaan setara 414 Ha yangtertangani2 Jumlah kawasan perumahan bagiMBR3 Jumlah kawasan setara 500 Hayang terbangun prasarana dansarana lingkungan permukimannya11213625Bantuan Teknis Pendampingan Penyusunan PenyediaanInfrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh PerkotaanRencana tindak peremajaan kawasan permukiman kumuh diperkotaan(1) Perencanaan Penyediaan Infrastruktur Permukiman diKawasan Kumuh melalui Peremajaan. (2)Perencanaan PenyediaanInfrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh melalui PeningkatanKualitas Lingkungan Permukiman.473.000298.90059.6002PPIP4 Jumlah Desa Tertinggal yangterbangun prasarana dan saranalingkungan permukimannya3.586 (lokasiberulang)(1) Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap infrastrukturdasar di wilayah perdesaan. (2) Meningkatkan peran sertamasyarakat dalam penyediaan infrastruktur perdesaan.1.011.260Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan,Pengembangan Sumber Pembiayaan danPola Investasi, dan Penyelenggaraan sertaPengembangan Sistem Penyediaan AirMinum1 Jumlah desa yang terfasilitasi (PS airminum perdesaan)1.283(1) Memberikan penguatan terhadap Badan Pengelola yangtelah terbentuk agar dapat mengoperasikan, merawat, danmengembangkan sarana yang terbangun,(2) Memberikanpenguatan terhadap pelaksana program.(3) Memantapkankesiapan pelaksanaan PAMSIMAS TA 2011, terutama dalam halseleksi desa agar tepat sasaran.(4) Memberikan bantuan teknismanajemen program di tingkat pusat. (5) Mendapatkan data dasarsebagai acuan untuk mengukur keberhasilan program.(6) Fasilitasipelaksanaan audit kinerja.1.378.66811MDGs1RPJMNPAMSIMASPengaturan, Pembinaan, dan Pengawasandan Penyelenggaraan dalam PenataanBangunan dan Lingkungan TermasukPengelolaan Gedung dan Rumah NegaraP2KPPengaturan, Pembinaan, Pengawasan,Pengembangan Sumber Pembiayaan danPola Investasi, dan Penyelenggaraan sertaPengembangan Sistem Penyediaan AirMinumPAMSIMASPengaturan, Pembinaan, Pengawasan danPenyelenggaraan Pengembangan DalamPermukiman1 Jumlah kelurahan/desa yangmendapatkan pendampinganpemberdayaan sosial (P2KP/PNPM)10.9481.283Bantuan Sosial (Bansos) yang berupa Bantuan PendampinganMasyarakat, laki-laki dan perempuan dengan tahapan siklussebagai berikut :• Kegiatan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), yaitu masyarakat,laki-laki dan perempuan memutuskan menerima/menolakprogram• Kegiatan Refleksi Kemiskinan, yaitu kegiatan diskusi kelompokterarah diantara masyarakat untuk menggali persepsi kemiskinanmenurut masyarakat (5W + 1H)• Kegiatan Pemetaan Swadaya, yaitu serangkaian kegiatanmasyarakat, laki-laki dan perempuan untuk melakukan berbagaikajian (kelembagaan, lingkungan, kesehatan, pendidikan) danpemetaan kelurahan serta sensus keluarga miskin.• Kegiatan pembentukan lembaga masyarakat (LembagaKeswadayaan Masyarakat) sebagai lembaga representasimasyarakat, laki-laki dan perempuan yang akan mengelolaprogram penanggulangan kemiskinan di wilayahnya• Kegiatan penyusunan rencana kerja masyarakat, laki-laki danperempuan secara partisipatif (Perencanaan Jangka Menengahdan Rencana Tahunan Pronangkis)(2) 2. Bantuan Sosial (Bansos) yang berupa pemberian bantuandana Stimulan BLM untuk masyarakat khususnya masyarakatmiskin, laki-laki dan perempuan yang meliputi :• Kegiatan Infrastuktur• Kegiatan Sosial• Kegiatan Ekonomi Bergulir1.670.0001211(Kumuh Perkotaan)(PPIP)Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan,Pengembangan Sumber Pembiayaan danPola Investasi, dan Penyelenggaraan sertaPengembangan Sistem Penyediaan AirMinum(PAMSIMAS)Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasandan Penyelenggaraan dalam PenataanBangunan dan Lingkungan TermasukPengelolaan Gedung dan Rumah Negara(P2KP)1 Jumlah desa yang terfasilitasi (PS airminum perdesaan)Meningkatnya jumlah kawasanyang mendapat akses pelayananinfrastruktur bidang permukiman.Jumlah desa yang terfasilitasi(PS air minum perdesaan)Jumlah Kel/desa yang mendapatkanpendampingan pemberdayaanmasyarakat PNPM - P2KP.2733.586 (lokasiberulang)10.948Peningkatan pelayanan air minum di 4650 desaMeningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupanpelayanan (dasar) bidang PU untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat.penyediaan sarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskinperdesaan.Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakatmiskin laki-laki dan perempuan secara mandiri”. Dengan demikiansecara khusus tujuan PNPM Mandiri Perkotaan dirumuskansebagai berikut: ”Masyarakat, laki-laki dan perempuan dikelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial-ekonomidan tata kepemerintahan lokal”411.850,0831.5001.011.2601.670.00016 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

INFOBARU 2Info Baru 2Miliki Backlog Rumah Terbesar di IndonesiaJawa Barat Perlu SeriusBenahi Perumahan MBRM. Yasin Kurdi*)Jawa Barat adalah provinsi yang palingbesar jumlah penduduknya, yaitu 42,5 jutajiwa (2008). Kondisi itu membuat provinsiini memiliki backlog rumah terbesar di Indonesia.Sebanyak 1,4 juta unit rumah (2004),980 ribu unit (2007), dan 1,164 juta unit(2013) menantang Jawa Barat di masa depan.Hal itu ditunjang pula dengan kemampuandaya beli masyarakat yang rendah sertaku rangnya sumber pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tentunyakebutuhan akan hunian terus bertambahbahkan diprediksi pada tahun 2025kebutuhan akan hunian mencapai 10 jutaunit (9.636.471 unit rumah).Pemenuhan kebutuhan rumah yang layakhuni dan terjangkau bagi MBR adalahprioritas pemerintah. Sementara itu rujukanrumah layak huni dan terjangkau denganmenitikberatkan kepada MBR merupakanStrategi GSC (Global Strategy For Shelter tothe Year 2000)-UNCHS, yaitu rumah yangdiinginkan adalah rumah yang nyaman, cukupruang dan aman, penerangan dan ventilasiyang cukup serta harga terjangkau olehMBR. Minimal yang diinginkan dengan seluas14 m 2 .Kebijakan nasional dalam pemenuhanperumahan dan permukiman yaitu denganpelibatan masyarakat. Sebagai pelaku utama,mereka diharapkan partisipasi dalampe menuhan kebutuhan papan sebagai sa-Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010 17

diagram PenCaPaian PemBangunan rumaH di JaWa Barat2007-2011600.000500.000400.000300.000200.000388.000213.592388.000403.209388.000410.865388.000 388.000100.000097.000TARGET485.000135.843REALISASI349.43597.000 63.621 97.000TARGET485.000REALISASI466.830TARGET485.00055.965REALISASI466.830DukunganpemerintahmelaluiPSDPU untuk400 unit97.000 97.000TARGET485.000REALISASITARGET485.000REALISASISWADAYAFORMAL2007 2008 2009 2010 2011Foto Atas & Bawah : Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Ba rat sebagai provinsi yang mandiri, dinamis dansejahtera yaitu untuk mewujudkan mi si pemerataan pembangunan yang berke adilan.lah satu dasar kebutuhan manusia guna me -wujudkan permukiman yang sehat, aman,harmonis dan berkelanjutan guna mem bangunkemandirian masyarakat yang pro duktifdan sejahtera.Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Baratsebagai provinsi yang mandiri, dinamisdan sejahtera yaitu untuk mewujudkan mi -si pemerataan pembangunan yang berkeadilan.Salah satunya ditandai dengan dipenuhinya kebutuhan perumahan ser tasa ra na dan prasarana dasarnya yang di dukungoleh pembiayaan yang terjangkau olehse lu ruh lapisan masyarakat dan terbe basdari permukiman kumuh. Hal itu tentunyadidukung kebijakan pengembangan polahuni an vertikal pada kawasan permukimankumuh diperkotaan guna mengoptimasi danefisiensi ruang budidaya yang semakin terbatas,terutama pada kawasan-kawasan yang18 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

INFOBARU 2berkulaitas yang merupakan landasan menujumasyarakat sejahtera. Misinya mem bantuMBR, termasuk PNS Golongan I dan II dalammewujudkan tempat tinggal yang layak danberwawasan lingkungan serta meningkatkankualitas hidup, serta meningkatkan keterampilandan daya ju ang keluarga sebagai bekalhidup dan penghidupan yang lebih baik.perlu dikendalikan perkembangannya.Arahan pengembangan kawasan permukimandalam RT/RW Jabar 2009-2029 terbagidalam pengembangan di perkotaan danperdesaan (sumber: Bapeda Provinsi Jawa Barat).Dengan menurunnya kualitas rumah yangtidak sehat dan terbatasnya kemampuanma syarakat tentunya akan berdampak padalingkungan. Hal itu tentunya perlu penangananseluruh stakeholder. Jawa Baratte lah lama memiliki lembaga yang peduliterhadap permukiman dan perumahan, yaituYayasan “Saung Kadeudeuh”. Lembagatersebut dibentuk oleh pemerintah ProvinsiJawa Barat dengan keputusan Gubernurno. 23 Tahun 2005 sebagai lembaga nonprofit. Saung Kadeudeuh memiliki visi danmisi mewujudkan ketahanan keluarga yangLangkah-langkahUntuk mewujudkan cita-cita itu, peme rin tahmengembangkan usaha kemitraan ker ja samamenanggulangi kemiskinan, pe ngang gurandan penyedia an perumahan. Se lain itu ju gamenyelenggarakan prog ram terpadu, membantumembangun pe ru mah an bagi PNS didesa terpencil, mem bantu perbaikan ru mahbagi masyarakat miskin, membantu per modalan usaha kepada masyarakat yang ti dakmampu, membantu uang muka pe milik anrumah, memberdayakan masya rakat berpenghasilan rendah, mem bantu me nyalur -kan te naga kerja dan me ngem bangkan usahake mitraaan/kerja sama. Sa at ini terdapat 2.928kawasan kumuh dan menyebabkan munculnyawabah penya kit.Beralihnya fungsi lahan menjadi per mukimanyang tak terkendali mengakibatkanpenurunan kualitas lingkungan lahan hutankonservasi, sawah-sawah produktif, kawasanbudidaya dan sebagainya. Kondisiitu mengakibatkan bencana yang tidak berkesudahan,seperti banjir, longsor dan ben -cana lainnya. Tahun 1994-2001 terjadi penurunanluas lahan hutan sebesar 235 ribuHa dan sawah sebesar 167 ribu Ha.Kerusakan lingkungan tersebut sebenarnyabukan dilakukan oleh masyarakat, tetapiseringkali oleh pemutus kebijakan, sepertipelanggaran perijinan diberikan melanggarterhadap tata ruang kawasan, wilayah maupunnasional. Dalam hal ini pengembangtentunya mengambil peran terhadap kebijakantersebut.Karena itu perlu disepakati bersamaten tang pembagian kewenangan sesu aiUU.32/2003 dan PP.38/2007 yang mengamanatkanbahwa perumahan adalah urusanwajib bagi Pemerintah Daerah, sedangkanPemerintah Pusat lebih banyak berada padaaspek koordinasi program dan regulasi nasional.Untuk menyelesaikan permasalahan tersebutsemua pihak perlu konsisten terhadapkebijakan-kebijakan yang ada.Akankah masyarakat MBR terpenuhi perumahan murah dan permukiman se h at?*) KaSatker PPIP Provinsi Jawa BaratBuletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010 19

INFOBARU 3Info Baru 3Petugas SAI sedang menginput data DIPA ke dalam aplikasi SAKPA (Sistem Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran)Penerapan SAIDi Ditjen Cipta KaryaAnfarisal*)Direktorat Jenderal Cipta Karya, KementerianPekerjaan Umum telah menjalankanSis tem Akuntansi Instansi (SAI) Undang-UndangNo. 17 tentang Keuangan Negara, PPNo. 24 Tahun 2005 tentang Standar AkuntansiPemerintah, dan Peraturan Men teriKeuangan No. 171/ PMK.06/2007 tentangsis tem akuntansi dan pelaporan ke uanganpemerintah pusat. SAI terdiri dari dua sub sistem,yaitu SAK (Sistem Akuntansi Keuangan)dan SIMAK-BMN (Sistem Informasi ManajemenAkuntansi Barang Milik Negara).Ditjen Cipta Karya telah melakukan konsolidasidata laporan keuangan dari seluruhSatuan Kerja (Satker) yang tersebar di seluruhIndonesia. Untuk tahun anggaran 2009 ruanglingkup Satker Cipta Karya sebagai berikut:tingkat pusat (15 Satker), tingkat provinsi(162 Satker), tingkat kabupaten (355 Satker),penerima dana stimulus (68 Satker), PenerimaDana Insentif/ BA 999 (27 Satker).Laporan keuangan dari seluruh Satkerter sebut telah dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan Unit Akuntansi PembantuPengguna Anggaran Eselon I, dan telah dilakukanrekonsiliasi dengan Kementerian Keuanganc.q. Ditjen Perbendaharaan denganhasil tidak ada selisih realisasi belanja antaraDitjen Cipta Karya dengan Kementerian Keuangan.Hasil Audit BPKSampai dengan tahun anggaran 2008, menurutpemeriksaan oleh Tim BPK, laporanKementerian Pekerjaan umum mendapatpredikat “Disclaimer”. Hal tersebut dikarenakanantara lain data nilai aset Kementerian PekerjaanUmum belum menunjukkan nilai yangtepat. Untuk mendapatkan predikat WajarTanpa Pengecualian (WTP), Kementerian Pe -kerjaan Umum untuk tahun 2009 telah mengadakaninventarisasi ulang terhadap asetyang dimilikinya.Dari hasil pemeriksaan tim BPK untuktemuan laporan keuangan tahun anggaran2009 sebagian besar hanya mengacu kepadaSistem Pengendalian Intern, antara lain mengenaikelengkapan dokumen-dokumen aset/barangyang dibeli, dipinjamkan, maupunyang diserahterimakan kepada pemerintahdaerah, dan juga masih terdapat saldo direkening bendahara dan Badan KeswadayaanMasyarakat (BKM) per 31 desember untuk satuankerja yang menyalurkan dana bantuansosial di provinsi dan kabupaten.Selain itu, masih terjadi kesalahan dalampengklasifikasian belanja pada penganggaranbelanja Ditjen Cipta Karya antara belanjabarang (52) dengan belanja modal (53). Halini terkait dengan nilai aset yang dimilikioleh Ditjen Cipta Karya. Karena kesalahanini, terjadi pembelian barang yang berasaldari belanja barang (52), namun barang yangdibeli tersebut ternyata memiliki kategorisebagai belanja modal (53). Sehingga yangseharusnya dicatat dalam laporan keuangansebagai aset, namun karena berasal darianggaran belanja barang (52), nilai barangtersebut tidak dicatat sebagai aset.Kedepannya, Ditjen Cipta Karya akanmem beritahukan kepada seluruh Satker agardalam perencanaan pengganggaran belanjaharap memperhatikan kategori barang yangakan dibeli agar diseuaikan dengan BaganAkun Standar (BAS), apakah itu termasukbelanja barang (52) atau termasuk belanjamodal (53). Bagi Satker penerima dana bantuansosial agar memperhatikan kesiapanBKM dalam hal menyalurkan dana kepadamasyarakat. Dengan langkah ini, pencatatannilai aset dan kas dalam laporan keuangandiharapkan dapat menunjukkan nilai asetyang sebenarnya.*) Staf Bagian Keuangan Setditjen Cipta Karya20 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

INOVASI 1Inovasi 1Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono menyerahkan piagam penghargaan Satya Wacana kepada para pegawai Kementerian Pekerjaan UmumBudaya Kerja Insan Cipta Karya:‘Lahir Dari Pemimpin BerbudayaUnggul’Hendropranoto Suselo*)Budaya kerja sebagai elemen kunci pengelolaansumber daya manusia menjaditema abadi di setiap instansi. Tulisan inimengenai ‘budaya kerja’ yang kita rasakandan alami sebagai salah seorang insan CiptaKarya. Sikap-sikap berikut ini minimalharus dimiliki dan ditunjukkan dalam lingkungankerja. Pertama, berani terjun sejakmu da menghadapi tantangan apapun dansia papun. Kedua, mengembangkan kre a tivitasdalam berkarya dan menciptakan keunggulan.Membangun budaya mandiri yangbangga akan kemampuan dan jati diri nya.membangun budaya unggul meng hadapitantangan masa depan.Apa yang saya sampaikan dalam tulisanini sebagian mengambil dari uraian yang pernahsaya kemukakan pada acara Hari Bhak tiPU pada Desember 2007, sebagian dari sumbangpikir yang pernah saya berikan da lamrangka pemikiran tentang ‘budaya kerja’ dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum,dan berdasarkan apa yang saya alami danamati selama masih bekerja di lingkunganKementerian Pekerjaan Umum sekarang.Kementerian PU Tempat BelajarSatu hal yang saya rasakan selama bekerja diKementerian Pekerjaan Umum adalah tidakpernah berhenti belajar. Bekerja itu harusbelajar terus menerus, karena tidak semuahal dalam pekerjaan pernah kita pelajari disekolah. Bagaimana kita belajar, dari siapa,dan apa yang kita pelajari? Kita belajar melaluipekerjaan yang pernah kita laksanakan, melaluiatasan dan juga melalui staf yang membantukita, melalui interaksi dengan siapapun di dalam dan di luar pekerjaan kita.Secara khusus saya mau menggarisbawahibetapa pentingnya atasan kita dalam prosesbelajar terus menerus yang kita alami. Sa yasungguh berterima kasih dan merasa beruntungdalam mengabdi selama 35 tahundi Kementerian Pekerjaan Umum saya selalumendapatkan atasan yang tergolong hebat-Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010 21

hebat. Kepadanya saya banyak sekali belajar.Saya belajar bagaimana memposisikan diridi lingkungan birokrasi dan secara khususdi lingkungan Kementerian Pekerja an Umum.Tidak ada tempat lain untuk belajarkesantunan birokrasi kecuali di tempat dimana kita bekerja. Kesantunan birokrasibu kanlah sekedar sopan santun dalam artihubungan antar manusia, tetapi kesantunanbirokrasi merupakan salah satu kunci untukdapat menggalang kerjasama horisontal danvertikal dan bagaimana mencari peme cahanpermasalahan secara sinergis dan kebersamaan.Kesantunan birokrasi juga merupakanja minan supaya sesuatu dapat dilaksanakansecara efektif dan mengikuti tata peraturandan ketentuan yang ada dan harus kita kuasaidengan baik. Kita semua belajar dariata san kita bagaimana harus menghadapisuatu per masalahan pembangunan yangpe lik dan beresiko, dan menetapkan kebijakan secara cerdas dan bijaksana, sehinggaterpenuhi pelayanan publik yang bermutu,adil dan tepat guna dalam menggunakansumber daya yang dalam kewenangan kitauntuk memutuskannya. Saya belajar bahwaperwujudan suatu tata kelola pemerintahanyang baik atau ‘good governance’ tidak terciptamelalui ketaatan pada setumpuk pedomandan petunjuk tertulis, serta perangkat administratifyang baik dan lengkap. Tata kelolapemerintahan yang istimewa baiknyamerupakan produk dari pembelajaran danpembinaan etos kerja unggul (excellent) yangterus menerus dan berlangsung sepanjangkita berkarya dalam lingkup tugas kita.Kebetulan saya bekerja di bidang perencanaan dan penyusunan programyang memberikan saya akses langsungkepada pimpinan tertinggi dari Satminkaldi Kementerian Pekerjaan Umum dimanasaya bekerja. Demikian pula saya selaluterlibat dalam per caturan pimpinan tertinggiSatminkal saya dengan berbagai pihak baikinstansi da lam mau pun luar negeri yangmelibatkan kebijakan-kebijakan pemerintahpada ting kat yang tinggi. Saya tentangkebijakan dan implikasi dari pelaksanaanberbagai kebijakan yang dipertimbangkanitu.Uraian diatas memberikan petunjuk bahwaapabila kita diberikan tanggung jawabsebagai pimpinan di lingkungan KementerianPekerjaan Umum kita harus me nyadari sepenuhnyabahwa kita menjadi panutan dan guruyang secara terus menerus menjadi acuanbagi banyak anak buah kita. Kesadaran ituakan mendorong kita untuk menjaga agarKementerian Pekerjaan Umum menjadi suatutempat pembelajaran yang bermutu dalammenciptakan bibit pimpinan di masade pan yang unggul, kreatif, dan terampilser ta cerdas dalam mengambil keputusandan bertindak. Jangan sekali-kali kita mensiasiakankesempatan menjadikan KementerianPekerjaan Umum suatu tempat dimanagenerasi penerus kita dapat belajar bagaimanamenghadapi permasalahan pembangunanbangsanya di masa depan. Kita harus mampumencetak insan-insan pekerjaan umumyang mampu menghargai sejarah dan apayang unggul dan istimewa baik yang pernahdicapai dalam masa sebelumnya, sertamemiliki kreativitas dan kemampuan visioneruntuk melihat permasalahan pembangunanyang dituntut masyarakat yang dilayaninyadi masa yang akan datang. Insan pekerjaanumum yang berkarya di waktu sekarangnamun dapat menghubungkan nilai budayayang terbaik di masa lalu dengan jangkauanpenglihatan dan tantangan permasalahanjauh ke depan.Berani Terjun Sejak Muda MenghadapiTan tang anSetahun berkarya di Kementerian PekerjaanUmum saya diutus mewakili KementerianPekerjaan Umum berangkat ke Ambon untukmembantu kota ini menyusun rencanakotanya. Tugas itu atas nama KOTOE, suatulembaga bentukkan Bung Karno untuk melaksanakanmisi-misi pemerintah dalam pembangunanekonomi. KOTOE adalah suatulem baga strategis yang sangat bergengsiyang dibentuk oleh pemerintah dandipimpin oleh Wakil Perdana MenteriDr. J. Leimena.Melaksanakan misi KementerianPe kerjaan Umum dan KOTOE dalamperencanaan ko ta Ambonmerupakan kehormatan besarbagi saya dan Ir. Soeroto. Kaminaik ka pal Tampomas untukpergi ke Ambon ka re na padawaktu itu belum ada jadwalpe nerbangan dari Jakarta keAmbon. Adalah suatu kebiasaanbahwa dalam pelaksanaan misidari pemerintah pusat mewakiliKOTOE maka saya harus bertemulangsung dengan GubernurProvinsi Maluku. Tidak mudahpada waktu itu untuk bertemudengan Gubernur.Setelah membuat perjanjian, akhirnya saatsubuh kami menemui Gubernur dengansemua staf Dinas-Dinas dan pejabat lainyang mendampinginya. Dalam suasana yangdemikian, sebagai pegawai muda harus menjelaskanmaksud misi kami membantu dalamperencanaan kota Ambon. Sambil diliputi rasakebanggaan, kami juga harus mengumpulkankeberanian untuk dapat menemukankalimat-kalimat yang tepat untuk dapat men -jelaskan misi kami, dan menjaga jangan sampaimemalukan lembaga yang kami wa ki li.Saya menceritakan pengalaman di atasuntuk memberikan gambaran betapa pentingnya suatu instansi seperti KementerianPekerjaan Umum berani memberikan kepercayaantanpa ragu kepada stafnya yang ma -sih muda dan belum berpengalaman untukmelaksanakan suatu misi yang besar dandemikian strategisnya. Hanya dengan carademikian staf mudadari KementerianPeker jaanUmum da patdibentuk keberaniandan22 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

INOVASI 1kemandiriannya untuk dapat melaksanakantugas-tugas yang strategis dan penting. Sayamenekankan perlunya kesempatan semacam ini karena saya melihat di banyakkesempatan, dalam pertemuan-pertemuandimana pejabat pimpinan dan yang lebih senior hadir, maka staf pendukungnya yangma sih muda seringkali hanya duduk di belakangdan tidak berani ikut berbicara dalampertemuan karena merasa tidak pantas m e-ngemuka dalam pertemuan yang dihadirioleh pimpinan dan seniornya.Meskipun berpendapat demikian, sayapun mengamati seringkali kepercayaan kepada staf yang masih muda pengalamandiberikan tanpa bimbingan yang memadaioleh pimpinan dan staf yang lebih senior.Misalnya akhir-akhir ini saya memperhatikanadanya pimpinan suatu instansi di KementerianPekerjaan Umum yang dalam rangkamelakukan kaderisasi berani memberikanke percayaan kepada stafnya yang masih sangatmuda pengalaman untuk berperan dalammelaksanakan tugas yang sangat st ra -tegis. Keberanian itu perlu dihargai, namunperlu disertai bimbingan dan kepada stafyang bersangkutan perlu diberikan akseslang sung kepada pimpinan untuk men dapatkankesempatan berdiskusi dan bimbingan yang diperlukan. Hal ini perlu untukmenjaga supaya instansi tersebut tetap dapatmelaksanakan tugasnya dengan membuatpilihan keputusan yang bermutu, denganproses staf yang lengkap dan memadai (completestaff work), serta tidak dimanfaatkan olehinstansi luar yang mau melakukan in tervensidan imposisi.Mengembangkan Kreatifitas dalam Berkaryadan Menciptakan KeunggulanSaya beruntung dalam masa berkarya diKementerian Pekerjaan Umum sempat ‘ikut’mengembangkan suatu gagasan asli Indonesiauntuk pembangunan perkotaan,yaitu gagasan yang dikenal dengannama P3KT (Program PembangunanPrasarana Kota Ter padu). Sengaja sayamengatakan ‘ikut’ me ngembangkankarena rasanya tidak be nar untukmengatakan bah wa gagasan P3 KTmerupakan ga gasan saya, mes kipunke mu dian saya se ring di a sosiasikansebagai pen cetus dan pengembanggaga s-an itu. Ga ga san itu berasal dariata san-atasan saya yang pada awalnyamenggagas melaksanakan pro yekproyek pembangunan perkotaan secaraterpadu. Memang saya terlibat sangatintensif dalam pengembangan gagasan itu,dan tanpa bermaksud menyombongkan diriharuslah diakui bahwa gagasan P3KT merupakansuatu gagasan yang besar. Melaluigagasan itu dilakukan pergeseran tata kelolaperencanaan dan penyusunan program secaranasional dari yang semula ‘terkotak-kotak’dan ‘terpusat’ menuju pada sistem yang ‘terpadu’dan ‘terdesentralisasi’ ke semua dae rah.Mekanisme demikian sangat cocok untukpembangunan prasarana perkotaan yangmemang hakekatnya merupakan tugas otonomipemerintah daerah.Segi lain dari gagasan itu adalah kenyataanbahwa dalam masa lebih dari 25 tahun telahdilaksanakan proyek-proyek pembangunanperkotaan melalui pendekatan paket-paketprasarana kota secara terpadu bagi hampirsemua daerah perkotaan di seluruh tanahair di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesidan Kawasan Indonesia Timur. Kegiatan tersebutmendapat dukungan pendanaan dariBank Dunia, Bank Pembangunan Asia,USAID, Pemerintah Jepang dan Belanda, danlembaga internasional pemberi pinjamanlainnya.Mungkin belum ada masa sebelumdan sesudah itu dimana instansi Pusatyang pa ling terkait seperti KementerianPekerjaan Umum, Kementerian Keuangan,Kementerian Dalam Negeri, Bappenas besertabanyak lem baga pemberi pinjamaninternasional be kerjasama dalam suatu kebersamaanun tuk melaksanakan programpembangunan prasarana perkotaan yangme liputi semua daerah di Indonesia. Begitubanyak perusahaan konsultan dalam danluar negeri, serta tenaga ahli perorangankonsultan, dan melalui pe latihan yang intensif,juga tenaga ahli dari hampir semuadaerah yang memahami dan bersama-sa materlibat dalam pengembangan proyek-proyekpembangunan perkotaan yang mengguna -kan pendekatan P3KT. Sa ya sun g guh bergembirajika hingaga hari ini banyak teman dipusat dan daerah per kotaan ma sih mengenaldan mengingatga gasan pem ba ngunan perkotaanmelalui pen de katan P3KT.Cerita saya tentang gagasan P3KT merupakanpenghargaan saya atas se mua atasanatasan saya yang sejak awal dan berturut-turutmenjadi penggagas dan pengembang, sertamemberikan dukungan dan kepercayaanse pe nuhnya saat mengembangkan proyekproyek pembangunan perkotaan yang dijiwaidan dilandasi pendekatan gagasan itu.Saya juga ingin menggambarkan kebebasandan dukungan serta lingkungan budayayang sangat kondusif yang saya rasakan diKementerian Pekerjaan Umum, yang mendorongdan menumbuhkan kreativitas dirisaya. Disinilah peran para pemimpin untukdapat menciptakan suatu lingkungan birokrasiyang dapat menyemaikan dan memberikankesempatan bagi berkembangnya potensikreativitas dan inovasi suatu lembaga pemerintah yang besar peranannya seperti KementerianPekerjaan Umum. Kementerianini dapat menjadi suatu ‘tamansari’ tempattumbuh suburnya bunga-bunga kreativitasdan gagasan yang memproduksi keharumanyang dapat dinikmati dalam rumah Ke menterianmaupun keseluruh taman yang luasbangsa dan negara Indonesia.Membangun Budaya Mandiri yang Banggaakan Kemampuan dan Jati DirinyaSatu hal yang sangat membanggakan bagisaya, atasan saya dahulu tidak pernah maudan selalu menolak untuk dikendalikan olehlembaga internasional seperti Bank Dunia,bank bank internasional dan lembaga bilaterallainnya. Dalam hal gagasan, bahkan dapatdikatakan bahwa lembaga internasional danbanyak negara lain belajar dari Indonesia.Negara kita pernah diberikan julukan olehsalah satu ‘guru’ di suatu badan internasionalsebagai ‘Mekkah’ bagi pemecahan persoalanpermukiman kumuh melalui program perbaikankampung yang kita laksanakan diIndonesia. Saya masih ingat bagaimana kitamenolak gagasan ‘rumah inti’ (hanya toilet)yang mau dipaksakan Bank Dunia kepadaIndonesia yang kita tolak dengan gagasantandingan yang waktu itu disebut ‘rumah intihuni’ (habitable core house).Dengan pembangkangan Indonesia terhadapBank Dunia, lembaga itu kemudianmemberikan penalti kepada Indonesia dengantidak mau membiayai lagi proyek proyekperumahan di Indonesia. Gagasan ‘per baikankampung’ (KIP), P3KT, air bersih IKK, konsepTribina dll, adalah contoh-contoh gagasanyang orisinil Indonesia. Pengalaman sayame ng embangkan proyek-proyek denganBa nk Dunia mengajarkan bahwa kalau kitamampu berargumentasi secara cerdas danlogis akhirnya lembaga itu akan mengikutipola pikir kita. Lembaga itu juga belajarbahwa gagasan yang kita kembangkan jugamenguntungkan dari sisi kepentinganbusiness bank untuk menjual uang. Contohadalah proyek Urban Sector Loan Bank DuniaBuletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010 23

INOVASI 1yang dipinjamkan kepada Indonesia padatahun 1987, yang memungkinkan Bank meminjamkansebesar US$ 270 juta denganper siapan yang sangat cepat, dan proyek initernyata mempunyai daya serap anggaranyang sangat cepat.Dari pengamatan saya sekarang, per kembanganyang terjadi tidak meng untungkanuntuk Indonesia. Setelah mana jemen BankDunia disesentralisasikan de ngan mem berikankewenang an pada kan tor-kantor di negara-negarapenerima pin jam an, sayangnyati dak ditunjang dengan pengerahan sumberdaya yang mutunya memadai, dan lembagaitu lebih banyak menggunakan tenaga konsultanoutsourcing yang masih muda pengalaman.Namun kare na kelemahan, baikmanajemen maupun staf pemerintah, makaBank Dunia lebih mudah menemukan celahuntuk mendikte dan mengendalikan kitamelalui intervensi yang terlalu banyak dantata kelola proyek yang serba memerlukan ‘noobjection’ dari mereka. Banyak sekali dokumenpengendali proyek yang sebenarnya disusunberdasarkan keinginan Bank dan dipaksakanmelalui pelbagai mekanisme atas nama‘super visi’ yang dilakukan secara berlebihan.Meskipun para atasan saya dahulu lebihbersikap memegang kendali dan lebih kerasdalam tawar-menawar berbagai persyaratandengan Bank. Satu hal yang menyenangkanbagi saya, para atasan saya tetap dapatmemelihara hubungan baik dengan pejabatdan staf operasional lembaga internasionaltersebut. Banyak sekali pejabat dan staf lembagainternasional memiliki hubungan per -sahabatan pribadi dengan pejabat dan petinggikita, dan tidak jarang terjadi hu bunganyang sangat tidak formal dan sering jugaduduk bersama di meja hidangan. Semangatmenjaga jati diri dan bangga atas potensidan gagasan bangsa sendiri dan pada saatyang bersamaan dapat menjaga hubungankeakraban dengan rekan kerja di lembagainternasional merupakan ke nang an indah diranah budaya kerja di Kementerian PekerjaanUmum. Sangat sa yang bahwa keakraban hubungandalam ker jasama antar instansi baikdi dalam nege ri mau pun luar negeri sudahmemudar, sementara pertahanan terhadapjati diri ser ta kebanggaan atas potensi dirisendiri cen derung menurun.Direktur Bina Program memberikan cinderamata kepada mantan pejabat Cipta Karya pada SilaturahmiKeluarga Besar Ditjen Cipta Karya di Cibodas, Bogor, Jawa Barat 7 Nopember 2009Membangun Budaya Unggul MenghadapiTantangan Masa DepanPresiden SBY menganjurkan agar kita mengembangkan‘budaya unggul’ supaya sebagaibangsa kita dapat menapak maju lebihcepat menuju bangsa yang sejajar denganbangsa maju lainnya. Seirama dengan keinginan itu maka banyak instansi termasukKementerian Pekerjaan Umum yang berniatmemacu diri supaya dapat menjadi insan pekerjaanumum yang berbudaya unggul. Salahsatu Satminkal Kementerian Pekerjaan Umummisalnya telah mengeluarkan surat edaranten tang tata kelola pemerintahan bagi jajaranpimpinan dan staf di Satminkalnya untuk mewujudkankeunggulan dalam pelaksanaantu gasnya dan hasil kinerjanya.Saya pernah diajak berbincang-bincanguntuk merumuskan suatu pedoman tentangbudaya kerja insan Kementerian PekerjaanUmum. Pedoman tersebut dimaksudkan untukdididikkan kepada para calon PegawaiNegeri Sipil (CPNS) di lingkungan KementerianPekerjaan Umum. Saya mengingatkan suatupernyataan yang seringkali disampaikan kepadasaya oleh almarhum Pak Koesngadi,pensiunan Kementerian Pekerjaan Umumyang mengatakan : ‘men kan niet onderwijzenwat men weet, men kan niet onderwijzen watmen wil, men kan alleen maar onderwijzenwat men is’ (Kita tidak dapat mengajarkanapa yang kita ketahui, kita pun tidak dapatmengajarkan apa yang kita inginkan, kitahanya dapat mengajarkan sesuatu yangsudah menjadikan kita seperti dapat dilihatsekarang).Kata-kata itu sungguh memiliki arti yangdalam untuk pengembangan budaya kerja diKementerian Pekerjaan Umum. Budaya kerjayang dapat kita tularkan kepada generasipenerus yaitu generasi muda pekerjaanumum hanyalah budaya kerja yang sudahada dalam diri kita sekarang. Sangat tepat kitabertanya kepada diri kita ‘apakah KementerianPekerjaan Umum’ sudah memiliki budaya kerjadan apakah yang kita miliki adalah budayakerja unggul. Kalau kita memilikinya makakita dapat meyakini bahwa generasi yangmerupakan insan pekerjaan umum dimasayang akan datang akan mewarisinya darikita.Budaya kerja unggul tersebut tidak dapatdiajarkan oleh pelatihan atau lokakarya, ataupun pedoman dan tulisan yang dimaksudkansebagai ajaran atau acuan. Hanya insan pimpinanpekerjaan umum yang berbudayaunggul, dapat melahirkan insan penerusnyayang mampu belajar dari Kementerian PekerjaanUmum sebagai tempat pembelajaranterus menerus. Pemimpin yang mampuberkreasi dan bangga atas pekerjaan danpe mikiran yang besar, yang mandiri dalambertindak dan tidak mudah dikendalikan olehunsur-unsur luar, yang menjalin kerjasamahorisontal dan vertikal serta ke dalam danke luar dengan semangat kebersamaan danketerpaduan. Juga dari pemimpin yang dapatbekerja secara cerdas dan dengan nuraniuntuk menghasilkan pekerjaan yang bermututinggi dan mampu menjawab kebutuhandan tantangan masyarakat Indonesia dima sa yang akan datang dengan tepat sasaran.Singkatnya demikian harapan kita atasinsan pekerjaan umum di masa depan.Se moga Tuhan membimbing karya kita dimasa sekarang sehingga dapat melakukanlompatan besar ke depan.*) Mantan Direktur Bina Program DJCK (1984-1988)Mantan Direktur Tata Kota dan Tata Daerah(1988-1990), Mantan Staf Ahli Menteri PekerjaanUmum Bidang Keterpaduan Kawasan danPlanologi Kota (1990-1995)24 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

INOVASI 2Inovasi 2Sampah,Nasibmu Tak HarusBerakhir di Bak Sampah!Ahmad Asnawi*)Sampah identik dengan masalah perkotaan,dimana ada penduduk dan akti vitas pastiada sampah. Kalau rata-rata per orang per harimemproduksi 2,5 liter, dapat dibayangkanberapa banyak timbulan sampah apabilatidak ada proses baik di Tempat PembuanganSampah Sementara (TPSS) maupun di TPPSAkhir.Membuang sampah sembarangan menjadibudaya masyarakat yang apatis terhadaplingkungan dan kesehatan. Karenake terbatasan lahan, masyarakat membuangsampah ke jalan atau ke selokan. Membuangsampah ke jalan tentu akan menimbulkangenangan air di jalan. Sebaik apapun konstruksijalan, akan cepat rusak karena air.Dampak lain, jika selokan maupun sungaitersumbat sampah, banjir melanda, pendangkalandan pencemaran air pun meningkat.Perubahan perilaku masyarakat masihMembuang sampahsembarangan menjadibudaya masyarakatyang apatis ter hadaplingkungan dankesehatan.www.flickr.commenjadi pekerjaan rumah yang sulit. Padahaljika disadari dan dipandang secara lengkap,selain dari sisi negatif ternyata banyak jugamanfaat yang dapat diambil dari sampah.British Air Ways dan Solena akan mengubahsampah menjadi bahan bakar karbon netraluntuk pesawat pada tahun 2014. Solenaakan mengubah 500.000 ton sampah rumahtangga dan industri menjadi 16 juta galonbahan bakar karbon netral setiap tahunnya.Lain Solena, lain juga dengan BTU(Banaras Hindu University). Sampah plastikumumnya hanya dipakai lima menit, tetapibaru terurai hingga 500 tahun kemudian.Namun ditangan para ahli dari BTU, sampahplastik berbahan polythene itu mampu dijadikanbahan konstruksi jalan raya. Aspalyang tercampur dengan sampah plastik yangtelah dilelehkan hasil penelitian tersebutakan lebih kuat merekat dengan bahanbahanbebatuan, sehingga konstruksi jalanakan lebih tahan terhadap air.Bagaimana dengan kita? Ternyata di -te ngah hiruk pikuk tentang masalah sampahseperti Jakarta, Bandung dan kota lainnya,terdapat seberkas cahaya di tengahcemarutnya pro b lematika manaje men sampah.Berkat ker ja keras salah seoranganak bangsa, sam pah yang diolah akanmenghasilkan mu tia ra. Sampah organik di -jadikan kompos. Disekitar tempat pe ng o-lah an dibuat kebun percontohan, menggunakanpupuk kompos. Pupuk di kemasme narik de ngan harga terjangkau. Sampahplas tik yang kondisinya masih bagus dijualoleh pihak lain sedangkan sampah yang tidakbisa diproses lagi di padatkan untuk dijadikanbiomassa. Banyak perusahaan yangmembutuhkan biomassa sebagai bahan bakarkarena BBM semakin meningkat. Sumpah!!! Eh, Sam pah ! Nasibmu tidak mesti berakhir ditempat sampah!Walikota Bandung berencana membuatmonorel di atas aliran Sungai Cikapundungperlu mendapat apresiasi dan dukunganse mua pihak. Seperti kata pepatah: Sekalimendayung, dua tiga pulau terlampaui. Selainmengatasi kemacetan, akan merubahparadigma yang selama ini sungai menjaditempat buang sampah yang paling banyakdigunakan. Dengan adanya monorel, pe rawatankiri dan kanan sungai menjadi lebihbersih dan terpelihara sehingga sampahpunmalu untuk melewatinya.*) Staf Dinas Tata Ruang dan PermukimanProvinsi Jawa Barat(Pemerhati lingkungan dan Kesehatan)Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010 25

Pojok HukumPelaksanaan Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Lingkungan Kementerian Pekerjaan UmumPenegakkan Disiplin PNSHarga MatiClean and Good GovernanceSiti Alyah Junaedi*)Tidak jarang kita dapati pegawai negerisipil ’berkantor’ di jalan jika pagi (karena masihdi perjalanan), mall, tempat perbelanjaan,atau sekedar warung kopi jika siang, danmungkin di tempat-tampat lain jika soresebelum tutup jam kantor. Apapun tujuannya,yang jelas tidak perlu memakai Satpol PP atauinspektorat turun ke jalan kan?Itu baru sisi jam kerja, belum yanglain. Yang jelas kedisiplinan pegawai padainstansi atau satuan kerja pemerintah baikpusat maupun daerah, masih terlihat danterkesan kurang ditaati. Sehingga, dijumpaiberbagai pelanggaran disiplin pegawaiyang berdampak tidak mencapai target penyelesaiandalam tugasnya, dan ataupunbe ban yang harus diselesaikan menjadiberlarut-larut. Hal ini sering terjadi karenakurangnya pengendalian dan kontrol internalyang di lakukan oleh atasan langsungnya,maupun kesempatan untuk melakukan hengkangdari jam kerja kantor sangat mudahkarena faktor ruangan yang saling berjauhandan kurangnya kesadaran pegawai yangbertemperamen cuek, maupun acuh untukberdisiplin diri.Faktor lain yang menjadikan pegawaiyang suka memanfaatkan kesempatan dalamkesempitan, diantaranya beban kerja yangber sangkutan secara rutin menjenuhkan,kurangnya dilibatkan dalam kegiatan lainnya,sehingga merasa dislike personal danberkeinginan seperti pegawai yang lainnya,namun yang terjadi kabur dari jam kerja untukmemenuhi kerjaan di luar tugas kantor, baikbisnis pribadi maupun sekedar membiasakan26 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

POJOKHUKUMkriteria penilaian seperti ke se tiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran,kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan (untuk pemegang jabatan struktural). Atas dasarkriteria penilaian bagi PNS yang tertuang dalam DP3 tersebut, maka dalam satu tahun bekerjasesuai dengan tugasnya masing-masing, diberikan nilai oleh atasan langsungnya.Mensikapi tata cara penilaian untuk ma sing-masing PNS, maka atasan langsung mempunyaihak untuk mempertahankan nilai yang diberikan dalam DP3. PNS yang dinilai masih diberikankesempatan untuk menyanggah sebelum DP3 ditanda tangani oleh PNS yang bersangkutan,dan atasan langsungnya. Apabila nilai DP3 rata-rata ku rang dari minimal nilai yang ada, makaDP3 tidak dapat untuk memproses kepegawaian yang bersangkutan (kenaikan pangkat) tidakmemenuhi syarat.Untuk mencapai pemerintahan yang ba ik (Good Governance) dapat diukur dari in dikatorkedisiplinan pegawai, terlihat ada nya pemenuhan kehadiran bekerja pada jam kerja kantoryang telah ditentukan, sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan me libatkan prosespengendalian kinerja agar berhasilguna dan berdayaguna secara rutin dalam tugasnya sehariharidi kantor.Bagi aparatur pemerintahan disiplin ter sebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan,kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankankepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat.dirinya tidak peduli dengan disiplin pegawai.Oleh karena itu, terjadi kurangnya entitas padakomunitas kerjanya dan pada akhirnya tidakdapat melaksanakan tugas yang diberikanoleh atasan seperti yang diharapkan. Inisangat mempengaruhi kelancaran sinergisdan dapat menyebabkan tidak terwujudnyatujuan disiplin kepegawaian.Berdisiplin sesuai dengan aturan yangada, bagi PNS wajib untuk menjunjungtinggi korp dan melihat kondisi bagi pegawaiyang tidak disiplin seperti di atas. Karenanyadiperlukan kejelian dan inisiatif dari pimpinansatuan kerja, termasuk seluruh staf untukmenjadikan sebuah komunitas aparatur negarayang konsekuen dan senantiasa menjagaserta melaksanakan kedisiplinan.PemahamanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999, pada prinsipnyadimanifestasikan ke da lam DaftarPenilaian Pekerjaan (DP3), di mana memuatPelanggaranSedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNSmenjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk mencapai tujuantersebut ada beberapa hal yang harus diatur, yaitu Kewajiban dan larangan yang tidak bolehdilanggar oleh PNS; Tata cara pemeriksaan; Tata cara penjatuhan dan penyampaian hukumandisiplin; dan Tata cara pengajuan keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan.Pelanggaran disiplin yang dimaksud yaitu; setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawaiyang melanggar; Peraturan disiplin pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jamkerja. Sedangkan pengertian disiplin itu sendiri adalah kondisi perilaku yang me nunjukkan nilainilaiketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Ke mudian untuk apa disiplinitu? Pertanyaan yang klasik dan tentunya banyak orang yang telah mengetahui jawabannyayaitu untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.Bagaimana dengan yang melanggar disiplin itu sendiri? Berdasarkan Keputusan MenteriPekerjaan Umum Nomor 142/KPTS/1982 Pe jabat yang berwenang menghukum ji ka adapelanggran disiplin beserta jenis hukuman disiplin digambarkan pada tabel 1 di bawah ini :Tabel 1: Pejabat yang berwenang menghukum jika ada pelanggaran disiplin besertajenis hukuman disiplin:JENIS HUKUMAN DISIPLIN• Teguran Lisan• Teguran Tertulis• Pernyataan TidakPuas Secara Tertulis• Penundaan KenaikanGaji Berkala• Penurunan GajiSebesar Satu KaliKenaikan Gaji Berkala• Penundaan KenaikanPangkat• Penurunan PangkatPada Pangkat YangSetingkat Lebih Rendah• Pembebasan Dari Jabatan• Pemberhentian DenganHormat Tidak AtasPermintaan Sendiri• Pemberhentian TidakDengan HormatPEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMANESELON IV ESELON II ESELON I MENTERIPPPESELON IIIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPBuletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010 27

POJOKHUKUMDasar-dasar membangun pribadi disiplin antara lain; Komitmen, Menyadaripentingnya disiplin, Memahami, Mematuhi,Memasyarakatkan, Membudayakan, Keteladanan, Kontrol, Evaluasi, Penindakan tegas,dan Penghargaan. Apakah disiplin pegawaiakan tercapai dengan mematuhi kewajibandan tidak mengerjakan larangan sebagaiPegawai Negeri Sipil? Semoga apa yang kitaharapkan dapat tercapai untuk menjadikanpemerintahan yang baik (Good Governance)dan pemerintahan yang bersih dari KKN(Clean Governance).*) Jabfung Pranata Komputer Ahli MudaBagian Kepegawaian Setditjen. Cipta KaryaDISIPLINPOLA PEMBINAANTUJUANHUKUMAN DISIPLIN• Pengembangan Kepribadian• Peningkatan Karier Pegawai• Penghargaan Karya Pegawai• Membangun Kerjasama• Menciptakan Suasana Nyaman• Mendidik• Mencegah TerjadinyaPelanggaran oleh Pegawai• Mencapai Tujuan Negara/Pemerintah28 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

RESENSIResensiPenangananGempaBumiKKita sadari bahwa gempa bumi dan tsunami dapat terjadi kapansaja dan dimanapun di sebagian besar wilayah Indonesia yangkita ketahui sebagaimana tergambar dalam Peta Zonasi Gempa diIndonesia. Oleh karena itu pemerintah terus menerus mencari upayamengurangi kemungkinan hancurnya bangunan termasuk hunianrumah tinggal masyarakat di perdesaan umumnya bila terjadi gempabumi.Dimulai dari pengaturan tata ruang, dalam Undang-UndangNomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan UU No 28tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang antara lain mengaturpersyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedungpun telah menjadi payung hukum dan acuan dalam penyelenggaraanbangunan gedung secara nasional.Terbitnya buku ini dapat mengkomunikasikan program dankegiatan pemerintah khususnya tentang bangunan gedung dalamkaitan kegempaan dan upaya melindungi masyarakat luas bila terjadigempa bumi.Buku setebal 138 ini, berisi lima bagian yang ditulis dengan gayabahasa yang ringan layaknya buku ilmu pengetahuaan. Di bagianpertama dan kedua bercerita tentang pengetahuan mengenai alamsemesta dan unsur-unsur yang terkandung di dalam bumi.Serta pengertian gempa bumi mulai dari mitos sampai kesains.Bagian ketiga bercerita tentang review pelaksanaanrehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang rusak pascagempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Propinsi JawaTengah. Dalam bagian ini juga menjelaskan rencanatindak lanjut program kerjasama dengan pemerintahJepang. Agar rencana tindak tersebut dapat berjalan,disusun suatu rencana tahunan meliputi tahun 2007-2010.Di bagian keempat berisi tentang skemahubungan kerja antara Kementerian PU, Dinas di daerahdan Pemerintah Jepang melalui JICA (Japan International CooperationAgency) melalui kegiatan “The Project on Building Administration andEnforcement Capacity Development for Seismic Reilience”. Hasil akhirkegiatan masih kita tunggu hingga tahun 2010 sebagai simpulan hasilkegiatan selama masa dua tahun sepuluh bulan.Disini JICA melaksanakan bagian kegiatan dengan pembiayaansendiri berdasarkan ketentuan untuk skim kerjasama teknis yangdiberlakukan dalam peraturan perundang-undangan di Jepang. Pembiayaantersebut meliputi pengiriman tenaga ahli (Expert) ke Indonesia,penyediaan alat-alat perlengkapan dan mesin.Di sisi lain Pemerintah Indonesia melalui jajaran KementerianPekerjaan Umum terlibat aktif dalam pelaksanaan bagian kegiatanagar dapat menjamin kemandirian operasional selama dan setelahkegiatan kerjasama selesai.Di bagian terakhir berisi tentang capaian yang dilakukan DitjenCipta Karya hingga tahun 2008. Diantaranya adalah percepatan prosesIMB dan SLF bangunan gedung pasca gempa bumi di KabupatenBantul.Secara umum seluruh lingkup kegiatan “The Project on BuildingAdministration and Enforcement Capacity Development for SeismicReilience”. Hasil akhir nantinya dapat menjadi dorongan memacupeningkatan kinerja pemerintah daerah selain dari kabupaten dankota yang menjadi sasaran prioritas kegiatan. Hasil akhir nanti kiranyadapat dimanfaatkan baik secara langsung. (dvt)Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010 29

SEPUTARKITASeputar KitaRencana Tindak NasionalProgram PercepatanPencapaian MDGsKementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktor at JenderalCipta Karya, tengah melakukan upaya untuk mensinergikan danmengkonsolidasikan per cepat an pelaksanaan program-programpen capaian MDGs terkait penanggulangan kemiskinan berbasispem berdayaan masyarakat, air minum, dan sanitasi secara nasional.Konsolidasi tersebut diharapkan akan menghasilkan sebuah RencanaTindak (Action Plan) yang dapat dijadikan dasar bagi semua pihakuntuk berkontribusi. Hal tersebut disampaikan Dir jen Cipta Karya BudiYuwono saat konferensi pers dengan tema “Percepatan PencapaianMDGs” di Makassar, Rabu (30/6).“Selama ini kita telah melihat dijalankannya berbagai programpencapaian MDGs bidang Cipta Karya, baik yang didanai oleh APBN,APBD, pihak swasta seperti korporasi, maupun lembaga-lembagaswadaya masyarakat. Namun kita belum dapat memetakan datapencapaian yang sebenarnya terhadap sasaran MDGs karena belumada konsolidasi program antar pelaku pembangunan,” kata BudiYuwono.Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran MDGs akan berisia) updating data eksisting yang ada, b) rencana pencapaian targetMDGs masing-masing kabupaten/kota, serta c) langkah-langkah yangakan dilakukan masing-masing kabupaten/kota di bawah koordinasiprovinsi, dalam sektor air minum, sanitasi, dan PNPM, yang terpadu,berdasarkan kesamaan pandangan, kesepakatan, serta komitmensemua pihak, khususnya komitmen daerah, untuk mencapai targetyang telah ditetapkan.Program Percepatan Pencapaian Target MDGs Bidang Cipta Karyayang disusun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2010 –2014 antara lain mencakup kegiatan penyediaan air minum perkotaandi 820 IKK, 577 kawasan MBR/RSH/Rusuna, dan 100 kawasan khususserta kegiatan penyediaan air minum perdesaan di 2.340 desa rawanair/terpencil/pulau kecil terluar dan pembangunan Pamsimas di 2.310desa.Sedangkan kegiatan penyediaan sistem sanitasi mencakuppengembangan prasarana dan sarana air limbah Sistem Off Site di11 kota, pengembangan prasarana dan sarana air limbah Sistem OnSite di 210 kab/kota, serta kegiatan persampahan. Selain itu, programpercepatan penyediaan air minum dan sanitasi akan didukung olehprogram DAK (Dana Alokasi Khusus) air minum dan sanitasi denganalokasi dana Rp 3,4 triliun, program percepatan penyediaan air minumperkotaan melalui pembiayaan pinjaman bank nasional, programhibah air minum dan air limbah, serta program percepatan sanitasiuntuk mendorong swadaya masyarakat. (dvt)Indonesia – Danish WaterJajaki Kerjasama B to BPemerintah Denmark menawarkan fasilitasi kerjasama Bussinesto Bussines (B to B) antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Indonesia dengan perusahaan Denmark yang berkompeten dibidangnya. Kerjasama tersebut akan meningkatkan efisiensi kinerjaPDAM di Indonesia melalui kunjungan kerja, bertukar pengalaman,technical assistance, serta pengenalan dan bantuan teknologi yangdiharapkan menyumbang efisiensi pelayanan kinerja PDAM.Hal itu terungkap dalam sosialisasi Bussines to Bussines Indonesia– Danish Water Days 2010, yang diadakan Pemerintah Denmark danPersatuan Pengusaha Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), Jakarta(22/6). Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Direktur PDAM seluruhIndonesia, para supplier, dan pemerintah Indonesia yang diwakili olehSekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Agoes Widjanarko.(bcr)30 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

Segenap Pimpinandan Staf Direktorat Jenderal Cipta KaryaMengucapkanselamathari anak nasional23 juli 2010anak indonesia belajaruntuk masa depan