You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BAB 3 MEREALISASIKAN KERJA AMAN<br />
BAGI MANUSIA, ALAT DAN<br />
LINGKUNGAN<br />
A. Keselamatan dan Kesehatan Kerja<br />
A.1 Pendahuluan<br />
Keselamtan dan kesehatan kerja (K3) merupakan bagian penting<br />
yang harus dipahami dan diterapkan dalam dunia kerja, utamanya di<br />
dunia <strong>industri</strong> modern. Di dalam <strong>industri</strong> modern terdapat berbagai <strong>mesin</strong>,<br />
peralatan, dan proses produksi yang menuntut prosedur tertentu supaya<br />
terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Secanggih apapun<br />
<strong>mesin</strong> yang digunakan atau sebesar apapun produksi yang dihasilkan,<br />
semua itu tidak ada artinya apabila merugikan manusia atau pekerja. Hal<br />
ini didasari pertimbangan bahwa apabila terjadi kecelakaan kerja,<br />
terdapat dua kerugian, yaitu kerugian materi dan non materi. Kerugian<br />
yang bersifat materi dapat dicari gantinya serta dapat dinilai dengan<br />
uang, tetapi kerugian non materi, misalnya cacat, sakit, atau bahkan<br />
meninggal dunia, tidak dapat dinilai dengan uang.<br />
Dengan menyadari arti penting keselamatan dan kesehatan kerja<br />
tersebut, maka sebelum terjun langsung di dunia kerja, seorang pekerja<br />
harus mengetahui rambu-rambu, peraturan-perundangan (regulasi),<br />
prosedur penerapan K3, serta teknis penerapan K3 di lapangan. Pada<br />
prinsipnya, tujuan utama penerapan K3 adalah agar kita dapat bekerja<br />
dengan aman, nyaman, terhindar dari kecelakaan, termasuk ledakan,<br />
kebakaran, penyakit akibat kerja, serta pencemaran lingkungan kerja.<br />
A.2. Peraturan Perundangan K3<br />
Terdapat banyak peraturan perundangan yang terkait dengan<br />
pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan perundangan<br />
tersebut berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan<br />
Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri serta Surat Edaran<br />
Menteri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani<br />
K3. Salah satu Undang-Undang yang terkait dengan K3 adalah Undang-<br />
66