Download report with cover - Human Rights Watch

III. Menguapnya Pendapatan Indonesia Atas Kayu
Pada tahu 2006, pemerintah Indonesia mengalami kerugian lebih dari 2 milyar dolar AS
dalam bentuk pajak yang tidak terpungut akibat pembalakan liar sebesar 1,3 milyar AS,
manipulasi royalti hutan agar lebih rendah dari yang seharusnya sebesar 563 juta dolar AS
dan praktik transfer harga yang illegal sebesar 138 juta dolar AS. Secara keseluruhan, sejak
tahun 2003 hingga 2006, perilaku tersebut telah merugikan negara lebih dari 5 millyar
dollar AS, seperti yang ditampilkan pada Gambar 2 berikut ini.
Gambar 2: Pajak Hutan Terhitung, dibandingkan dengan kerugian pendapatan negara
akibat harga transfer, penebangan liar, dan subsidi siluman (berdasarkan data produksi
ITTO)
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, angka di atas adalah angka yang konservatif,
belum termasuk penyelundupan atau kegiatan lain yang tidak dilaporkan dan walaupun
tidak ada data yang dapat diandalkan sebagai dasar perhitungan namun tetap harus
ditambahkan dalam total kerugian. Lebih dari itu, sekalipun menggunakan data pemerintah
tentang produksi industri kayu (dimana laporan konsumsi industri kayu jauh di bawah data
yang dilaporkan ITTO), 34 kerugian tahunan rata-rata akibat pembalakan liar adalah sebesar
34 Dalam laporan Dephut tahun 2006, terdapat selisih sekitar 7 juta meter kubik kayu gergajian dan 3 juta meter kubik
produksi kayu lapis yang lebih sedikit daripada data ITTO/FAO (jika digabungkan dan dipadankan dengan kayu bulat akan
21 Human Rights Watch | Desember 2009