Download report with cover - Human Rights Watch

More documents

Recommendations

Info

Salah satu tehnik kolusi yang paling berani dikenal sebagai “peran pengganti,” dimana si terdakwa yang menghadiri persidangan dan menerima vonis adalah orang suruhan. Ini merupakan praktek yang mahal karena pembayaran yang dibutuhkan tidak hanya untuk pemeran pengganti tapi juga untuk polisi dan jaksa. 64 Sebuah Operasi Penertiban Pembalakan Liar di Kalimantan Barat Satu contoh dramatis atas keterlibatan oknum dalam korupsi sektor kehutanan terungkap pada bulan April 2008 di Kabupaten Ketapang yang terlilit praktik pembalakan liar. Untuk memberikan bayangan betapa parahnya kejahatan hutan di wilayah itu, berdasarkan perkiraan pemerintah atas nilai perdaganan kayu illegal yang melewati pelabuhan kota Ketapang adalah Rp 32 trilyun (3 milyar dolar AS) pertahunnya. 65 Jika hasil perdagangan ini dapat dikenai pajak, maka dana yang berpotensi untuk dikumpulkan akan sekitar tujuh kali anggaran provinsi. Beberapa aparat pemerintah dilaporkan juga mereguk keuntungan dari perdagangan ilegal ini. Sebagai contoh, seorang reporter daerah yang sempat mewawancarai pelaku pemberi suap bertutur kepada Human Rights Watch bahwa pelaku mengaku untuk setiap kapal yang mengangkut kayu hasil pembalakan liar berlayar dari Ketapang ke Serawak, ia harus membayar antara Rp 10 juta hingga Rp 25 juta (3.000 dolar) untuk diberikan kepada Kapolres setempat. 66 Sementara reporter dari majalah Tempo menceritakan bahwa menurut sumber yang ia dapat di pelabuhan Ketapang, untuk menjamin suatu pengiriman bebas dari campur tangan aparat maka biaya yang harus dikeluarkan setidaknya adalah sebesar Rp 125 juta (13.000 dolar) yang merupakan uang suap bagi semua aparat penegak hukum dan kehutanan yang berkepentingan. Sumber Tempo lainnya menyebutkan bahwa pemberian suap kepada oknum aparat bervariasi antara Rp 60 juta hingga Rp 80 juta (6.500-20.000 dolar) tergantung jabatan dan posisi masing-masing. Sumber tersebut menyatakan bahwa dia sendiri pernah melakukan transaksi pengiriman uang sebesar Rp 400 juta (43.000 dolar) kepada oknum aparat kepolisian Ketapang menggunakan bank pemerintah. 67 Tempo juga menyatakan bahwa dalam satu hari setidak-tidaknya ada 30 kapal yang sarat dengan kayu ilegal berangkat dari pelabuhan 64 Wawancara Human Rights Watch dengan staf Indonesian Center for Environmental Law (nama dirahasiakan), Jakarta, 20 Oktober 2008. 65 “Kasus Pembalakan Liar Di Ketapang: Ketapang Dirampok,” Tempo, 17 April 2008. 66 Komunikasi surat elektronik antra Human Rights Watch dengan reporter harian Tribun Pontianak (nama dirahasaiakan), 12 Januari 2008. 67 “Ketapang Dirampok,” Tempo, 21 April 2008. 33 Human Rights Watch | Desember 2009
Ketapang yang masing-masing mampu mengangkut 800 meter kubik kayu meranti, kruing and bengkirai 68 yang bernilai 200 ribu dolar. Dari jumlah suap yang dilaporkan, diperkirakan bahwa setidaknya sekitar 500 ribu dolar AS telah berpindah tangan untuk meloloskan kayu selundupan bernilai 6,6 juta dolar setiap harinya. Uang sogokan tersebut hanya mewakili 8 persen dari harga kayu dan uang tersebut hanyalah 15 persen dari biaya yang harus dibayarkan kepada pemerintah jika kayu-kayu tersebut diperoleh secara sah. Sengkarut pembalakan liar di Ketapang yang sudah dikenal dan tak terkendali mendorong Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Dephut membentuk tim gabungan dan menggelar operasi penertiban selama dua minggu pada bulan April 2008. Operasi penertiban ini direncanakan dan digelar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada aparat penegak hukum dan kehutanan di daerah karena adanya dugaan keterlibatan mereka terhadap kegiatan ilegal. Beberapa yag di tangkap dalam operasi tersebut adalah mereka yang secara langsung terlibat membiayai pembalakan liar, koordinator operasi lapagan, pejabat yang member suap dan nahkoda kapal pengangkut. Selain itu penangkapan juga dilakukan terhadap Kasat dan Wakasat Serse Polres Ketapang, Kepala Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan, Kepala Dinas Kehutanan dan enam aparat kehutanan lainnya serta calon Wakil Bupati Ketapang. Polri juga menyidik Kapolda Kalimantan Barat yang akhirnya dimutasi dari jabatannya. Mengingat dalamnya cengkraman korupsi di Kalimantan Barat, Polri memutuskan untuk menahan dan mengadili para tersangka di Jakarta. Namun pada awal bulan Juni mereka dikembalikan untuk diadili di Ketapang. Walaupun begitu pada tanggal 21 Desember 2008 pengadilan menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 5 juta kepada masing-masing aparat dari Polres Ketapang. Kasus ini masih dalam tahap banding. 69 Sementara itu, lebih dari 6.300 meter kubik kayu sitaan dari kegiatan operasi penertiban itu diam-diam dilelang oleh polisi dengan harga 10 persen dari harga pasaran. 70 68 Ibid. 69 “Mantan Kapolres Divonis Tiga Tahun Penjara,” Pontianak Post , 23 Desember 2008. 70 Ibid. “dana liar” 34
Page 1 and 2: Indonesia “Dana Liar” Konsekuen
Page 3 and 4: Copyright © 2009 Human Rights Watc
Page 5 and 6: Kegagalan Transparansi ............
Page 7 and 8: Walaupun jumlah kehilangan diatas t
Page 9 and 10: korupsi. Pengesahan undang-undang m
Page 11 and 12: hati, berkeyakinan bahwa badan-bada
Page 13 and 14: Rekomendasi Untuk pemerintah Indone
Page 15 and 16: Untuk Mitra Dagang Utama Indonesia,
Page 17 and 18: sektor ini dikuasai oleh segelintir
Page 19 and 20: dari pemerintah pusat yang tentu sa
Page 21 and 22: II. Hilangnya Kayu Indonesia Antara
Page 23 and 24: Penggunaan kayu yang melebihi pasok
Page 25 and 26: Kami bukan satu-satunya yang tidak
Page 27 and 28: 630 juta dolar AS dan kerugian atas
Page 29 and 30: tersebut pada harga Rp 500 ribu (53
Page 31 and 32: ata per tahunnya sebesar 1,2 triliu
Page 33 and 34: IV. Anatomi Korupsi pada Sektor Keh
Page 35 and 36: perusahaan mengakui bahwa mereka me
Page 37: Cara lainnya adalah menggelar “op
Page 41 and 42: Akan tapi, organisasi pemantau ters
Page 43 and 44: Meskipun telah membuat gebrakan yan
Page 45 and 46: yang berada dalam penyelidikan KPK
Page 47 and 48: dengan berkata, “Itu jumlah yang
Page 49 and 50: VI. Dampak Pada Hak Asasi Manusia K
Page 51 and 52: kejahatan terkait, dengan hukuman t
Page 53 and 54: menghasilkan tuntutan atas pembalak
Page 55 and 56: Adanya klausa “dengan tidak mengu
Page 57 and 58: Walaupun masih sporadis, operasi pe
Page 59 and 60: Pada sektor kehutanan, walaupun men
Page 61 and 62: mendapatkan datanya. Kami diberitah
Page 63 and 64: dianggap sebagai ancaman untuk pere
Page 65 and 66: transparansi keberadaan sanksi ini
Page 67 and 68: Tabel 2: Beberapa Perbandingan Regi
Page 69 and 70: sebab yang jelas kira-kira 40 perse
Page 71 and 72: Kalimantan Barat: Industri Kehutana
Page 73 and 74: Human Rights Watch secara umum tida
Page 75 and 76: minimal bagi setiap orang.” 176 B
Page 77 and 78: negara yang tidak mau menggunakan s
Page 79 and 80: Undang-undang tentang Korupsi, Peny
Page 81 and 82: apakah individu atau perusahaan ter
Page 83 and 84: “Mereka yang menduduki jabatan se
Page 85 and 86: inisiatif yang dicetuskan sendiri o
Page 87 and 88: Dana Reboisasi juga dihitung berdas
Page 89 and 90:
penghindaran pajak nilai ekspor aki
Page 91:
H UMAN R I G H TS WATCH 350 Fifth A
show all

Download report with cover - Human Rights Watch

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?