Download report with cover - Human Rights Watch

selama ini, mereka yang divonis atas kejahatan terkait bisa dihitung dengan jari tangan. 108
Lebih jauh, bukti-bukti pengadilan menunjukkan bahwa mereka yang paling sering terjerat
operasi ini hanyalah buruh kecil atau orang-orang setempat yang bersusah payah untuk
mendapatkan penghidupan. Sementara orng yang memberikan dukungan ekonomi dan
politik yang ada di belakang kegiatan pembalakan liar –yang paling bertanggung jawab dan
mengeruk keuntungan terbesar–sering lolos dari operasi penertiban di lapangan. ICW
melansir bahwa dari 205 kasus pembalakan yang dipantau antara tahun 2005-2008, 156
tuntutan hukum (76 persen) diajukan kepada buruh rendahan. Dari 49 kasus melawan
pejabat pemerintah atau pebisnis kakap, 35 kasus (71 persen) berujung pada pembebasan.
Dari 14 pelaku kelas kakap yang dinyatakan bersalah, 9 diantaranya hanya dijatuhi
hukuman 2 tahun penjara atau lebih rendah. 109
Ketidakpedulian hukum terus berpihak pada pelaku-pelaku yang paling diuntungkan oleh
pembalakan liar. Telapak mencatat bahwa saat M.S. Kaban memasukkan 19 cukong kelas
kakap sebagai tersangka dalam laporan yang diserahkan ke Kejaksaan Agung pada tahun
2004 (daftar yang kemudian dilaporkan bertambah menjadi 59 orang), lima tahun
selanjutnya tidak satu pun dari mereka yang ditangkap. 110 Ketika seorang bos pembalak liar
mendapat vonis bebas padahal bukti-bukti yang disertakan cukup kuat, Menteri yang
frustrasi melihat kejadian tersebut kemudian menyerukan kepada LSM dan masyarakat
untuk mengawasi pengadilan kasus-kasus pembalak liar karena dia mengamati bahwa
kalaupun sampai ada penuntutan, mereka justru sering divonis bebas. 111
Dalam satu kasus tingkat tinggi di kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, bos kayu Tian
Hartono (alias Bun Tia) telah dicurigai selama bertahun-tahun sebagai pembalak liar,
termasuk atas aksi penebangan di area konservasi. Dinas Kehutanan Kabupaten
melaporkan hasil penyelidikan pada polisi tapi nampaknya tidak ada langkah hukum yang
diambil. Para aktivis menyatakan bahwa hal ini bisa terjadi dikarenakan kedekatan Bun Tia
dengan aparat penegak hukum dan anggota dewan. 112 Akhirnya, LSM setempat melakukan
investigasi sendiri dan menyerahkan temuan-temuan mereka pada Kejaksaan Tinggi, yang
108 Indonesian Center for Environtental Law, “Penegakan Hukum Illegal Logging: Permasalahan dan Solusi,” 2003; ICW,
“Korupsi dalam Pemberantasan Illegal Logging: Analisis Kinerja dan Alternatif Kerangka Hukum,” 11 Agustus 2008;
EIA/Telapak, “Raksasa Dasamuka.”
109 ICW, “Korupsi dalam Pemberantasan Illegal Logging: Analisis Kinerja dan Alternatif Kerangka Hukum,” 11 Agustus hal. 5-6.
110 EIA/ Telapak, ”Raksasa Dasamuka,” hal. 14; komunikasi lewat email Human Rights Watch dengan direktur kampanye EIA,
Julian Newman, 5 Mei 2009.
111
“Minister Complains of Weak Law Enforcement against Loggers,” Antara, 26 Januari 2006.
112 Wawancara Human Rights Watch dengan anggota Yaysan Titian (nama dirahasiakan), Pontianak, 3 Juni 2008, dan anggota
Kontak Borneo (nama dirahasiakan), Jakarta, 2 November 2008.
47 Human Rights Watch | Desember 2009