Download report with cover - Human Rights Watch

erlangsung puluhan tahun. Karena mandat yang diberikan terbatas pada kasus yang
melibatkan pejabat tinggi, kerugian negara dalam jumlah besar, dan isu masyarakat yang
mendesak, jumlah kasus yang ditangani menjadi kecil. Akan tapi, KPK memiliki pencapaian
yang besar–sejak komisi ini memulai penyelidikannya pada tahun 2006, KPK berhasil
memenangi semua 32 kasus yang diajukan selama ini–dan hal ini memberikan pesan kuat
sebagaimana tercermin dari naiknya peringkat Indonesia dalam berbagai survei tentang
korupsi. Indikator korupsi yang dikumpulkan oleh Bank Dunia dan survei persepsi terkait
korupsi (Tabel 1) telah menunjukkan peningkatan sejak 2004 dan pembentukan KPK. Tidak
seperti kemunduran yang terjadi di Thailand, China, Vietnam, Filipina, Timor Leste dan
Kamboja, peningkatan nilai Indonesia mencapai hampir dua kali lipat. Akan tapi, Indonesia
masih berada pada peringkat ke sembilan dari empat belas negara. Tahun 2007,
berdasarkan survey yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia hampir
menempati peringkat 20 persen negara yang paling dipengaruhi oleh korupsi, dimana 31
persen yang diteliti dilaporkan pernah melakukan suap, walaupun begitu, peringkat yang
ditepati Indonesia lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 78
Tabel 1: Indikator tata kelola terkait pengendalian korupsi di Asia Tenggara menurut Bank
Dunia (dari terbaik ke terburuk)
Peringkat Negara 2007 2006 2005 2004 2003
1 Singapura 96.1 97.1 98.1 98.1 98.5
2 Hong Kong 92.3 92.7 92.2 92.2 91.3
3 Taiwan 70.0 71.8 73.3 76.2 74.3
4 Korea Selatan 68.1 64.6 68.9 64.1 64.6
5 Malaysia 62.3 65.0 63.6 68.0 62.6
6 Thailand 44.0 49.0 53.9 51.0 50.0
7 China 30.9 35.4 31.1 32.5 43.2
8 Vietnam 28.0 25.2 26.7 23.8 32.5
9 Indonesia 27.1 21.8 18.9 18.0 14.1
10 Filipina 22.2 22.8 35.9 34.0 39.8
11 Timor Leste 16.9 19.4 24.3 37.9 36.9
12 Laos 13.0 12.6 11.7 12.6 13.6
13 Kamboja 8.2 7.8 11.2 13.6 17.0
14 Burma 1.4 0.5 0.5 0.5 2.9
78 Transparency International, “2007 Global Corruption Barometer,” 6 Desember 2007.
37 Human Rights Watch | Desember 2009