Download report with cover - Human Rights Watch

Contoh lain dari campur tangan kementerian adalah dalam kasus pembatalan operasi
pemberantasan pembalakan liar di Riau pada tahun 2007. Kapolda Riau, Brig. Jen. Sutjiptadi,
yang memelopori pemberantasan pembalakan liar, dilaporkan telah menyebutkan sekitar
250 orang sebagai tersangka termasuk sejumlah pejabat senior di dinas kehutanan daerah
atas kejahatan terkait dengan pembalakan liar, pengangkutan kayu ilegal, penghindaran
pajak dan pemalsuan dokumen. 118 Atas jerih payah tersebut Sutjiptadi diperingatkan oleh
Menteri Kaban karena dianggap melakukan penegakan hukum secara berlebihan dan
bertidak di luar kewenangannya dengan menangkap mereka yang memiliki ijin resmi
penebangan dan berakibat mengganggu kegiatan industri bubur kertas dan kertas besar di
provinsi itu. 119 Brig. Jen. Sutjiptadi akhirnya dipindahkan dari posisinya dengan
‘dipromosikan’ menjadi pengajar di Akademi Kepolisian di Jawa. 120 Kapolda yang baru
menghentikan penyidikan terhadap 13 dari 14 perusahaan yang dituduh melakukan
pembalakan liar, yang kesemuanya memasokan dua perusahaan kertas dan bubur kertas
besar di provinsi itu (terbesar di negara ini), yang merupakan pemakai kayu terbesar di
negeri ini. 121
Seperti yag telah disinggung sebelumnya, KPK, berpeggangan dengan Undang-Undang
Tipikor, telah beberapa kali berhasil memburu pemodal dan pejabat tinggi yang paling
diuntungkan dari pembalakan liar. Mantan anggota DPR Indonesia, Al Amin Nur Nasution,
dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 250 juta (23 ribu dolar) karena mengijinkan
pembalakan hutan lindung di area Banyuasin di Sumatra Selatan dengan memfasilitasi
perubahan pada status kawasan wilayah tersebut. 122 Empat anggota parlemen yang duduk
di komisi IV (membidangi kehutanan, pertanian dan kelautan) dituduh terlibat dalam kasus
ini. 123 Dalam pembelaannya, salah satu dari anggota DPR, Sarjan Tahir, yang berperan
penting dalam menentukan pembayaran antara pihak pengembang dan anggota dewan,
hanya bisa member kesimpulan bahwa “Anggota dewan sudah biasa menerima uang dari
seseorang sebagai tanda balas budi.... jika kami tidak menerima uangnya, teman-teman [di
DPR] akan mempertanyakan alasannya, menuduh saya telah mengambil semua uang untuk
diri sendiri.” 124
118 “Kaban dan Pembalakan Liar,” Tempo, 11 September 2007.
119 Ibid.
120 “Illegal Loggers Push Anti-Graft Police ChiefS: Walhi,” Jakarta Post, 5 Mei 2008.
121 “Kaban Backs Decision to Close Illegal Logging cases,” Jakarta Post, 24 Desember 2008.
122 “Ex-MP Gets 8 Years for Forest Bribe,” Reuters, 5 Januari 2008.
123 “Five-Year Jail Term Sought for Lawmaker,” Jakarta Post, 8 Januari 2009.
124 “Lawmaker: I’m Guilty of Graft, So is the House,” Jakarta Globe, 15 Januari 2009.
51 Human Rights Watch | Desember 2009