diterbitkan oleh - Direktorat Jenderal KPI - Kemendag

DITERBITKAN OLEH:
DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL
DITJEN KPI / BI / 32 / IV / 2012

Susunan Redaksi
Buletin
Kerja Sama Perdagangan Internasional
Pengarah
Direktur Jenderal
Kerja Sama Perdagangan
Internasional
Penanggung Jawab
Sekretaris Ditjen
Kerja Sama Perdagangan
Internasional
Koordinator
Eddy Purwanto
Penyunting
Eddy Sofyan
Andi Sahman
Latifah Muniri
M. Suaib Sulaiman
Tim Redaksi
Riza Rosandy
Arif Wiryawan
Jerry Sobri S
Theresia Sinaga
Alamat Redaksi
Sekretariat
Direktorat Jenderal
Kerja Sama Perdagangan
Internasional
Gedung Utama Lantai 8
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta
Pusat
Telp: (021) 23528601,
Ext. 36341
Fax : (021) 23528611
Website:
www.kemendag.go.id
Email Redaksi:
contact-kpi@kemendag.go.id
Pengutipan diizinkan
dengan menyebutkan
sumber
i

Pengantar Redaksi,
Para Pembaca,
Buletin Kerja Sama Perdagangan Internasional edisi kedua di tahun 2012 ini
menyajikan 4 (empat) artikel, yaitu:
Artikel pertama, Perkembangan Isu Ketahanan Pangan di Fora Kerja Sama
APEC dan Peran Aktif Indonesia pada tahun 2011. Artikel ini membahas
tentang perkembangan pembahasan isu ketahanan pangan di dalam forum
APEC.
Artikel kedua, Liberalisasi bagi Ketahanan Pangan. Artikel ini membahas
mengenai dampak liberalisasi pangan dan langkah preventif untuk
mengatasi hal tersebut.
Artikel ketiga, Pembentukan ASEAN Common Visa Ditinjau dari Beberapa
Aspek. Artikel ini memaparkan uraian tentang aspek-aspek yang harus
dipertimbangan sebelum disepakatinya Visa Bersama ASEAN.
Artikel keempat, Komunitas Ekonomi di Amerika Latin. Artikel ini
memaparkan uraian tentang beberapa organisasi kerja sama ekonomi di
kawasan Amerika Latin.
Akhir kata, tim redaksi menyampaikan terima kasih kepada para
penyumbang artikel dan selamat membaca kepada para pecinta Buletin
Kerja Sama Perdagangan Internasional.
Semoga bermanfaat.
Redaksi
ii

DAFTAR ISI
Halaman
Redaksi ………………………………………………………………………..……………………….
Pengantar Redaksi …………………………………………………………………….….………
Daftar Isi …………………………………………………………………….…………………………
i
ii
iii
Perkembangan Isu Ketahanan Pangan di Fora Kerja Sama APEC dan
Peran Aktif Indonesia pada tahun 2011 ………………………………….…………….
Liberalisasi bagi Ketahanan Pangan ….…………………………………………..………
Pembentukan ASEAN Common Visa Ditinjau dari Beberapa Aspek ………..
Komunitas Ekonomi di Amerika Latin …………….………………….………………….
1
11
17
27
iii

PERKEMBANGAN ISU
KETAHANAN PANGAN
DI FORA KERJA SAMA APEC DAN
PERAN AKTIF INDONESIA PADA
TAHUN 2011
Oleh: Angga Handian Putra 1
A. PENDAHULUAN
Slogan "no life without food" jelas
menunjukkan arti pentingnya
pangan bagi kehidupan manusia.
Dari waktu ke waktu, isu pangan,
krisis bahan bakar, dan perubahan
iklim terus-menerus
dipandang sebagai isu panas dan
penting di seluruh dunia.
Krisis bahan bakar fosil juga telah
menyebabkan naiknya harga
pangan, transportasi, dan input
pertanian. Akibat kenaikan harga
pangan ini tentu akan
mengurangi kualitas konsumsi
rumah tangga miskin.
Krisis multidimensi ini secara
langsung tentu akan memukul
masyarakat dunia yang paling
miskin, dan yang paling membutuhkan,
kemudian pada
1 Pelaksana pada Direktorat Kerja Sama
APEC & OIL, Ditjen Kerja Sama
Perdagangan Internasional, Kementerian
Perdagangan. Isi artikel sebagian dan
seluruhnya bukan dan tidak dapat
dianggap sebagai representasi atau
pandangan resmi dari Ditjen KPI, maupun
Kementerian Perdagangan.
akhirnya menurunkan kualitas
hidup mereka.
Situasi pelik ini, ditambah lagi
dengan perubahan iklim global
dan krisis keuangan yang barubaru
ini muncul, hal ini akan
mempersulit dalam mencapai
ketahanan pangan di negaranegara
berkembang, atau bahkan
dalam lingkup global di masa
mendatang.
Indonesia merupakan salah satu
negara penggagas yang mendorong
agar masalah ketahanan
pangan mendapatkan perhatian
global. Indonesia telah menyerukan
agar negara-negara
maju dapat merealisasikan
berbagai komitmen mereka untuk
memberikan pendanaan bagi
pembangunan yang berkelanjutan.
Selain itu Indonesia juga aktif
berdiplomasi di berbagai forum
internasional tingkat multilateral,
regional, dan bilateral terkait isu
ketahanan pangan serta mendorong
upaya penanganan
masalah ketahanan pangan
terkait dengan peningkatan
kesejahteraan small-holder
farmers, masyarakat miskin
pedesaan, peran wanita, bencana
alam, dan perubahan iklim.
Ketahanan pangan global saat ini,
berdiri di persimpangan jalan.
Lonjakan harga pangan pada
1

tahun 2007 dan 2008 dilihat
sebagai peringatan mengenai
kerentanan ketahanan pangan
jangka panjang.
Pada tahun 2009, untuk pertama
kalinya dalam sejarah manusia,
jumlah orang kekurangan gizi di
dunia melebihi 1 miliar, meskipun
diperkirakan telah turun menjadi
925 juta pada tahun 2010.
Melihat ke depan, populasi dunia
diperkirakan akan mencapai 9,1
miliar pada tahun 2050, dan
produksi pangan akan meningkat
70% untuk memenuhi pangan. Di
sisi lain, produksi pertanian
meningkat secara terbatas yang
tidak meningkat secepat tahun
sebelumnya, investasi publik
jangka panjang berkurang,
kekurangan air bersih, konversi
lahan pertanian ke lahan
nonproduksi pangan dan dampak
negatif perubahan iklim telah
meningkat. Akibatnya harga ratarata
tanaman pangan pada
dekade berikutnya diperkirakan
tetap di atas level pada dekade
tahun 2007-2008. Kenyataan ini
memperlihatkan pentingnya
perdagangan produk pangan dan
pertanian.
B. ISU KETAHANAN PANGAN
Kawasan Asia Pasifik secara
global, merupakan pusat produksi
barang pertanian dan perdagangannya.
Produksi benih di
kawasan ini merupakan setengah
dari total produksi benih di dunia.
Di lain pihak, hampir seperempat
penduduk dunia berada di
kawasan Asia Pasifik. Lebih lanjut,
kawasan ini secara konstan
dihadapkan pada risiko tinggi
bencana alam seperti gempa
bumi, tsunami, angin topan,
banjir dan longsor yang
menyebabkan kerusakan serius
terhadap rantai pasokan bahan
pangan dan infrastruktur
produksi pertanian pada tingkat
regional.
Pelajaran yang dapat diambil dari
peningkatan harga pangan saat
ini ialah memberikan pedoman
pada langkah yang dapat
Ekonomi APEC lakukan pada
ketahanan pangan. Untuk
beberapa dekade ke belakang,
usaha yang dilakukan oleh
masyarakat internasional telah
menempatkan perhatian khusus
pada sisi permintaan yang berarti
untuk meningkatkan akses
terhadap pangan melalui program
pengentasan kemiskinan. Jadi,
saat ini adalah waktu yang tepat
untuk mengambil langkah
konkret untuk memenuhi
kebutuhan pangan di masa
mendatang.
Ketahanan pangan tidak dapat
dicapai tanpa sistem yang stabil,
efisien dan distribusi pangan yang
2

merata. Dalam hal ini, para
ekonomi APEC harus bekerja
sama: memberikan fasilitasi
peningkatan perdagangan produk
pertanian, menjaga kepercayaan
pasar, meningkatkan bidang
usaha, dan memastikan
keamanan pangan di kawasan
dengan bekerja sama dengan
para pemangku kepentingan.
Mendorong investasi pertanian
yang bertanggung jawab
merupakan bagian unsur dalam
tujuan ini. Menteri Singapura
untuk Pembangunan Nasional
berpendapat bahwa dengan
menjaga perdagangan terbuka,
bebas, fair free serta fair trade
setiap saat untuk memastikan
pangan tersedia untuk semua
orang, kemudian menekankan
pentingnya memastikan fungsi
efisien dari mekanisme pasar,
mengurangi distorsi pasar, dan
mempromosikan transparansi
yang lebih luas dengan
meningkatkan aliran informasi
tentang tingkat persediaan
pangan, produksi dan konsumsi.
Singapura sendiri memiliki
Singapore’s Food Fund, yang
membantu produsen lokal dan
importir meningkatkan produktivitas
melalui Research &
Development dan meningkatkan
pasokan ketahanan pangan.
Peningkatan ketahanan pangan di
kawasan APEC merupakan
agenda yang sangat penting
karena dapat berkontribusi
terhadap pencapaian tujuan
human security APEC,
implementasi APEC leader’s
growth strategy, dan pada
pembangunan di sektor pangan
dan pertanian. Dari sudut
pandang ini, Pemerintah Jepang
menyelenggarakan Pertemuan
Tingkat Menteri yang
bertanggung jawab kepada
ketahanan pangan pertama di
Niigata, Jepang pada Oktober
2010. Pertemuan Tingkat Menteri
mengesahkan Niigata Declaration
bersama dengan para Anggota
ekonomi APEC dan menyetujui
action plan yang mengkompilasi
62 kegiatan konkret untuk
merealisasikan prinsip Niigata
Declaration. Kegiatan-kegiatan
tersebut terdapat di dalam action
plan yang merupakan sarana yang
penting dalam mencapai Niigata
Declaration dan platform
informasi ini akan memainkan
peranan yang signifikan untuk
menindaklanjuti action plan.
Pembahasan ketahanan pangan
di APEC dilakukan sejak tahun
1998, di mana para Pemimpin
Ekonomi APEC menginstruksikan
APEC Business Advisory Council
(ABAC) untuk menyusun suatu
APEC Food System (AFS) untuk
menangani masalah pangan.
3

Kemudian, pada APEC Economies
Leader Meeting (AELM) di
Auckland, New Zealand pada
bulan September 1999, para
Pemimpin Ekonomi APEC
menerima laporan mengenai
APEC Food System (AFS) yang
diajukan oleh ABAC dan
mengesahkan rekomendasirekomendasinya
mengenai infrastruktur
pedesaan, pengembangan
teknologi produksi dan
pengolahan pangan, dan
meningkatkan perdagangan
produk-produk pangan.
Pada bulan November 2000, Para
Pemimpin dan Menteri
menegaskan komitmen mereka
untuk mengatasi secara paralel
pada kerja sama tiga wilayah
tersebut. Kemudian pada bulan
Oktober 2001 di Shanghai China,
Para Menteri meminta para
Senior Official memberikan
rencana lebih lanjut untuk
meningkatkan momentum
pelaksanaan AFS. Namun, untuk
berbagai alasan, AFS gagal
mendapatkan dukungan.
Pada AELM tahun 2003 di
Thailand, di dalam APEC Leaders
Declaration, para Pemimpin
Ekonomi APEC sepakat untuk
memajukan semua pathfinder
initiatives di antaranya APEC
Sectoral Food Mutual Recognition
Arrangements (APEC Sectoral
Food MRA) yang telah didorong
oleh para Menteri pada
Pertemuan APEC Sectoral Food
MRA sebelum AELM. APEC
Sectoral Food MRA merupakan
peraturan yang menjadi payung
dalam implementasi elemenelemen
ketentuan sektoral terkait
produk sektor pangan atau
pangan khusus. APEC Sectoral
Food MRA dirancang untuk
memfasilitasi perdagangan
dengan meminimalkan pemeriksaan
pengawasan pangan di entry
point impor Ekonomi APEC
dengan berdasar pada jaminan
yang diberikan melalui penilaian
standar pre-export menggunakan
sistem pemeriksaan dan
sertifikasi yang diakui secara
resmi.
Pada tahun 2005, telah
dilaksanakan APEC High Level
Policy Dialogue on Agricultural
Biotechnology and Private Sector
Day yang diadakan di Hanoi,
Vietnam. Pertemuan ini mengakui
potensi peranan bioteknologi
pertanian untuk mencapai
pertumbuahan ekonomi serta
memfasilitasi untuk mengurangi
biaya perdagangan produk
pangan. Pertemuan ini dilakukan
setiap setahun sekali.
Pada tahun 2006, Pertemuan ke-9
APEC Counter-Terrorism Task
Force (CTTF) yang dilaksanakan
pada tanggal 27-28 Februari 2006
di Hanoi, Vietnam, dibahas
4

sembilan inisiatif baru, proposal
Food Defense: Mitigasi Ancaman
Teroris terhadap Pasokan Pangan
Ekonomi APEC. Sebagai tindak
lanjut, diadakan workshop pada
bulan tanggal 1-3 November 2006
di Bangkok, Thailand yang
bertujuan masing-masing
Ekonomi APEC menetapkan
dengan tools untuk menganalisis
dan menerapkan metodologi
asesmen dalam memerangi
teroris terhadap pasokan pangan
internasional. Pada tahun 2007,
para Pemimpin APEC mengakui
pentingnya keamanan pangan
dan sepakat yang dituangkan di
dalam Leader declaration, bahwa
“develop a more robust approach
to strengthening food and
consumer product safety
standards, using a scientific riskbased
approach, and without
creating
unnecessary
impediments to trade”. Para
Pemimpin juga sepakat bahwa
pemberian capacity building di
sektor ini adalah sebuah prioritas.
Pada tahun 2008 di Peru, para
Menteri Perdagangan APEC
mencatat kenaikan harga pangan
global yang dramatis, mereka
secara bersama-sama sepakat
bahwa Ekonomi APEC dapat
memainkan peranan penting
dalam merespons krisis pangan
global dengan menjaga komitmen
liberalisasi perdagangan dan
investasi serta pasar terbuka.
Para Pemimpin APEC merespons
dengan pernyataan pada APEC
Leaders declaration 2008, “We
are deeply concerned about the
impact that volatile global food
prices, combined with food
shortages in some developing
economies, are having on our
achievements in reducing poverty
and lifting real incomes over the
last decade. We support a fully
coordinated response and a
comprehensive strategy to tackle
this issue Individual and collective
policy responses to expand food
and agricultural supply in the
region should strengthen market
forces to encourage new
investment in agricultural
technology and production
systems.”
Pada saat itu, akhirnya, Senior
Official APEC mengambil langkah
penting dengan mengembangkan
suatu “Work Plan on Food
Security”. Work plan ini ditujukan
untuk mengatasi banyak isu yang
sejalan dengan rekomendasi AFS
dan menganggap masih relevan
dengan keadaan termasuk kerja
sama dengan sektor swasta di
bidang pangan dan pertanian di
kawasan Asia Pasifik. Selain
berfokus pada kegiatan
ketahanan pangan, Senior Official
juga mengambil tindakan penting
lainnya pada Food Safety dan
5

Food Defense. Inisitif di kedua
bidang ditujukan untuk memastikan
akses dan distribusi
terhadap pangan yang aman di
dalam kawasan APEC. Sebagai
lanjutan, pada tahun 2009, ABAC
mengeluarkan makalah “Strategic
Framework for Food Security in
APEC” yang dirancang untuk
mencapai ketahanan pangan di
kawasan melalui implementasi
AFS yang efektif. Makalah
merekomendasikan bahwa APEC
harus fokus kembali pada
pendekatan komprehensif AFS
untuk mengatasi masalah terkait
ketahanan pangan seperti: akses
pangan, ketersediaan pangan,
pasokan yang terjamin, liberalisasi
perdagangan, keamanan
pangan, kesehatan, ketahanan
lingkungan, perubahan iklim, dan
sustainability.
Pada tahun 2010, China Taipei
menjadi tuan rumah “APEC Food
Security Forum” yang
dilaksanakan pada tanggal 18-20
Agustus 2010. Forum ini
menghadirkan pejabat pemerintah,
para ahli dari
pemerintah dan sektor swasta,
serta peneliti dari Ekonomi APEC
untuk membahas isu yang terkait
dengan ketahanan pangan
termasuk investasi, lingkungan
dan fasilitasi perdagangan.
Sementara itu, Market Access
Group (MAG) pada tanggal 19
September 2010 juga menyelenggarakan
workshop
tentang "Non-Tariff Measure and
Non-Tariff Barriers Affecting
Trade in Food and Agriculture
Products in the APEC region" di
Sendai, Jepang. Workshop ini
dihadiri oleh para pengusaha,
akademisi, dan regulator di
bidang isu ketahanan pangan
berkaitan dengan transparansi,
pelabelan dan hambatan nontarif
yang tidak perlu terhadap
perdagangan produk pangan di
kawasan APEC. Sepanjang tahun
2010, sejak Senior Official
Meeting 1 (SOM1) pada Februari
2010, kemudian SOM2 pada Juni
2010, dan SOM3 pada September
2010 telah melakukan pembahasan
dan persiapan penyelenggaraan
First APEC
Ministerial Meeting on Food
Security melalui Senior Officials
Friends of the Chair (SOM FOTC)
on Food Issues.
Pada tanggal 16-17 Oktober 2010
di Sendai, Jepang, untuk pertama
kalinya diselenggarakan APEC
Ministerial Meeting on Food
Security yang diketuai oleh
Menteri Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan, Jepang.
Konklusi dari pertemuan ini
adalah “Niigata Declaration on
Food Security” yang telah
disahkan oleh para Pemimpin
APEC pada AELM 2010.
6

Secara garis besar, deklarasi ini
merupakan langkah konkret yang
disepakati para Pemimpin
Ekonomi APEC untuk: (i)
pembangunan sektor pertanian
yang berkesinambungan; dan (ii)
memfasilitasi investasi, perdagangan,
dan pasar.
Para Pemimpin Ekonomi APEC
juga mengesahkan “APEC Action
Plan on Food Security” di mana
ditujukan untuk mengidentifikasi
kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Ekonomi APEC
dalam rangka penguatan
ketahanan pangan di kawasan.
Untuk mencapai pembangunan
sektor pertanian yang berkesinambungan
dilakukan melalui
peningkatan kapasitas pasokan
pangan, peningkatan kesiapan
terhadap bencana di sektor
pertanian, memajukan masyarakat
pedesaan, dan mengatasi
dampak perubahan iklim serta
pengelolaan sumber daya alam.
Sedangkan untuk fasilitasi
investasi, perdagangan dan pasar
dilakukan dengan mendorong
investasi di sektor pertanian,
memfasilitasi perdagangan
produk pangan dan pertanian,
memperkuat kepercayaan pada
pasar sektor pertanian, meningkatkan
bidang usaha
agribisnis, dan meningkatkan
praktik keamanan pangan.
Sebagai tindak lanjut, para
Menteri menginstruksikan para
Senior Official untuk memantau
pelaksanaan dari Action Plan on
Food Security, dan memberi
laporan tahunan perkembangan
pelaksanaannya kepada para
Menteri APEC serta mengompilasi
laporan asesmen.
Pada Pertemuan APEC Ministerial
Responsible for Trade (APEC MRT)
tahun 2011 di Big Sky, Montana,
AS, pembahasan ketahanan
pangan dilakukan secara
mendalam yang berkenaan
dengan langkah-langkah untuk
memastikan pasar yang
transparan dan terbuka pada
perdagangan pangan yang
berkontribusi terhadap tujuan
ketahanan dan keamanan pangan
global. Pada APEC Ministerial
Statement sebagai hasil APEC
Ministerial Meeting (AMM) 2011,
para Menteri APEC menyatakan
bahwa untuk memperkuat
ketahanan pangan diperlukan
pengamanan pasokan pangan di
kawasan dan menjaga harga
pangan agar tidak bergejolak. Hal
ini dicapai dengan keterbukaan
pasar, meningkatkan transparansi
dan pertukaran informasi tentang
jumlah stok dan produksi pangan
serta mewujudkan komitmen
untuk investasi jangka panjang di
sektor pertanian termasuk
peningkatan produktivitas
pertanian.
7

Para Menteri APEC juga
menggarisbawahi pentingnya
memperkuat keamanan pangan
di kawasan sebagai upaya
melindungi kesehatan masyarakat
serta mengembangkan
pembangunan yang berkesinambungan
di sektor
kelautan. Pada AMM 2011, para
Menteri juga menyambut baik
pembentukan APEC Policy
Partnership on Food Security.
Pada tingkat Pemimpin Ekonomi
APEC, tertuang dalam Deklarasi
para Pemimpin Ekonomi APEC
(Honolulu declaration-toward a
seemless regional economy)
bahwa para Pemimpin Ekonomi
APEC akan mengambil langkahlangkah
ke depan dalam upaya
fasilitasi perdagangan dan
keterbukaan pasar di antaranya di
kawasan melalui implementasi
Niigata Declaration on Food
Security dan memperkuat sistem
keamanan pangan termasuk
mendukung Gobal Food Safety
Fund (capacity building yang
bekerja sama dengan World
Bank).
Tahun 2012, di mana tuan rumah
APEC adalah Rusia, menjadikan
ketahanan pangan sebagai
prioritas APEC tahun 2012. Rusia
mempertimbangkan elemen
utama ketahanan pangan APEC
ialah upaya mencapai dan
menjaga akses ekonomi dan fisik
terhadap produk pangan,
memastikan standar internasional
kualitas dan keamanan,
mendorong peningkatakan
produksi melalui pengenalan
teknologi inovatif, dan
mengidentifikasi dan mengatasi
masalah yang dapat mempengaruhi
produksi pertanian,
termasuk yang terkait dengan
perubahan iklim dan bencana
baik karena manusia ataupun
alam.
C. PERAN AKTIF INDONESIA DALAM
ORGANISASI APEC PADA
TAHUN 2011
Indonesia sebagai salah satu
Ekonomi APEC memiliki peran
aktif dalam pembahasan isu ini
terutama pada tahun 2011. Pada
APEC 2011 yang diselenggarakan
di Amerika Serikat (AS) memiliki
prioritas yaitu: (i) Strengthening
Regional Economic Integration
and Expanding Trade; (ii)
Promoting Green Growth; dan (iii)
Expanding
Regulatory
Cooperation and Advancing
Regulatory Convergence. Di
dalam agenda prioritas ketiga,
membahas terkait regulasi
keamanan pangan (food safety).
Pembahasan isu ketahanan
pangan merupakan inisiatif
penting lainnya. Secara khusus,
pada APEC Ministers Responsible
for Trade (MRT) tahun 2011, para
8

Menteri Perdagangan APEC
membahas secara mendalam
mengenai ways to ensure open
and transparent markets for food
trade to contribute to global food
security and safety goals.
Indonesia telah menyampaikan
pandangannya terhadap isu food
security di mana isu ini
merupakan isu besar dan sudah
dibahas sejak tahun 2008, dan
saat ini kenaikan harga bahan
pangan semakin tinggi, bahkan
melebihi kenaikan pada tahun
2010.
Indonesia menyampaikkan bahwa
permasalahan ini muncul saat
supply atau produksi tidak dapat
memenuhi demand yang akan
menyebabkan suatu negara
menerapkan export restriction
(larangan ekspor), di mana hal ini
akan menimbulkan fluktuasi
harga yang semakin tinggi.
Selain dari sisi supply, sisi demand
juga tidak kalah penting dalam
mengakibatkan kenaikan hargaharga
komoditi, salah satunya
adalah panic buying yang terjadi
pada krisis ekonomi global pada
tahun 2008.
Berdasar hal tersebut Indonesia
menganggap penting untuk
mengetahui bagaimana mencegah
terjadinya panic buying dan
export restriction.
Untuk mengatasi hal tersebut,
Indonesia menyampaikan saran
sebagai solusi dari masalah
tersebut yaitu melalui buffer
stock dan food reserves.
Indonesia juga mendukung
masukan dari Rusia mengenai
transparency of information on
stocks, production, consumption,
export and import on food.
Indonesia menegaskan kembali
pentingnya keterlibatan dunia
usaha dan seluruh stakeholder
dalam hal ini.
D. PENUTUP
Ketahanan pangan merupakan isu
pembangunan berkelanjutan
yang kompleks, tidak hanya
terkait dengan kesehatan seperti
gizi buruk, tetapi juga terkait
pembangunan ekonomi, lingkungan,
dan perdagangan yang
berkelanjutan.
APEC telah memainkan peranan
yang penting dalam pencapaian
ketahanan pangan domestik,
kawasan dan global.
Keberlanjutan pembahasan isu
ketahanan pangan di fora APEC
menunjukkan bahwa APEC
memiliki perhatian yang besar
terhadap Ketahanan Pangan.
Pada prinsipnya Indonesia
mendukung upaya-upaya APEC
dalam setiap pembahasan isu
ketahanan pangan dan berperan
9

aktif dalam penyampaian
pandangan serta keikutsertaan
dalam workshop dan proyek dari
APEC. Hal ini dikarenakan sesuai
dengan kebijakan diplomasi
Indonesia yang merupakan salah
satu Negara penggagas isu
ketahanan pangan di bahas
secara global di berbagai forum
internasional.
Oleh karena itu sekarang masingmasing
negara perlu memulai
untuk menggagas sebuah solusi
alternatif dalam mewujudkan
ketahanan pangan nasional,
sehingga kualitas hidup
masyarakat dunia dapat terjamin.
Referensi:
- Achmad, Suryana. Sustainable
Food Security Development in
Indonesia: Policies and Its
Implementationpolicies
Implementation, Presented at
High-Level Regional Policy
Dialogue Organized by Un-
Escap and Government of
Indonesia, Bali, 9-10
December 2008.
- Budi Winarno. Isu-isu Global
Kontemporer.
CAPS.
Yogyakarta; 2011. Hal. 185-
204.
- Robby Johnson, Kym
Anderson dkk. Strategic
Framework for Food Security
in APEC. International Food
and Agricultureal Trade Policy
Council. 2009.
- FAO. How to Feed the World
in 2050. 2009.
- OECD-FAO. OECD-FAO
Agricultural Outlook 2010-
2019. 2010.
- Niigata Declaration on Food
Security 2010.
- APEC Leaders Declaration
2011.
- Minister Statement 2011.
- APEC CTI’s Annual Report to
Minister 2011.
- http://www.thejakartapost.co
m/news/2010/06/24/foodsecurity-and
diversification.html.
Diakses
tanggal 19 Desember 2011.
- http://www.who.int/trade/glo
ssary/story028/en/. Diakses
tanggal 19 Desember 2011.
- http://www.channelnewsasia.
com/stories/singaporelocalne
ws/view/1087636/1/.html,
20-12-2011. Diakses tanggal
19 Desember 2011.
10

LIBERALISASI
BAGI KETAHANAN PANGAN
Oleh: Mhd. Zamal Nasution, M.Sc. 1
A. URGENSI INDUSTRIALISASI
PANGAN
Pangan merupakan kebutuhan
dasar utama bagi manusia yang
harus dipenuhi setiap saat. Hak
untuk memperoleh pangan
merupakan salah satu hak asasi
manusia, sebagaimana tersebut
dalam pasal 27 UUD 1945 maupun
dalam Deklarasi Roma (1996).
Pertimbangan tersebut mendasari
terbitnya UU No. 7/1996 tentang
Pangan. Sebagai kebutuhan dasar
dan hak asasi manusia, pangan
mempunyai arti dan peran yang
sangat penting bagi kehidupan
suatu bangsa. Ketersediaan
pangan yang lebih kecil
dibandingkan kebutuhannya
dapat menciptakan ketidakstabilan
ekonomi. Berbagai
gejolak sosial dan politik dapat
juga terjadi jika ketahanan pangan
terganggu. Kondisi kritis ini
bahkan dapat membahayakan
stabilisasi nasional yang dapat
1
Pelaksana pada Puska KPI, BPPKP
Kemendag Isi artikel sebagian dan
seluruhnya bukan dan tidak dapat
dianggap sebagai representasi atau
pandangan resmi dari Ditjen KPI,
maupun Kementerian Perdagangan.
11
meruntuhkan Pemerintah yang
sedang berkuasa.
Di Indonesia, industrialisasi
pangan sudah mulai dijalankan
pemerintah dengan mengimplementasikan
program Merauke
Integrated Food and Energy Estate
(MIFEE). MIFEE merupakan
konsep pengembangan produksi
pangan yang dilakukan secara
terintegrasi mencakup pertanian,
perkebunan, bahkan peternakan
yang berada di suatu kawasan
lahan yang sangat luas (an
integrated farming, plantation
and livestock zone). Program
MIFEE sangat menarik minat
pemodal asing karena mereka
diberi banyak kemudahan untuk
“memiliki” dan mengelola lahan di
Indonesia, meskipun usaha ini
dinilai oleh beberapa kalangan
justru bertentangan dengan upaya
pemerintah mendorong ekonomi
kerakyatan, khususnya ekonomi
kaum tani. Masyarakat lokal
Papua dihadapkan pada lompatan
gaya hidup, dari “pola meramu”
menjadi “pola industri” yang
berbasis tanaman pangan/
perkebunan/peternakan yang
sebenarnya asing bagi mereka.
Karakter pertanian dan pangan
Indonesia akan bergeser dari
peasant-based dan family-based
agriculture menjadi corporatebased
food dan agriculture
production.

Tahun 1998, adalah salah satu
masa puncak dari wacana dan
perdebatan masalah pangan serta
berbagai persoalan yang terkait
erat dengannya, seperti
kemiskinan dan ketimpangan
pendapatan dunia. Salah satu
peristiwa yang memicu masalah
ini adalah pemberian Hadiah
Nobel Ekonomi kepada Profesor
Amartya Kumar Sen, profesor
Universitas Oxford yang, antara
lain, memperlihatkan dengan
gamblang bagaimana kebijakankebijakan
pemerintah dapat
mengakibatkan bencana kelaparan
luar biasa (famine), bahkan
ketika produksi dan sediaan bahan
pangan sebenarnya melimpah
saat itu.
Prediksi para ahli kimia dunia yang
mengaitkan krisis pangan dengan
ketersediaan pupuk dan energi
menyatakan bahwa dunia akan
mengalami krisis pangan pada
tahun 2050 ketika populasi dunia
mencapai 8,9 miliar orang dan
sistem produksi pangan sudah
tidak mampu lagi memasok dan
memenuhi permintaan global.
Tetapi tahun 2050 masih terlalu
lama. Pada bulan Agustus tahun
2011, sekelompok ahli ekonomi
pangan dari Food Policy Reasearch
Institute, Amerika Serikat, bahkan
sudah memperkirakan krisis
pangan yang serius akan segera
datang, yaitu tahun 2020, hanya
sekitar delapan tahun dari
sekarang.
Dengan skenario pesimistis, yaitu
para pemimpin dunia tidak
melakukan terobosan berupa
kebijakan yang propangan, krisis
pangan yang cukup parah pun
akan terjadi di banyak negara
berkembang, termasuk Indonesia.
Krisis tersebut hanya dapat
diperlunak bila pendapatan ratarata
dunia tetap meningkat,
ekonomi Asia, Eropa, dan Amerika
Serikat tetap berkinerja baik.
B. LIBERALISASI PANGAN DUNIA
Sebagai negara ekonomi terbuka
(open economic) situasi pasar
domestik di Indonesia tidak
terlepas dari gejolak pasar dunia
yang semakin liberal. Proses
liberalisasi pasar tersebut dapat
terjadi karena kebijakan unilateral
dan konsekuensi keikutsertaan
meratifikasi kerja sama perdagangan
regional maupun global
yang menghendaki penurunan
kendala-kendala perdagangan
(tarif dan nontarif). Perspektif
ketahanan pangan dalam era
liberalisasi perdagangan dicirikan
oleh kecenderungan semakin
meningkatnya pasok pangan dari
pasar impor. Guna menghindari
kinerja ketahanan pangan
nasional yang semakin buruk
diperlukan: (i) serangkaian
12

kebijakan yang tetap mendukung
prioritas pemenuhan kebutuhan
pangan dari produksi dalam
negeri; (ii) pengaturan perdagangan
pangan yang tidak merugikan
petani produsen dengan bias
konsumen; dan (iii) ketegasan penerapan
sanksi hukum untuk
melindungi pasar pangan
domestik dan kepentingan pelaku
perdagangan, terutama petani
produsen.
Pendukung pasar bebas menyebut
liberalisasi sebagai penggunaan
mekanisme harga yang lebih
intensif sehingga dapat
mengurangi bias anti ekspor dari
rezim perdagangan. Disebutkan
pula bahwa liberalisasi juga
menunjukkan kecenderungan
makin berkurangnya intervensi
pasar sehingga liberalisasi dapat
menggambarkan situasi semakin
terbukanya pasar domestik untuk
produk-produk luar negeri.
Percepatan perkembangan
liberalisasi pasar terjadi karena
dukungan revolusi di bidang
teknologi, telekomunikasi dan
transportasi yang mengatasi
kendala ruang dan waktu.
Menurut pendapat sebagian pakar
ekonomi, perdagangan antarnegara
sebaiknya dibiarkan secara
bebas dengan seminimum
mungkin pengenaan tarif dan
hambatan lainnya. Hal ini didasari
argumen bahwa perdagangan
yang lebih bebas akan
memberikan manfaat bagi kedua
negara pelaku dan bagi dunia,
serta meningkatkan kesejahteraan
yang lebih besar dibandingkan
tidak ada perdagangan. Selain
meningkatkan distribusi kesejahteraan
antarnegara liberalisasi
perdagangan juga akan
meningkatkan kuantitas perdagangan
dunia dan peningkatan
efisiensi ekonomi.
Namun demikian, oleh karena
terdapat perbedaan penguasaan
sumberdaya yang menjadi
komponen pendukung daya saing,
sebagian pakar yang lain
berpendapat liberalisasi pasar
berpotensi menimbulkan dampak
negatif karena mendorong
persaingan pasar yang tidak sehat.
Atas dasar itu maka timbul
pandangan pentingnya upayaupaya
proteksi terhadap produksi
dalam negeri dan kepentingan
lainnya dari tekanan pasar
internasional melalui pemberlakuan
kendala atau hambatan
perdagangan.
Pada kondisi semakin kuatnya
tekanan untuk meliberalisasi
pasar, efektivitas pemberlakuan
kendala atau hambatan tersebut
dalam perdagangan akan
menentukan derajat keterbukaan
pasar. Keterbukaan pasar semakin
tinggi bila pemerintah suatu
negara menurunkan tarif (bea
13

masuk) produk yang
diperdagangkan (tariff reduction)
dan menghilangkan hambatanhambatan
nontarif (non tariff
barriers). Hal sebaliknya terjadi
bila pemerintah cenderung
menaikkan tarif dan meningkatkan
hambatan nontarif.
Makin terbuka dan terintegrasinya
perdagangan (pasar) antarnegara
juga didorong faktor eksternal
seperti karena terikat ratifikasi
perjanjian perdagangan antar
negara, kawasan, atau bahkan
yang bersifat global. Tekanan
eksternal liberalisasi selain karena
dorongan upaya regionalisasi
terjadi pada akhir 1980-an hingga
pertengahan 1990-an (seperti
dengan pembentukan ASEAN Free
Trade Area dan Asia Pacific
Economic Countries) juga karena
keterikatan komitmen terhadap
Kesepakatan Putaran Uruguay
(Uruguay Round Agreement)
sebagai bagian dari rangkaian
putaran GATT (General Agreement
on Tax and Tariff) yang kemudian
diubah menjadi organisasi formal
bernama WTO (World Trade
Organization). Kesepakatan dalam
AFTA dan WTO bersifat mengikat
(binding), sedangkan dasar
kesepakatan APEC (Asia Pacific
Economic Cooperation) bersifat
sukarela. Namun demikian
semangat yang dibawa oleh ketiga
bentuk kelembagaan relatif sama,
14
yaitu liberalisasi melalui
penurunan kendala perdagangan
(tarif dan kendala nontarif).
Menurut tujuannya, kebijakan
tarif dapat diklasifikasikan
sebagai: (i) tarif proteksi, yaitu
pengenaan tarif bea masuk yang
tinggi untuk mencegah atau
membatasi impor barang
tertentu; dan (ii) tarif revenue,
yaitu pengenaan tarif bea masuk
yang bertujuan untuk
meningkatkan penerimaan
negara.
Berdasarkan tujuan tersebut,
fungsi tarif bea masuk adalah: (i)
mengatur perlindungan kepentingan
ekonomi dalam negeri
(fungsi regulator); (ii) salah satu
sumber penerimaan negara
(fungsi budgeter); dan (iii) fungsi
pemerataan (pemerataan distribusi
pendapatan nasional).
Ketergantungan terhadap perdagangan
pangan global
mengandung risiko sebagai
berikut: (i) pasok pangan domestik
menjadi tidak menentu; (ii) harga
pangan di pasar dunia kurang
stabil, tidak terkecuali pangan
pokok seperti beras; dan (iii)
merusak pola pertukaran barang
di pasar dunia, di mana harga
produk pertanian yang diekspor
rendah sedangkan harga pangan
yang diimpor tinggi jika
pengambilan keputusan tidak
tepat.

C. POSISI STRATEGIS INDONESIA
Sebagai anggota WTO Indonesia
terikat pada Perjanjian Pertanian
(Agreement on Agricultural) dalam
perdagangan pangan internasional,
di samping perjanjian
SPS (Sanitary and Phytosanitary).
Namun implementasi Perjanjian
Pertanian yang meliputi elemen,
antara lain: (i) peningkatan akses
pasar; (ii) pengurangan subsidi
eskpor; dan (iii) pengurangan
bantuan domestik, yang selama ini
dianggap terlalu mengedepankan
peningkatan akses pasar di
negara-negara berkembang
sehingga harga komoditas
menjadi tertekan. Di Indonesia
tarif impor komoditas pertanian,
kecuali beras dan gula pasir telah
diturunkan hingga tinggal 0-5
persen dan subsidi input pertanian
telah dicabut sejak tahun 1998.
Dengan demikian, sektor
pertanian di Indonesia telah
mengalami liberalisasi dan hanya
mengacu pada sinyal pasar.
Perbedaan dalam pemilikan
sumber daya, penguasaan
teknologi produksi, perkembangan
ekonomi dan komitmen
pemerintah untuk membela
kepentingan produsen di dalam
negeri sangat menentukan
kemampuan Indonesia bersaing
dalam pasar global yang makin
liberal. Dalam konteks ketahanan
pangan, meskipun neraca
15
perdagangan pangan Indonesia
masih menunjukkan adanya
surplus perdagangan akan tetapi
Indonesia dihadapkan pada
bayang-bayang suram nasib
komoditas pangan strategis
(beras) yang semakin bergantung
pada pasokan pasar global.
Beberapa langkah preventif untuk
menghindarkan penurunan kinerja
ketahanan pangan yang lebih
buruk dapat ditempuh melalui:
1. Peningkatan kapasitas
produksi dengan terobosan
teknologi untuk mengatasi
indikasi kendala produksi.
Dalam kaitan ini,
pengembangan sistem ilmu
pengetahuan dan teknologi
untuk mendorong penggunaan
input yang makin seimbang,
perbaikan sistem pascapanen
dan subsidi benih merupakan
salah satu opsi program jangka
panjang yang dapat dilakukan.
2. Mencari nilai kebutuhan riil
konsumsi penduduk untuk
dasar kalkulasi kebutuhan
impor.
3. Pengaturan tata niaga pangan
strategis (beras) yang tidak
terlalu bias konsumen.
4. Ketegasan penerapan sanksi
hukum dalam perdagangan
pangan untuk menyelamatkan
pasar pangan di dalam negeri
dan membela kepentingan

petani produsen yang
umumnya adalah petani
miskin.
5. Kebijakan stabilisasi harga
output.
Tidak hanya sekedar kebutuhan
“kemauan politik” pemerintah
merumuskan kebijakan pangan
(pertanian), implementasi
langkah-langkah tersebut di atas
juga membutuhkan “realisasi”
penguatan koordinasi antar
sektor, khususnya pertanian dan
perdagangan. Penguatan koordinasi
tersebut penting agar
kebijakan sektor produksi dengan
perdagangan semakin terintegrasi
dan efektif mengendalikan
keseimbangan kebutuhan dan
pasokan pangan, khususnya dari
penetrasi pangan impor yang
cenderung berlebihan dan
mengabaikan situasi produksi
dalam negeri, sehingga pencapaian
harga pangan yang layak
beli (bagi konsumen) tidak berarti
mengorbankan pendapatan petani
produsen.
16

PEMBENTUKAN
ASEAN COMMON VISA DITINJAU
DARI BEBERAPA ASPEK
A. PENDAHULUAN
Oleh: Werdi Ariyani 1
Para Pemimpin ASEAN pada
pertemuan Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) ASEAN pada tanggal
28 Oktober 2010 telah
mengadopsi The Master Plan on
ASEAN Connectivity (MPAC).
Untuk merealisasikan inisiatif
ASEAN Connectivity tersebut,
para pemimpin ASEAN meminta
para mitra eksternal, bank
pembangunan multilateral, dana
regional dan global, sektor
swasta, dan pihak lain untuk ikut
ambil bagian secara langsung
dalam pelaksanaan MPAC
tersebut.
MPAC bertujuan untuk menghubungkan
ASEAN melalui: (i)
Pengembangan infrastruktur fisik
(physical connectivity); (ii)
Kelembagaan yang efektif; (iii)
Mekanisme-mekanisme beserta
prosesnya (institutional connec-
1 Kepala Seksi Daya Saing dan Isu Lainnya
Direktorat Kerja Sama, ASEAN Ditjen Kerja
Sama Perdagangan Internasional,
Kementerian Perdagangan. Isi artikel
sebagian dan seluruhnya bukan dan tidak
dapat dianggap sebagai representasi atau
pandangan resmi dari Ditjen KPI, maupun
Kementerian Perdagangan.
tivity); dan (iv) Konektivitas antar
masyarakat (people-to-people
connectivity).
Salah satu pilar dari MPAC adalah
people to people connectivity
yang mengamanatkan dilakukannya
feasibility study for easing
visa requirements, melalui ASEAN
Tourism Strategic Plan (ATSP)
2011–2015 yang telah disahkan
oleh Para Menteri Pariwisata
ASEAN dalam pertemuan ASEAN
Tourism Forum (ATF) 2011 di
Kamboja.
ATSP merupakan pokok-pokok
rencana strategis dan terukur
untuk pengembangan pariwisata
di kawasan ASEAN untuk periode
2011–2015, yang meliputi: (i)
Penyusunan strategi investasi,
pemasaran dan produk di
kawasan ASEAN; (ii) Peningkatan
mutu pelayanan dan Sumber
Daya Manusia (SDM) di kawasan
ASEAN; dan (iii) Penggalakan dan
percepatan fasilitasi perjalanan
dan konektivitas ASEAN.
Keterhubungan dan pergerakan
orang per orang ini memerlukan
fasilitasi dari negara yaitu
pemberian visa. Sebagai
masyarakat yang mempunyai
hubungan dan keterkaitan
dengan negara lain untuk hidup
bermasyarakat internasional, lalu
lintas pergerakan orang per orang
akan sangat memerlukan lintas
negara, wilayah dan bahkan
17

enua. Untuk memfasilitasi
pergerakan orang per orang
tersebut masing-masing negara
mempunyai instrumen pencegahan
migrasi ilegal dan
menjaga keamanan nasional
berupa pemberian visa. Menurut
Bernd Martenczuk (2008), dalam
tulisannya yang berjudul Visa
Policy and EU External Relations,
menyebutkan bahwa sebenarnya
pemberian visa adalah hal yang
sensitif dan kompleks. Namun
demikian, pemberian visa ini juga
merupakan alat untuk mempromosikan
pariwisata, perdagangan,
dan investasi yang
melibatkan pertukaran atau
pergerakan lalu lintas orang per
orang dari satu negara ke negara
lain.
Berangkat dari kepentingan
tersebut di atas, Pertemuan
ASEAN Senior Officials Meeting
(SOM) di Medan pada tanggal 13
September 2011 telah
menyepakati Work Programme
mengenai pelaksanaan kajian
komprehensif kemungkinan
pembentukan Visa Bersama
ASEAN (ASEAN Common Visa).
Para Pemimpin ASEAN menekankan
pentingnya inisiatif
ASEAN Common Visa dan
menugaskan semua Kementerian
terkait untuk melakukan kajian
komprehensif tentang batas
waktu pelaksanaan ASEAN
Common Visa untuk dipresentasikan
pada KTT-23 ASEAN tahun
2013.
Dalam mempersiapkan pemberlakuan
pembentukan ASEAN
Common Visa tersebut bersama
ini dipaparkan tinjauan dari
beberapa aspek terkait yaitu
antara lain dari aspek konsuler,
keimigrasian, ekonomi, pariwisata,
dan keamanan yang
dirangkum dari hasil Lokakarya
Nasional Rencana Pembentukan
ASEAN Common Visa yang
diselenggarakan oleh Kementerian
Luar Negeri bulan Maret 2012
di Bandung. Dari beberapa aspek
tersebut akan dapat dilihat
kemungkinan dampak implikasi
baik positif maupun negatif dari
pembentukan visa bersama atau
ASEAN Common Visa tersebut.
B. TINJAUAN BEBERAPA ASPEK
1. Aspek Konsuler
Pengenaan visa di Indonesia
diberlakukan berdasarkan
peraturan hukum yang
menjadi dasar yaitu :
• Undang-Undang Nomor 37
Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri.
• Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang
Keimigrasian.
• Keputusan Presiden
Nomor 108 Tahun 20003
18

tentang Organisasi
Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri.
• Keputusan Menteri Luar
Negeri Republik Indonesia
Nomor SK.06/A/OT/2004/
01 Tahun 2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri.
• Peraturan Menteri Luar
Negeri RI Nomor
02/A/OT/VIII/2005/01
Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Luar Negeri.
• Peraturan Menteri Luar
Negeri RI Nomor SK-
028/OT/VII/2008/09
tentang Prosedur Kerja
Direktorat Jenderal
Protokol dan Konsuler.
• Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1994
tentang Visa, Izin Masuk,
dan Izin Keimigrasian.
• Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2005
tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1994.
• Peraturan Pemerintah
Nomor 31 tahun 2005
tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1994.
Pemberlakuan ASEAN
Common Visa harus dilihat
dari cakupan pemberlakuan
visa dalam bentuk visa
Diplomatik atau Dinas. Apabila
pemberlakuan visa dalam
bentuk diplomatik atau dinas,
maka harus diperhatikan
otorisasi yaitu dari Direktorat
Konsuler, Kementerian Luar
Negeri yang melaksanakan
kegiatan pemberian otorisasi
kepada pemegang paspor
diplomatik dan dinas yang
akan melaksanakan tugas
penempatan di Perwakilan
atau Organisasi Internasional
di Indonesia, termasuk
anggota keluarga yang
mendampinginya. Direktorat
Konsuler memberikan persetujuan
pemberian visa
diplomatik atau dinas kepada
pemegang paspor biasa yang
akan melaksanakan tugas
diplomatik atau dinas di
Indonesia, termasuk anggota
keluarga yang mendampinginya
dan memberikan persetujuan
pemberian visa
diplomatik dan dinas multiple
entry.
Indonesia juga telah memberlakukan
Persetujuan Bebas
Visa (PBV) yaitu sebanyak 26
PBV yang berlaku hanya untuk
kunjungan singkat, sedangkan
untuk penempatan tetap
19

diperlukan visa. Bebas visa
juga berlaku bagi Warga
Negara Asing (WNA)
pemegang Paspor Diplomatik
dan Paspor Dinas dari negara
yang termasuk dalam daftar
BVKS (Bebas Visa Kunjungan
Singkat)
Perwakilan dapat memberikan
visa diplomatik dan visa dinas
tanpa adanya persetujuan dari
Kementerian Luar Negeri
kepada pemegang paspor
diplomatik dan dinas asing
untuk keperluan kunjungan
singkat ke Indonesia dengan
menggunakan beberapa
fasilitas, antara lain:
(i) Perjanjian Bebas Visa bagi
Pemegang Paspor
Diplomatik dan Dinas
(sebanyak 26 Negara) ;
Bebas Visa Kunjungan
Singkat (BVKS) – 14
negara; Visa Kunjungan
Saat Kedatangan (VKSK)/
Visa on Arrival.
(ii) Untuk penempatan, warga
negara asing harus
memiliki Visa Diplomatik
dan Dinas yang diperoleh
dari Perwakilan RI. Visa
tersebut nantinya akan
dikonversi menjadi Izin
Tinggal Diplomatik dan
Dinas.
(iii) Jangka waktu Visa
Diplomatik dan Dinas
Single Entry (30 hari, dan
60 hari).
(iv) Jangka waktu Visa
Diplomatik dan Dinas
Multiple Entry (1 Bulan, 3
Bulan, 6 Bulan, dan 1
tahun).
Dalam hal kebijakan Pemberian
Visa Diplomatik dan Dinas,
Pemerintah RI tidak memberikan
Visa Diplomatik maupun Dinas
kepada pemegang paspor Israel
dan Taiwan. Kehadiran warga
Israel dan Taiwan tersebut di
Indonesia tidak mewakili
kepentingan Pemerintah Israel
dan Taiwan.
Dengan memperhatikan hal-hal
tersebut di atas, maka perlu
dicermati apabila ASEAN Common
Visa akan diberlakukan, terkait
dengan:
• sistem prosedur dan kebijakan
Indonesia dan ASEAN;
• penempatan WNA di suatu
negara harus mengajukan
aplikasi visa ke Perwakilan
negara yang dituju atau bisa
ke Perwakilan negara ASEAN
lainnya atau tidak
memerlukan visa.
• penerapan konsep dan
prosedur Izin Tinggal
20

Diplomatik dan Dinas di
Indonesia dan ASEAN.
2. Aspek Keimigrasian
Dari sisi imigrasi salah satu
faktor terjadinya migrasi dari
satu negara ke negara lainnya
adalah didorong oleh
kemudahan mendapatkan
visa. Dengan demikian
peruntukan ASEAN Common
Visa yang akan diberlakukan
di kawasan ASEAN akan
mempunyai dampak positif
dan negatif baik bagi warga
negara ASEAN itu sendiri.
Dampak positif yang akan
diterima antara lain adanya
modernisasi masyarakat serta
peningkatan education and
skilled, menambah pengalaman
dan know how, serta
mendorong pertumbuhan
ekonomi Negara. Sementara
dampak negatifnya akan
meningkatkan perkembangan
kejahatan baik secara kualitas
maupun kuantitas yang dari
semula berupa kejahatan
domestik menjadi kejahatan
lintas negara (transnational
crimes), dari kejahatan
individu menjadi kejahatan
berkelompok, dari yang tidak
teroganisir menjadi yang
terorganisir (organized crime).
Hal-hal tersebut di atas yang
harus juga diantisipasi bila
mana ASEAN Common Visa
diimplementasikan secara
penuh oleh Negara-negara
anggota ASEAN.
Apabila dilihat dari
keuntungan dan kepentingan
Visa itu sendiri sangat
bermanfaat bagi: pencari
kerja, penggiat pemerintah,
kunjungan sosial, budaya,
jurnalistik, film, peliputan,
ibadah, belajar, wisata,
penyatuan keluarga, pelatihan
dan seminar, dan lain
sebagainya.
Namun dari kemudahan dan
manfaat yang diperoleh
tersebut, perlu diwaspadai
pula pemberlakuan ASEAN
Common Visa akan ditumpangi
oleh kepentingankepentingan
yang merugikan
antara lain: kejahatan trans
nasional, terorisme, perdagangan
manusia dan anak,
penyelundupan manusia dan
senjata, pembajakan Hak Atas
Kekayaan (HKI), pencucian
uang, kejahatan elektronik,
narkoba, dan lain sebagainya.
Kegiatan tersebut dapat
dilakukan oleh orang-orang
atau sekelompok orang/
organisasi yang merencanakan
atau melakukan kejahatan
dengan memanfaatkan
kondisi transit, pelanggaran
keimigrasian (overstay),
21

penyalahgunaan izin keimigrasian,
peluang masuknya
warga negara dari negaranegara
yang dikategorikan
rawan keimigrasian, memberikan
peluang koruptor
dengan mudahnya berpindahpindah
antarnegara dan lain
sebagainya.
3. Aspek Ekonomi
Kebijakan pemberian Visa
salah satunya adalah sebagai
alat untuk mempromosikan
perdagangan yang pada
akhirnya akan mempunyai
pengaruh terhadap perekonomian
suatu bangsa atau
negara. Pengaruh yang dapat
dilihat salah satu dari sisi
investasi yaitu untuk menarik
Penanaman Modal Asing
(PMA) atau Foreign Direct
Investment (FDI) guna
menggenjot ekspor. Hal ini
merupakan cara untuk
mengatasi antara lain: (i)
trend surplus neraca
perdagangan Indonesia yang
tergerus oleh defisit transaksi
berjalan sejak triwulan
terakhir 2011 (Gubernur BI),
seiring melemahnya ekspor
dan diperkirakan cenderung
negatif sepanjang tahun 2012;
dan (ii) untuk mendorong
pertumbuhan industri bahan
baku dan barang jadi untuk
meningkatkan ekspor.
Selain menarik PMA, yang
dapat dilakukan adalah
dengan menciptakan iklim
investasi yang kondusif
sebagai prasyarat bagi
masuknya PMA di mana
terdapat sepuluh Negara
ASEAN yang menjadi pilihan
para investor.
Di sinilah kesempatan bagi
Indonesia, yang merupakan
tempat investasi yang paling
menarik dan memiliki
keuntungan komparatif
dibandingkan dengan negara
ASEAN lainnya dilihat dari sisi:
sumber daya alam, tenaga
kerja, jumlah penduduk yang
besar sebagai pasar.
Ditinjau dari keterhubungan
wilayah yaitu Domestic
Connectivity - Infrastruktur,
yang meliputi: potensi
menarik investor dan
wisatawan, infrastruktur
pariwisata juga harus
dibenahi, hingga pada
akhirnya ASEAN Common Visa
akan membawa implikasi
positif bagi pertumbuhan
ekonomi Indonesia apabila
seluruh stakeholder secara
terkoordinasi dan sinergi telah
menyiapkan infrastruktur
(fisik, kebijakan, dan
kelembagaan) dengan baik.
Adanya rencana pembentukan
ASEAN Common Visa bagi
22

warga negara non-ASEAN
merupakan bagian dari upaya
menciptakan iklim investasi
yang kondusif dan dapat
membawa implikasi positif
terhadap pertumbuhan
ekonomi. Dengan adanya
kemudahan visa berpotensi
meningkatkan jumlah
kunjungan singkat (wisatawan
dan pengusaha) mancanegara
dan citra positif pariwisata
dan investasi Indonesia.
Namun demikian juga dengan
pemberlakuan ASEAN
Common Visa bagi warga
negara non-ASEAN dapat
mengurangi waktu kunjungan
suatu negara karena dapat
berpindah dari satu Negara
Anggota ASEAN ke Negara
Anggota ASEAN lainnya untuk
melihat atau menjajaki
investasi di Indonesia.
4. Aspek Pariwisata
Pembentukan Visa Bersama di
ASEAN bagi sektor pariwisata
merupakan hal yang penting
sebagai bentuk kemudahan
bagi para wisatawan mengunjungi
suatu wilayah atau
negara. Wisatawan akan
tertarik untuk berwisata ke
suatu destinasi/negara tidak
hanya ditentukan oleh atraksi
wisata yang menarik dan
infrastruktur yang baik, tetapi
juga oleh kemudahan visa
sebagai elemen utama
aksesibilitas.
Sebuah kajian dari UNWTO
(2012) menunjukkan bahwa
negara yang mempermudah
kebijakan visa akan mendapatkan
peningkatan
kunjungan wisatawan yang
signifikan dan demikian
sebaliknya. Sementara,
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif telah
melakukan kajian atas potensi
keuntungan ASEAN Common
Visa bagi pariwisata Indonesia
yang berpotensi meningkatkan
jumlah wisatawan mancanegara
dan citra positif
pariwisata Indonesia.
Pemberlakuan ASEAN
Common Visa juga dapat
membantu para pelaku usaha
pariwisata Indonesia dalam
upaya menjaring wisatawan
mancanegara non-ASEAN,
karena akan lebih terjangkau
untuk melakukan promosi di
negara-negara main hub
ASEAN yaitu wisatawan dari
Singapura & Thailand. Selain
itu juga dapat menjadi salah
satu pendorong bagi
berkembangnya wisata cruise
di Indonesia sebagai negara
kepulauan dengan semakin
mudahnya pengurusan visa
yang cukup dilakukan di salah
satu negara ASEAN.
23

Dari berbagai potensi
keuntungan yang akan
diperoleh Indonesia dengan
pemberlakuan ASEAN
Common Visa tersebut, juga
akan menyebabkan potensi
kerugian yaitu: (i) mengurangi
waktu kunjungan wisatawan
manca negara di Indonesia,
karena semakin mudah bagi
wisatawan manca negara
untuk berpindah dari 1 negara
ke negara ASEAN lain; dan (ii)
seperti pengalaman Schengen
Visa, dengan kebijakan Single
Visa justru merugikan bagi
pelaku usaha wisata Biro
Perjalanan karena syaratsyarat
pengajuan visa menjadi
lebih menyusahkan, terutama
pada negara-negara yang
memang tidak memiliki
hubungan dilomatik dengan
salah satu negara ASEAN.
5. Aspek Keamanan
Ditinjau dari aspek keamanan
saat ini merupakan tantangan
tersendiri yang dihadapi
antara lain karena Indonesia
memiliki sejumlah daerah
rawan/restricted, perbedaan
kebijakan pemberian visa,
kebijakan dan sistem
pengawasan dan penangkalan,
penerapan aturan hukum,
cakupan hubungan diplomatik
di antara negara-negara
ASEAN
Arus pergerakan orang-perorang
dari satu negara ke
negara lain akan mempunyai
dua faktor yaitu faktor
pendorong dan faktor penarik.
Faktor pendorong akan
dipengaruhi oleh beberapa
aspek antara lain:
- politik yaitu adanya konflik
berkepanjangan di negara
asal terkait dengan
perebutan kekuasaan
misalnya;
- ekonomi dan keamanan, di
mana keadaan ekonomi
dan keamanan yang buruk
sebagai akibat dari konflik,
keinginan untuk memperoleh
kehidupan yang
lebih baik di negara tujuan,
bujukan dari agen penyeludupan/perdagangan
manusia, atau ekonomi
maju sehingga mencari
tempat ekspansi ekonomi
baru);
- sosial budaya/ideologi
yaitu adanya kesamaan
sosiologis, agama, ras,
budaya dengan tempattempat
yang didatangi.
Sementara dari faktor penarik
dapat meliputi beberapa
aspek yaitu:
- geografis di mana keamanan
dan pengawasan di
perbatasan yang lemah;
24

- politik yang kondusif,
misalnya dengan menerima
pencari suaka atau
refugee;
- sosial dan budaya yang
berkaitan dengan budaya
masyarakat;
- ideologi adanya kesamaan
sosial, budaya, agama, ras,
dan sebagainya;
- perekonomian maju/
kondusif sehingga terbuka
kesempatan lapangan
pekerjaan, pasar produksi/
konsumsi.
Dengan demikian dilihat dari
sisi keamanan, pemberlakuan
ASEAN Common Visa akan
memberikan dampak negatif
maupun positif. Potensi
dampak negatif ASEAN
Common Visa terhadap
keamanan nasional antara lain
akan meningkatkan kuantitas,
kualitas, dan mobilitas
kejahatan lintas batas. Selain
itu keterlibatan asing dan
spionase asing, serta
memudahkan masuknya
pengaruh budaya asing yang
negatif.
Sementara potensi dampak
positif ASEAN Common Visa
terhadap keamanan nasional
yakni akan meningkatkan
kapasitas ASEAN dalam
pengawasan keamanan
melalui pertukaran informasi
dan integrasi sistem
pengawasan dan penangkal
an.
Mengantisipasi hal-hal tersebut
di atas, Kepolisian RI
telah memberikan beberapa
rekomendasi untuk dilakukan
kajian ke depan yaitu: (i)
identifikasi standar sistem
pengawasan orang asing;
mekanisme pemberian persetujuan
atau penolakan
common visa; (ii) pengelolaan
pelanggaran keimigrasian dan
non-keimigrasian; perlu peningkatan
jaringan teknologi
informasi secara online; dan
(iii) pengamanan dan
pengawasan di perbatasan;
pembentukan sekretariat
penerapan common visa.
C. PENUTUP
Dari paparan berbagai aspek
tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa dengan
pembentukan ASEAN Common
Visa atau Visa Bersama ASEAN
akan berpengaruh terhadap
perekonomian Indonesia antara
lain Aspek konsuler, Aspek
keimigrasian, Aspek ekonomi,
Aspek pariwisata, dan Aspek
keamanan.
Untuk mengantisipasi dan
menghadapi rencana pembentukan
ASEAN Common Visa
25

tersebut pemerintah dapat
melakukan berbagai upaya antara
lain yaitu: (i) Kajian mendalam
yang komprehensif baik dari sisi
kuantitatif dan kualitatif untuk
melihat dampak dari
pembentukan visa bersama
ASEAN ditinjau dari beberapa
aspek tersebut di atas; (ii)
Dukungan infrastruktur fisik,
kebijakan, dan kelembagaan yang
baik, khususnya peningkatan
konektivitas domestik; dan (iii)
Koordinasi lintas sektoral dan
seluruh stakeholder serta
pemangku kepentingan baik
pemerintah, dunia usaha,
lembaga masyarakat, dan
akademisi.
Referensi:
- Laporan Sidang SOM Juli 2011.
- Laporan Sidang AMM
November 2011.
- ASEAN Summit 19, Bali 2011.
26

KOMUNITAS EKONOMI DI
AMERIKA LATIN
A. PENDAHULUAN
Oleh: Azman Ridha 1
Salah satu pasar ekspor nontradisional
yang cukup potensial
dan menjanjikan adalah kawasan
Amerika Latin. Jumlah negara
yang terdapat di kawasan ini
cukup besar dengan empat
bahasa yang berbeda, yaitu:
sekitar 30 negara berbahasa
Spanyol, 1 negara berbahasa
Portugis (Brasil), 1 negara
berbahasa Perancis (Haiti), dan 1
negara berbahasa Ingrris
(Jamaika).
Penamaan Amerika Latin dalam
istilah hubungan internasional
mengacu pada kawasan yang
berada pada tiga wilayah
geografis, yaitu: Amerika Selatan,
Amerika Tengah, dan Kepulauan
Karibia. Kawasan ini terdiri dari 8
juta mil persegi atau 21 juta km
1
Kepala Seksi Amerika Tengah dan
Selatan Subdit Amerika Direktorat Kerja
Sama Bilateral Ditjen KPI. Isi artikel
sebagian dan seluruhnya bukan dan tidak
dapat dianggap sebagai representasi atau
pandangan resmi dari Ditjen KPI, maupun
Kementerian Perdagangan.
persegi, yang merupakan 1/5 dari
luas total daratan yang ada di
dunia. Dengan jumlah populasi
penduduk yang berjumlah sekitar
590 juta jiwa lebih (2010), dengan
total GDP sebesar USD 3,93
trilliun (2009, Bank Dunia) dan
GDP rata-rata per kapita
mencapai kurang lebih USD 4.000
dolar AS per tahun, Amerika Latin
merupakan sebuah kawasan yang
sangat potensial sebagai pasar
nontradisional Indonesia di masa
mendatang.
B. GAMBARAN PEREKONOMIAN
NEGARA-NEGARA AMERIKA
LATIN
Kawasan Amerika Latin yang
terdiri dari sekitar 35 negara
berbagai etnis tersebut tentulah
merupakan sebuah entitas
ekonomi yang cukup besar dan
menjanjikan. Pertumbuhan
perekonomian kawasan Amerika
Latin terus mengalami
peningkatan selama dekade
1990-an hingga mencapai
puncaknya pada tahun 2004
dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi sebesar 6,1%. Sejak saat
itu, tingkat pertumbuhan
ekonomi Amerika Latin selalu
dalam kondisi stabil dengan nilai
di atas 4%.
27

Di antara potensi dan peluang
yang menjanjikan bagi peningkatan
hubungan perdagangan
Indonesia dengan
negara-negara Amerika Latin
adalah: (i) karakter masyarakatnya
yang mayoritas bersifat
konsumtif; (ii) adanya sarana dan
prasarana perdagangan yang
cukup memadai; (iii) memiliki
beragam objek pariwisata yang
sangat terkenal menarik dan
indah; (iv) memiliki tingkat tarif
yang relatif rendah, rata-rata
berkisar 10%; (v) adanya Free
zone di Panama dan Iquique
S.A.(Chile) yang dapat dijadikan
sebagai entry point bagi Indonesia
untuk memasuki seluruh kawasan
Amerika Latin; (vi) adanya
hubungan baik Amerika Latin – RI
dan keinginan kuat dari negaranegara
seperti Brasil, Argentina,
Chile, Suriname, Ecuador,
Kolombia, dan negara Amerika
Latin lainnya untuk meningkatkan
hubungan kerja sama
perdagangan dengan Indonesia;
serta (vii) adanya KBRI di
beberapa negara Amerika Latin:
Brasil, Argentina, Peru, Kuba,
Venezuela, Suriname, Chile yang
dapat dijadikan sebagai basis
perwakilan pemerintah untuk
menjalin hubungan kemitraan
dengan negara-negara tersebut
maupun dengan negara lain di
sekitarnya. Informasi dan
Teknologi yang mendukung bagi
fasilitasi perdagangan pun
mengalami perkembangan yang
cukup signifikan, sesuatu yang
dapat menjembatani arus
informasi dan jarak yang jauh
dalam berhubungan dagang
dengan negara lain seperti
Indonesia, meskipun secara
geografis terpisah cukup jauh.
C. HAMBATAN PERDAGANGAN
Masih rendahnya total nilai
perdagangan Indonesia dengan
negara-negara Amerika Latin
disebabkan oleh berbagai
hambatan seperti letak geografis
yang jauh, biaya pengiriman
barang yang masih cukup tinggi,
perbedaan yang besar dari segi
waktu, sistem pembayaran yang
berbeda dan beragam, serta
kurangnya minat dunia usaha
kedua negara. Di samping itu
kurangnya informasi mengenai
potensi yang dimiliki oleh negaranegara
Amerika dan Perbedaan
bahasa merupakan salah satu
hambatan klasik yang sampai saat
ini masih terjadi.
Dibutuhkan waktu lebih dari 24
jam dari Indonesia untuk sampai
di salah satu negara kawasan
Amerika Latin. Hal ini
menggambarkan perbedaan jarak
yang jauh antara kedua wilayah,
Latin masih menjadi kendala
tersendiri bagi pengusaha
28

Indonesia. Kegiatan ekspor-impor
Indonesia – Amerika Latin selama
ini pada umumnya dilakukan
melalui negara ketiga seperti
Singapura, Hongkong dan
Amerika Serikat, di mana hal ini
mengakibatkan keuntungan yang
didapat pengusaha Indonesia
menjadi kurang maksimal.
D. KOMUNITAS EKONOMI NEGARA-
NEGARA AMERIKA LATIN
Di kawasan Amerika Latin
terdapat beberapa organisasi
kerja sama ekonomi regional yang
dibentuk dalam rangka menyikapi
berbagai perubahan di era
globalisasi dan perdagangan
bebas, dan mendorong integrasi
kawasan melalui blok-blok
perdagangan. Beberapa
organisasi kerja sama ekonomi
regional tersebut, antara lain :
1. Latin American Economic
System (SELA)
SELA didirikan pada tahun
1975 dan saat ini
beranggotakan Argentina,
Barbados, Belize, Bolivia,
Brasil, Chile, Kolombia, Kosta
Rika, Kuba, Dominika,
Ekuador, El Salvador,
Grenada, Guatemala, Guyana,
Haiti, Honduras, Jamaika,
Meksiko, Nikaragua, Panama,
Paraguay, Peru, Suriname,
Trinidad & Tobago, Uruguay,
dan Venezuela.
2. Latin American Integration
Association (LAIA/ALADI)
LAIA berdiri pada tahun 1980
dan anggotanya terdiri dari 12
negara yaitu Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Kolombia, Kuba,
Ekuador, Meksiko, Paraguay,
Peru, Uruguay, dan
Venezuela.
3. Andean Community
(Comunidad Andina de
Naciones-CAN)
CAN adalah blok perdagangan
yang terdiri dari empat negara
Amerika Selatan yaitu: Bolivia,
Kolombia, Ekuador, dan Peru
yang menandatangani Andean
Pact pada tahun 1969.
Pada tahun 1973, perjanjian
tersebut memperoleh anggota
keenam, yakni Venezuela.
Namun pada tahun 1976,
keanggotaannya kembali
berkurang menjadi lima ketika
Chili mundur. Venezuela
mengumumkan pengunduran
diri pada tahun 2006,
mengurangi Komunitas Andes
untuk empat negara anggota.
Baru-baru ini dengan
perjanjian kerja sama baru
dengan Mercosur, Masyarakat
Andean memperoleh empat
anggota asosiasi baru yaitu:
29

Argentina, Brasil, Paraguay,
dan Uruguay. Keempat
anggota Mercosur diberikan
keanggotaan asosiasi dalam
pertemuan Menteri Luar
Negeri Dewan Andes, pada
tanggal 7 Juli 2005.
4. Mercado Común del Sur
(Mercosur)
Mercosur dibentuk pada
tahun 1991 oleh Argentina,
Brasil, Paraguay, dan Uruguay
guna memperkuat para
anggotanya dalam menghadapi
perkembangan perekonomian
dunia. Mercosur
memiliki pasar dan tarif impor
bersama. Pada tahun 2006,
Venezuela bergabung menjadi
anggota penuh Mercosur.
Piagam perjanjian tersebut
menyatakan bahwa Mercosur
bertugas untuk mengoordinasikan
kegiatan
ekonomi, termasuk: hubungan
niaga, komunikasi, kegiatan
kebudayaan, kewarganegaraan,
paspor, dan visa, kegiatan
sosial, dan kegiatan kesehatan
5. South American Community of
Nations (SACN)
Anggota SACN terdiri dari
anggota Andean Community
(Bolivia, Kolombia, Ekuador,
Peru, dan Venezuela) serta
anggota Mercosur (Argentina,
Brasil, Paraguay, dan
Uruguay).
SACN bertujuan untuk
menciptakan free trade zone
yang menggabungkan free
trade zones dari Mercosur dan
Andean Community, ditambah
beberapa negara Amerika
Latin lainnya. Diperkirakan
pada tahun 2014 SACN akan
mampu menghilangkan tarif
untuk non-sensitive products.
Sedangkan tarif untuk
sensitive products diperkirakan
baru akan dapat
dihilangkan pada tahun 2019.
6. Caribean Community of
Common Market (Caricom)
Anggota Caricom yang
didirikan sejak tahun 1973
adalah Antigua & Barbuda,
Bahamas, Barbados, Belize,
Dominica, Grenada, Guyana,
Haiti, Jamaika, Monsterrat, St.
Kitts & Nevis, St. Lucia, St.
Vincent & the Grenadines,
Suriname, dan Trinidad &
Tobago. Sebagai associate
member adalah: Anguilla,
Bermuda, Virgin Island, serta
Turks & Caicos Islands.
Caricom dibentuk guna
mempercepat pembangunan
ekonomi dan daya saing, serta
meningkatkan kesejahteraan
dan taraf hidup masyaratkat
setempat.
30

E. PENUTUP
Dengan semakin banyaknya
komunitas ekonomi di kawasan
Amerika Latin, mengindikasikan
kuatnya kerja sama ekonomi di
kawasan tersebut. Untuk itu,
Indonesia seharusnya dapat
memilih salah satu negara di
kawasan Amerika Latin sebagai
pintu masuk ekspor ke kawasan
tersebut dengan pertimbangan
dari berbagai hal.
Dengan membuat sebuah hub di
kawasan Amerika Latin, maka
para pengusaha Indonesia dapat
meningkatkan efisiensi waktu dan
biaya sehingga komoditi
Indonesia dapat berkompetisi
harga dan kualitasnya dengan
negara lain yang sudah lebih
dahulu masuk ke kawasan
tersebut.
31