RAKERWIL PPKA Wilayah Provinsi JAWA TIMUR - Kemenag Jatim

RAKERWIL PPKA
Wilayah Provinsi JAWA TIMUR
Kakanwil mamberikan sambutan pada acara pembukaan Rakerwil PPKA Prov. Jawa Timur
Bertempat di Balai Diklat PTK
Keagamaan Provinsi Jawa Timur,
selama dua hari, Sabtu dan Ahad, (2 -
3 /2), PPKA Provinsi Jawa Timur
menggelar Rapat Kerja Wilayah. Hadir
dalam acara tersebut, selain Kakanwil
Kementerian Agama Prov.
Jawa Timur Drs. H. Sujak, M.Ag, juga
Ketua Umum pengurus pusat PPKA
Drs. H.M. Fauzan Afandi.
Peserta Rakerwil dibagi dalam
tiga kelompok sebagai representasi
anggota komisi. Komisi I membahas
materi Program Kerja Bidang Organisasi
dan Pembinaan. Komisi II membahas
materi Program Kerja Bidang
Kesejahteraan dan Sosial. Sedangkan
Komisi III membahas Program Kerja
Kerukunan Wanita serta Bidang Hubungan
Masyarakat.
Drs. H. M. Roziqi, MM, MBA,
Ketua Wilayah Persaudaraan Pensiunan
Kementerian Agama Provinsi
Jawa Timur, dalam sambutannya pada
acara pembukaan menyampaikan
terima kasih kepada semua pihak
yang telah memberikan bantuan baik
moril maupun materiil sehingga Rapat
Kerja ini bisa terwujud. Diinformasikan
bahwa Kepala Balai Diklat Pendidikan
Teknis Keagamaan Provinsi
Jawa Timur telah memfasilitasi ruang
pertemuan dan penginapan untuk para
peserta. Sedangkan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi
Jawa Timur telah memberikan sumbangan
dalam bentuk konsumsi selama
kegiatan Rapat Kerja berlangsung.
Rapat Kerja yang dihadiri tidak
kurang dari seratus peserta ini, terdiri
dari para pengurus PPKA Kabupaten/Kota
se Jawa Timur. “Ini merupakan
kegiatan yang patut dibanggakan,”
tutur Fauzan. “Saya bangga
dengan kegiatan PPKA Jawa Timur.
Ini perlu dicontoh oleh pengurus
PPKA di provinsi lain,” ujarnya bersemangat.
Menurutnya, Purnabakti bukanlah
titik kulminasi dalam berkiprah
dan berkontribusi kepada masyarakat,
bangsa, dan negara. Para Purnabakti
harus senantiasa melanjutkan
perjuangan dan pengabdiannya sesuai
dengan kapasitas dan kemampuan
masing-masing. Untuk itulah,
agar perjuangan dan pengabdiannya
memperoleh hasil maksimal, maka
sebaiknya tidak dilakukan sendirisendiri.
Namun secara bersama melalui
organisasi PPKA sebagai bagian
dari keluarga besar Kementerian Agama.
Oleh karenanya, PPKA mempunyai
kewajiban moral untuk ikut mensukseskan
lima misi utama Kementerian
Agama.
Mengakhiri sambutannya, Fauzan
mengharapkan kepada Kanwil
Kementerian Agama, Rektor UIN, Kepala
Balai Diklat Teknis Keagamaan,
para Kepala Kemenag Kabupaten/
Kota dan para Kepala MAN, MTsN,
MIN serta Kepala KUA se Provinsi
Jawa Timur dapat memberikan akses
dan bantuan kepada PPKA, serta
30 MPA 319 / April 2013

melibatkan peranserta PPKA dalam
pelaksanaan program kedinasan.
Dalam kesempatan yang sama,
Drs. H. Sudjak, M.Ag, Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Jawa Timur menegaskan, bahwa
keberadaannya di tengah-tengah
fungsionaris PPKA se Jawa Timur
malam itu tidak untuk menyampaikan
pengarahan, tetapi ingin bersilaturahmi,
dan menyambung tali persaudaraan.
“Hubungan kami dengan para
pengurus PPKA ibarat hubungan antara
anak dan orang tua. Dengan silaturahmi
ini mudah-mudahan terjadi
saling tukar informasi. Atau paling tidak
bisa saling mengenal, yang kemudian
berlanjut untuk saling membantu,”
tambahnya.
Diakui oleh Kakanwil, bahwa tugas
Kemenag memang sangat berat
karena menyentuh hampir semua
aspek kehidupan umat manusia dari
lahir sampai mati. Akan tetapi tugas
ini sangat mulia. Sebagai ilustrasi,
Kakanwil menginformasikan bahwa
keberadaan KUA saat ini mendapat
sorotan sangat tajam dan dalam posisi
yang sangat dilematis. Sampai-sampai
ada penghulu yang tidak berani
tampil sebagai Khatib Shalat Jum’at.
Bahkan ada yang mengundurkan diri.
Untuk itu Kakanwil menghimbau
agar para penghulu tetap melaksanakan
tugas seperti biasa. Sebab kalau
sampai mengundurkan diri, masyarakat
yang susah.
Menurut Kakanwil, permasalahan
yang berkisar pada besaran biaya
pencatatan nikah di KUA itu timbul,
karena sampai saat ini belum ada regulasi
yang mengatur
biaya pernikahan di
luar kantor. Sementara
kesulitan yang dihadapi
adalah ketidakmampuan
kita melarang
masyarakat untuk
nikah di luar kantor
atau di luar jam
kerja. Sebab hal ini
menyangkut kultur
dan prestise keluarga.
Kesulitan lainnya, karena
kita tidak bisa melarang
masyarakat untuk
memberi amplop
kepada para penghulu.
Padahal menurut
UU KPK, hal tersebut
Drs.H.Marsono Adnan, Ketua Panitia dan Drs. H.M. H.M. Roziqi
MM,MBA saat memandu dialog dengan para peserta rakerwil
tergolong gratifikasi.
Di Sapeken, yang terdiri dari 4
desa, ada satu desa yang terdiri dari
4 pulau. Dan untuk mencapainya diperlukan
waktu 9 jam dengan perahu.
Bayangkan, kalau untuk mencatat
pernikahan penghulu harus menyewa
perahu sebesar 500 ribu, sementara
biaya pencatatan nikah hanya 30 ribu.
“Lalu kekurangannya siapa yang
membayar? Apa para penghulu harus
mengorbankan gajinya untuk melaksanakan
tugas? Kalau gaji yang diterima
3 juta, maka 6 kali pernikahan,
habis sudah,” ujar Kakanwil.
Oleh karena tugas-tugas itu sangat
berat, tidak mungkin dikerjakan
sendiri. Maka perlu kerjasama dalam
Para peserta rakerwil
bentuk kemitraan dengan para pengurus
PPKA di semua lini. Memang
secara struktural tidak ada hubungan
antara Kemenag dengan PPKA, tetapi
secara kultural pengurus PPKA
merupakan senior bagi para pejabat
Kemenag di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota. “Pejabat Kemenag
harus birrul walidain kepada pengurus
PPKA. Dan sebagai orang tua
yang baik, pengurus PPKA tentu akan
memperhatikan dan menyayangi
putra-putrinya yang dalam hal ini
Kemenag,” tutur Kakanwil menegaskan.
Lebih lanjut Kakanwil menjabarkan
tugas-tugas yang mungkin bisa
dilaksanakan pengurus PPKA. Di
Kantor Urusan A-
gama misalnya, para
pengurus PPKA bisa
membantu dalam
pelaksanaan bimbingan
manasik haji,
pembinaan dan peningkatan
kualitas
keagamaan, mewujudkan
kerukunan
umat beragama,
pendidikan agama,
dan sebagainya.
Dengan demikian,
akan terwujud kegiatan
yang bersifat
sinergis antara Kemenag
dengan PP-
KA.• HS
MPA 319 / April 2013
31