FINAL REPORT Barier Removal Operational Plan ... - RarePlanet

More documents

Recommendations

Info

II. Implementasi Kegiatan Beberapa tahap implementasi kegiatan yang dilaksanakan pada periode ini antara lain: A. Fase Persiapan A.1 Kajian Data Sekunder Data sekunder dilakukan untuk menganalisis peluang-peluang hukum pengakuan PSDHBM di kawasan konservasi. Kebijakan kolaborasi (Permenhut No.P.19 Tahun 2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam) dan zonasi (Permenhut No 56 Tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional) menjadi titik masuk yang paling penting untuk mengawali proses pengakuan ini. Selain itu secara spesifik, Balai TNGHS pun telah membuat rancangan zonasi di TNGHS yang diharapkan dapat mengakomodir seluruh kepentingan yang terdapat di kawasan TNGHS. Salah satu peluang pengakuan keberadaan masyarakat adalah berada di zona khusus. Berdasarkan PerMenHut No. P.56/MenHut-II/2006, Zona Khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupan yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana komunikasi, fasilitasi transportasi dan listrik. Di dalam rancangan zonasi TNGHS dan Rencana Strategis BTNGHS peluang ini harus dilengkapi dengan nota kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) berupa Rencana Tata Ruang Kesepakatan (RTRK) pengelolaan wilayah zona khusus. Dalam konteks model-model pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat atau dikenal dengan istilah Community Based Forest Management (CBFM), saat ini Departemen Kehutanan telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang memperkuat CBFM, seperti Hutan Kemasyarakatan(HKm), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dll. Namun kesemuanya itu belum bisa diimplementasikan secara spesifik di kawasan konservasi. Oleh karena itu, Departemen Kehutanan melalui PHKA (Perlindungan Hutan Konservasi Alam) sedang mencari model-model pengelolaan yang lebih tepat di kawasan konservasi. Rancangan Hutan Kemasyarakat di kawasan Konservasi (HKm-K) dan Model Desa Konservasi (MDK) masih menjadi substansi kajian bagi PHKA. Model Kampung Konservasi (MKK) 2 merupakan salah satu program yang dikeluarkan TNGHS sejak tahun 2006 untuk merespon kebijakan kolaborasi dan zonasi. Dengan mengedepankan tiga strategi yang dipilih yaitu restorasi, rehabilitasi dan income generating, saat ini BTNGHS tengah mengembangkan 21 MKK di kawasan TNGHS. Alat yang digunakan dalam MKK ini antara lain, melakukan observasi bersama dengan masyarakat lokal, melakukan reboisasi dan rehabilitasi kawasan TNGHS yang rusak dengan melibatkan masyarakat lokal, dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di TNGHS. Kesepakatan kerjasama MKK ini ditandai dengan Memorandum of Understanding (MoU) dengan batasan waktu tertentu. Seperti yang dilakukan oleh MKK Cisangku, bahwa MoU hanya berlaku selama 3 tahun 2 Harmita (2009), definisi Kampung Konservasi menurut versi MKK adalah kampung yang didalamnya bisa melakukan aktifitas perlindungan secara mandiri, mampu menjaga ekosistem dan secara ekonomi bisa memberikan kesejahteraan masyarakat. 2
dan jika diperlukan kembali, maka perlu ada surat kesepakatan kembali. KDTK dan K2LPR merupakan dua konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang harapannya bisa diakui sebagai bentuk pengelolaan wilayah yang disepakati bersama antara masyarakat dan BTNGHS. Konsep pengelolaan wilayah serta dokumen kesepakatan bersama menjadi salah satu bahan yang dikaji untuk melihat irisan persamaan dan perbedaan dari seluruh konsep pengelolaan sumberdaya hutan yang terdapat di kawasan TNGHS, baik secara substansi maupun secara proses. A.2 Assessment Konsep KDTK/K2LPR Proses assessment dilakukan dalam kerangka melihat ulang konsep pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat yang telah diimplementasikan oleh masyarakat sebagai proses awalan menuju kajian model-model PSDHBM. Proses assessment dilakukan di dua konsep, yaitu Kampung Dengan Tujuan Konservasi (KDTK) yang diinisiasi oleh warga Kp. Nyungcung dan Kawasan Kebun Lindung Produksi Rakyat (K2LPR) yang dinisiasi oleh warga Kp. Parigi. Konsep rencana tata ruang kampung dengan konsep keberlanjutan secara ekologi, ekonomi dan sosial ditunjukkan dengan adanya zonasi kampung, seperti (a). Leuweung Larangan (area yang tidak boleh diganggu/konservasi), (b) Leuweung Dudukuhan (area yang di tanam kayu dan buah/Koservasi-Produksi), (c) Lahan Sawah (area sebagai sumber pokok pangan masyarakat/produksi), (d) Lahan Lembur (arae tempat aktifitas sosial-ekonomi masyarakat) yang masih dipertahankan dan dihormati hingga saat ini. Hal ini dikarenakan warga di kedua kampung tersebut ingin memiliki keinginan kuat untuk diakui secara tertulis oleh negara, dalam hal ini adalah Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (BTNGHS). Pengakuan ini tidak sekedar tertulis, namun perlu ada kesepakatan yang dibangun bersama secara kolaborasi antara pihak BTNGHS dan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun perlu diketahui bahwa konsep tata ruang kampung ini pada dasarnya sudah mulai diadopsi di kampung lainnya di Desa Malasari (seperti Kp. Legok Jeruk, Kp. Citalahab, Kp. Legok Batu, Kp. Garung dan Kp. Hanjawar) dan Desa Curug Bitung (Kp. Taluk Waru dan Kp. Gunung Eusing). Proses assessment ini dilakukan untuk melihat seberapa besar potensi di masing-masing wilayah untuk dikembangkan konsep serupa dengan KDTK dan K2LPR. Pengembangan ini merupakan langkah lanjutan perwujudan K’DTK (Kawasan Dengan Tujuan Konservasi) yang pernah diinisiasi RMI pada tahun 2006. Secara umum dari hasil assessment menunjukkan bahwa harapan atas keamanan dan ketenangan mengakses pengelolaan kawasan pertanian dan kehutanan secara berkelanjutan masih menjadi prioritas. B. Fase Implementasi B.1 Kajian Model PSDHBM dan Kajian MKK Kajian model-model pengelolaan sumberdaya hutan di kawasan konservasi TNGHS dilakukan untuk melihat irisan persamaan dan perbedaan implementasi konsep KDTK, K2LPR serta MKK (Model Kampung Konservasi). Kajian ini akan sangat bermanfaat 3
Page 1: FINAL REPORT Barier Removal Operati
Page 5 and 6: Seperti yang dilakukan oleh MKK Cis
Page 7 and 8: elum semua keberadaan masyarakat in
Page 9 and 10: K2LPR serta program Kampanye Bangga
Page 11 and 12: dasarnya rasa saling percaya sudah

FINAL REPORT Barier Removal Operational Plan ... - RarePlanet

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?