Download - Pemerintah Kota Sukabumi

......................................................................................................................................... Laporan Akuntabilitas Kinerja
1.3.4. Struktur Organisasi
Untuk suksesnya penyelenggaraan pelayanan PDE, Arsip Daerah dan Humas maka
berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2008, Kepala Kantor di bantu oleh Subag Tata Usaha,
Seksi Pengolahan Data Elektronik, Seksi Arsip Daerah dan Seksi Humas serta Jabatan
Fungsional.
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PDE, ARSIP DAERAH DAN HUMAS
KOTA SUKABUMI
KEPALA
Ka subag
Tata Usaha
Kelompok
Jabatan Fungsional
Kasi PDE
Kasi Arsip
Daerah
Kasi Humas
Keterangan : Perda Kota Sukabumi No. 6 Tahun 2008.
1.4. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP
1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang
Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan
(PDE)
bebas dari KKN;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 dan PP. No. 29 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor 18 tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Daerah Kota Sukabumi tahun 2001-2005;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2003 tentang Renstra Kota Sukabumi
tahun 2003-2008.
Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Ttahun 2009 .......................................................................................................................................... 4