Banjarmasin Post Selasa, 16 September 2014

10
Aspirasi
Banjarmasin Post
SELASA 16 SEPTEMBER 2014
TAJUK
Sertifikasi dan Ibadah Haji
SERTIFIKASI guru merupakan sebuah pengakuan
yang sangat dinantikan seorang pengajar
berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Betapa
tidak, mendapatkan sertifikasi tersebut sama
dengan meningkatnya perekonomian seorang
guru.
Definisi sertifikasi guru adalah proses pemberian
sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat
pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi
standar profesional guru. Guru profesional
merupakan syarat mutlak untuk menciptakan
sistem dan praktik pendidikan yang
berkualitas.
Adapun manfaat sertifikasi bagi guru antara
lain dapat melindungi profesi guru dari praktikpraktik
yang tidak kompeten, yang merusak citra
profesi guru. Melindungi masyarakat dari praktikpraktik
pendidikan yang tidak berkualitas dan
tidak profesional. Dan yang tidak kalah penting
adalah meningkatkan kesejahteraan guru.
Ya. Mendapatkan sertifikasi guru sama
dengan mendapatkan tunjangan yang jumlahnya
tergolong banyak. Apalagi pencairan sertifikasi
guru dilakukan per triwulan. Sehingga pada saat
dicairkan tak heran jika semua guru bersuka
cita.
Dalam pelaksanaannya, ada yang menggunakan
dana sertifikasi untuk keperluan seharihari,
membeli kendaraan dan laptop untuk keperluan
mengajar, bahkan hingga keperluan lain
untuk diri sendiri.
Jika dalam pelaksanaan pencairannya terkendala,
biasanya antara satu atau dua bulan
maka tak sedikit guru yang bertanya-tanya, bahkan
menjadi sebuah konsumsi berita yang menarik
bagi media.
Baru-baru ini, sejumlah guru mempertanyakan
kebijakan pemerintah yang serta merta memotong
dana sertifikasi. Pemotongan dana, atau
SUARA REKAN
Siap Mengawasi dan Diawasi
KEMARIN (15/9) sebanyak 45 anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Pontianak periode 2014-2019 diambil sumpahnya
dan dilantik oleh Wakil Gubernur Kalbar
Christiandy Sanjaya di gedung Pontianak Convention
Centre (PCC). Kegiatan baru dan harapan
baru dimulai, khususnya bagi politisi yang baru
duduk di sebagai wakil rakyat di DPRD, setelah
terpilih pada pemilu legislatif April 2014 lalu.
Pengalaman baru ini tentu menjadi catatan
tersendiri dalam sejarah hidup mereka. Sebuah
karier politik yang tidak semua orang bisa mencapainya.
Dari seluruh anggota DPRD yang dilantik
itu, 28 orang di antaranya anggota baru, sisanya
muka lama.
Duduknya muka-muka lama kembali di gedung
dewan diharapkan dapat bekerja sama,
bahu membahu dengan rekan-rekan mereka
yang baru. Sedangkan bagi
mereka yang baru terpilih, diharapkan
dapat memberikan
darah segar untuk meningkatkan
kinerja dan kualitas DP-
RD untuk lima tahun mendatang.
Sebab, mereka adalah penentu jalannya
pemerintahan lewat tiga fungsinya yakni legislasi,
anggaran dan pengawasan.
Untuk menjalankan fungsinya, anggota DP-
RD sudah seharusnya mahir menggunakan alat
tersebut secara kredibel. Selain mengucapkan
selamat, kita ingin mengingatkan bahwa menjadi
anggota parlemen merupakan amanah rakyat
yang disematkan kepada mereka. Dalam arti,
pada diri masing-masing anggota dewan itulah
masyarakat menitipkan banyak harapan yang
tentunya juga beragam.
Banyak persoalan yang terjadi di tengah masyarakat,
dan anggota dewan yang terhormat
inilah yang diharapkan memberikan solusi dari
masalah yang terjadi tersebut. Kehadiran mereka
di kursi parlemen itu diharapkan memberi manfaat
yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat.
Mereka diberikan gaji besar bukan untuk dilayani,
tetapi untuk melayani. Untuk itu anggota
dewan semestinya mempunyai integritas dan
sikap jujur, kredibel agar dapat menjalankan
tugas dan fungsinya dengan baik, khususnya
didalam pengawasan terhadap pemerintah
tidak disalurkannya dana sertifikasi kepada
sejumlah guru itu bukannya tanpa alasan.
Guru yang dana sertifikasinya tidak dibayarkan
itu karena menunaikan ibadah haji. Pemerintah
beralasan tidak melakukan pembayaran
karena yang bersangkutan, atau guru yang
menunaikan ibadah haji itu meninggalkan kewajibannya
alias tidak mengajar selama 40 hari.
Sebagin besar guru menyayangkan kebijakan
tersebut, sementara sebagian lagi merasa
tidak menjadi masalah. Para guru yang menganggap
tidak masalah itu karena mereka lebih
mengutamakan ibadah haji ketimbang mempersoalkan
dana sertifikasi.
Jadilah sebagian besar guru yang menjalankan
ibadah haji dilanda rasa galau. Sebab, dana
sertifikasi selama dua bulan tidak terhitung dan
tidak dibayarkan.
Pada dasarnya apa yang dilakukan pemerintah,
yakni mengeluarkan program sertfikasi,
merupakan hal yang bagus. Namun, dalam pelaksanaannya
banyak peraturan yang justru
tidak sampai atau tidak diketahui oleh para guru.
Misalkan, tidak dibayarkannya tunjangan kepada
guru yang menunaikan ibadah haji tadi. Kemudian,
banyak lagi peraturan-peraturan lainnya
yang tidak diketahui sebagian guru.
Ada pendapat bahwa sosialisasi kebijakan
itu sangat perlu dilakukan, agar para guru memahami
dan tidak sampai terjadi salah paham.
Apalagi jika ini berkaitan dengan ibadah. Sehingga
guru yang menjalankan ibadah haji tidak sampai
kepikiran atau memikirkan terpotongnya tunjangan
saat menjalankan ibadah haji.
Semoga saja kegalauan para guru yang tunjangannya
dipotong karena menjalankan ibadah
haji ini, menjadikan pemerintah gencar menjalankan
sosialisasi kebijakan yang berkaitan
dengan pemotongan tunjangan. (*)
(eksekutif).
Mereka juga harus konsisten untuk mewujudkan
janji-janji yang pernah mereka sampaikan
waktu kampanye dulu. Janji untuk berpihak pada
rakyat serta tidak melakukan praktik-praktik ‘miring’
yang selama ini sudah cukup akrab di telinga
masyarakat. Para wakil rakyat, sebagai perpanjangan
suara masyarakat di lembaga legislatif,
harus siap diawasi oleh masyarakat luas. Sebab,
seluruh anggota dewan terpilih, karena adanya
suara rakyat. Jadi, jika dalam perjalanan tugas
mereka, ada hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan
keinginan masyarakat, maka masyarakat
berhak memberikan teguran atau koreksi.
Rasanya hal ini cukup adil, guna memberikan
keseimbangan serta untuk meningkatkan kualitas
lembaga dewan.
Pengawalan yang akan dilakukan oleh masyarakat
adalah merupakan
salah satu jalan terbaik. Ini
juga merupakan semangat
untuk memberikan yang terbaik
untuk bangsa ini. Anggota
dewan yang mungkin
mendapat koreksian dari masyarakat, diharapkan
juga legawa dengan hal itu. Ini semata-mata untuk
kemajuan bangsa, mulai dari masyarakat, legislatif,
hingga eksekutif.
Kita, sebagai bagian dari masyarakat yang
mencintai negeri ini, tentu ingin bangsa ini maju.
Pengawasan dan diawasi merupakan salah satu
cara untuk memajukan negeri ini. Karena itu, sekali
lagi perlu ditekankan bahwa anggota DPRD
dituntut mampu melaksanakan fungsi pengawasan
terhadap penyusunan anggaran yang dibuat
eksekutif dan pengawasan terhadap realisasi
penyerapan anggaran seefektif mungkin guna
mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan
di kemudian hari.
Di sisi lain, diperlukan keterlibatan masyarakat
dalam mengawasi kinerja para wakil rakyat, baik
secara individu maupun kelembagaan. Jika
semua ini bisa disatukan dalam tekat bersama
untuk membangun Kota Pontianak, sebagai
ibukota Provinsi Kalimantan Barat, tentu rakyat
bisa merasakan hasil kinerja wakil rakyat dan
eksekutif. Selamat bekerja anggota DPRD Kota
Pontianak periode 2014-2019. (*)
M
enjelang Pemilihan
Umum Presiden
Juli lalu, masyarakat
digegerkan
dengan
pengesahan Rancangan Undang-Undang
MPR, DPR,
DPD, dan DPRD (UU MD3).
RUU yang dibuat untuk menyempurnakan
undang-undang
sebelumnya, yaitu UU
No 27 Tahun 2009 tersebut,
justru menuai kontrovesi
yang luas karena dinilai terlalu
memproteksi anggota DPR
secara berlebihan.
Kritik atas pengesahan
RUU itu datang dari berbagai
pihak, salah satunya adalah
Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P). PDI-P
merasa dikacangi dengan UU
MD3 yang baru itu. Pasalnya
kursi ketua DPR tidak lagi
dihadiahkan kepada partai pemenang
pemilu, melainkan
harus dilakukan pemilihan
lagi dan setiap fraksi bisa mengajukan
calonnya masingmasing.
Sebagai partai pemenang
Pemilu, PDI-P terang saja tak
bisa terima. Karena secara
etika, sudah selayaknya partai
pemenang mendapatkan hadiah
kursi pimpinan DPR. Akhirnya,
PDI-P pun melangkah
ke Mahkamah Konstitusi untuk
mengajukan judicial review
terhadap matriil UU
MD3 tersebut.
Hingga detik ini, proses uji
materi UU MD3 tersebut masih
berjalan di Mahkamah
Konstitusi. Namun, beberapa
analisa mengisyaratkan langkah
PDI-P tersebut akan tandas
tanpa hasil yang diharapkan.
Hal ini karena materi
yang diajukan kepada Mahkamah
Konstitusi tersebut lebih
bersifat aturan internal
lembaga negara, yaitu DPR.
Tidak terlalu banyak berkaitan
dengan kemaslahatan publik.
Selain itu, argumentasi
yang digunakan dalam permohonan
juga dinilai lemah.
Karena meski secara etik aturan
pemilihan pimpinan DPR
itu tidak etis, namun mekanisme
itu tidak bertentangan dengan
UUD 1945. Lagi pula, dengan
mekanisme yang baru
ini, PDI-P masih memiliki peluang
yang besar untuk menduduki
kursi pimpinan DPR.
Artinya, sebenarnya tidak ada
kerugian konstitusionalitas
yang dialami PDI-P.
Kasus ini semakin menarik
jika diamati dari segi politik
hukum. Awalnya, politik
“Berpikirlah hanya dari pandangan tertinggi terhadap dirimu sendiri dan kamu
akan kagum pada hasil ciptaanmu”
DOLORES GILDEA
Negara Menuju
‘Kehancuran’
Oleh:
Ahmad Sadzali
Mahasiswa Magister
Fakultas Hukum UII,
Yogyakarta
hukum dilakukannya revisi
atas UU MD3 ini sebenarnya
adalah untuk menguatkan
kembali fungsi Dewan Perwakilan
Daerah (DPD). Karena
UU sebelumnya dinilai
sangat mereduksi fungsi legislasi
DPD, mengingat setiap
usulan DPD harus selalu
melewati komisi DPR dan/
atau Baleg. Wacana tentang
revisi UU MD3 ini pun sudah
muncul sejak 2010.
Sayangnya, rencana revisi
yang sebelumnya memiliki
niatan baik, ternyata akhirnya
dimanfaatkan untuk kepentingan
suatu golongan tertentu.
Revitalisasi fungsi DPD tidak
kunjung tercapai dengan
adanya revisi itu. Yang ada
justru penguatan imunitas
anggota DPR.
Politik hukumnya seakan
mengalami pergeseran setelah
pemilu legislatif usai dan
menjelang Pemilu presiden.
Politik hukum revisi UU
MD3 ini pun akhirnya berubah
menjadi manuver politik
yang dahsyat, sebagai hantaman
atas presiden terpilih.
Sepertinya strategi ini sudah
disiapkan dengan matang
jauh-jauh hari sebelum pemenang
kontestasi pemilu
presiden dan wakil presiden
muncul. Semacam ada tindakan
preventif terhadap kemungkinan
menangnya capres
yang diusung oleh PDI-
P.
Pada faktanya, hal ini sejalan
dengan niatan strategi politik
Prabowo Subianto setelah
kekalahannya dalam pengajuan
sengketa pilpres di
Mahkamah Konstitusi. Pascaputusan
MK, Prabowo dan tim
koalisi Merah Putihnya masih
tak juga kehilangan akal untuk
“menjegal” lawan politik
yang mengalahkannya dalam
pertarungan pilpres. Prabowo
dan koalisi Merah Putih ingin
menguasai parlemen dan kepala-kepala
daerah. Karena
jika koalisi Merah Putih tetap
solid, maka jumlah gabungan
kursi mereka di DPR mencapai
lebih dari 60 persen. Dengan
kekuatan parlemen seperti
itu, eksekutif pun niscaya
dapat dikendalikan.
Melihat fenomena aras politik
seperti ini, menandakan
telah terjadinya pergeseran
paradigma kebangsaan di
level para elite, khususnya
dalam kehidupan demokrasi.
Paradigma Pancasila
dan semangat UUD 1945 sekarang
ini tersimpan dengan
rapi di dalam lemari atau
telah dimuseumkan. Pancasila
sudah tinggal lambang
saja. Gagasan Empat Pilar
masih belum mampu menyentuh
para elite untuk
kembali kepada paradigma
dan falsafah Pancasila.
Padahal, di dalam falsafah
Pancasila, terkandung spirit
yang melatarbelakangi lahirnya
bangsa ini. Spirit itu dinamakan
oleh Soepomo dengan
spirit atau paham integralistik.
Spirit ini jugalah yang seharusnya
menjadi landasan dalam
berbangsa dan bernegara,
termasuk dalam membangun
negara hukum dan demokrasi.
Dalam tataran normatif,
demokrasi yang dicetuskan
oleh para pendiri bangsa ini
bukanlah demokrasi liberal,
melainkan demokrasi yang
berlandaskan pada semangat
kekeluargaan, gotong-royong
atau spirit integralistik.
Namun sayangnya, pada tataran
empirik, Indonesia ternyata
menganut demokrasi
liberal.
Demokrasi liberal cenderung
mencari kemenangan
dalam setiap kontestasi politik.
Berbeda dengan demokrasi
integralistik atau demokrasi
Pancasila, selalu mengedepankan
kemufakatan. Kemufakatan
itu dapat diraih
melalui proses yang namanya
musyawarah. Oleh karenanya,
sila keempat dari Pancasila
mengisyaratkan bahwa
demokrasi yang dibangun di
Indonesia adalah demokrasi
permusyawaratan. Demokrasi
permusyawaratan ini akan
bermuara kepada sebuah tujuan
negara yang dicapai melalui
mekanisme kekeluargaan
dan gotong-royong.
Maka, melihat fenomena
di atas, seakan para elite sudah
kehilangan spirit itu. Semangat
yang dikembangkan
adalah semangat kemenangan,
bukan semangat kemufakatan
dengan jalur musyawarah.
Politik hukum sudah bergeser
dari tujuan negara kepada
tujuan kelompok masing-masing.
Para anggota
parlemen masih suka menempatkan
diri mereka sebagai
politisi, dan bukan sebagai
negarawan.
Jika hal seperti ini terus
berlanjut dan tidak ada perubahan
yang signifikan, artinya
Indonesia dan seluruh
rakyatnya harus siap menghadapi
kehancuran negara.
Sebuah studi akademis
menyatakan, dalam tataran
konsep, Indonesia sejak
amandemen UUD 1945 lalu
sebenarnya tengah berjalan
di jalur kehancuran negara
(failed state). Amandemen
UUD 1945 telah membawa
Indonesia kepada dua perubahan
fundamental. Pertama,
berlakunya sistem demokrasi
mayoritas. Hal ini
terlihat dari pelaksanaan
Pemilu legislatif semi proporsional,
serta pemilu presiden
langsung. Kedua, penguatan
pada sistem pemerintahan
presidensial.
Namun sayang, pada konsepnya,
Indonesia tidak memenuhi
syarat untuk melakukan
kedua sistem tersebut.
Sistem pertama (demokrasi
mayoritas), sebenarnya hanya
cocok digunakan dalam masyarakat
yang homogen. Sementara
masyarakat Indonesia
sangat heterogen dan plural.
Sistem kedua (presidensial),
sebenarnya hanya efektif
digunakan dalam sistem dua
partai. Sedangkan Indonesia
menganut sistem multi partai.
Dari analisis konsep ini dapat
disimpulkan bahwa sebenarnya
Indonesia tengah mengarah
kepada negara gagal
(failed state).
Gambaran suasana aras politik
di atas setidaknya telah
membuktikan hipotesis ini.
Untuk dapat memperbaikinya
sebenarnya sangat sederhana,
yakni harus ada political
will dari setiap elite. Para
elite harus mau mengembangkan
demokrasi yang
berbasis pada budaya bangsa,
yaitu demokrasi permusyawaratan.
Wallahu’alam. (*)
Tulisan Opini bisa dikirim ke email: redaksi@banjarmasinpost.co.id (Maksimal 1.000 karakter tanpa spasi). Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon,
nomor rekening dan fotokopi (KTP). Opini yang terbit akan kami berikan imbalan ke nomor rekening penulis. Terima kasih.
Artikel yang masuk batas waktu pemuatannya maksimal dua minggu.
Homepage: http//www.banjarmasinpost.co.id
Penerbit : PT Grafika Wangi Kalimantan
SIUPP : SK Menpen No. 004/SK MENPEN/
SIUPP/A.7/1985 tgl 24 Oktober 1985
Sejak Tanggal : 2 Agustus 1971
Direktur Utama : Herman Darmo
Pemimpin Redaksi: Yusran Pare
Wakil: Harry Prihanto
Redaktur Pelaksana: Dwie Sudarlan
Manajer Peliputan: Elpianur Achmad
Asisten Manajer Peliputan :
R Hari Tri Widodo
Manajer Produksi: M Taufik
Redaktur Eksekutif: Muhammad Yamani
(Banjarmasin Post/Online), Mulyadi Danu
Saputra (Metro Banjar), Irhamsyah Safari
(Serambi UmmaH),
Manajer Redaksi: Irhamsyah Safari
Wakil: Agus Rumpoko
Redaktur: Sigit Rahmawan A, Syamsuddin, Alpri
Widianjono, Kamardi, Mahmud M Siregar, Aya
Sugianto, Sofyar Redhani, M Royan Naimi, Siti
Hamsiah. Asisten: Sudarti , Halmien Thaha,
Murhan, Anjar Wulandari, Ernawati,Idda Royani,
Mohammad Choiruman, Budi Arif RH.
Staf Redaksi: Umi Sriwahyuni, Eka Dinayanti,
Hanani, Burhani Yunus, AM Ramadhani, Syaiful
Anwar, Syaiful Akhyar, Khairil Rahim, Ibrahim
Ashabirin, Sutransyah, Faturahman, Irfani
Rahman, Jumadi, Edi Nugroho, Doni Usman,
Mustain Khaitami (Kabiro), Hari Widodo, Ratino, M
Risman Noor, Salmah, Rahmawandi, M Hasby
Suhaily, Helriansyah, Didik Triomarsidi (Kabiro),
Nia Kurniawan, Mukhtar Wahid, Rendy Nicko
Ramandha, Restudia, Yayu Fathilal, Aprianto,
Frans, Nurholis Huda, Man Hidayat,
Reni Kurnia Wati
Fotografer: Donny Sophandi, Kaspul Anwar.
Tim Pracetak: Syuhada Rakhmani (Kepala), M
Syahyuni, Aminuddin Yunus, Syaiful Bahri, Edi
Susanto, Sri Martini, Kiki Amelia, Rahmadi, Ibnu
Zulkarnain, Achmad Sabirin, Rahmadhani, Ahmad
Radian, M Trino Rizkiannoor, M Denny Irwan
Saputra.
Biro Jakarta: Febby Mahendra Putra (Kepala),
Domuara Ambarita, Murdjani, Antonius Bramantoro,
Budi Prasetyo, Fikar W Eda, FX Ismanto, Johson
Simandjuntak, Rahmat Hidayat, Yulis Sulistyawan,
Choirul Arifin, Hendra Gunawan, Sugiyarto
Banjarmasin Post Group
Penasihat Hukum: DR Masdari Tasmin SH MH
e-mail : redaksi@banjarmasinpost.co.id
Pemimpin Umum : HG (P) Rusdi Effendi AR
Pendiri : Drs H J Djok Mentaya (1939-1994)
Drs H Yustan Aziddin (1933-1995)
HG (P) Rusdi Effendi AR
Pemimpin Perusahaan:
A Wahyu Indriyanta
General Manager Percetakan: A Wahyu Indriyanta
Asisten General Manager Percetakan : Suharyanto
Wakil PP (Bidang Humas dan Promosi): M Fachmy Noor
Manajer Iklan : Helda Annatasia (08115803012)
Manajer Sirkulasi :
Alamat: Gedung HJ Djok Mentaya, Jl AS Musyaffa No 16
Banjarmasin 70111, Telepon (0511) 3354370
Fax 4366123, 3353266, 3366303
Bagian Redaksi: Ext 402-405 ; Bagian Iklan: Ext. 113, 114
Bagian Sirkulasi: Ext. 116, 117
Pengaduan Langganan: 08115000117 (0511) 3352050
Biro Jakarta-Persda: Redaksi, Jl Pal Merah Selatan No
12 Lantai II Jakarta 10270, Telp (021) 5483008, 5480888
dan 5490666 Fax (021) 5495358
Perwakilan Surabaya: Jl Raya Jemursari 64 Surabaya, Telp
(031) 8471096/ 843428, Fax (031) 8471163
Biro Banjarbaru: Jl Mister Cokrokusumo Kav 15-17
Widya Chandra Utama, Cempaka, Kota Banjarbaru Telp
(0511) 4780355 Fax (0511) 4780356, Biro Palangka Raya:
Jl RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya, Telp (0536) 3242922
Tarif Iklan:
Display Umum: Hitam Putih (BW): Rp 22.500/mmk
Berwarna (FC): Rp 45.000/mmk
Display Halaman 1: Hitam Putih (BW): Rp 45.000/mmk
Berwarna (FC): Rp 90.000/mmk
Iklan kolom/Duka Cita: Hitam Putih (BW):
Rp 15.000/mmk Berwarna (FC): Rp 30.000/mmk
Iklan Kuping: (FC) Rp 100.000/mmk
Iklan Baris: (FC) Rp 20.000/baris:
(BW): Rp 15.000/baris
Iklan Satu Kolom : (FC)Rp 30.000/mmk, (BW):
Rp15.000/mmk
Catatan: Harga belum termasuk PPN 10%.
Harga Langganan: Rp 75.000/bln
Percetakan: PT Grafika Wangi Kalimantan
Alamat: Lianganggang Km 21 Landasan Ulin Selatan
Banjarbaru
Telepon (0511) 4705900-01
Isi di luar tanggung jawab percetakan
Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah dimuat di
harian “Banjarmasin Post” dapat diumumkan/dialihwujudkan
kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap
merupakan bagian dari harian “Banjarmasin Post”.
WARTAWAN “BANJARMASIN POST GROUP” SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK
DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER.
Media Sosial Dijadikan Ajang Fitnah dan Caci Maki
Berhati-hati dengan Privasi Publik
MENCUAT ke permukaan
sebuah kasus mengenai Sosmed
atau sosial media yaitu
florence Sihombing. Namanya
sempat heboh di media
massa akibat kicauan statusnya
di media sosial.
Kasus ini menambah deretan
masalah mengenai penyalahgunaan
sosmed untuk mencaci
atau menghina suatu pihak.
Setelah sebelumnya kita sempat
juga dihebohkan oleh ulah
Farhat Abbas lewat kicauan
kontroversialnya di twitter.
Tentu tak asing lagi bagi kita jika
Diharapkan Kedewasaan Pengguna Internet
Akhmad Nafarin
Warga Banjarmasin
mendengar masalah seperti ini.
Tak jarang juga orang
menjadikan sosmed sebagai
ajang cari sensasi. Biasanya
dilakukan oleh para artis atau
orang-orang yang ingin terkenal
secara kontroversial.
Sebenarnya semua kembali
kepada kita pribadi dalam
penggunaan sosmed. Perlu
kesadaran dalam diri bahwa
sosmed bukanlah buku diary,
yang cuma sang penulisnya lah
yang dapat membaca. Sosmed
adalah privasi publik. Segala
yang kita posting meru-
TEKNOLOGI sekarang
ini semakin maju. Untuk
berkomunikasi sekarang
sudah sangat gampang.
Orang yang berada jauh
pun serasa dekat dengan
adanya internet dan juga
berbagai media sosial.
Perangkat tersebut
memudahkan orang untuk
berkomunikasi, baik untuk
komunikasi sehari-hari
maupun menyebarkan
informasi secara luas ke
masyarakat.
pakan privasi publik atau
rahasia umum. Maka berhatihatilah
menggunakannya.
Jadikan sosmed sebagai
mana fungsinya. Sosmed bisa
sangat bermanfaat. Kita bisa
menjadikan sosmed untuk
men-sharing sesuatu yang
bermanfaat bagi pembacanya.
Itu tentu akan lebih bermanfaat
daripada kita mencaci
maki seseorang di sosmed,
yang justru merugikan diri
kita sendiri baik dari segi norma
agama, bahkan bisa merujuk
ke hukum. (*)
Saking mudahnya
menggunakan media sosial,
anak kecil pun tidak mau
ketinggalan. Mereka pun
berkomunikasi melalui
internet. Namun, di balik
sisi positif, ternyata media
sosial juga mengandung sisi
negatif.
Salah satu sisi negatif dari
media sosial adalah dijadikan
sebagai ajang fitnah
dan caci maki. Contoh yang
baru terjadi adalah saat
musim kampanye
M Iqbal Khatami
Siswa SMAN 1 Takisung
pemilihan presiden yang
lalu. Lantaran terjadi
perbedaan, maka muncul
aksi saling serang di media
sosial untuk membela
pihaknya masing-masing.
Diharapkan kedewasaan
bagi para pengguna
internet di Indonesia, agar
bisa membangun negara ini
ke posisi yang lebih baik.
Bukan sebaliknya, justru
menimbulkan perpecahan
dan kekacauan meski hanya
melalui media sosial. (*)
Tema berikutnya: Kabut Asap Mulai Menyerang
Sampaikan komentar Anda maksimal 250 karakter secara santun ke redaksi@banjarmasinpost.co.id, disertai salinan kartu identitas diri dan
foto (mohon jangan pasfoto). Kini, saatnya Anda bicara demi kebaikan bersama.