<strong>16</strong> <strong>Banjarmasin</strong> <strong>Post</strong> SELASA <strong>16</strong> SEPTEMBER <strong>2014</strong> Sambungan dari Halaman 15... Klasika Utama
Kabar Jatim <strong>Banjarmasin</strong> <strong>Post</strong> SELASA <strong>16</strong> SEPTEMBER <strong>2014</strong> 17 ILUSTRASI./NET BERBAGAI cara bisa dilakukan untuk melatih kedisiplinan. Termasuk memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggar kedisiplinan tersebut. Apalagi di kalangan TNI yang dikenal menjunjung tinggi kedisiplinan. Salah satunya dihukum untuk mengaji dan mengurus musala, bagi anggota TNI yang nakal. Itulah yang dilakukan di wilayah Kesatuan Komando Distrik Militer (Kodim) 0809 Kediri Jawa Timur. Di kesatuan itu memberlakukan sanksi tambahan berupa hukuman Satu Kursi Diperebutkan 73 Orang Dihukum Membersihkan Musala dan Ngaji mengurus musala dan mengaji bagi para tentara yang nakal. Para tentara mokong tersebut harus mengurus mushala yang ada di lingkungan Kodim. Tugas mereka mulai dari membersihkan lingkungan hingga menyiapkan peribadatan setiap kali waktu ibadah tiba, maupun harus mengaji. Peran tersebut diberlakukan secara bergiliran atau sistem piket pada tiap anggota tentara yang mendapat hukuman. Mereka harus menjalaninya dalam kurun waktu yang sama dengan lama hukuman pokok dan diwajibkan bagi tentara muslim. Selama ini, hukuman pokok yang ada adalah sanksi disiplin yang meliputi hukuman penjara dengan periode paling lama adalah kurungan sempit selama 21 hari. Hukuman-hukuman itu biasanya diikuti penundaan kenaikan pangkat. Hukuman tersebut diberlakukan bagi anggota yang melanggar disiplin ketentaraan. Beberapa jenis pelanggaran mulai dari desersi, urusan perselingkuhan, hingga beking terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas melanggar hukum. Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Inf Heriyadi mengatakan, hukuman tersebut merupakan sanksi moral yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku sekaligus contoh bagi anggota tentara lainnya. “Hasil hukuman tambahan itu selama ini cukup baik, berfungsi. Banyak anggota yang merasakan manfaatnya. Bahkan adapula yang sekarang jadi seneng mengaji,” kata Dandim, Senin (15/9/<strong>2014</strong>). Selain hukuman tersebut, mantan Ketua Satlak Penanganan Bencana Erupsi Gunung Kelud ini menambahkan, ada pula hukuman tambahan lainnya berupa kewajiban olah raga yang dilakukan rutin setiap hari. “Bagi saya disiplin diri itu penting. Disiplin yang membentuk karakter kita. Saya juga benci menghukum anggota, tapi mereka memaksa saya untuk menghukumnya,” pungkasnya.(kps) MALANG, BPOST - Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga kini masih menjadi idola warga, khususnya para remaja yang barus menyelesaikan kuliah. Mengikuti seleksi CPNS menjadi harapan utama untuk mendapatkan pekerjaan. Tak heran jika setiap ada seleksi CPNS, jumlahnya peserta selalu banyak dan membludak. Bahkan tidak jarang, rela hijrah ke daerah yang ada formasinya maupun memiliki peluang cukup lebar bisa lulus seleksi abdi negara itu. Hal itu juga telrihat dari banyaknya jumlah peserta seleksi CPNS di Kota Malang. Hingga hari terakhir pendaftaran pada Senin (15/9) kemarin, sebanyak 5.745 orang yang sudah menyelesaikan pendaftaran secara online. Ribuan orang itu akan merebutkan 79 kursi CPNS yang ada di Pemkot Malang. Artinya dengan jumlah pendaftar sebanyak 5.745 orang dan kuota CPNS yang tersedia 79 kursi itu berarti tiap kursi CPNS akan diperebutkan sekitar 73 orang. Kepala Bidang Formasi dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang, Boedi Utomo mengatakan, pelaksanaan pendaftaran seleksi CPNS di Kota Malang secara online sudah resmi ditutup. Tetapi, pengi- riman berkas pendaftaran masih diterima hingga, <strong>Selasa</strong> (<strong>16</strong>/9) hari ini. “Pendaftaran CPNS secara online ditutup hari ini. Tetapi, pengiriman berkas yang melalui kantor pos masih kami terima sampai besok (<strong>Selasa</strong>),” kata Boedi. Lebih lanjut dia menjelaskan, BKD masih melakukan verifikasi terhadap berkas para pendaftar seleksi CPNS tersebut untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Saat melakukan verifikasi itu, lanjut Boedi, pihaknya (BKD,Red) sudah menggugurkan sejumlah pendaftar yang dianggap tidak memenuhi syarat. “Pokoknya, yang IP-nya di bawah 3, langsung kami coret. Ternyata banyak juga yang coba-coba mendaftar, padahal IP-nya hanya 1,5,” ujarnya. Untuk pelaksanaan ujian seleksi CPNS, kata Boedi masih menunggu keputusan dari Badan Kepegawian Nasional (BKN). Menurutnya, BKD mengusulkan dua tempat untuk pelaksanaan ujian CPNS, yaitu di Kota Malang dan di gedung BKN di Sidoarjo. “Kami masih menunggu keputusan BKN, kami pelaksanaan ujiannya bisa dilakukan di Kota Malang,” katanya.(sry/kps) Terakhir Pengembalian SEMENTARA itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo memberi batas waktu pengembalian berkas lamaran CPNS di lingkungan Pemkab Sidoarjo hingga Rabu (17/9) besok. Jumlah pelamar yang mengembalikan berkas sampai Senin (17/9) baru 2.085 orang, dari 2.876 orang yang mendaftar online di situs Panselnas. Kepala BKD Sidoarjo, Sri Witarsih mengungkapkan belum semua pendaftar CPNS mengembalikan berkasnya ke BKD. Lamanya pengembalian itu diperkirakan masih berada di kantor pos karena tempat tinggal pelamar tersebar di beberapa wilayah. “Sesuai aturan pengembalian berkas terakhir 17 besok dengan stempel pos,” tutur Witarsih, Senin (15/9). Dalam rekrutmen CPNS kali ini, persyaratannya dipermudah karena tidak menggunakan kartu kuning dari Dinsosnakertrans atau SKCK dari kepolisian. Peserta hanya mendftar ke situs panselnas kemudian lembaran bukti pendaftaran (registrasi) secara online di print dan dibawa ke BKD.(sry) KOMPAS.COM/YATIMUL AINUN SEBANYAK 70 mahasiswa di Malang, Jawa Timur, mengenakan topeng sedih saat melakukan aksi menolak disahkannya RUU Pemilukada di depan Balaikota Malang, Senin (15/9). Ramai-ramai Pakai Topeng Sedih GELOMBANG aksi menolak Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) terus terjadi di berbagai daerah. Bahkan kini semakin meluas, seiring makin dekatnya waktu pengesahan RUU tersebut menjadi UU yang dijadwalkan pada 23 <strong>September</strong> nanti. Seperti yang dilakukan sekitar 70 mahasiswa di Malang yang menggunakan “topeng merengut (sedih)” saat menggelar aksi di depan Balaikota Malang, Jawa Timur, Senin (15/9) pukul 10.30 WIB. Aksi itu digelar para mahasiswa sebagai bentuk kekecewan atas Rancangan Undang-Undang Pemilihan kepada daerah (RUU Pemilukada) yang sedang dibahas Jaminkan SK Pengangkatan untuk Kredit PAMEKASAN, BPOST - Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, ramairamai mengambil kredit dari salah satu bank daerah di Pamekasan. Kredit itu ditawarkan oleh bank daerah tersebut dengan para wakil rayat di Senayan. Selain orasi, para mahasiswa juga menggelar aksi teatrikal dengan mengeliling taman Tugu Kota Malang yang berada di depan gedung Balaikota Malang, serta di tengah jalan dengan menggunakan topeng yang terbuat dari kertas warna cokelat dengan ekspresi merengut. “Aksi topeng merengut ini sebagai bentuk kekecewaan pada pengusul RUU Pemilukada,” kata humas aksi, Valerianus Beatae Jehanu. Para mahasiswa tersebut tergabung dalam koalisi mahasiswa untuk demokrasi (Komdi) Malang yang terdiri dari Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan (Formapeka) dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) Malang. Menurut Valerianus, menolak RUU Pemilukada tersebut karena ada mekanisme pemilihan tidak langsung. “Jika RUU di disahkan, jelas telah meniadakan peran rakyat dalam proses penegakan demokrasi. Selain itu, demokrasi Indonesia kini mendapatkan perhatian dunia. Mengapa harus diubah,” tegasnya. Jika memang RUU Pemilukada disahkan, hal itu jelas adalah kemunduran demokrasi Indonesia. “Karenanya kita pakai topeng sebagai ekspresi kekecewaan rakyat. Itu inti teatrikal agunan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai anggota dewan. Anggota dewan akan mendapat uang tunai <strong>16</strong>09/B17 kita. Ada 70 topeng dengan wajah merengut,” katanya. Jika DPR RI memaksa untuk mengesahkan RUU Pemilukada tegas Valerianus, jelas jika wakil rakyat tersebut kejar setoran. “Jika disahkan kejar setoran. Ada beberapa pasal, yakni pasal 2, yang kami tolak. Yakni gubernur dipilih dewan. Rakyat harus memiliki suara,” tegasnya. Selain itu, pasal 11 huruf d, yang menyatakan kepala daerah mempunyai kecakapan dan pengalaman dalam pemerintahan. “Kami menolak hal itu. Karena tidak ada kriteria kecakapan dan pengalaman yang cukup dibidang pemerintahan,” katanya. (kps) sesuai dengan permintaan mereka. Ada yang mengajukan kredit selama 48 bulan, ada pula yang 24 bulan. Semuanya tergantung dengan kebutuhan masing-masing anggota. Pengembalian kredit itu lantas dilakukan dengan cara pemotongan gaji setiap bulan. Maskur Rasid, salah satu anggota dewan mengatakan, saat ini proses pencairan uang kredit masih dalam proses di bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Pamekasan. Sekwan masih mengkaji jumlah dan potongan setiap bulan yang akan dibebankan kepada masing-masing dewan setelah kredit dicairkan. “Sampai sekarang masih belum cair karena prosesnya masih berlangsung,” kata Maskur, Senin (15/9). Pengambilan kredit itu, imbuh politisi PPP ini, untuk memenuhi kebutuhan seharihari selama bertugas di kantor dewan. Apalagi, bulan ini meskipun semua dewan sudah bertugas, belum mendapat gaji dari Sekwan. Selain Maskur, Haeri, anggota dewan PDIP juga mengambil kredit. Uang kredit itu akan dibuat untuk pembiayaan anaknya yang sedang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Berbeda dengan dua anggota dewan tersebut, Al Anwari, anggota dewan dari PKS, mengaku enggan mengambil kredit di bank. Alasannya, gajinya hanya akan habis untuk membayar kredit. “Kalau 80 persen gaji habis bayar kredit, bisa bingung nanti kalau butuh uang,” kata dia. Al Anwari khawatir, jika gaji dewan sudah dirasa tidak cukup, besar kemungkinan akan ada kongkalikong dengan pelaksanaan proyek. Atas alasan itu, dia menolak untuk mengambil kredit di bank. (kps/sry)
Change language