28.10.2014 Views

buletin - fahmina institute Cirebon

buletin - fahmina institute Cirebon

buletin - fahmina institute Cirebon

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

fokus<br />

FKPM tetap menjadi prioritas utama.<br />

Seperti diungkapkan Heri,<br />

salah satu pengurus FKPM Tri Daya.<br />

Menurutnya, apapun atribut Parpol dari<br />

pengurus ataupun anggota FKPM Tri<br />

Daya, mereka dengan sendirinya sadar<br />

untuk melepaskan kepentingan Parpol.<br />

Karena keberadaan mereka di FKPM<br />

adalah untuk warga, maka mereka juga<br />

mengatasnamakan diri sebagai warga.<br />

”Jadi dalam setiap pertemuan ataupun<br />

kerja FKPM, dari kami tidak membawa<br />

diri sebagai seorang yang menjadi<br />

pengikut partai A atau B. Tapi kami atas<br />

nama warga dan untuk kepentingan<br />

warga,” ujar Heri.<br />

Hal serupa diungkapkan Didi,<br />

pengurus FKPM Tri Daya lainnya,<br />

keberagaman latar belakang tersebut<br />

juga tercermin dalam aktifitas pengurus<br />

Tri Daya dalam mempersiapkan Pemilu.<br />

”Dalam hal pengawalan, sudah menjadi<br />

kesadaran kita untuk menciptakan<br />

suasana damai. Kebetulan masingmasing<br />

dari kami menjadi panitia di TPS<br />

masing-masing wilayah, sehingga kami<br />

bisa memantau dari dekat,” paparnya.<br />

Didi juga mengakui, pada<br />

dasarnya tidak ada strategi khusus<br />

untuk mengawal Pemilu ini. Karena<br />

selama ini warga sudah memahami<br />

apa seharusnya yang mereka lakukan.<br />

”Kami di sini saling mengawal, terutama<br />

jika terjadi tindak anarkhis,” katanya.<br />

Baginya, Pemilu 2009 ini adalah<br />

pekerjaan besar bagi semua elemen di<br />

negeri ini. Sehingga tidak bijak rasanya<br />

jika hanya melihatnya sebagai kegiatan<br />

rutin semata. Dengan kata lain, tak<br />

ada kemauan mengambil manfaat dari<br />

kegiatan tersebut.<br />

Mengawal Pemilu Damai, Butuh<br />

Komitmen Bersama<br />

Di tengah gencarnya calon legislatif<br />

melakukan kampanye, potensi konflik<br />

tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi<br />

dipicu dengan banyaknya jumlah partai,<br />

serta kuatnya persaingan antarcalon<br />

legislatif. Upaya pengawalan pun tidak<br />

bisa diserahkan pada unsur kepolisian<br />

semata. Karena persoalan Kamtibmas<br />

bukan hanya tanggungjawab polisi,<br />

tetapi tanggungjawab bersama antara<br />

polisi dan masyarakat. Harus ada<br />

kesadaran dari polisi dan masyarakat,<br />

yakni sadar hukum. Jika tidak ada, maka<br />

tidak akan tercapai kemitraan.<br />

Menurut AKBP Sri Sudaryani SH,<br />

Kabag Bintibluh Bina Mitra Polda Jabar,<br />

pentingnya mengawal Pemilu damai<br />

sangat membutuhkan komitmen berbagai<br />

pihak. “Artinya tidak semata urusan<br />

kepolisian, apalagi sekarang FKPM<br />

sudah dibentuk di hampir semua desa.<br />

Jadi, kemitraan ini juga sangat penting<br />

untuk diwujudkan dalam momen Pemilu<br />

sekarang ini,” ungkap dia.<br />

Peran Polmas melalui Pemilu kali<br />

ini, lanjut dia, di antaranya membantu<br />

kepolisian dalam fungsi deteksi terhadap<br />

gejala terjadinya gangguan Kamtibmas.<br />

“Artinya apa? FKPM membantu memberikan<br />

informasi yang akurat, untuk<br />

kemudian ditindaklanjuti oleh Polri. Polmas<br />

juga bekerja sama menjaga stabilitas<br />

keamanan dan ketertiban lingkungan<br />

menjelang, sedang, dan paska Pemilu<br />

dalam Pam Swakarsa,” papar dia.<br />

Peran Polmas dalam Pemilu,<br />

menurutnya, tidak bertentangan dengan<br />

dasar pembentukan Polmas. Yakni,<br />

mengacu kepada Undang-undang (UU)<br />

No. 2 tahun 2002, UU No. 7 tahun 2007,<br />

yang kemudian dituangkan dalam Skep<br />

Kapolri No. 737 tahun 2005 & Perkap No.<br />

7 tahun 2008. Dari sini muncullah FKPM,<br />

yang tugasnya diringkas ke dalam 3<br />

(tiga) hal, yaitu deteksi, Pamswakarsa,<br />

dan penyelesaian dan pemecahan<br />

masalah.<br />

“Inilah yang nantinya bisa kita<br />

tindaklanjuti dalam rangka mendukung<br />

pengamanan Pemilu 2009 nanti,”<br />

tegasnya ketika ditemui di Seminar Peran<br />

Polmas dalam Pengamanan Pemilu 2009<br />

yang digelar Fahmina-Institute <strong>Cirebon</strong><br />

di Hotel Prima <strong>Cirebon</strong>, pada Kamis<br />

(5/3/09) lalu.<br />

Hal senada diungkapkan Natalia<br />

Warat, Project Officer of Election Program<br />

dari The Asia Foundation (TAF) Jakarta,<br />

yang juga hadir sebagai narasumber seminar.<br />

Menurutnya, pengawalan Pemilu<br />

harus menjadi perhatian kita bersama,<br />

mungkin bukan hanya tugas Polisi maupun<br />

Jaksa, tapi masyarakat umum juga<br />

perlu memperhatikan. Jika ada pelanggaran,<br />

maka harus dipersiapkan secara<br />

matang.<br />

Sementara menurut Drs. Hartojo,<br />

salah seorang anggota KPUD Kota<br />

<strong>Cirebon</strong> Divisi II, meskipun ada petugas<br />

sekitar 7 orang KPPS dan 2 pengamanan<br />

Pemilu, PPS 3 orang, PPK 5 orang<br />

kemudian KPU 5 orang dan di pusat 7<br />

orang. Namun penyelenggara inti Pemilu<br />

legislatif dan presiden tetap menjadi<br />

tanggungjawab bersama, masyarakat,<br />

LSM dan seluruh warga negara. Hartojo<br />

juga mengungkapkan keprihatinannya<br />

terkait pemberitaan di media.<br />

“Di surat kabar, sekian ribu<br />

masyarakat Indonesia ternyata tidak<br />

tahu akan ada Pemilu pada April 2009<br />

mendatang. Kita prihatin, jika itu<br />

terjadi. Langkah kami sudah 30 kali<br />

lebih melaksanakan sosialisasi, setiap<br />

hari. Hari ini pun ada yang keliling, ada<br />

yang diundang di kecamatan, di LSM,<br />

dan lain-lain. Target kami, partisiapasi<br />

masyarakat tercapai.”<br />

Mewaspadai Potensi Konflik<br />

Untuk memicu semangat peserta<br />

seminar yang sebagian besar dari aktivis<br />

FKPM, Natalia juga menyampaikan<br />

persoalan-persoalan yang akan muncul<br />

dalam Pemilu. Dia juga meringkasnya<br />

dalam beberapa tahapan, yang<br />

memiliki peluang-peluang terjadinya<br />

persengketaan-persengketaan.<br />

Tahapan-tahapan tersebut adalah<br />

pemutakhiran data pemilih pendaftaran<br />

dan penetapan peserta Pemilu, proses<br />

pendaftaran kandidat Caleg, penyediaan<br />

logistik, kampanye, pemungutan dan<br />

penghitungan suara, penetapan hasil<br />

Pemilu, dan pelantikan anggota lembaga<br />

legislatif.<br />

“Proses pemutakhiran data<br />

pemilih ini sudah lewat. Terus proses<br />

pendaftaran kandidat Caleg. Dari proses<br />

ini, kita banyak belajar perihal para Caleg<br />

yang berseteru dangan partainya, soal<br />

siapa yang berhak dijadikan Caleg. Nah,<br />

tahapan yang juga paling krusial adalah<br />

pemungutan dan penghitungan suara,”<br />

terang dia.<br />

Poin pertama yang paling sangat<br />

krusial adalah penyediaan logistik, lanjut<br />

dia. Kita mendengar banyak berita di media<br />

massa tentang cacat surat suara mulai<br />

dari kualitasnya yang tidak bagus, ada<br />

titik-titik, ada logo partai yang warnanya<br />

tidak sesuai, nama Calegnya salah, dan<br />

lain sebagainya. Bahkan saat kemarin<br />

ketika saya bertemu dengan KPUD Jawa<br />

Timur itu ada kotak suara yang isinya<br />

sekitar 600 surat suara terendam banjir.<br />

Karena hujan yang tidak berhenti.<br />

“Nah, terpaksa itu harus mencetak<br />

ulang lagi. Setelah dicetak, persoalannya<br />

adalah di mana akan disimpan logistik<br />

Edisi 17 Maret 2009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!