buletin - fahmina institute Cirebon
buletin - fahmina institute Cirebon
buletin - fahmina institute Cirebon
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
fokus<br />
FKPM tetap menjadi prioritas utama.<br />
Seperti diungkapkan Heri,<br />
salah satu pengurus FKPM Tri Daya.<br />
Menurutnya, apapun atribut Parpol dari<br />
pengurus ataupun anggota FKPM Tri<br />
Daya, mereka dengan sendirinya sadar<br />
untuk melepaskan kepentingan Parpol.<br />
Karena keberadaan mereka di FKPM<br />
adalah untuk warga, maka mereka juga<br />
mengatasnamakan diri sebagai warga.<br />
”Jadi dalam setiap pertemuan ataupun<br />
kerja FKPM, dari kami tidak membawa<br />
diri sebagai seorang yang menjadi<br />
pengikut partai A atau B. Tapi kami atas<br />
nama warga dan untuk kepentingan<br />
warga,” ujar Heri.<br />
Hal serupa diungkapkan Didi,<br />
pengurus FKPM Tri Daya lainnya,<br />
keberagaman latar belakang tersebut<br />
juga tercermin dalam aktifitas pengurus<br />
Tri Daya dalam mempersiapkan Pemilu.<br />
”Dalam hal pengawalan, sudah menjadi<br />
kesadaran kita untuk menciptakan<br />
suasana damai. Kebetulan masingmasing<br />
dari kami menjadi panitia di TPS<br />
masing-masing wilayah, sehingga kami<br />
bisa memantau dari dekat,” paparnya.<br />
Didi juga mengakui, pada<br />
dasarnya tidak ada strategi khusus<br />
untuk mengawal Pemilu ini. Karena<br />
selama ini warga sudah memahami<br />
apa seharusnya yang mereka lakukan.<br />
”Kami di sini saling mengawal, terutama<br />
jika terjadi tindak anarkhis,” katanya.<br />
Baginya, Pemilu 2009 ini adalah<br />
pekerjaan besar bagi semua elemen di<br />
negeri ini. Sehingga tidak bijak rasanya<br />
jika hanya melihatnya sebagai kegiatan<br />
rutin semata. Dengan kata lain, tak<br />
ada kemauan mengambil manfaat dari<br />
kegiatan tersebut.<br />
Mengawal Pemilu Damai, Butuh<br />
Komitmen Bersama<br />
Di tengah gencarnya calon legislatif<br />
melakukan kampanye, potensi konflik<br />
tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi<br />
dipicu dengan banyaknya jumlah partai,<br />
serta kuatnya persaingan antarcalon<br />
legislatif. Upaya pengawalan pun tidak<br />
bisa diserahkan pada unsur kepolisian<br />
semata. Karena persoalan Kamtibmas<br />
bukan hanya tanggungjawab polisi,<br />
tetapi tanggungjawab bersama antara<br />
polisi dan masyarakat. Harus ada<br />
kesadaran dari polisi dan masyarakat,<br />
yakni sadar hukum. Jika tidak ada, maka<br />
tidak akan tercapai kemitraan.<br />
Menurut AKBP Sri Sudaryani SH,<br />
Kabag Bintibluh Bina Mitra Polda Jabar,<br />
pentingnya mengawal Pemilu damai<br />
sangat membutuhkan komitmen berbagai<br />
pihak. “Artinya tidak semata urusan<br />
kepolisian, apalagi sekarang FKPM<br />
sudah dibentuk di hampir semua desa.<br />
Jadi, kemitraan ini juga sangat penting<br />
untuk diwujudkan dalam momen Pemilu<br />
sekarang ini,” ungkap dia.<br />
Peran Polmas melalui Pemilu kali<br />
ini, lanjut dia, di antaranya membantu<br />
kepolisian dalam fungsi deteksi terhadap<br />
gejala terjadinya gangguan Kamtibmas.<br />
“Artinya apa? FKPM membantu memberikan<br />
informasi yang akurat, untuk<br />
kemudian ditindaklanjuti oleh Polri. Polmas<br />
juga bekerja sama menjaga stabilitas<br />
keamanan dan ketertiban lingkungan<br />
menjelang, sedang, dan paska Pemilu<br />
dalam Pam Swakarsa,” papar dia.<br />
Peran Polmas dalam Pemilu,<br />
menurutnya, tidak bertentangan dengan<br />
dasar pembentukan Polmas. Yakni,<br />
mengacu kepada Undang-undang (UU)<br />
No. 2 tahun 2002, UU No. 7 tahun 2007,<br />
yang kemudian dituangkan dalam Skep<br />
Kapolri No. 737 tahun 2005 & Perkap No.<br />
7 tahun 2008. Dari sini muncullah FKPM,<br />
yang tugasnya diringkas ke dalam 3<br />
(tiga) hal, yaitu deteksi, Pamswakarsa,<br />
dan penyelesaian dan pemecahan<br />
masalah.<br />
“Inilah yang nantinya bisa kita<br />
tindaklanjuti dalam rangka mendukung<br />
pengamanan Pemilu 2009 nanti,”<br />
tegasnya ketika ditemui di Seminar Peran<br />
Polmas dalam Pengamanan Pemilu 2009<br />
yang digelar Fahmina-Institute <strong>Cirebon</strong><br />
di Hotel Prima <strong>Cirebon</strong>, pada Kamis<br />
(5/3/09) lalu.<br />
Hal senada diungkapkan Natalia<br />
Warat, Project Officer of Election Program<br />
dari The Asia Foundation (TAF) Jakarta,<br />
yang juga hadir sebagai narasumber seminar.<br />
Menurutnya, pengawalan Pemilu<br />
harus menjadi perhatian kita bersama,<br />
mungkin bukan hanya tugas Polisi maupun<br />
Jaksa, tapi masyarakat umum juga<br />
perlu memperhatikan. Jika ada pelanggaran,<br />
maka harus dipersiapkan secara<br />
matang.<br />
Sementara menurut Drs. Hartojo,<br />
salah seorang anggota KPUD Kota<br />
<strong>Cirebon</strong> Divisi II, meskipun ada petugas<br />
sekitar 7 orang KPPS dan 2 pengamanan<br />
Pemilu, PPS 3 orang, PPK 5 orang<br />
kemudian KPU 5 orang dan di pusat 7<br />
orang. Namun penyelenggara inti Pemilu<br />
legislatif dan presiden tetap menjadi<br />
tanggungjawab bersama, masyarakat,<br />
LSM dan seluruh warga negara. Hartojo<br />
juga mengungkapkan keprihatinannya<br />
terkait pemberitaan di media.<br />
“Di surat kabar, sekian ribu<br />
masyarakat Indonesia ternyata tidak<br />
tahu akan ada Pemilu pada April 2009<br />
mendatang. Kita prihatin, jika itu<br />
terjadi. Langkah kami sudah 30 kali<br />
lebih melaksanakan sosialisasi, setiap<br />
hari. Hari ini pun ada yang keliling, ada<br />
yang diundang di kecamatan, di LSM,<br />
dan lain-lain. Target kami, partisiapasi<br />
masyarakat tercapai.”<br />
Mewaspadai Potensi Konflik<br />
Untuk memicu semangat peserta<br />
seminar yang sebagian besar dari aktivis<br />
FKPM, Natalia juga menyampaikan<br />
persoalan-persoalan yang akan muncul<br />
dalam Pemilu. Dia juga meringkasnya<br />
dalam beberapa tahapan, yang<br />
memiliki peluang-peluang terjadinya<br />
persengketaan-persengketaan.<br />
Tahapan-tahapan tersebut adalah<br />
pemutakhiran data pemilih pendaftaran<br />
dan penetapan peserta Pemilu, proses<br />
pendaftaran kandidat Caleg, penyediaan<br />
logistik, kampanye, pemungutan dan<br />
penghitungan suara, penetapan hasil<br />
Pemilu, dan pelantikan anggota lembaga<br />
legislatif.<br />
“Proses pemutakhiran data<br />
pemilih ini sudah lewat. Terus proses<br />
pendaftaran kandidat Caleg. Dari proses<br />
ini, kita banyak belajar perihal para Caleg<br />
yang berseteru dangan partainya, soal<br />
siapa yang berhak dijadikan Caleg. Nah,<br />
tahapan yang juga paling krusial adalah<br />
pemungutan dan penghitungan suara,”<br />
terang dia.<br />
Poin pertama yang paling sangat<br />
krusial adalah penyediaan logistik, lanjut<br />
dia. Kita mendengar banyak berita di media<br />
massa tentang cacat surat suara mulai<br />
dari kualitasnya yang tidak bagus, ada<br />
titik-titik, ada logo partai yang warnanya<br />
tidak sesuai, nama Calegnya salah, dan<br />
lain sebagainya. Bahkan saat kemarin<br />
ketika saya bertemu dengan KPUD Jawa<br />
Timur itu ada kotak suara yang isinya<br />
sekitar 600 surat suara terendam banjir.<br />
Karena hujan yang tidak berhenti.<br />
“Nah, terpaksa itu harus mencetak<br />
ulang lagi. Setelah dicetak, persoalannya<br />
adalah di mana akan disimpan logistik<br />
Edisi 17 Maret 2009