blakasuta 05.pdf - Fahmina Institute

Kajian Utama: 

Membedah 

Anggaran Kesehatan 

Kota Cirebon 

Dewasa ini, Kota Cirebon masih 

menghadapi berbagai persoalan 

kesehatan yang kompleks, 

termasuk masih rendahnya Derajat 

kesehatan masyarakat. Ditandai 

tingginya Angka Kematian Bayi 

(AKB) mencapai 34,94 serta AKI 

sebesar 202 per 1.000 kelahiran 

hidup pada Tahun 2000 .............. 07 

Susunan Redaksi 

Penanggung Jawab : KH Husein Muhammad, 

Pemimpin Redaksi : Faqihuddin Abdul Kodir, 

Sekretaris Redaksi: Marzuki Rais, Tim Redaksi: 

AamAzmy Al'ab, Asep Saefuddin Jazuli, Ipah 

Jahrotunnasipah, Obeng Nurrosyid, Nuruzzaman, 

Rosidin, Redaktur Tamu: Ade Duryawan, Desain 

Grafis: Anand Administrasi & Keuangan: Ini 

Suartini Penerbit: Fahmina-institute bekerja sama 

dengan Partnership for Governance Reform 

Alamat Redaksi: Jl. Suratno No. 37 Cirebon 

Telp./Fax: (0231) 203789. 

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang berkaitan 

dengan upaya penguatan masyarakat sipil dan 

perbaikan manajemen keuangan daerah. Redaksi 

berhak mengedit tulisan tersebut dengan tidak 

mengubah substansi. Setiap tulisan yang dimuat akan 

mendapat imbalan. Akurasi data dalam Rubrik Opini 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang 

bersangkutan. 

Dari Redaksi 

Perempuan dan Agama 

Oleh : Faqihuddin AK. ................ 03 

Kolom 

Duka Akibat Malpraktik 

Oleh: Asep Saefuddin Jazuli..........04 

Kajian Utama 

Cermin Keberpihakan Pemkot 

Cirebon: 

Membaca Alokasi Anggaran 

Kesehatan untuk Perempuan 

dan Masyarakat Miskin .......... 05 

Membedah Anggaran Kesehatan 

Kota Cirebon ............................. 07 

Info Jaringan 

Membela Perempuan: 

Upaya WCC Balqis Pesantren 

Dar al Tauhid Cirebon 

Mengungkap Fakta Kekerasan 

dan Meminimalisir 

Penderitaan ............................ 11 

Info Kegiatan 

Islam Membela Kaum Perempuan; 

Catatan dari Kursus Islam dan 

Jender bagi Aktivis Perempuan 

se-Indonesia ............................ 15 

Seminar Nasional: 

Peran Pesantren dan Organisasi 

Keagamaan dalam 

Penanggulangan Persoalan 

Kematian Ibu di Cirebon ......... 16 

Wawancara 

Menakar Kepekaan Negara 

terhadap Isu-isu Perempuan 

Bersama Kamala Chandra 

Kirana ........................................ 19 

Ketidak Pedulian Negara Pada 

Kesehatan Perempuan 

Bersama Ninuk Widyantoro ....... 21 

Opini 

Penelitian Berperspektif 

Perempuan; 

Mengkaji secara dalam 

Keberpihakan Pengetahuan 

terhadap Perempuan 

Oleh: Nuruzzaman .................... 23 

02

Memanusiakan 

Perempuan 

Faqihuddin Abdul Kadir 

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. 

Dalam setiap dialog mengenai agama dan 

perempuan, selalu muncul ungkapan bahwa 

kebanyakan perempuan bersahabat dengan 

agama tetapi kebanyakan agama tidak 

bersahabat dengan perempuan. Mungkin 

kebanyakan tokoh agama akan menyanggah 

pernyataan ini. Tetapi pengalaman perempuan 

menyiratkan betapa banyak orang, dengan 

mengatasnamakan agama, seringkali tidak 

menutup akses yang seharusnya dinikmati 

perempuan. Merekapun kemudian sering 

menjadi obyek pembicaraan, daripada menjadi 

subyek yang membicarakan, apalagi 

menentukan. 

Pada masa kecil dahulu, kita sering 

mendengar nyanyian yang sangat menyentuh 

mengenai kasih ibu. 

Kasih ibu kepada beta 

Tak terhingga sepanjang masa 

Hanya memberi tak harap kembali 

Bagai sang surya menyinari dunia 

Nyanyian ini indah dan menyentuh 

perasaan semua orang. Betapa ibu seringkali 

harus berkorban tanpa mengharap imbalan 

sama sekali. Nyanyian ini sebenarnya untuk 

mengingatkan kita; betapa jasa ibu sangat 

besar, agung dan mulia. Setiap orang pasti akan 

mengingat betapa besar pengorbanan ibu 

terhadap anak-anaknya. 

Tetapi bait ketiga dan keempat dari 

nyanyian itu: Hanya memberi tak harap 

kembali- Bagai sang surya menyinari duniamengendap 

dalam kesadaran setiap kita, 

bahwa mereka para ibu memang benar-benar 

laksana sang surya yang terus diminta 

berkorban, memberi, melayani dan mengasihi 

untuk orang lain. Sementara diri mereka 

terlupakan, atau secara sengaja dilupakan. 

Para perempuan benar-benar harus 

laksana surya yang membakar diri mereka 

untuk kepentingan orang lain, sementara orang 

lain itu tidak perlu harus berbuat sesuatu yang 

sama. Mereka tidak perlu diperhatikan, karena 

kitalah yang seharusnya diperhatikan mereka. 

Mereka tidak perlu dipikirkan, karena kitalah 

yang harus dipikirkan mereka. Bahkan, 

kesehatan mereka tidak perlu dianggarkan, 

karena kitalah yang sebenarnya memerlukan 

anggaran kesehatan. 

Sekalipun semua orang sepakat bahwa 

reproduksi merupakan amanah kemanusiaan 

yang harus diemban perempuan, tetapi tidak 

banyak yang memikirkan bahwa seorang 

perempuan untuk mengemban amanah 

reproduksi itu memerlukan kesehatan yang 

prima. Karena itu, memerlukan akses 

pendidikan dan ekonomi yang juga prima. 

Sangat sedikit sekali, diantara kita yang benarbenar 

memikirkan akses sosial ekonomi yang 

menjadi hak dasar perempuan. 

Tidak semestinya kita mengagungkan 

para ibu, hanya dengan pujian dan kata-kata 

manis semata. Kita harus benar-benar 

memastikan kesehatan mereka, baik secara 

fisik, mental maupun sosial. Mereka bukanlah 

dewa atau malaikat yang hanya diciptakan 

untuk dipuja dan diagungkan. Mereka adalah 

manusia, yang perlu hidup dengan layak, perlu 

pendidikan dan kesehatan. 

Blakasuta pada nomor ini memebicarakan 

sejauhmana institusi-institusi sosial kita sudah 

memanusiakan perempuan, terutama dari 

APBD dan kebijakan-kebijakan publik lain. 

Selamat membaca. 

Wallahu al-Musta'an, Wassalam. 

Redaksi. 

03

Asep Saefuddin Jazuli 

asus meninggalnya Ny. Muzayanah akibat kesalahan 

transfusi darah pada hari Jum'at, 12 Maret 2004 di RST 

Ciremai, jelas menambah semakin panjang daftar buruk 

Kpelayanan medis di negeri kita. Meski tidak berdasar pada 

penelitian yang komprehensif, tapi keluhan dan kekecewaan 

masyarakat terhadap buruknya pelayanan medis sudah sering 

terdengar telinga kita. Di antara yang kerap dikeluhkan publik 

adalah soal lambannya penanganan pasien, kurang ramah dan 

keputusan medis yang berdampak komersial. Pasien diputuskan 

untuk dioperasi untuk penyakit yang sebenarnya bisa ditangani 

tanpa operasi. Kemampun dana pasein, atau keluarga pasien juga 

kerap menjadi penentu apakah pelayanan medis diteruskan atau 

dihentikan. 

Menggugat Instansi Pelayanan Medis 

Agaknya, keluhan dan kekecewaan terhadap kinerja instansi 

medis cukup banyak dan beragam. Instansi ini tidak hanya 

berpotensi menambah penyakit yang menimpa pasien, tetapi juga 

memiliki panyakit buruknya kinerja birokrasi di dalam dirinya 

sendiri. Banyak instansi pelayanan medis yang agaknya telah 

mengalami pergeseran dari fungsi yang seharusnya. Instansi medis 

yang seyogyanya menjadi tempat menyembuhkan orang sakit, 

terkadang justru menjadi tempat yang menyakitkan, atau 

setidaknya, membuat orang bertambah sakit. Jika semula pasien 

hanya menderita sakit fisik, setelah ke instansi medis justru 

bertambah dengan sakit hati. 

Buruknya kinerja dan pelayanan instansi medis dirasakan 

banyak masyarakat Kota Cirebon sejak lama. Dalam kegiatan 

Lokakarya Penilaian Partisipatif Tata Pemerintahan Kota Cirebon 

yang dilaksanakan oleh Partnership for Governance Reform in 

Indonesia bekerjasama dengan Fahmina-institute pada tanggal 30 

September-3 Oktober 2002,peserta Lokakarya yang terdiri dari 

berbagai elemen multipelaku di Kota Cirebon -anggota dewan, 

unsur pemda, pengusaha, akademisi, mahasiswa, buruh, nelayan, 

tukang beca dan pedagang kaki lima- menyimpulkan bahwa 

pelayanan medis menjadi salah satu persoalan krusial di Kota 

Cirebon. Selain dua persoalan lain; pengalokasian dan penggunaan 

APBD yang kurang memihak rakyat, serta kekerasan tehadap 

perempuan akibat ketidak-adilan gender. 

Kasus buruknya pelayanan medis membuat kita patut 

bertanya; sebenarnya sejauh mana komitmen pengelola instansi 

medis memberikan pertolongan terhadap pasien dalam bingai 

nilai-nilai kemanusiaan? Bukankah pasien datang karena memang 

membutuhkan pertolongan yang wajar diterima sebagai warga 

negara? Bukankah kita semua sepakat bahwa nilai kemanusiaan 

adalah universal dan tidak memandang kekayaan atau status 

sosial? Ataukah karena setiap hari bergaul dengan berbagai macam 

penyakit, dan setiap hari pula mendengar rintihan pasien sampai 

tangisan keluarga yang ditinggalkan oleh pasien meninggal dunia, 

lalu membuat para pengelola menjadi kehilangan kepekaan dan 

empati? 

Pelayan Masyarakat 

Setidaknya, ada tiga hal yang patut direnungkan pengelola 

instansi medis. Pertama, bahwa instansi medis adalah sarana 

ibadah untuk hifdz al-nafs (menjaga kelangsungan hidup), yang di 

mata Tuhan bernilai luhur. 

Perhatian agama terhadap 

kelangsungan hidup umat 

manusia sangatlah tinggi. 

Dalam al-Quran, ditegaskan, 

“Barangsiapa yang 

menghidupkan (satu) jiwa, maka 

seakan-akan dia menghidupkan manusia 

seluruhnya” (QS. al-Mâidah, 5: 32). Artinya nilai untuk 

mempertahankan kehidupan satu jiwa dengan berusaha 

menghindari kematiannya adalah sama halnya dengan 

mempertahankan kehidupan seluruh manusia di muka bumi. Dan 

disitulah terdapat nilai jihad yang sesungguhnya. 

Kedua, pengelolaan dan pelayanan di instansi medis 

merupakan amanah. Amanah dari pemerintah yang memberikan 

izin dan/atau berbagai fasilitas dan sarana, juga amanah dari 

masyarakat umum yang telah memberikan kepercayaan 

penanganan dan membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang 

semestinya. Amanah tersebut jelas harus dijunjung tinggi, dijaga 

dan dipelihara dengan melakukan yang terbaik dalam memberikan 

pelayanan medis. 

Ketiga, pengelolaan dan pelayanan di instansi medis adalah 

wahana mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dan dimiliki. Bisa 

dipastikan, bahwa dalam pembelajaran pasti diajarkan mengenai 

penanganan medis yang harus didasarkan pada sentuhan kasih 

sayang kemanusiaan, tidak mengedepankan kepentingan pribadi, 

apalagi untuk hal-hal yang bersifat materi. Agama secara jelas 

mengecam orang-orang yang memiliki pengetahuan tetapi justru 

melakukan tindakan sebaliknya dalam kehidupan nyata. Atas dasar 

hal-hal tersebut, seyogyanya pemerintah memiliki tanggaung 

jawab penuh memberikan pelayanan medis kepada masyarakat 

semaksimal mungkin. Bagi pengelola instansi medis, seharusnya 

penanganan dan perhatian terhadap pasien menjadi prioritas 

utama. Untuk itu, peningkatan kualitas pelayanan sudah menjadi 

hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. 

Sikap dan perilku buruk yang selama ini diterima masyarakat 

ketika berurusan dengan instansi medis, seharusnya dihapuskan 

atau paling tidak dikurangi terus sampai tingkat terendah. 

Mengabaikan pasien, menangani dengan cara asal-asalan, atau 

memberikan pelayanan yang tidak atau kurang semestinya harus 

disadari sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma 

agama dan sosial. Pada saat yang sama, pengabaian tersebut 

merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. 

Semua orang sebagai manusia, termasuk pihak pemerintah dan 

para pengelola instansi medis memiliki moralitas yang sama untuk 

membela kemanusiaan, dan dididik untuk menerapkan nilai-nilai 

kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. 

Penderitaan, kesakitan dan kematian adalah siklus kehidupan 

yang selalu menghampri setiap orang. Termasuk mereka yang 

duduk di pemerintahan, atau yang mengelola instansi kesehatan. 

Adakah kita berkenan apabila ketika sakit, kita justru tambah 

disakiti dengan perlakuan yang lebih menyakitkan dari pada 

penyakit itu sendiri? Jika kita tidak berkenan, maka orang lainpun 

sama. Semoga kita terbiasa untuk berbahagia manakala mampu 

membahagiakan orang-orang yang kebahagiaannya terkurangi, 

karena suatu penyakit misalnya.***** 

04

Membaca Alokasi Anggaran Kesehatan untuk Perempuan dan Masyarakat Miskin 

alam kata pengantar buku 

APBD Responsif Gender 

karangan Sri Mastuti dan DRinusu yang di dukung oleh The Asia 

Foundation, disebutkan bahwa 

kebijakan anggaran yang buta gender 

secara langsung telah memberi andil 

besar bagi lahirnya kesenjangan 

gender yang masih terjadi sampai 

sekarang. Padahal anggaran yang 

disusun dalam APBD merupakan 

instrumen penting untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, baik laki-laki maupun 

perempuan. 

Strategi mewujudkan kesetaraan 

dan keadilan gender oleh Pemerintah 

Indonesia sejak tahun 1990-an 

dilakukan dengan pendekatan Gender 

and Development (GAD). Dalam rangka 

merealisasikan GAD inilah kemudian 

dikembangkan strategi Pengaruh 

Utamaan Gender (PUG). PUG 

merupakan strategi untuk menjamin 

bahwa seluruh proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi 

dari seluruh kebijakan program dan 

proyek di seluruh sektor pembangunan 

telah memperhitungkan 

dimensi/aspek gender yaitu melihat 

laki-laki dan perempuan sebagai 

pelaku (subyek dan obyek) yang setara 

dalam akses partisipasi dan kontrol 

atas pembangunan serta dalam 

memanfaatkan hasil pembangunan. 

Tujuan PUG sebagaimana yang 

dimuat dalam Inpres No. 9 tahun 2000 

adalah “terselenggaranya perencanaan, 

penyusunan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi atas 

kebijakan dan program pembangunan 

nasional yang berperspektif gender 

dalam rangka mewujudkan kesetaraan 

dan keadilan gender dalam kehidupan 

berkeluarga, bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara”. 

Seperti apakah APBD yang 

responsif gender itu? Pertanyaan 

menggelitik ini sering saya dapatkan 

ketika mencoba menjelaskan betapa 

pentingnya APBD Kota Cirebon yang 

pro poor dan sensitive gender. Sering juga 

'walaupun birokrat tulen' yang 

mendefinikan gender-perempuan, 

sehingga APBD sudah disebut 

responsif ketika ada anggaran untuk 

PKK, GOW, atau program dengan 

judul 'perempuan'. Misalnya dalam 

APBD Kota Cirebon 2004 Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat 

memunculkan anggaran untuk 

program: 

(1) P2WKSS PKK Kota Cirebon 

sebesar Rp. 171.250.000,- 

(2)Pemberdayaan perempuan 

sebesar Rp. 100.000.000,- 

(3)UP2K PKK Kota Cirebon 

Rp. 70.000.000,-. 

Atau di Dinas Kesehatan : 

(4) Manajemen kesehatan ibu dan 

neonatal Rp. 241.597.300,- 

(5)Pelatihan tenaga bidan 

Rp. 63.473.500,- 

(6) Pembinaan gerakan sayang ibu 

Rp. 209.210.700,- 

(7) Penanggulangan anemia gizi besi 

Rp. 79.050.000,-. 

Begitu juga di dalam bantuan 

keuangan terdapat anggaran: 

(8) Bantuan penunjang 10 program 

kegiatan PKK Rp. 50.000.000,- 

(9) Bantuan kepada organisasi 

wanita Rp. 44.500.000,-. 

Padalah menurut UNIFEM (United 

Nation Development Fund for 

Women) anggaran responsif gender 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Anggaran responsif gender bukan 

merupakan anggaran yang terpisah 

bagi laki-laki atau perempuan; 

2. Fokus pada kesetaraan gender dan 

PUG dalam semua aspek 

penganggaran; 

3. Meningkatkan keterlibatan aktif 

dan partisipasi stakeholder 

perempuan; 

4. Monitoring dan evaluasi belanja 

dan penerimaan pemerintah 

dilakukan dengan responsif 

gender; 

5. Meningkatkan efektifitas 

penggunaan sumber-sumber untuk 

mencapai kesetaraan gender dan 

pengembangan sumber daya 

manusia; 

6. Menekankan pada re-prioritas dari 

pada meningkatkan keseluruhan 

belanja pemerintah; 

7. Melakukan re-orientasi dari 

program-program dalam sektorsektor 

dari pada menambah angka 

pada sektor-sektor khusus. 

Tujuan akhir dari anggaran 

responsif gender adalah adanya 

anggaran yang berpihak kepada lakilaki 

dan perempuan, khususnya 

(karena fakta berbicara) khususnya 

bagi perempuan miskin yang selama 

ini kurang mendapatkan manfaat dari 

alokasi anggaran yang ada. 

Masyarakat harus tahu dan harus 

peduli, bahwa uang yang digunakan 

oleh mereka, adalah uang rakyat dari 

pajak dan retribusi. Tidak salah jika 

masyarakat menuntut mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang lebih baik, 

lebih manusiawi, dan tentu saja 

dengan anggaran yang lebih memadai. 

Jika kita mengamati angka-angka 

di atas, maka terlihat bahwa anggaran 

kesehatan dibandingkan dengan total 

APBD pada periode 1999/2000 2003 

adalah terendah 1.5% dan tertinggi 

4.2%. Sedangkan pada tahun 2004 

menurun menjadi 3.17%. 

Tentu masih banyak yang menilai 

keberpihakan pemerintah dan 

legislatif (yang ditunjukkan oleh 

anggaran kesehatan di dalam APBD) 

belum secara optimal menunjukkan 

prioritas pembangunan pada sektor 

kesehatan. 

Sesungguhnya tidaklah sulit untuk 

membuat APBD yang tidak lagi buta 

gender. Anggaran responsif gender 

dapat dimulai dengan mengalokasikan 

anggaran belanja berdasarkan 

05

Contoh pembelanjaan responsif gender dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 3 : Alokasi Anggaran Responsif Gender 

Spesifik Gender 

· Program pemenuhan gizi, makanan 

balita dan ibu menyusui; 

· Pendidikan untuk siswa 

perempuan; 

· Program pemberdayaan ibu rumah 

tangga, kesehatan reproduksi 

perempuan miskin; 

· Kegiatan operasional untuk staf bagi 

program-program gender; 

Umum Mainstreaming Gender 

Meningkatkan Kesetaraan 

· Affirmative action (pemberian 

perlakuan khusus) dalam programprogram 

untuk mencapai 

kesetaraan gender; 

· Pelayanan publik dan keterwakilan 

yang mencakup jumlah, 

representasi posisi manajemen 

dalam lapangan pekerjaan, 

pemberian upah, dan syarat 

pelayanan; 

· Bidang hukum : program pembentukan peraturan daerah yang terkait 

dengan akses perempuan, peningkatan hak-hak perempuan, 

ketenagakerjaan, dan program-program untuk perempuan di lembaga 

peradilan; 

· Bidang ekonomi : program pemberdayaan ekonomi, perluasan kesempatan 

usaha, perlindungan; 

· Bidang politik : persamaan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam 

kehidupan politik formal, di lembaga eksekutif, legislatif, danyudikatif di 

tingkat daerah sampai kecamatan, kelurahan, dan RW/RT; 

· Bidang pendidikan : jumlah anggaran untuk pendidikan tinggi peningkatan 

persamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, serta jaminan bagi 

pendidik laki-laki dan perempuan; 

· Bidang sosial budaya (khususnya kesehatan) : penyediaan sarana dan 

prasarana kesehatan; 

Sumber : Buku APBD Responsif Gender, Sri Mastuti Rinusu, hal 61 

kebutuhan gender, yaitu terdiri dari 

tiga kategori : 

1. Belanja yang secara khusus 

ditargetkan untuk kelompok 

perempuan dan anak-anak 

perempuan; 

2. Belanja yang dialokasikan untuk 

meningkatkan kesempatan yang 

setara bagi laki-laki dan perempuan 

dalam sektor publik; 

Anggaran belanja umum, untuk 

memberikan pelayanan bagi 

masyarakat yang mainstreaming 

gender. 

Beberapa hal yang perlu dikritisi 

dan diusulkan sebagai perbaikan 

dalam alokasi anggaran kesehatan 

adalah : 

1. Belanja untuk pelayanan kesehatan 

keluarga miskin sebesar Rp. 

451.385.000,-. Jika keluarga miskin 

di Kota Cirebon adalah 13.000 KK 

(atau berkisar 65.000 orang), maka 

perorang akan mendapat Rp. 6.900,- 

/tahun. Dengan biaya puskesmas 

Rp. 2.000,-/kali datang/orang, 

maka anggaran di atas hanya cukup 

untuk tiga kali datang ke 

puskesmas/tahun. 

2. Seharusnya belanja untuk 

pelayanan keluarga miskin dapat 

ditingkatkan menjadi minimal dua 

kali lipat dari alokasi anggaran yang 

ada sekarang. Sehingga minimal 

mereka dapat berobat gratis 

sebanyak enam kali dalam satu 

tahun. 

3. Kesehatan ibu dan neonatal, telah 

disebutkan di dalam Renstra akan 

dilayani 4.000 orang ibu hamil. 

Anggarannya adalah Rp. 

241.597.300,-, maka jika dibagi 

dalam sembilan bulan kehamilan di 

dapat angka Rp. 6.700,-/ibu/bulan. 

Anggaran Gerakan Sayang Ibu 

sebesar Rp. 209.210.700,- atau 

Rp. 4.300,/ ibu/bulan. 

4. Kita perlu bersikap kritis dan 

bersama-sama mencari jalan keluar 

agar anggaran bagi ibu dan neonatal 

tidak lagi minim seperti di atas. 

Kenaikan anggaran sebesar dua kali 

lipat dan diprioritaskan untuk ibu 

hamil dari keluarga miskin, 

mustinya dapat dilakukan segera. 

5. Data kematian ibu hamil dan 

melahirkan adalah 202 per 100.000 

kelahiran hidup, sedangkan 

kematian bayi adalah 34 per 1.000 

kelahiran hidup. Walaupun Kota 

Cirebon memiliki angka di bawah 

rata-rata nasional, tetapi kita tetap 

perlu melakukan upaya-upaya 

peningkatan pelayanan bagi ibu, 

neonatal, juga untuk balita. 

6. Anggaran untuk peningkatan usaha 

perbaikan gizi keluarga adalah Rp. 

447.293.000,- jika dimanfaatkan oleh 

keluarga miskin, maka setiap balita 

mendapat Rp. 2.800,-/bulan atau 

Rp. 95,-/hari. Anggaran untuk 

posyandu sebesar Rp. 92.000.000,- 

untuk lima kecamatan, berarti 

setiap Posyandu di tingkat RW 

hanya mendapatkan Rp. 17.400, 

/bulan. 

Bagaimana bisa sehat ibu dan anak 

(yang pasti adalah generasi masa 

depan) jika perhatian yang diberikan 

tidak optimal ? Tentu diperlukan 

strategi pelayanan di tingkat dasar 

(puskesmas atau puskesmas 

pembantu) yang lebih baik untuk 

balita. Selain peningkatan kesadaran 

masyarakat tentang kesehatan 

keluarga dan balita. Melihat angkaangka 

tersebut, jelas kita harus 

berusaha keras untuk meningkatkan 

anggaran kesehatan. Peningkatan 

anggaran kesehatan yang 

diprioritaskan pada pelayanan dasar 

dan pelayanan keluarga miskin, 

tentunya. Mengingat, Coba 

bandingkan dengan angka asuransi 

kesehatan anggota DPRD pada tahun 

2003 yang mencapai Rp. 750.000.000,- 

atau Rp. 25.000.000,-/ orang/tahun 

dan Pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp. 

200.000.000,- atau Rp. 6.600.000,- 

/orang/tahun. Sedangkan Walikota 

dan Wakil Walikota pada tahun 2004 

mendapat biaya perawatan dan 

pengobatan sebesar Rp. 54.000.000,- 

atau Rp. 27.000.000,-/orang/tahun. 

Dari perbandigan nominal tersebut, 

jelas anggaran kesehatan untuk publik 

jauh lebih kecil . ****** 

06

Membedah Anggaran Kesehatan 

KOTA CIREBON 

esehatan termasuk bidang 

yang sangat penting karena 

merupakan salah satu Kindikator yang menunjukkan 

kualitas SDM yang ada. Kondisi 

kesehatan masyarakat Kota Cirebon 

sendiri dipengaruhi oleh letak 

geografis kota sebagai simpul 

pergerakan masyarakat antara 

wilayah Jawa Barat dan Jawa 

Tengah. Selain fungsinya juga 

sebagai pusat kegiatan masyarakat di 

wilayah Jawa Barat bagian Timur 

yang ditengarai dengan tingginya 

intensitas kegiatan bercirikan 

perkotaan. 

Kondisi demikian memicu 

tingginya resiko dampak kesehatan 

akibat mobilitas masyarakat yang 

keluar masuk Kota Cirebon. Dewasa 

ini, Kota Cirebon masih menghadapi 

berbagai persoalan kesehatan yang 

kompleks, termasuk masih 

rendahnya Derajat kesehatan 

masyarakat. Ditandai tingginya 

Angka Kematian Bayi (AKB) 

mencapai 34,94 serta AKI sebesar 202 

per 1.000 kelahiran hidup pada 

Tahun 2000. Sementara itu, terjadi 

pula peningkatan penyakit menular 

DB (Demam Berdarah) dengan 

angka kematian (CFR) di atas 

Propinsi Jawa Barat yakni 2,33%, 

berikut ditemukannya pula penyakit 

tuberkulosis paru dengan BTA 

positif sebanyak 159 penderita, 

disamping penyakit lain seperti : 

diare, penyakit kusta, penyakit 

seksual dan pneumonia. Diketahui 

pula, Angka prevalensi Kurang 

Energi Protein (KEP) Balita di 

wilayah Kota Cirebon mencapai 

3,9%, sedangkan Angka Gizi Buruk 

prosentasenya 1,7%, dan masalah 

gizi lain seperti: anemia pada ibu 

hamil (hasil survey cepat) 

menunjukkan cukup tinggi yakni 

54,55%. 

Dalam hal kesehatan ibuanak, 

Kota Cirebon menghadapi 

persoalan besarnya jumlah ibu hamil 

berisiko tinggi sebesar 16,97%, dan 

angka kelahiran bayi dengan berat 

lahir rendah (BBLR) mencapai 1,87%. 

Selain itu, menyangkut Pelayanan 

kesehatan keluarga miskin yang 

jumlahnya berdasarkan pendataan 

Dinas Kesehatan pada bulan Januari 

Maret 2003 sebesar 13.090 KK yang 

sebelumnya dibiayai lewat dana JPS- 

BK. Belum lagi, soal penyebaran dan 

komposisi tenaga kesehatan di 

Puskesmas sesuai tingkat 

pendidikan yang masih kurang dan 

belum merata. Diperparah kondisi 

Sarana dan prasarana pelayanan 

kesehatan Kota Cirebon termasuk 

perbekalan kesehatan dan 

pengadaan obat yang belum merata 

dan dapat dijangkau oleh 

masyarakat lewat pelayanan 

kesehatan prima. Terakhir, Masalah 

kerja sama lintas sektoral yang perlu 

ditata kembali menambah deretan 

panjang persoalan kesehatan di Kota 

Cirebon. Mengingat masalah 

kesehatan tidak dapat terlepas dari 

berbagai kebijakan sector lain, 

sehingga upaya pemecahannya 

harus melibatkan sector terkait 

Menyikapi beberapa 

persoalan bidang kesehatan tersebut, 

Pemerintah Kota Cirebon telah 

menetapkan arah kebijakan 

pembangunan dalam bidang 

kesehatan lima tahun kedepan. 

Pertama, Meningkatkan upaya 

penyusunan perencanaan kesehatan 

berdasarkan fakta (Evidence Base 

Planning) sebagai upaya penyusunan 

perencanaan kesehatan berdasarkan 

kepada akar masalah yang ada; 

Kedua, Meningkatkan akuntabilitas 

manajerial diberbagai tingkat 

administrative, yang senantiasa 

didasarkan kepada 

pengorganisasian kesehatan yang 

baik dan efektif serta mampu 

memberikan pelayanan berkualitas 

kepada masyarakat; Ketiga, 

Meningkatkan efektifitas dan 

responsibilitas pelayanan kesehatan 

terutama bagi masyarakat miskin, 

dengan mampu menampilkan 

kinerjanya dalam bentuk pencapaian 

cakupan program yang bermakna 

sehingga terjadi perubahan derajat 

kesehatan di wilayah kerjanya; 

Keempat, Meningkatkan pelayanan 

rumah sakit yang proaktif dan 

sensitive, merupakan bentuk 

pelayanan rumah sakit yang lebih 

tanggap terhadap berbagai 

pelayanan kesehatan masyarakat 

dan lebih proaktif untuk 

menanggulangi masalah kesehatan 

masyarakat; Kelima, 

Mengembangkan sumber daya 

manusia kesehatan, berorientasi 

pada ketersediaan tenaga kesehatan 

yang didasari kepada kecukupan 

jumlah dan mutu tenaga kesehatan 

tersebut dengan memperhatikan 

efisiensi dan efektifitas pelayanan; 

Keenam, Meningkatkan 

pemeliharaan mutu pelayanan 

kesehatan dan penyediaan obat serta 

alat kesehatan yang memadai dalam 

rangka memberikan kepuasan 

kepada pelanggan dan memberikan 

pelayanan kesehatan prima; Ketujuh, 

Meningkatkan pencegahan dan 

pemberantasan penyakit yang 

efektif, adanya transisi epidemiologi 

memberikan perubahan pola 

penyakit menular yang bersifat reemerging 

maupun new emerging 

diseases. Kedelepan, Upaya ini 

07

RENCANA ANGGARAN 

Satuan Kerja Dinas Kesehatan dan Rincian Program 

No Uraian Jumlah % % dari Total 

1. Pengadaan obat 1.644.779.170 21.21 8.56 

2. Penunjang Yankes Dasar dan Labkesda 894.870.000 11.54 4.66 

3. Pemberantasan penyakit DBD 595.618.000 7.68 3.10 

4. Peningkatan Yankes kepada keluarga miskin 524.110.000 6.76 2.73 

5. Peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga 447.293.000 5.77 2.33 

6. Pengadaan alat kesehatan 316.000.000 4.07 1.64 

7. Imunisasi 307.080.000 3.96 1.60 

8. Manajemen kesehatan ibu dan neonatal 241.597.300 3.11 1.26 

9. Promosi HIV/AIDS dan NAPZA 212.000.000 2.73 1.10 

10. Pembinaan gerakan sayang ibu (GSI) 209.210.700 2.70 1.09 

11. Pemantauan status gizi 190.781.575 2.46 099 

12. Pengk.manj.was dini (survailan epidemiologi) 163.900.000 2.11 0.85 

13. Penatalaksanaan kes.anak 145.485.250 1.88 0.76 

14. Peng.sar.perikskimia, air, mamin dan klinik labkesda 135.406.000 1.75 0.71 

15. Peningkatan yankes pem.kes dipospindu usila 129.323.000 1.67 0.67 

16. Higiene dan sanitasi tempat peng.makanan 125.297.500 1.62 0.65 

17. Pengawasan kualitas dan penyehatan sar. air bersih 123.845.150 1.60 0.65 

18. Pemberantasan penyakit TBC Paru 123.360.000 1.59 0.64 

19. Higiene dan sanitasi tempat-tempat umum dan lingkungan 119.369.750 1.54 0.62 

20. Pemb.dan peningk posyandu 5 kecamatan 92.000.000 1.19 0.48 

21. Pengkajian dan intervensi PHBS 90.300.000 1.16 0.47 

22. Penanganan gangguan kekurangan yodium 84.959.700 1.10 0.44 

23. Pemberantasan penyakit malaria 79.936.000 1.03 0.42 

24. Penanggulangan anemia gizi besi 79.050.000 1.02 0.41 

25. Pemberantasan penyakit menular seksual/PMS 75.413.500 0.97 0.39 

26. Peningk. mutu. sar. yankes swasta/khusus dan RS 69.814.500 0.90 0.36 

27. Pemeriksaan dan yankes remaja 68.443.175 0.88 0.36 

28. Pemberantasan penyakit diare 64.700.000 0.83 0.33 

29. Pelatihan tenaga bidan 63.473.500 0.82 0.33 

30. Pembinaan usaha kesehatan sekolah 60.025.000 0.77 0.31 

31. Penyebarluasan informasi kesehatan 50.000.000 0.64 0.26 

32. Pemberantasan penyakit ISPA/Pneumonia 39.675.000 0.51 0.21 

33. Pemberantasan penyakit rabies 31.981.000 0.41 0.17 

34. Pemb.pengobat tradisional (BATTRA)&TOGA 27.842.000 0.36 0.15 

35. Pemberantasan penyakit kusta 27.370.000 0.35 0.14 

36. Pengembangan JPKM 26.000.000 0.33 0.13 

TOTAL 7.755.049.720 

100 

40.37 

Sumber : Dokumen APBD Kota Cirebon 2004 dan hasil analisa 

Catatan : terdapat selisih antara jumlah seluruh RASK program kegiatan yaitu Rp. 7.755.049.720,- dengan jumlah belanja operasional dan 

pemeliharaan sebesar Rp. 7.613.149.720,-. Artinya ada selisih sebesar Rp. 141.900.000,-. Kesalahan penghitungan yang ditemukan adalah : 

·Program imunisasi selisih Rp. 128.100.000 dan Rp. 12.400.000,- 

·Total belanja pemeliharaan selisih Rp. 1.400.000,- 

08

diimbangi dengan 

adanya keseimbangan 

lingkungan 

dengan perubahan 

perilaku masyarakat 

yang positif; serta 

Kesembilan, Meningkatkan 

system 

informasi kesehatan 

yang efektif; 

merupakan dukungan 

penting terhadap 

penyediaan informasi 

bagi pengambilan 

keputusan 

maupun kebijakan 

daerah. 

Untuk melaksanakan 

arah 

kebijakan dimaksud, 

Pemkot Cirebon akan melaksanakan 

serangkaian program dan kegiatan 

meliputi, penyuluhan kesehatan; 

Peningkatan pelayanan kesehatan 

dasar dan rujukan rumah sakit; 

Pencegahan dan pemberantasan 

penyakit menular; Higiene dan 

sanitasi tempat-tempat umum; 

Pengawasan obat dan makanan; 

Peningkatan kesehatan keluarga; 

serta pengentasan kemiskinan 

bidang kesehatan. 

Kajian kritis APBD Kota 

Cirebon 2004 bidang kesehatan 

dapat dimulai dari melihat ternyata 

bidang kesehatan di mendapat jatah 

anggaran sebesar Rp. 18,86 milyar 

atau 7,86% saja dari seluruh total 

APBD. Juga dapat dilihat dari belanja 

untuk 40 jenis program adalah Rp. 

7,61 milyar atau 3,17% saja dari 

seluruh total APBD. 

Jika angka Rp. 7,61 milyar 

dibagikan kepada 270.000 orang 

penduduk Kota Cirebon, maka satu 

orang penduduk hanya memperoleh 

dana kesehatan sebesar Rp. 14.300,-/ 

tahun. 

Kita cukup gembira bila melihat 

ada 40 program kesehatan yang telah 

direncanakan oleh Pemerintah Kota 

Cirebon untuk tahun 2004. Ada 

program pelayanan kesehatan dasar, 

pelayanan untuk keluarga miskin, 

pelayanan ibu dan anak, 

40% 

49% 

11% 

pemberantasan penyakit, pelatihan 

tenaga medis, dan sosialisasi 

kesehatan. 

Dari 40 program yang menjadi 

prioritas adalah pengadaan obat dan 

penunjang pelayanan kesehatan 

dasar di 21 puskesmas dan 15 

puskesmas pembantu dan 

laboratorium kesehatan dasar. 

Persentase anggaran adalah 30% 

lebih. Hal ini menunjukkan 

Pemerintah daerah melalui dinas 

kesehatan sudah cukup 

menyediakan dana di titik pertama 

dan terdekat kepada masyarakat 

untuk dilayani kesehatannya. 

Pintu pertama pelayanan 

kesehatan dimulai di puskesmas dan 

puskemas pembantu. Di setiap 

kelurahan telah ada puskesmas 

(dengan fasilitas dokter umum, 

dokter gigi, pelayanan ibu - anak, 

pemberantasan penyakit menular, 

dan pengadaan obat) juga beberapa 

kelurahan dibantu dengan 

puskesmas pembantu. 

Mari kita lihat juga anggaran 

untuk pelayanan kesehatan keluarga 

miskin sebesar Rp. 451.385.000,-. Jika 

keluarga miskin di Kota Cirebon 

adalah 13.000 KK (atau berkisar 

65.000 orang), maka perorang akan 

mendapat Rp. 6.900,-/tahun. Dengan 

biaya puskesmas Rp. 2.000,-/kali 

datang/orang, maka anggaran di 

DIAGRAM ANGGARAN KESEHATAN 

KOTA CIREBON TAHUN 2004 

administrasi umum 

operasi pemeliharaan 

modal 


atas hanya cukup untuk tiga kali 

datang ke puskesmas/tahun. 

Bagaimana jika mengalami sakit 

berat? dan harus di rawat di rumah 

sakit, padahal kita tahu keluarga 

miskin jarang yang memiliki 

asuransi kesehatan (misalnya 

ASKES). Dan fakta menunjukkan, 

keluarga miskin adalah keluarga 

yang sangat rentan terhadap 

serangan berbagai penyakit. 

Kesehatan ibu dan neonatal, 

telah disebutkan di dalam Renstra 

akan dilayani 4.000 orang ibu 

hamil. Anggarannya adalah 

Rp. 241.597.300,-, maka jika dibagi 

dalam sembilan bulan kehamilan di 

dapat angka Rp. 6.700,-/ibu/bulan. 

Anggaran gerakan sayang ibu 

sebesar Rp. 209.210.700,- atau 

Rp. 4.300,-/ibu/bulan. Kita perlu 

bersikap kritis dan bersama-sama 

mencari jalan keluar agar anggaran 

bagi ibu dan neonatal tidak lagi 

minim seperti di atas. 

Data kematian ibu hamil dan 

melahirkan adalah 202 per 100.000 

kelahiran hidup, sedangkan 

kematian bayi adalah 34 per 1.000 

kelahiran hidup. Walaupun Kota 

Cirebon memiliki angka di bawah 

rata-rata nasional, tetapi kita tetap 

perlu melakukan upaya-upaya 

peningkatan pelayanan bagi ibu, 

neonatal, juga untuk balita. 

09

Data APBD tahun 2000-2003 

untuk Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak, dan Remaja. 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

Tahun 

1999/2000 

2000 

2001 

2002 

2003 

Pembangun 

1.5% 

3.5% 

3.0% 

3.2% 

4.2% 

No Tahun Publik 

Administrasi 

Umum 

Modal 

Jumlah 

1 2004 3.17% 

3.80% 

0.89% 

7.86% 


Bagaimana bisa sehat ibu dan 

anak (yang pasti adalah generasi 

masa depan) jika perhatian yang 

diberikan tidak optimal. Anggaran 

untuk peningkatan usaha perbaikan 

gizi keluarga adalah Rp. 447.293.000,- 

jika dimanfaatkan oleh keluarga 

miskin, maka setiap balita mendapat 

Rp. 2.800,-/bulan atau Rp. 95,-/ 

hari. 

Anggaran untuk posyandu 

sebesar Rp. 92.000.000,- untuk lima 

Kecamatan, berarti setiap Posyandu 

di tingkat RW hanya mendapatkan 

Rp. 17.400,- /bulan. Melihat angkaangka 

tersebut, jelas kita harus 

berusaha keras untuk meningkatkan 

anggaran kesehatan. Peningkatan 

anggaran kesehatan yang 

diprioritaskan pada pelayanan dasar 

dan pelayanan keluarga miskin, 

tentunya. 

Coba bandingkan dengan angka 

asuransi kesehatan anggota DPRD 

pada tahun 2003 sebesar 

Rp. 750.000.000,- atau Rp. 

25.000.000,-/orang/tahun. Pada 

tahun 2004 yaitu sebesar Rp. 

200.000.000,- atau Rp. 6.600.000,-/ 

orang / tahun. 

Sedangkan Walikota dan Wakil 

Walikota pada tahun 2004 mendapat 

biaya perawatan dan pengobatan 

sebesar Rp. 54.000.000,- atau Rp. 

27.000.000,- /orang /tahun. 

Kepekaan kita memang harus 

terus diasah. Paling mudah adalah 

dengan membandingkan anggaran 

untuk seluruh masyarakat Kota 

Cirebon (270.000 orang) dengan 

anggaran untuk para pejabat (2 

kepala daerah, 30 anggota dewan, 

dan 30 kepala dinas/instansi). 

Masyarakat harus tahu dan harus 

peduli, bahwa uang yang digunakan 

oleh mereka, adalah uang rakyat dari 

pajak dan retribusi. Tidak salah jika 

masyarakat menuntut mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang lebih baik, 

lebih manusiawi, dan tentu saja 

dengan anggaran yang lebih 

memadai. Sebagai perbandingan, 

kita bisa melihat data APBD selama 

lima tahun 1999/2000-2003 

mengenai anggaran belanja 

pembangunan sektor kesehatan, 

kesejahteraan sosial, peranan wanita, 

anak, dan remaja (lihat tabel). 

Jika kita mengamati angka-angka 

di atas, maka terlihat bahwa 

anggaran kesehatan dibandingkan 

dengan total APBD pada periode 

1999/2000-2003 adalah terendah 

1.5% dan tertinggi 4.2%. Sedangkan 

pada tahun 2004 menurun 

menjadi 3.17%. 

Tentu masih banyak yang 

menilai keberpihakan pemerintah 

dan legislatif (yang ditunjukkan oleh 

anggaran kesehatan di dalam APBD) 

belum secara optimal menunjukkan 

prioritas pembangunan pada 

sektor kesehatan. Sektor kesehatan 

merupakan sektor tak terpisahkan 

dalam proses pembangunan kualitas 

sumber daya manusia. Human 

development index (HDI)/indeks 

pembangunan manusia yang 

dikeluarkan oleh UNDP menetapkan 

derajat/tingkat pendidikan dan 

kesehatan sebagai indikator utama. 

Adapun indikator HDI adalah 

Harapan kelahiran hidup yang 

diukur dengan menggunakan 

ukuran untuk hidup sehat yang 

lama, gizi, dan bebas dari penyakit; 

(indeks kesehatan), Orang dewasa 

yang melek huruf, yang 

menggunakan indikator dari formasi 

kemampuan dan keahlian manusia; 

(indeks pendidikan), dan GDP per 

kapita yang nyata untuk melihat 

kemampuan daya beli yang dipilih 

sebagai wakil ukuran untuk 

mengontrol sumber penghasilan; 

(indeks pendapatan).***** 

10

MEMBELA PEREMPUAN 

Upaya WCC Balqis Pesantren Dar Al Tauhid Cirebon 

Mengungkap Fakta Kekerasan dan Meminimalisir Penderitaan 

“Ny. Hj. Up (30), menikah dengan H.A (32) sejak tahun 1985. Setiap hari Selasa dan 

Sabtu, Ny. Hj.UP turut berdagang bersama suaminya. Menginjak beberapa tahun 

usahanya semakin maju, bahkan lebih dari cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. 

Namun, seiring dengan itu, --sejak kelahiran anak kedua, suaminya mulai berubah--. H.A 

(32) sering berfoya-foya menghamburkan uang dan kerapkali pergi ke diskotik, bahkan 

selalu berbicara kasar dan tidak segan-segan memukul ketika marah. Ny. Hj.Up putus 

asa, badan pun tidak terawat sebab memikirkan ulah suaminya.” 

Kekerasan Terhadap 

Perempuan Fakta yang Baru 

Disadari ? 

Kekerasan terhadap perempuan, 

merupakan fakta yang sekian lama 

berlangsung sepanjang bergulirnya 

sejarah kehidupan bangsa ini. Di 

masa sebelum kemerdekaan, aktivis 

perempuan pada zamannya telah 

mencatat kasus-kasus perkawinan 

paksa, poligami, perceraian secara 

sepihak yang bias keadilan bagi istri 

dan anak, serta bentuk-bentuk 

kesewenangan lain. Masa Orde 

Lama, juga tercatat masalah-masalah 

perempuan dalam perkawinan, 

sebagai buruh di tempat kerja, dan 

eksploitasi perempuan sebagai objek 

seksualitas. Pada Masa Orde Baru, 

beberapa lembaga swadaya 

masyarakat tercatat aktif 

memberikan pendampingan bagi 

perempuan korban kekerasan. (Peta 

Kekerasan: Pengalaman Kekerasan 

Perempuan Indonsesia, Komnas 

Perempuan; 2002). 

Meski begitu, selama beberapa 

tahun realitas kekerasan terhadap 

perempuan di Indonesia belum 

menjadi suatu kesadaran kolektik 

(Publik). Baru menjadi perhatian 

kelompok-kelompok kecil. Sebelum 

akhirnya, tragedi kerusuhan Mei 

1998; --yang mengungkapkan 

bentuk-bentuk kekerasan seksual 

massal terhadap perempuan--, 

kemudian merubah kecenderungan 

semula. Disusul pada Oktober 1998, 

Komisi Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan resmi dibentuk. Selain 

itu, bermunculannya kesaksian 

perempuan korban kekerasan aparat 

di beberapa daerah DOM seperti 

Aceh, Timor Timur, dan Irian Jaya, 

semakin memicu lahirnya sebuah 

pemahaman akan krusialnya 

problematika kekerasan terhadap 

perempuan. 

Tindakan kekerasan terhadap 

perempuan di negeri yang lebih 

separuh (104,6 juta) dari total 

penduduknya (206,2 juta) adalah 

wanita ini, tidak terjadi begitu saja. 

Lahir, tumbuh dan mengakar kuat, 

sebagai akibat terbentuknya pola 

relasi timpang antara laki-laki dan 

perempuan. Sistem budaya 

patriarkhi secara luas turut 

menyebabkan status perempuan 

dibedakan dari laki-laki di dalam 

keluarga, tempat kerja, dan 

masyarakat luas. Begitu juga 

--interpretasi mitos-mitos, teks 

agama dan praktek budaya-- sangat 

membakukan peran-peran 

perempuan pada peminggiran 

fungsi dan posisi perempuan dalam 

masyarakat. Akibatnya, timbul 

persepsi menyudutkan seperti lakilaki 

sebagai makhluk utama; 

karenanya bisa berperilaku 

seenaknya terhadap perempuan. 

Juga anggapan perempuan tidak 

lebih dari objek pemuas biologis lakilaki. 

Steorotip-steorotip miring itu, 

telah memposisikan perempuan 

menjadi sub-ordinasi dari laki-laki. 

Sementara di sisi lain, pengaruh 

feodalisme maupun kehidupan 

sosial-ekonomi, dan politik yang 

menafikan keadilan menjadikan 

praktek-praktek diskriminatif 

terhadap perempuan kian menguat 

di masyarakat. 

Selama ini, umumnya tindak 

kekerasan itu dianggap hal lumrah. 

Bukan dipandang sebagai keadaan 

yang mendeskriditkan perempuan. 

Konsekuensi stigmatisasi itu, 

memicu semakin merebaknya tindak 

kekeras-an terhadap perempuan 

baik dalam relasi personal, relasi 

kerja, relasi kemasyarakatan 

maupun situasi konflik. KOMNAS 

Perempuan menilai pertumbuhan 

akar-akar kekerasan terhadap 

perempuan ditunjang oleh sistem 

pendidikan, hukum, ekonomi, 

layanan kesehatan ataupun 

kebijakan dari institusi-institusi 

masyarakat, (termasuk agama dan 

adat), serta institusi negara yang bias 

Gender. (data di tabel 1). 

Dalam realitasnya, --berbagai 

tindak kekerasan terhadap perempuan 

itu muncul tidak jauh dari 

lingkungan komunitas-komunitas 

terdekat korban seperti di rumah 

tinggal korban sendiri maupun 

dalam upacara-upacara adat atau 

11

BENTUK 

Relasi Personal Relasi Kerja Relasi Kemasyarakatan Situasi Konflik 

Tekanan Psikologis, Kekerasan 

fisik,Pelecehan seksual, 

perkosaan, eksploitasi, 

ekonomi, pekerja keluarga, 

b e n t u k - b e n t u k 

deprivasi/penghalangan 

pemenuhan kebutuhan 

Tabel 1 

Peta Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia 

Diskriminasi kerja dalam 

ragam bentuk (upah, status/ 

posisi, kemungkinan karir), 

pelecehan seksual, 

perkosaan, penyiksaan 

seksual 

Pelecahan seksual, perkosaan, 

praktek-praktek budaya 

(misalkan, ketiadaan hak 

waris, poligami/perceraian 

sewenang-wenang, 

pemotongan jari-Suku Dani), 

perdagangan perempuan, 

pornografi 

Penembakan/pembunuhan, 

penganiyaan, penculikan/ 

penghilangan, kerja paksa, 

pelecehan seksual, perkosaan, 

penyiksaan seksual, 

perbudakan seksual, 

intimidasi basis gender, 

kekerasan dalam rumah 

LOKUS 

Rumah tinggal (dan tempat 

lain yang memungkinkan) 

Tempat kerja (dan tempat lain 

yang memungkinkan) 

Komunitas, tempat umum, 

tempat penampungan 

Tempat umum, markas 

tentara, rumah korban, tempat 

pengungsian 

PELAKU 

Suami/mantan ayah 

(kandung/tiri), saudara lakilaki, 

pacar, anggota kelaurga 

lain/yang memiliki relasi 

personal 

Majikan/mandor, sesama 

pekerja 

Warga masyarakat 

Tentara, sipil bersenjata, 

orang yang memiliki hubugan 

keluarga/realsi personal 

KORBAN 

Istri, anak perempuan, 

perempuan dengan status 

pacar, tunangan, teman 

Pekerja sektor informal/ 

formal, TKW, PRT dan pekerja 

rumahan lain, aktivis buruh 

Perempuan dewasa, 

perempuan dibawah umur, 

anak jalanan 

Perempuan warga sipil, 

perempuan pengungsi, 

perempuan tahanan 

Sumber : Komnas Perempuan; 2002 

keramaian yang diadakan keluarga 

besar, sanak saudara atau komunitas 

adat--. Relasi antara pelaku dan 

Korban pun, tidak jarang memiliki 

kedekatan hubungan baik dalam 

relasi keluarga, relasi sosial, 

hubungan kerja maupun secara 

interpersonal. 

Namun, biarpun begitu tidak 

sedikit kasus-kasus kekerasan 

perempuan luput dari pantauan kita 

atau Publik. Kalaupun diketahui 

atau dilaporkan, --kebanyakan 

proses penyelesaian masalah tidak 

pernah jelas dan tuntas--. Bahkan, 

tidak sedikit korban memutuskan 

mundur di tengah jalan. Dalam 

kondisi itu, lagi-lagi pihak korban 

perempuan--, selalu berada pada 

posisi dirugikan. Secara fisik 

teraniaya, begitupun beban 

psikologis harus ditanggung sendiri. 

Sementara, Pelaku bisa leluasa 

melepas tanggungjawab bahkan 

seringkali tidak pernah tersentuh 

proses hukum. Data tahun 2002 dari 

21 organisasi pengada layanan bagi 

perempuan korban kekerasan di 15 

Kota di Indonesia menunjukkan 

bahwa hanya 17% saja dari kasuskasus 

yang ditangani berhasil 

dibawa ke polisi. Itupun, cuma 21% 

yang berhasil sampai dituntaskan di 

pengadilan. 

Temuan tidak berbeda, juga 

terlihat dari catatan penelitian 

sebuah lembaga di Jakarta, yang 

menunjukkan bahwa dari 171 kasus 

kekerasan terhadap istri, hanya 17 

korban (10%) saja melapor tindak 

Jenis Kasus 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Perkosaan 

Kekerasan Dalam Pacaran 

Pelecehan Seksual 

T K W 

Guide and Conselling 

Remaja Bermasalah 

Kesehatan Reproduksi Remaja 

Kesehatan Reproduksi 

Jumlah 

penganiayaan ke polisi. Bahkan 

sedikit sekali dari jumlah itu, 

perkaranya kemudian dilanjutkan 

secara hukum. (Kompilasi Data 

Komnas Perempuan, 2002). 

KDRT: 

Derita Pahit Perempuan 

Cirebon 

Ilustrasi kasus yang dialami Ny. 

Hj. Up., di atas, adalah sebagian kecil 

dari sederet kasus-kasus kekerasan 

Tabel 2 

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2002 dan Tahun 2003 di Wilayah Cirebon 

50 

10 

8 

5 

3 

15 

2 

- 

- 

93 

TAHUN 2002 TAHUN 2003 

Prosentase 

53.8 

10.8 

8.6 

5.4 

3.2 

16.0 

2.2 

- 

- 

Jumlah 

79 

4 

12 

1 

- 

- 

3 

26 

8 

Prosentase 

59.4 

3.0 

9.0 

0.8 

- 

- 

2.3 

19.5 

6.0 

TOTAL 100 133 100 

Sumber : Data WCC Balqis Cirebon 

12

Tabel 3 

Data Rangkuman Kasus SIKAP-Jakarta Juni 1998 - Mei 2000 

BENTUK KEKERASAN 

KURUN WAKTU 

Perkosaan 

(Rape) 

Penganiayaan Anak 

(Chid Abuse) 

Kekerasan Terhadap Istri 

(Domestic Violence) 

Juni 1998-November 1998 

16 

1 

1 

Desember 1998-Mei 1999 

23 

3 

3 

Juni 1999-November 1999 

16 

2 

2 

Desember 1999-Mei 2000 

16 

0 

0 

Sumber : Hasil Analisis Komnas Perempuan; 2002 

yang dialami perempuan di wilayah 

Cirebon. Bila ditelusuri, akan 

diperoleh kasus-kasus tindak 

kekerasan lain yang belum 

terungkap. Hal itu terjadi, selain 

korban tidak tahu persis harus 

bertindak apa, umumnya korban 

menutup diri karena tekanan 

psikologis atau alasan malu. Korban 

lebih memilih diam, walaupun harus 

berujung menanggung beban 

penderitaan berkepanjangan. (data di 

tabel 2) 

Dari tabel, terlihat bentuk 

kekerasan yang paling menonjol 

dalam kurun Tahun 2002-2003 

adalah KDRT (kekerasan dalam 

rumah tangga). Kasus KDRT pada 

tahun 2002 sebanyak 50 kasus 

(53,8%) dari 93 kasus, dan meningkat 

79 kasus atau 59,4% dari 133 kasus 

pada tahun 2003. Selain KDRT, kasus 

yang tergolong tinggi di tahun 2003 

dibandingkan kasus lain; adalah 

kesehatan reproduksi remaja 

mencapai 26 kasus (19,5%) dan 

kekerasan dalam pacaran 12 kasus 

(9,0%). 

Sementara itu, data tahun 2004 

menunjukkan dalam rentang 8 bulan 

(Januari s/d Agustus) terdapat 90 

kasus kekerasan. Tidak berbeda 

dibandingkan tahun sebelumnya, 

pada tahun 2004 pun, KDRT masih 

sebagai kasus dominan yang 

mencapai 41 kasus (45,5%). 

Realitas dominannya kasus 

kekerasan terhadap istri di wilayah 

Cirebon, ternyata tidak berbeda dari 

temuan kasus oleh WCC Rifka 

Annisa-Jogajakarta 1994-2001, dimana 

dari 1683 kasus kekerasan 1037 

kasus atau 62% adalah Jenis 

kekerasan terhadap Istri. Begitupun, 

temuan SIKAP (solidaritas aksi 

korban kekerasan terhadap anak dan 

perempuan) Jakarta berdasarkan 

catatan pendampingan sejak Juni 

1998-Mei 2000. Data memperlihatkan 

bahwa meski SIKAP banyak 

menangani kasus-kasus perkosaan, 

namun jumlah kasus kekerasan 

terhadap istri masih menduduki 

urutan pertama sebagimanan terlihat 

pada tabel 3. 

Secara umum, intensitas kasus 

kekerasan perempuan di wilayah 

Cirebon relatif tinggi. 

Kecenderungan itu, terlihat pada 

data WCC Balqis Cirebon. Tahun 

2002, tercatat 93 kasus. Angka itu 

naik 30%, pada tahun 2003 menjadi 

133 kasus. Identifikasi WCC Balqis- 

Cirebon, menunjukkan bentukbentuk 

kekerasan perempuan di 

wilayah Cirebon antara lain berupa 

kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT), perkosaan, kekerasan 

dalam pacaran, pelecehan seksual, 

pemerasan terhadap TKW, remaja 

bermasalah, kesehatan reproduksi 

remaja, dan kesehatan reproduksi. 

(lihat tabel 4). 

Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam 

Rumah Tangga 

Dari kasus-kasus KDRT, hasil 

Tabel 4 

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 

Januari-Agustus Tahun 2004 di Wilayah Cirebon 

Jenis Kasus Jumlah Prosentase 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Perkosaan 

Kekerasan Dalam Pacaran 

Pelecehan Seksual 

T K W 

Remaja Bermasalah 

Kesehatan Reproduksi Remaja 

Kesehatan Reproduksi 

41 

13 

5 

- 

2 

8 

10 

2 

45,6 

14,4 

5,6 

- 

2,2 

8,9 

11,1 

2,2 

TOTAL 90 100 

Sumber : Data WCC Balqis Cirebon 

13

NAMA NAMA EKSES KEKERASAN 

MDH 

IYH 

SMH 

TRN 

CC 

CT 

IS 

SLH 

JJ 

SLM 

MSH 

NN 

Tabel 5 

Daftar Klien KDRT Bentuk Kasus, dan Ekses Kekerasan 

Suami kawin lagi 

Suami meninggalkan keluarga 

Suami berkali-kali kawin 

Initimidasi lewat perilaku suami 

Suami selingkuh 

Suami marah-marah dan melarang 

istri bekerja buruh untuk ekonomi 

keluarga dengan alasan gengsi 

tindakan kekerasan fisik dan psikis 

sepanjang usia perkawinan 

Suami tidak bertanggungjawab, 

poligami 

Suami meninggalkan keluarga 

Tindakan kekerasan psikis dan fisik 

{dibacok sampai parah} 

Diperkosa, dikawin sesaat lalu 

diceraikan dengan tunjangan minin 

Suami kurang bertanggungjawab 

dan sering emosional 

pantauan WCC Balqis-Cirebon 

memperlihatkan akar pemicu 

persoalan sebagian besar disebabkan 

antara lain Suami kawin lagi, 

poligami atau selingkuh. Bentukbentuk 

kekerasan yang dialami 

korban pun cukup beragam mencakup 

kekerasan berdimensi seksual, 

ekonomi, mental/psikologis atau 

fisik. Kondisi demikian relatif serupa 

dengan hasil pengamatan 

LKBHluWK-Jakarta, 1997-1998 

yang menunjukkan dari 277 korban 

ternyata 41 orang (30%) mengalami 

bentuk kekerasan Seksual, 72 orang 

(51%) bentuk ke-kerasan Ekonomi, 

27 orang (20%) kekerasan Fisik, dan 

137 orang atau 98% mengakui 

mendapat kekerasan mental 

(Sumber: Komnas Perempuan; 

2002). 

Dari catatan pendampingan 

terhadap Korban-korban kekerasan 

oleh WCC Balqis-Cirebon, 

Perceraian, keluarga dan anak-anak 

terlantar,Tekanan Psikis 

Anak-anak terlantar dan istri terkatung 

tanpa diceraikan, Tekanan Psikis 

Perceraian, aset dikuasai dan anakanak 

ditelantarkan, Tekanan Psikis 

Tekanan psikis dan fisik 

Tekanan psikis 

Tekanan psikis 

Selalu mendapat kekerasan psikis 


terlantar, Tekanan Psikis 


terlantar, Tekanan Psikis 

Selalu mendapat kekerasan psikis dan 

fisik {dibacok sampai parah} 

Diperkosa, dikawin sesaat lalu diceraikan 

dengan tunjangan minin, Tekanan Psikis 

Tekanan psikis dan fisik 

Sumber : WCC Balqis Cirebon hasil analisa 

diketahui korban yang mengalami 

bentuk kekerasan berdimensi 

Ekonomi dan seksual diantaranya 

adalah Ny. Slm (39) seorang ibu 

rumah tangga dengan 3 anak dari 

hasil pernikahannya dengan AD (45) 

bertatus PNS. Dalam penuturannya 

diakui bahwa : “saya menikah pada 

tahun 1982 karena dijodohkan oleh 

orang tuanya. Sayapun turut 

membantu perekonomian keluarga 

dengan menerima jahitan. Setelah 5 

tahun pernikahan, suami mulai 

berubah. Dia sering keluar rumah 

dan pulang larut malam, selalu 

bicara kasar, bahkan uang belanja 

harianpun selalu dibatasi. Ketika 

ingin berhubungan intim, dia selalu 

memaksakan kehendaknya. 

Akibatnya saya mengalami tekanan 

jiwa, dan sering melampiaskan 

kekesalan kepada anak-anak”. 

Kasus intimidasi serupa 

berdimensi ekonomi juga dialami 

oleh Ny. Ct asal Arjawinangun, 

Cirebon. Diakuinya bahwa: 

“Suaminya seringkali marah-marah 

melarangnya bekerja buruh dengan 

alasan gengsi. Padahal ia bekerja 

agar kebutuhan ekonomi keluarga 

terpenuhi". Begitupun kasus Ny. Iyh 

asal Posong, Arjawinangun, Cirebon, 

yang bertutur bahwa: “Suaminya 

pergi meninggalkan keluarga, 

sementara status dirinya tidak ada 

kejelasan, terkatung-katung tanpa 

diceraikan. Akibatnya anak-anak 

menjadi terlantar dan Ny. Iyh 

mengalami tekanan psikis yang luar 

biasa.” Adapun beberapa kasus 

serupa dapat dilihat pada table 5. 

Di dalam praktiknya, kekerasan 

terhadap perempuan yang terjadi di 

Wilayah Cirebon sering tidak 

berdimensi tunggal. Korban dapat 

atau sering mengalami lebih dari 

satu bentuk kekerasan. Hal itu 

terlihat jelas pada tabel 4; dari 12 

korban hampir seluruhnya, 

disamping menderita dan tertekan 

secara mental/psikis, juga 

mengalami berbagai bentuk 

kekerasan fisik seperti dimarahi, 

dipukul, ditampar, bahkan dibacok 

atau perlakuan penganiayaan lain. 

Sedangkan eksesnya, berupa 

perceraian, pelaku (suami) pergi 

meninggalkan keluarga, istri dan 

anak-anaknya sampai terlantar 

karena tidak dinafkahi lagi 

umumnya dialami hampir oleh 

seluruh korban (istri). 

Kecenderungan di atas, di mana 

korban tidak hanya mengalami satu 

macam kekerasan, tapi sekaligus dua 

atau tiga bentuk kekerasan, 

--teridentifikasi juga dalam data 

LKBHIuWK - Jakarta Tahun 1997--. 

Dari 66 kasus kekerasan terhadap 

istri yang teridentifikasi, --terdapat 

43 korban kekerasan berdimensi 

ekonomi, 20 mengalami kekerasan 

fisik, 64 perempuan (hampir 

semuanya) mengalami kekerasan 

mental, dan sejumlah 11 orang 

menderita kekerasan seksual--. (Data 

Hasil Analisis Komnas Perempuan, 

2002)*** 

14

Islam Membela Kaum Perempuan 

Catatan dari Kursus Islam dan Jender bagi Aktivis Perempuan se-Indonesia 

Oleh : Marzuki Rais 

ekerasan terhadap perempuan 

dalam berbagai bentuknya, 

sampai saat ini masih sering Kterjadi. Perempuan masih dianggap 

sebagai mahluk second class yang seluruh 

hidupnya diperuntukan bagi laki-laki. 

Sementara itu diwilayah publik, 

perempuan juga tidak memiliki ruang 

untuk mengekspresikan diri. Kerap kali 

berbagai setereotif miring diberikan 

kepada perempuan yang aktif bekerja di 

luar rumah. 

Perjuangan untuk mencapai 

kesetaraan dan keadilan gender oleh 

kalangan aktivis perempuan sendiri, 

nampaknya masih menemui banyak 

masalah lebih-lebih ketika persoalan 

eksistensi perempuan harus bergesekan 

dengan pemahaman keagaman 

mainstream. Aktivis gender dihadapkan 

pada benturan dan klaim kebenaran oleh 

mayoritas. Apalagi yang 

memperjuangkan demokrasi dan 

keadilan gender di Indonesia, 

kebanyakan berlatar belakang 

pendidikan umum [sekuler] yang lebih 

mengandalkan pada alat analisis sosial 

dan filsafat atau berlatar belakang 

pendidikan agama tetapi tidak memiliki 

otoritas keagamaan yang diakui oleh 

masyarakat. Sehingga program-program 

dan kerja-kerja yang mereka lakukan, 

sering mendapat tantangan dari 

masyarakat. 

Bagi masyarakat Indonesia, agama 

merupakan landasan utama dalam 

menjalankan aktivitas keseharian. 

Sehingga berbagai persoalan 

kemasyarakatan yang ada, selalu 

dikaitkan dengan agama. Demikian juga 

dalam masalah gender, pembagian peran 

antara laki-laki dan perempuan, baik 

dalam ranah publik maupun domestik, 

selalu dikaitkan dengan ajaran agama, 

terutama fiqih. 

Dalam fiqih, banyak dijumpai 

aturan dan pembagian peran antara lakilaki 

dan perempuan, seperti perempuan 

sebagai ibu rumah tangga yang 

berkewajiban mengurus dan melayani 

suami dan anak. Sementara laki-laki 

sebagai kepala rumah tangga yang wajib 

melindungi dan menafkahi keluarga. Di 

wilayah publik, fiqih juga menerapkan 

aturan dimana 

perempuan tidak 

boleh menjadi 

pemimpin, dan 

lain sebagainya 

yang kesemuanya 

itu didasarkan 

atas al-Qur'an 

maupun al-Hadis. 

Persoalanpersoalan 

tersebut 

kalau dilihat pada 

dasarnya merupakan 

imbas dari 

adanya budaya 

patriarkhi yang ada pada 

masyarakat saat itu. Sebab agama (Islam) 

sebagaimana dikatakan oleh Asghar Ali, 

merupakan agama yang mengusung 

keadilan, emansipasi, persamaan hak 

dan agama yang paling bisa didekati 

dengan berbagai disiplin keilmuan 

kontemporer. Sehingga budaya yang ada 

pada saat itu termasuk budaya patriarkhi, 

sedikit demi sedikit mulai dikikis oleh 

agama. 

Persoalan penafsiran terhadap 

agama inilah yang hendak dibongkar 

dan coba direkonstruksi dengan model 

penafsiran baru yang berperspektif 

perempuan, oleh Fahmina-institute 

bekerjasama dengan The Asia 

Foundation dengan mengadakan 

“Dawroh Fiqh Perempuan; Kursus Islam dan 

Gender bagi Aktivis Perempuan se- 

Indonesia” pada akhir Mei 2004 lalu. 

Kegiatan ini difasilitasi oleh Musdah 

Mulia, Lies Marcoes-Natsir, Marzuki 

Wahid, Badriyah Fayumi dan 

Faqihuddin Abdul Kodir dengan 

narasumber KH. Husein Muhammad 

(Arjawinangun), Imam Nakho'i 

(Situbondo), M. Jadul Maula dan 

Nurkholis (Yogyakarta), diharapkan bisa 

memberikan gambaran dan bekal yang 

cukup mengenai wawasan Islam dan 

gender bagi aktivis gender ketika mereka 

harus berhadapan dengan masyarakat 

yang berbasis agama. 

Di sinilah, kiranya diperlukan 

sinergi yang baik antara aktivis 

perempuan dan aktivis keagamaan yang 

pro gerakan perempuan. Programprogram 

penguatan yang sistematis dan 

metodologis untuk gerakan perempuan 

juga diperlukan ketika harus memasuki 

wilayah atau berhadapan dengan 

masyarakat yang berbasis agama. 

“Bangunan pengetahuan dan tafsir 

keislaman baru” yang memihak pada 

keadilan gender tidak saja penting, 

melainkan sangat berarti bagi aktivis 

gerakan perempuan dan masyarakat 

sebagai pedoman dan rujukan baru 

ajaran keislaman. 

Beberapa aktivis gerakan 

perempuan 'kawakan' turut serta dalam 

kursus ini. Di antara yang hadir adalah 

Saparina Sadli (Penasehat Komnas 

Perempuan), Ninuk Widyantoro 

(Yayasan Kesehatan Perempuan) Jakarta, 

Kamala Candrakirana (Komnas 

Perempuan) Jakarta, Debra Yatim serta 

beberapa peserta lainnya dari NTB, 

Sulawesi Utara, Yogyakarta, Medan dan 

Aceh yang seluruhnya berjumlah 30 

orang. Mereka datang dengan segudang 

harapan dan impian agar keadilan jender 

dapat segera terwujud di masyarakat. 

Mereka juga berharap agama Islam 

sebagai agama rahmatan lil'alamin 

mampu mewujud dalam pembelaan 

terhadap keadilan gender yang selama 

ini mereka perjuangkan. Sebagaimana 

ungkapkan salah seorang peserta “Hari 

ini, saya telah menemukan kembali agama 

saya” merupakan ungkapan perasaan 

seorang perempuan yang melihat betapa 

agamanya (Islam) selama ini dirasa 

kurang bersahabat dengan 

perempuan.*** 

15

Seminar Nasional : 

Peran Pesantren dan Organisasi Keagamaan 

dalam Penanggulangan Persoalan 

Kematian Ibu di Cirebon 

elama ini, --pesantren seolah 

menjadi komunitas keagamaan 

Stersendiri yang berjarak 

dengan persoalan kesehatan 

perempuan--. Pesantren hanya 

identik mengkultuskan diri pada 

wilayah peran edukatifnya sebagai 

lembaga kajian ilmu-ilmu kegamaan 

klasik. Sementara, problematika 

kesehatan perempuan dianggap 

berada pada konteks yang berbeda. 

Padahal, --lewat otoritas basis 

keilmuan dan posisi sosialkemasyarakatan 

yang dimiliki--, 

pesantren dan organisasi-organisasi 

keagamaan bisa berperan lebih besar 

dalam peningkatan kesehatan 

perempuan. Dalam konteks masa 

kini, --di tengah tingginya Angka 

Kematian Ibu (AKI) dan anak 

maupun secara umum rendahnya 

akses perempuan terhadap 

kesehatan--, pesantren bisa 

mengambil peran; khususnya dalam 

membela hak-hak reproduksi 

perempuan melalui penguatan 

argumentatif agama yang egaliter 

tidak diskrimitatif. 

Untuk memetakan peran 

pesantren dan organisasi keagamaan 

dalam penanggulangan persoalan 

kematian ibu di wilayah Cirebon, 

Rahima dan WWC Balkis Cirebon, 

menggelar seminar nasional pada 01 

Juli 2004 di Hotel Green Apita 

Cirebon. Hadir sebagai nara sumber 

Prof. DR. Wulardi (Dosen FK UI 

Jakarta), KH. Husein Muhammad 

(PP. Dar al Tauhid Arjawinangun 

Cirebon), Maria Ulfah Anshor (PP. 

Fatayat NU) dan Drs. H.I Cholisin 

,MA. (Kepala Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil/BKKBN Kab. 

Cirebon). 

Realitas buruknya 

kesehatan perempuan. 

Dalam paparannya, 

Prof. DR. Wulardi 

menyajikan data-data 

tentang kondisi kesehatan 

perempuan yang relatif 

buruk. Mengacu data AGI 

dan WHO, 1998; diketahui 

dari 210 kehamilan pertahun, 

ternyata 20 juta-nya 

melakukan aborsi tidak 

aman. Akibatnya, 70 ribu 

orang mati dalam setahun 

atau mencapai 13% dari 

kematian ibu. 

Dibandingkan negaranegara 

ASEAN lainnya, 

Indonesia tercatat sebagai 

negara dengan AKI 

tertinggi, yakni 373 per 100 

ribu kelahiran hidup. 

Lebih lanjut, disebutkan 

Wulardi; 46% penyebab kematian 

Ibu adalah pendarahan termasuk di 

dalamnya aborsi tidak aman, 24% 

akibat eklampsi, 15%karena Infeksi, 

7% partus macet dan 8% penyebab 

lain. 

Wulardi juga menyebutkan, 

--karakteristik perempuan yang 

melakukan aborsi tidak aman adalah 

87% sudah menikah, 58% berusia 

kurang dari 30 th, dan 84% sudah 

memiliki anak--. Kebanyakan 

mereka adalah pegawai dan 

mengeluh gagal KB. Di luar 

perkiraan, ternyata aborsi yang 

dilakukan SMU relatif lebih kecil, 

hanya mencapai 53,7 % saja. 

Lebih jauh, jelas Wulardi, aborsi 

tidak aman adalah penghentian 

kehamilan yang tidak diinginkan 

yang dilakukan oleh tenaga tidak 

16

terlatih, atau tidak mengikuti 

prosedur kesehatan atau keduaduanya. 

Padahal, Wulardi melihat 

saat ini Indonesia masih berkutat 

dengan problem kekurangan tenaga 

medis/kesehatan, ditambah 

dibeberapa wilayah terpencil 

fasilitas kesehatan minim. “Jadi, bisa 

kita prediksi bila peluang kematian 

akibat aborsi tidak aman di negara 

kita relatif besar sekali“, katanya. 

Belum lagi terkait dengan rendahnya 

pengetahuan dan pemahaman 

kesehatan, --yang dipicu pula oleh 

kurangnya akses perempuan 

Indonesia terhadap informasi 

kesehatan reproduksi turut 

memperparah buruknya kondisi 

kesehatan mereka tambah Wulardi. 

Tidak berbeda dari kondisi di 

atas, realitas perempuan di wilayah 

Cirebon pun masih menghadapi 

berbagai persoalan. Drs. H.I 

Cholisin, MA., Kepala Dinas 

Kependudukan dan catatan Sipil/ 

BKKBN Kabupaten Cirebon, 

menyebutkan bahwa mereka 

sebagian besar atau mencapai angka 

352.552 (62,97%) tidak bekerja. 

Kondisi itu dibarengi tingginya 

prosentase drop out anak 

perempuan usia 7-15 tahun 

mencapai 52,08% dari yang 

bersekolah. Pada bagian lain, 

Cholisin menyebutkan prosentase 

PUS (Pasangan Usia Subur) kurang 

dari 20 tahun relatif besar, yakni 

15.295 wanita atau 4,29%, sementara 

itu PUS tua menempati porsi terbesar 

yakni 201.195 wanita (56,39%) dari 

total PUS sebesar 356.779. 

Dari segi kesehatan Cholisin 

memaparkan beberapa indikator 

masih rendahnya kondisi kesehatan 

perempuan di Kabupaten Cirebon. 

Di antaranya kematian bayi masih 

sebesar 359 dari 37.078 kelahiran 

hidup, angka kematian ibu (AKI) 

mencapai 67 dari 50.461 persalinan, 

dan masih terdapatnya gizi buruk 

sebesar 2,54%. Di sisi lain, kurangnya 

tenaga medis dan fasilitas kesehatan 

menjadi persoalan tersendiri. Hal itu 

bisa dilihat dari rasio sarana dan 

tenaga medis terhadap jumlah 

penduduk. Rasio Puskesmas 

terhadap penduduk 1 : 46.252; 

Puskesmas Pembantu masih 

1 : 29.494; pusling terhadap 

penduduk 1 : 49.636; dokter umum 

terhadap penduduk 1 : 27.501; dan 

bidan terhadap penduduk masih 

berkisar 1 : 4.078. 

Upaya Pemkab. Cirebon dalam 

meminimalisir kondisi tersebut, 

misalkan lewat pengentasan 

kemiskinan. Asumsinya, menurut 

Cholisin, jika kesejahteraan 

keluarga/masyarakat meningkat, 

diharapkan tidak akan ada lagi 

keluarga yang meminta pertolongan 

kesehatan bukan ke fasilitas 

kesehatan resmi seperti rumah sakit 

atau puskesmas. Sedangkan, 

program kampanye dan penyuluhan 

secara mandiri maupun kolektif, 

lewat GISS (gerakan ibu sehat 

sejahtera), SIAGA, atau program 

KISS (kampanye ibu sehat sejahtera) 

oleh penyuluh KB, bidan desa serta 

aktivis LSM perempuan difokuskan 

akan berefek positif pada taraf 

pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat terhadap kesehatan 

reproduksi. Seluruh program itu, 

akan dibarengi terus dengan 

peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan tambahnya. “Kita akui, 

Pemkab. belum sepenuhnya bisa 

atasi AKI yang tinggi, kita juga perlu 

kesadaran masyarakat dan 

optimalisasi semua potensi 

stakeholder yang ada”, kata Cholisin. 

Apa yang bisa dilakukan pesantren 

dan organisai keagamaan? 

Berbicara mengenai peran 

pesantren, pimpinan PP. Dar al 

Tauhid Arjawinangun Cirebon, 

Husein Muhammad; menyebutkan 

selain pada wilayah tafaquh fiddin 

(kajian ilmu keagamaan), pesantren 

juga memiliki posisi sebagai sub 

kultur; bagian budaya yang memiliki 

peran signifikan terhadap perubahan 

sosial-budaya masyarakat kepada 

arah yang lebih maju. Peran agen of 

change pesantren itu; terlihat dari 

realitas historis bangsa yang 

terpengaruh besar oleh eksistensi 

pesantren lewat sebuah perjalanan 

kultural-sosialnya. Dalam konsteks 

lokal Cirebon sendiri, --hal itu 

terlihat jelas dari kultural atau 

perspektif Islam yang turut 

berpengaruh luas terhadap cara 

pandang masyarakat Cirebon dalam 

berbagai aspek kehidupan, tambah 

Husein. 

Dalam perspektifnya, Husein 

melihat, --terelaborasinya peran 

sosial pesantren dewasa ini --; antara 

lain dipengaruhi oleh besarnya 

kekuatan otoritas tokoh/kyai. 

Pandangan atau penafsiran 

keagamaan kyai yang bersifat 

personal; kerapkali dianggap mutlak 

kebenarannya secara sosialkomunal. 

Sementara, kitab-kitab 

kuning yang dijadikan literatur 

mereka, masih dianggap memiliki 

tingkat sakralitas/semi suci yang 

bersifat tekstual dan otoritatif. 

Kitab-Kitab kuning produk 

ulama masa lampau, --di pesantren-- 

masih diintepretasikan apa adanya 

pada konteks masa kini dengan 

menafikan perubahan-perubahan 

yang terjadi. Hal itu, menurut 

Husein, menyebabkan banyak 

persoalan kekinian tidak terakomodir 

sehingga tidak mendapatkan 

jawaban-jawaban jelas. “Saya fikir, 

perlu reinterpretasi atau tafsir kembali 

terhadap teks-teks tersebut secara 

kontekstualt”, tegas Husein. 

Terkait soal kesehatan 

perempuan, Husein melihat, 

misalkan, --selalu dimaknai secara 

sederhana (simplisitas) yakni sangat 

pisikal sehingga solusinya lebih 

bersifat kuratif seperti medis 

pengobatan yang mana tidak 

menyelesaikan masalah. Padahal bila 

dicoba penelaahan atau pencarian 

akar masalah akan berujung pada 

realitas bahwa kesehatan perempuan 

lebih kompleks terkait pula pada 

kesehatan sosial. “Faktanya, 

kekerasan terhadap perempuan 

timbul misalnya karena kesehatan 

reproduksi yang tidak terjamin”, 

kata Husein. 

Selain itu, dalam banyak hal 

terkait dengan hak-hak reproduksi 

17

perempuan, terdapat pandangan 

kaum muslimin yang belum 

memberikan respons transformatifprogressif. 

Mayoritas penafsir dalam 

literatur klasik Islam terlihat 

kecenderungan memposisikan 

perempuan secara sub ordinat: 

perempuan secara alami adalah 

makhluk inferior, dan laki-laki 

superior. Hal itulah yang menurut 

Husein membawa implikasi serius 

pada persoalan hak-hak reproduksi, 

---termasuk khitan perempuan, hak 

menentukan perkawinan, hak 

penikmatan seksual, hak 

menentukan kehamilan, hak 

mendapatkan informasi kesehatan 

reproduksi, serta hak menentukan 

kelahiran (Aborsi)--; di mana dalam 

hal itu semua tetap memposisikan 

perempuan sebagai makhluk 

biologis untuk kenikmatan laki-laki. 

Dalam memahami kasus aborsi, 

Husein melihat bukan terletak pada 

soal hukum boleh atau tidak dan 

bukan pula karena suatu alasan 

tertentu, melainkan terkait dengan 

hal prinsipil, yakni soal kematian 

perempuan (ibu). Menurutnya 

pemikiran itu harus menjadi dasar 

bagi pertimbangan hukum untuk 

dilakukannya tindakan aborsi atau 

tidak. Pada sisi lain, meskipun UU 

melarang, tetapi aborsi bisa saja 

dilakukan orang dengan segenap 

cara atau jalan yang seringkali 

membahayakan keselamatan 

hidupnya. “Saya kira kita perlu 

berfikir solusi terbaik tanpa 

menimbulkan kemungkinan 

kematian perempuan lebih banyak", 

kata Husein. 

Sementara itu, Maria Ulfa 

Anshor, Ketua Umum Fatayat NU, 

melihat tingginya angka kematian 

ibu karena tindakan aborsi 

merupakan kondisi yang sama sekali 

jauh dari prinsip maslahat dan 

keadilan. Sehingga menurutnya 

perlu dicarikan solusi yang bisa 

menjembatani nilai-nilai ideal yang 

bersumber dari agama dengan 

realitas tingginya AKI sebagai 

sebuah fakta dengan berlandaskan 

pada prinsip-prinsip pembentukan 

hukum Islam (maqoshid al-syari'ah), 

yakni kesejahteraan atau 

kemaslahatan umum (al-mashalih al- 

'ammah). 

Lebih jauh Maria menambahkan 

tingginya angka aborsi tak aman 

yang diikuti resiko besarnya 

kematian ibu, tidak berdiri sendiri. 

Melainkan disebabkan berbagai 

faktor penentu pada level individu, 

keluarga atau masyarakat maupun 

negara. Disebutkan pada level 

individu karena kegagalan 

kontrasepsi, psikologis, ekonomi dan 

ketidaktahuan cara pencegahan 

kehamilan yang benar. Level 

keluarga dan masyarakat, faktor 

penentunya: kemiskinan, 

pengetahuan keluarga/suami 

rendah, pandangan agama sempit, 

kesulitan akses pelayanan aborsi 

aman dan stigmatisasi takut dan malu 

diketahui. Sementara faktor penentu 

pada level negara adalah adanya 

larangan aborsi dengan alasan 

apapun di Indonesia, sesuai KUHP 

pasal 346-349 dan UU Kesehatan No. 

23/1992 pasal 15 ayat 1 dan 2. 

“Realitas itu mendorong Fatayat NU 

bersama-sama lembaga lain perlu 

melakukan advokasi penguatan 

terhadap hak kesehatan reproduksi 

perempuan”, kata Maria. 

Adapun, Strategi dan program 

yang dilakukan Fatayat NU dalam 

penguatan hak kesehatan 

reproduksi, seperti dipaparkan 

Maria berupa; Pelatihan-pelatihan 

untuk meningkatkan kesadaran 

kritis terhadap persoalan-persoalan 

perempuan kepada masyarakat, 

melakukan kajian kritis terhadap 

pemahaman agama bias gender 

terkait isu-isu perempuan, publikasi 

hasil kajian kritis dalam bentuk buku 

leaflet dan buletin secara rutin, 

pemberian pelayanan informasi dan 

konseling kesehatan reproduksi 

kepada masyarakat lewat PIKER 

(Pusat Informasi Kesehatan 

Reproduksi) di 11 Propinsi, serta 

program penguatan dan 

pengembangan jaringan advokasi. 

Program-program tersebut selalu 

dilakukan menggunakan 

pendekatan bahasa agama. Solusi 

persoalan-persoalan selalu dicari 

berlandaskan pada prisnip-prisnsip 

agama (Islam). Begitupun proses 

sosialisasi selalu memakai idiomdiom 

dan bahasa agama sehingga 

akan lebih mudah diterima 

masyarakat. 

Namun dalam pelaksanaan di 

lapangan, dijelaskan Maria --tidak 

jarang masih dihadapkan pada 

kendala eksternal berupa 

pemahaman agama yang bias gender 

khususnya di kalangan tokoh-tokoh 

agama atau Kyai/Nyai. Hal itu 

berpengaruh ketika proses 

penyadaran terhadap masyarakat. 

“Kita coba lakukan klarifikasi 

meskipun kadang-kadang sulit 

karena mereka cenderung menjadi 

apriori “, tambahnya. ***** 

Jika anda benar, Anda tidak perlu marah 

Jika anda salah, Anda tidak berhak marah. 

-Mahatma Gandi- 

18

MENAKAR 

KEPEKAAN NEGARA 

Terhadap Isu-isu Perempuan 

Wawancara bersama Kamala Chandra Kirana 

ekerasan terhadap perempuan atau disingkat KTP, 

sampai saat ini belum menjadi isu keprihatinan 

bersama masyarakat Indonesia. Boleh jadi, isu ini Kbaru berputar-putar di tingkat kalangan tertentu, belum sampai 

pada tingkatan grassroot. Meskipun sampai, isu tersebut masih 

terdengar asing, termasuk oleh korbannya sendiri. 

Pasalnya, masyarakat masih melihat konteks 

perempuan sebagai individu di satu sisi, dan sisi lain 

perempuan sebagai penanggung jawab utama keberhasilan 

keluarga dan masyarakat di wilayah domestik saja. Karena itu, 

kekerasan yang dialami perempuan tidak banyak diungkap 

bahkan dianggap tidak perlu diselesaikan lewat proses hukum 

positive. Padahal, kalau kita melihat bagaimana kompleksnya 

peta KTP ini terjadi di Indonesia, bisa jadi ini merupakan satu 

bentuk kekerasan yang dilakukan Negara terhadap warganya 

yang berjenis kelamin perempuan. 

Untuk melihat hal itu lebih jelas, berikut ini petikan 

wawancara Blakasuta dengan Kamala Chandra Kirana, salah 

satu Direktur Komnas Perempuan yang banyak bergerak 

mengusung isu UU Anti KDRT (sekarang UU Penghapusan 

KDRT), di Hotel Prima pertengahan Juni 2004 lalu. 

Apa pengertian kekerasan terhadap perempuan yang 

dilakukan oleh Negara? 

Ya, kekerasan yang dilakukan oleh negara ada dua cara, 

yaitu secara langsung dan tidak langsung atau 

-pembiaran-. Secara langsung, misalnya yang dilakukan 

oleh aparat; artinya negara lewat aparatnya melakukan 

langsung tindakan kekerasan. Jadi Aparat Negara yang 

melakukan langsung penyiksaan, pemerkosaan atau 

tindakan kekerasan lain terhadap perempuan dan anakanak 

misalkan yang terjadi diwilayah konflik Aceh, 

Papua atau di Timtim, sebagai satu bentuk intimidasi 

untuk melemahkan mental-psikologis kelompokkolompok 

musuh. Cara kedua adalah dengan pembiaran, 

jadi Aparat Negara tidak secara lang-sung melaku-kan 

suatu tindakan keke-rasan. Melainkan Negara tahu 

terjadi-nya tin-dak kekerasan atau kerusuhankerusuhan 

tapi tidak ada tindakan pencegahan konkret 

atau proses hukum yang jelas terhadap pelaku. Kedua 

cara tindakan kekerasan itu berlaku di Indonesia. 

Bagaimana keadaan kekerasan terhadap perempuan di 

Indonesia Sekarang ini? Apakah setiap tahunnya terus 

mengalami peningkatan ? 

Ya, secara luas memang kecenderungannya 

mengindikasikan kearah itu. Ketika KOMNAS 

perempuan berdiri tahun 1999 lalu, pada saat itu 

bersamaan Negara kita ditimpa krisis ekonomi besarbesaran 

mulai tahun 1997. Selain banyak perempuan 

korban kekerasan oleh aparat negara seperti yang 

diilustrasikan di atas, juga kekerasan muncul akibat 

krisis ekonomi. 

Sejak mei 1998, Isu kekerasan terhadap perempuan 

menjadi sebuah isu bersama yang berdampak 

munculnya respon, reaksi atau penyikapan terhadap 

keberadaan perempuan secara nasional termasuk juga 

hadirnya WCC di Cirebon, Semarang, Papua, dan Aceh. 

Terpuruknya kondisi ekonomi kita ataupun 

merebaknya konflik-konflik sosial politik memunculkan 

keresahan dan situasi tidak nyaman di dalam keluarga. 

Tekanan yang dialami Suami, --karena kehilangan 

pekerjaan dan sulitnya mencari pekerjaan baru--, 

berakibat kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga 

(KDRT) terus melonjak. Di sisi lain, kondisi ekonomi 

yang hancur turut pula mendorong semakin tingginya 

19

minat orang kerja ke keluar negeri. 

Belum lagi, Keluarga-keluarga turut 

mendorong istrinya, atau anak 

perempuanya menjadi TKW ke luar 

negeri. Kondisi ini memperparah 

peluang kekerasan terjadi semakin 

banyak 

Padahal kenyataan disana, 

pasaran TKW Indonesia sebagian 

besar PRT yang notabene riskan 

tindak kekerasan. Ditambah masih 

buruknya sistem pengiriman TKW 

yang tidak memuat mekanisme 

perlindungan secara jelas. Agenagen 

tidak lebih sebagai pedagang 

orang saja; berkolusi dengan Aparat 

Negara demi keuntungan material 

mereka pribadi. Sehingga beberapa 

kasus-kasus TKW mencuat seperti 

TKW pulang dalam kondisi 

bermasalah (ilegal), diperkosa 

bahkan banyak TKW diantarkan 

dalam kondisi sudah di peti mati... 

Jadi, dari tahun 1998 persoalan 

kekerasan perempuan ini semakin 

komplek? Kenapa? 

Iya, karena yang tadi saya bilang 

perekonomian kita lemah ditambah 

kasus konflik atau benturanbenturan 

komunan atau pun militersipil 

masih banyak sekali. Tingkat 

kekerasan merajalela menjadi suatu 

budaya tersendiri. Sebab pada 

akhirnya kekerasan kita bukannya 

berkurang tetapikan kecenderungan 

semakin mengental. Kondisi itu 

tidak terlepas dari warisan ORBA; 

sebuah masa dimana militer 

melakukan peyelesaian-penyelesain 

dengan menggunakan kekerasan. 

Kita sendiri akhirnya lama-kelamaan 

ikut menginter-nalisasi. Walaupun 

sistem orde baru-nya telah hilang tapi 

budaya dan cara-cara kerjanya itu 

masih hidup di dalam diri kita. 

Bentuk advokasi yang dijalani 

KOMNAS Perempuan seperti apa? 

Yang membantu korban kekerasan 

secara langsung adalah kawankawan 

di komunitas pendampingan 

untuk para korban. Kita berperan 

untuk menciptakan situasi yang 

kondusif dan sistemik untuk 

memungkinkan hak-hak perempuan 

dipenuhi dan melindungi mereka 

dari kekerasan. Jadi arena kerja 

komnas adalah di wilayah kebijakan 

selain penguatan di tingkat 

masyarakat. Di bidang Kebijakan 

misalkan kita bersama organisasi 

aktivis perempuan terlibat aktif 

mendesak pengesahan rancangan 

undang-undang anti kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT). 

Untuk persoalan buruh 

migran, kita juga mendukung 

rancangan undang-undang perlindungan 

buruh migran dan memberi 

masukan-masukan khusus untuk 

memastikan bahwa Undang-undang 

itu bisa peka terhadap realitas TKW 

di luar negeri. 

Model pendekatannya? 

Pada Wilayah kebijakan, selain lewat 

perundangan, kita juga bekerja sama 

dengan lembaga-lembaga penegak 

hukum supaya supremasi hukum 

bagi perempuan korban kekerasan 

itu betul-betul ditegakkan. Kenyataan 

korban perkosaan yang di proses 

ke peradilan formal itu lebih sering 

dilecehkan dari pada di bantu. Kita 

lakukan dialog dengan Pimpinan 

dari lembaga-lembaga hukum serta 

lembaga-lembaga terkait lain semisal 

Depertemen Kesehatan agar mereka 

bisa peka juga melihat realitas 

kekerasan terhadap perempuan di 

sektor kesehatan. 

Berkaitan dengan penguatan 

kapasitas, kita juga bekerja sama 

dengan kawan-kawan aktivis 

organisasi perempuan untuk 

mengeksplor perlu penguatan di 

bidang apa. Di samping itu, kita juga 

ikut memfasilitasi penguatan mereka 

di bidang advokasi seperti standar 

pemberian layanan untuk korban 

kekerasan agar berkualitas dan 

bertanggungjawab. Terus kita juga 

memfasilitasi Kawan-kawan di 

daerah untuk bersinergi dengan 

banyak pihak supaya mendapatkan 

dukungan banyak, misalkan dengan 

rumah sakit daerah sehingga 

bantuan yang diberikan kepada 

perempuan korban kekerasan itu 

sifatnya holistik. Institusi-institusi ini 

membuat mekanisme kerjasama 

yang baik sehingga perempuan 

korban yang datang minta bantuan 

itu bisa dilayani secara terpadu. 

Ya termasuk ke dalam lingkungan 

keluarga. Peta kekerasan di dalam 

keluarga kian bervariasi. Karena itu, 

terhadap situasi seperti itu apakah 

cukup hanya mengandalkan 

kebijakan pemerintah semacam 

undang-undang KDRT atau banyak 

situasi lain atau cara lain yang 

mungkin bisa dilakukan? 

Pasti banyak cara lain tapi kan 

perannya KOMNAS perempuankan 

di situ. Porsi kita adalah kebijakan. 

Bukannya kita anggap inilah satusatunya 

cara. Tapi ini stressing tugas 

kita. Yang lain harus memainkan 

perannya... 

Dari pengalaman melakukan 

advokasi, kesulitan apa yang 

dihadapi dilapangan? 

Persoalan yang substansif adalah 

Legislatif sendiri sebenarnya tidak 

terlalu paham bahkan tidak terlalu 

serius menanggapi persoalanpersoalan 

advokasi perempuan. 

Legislatif melihat kita tidak sebagai 

sumber dukungan. Mayoritas 

mereka menyelesaikan masalah 

sambil lalu. Bila realisasi UU anti 

KDRT, kemudian tidak betul-betul 

disikapi serius, maka hal ini 

termasuk bagian dari suatu bentuk 

kekerasan dalam arti bahwa negara 

terus menerus melakukan pembiaran 

terhadap realitas munculnya 

kekerasan terhadap perempuan di 

Negeri ini.**** 

20

Ketidak Pedulian Negara 

Pada Kesehatan Perempuan 

Wawancara dengan Mbak Ninuk Widyantoro 

Nasib perempuan di negeri ini, belum semujur perempuan-perempuan di belahan Negeri lain, 

bahkan dibandingkan negara-negara ASEAN sekalipun. dari ukuran HDI (Human Development 

Indeks) kesehatan perempuan Indonesia tergolong memprihatinkan. Begitu juga, bila dilihat dari 

AKI (Angka Kematian Ibu) yang terus melonjak. Saat ini, besaran AKI di Indonesia 

dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya adalah kurang kebih 66 kali AKI Singapura; 

sekitar 10 kali AKI Malaysia; atau 9 kali AKI Thailand; dan masih 2,3 kali Filipina (Data GOI & 

UNICEF, 2000). Dalam kurun waktu 20 tahun tercatat rata-rata dalam setiap jam satu 

perempuan tidak bisa tertolong jiwanya akibat aborsi tidak aman. 

Parahnya, kondisi buruk itu turut dipicu oleh kebijakan publik Negara sendiri dalam 

bidang kesehatan yang tidak pernah berpihak kepada perempuan. Tanpa disadari, --tidak 

adanya Political Will Negara yang jelas atas pemberdayaan perempuan lewat programprogram 

peningkatan kesehatan perempuan; berarti Negara tengah melakukan tindak 

kekerasan dan kekejian terhadap perempuan--. Sebab, tingginya Aki berarti masih 

rendahnya tingkat kesejahteran penduduk dan secara tidak langsung mencerminkan 

kegagalan pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi resiko kematian ibu dan 

anak. 

Berikut petikan wawancara Ipah Jahrotunasifah dengan Aktivis Kesehatan 

Perempuan Mbak Ninuk Widyantoro, Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan Jakarta 

pada pertengahan Juni 2004 lalu. 

Bagaimana kondisi perempuan 

Indonesia secara khusus dari sisi 

kesehatan ? 

Ya, secara global ada ukuranukuran 

untuk mengukur atau menilai 

kualitas kesehatan perempuan di 

sebuah negara, pertama HDI (human 

development indeks), kedua MMR 

(maternal mortality rate) atau Angka 

Kematian Ibu yang mengukur tiga 

hal, yaitu kesehatan, pendidikan dan 

ekonomi, ketiga ukuran secara makro 

adalah tingkat pendidikan 

perempuan. 

Ditinjau dari HDI menunjukkan 

kesehatan perempuan Indonesia 

mengalami kemerosotan atau 

setidaknya tidak ada perubahan 

berarti. Faktanya, pada tahun 1992 

HDI Vietnam menduduki tingkat 107 

berada jauh 20 tingkat lebih rendah 

dari kita yang berada pada level 97 

dari 160 negara. Nah, tahun 2003 

kondisinya berbalik, Vietnam di 

posisi 97 sedangkan Indonesia 

terpuruk diposisi 113, --mereka 

mengalami kenaikan 20 tingkat, kita 

mundur 16 tingkat--. 

Dari ukuran AKI (angka kematian 

ibu) melahirkan selama hampir 20 

tahun tidak pernah turun signifikan, 

bahkan statistik BPS memperlihatkan 

angka AKI naik 396 rata-rata 

pertahun atau lebih dari satu 

perempuan rata-rata mati setiap 

jamnya. 

Mengapa kondisi demikian bisa 

terjadi? 

Di sinilah kita melihat kepedulian 

pembuat kebijakan terhadap keadaan 

dan nasib perempuan sangat kecil, 

misalkan enggak ada upaya-upaya 

pendidikan kesehatan yang 

bermakna; programnya jelas dan 

teruji, bisa difolow-up, bisa dinilai atau 

dievaluasi, dan disupervisi. Lalu, 

setelah dinilai apakah memang yang 

dididik itu menjadi faham sehingga 

terjadi perubahan perilaku. Ini kan 

engga? misalnya dalam program KB, - 

-Faktanya banyak perempuan 

mengalami kegagalan kontrasepsi--. 

Ini kan berarti pendidikannya tidak 

efektif. Jadi, menurut saya selama ini 

tidak ada pendidikan kesehatan yang 

bermakna kepada masyarakat umum. 

Kalau menurut mereka (Pemerintahred) 

ada, buktinya apa? mestinya bila 

program itu serius dilakukan, harus 

terukur sejauh mana tingkat 

penguasaan pengetahuan perempuan 

Indonesia terhadap kesehatan dan 

sejauh mana mereka mengalami 

perubahan perilaku sehingga 

terhindar dari penyakit atau 

kehamilan yang tidak diinginkan. 

Data menunjukkan tingginya AKI di 

Indonesia tergolong meresahkan, 

kenapa hal itu bisa timbul ? 

Angka Kematian Ibu sebagian 

besar terjadi akibat aborsi tidak 

aman. Di satu sisi seharusnya 

kemajuan Iptek, memungkinkan bisa 

melindungi perempuan dari aborsi 

yang tidak aman dengan pelayanan 

memadai, aman dan murah. Tapi kok 

enggak di pakai? satu hal kita 

terbentur juga dengan perspektif 

agama yang tidak membolehkan. 

21

Kondisi itu, dipicu pula karena 

ulamanya sendiri tidak pernah 

dididik atau dilibatkan dalam soal 

tersebut (seperti Kegiatan Dawroh Fiqh 

Perempuan, red). Nah itu semuanya 

termasuk tindak kekerasan terhadap 

perempuan dalam bidang kesehatan. 

Ada pengetahuan dan teknologi baru 

tapi tidak dipakai untuk memperbaiki 

kondisi perempuan. Padahal dalam 

satu jam di Indonesia lebih dari satu 

perempuan mati akibat aborsi sendiri. 

Jadi, menurut anda berarti akses 

perempuan di Indonesia terhadap 

kesehatannya sangat rendah? 

Ya, bahkan tidak ada kepedulian, 

apalagi memikirkan akses informasi, 

sebab enggak ada informasi, enggak 

ada akses. Akses apa? Buktinya mati 

segitu banyak kan tidak ada yang 

peduli menolong. Padahal kondisi 

begitu sudah berlangsung hampir 

tiga puluh tahun. Apa pernah ada 

seruan nasional? seperti semua pihak 

dibuat kelabakan ketika kasus SARS 

merebak? kan tidak? Lalu, kalau 

misalnya aborsi nggak 

diperbolehkan, apa ada pendidikan 

seks yang memadai sehingga terjamin 

tidak akan ada kehamilan yang tidak 

diinginkan. Kan tidak ada juga ?... 

Atau mungkin terkait penerapan 

metodologinya yang keliru? 

Ah, metodologi apa? Saya fikir 

peduli saja dulu sudah cukup. Kalau 

memang peduli siapapun bisa belajar 

dari orang lain, nggak usah pergi ke 

mana-mana di rumah juga bisa, asal 

mau karena sebetulnya materinya itu 

gampang. Kalau kepedulian itu 

sudah timbul dari diri sendiri, maka 

orang akan mencari cara atau metodemetode 

sendiri... 

Bagaimana dengan perempuan di 

pedesaan yang aksesnya betul-betul 

rendah? 

Ya, itu persoalannya kan negara ini 

tidak pernah mengajarkan warganya 

itu peduli terhadap dirinya sendiri. 

Berbeda dengan negara-negara lain, 

persoalan kesehatan perempuan 

termasuk pendidikan seksual telah 

diajarkan di sekolah sejak SLTA. 

Sedangkan di Indonesia tidak ada. 

Bagaimana kita mau menjelaskan 

tentang HIV/AIDS kalau tidak 

pernah ada pendidikan seks 

sebelumnya. Berbicara cara 

penularan HIV/AIDS kan berarti juga 

harus berbicara secara terbuka 

tentang seks? 

Sementara lembaga-lembaga 

formal seperti Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan tidak 

pernah jelas melakukan 

pemberdayan di bidang atau bagian 

apa? Departemen Kesehatan sendiri 

sepertinya tidak bisa berbuat banyak, 

buktinya banyak perempuan dalam 

kondisi tak sehat, bahkan satu orang 

mati dalam setiap jamnya. Selain itu, 

aborsi tidak aman terjadi dimanamana, 

kalau misalkan tersedia akses 

cukup tentang kontratsepsi oleh 

BKKBN mestinya kasus ini tidak 

terjadi. Jadi ini menggambarkan 

memang departemen-departemen 

tersebut tidak peduli dan tidak 

bertanggungjawab mengurus 

perempuan. 

Sejauhmana anda melihat 

keberpihakan negara sendiri 

terhadap kondisi kesehatan 

perempuan kita ? 

Negara kita memang enggak 

peduli, mereka itu tidak sadar bahwa 

telah melakukan kekejian dan 

kekerasan terhadap perempuan 

dengan cara tidak peduli terhadap 

program-program peningkatan 

kesehatan perempuan. Apakah 

kondisi demikian akan terus 

dibiarkan? Padahal dewasa ini segala 

sesuatunya (IPTEK, red) memungkinkan 

berperan banyak? Sementara 

itu negara lain sudah berubah; Angka 

kematian perempuan kita itu 10 kali 

lipat dari Iran. Nah, kita tahu Iran itu 

negara Islam tapi di sana aborsi 

diperbolehkan, emergensi 

kontrasepsi tidak dilarang, konseling 

juga ada, di sini kan gak? Dengan 

begitu kita sudah bisa memperoleh 

gambaran sendiri betapa parahnya 

kita. Padahal, banyak negara-negara 

Islam lain konsisten menyelamatkan 

perempuannya. Hal itu terukur dari 

tingkat HDI-nya tinggi dan 

rendahnya tingkat kematian 

perempuan di negaranya. 

Apakah itu juga menunjukkan posisi 

perempuan Indonesia memang betulbetul 

secara status sosial masih 

sangat rendah ? 

Banyak ukurannya, tapi saya 

membatasi dalam soal kesehatan saja. 

Saya takutnya mereka enggak 

berpikir dampak buruk dari 

tingginya perempuan mati atau tidak 

sehat, misalkan terhadap pola 

pengasuhan anak atau terhadap 

rendahnya kualitas SDM kita yang 

saat ini rata-rata rendah. Saya juga 

sedih, selama ini yang dipakai 

ternyata ayat-ayat Qur'an yang tidak 

berpihak kepada perempuan. 

Sementara aturan-aturan di negara 

kitapun, interpretasi-interpretasinya 

masih merendahkan perempuan. Kita 

enggak tahu bagaimana 

merubahnya? Jadi, percuma kalau 

kita hanya menuntut terus, karena 

selama ini realitasnya tidak pernah 

ada perubahan. Kita nggak usah 

berharap terus, mungkin lebih baik 

membangun apa yang disebut Civil 

Society Movement yang mengharuskan 

kita terus bergerak... 

Bagamana dengan sistem civil 

society movement terkait isu 

kesehatan agar perempuan betulbetul 

perduli terhadap dirinya? 

caranya? 

Jadi, civil society itu termasuk juga 

mendorong banyak LSM perempuan 

untuk berfikir dan bergerak dalam 

bidang kesehatan perempuan. Nah, 

Kita masukkan materi-materi 

kesehatan perempuan dalam setiap 

program-program mereka, misalnya 

lewat Fear Education Program atau 

melatih orang-orang potensial dan 

memiliki kemauan yang timbul dari 

hati. Dan seharusnya setiap orang 

menyebarkan pengetahuan atau 

informasi kepada sesamanya. Selain 

itu, sebagai perempuan harus aktif 

menggali informasi dan pengetahuan 

sendiri terkait peningkatan 

kesehatannya serta betul-betul harus 

merasa perlu.**** 

22

" PENELITIAN BERPERSPEKTIF PEREMPUAN “ 

Mengkaji Secara dalam Keberpihakan Pengetahuan 

Terhadap Perempuan 

Oleh : Nuruzzaman 

Dalam dunia akademik dikenal dua macam pendekatan 

penelitian, yaitu pendekatan positivisme (yang lebih dikenal dengan 

pendekatan kuantitative), dan pendekatan humanisme (yang lebih 

dikenal dengan pendekatan kualitative), dua pendekatan ini dikenal 

sebagai dua pendekatan yang konvesional karena dua pendekatan ini 

lebih banyak dikenal dan digunakan dalam melakukan penelitian ilmu 

sosial di Indonesia, yang pada kenyataannya bahwa riset sosial yang ada 

selama ini kebanyakan berdasar pada tulisan-tulisan dari ilmuan sosial 

yang tidak bebas dari berbagai pandangan setereotipik tentang 

perempuan atau perspektif androsentrik tidak mementingkan 

keberpihakan pada perempuan dalam memilih topik riset maupun dalam 

tujuan risetnya. 

Namun akhir-akhir ini di Indonesia muncul jenis penelitian yang 

memiliki perspektif perempuan yang memiliki tujuan sama dengan 

penelitian konvensional lain yaitu, membangun teori masyarakat dan 

perubahan-perubahannya, dan hasilnya dapat digunakan sebagai 

masukan dalam merumuskan kebijakan, ini erat kaitannya dengan usaha 

untuk memperbaiki kehidupan kaum perempuan yang gemanya juga 

merebak ke dunia akademik. Namun sebagai sebuah meteodologi 

penelitian, penelitian berperspektif perempuan telah lama berkembang di 

Barat sejak tahun 1970-an sebagai bagian dari gerakan perempuan, 

yaitu gerakan feminisme telah merangsang sejumlah ilmuan feminis 

untuk kemudian melakukan kegiatan akademik yang mengacu pada 

gerakan sosial-politik tersebut. 

Munculnya riset berperspektif perempuan, salah satunya di 

dorong oleh keadaan adanya sejumlah akademisi perempuan dari 

berbagai disiplin ilmu yang berkeyakinan bahwa terhadap masalah yang 

sama, pengalaman laki-laki dan perempuan dapat berbeda (sebagai 

konsekuensi dari proses sosialisasinya, tradisi, agama serta nilai sosial, 

budaya yang memandang perempuan dan laki-laki berbeda). Keadaan 

ini lah yang memunculkan berkembangnya keyakinan pada kaum 

feminis yang berada di dalam lingkungan akademik bahwa berbagai 

masalah yang dinilai sebagai masalah perempuan perlu dipahami 

berdasarkan kondisi dan situasi perempuan. 

Riset feminis atau penelitian berperspektif perempuan lebih 

penting daripada observasi sederhana mengenai kehidupan wanita; riset 

ini juga memasukkan metodologi feminis. Metodologi ini berbeda dengan 

metodologi penelitian lain yang konvensional. Sandra Harding 

membedakan metodologi, metode dan epistimologi. Metodologi adalah 

suatu teori dan analisis mengenai bagaimana riset dilakukan atau 

dimulai, sedangkan metode adalah teknik (cara bekerja) mengumpukan 

fakta-fakta. Sedangkan epistimologi menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tentang siapa yang bisa menjadi 'yang mengetahui' (bisakah wanita?). 

Epistimologi memainkan peran yang signifikan dalam membentuk 

metodologi feminis serta memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang 

metode tradisional. Sandra Harding menggambarkan tiga ciri metodologi 

feminis atau pilihan feminis terhadap metode: Pertama, metodologi itu 

memanfaatkan sumber-sumber empiris dan teoritis baru yang 

menggabungkan rangkaian penuh pengalaman-pengalaman wanita. 

Kedua, masalah riset dipandang sebagai tak terpisahkan dari tujuan riset 

dan analisis. Ketiga, peneliti dilihat dalam lingkungan yang sama 

sebagaimana informan/subyek penelitian, yakni, kelas, ras, kebudayaan, 

serta asumsi-asumsi jenis kelamin, kepercayaan. 

Prinsip-prinsip penelitian berperspektif perempuan; 

1. Keberpihakan kepada/untuk perempuan 

Riset berperspektif perempuan berpihak pada perempuan dan 

permasalahannya. Topik riset adalah masalah perempuan. Metodenya 

tidak dibatasi secara ketat dan kriteria pilihan ditentukan oleh apa yang 

dianggap penting untuk dapat memahami perempuan dan 

permasalahannya. Tujuan riset bukanlah terutama "tentang perempuan" 

melainkan "untuk perempuan". Validitas riset dikaitkan dengan 

pengalaman perempuan sebagai indikator realitas. 

2. Jender sebagai tool of analysis 

Jender dipandang sebagai faktor yang berpengaruh menentukan 

persepsi dan kehidupan perempuan, membentuk kesadarannya, 

ketrampilannya, dan membentuk pula hubungan kekuasaan antara lakilaki 

dan perempuan. 

Fokus penelitian adalah masalah khas perempuan yang dialami 

sebagai konsekuensi dari hubungan jender. Kecenderungan untuk 

menggunkan metode kualitatif seperti; FGD, wawancara mendalam, 

partisipasi observasi. Ini digunakan untuk memahami pengalaman 

pribadi dari sudut pandang orang yang bersangkutan. Metode yang 

dipegang oleh peneliti tidak kaku, bisa berubah sesuai dengan 

kebutuhan dan perekembangan. 

Ciri-ciri dasar metodologi penelitian berperspektive perempuan; 

Penelitian berperspektif perempuan tidak mementingkan metode 

riset, tapi lebih pada bagaimana hasil riset digunakan untuk bisa 

menjawab berbagai kondisi hidup perempuan yang merugi akibat posisi 

sosialnya (jendernya), dengan kata lain orientasinya cenderung pada 

keinginan untuk dapat memahami masalah yang dialami perempuan 

sebagai akibat dari keberadaannya dalam masyarakat di mana selalu 

berlaku ideologi jender tertentu yang merugikan perempuan sebagai 

anggota masyarakat mapun pribadi. 

Penelitian berperspektif perempuan dapat memahami 

pengalaman perempuan dengan meneliti persepsinya tentang 

pengalaman pribadi. Analisis riset juga memakai konsep-konsep dari 

bebagai aliran feminisme yang telah berkembang seperti: hubungan 

kekuasaan, konsep marjinalisasi, subordinasi, opresi dan sebagainya. 

Metode pngumpulan data yang digunakan tidak berbeda dengan riset 

sosial pada umumnya yaitu kualitative atau kuantitative. 

Penelitian yang berperspektif perempuan adalah peneletian yang 

berusaha untuk mengangkat pengalaman dan pengetahuan perempuan 

dalam kehidupannya bermasyarakat, yang mencakup pula hubungan 

jender di dalamnya. Sedangkan tujuannya adalah hasil penelitian dapat 

digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan 

pembangunan yang tidak saja memepertimbangkan kebutuhankebutuhan 

praktis jender saja, tapi juga mempertimbangkan kebutuhankebutuhan 

strategis jender. Sedangkan yang dimaksud dengan 

kebutuhan dan kepentingan yang praktis jender adalah kepentingan atau 

kebutuhan yang sesuai dengan peran produktif, reproduktif, dan peran 

yang berkaitan dengan pengelolaan komunitas kaum perempuan di 

negara-negara yangs edang berkembang. 

Penelitian berperspektif perempuan adalah bukan penelitian 

tentang perempuan, tetapi penelitian untuk perempuan, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mengubah kehidupan perempuan menjadi lebih 

baik sehingga kesenjangan hubungan antarjender yang lebih merugikan 

perempuan dapat diminimalkan. [ ] 

23

Syekh Muhammad al-Ghazali 

(1917-1996)

blakasuta 05.pdf - Fahmina Institute

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?