blakasuta 05.pdf - Fahmina Institute

Asep Saefuddin Jazuli
asus meninggalnya Ny. Muzayanah akibat kesalahan
transfusi darah pada hari Jum'at, 12 Maret 2004 di RST
Ciremai, jelas menambah semakin panjang daftar buruk
Kpelayanan medis di negeri kita. Meski tidak berdasar pada
penelitian yang komprehensif, tapi keluhan dan kekecewaan
masyarakat terhadap buruknya pelayanan medis sudah sering
terdengar telinga kita. Di antara yang kerap dikeluhkan publik
adalah soal lambannya penanganan pasien, kurang ramah dan
keputusan medis yang berdampak komersial. Pasien diputuskan
untuk dioperasi untuk penyakit yang sebenarnya bisa ditangani
tanpa operasi. Kemampun dana pasein, atau keluarga pasien juga
kerap menjadi penentu apakah pelayanan medis diteruskan atau
dihentikan.
Menggugat Instansi Pelayanan Medis
Agaknya, keluhan dan kekecewaan terhadap kinerja instansi
medis cukup banyak dan beragam. Instansi ini tidak hanya
berpotensi menambah penyakit yang menimpa pasien, tetapi juga
memiliki panyakit buruknya kinerja birokrasi di dalam dirinya
sendiri. Banyak instansi pelayanan medis yang agaknya telah
mengalami pergeseran dari fungsi yang seharusnya. Instansi medis
yang seyogyanya menjadi tempat menyembuhkan orang sakit,
terkadang justru menjadi tempat yang menyakitkan, atau
setidaknya, membuat orang bertambah sakit. Jika semula pasien
hanya menderita sakit fisik, setelah ke instansi medis justru
bertambah dengan sakit hati.
Buruknya kinerja dan pelayanan instansi medis dirasakan
banyak masyarakat Kota Cirebon sejak lama. Dalam kegiatan
Lokakarya Penilaian Partisipatif Tata Pemerintahan Kota Cirebon
yang dilaksanakan oleh Partnership for Governance Reform in
Indonesia bekerjasama dengan Fahmina-institute pada tanggal 30
September-3 Oktober 2002,peserta Lokakarya yang terdiri dari
berbagai elemen multipelaku di Kota Cirebon -anggota dewan,
unsur pemda, pengusaha, akademisi, mahasiswa, buruh, nelayan,
tukang beca dan pedagang kaki lima- menyimpulkan bahwa
pelayanan medis menjadi salah satu persoalan krusial di Kota
Cirebon. Selain dua persoalan lain; pengalokasian dan penggunaan
APBD yang kurang memihak rakyat, serta kekerasan tehadap
perempuan akibat ketidak-adilan gender.
Kasus buruknya pelayanan medis membuat kita patut
bertanya; sebenarnya sejauh mana komitmen pengelola instansi
medis memberikan pertolongan terhadap pasien dalam bingai
nilai-nilai kemanusiaan? Bukankah pasien datang karena memang
membutuhkan pertolongan yang wajar diterima sebagai warga
negara? Bukankah kita semua sepakat bahwa nilai kemanusiaan
adalah universal dan tidak memandang kekayaan atau status
sosial? Ataukah karena setiap hari bergaul dengan berbagai macam
penyakit, dan setiap hari pula mendengar rintihan pasien sampai
tangisan keluarga yang ditinggalkan oleh pasien meninggal dunia,
lalu membuat para pengelola menjadi kehilangan kepekaan dan
empati?
Pelayan Masyarakat
Setidaknya, ada tiga hal yang patut direnungkan pengelola
instansi medis. Pertama, bahwa instansi medis adalah sarana
ibadah untuk hifdz al-nafs (menjaga kelangsungan hidup), yang di
mata Tuhan bernilai luhur.
Perhatian agama terhadap
kelangsungan hidup umat
manusia sangatlah tinggi.
Dalam al-Quran, ditegaskan,
“Barangsiapa yang
menghidupkan (satu) jiwa, maka
seakan-akan dia menghidupkan manusia
seluruhnya” (QS. al-Mâidah, 5: 32). Artinya nilai untuk
mempertahankan kehidupan satu jiwa dengan berusaha
menghindari kematiannya adalah sama halnya dengan
mempertahankan kehidupan seluruh manusia di muka bumi. Dan
disitulah terdapat nilai jihad yang sesungguhnya.
Kedua, pengelolaan dan pelayanan di instansi medis
merupakan amanah. Amanah dari pemerintah yang memberikan
izin dan/atau berbagai fasilitas dan sarana, juga amanah dari
masyarakat umum yang telah memberikan kepercayaan
penanganan dan membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang
semestinya. Amanah tersebut jelas harus dijunjung tinggi, dijaga
dan dipelihara dengan melakukan yang terbaik dalam memberikan
pelayanan medis.
Ketiga, pengelolaan dan pelayanan di instansi medis adalah
wahana mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dan dimiliki. Bisa
dipastikan, bahwa dalam pembelajaran pasti diajarkan mengenai
penanganan medis yang harus didasarkan pada sentuhan kasih
sayang kemanusiaan, tidak mengedepankan kepentingan pribadi,
apalagi untuk hal-hal yang bersifat materi. Agama secara jelas
mengecam orang-orang yang memiliki pengetahuan tetapi justru
melakukan tindakan sebaliknya dalam kehidupan nyata. Atas dasar
hal-hal tersebut, seyogyanya pemerintah memiliki tanggaung
jawab penuh memberikan pelayanan medis kepada masyarakat
semaksimal mungkin. Bagi pengelola instansi medis, seharusnya
penanganan dan perhatian terhadap pasien menjadi prioritas
utama. Untuk itu, peningkatan kualitas pelayanan sudah menjadi
hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Sikap dan perilku buruk yang selama ini diterima masyarakat
ketika berurusan dengan instansi medis, seharusnya dihapuskan
atau paling tidak dikurangi terus sampai tingkat terendah.
Mengabaikan pasien, menangani dengan cara asal-asalan, atau
memberikan pelayanan yang tidak atau kurang semestinya harus
disadari sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma
agama dan sosial. Pada saat yang sama, pengabaian tersebut
merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Semua orang sebagai manusia, termasuk pihak pemerintah dan
para pengelola instansi medis memiliki moralitas yang sama untuk
membela kemanusiaan, dan dididik untuk menerapkan nilai-nilai
kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.
Penderitaan, kesakitan dan kematian adalah siklus kehidupan
yang selalu menghampri setiap orang. Termasuk mereka yang
duduk di pemerintahan, atau yang mengelola instansi kesehatan.
Adakah kita berkenan apabila ketika sakit, kita justru tambah
disakiti dengan perlakuan yang lebih menyakitkan dari pada
penyakit itu sendiri? Jika kita tidak berkenan, maka orang lainpun
sama. Semoga kita terbiasa untuk berbahagia manakala mampu
membahagiakan orang-orang yang kebahagiaannya terkurangi,
karena suatu penyakit misalnya.*****
04