buletin - fahmina institute Cirebon

fokus
itu semua. Karena ada proses harus
dilipat, disusun lagi. Proses-proses
ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan
begitu saja, harus ada pengawasan. Di
sinilah peran yang akan dimainkan
oleh pihak kepolisian untuk menjaga
keberlangsungan Pemilu agar berjalan
baik,” tegas dia.
Kemudian yang berkaitan dengan
pelanggaran hukum, menurut Natalia,
undang-undang sekarang sebenarnya
jauh lebih baik, karena banyak sekali halhal
yang sudah dimasukkan dalam kategori
pasal-pasal yang berkaitan dengan
penegakkan hukum Pemilu. Sehingga
menurutnya, jika ada pelanggaran itu
bisa langsung dikenai sanksi. Yaitu ada
51 pasal, misalnya KPUD tidak merespon
atau menindaklanjuti temuan dari Panwas.
Hal itu bisa dipidanakan dan dijadikan
kasus di dalam undang-undang
yang baru.
Kemudian terkait dengan distribusi
logistik adalah jumlah pemilih
yang menurut data terakhir adalah 171
juta. “Indonesia nomor 2 atau 3 terbesar
dalam hal jumlah pemilih. Ini negara demokratis
yang paling banyak melibatkan
pemilihnya. Nah, tahapan Pemilu inilah
yang sebetulnya bisa menimbulkan
persengkataan-persengketaan. Seperti
pemutakhiran data pemilih, pendaftaran
dan penetapan peserta pemilu, proses
pendaftaran kandidat Caleg, penyediaan
logistik, kampanye, pemungutan dan
penghitungan suara, penetapan hasil
Pemilu, dan terakhir pelantikan anggota
lembaga legislatif,” paparnya.
Natalia juga menekankan, meskipun
proses pemutakhiran data pemilih
ini sudah lewat. Namun dari proses
pendaftaran kandidat Caleg, kita banyak
belajar perihal para Caleg yang berseteru
dangan partainya, soal siapa yang berhak
dijadikan Caleg. Selain itu, yang juga
penting adalah menyambut masa kampanye
di bulan Maret ini. Yang dimaksud
dengan kampanye sebenarnya adalah
segala kegiatan yang dilakukan oleh peserta
Pemilu untuk mempengaruhi pemilih
dengan menawarkan visi, misi dan
program peserta Pemilu.
“Jadi, kalau bagi-bagi sembako,
tapi tidak ngomongin visi itu bukan
kampanye. Ini jika mengacu pada
pengertian tadi sesuai undang-undang.
Jadi, kalau bikin pengobatan gratis,
lalu tidak ditulis visi dan misi dalam
spanduknya, itu juga bukan dianggap
kampanye,” tandas Natalia.
Lalu, lanjutnya, model-model
kampanye yang diatur undang-undang
adalah pertemuan tertutup, pertemuan
tatap muka, kampanye di media massa
cetak & elektronik, pemasangan dan
pendistribusian materi kampanye
(spanduk, sticker, baliho, dan lain
sebagainya), rapat umum, serta kegiatan
lainnya yang tidak melanggar ketentuan
dan peraturan yang berlaku.
Menurutnya, peraturan di undangundang
memang sangat longgar
untuk menilai mana yang dimasukkan
kampanye dan mana yang tidak. Hanya
rapat terbuka (umum) yang baru bisa
dimulai itu nanti dari tanggal 16 Maret.
Kalau bentuk-bentuk kampanye dalam
kegiatan lainnya telah terlaksana
sejak 3 hari KPU
mengumumkan
peserta Pemilu 2009,
sekitar bulan Juli
2008.
“Inilah sebenarnya
yang membedakan
Pemilu kali
ini dengan Pemilu
sebelumnya, yakni
Pemilu 2004. Kalau
kita melihat dari
sistem, sebenarnya
sama, hanya istilahnya
saja yang dipakai
berbeda. Kemudian
tentang penentuan
Caleg terpilih. Pada
Pemilu 2004 ada yang
namanya Bilangan
Pembagi Pemilih.
Sekarang, pada pemilu
2009, setelah
keputusan Mahkamah
Konstitusi (MK)
keluar, yang dipakai
adalah sistem suara
terbanyak,” papar
Natalia.
Kemudian kursi
untuk DPR, tambahnya,
ada penambahan
10 kursi, dan juga
penambahan daerah
pemilihan. Yang
menarik juga adalah
jumlah Caleg DPR.
Jadi, untuk 560 kursi
DPR itu akan diperebutkan oleh hampir
11.371 Caleg. Ini satu kompetisi yang
luar biasa. Satu kursi diperebutkan oleh
banyak orang. Selanjutnya, yang namanya
Parliamentary Threshold juga salah satu
komponen yang penting. Parliamentary
Threshold artinya ambang batas suara, di
mana partai politik akan diikutsertakan
dalam pembagian kursi di DPR.
“Nah, ini kita nantinya akan melihat
korelasinya dengan suara terbanyak.
Potensi kekisruhan seperti apa yang
mungkin akan terjadi. Kemudian kursi di
daerah pemilihan. Kemudian untuk cara
memilih, di Pemilu 2004 itu dicoblos,
sedangkan Pemilu sekarang diberi tanda.
Ini juga kita akan lihat potensi keruwetan
yang akan dihadapi oleh petugaspetugas
lapangan, para saksi, Caleg itu
sendiri, dan pemilih.” (a5)
Apa Harapan Mereka di
Pemilu 2009?
KH. Syarif Ustman Yahya
(Sesepuh masyarakat dan Pengasuh Pondok Pesantren Khatulistiwa
Kempek Cirebon)
“Pemilu Mestinya Redamkan
Ketegangan”
Sudah seharusnya Pemilu yang bertujuan untuk menyejahterakan
rakyat semestinya berlangsung damai dan tanpa kekerasan.
Karena dari sisi apapun kekerasan pada akhirnya yang menjadi
korban adalah masyarakat. Semoga mampu redamkan
ketegangan di masyarakat. Karena pada dasarnya, Pemilu itu
adalah usaha-usaha untuk meredam ketegangan fisik tentang
persoalan ke depan bangsa. Puncaknya, Pemilu itu akan
menentukan kita lima tahun ke depan. Dari hasil Pemilu itu, nasib
kita ditentukan.
Takmad, Tetua Komunitas Dayak Losarang Indramayu
“Pemilu Harus Membuat Nasib
Rakyat Lebih Baik Lagi”
Apapun hasilnya dan siapapun pemimpin yang terpilih di Pemilu
2009, semoga mampu membawa nasib rakyat lebih baik lagi.
Memahami keinginan rakyat, mengayomi, dan tidak membuat
rakyat menderita lagi.
Saeful Arbiyanto (Rakom Bonbar FM Kebun Baru)
“Jangan Remehkan Persoalan Teknis”
Saya berharap, pelaksanaan di TPS nanti calon pemilih yang
sangat sepuh diberikan kebijakan khusus. Karena mereka perlu
dibantu, terutama persoalan teknis. Selain itu, jangan sampai ada
kecurangan atau kesalahan sehingga tidak menimbulkan konflik
yang berkepanjangan.
Edisi 17 Maret 2009