Departemen Kesehatan Republik Indonesia

KATA PENGANTAR 

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar 

rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat UUD 

1945 pasal 28 ayat 1 dan Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. 

DAK Bidang Kesehatan merupakan bantuan kepada daerah tertentu untuk mendanai 

dukungan pelayanan kesehatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab 

daerah ke arah peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. 

DAK Bidang Kesehatan tahun 2009 difokuskan pada pelayanan kesehatan dasar 

(Puskesmas dan jaringannya) khususnya pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) 

dalam rangka pencapaian 100% desa menjadi desa siaga pada tahun 2009. Disamping 

itu digunakan untuk pelayanan kesehatan rujukan (RS Provinsi/Kabupaten/Kota) dan 

kegiatan penunjang terbatas (Instalasi Farmasi, penyedian peralatan pelatihan 

bidan/tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota). 

Pada tahun 2009 telah ditetapkan 431 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 35 Rumah 

Sakit Provinsi dan 240 Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK Bidang 

Kesehatan tahun 2009 

Diharapkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 ini, dapat 

dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah guna terselenggaranya DAK Bidang 

Kesehatan dengan baik sesuai arah yang ditentukan. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah serta 

memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan pembangunan 

kesehatan di Indonesia yang kita cintai. 

Jakarta, November 2008 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 

i

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR 

i 

DAFTAR ISI 

ii 

BAB I PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 1 

BAB II KEBIJAKAN 

A. KEBIJAKAN UMUM 5 

B. KEBIJAKAN KHUSUS 6 

C. RUANG LINGKUP 7 

D. MEKANISME PENGALOKASIAN 10 

E. KRITERIA TEKNIS DAN FORMULASI ANGGARAN 11 

BAB III POSKESDES 

A. PEMBANGUNAN BARU 13 

B. PENINGKATAN 15 

BAB IV PUSKESMAS PERAWATAN 



C. REHABILITASI 20 

BAB V PUSKESMAS 



C. REHABILITASI 25 

D. PERLUASAN 26 

BAB VI PUSKESMAS PEMBANTU 

A. REHABILITASI 28 

BAB VII RUMAH DINAS DOKTER, PERAWAT DAN BIDAN PUSKESMAS 


B. REHABILITASI 30 

BAB VIII PUSKESMAS KELILING 

A. PENGADAAN 32 


ii

BAB IX KENDARAAN OPERASIONAL RODA 2 36 

BAB X PERALATAN KESEHATAN 37 

BAB XI SARANA DAN PRASARANA INSTALASI FARMASI 

KABUPATEN/KOTA 



C. SARANA PENDUKUNG 42 

BAB XII PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN INSTALASI 44 

GAWAT DARURAT (IGD) RUMAH SAKIT 

BAB XIII PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN 49 

PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN UNTUK 

RUMAH SAKIT SIAP PONEK 

BAB XIV UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT 


B. REHABILITASI UTDRS 60 

C. PEMENUHAN KEBUTUHAN PERALATAN UTDRS 60 

BAB XV BANK DARAH RUMAH SAKIT 64 

BAB XVI FASILITAS TEMPAT TIDUR KELAS III RUMAH SAKIT 68 

BAB XVII PERALATAN NON KESEHATAN TERBATAS 

A. SISTIM INFORMASI KESEHATAN 72 

B. PERALATAN PROMOSI KESEHATAN 77 

C. PENGADAAN PERALATAN PERAGA PELATIHAN 79 

TENAGA KESEHATAN 

BAB XVIII PERENCANAAN 81 

BAB XIX PELAPORAN 83 

BAB XX PEMANTAUAN 84 

BAB XXI PENUTUP 86 

LAMPIRAN 

1. DEFINISI OPERASIONAL 87 

2. FORM EVALUASI 1 94 



5. DAFTAR NAMA PULAU TERLUAR 98 

iii

6. DAFTAR 101 PUSKESMAS PRIORITAS 100 

7. DATA 199 KABUPATEN TERTINGGAL DAN PPK TERLUAR 104 

8. STANDAR PERALATAN & LOGISTIK POSKESDES 106 

9. RUANG KONSULTASI GIZI 110 

10. DAFTAR PRIORITAS PERALATAN DITJEN PP & PL 111 

11. STANDAR FASILITAS MEDIS INSTALASI GAWAT DARURAT 117 

12. PERALATAN PONEK 122 

13. BAGIAN YANG DAPAT DIHUBUNGI 124 

14. ALOKASI DAK KESEHATAN TAHUN 2009 125 

15. KEBUTUHAN PERALATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU 142 

iv

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua 

komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 

Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat menjamin bahwa 

manfaatnya dapat diterima oleh semua pihak, berdampak adil bagi 

perempuan dan laki laki (responsif gender). 

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu 

hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator status kesehatan 

merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan 

pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan 

merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dalam mendukung percepatan pembangunan nasional. 

Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam 

komitmen internasional, yang dituangkan dalam Millennium Development 

Goals (MDGs). Dalam MDGs terdapat target target yang terkait langsung 

dengan bidang kesehatan yaitu target 4 (menurunkan angka kematian 

anak), target 5 (meningkatkan kesehatan ibu) dan target 6 (memerangi 

HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya), serta 2 target lainya yg 

tidak terkait langsung yaitu target 1 (memberantas kemiskinan dan 

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 1

kelaparan ekstrem) dan target 3 (mendorong kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan). Departemen Kesehatan telah menyusun 

strategi untuk pencapaian target-target tersebut. 

Upaya penjabaran dari pelaksanaan MDGs juga dituangkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Arah 

kebijakan pembangunan kesehatan dalam RPJMN antara lain diarahkan 

pada peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas Puskesmas serta 

pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar. Salah 

satu strategi untuk mewujudkan visi Departemen Kesehatan (Depkes) 

adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 

yang berkualitas seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis 

(Renstra) Depkes Tahun 2005-2009. 

Sesuai dengan Undang Undang No 33 Tahun 2004, dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah/desentralisasi, terdapat pembagian peran 

dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam 

pembangunan kesehatan, pemerintah pusat dan daerah menyediakan 

pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. 

Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah pusat memberikan 

anggaran pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. 

DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 difokuskan pada pelayanan kesehatan 

dasar (Puskesmas dan jaringannya) khususnya pembangunan Pos 

Kesehatan Desa (Poskesdes) dalam rangka pencapaian 100% desa 

menjadi desa siaga pada tahun 2009. Disamping itu digunakan untuk 

pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota) dan 

kegiatan penunjang terbatas (Instalasi Farmasi, penyedian peralatan 

pelatihan bidan/tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota). 


DAK pelayanan kesehatan dasar dimanfaatkan untuk pembangunan, 

peningkatan, perbaikan dan pengadaan sarana prasarana serta peralatan 

kesehatan Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes serta penyediaan 

sarana/prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota 

DAK pelayanan kesehatan rujukan dimanfaatkan untuk pembangunan, 

peningkatan, perbaikan dan pengadaan sarana prasarana serta peralatan 

kesehatan RS Provinsi/Kabupaten/Kota serta Unit Transfusi Darah. 

DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 juga dapat digunakan untuk 

merehabilitasi institusi pelayanan kesehatan dasar paska terjadinya 

bencana/kerusuhan atau membangun institusi pelayanan kesehatan dasar 

sebagai akibat dari pemekaran suatu daerah maupun untuk dapat 

mengatasi suatu permasalahan kesehatan sebagai dampak perubahan 

lingkungan/pembangunan dan pertimbangan politik untuk keutuhan dan 

integritas negara Indonesia. 

Buku Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 

berisi penjelasan rinci pemanfaatan DAK, dilengkapi informasi dalam 

pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di daerah dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dengan buku petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya. 

Apabila dalam pelaksanaannya, daerah akan merubah hal hal yang 

tercantum dalam buku ini maka daerah harus mengirimkan surat 

permohonan ke Departemen Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan. 

Usulan perubahan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 

dikirimkan kepada Menteri Kesehatan up. Direktur Jenderal Bina 

Kesehatan Masyarakat (untuk pelayanan kesehatan dasar) dan Direktur 

Jenderal Bina Pelayanan Medik (untuk pelayanan kesehatan rujukan). 

Selanjutnya buku petunjuk teknis ini menjadi pedoman pelaksanaan DAK 

Bidang Kesehatan Tahun 2009. 


B. Tujuan 

1. Umum 

Membantu mendanai kegiatan fisik bidang kesehatan yang merupakan 

urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan 

nasional tahun 2009. 

2. Khusus 

Meningkatkan pemerataan, jangkauan dan mutu sarana pelayanan 

kesehatan dasar, kesehatan rujukan dan pendukungnya, serta Upaya 

Kesehatan Bersumber-daya Masyarakat (UKBM) di Kabupaten/Kota 


BAB II 

KEBIJAKAN 

A. Kebijakan Umum 

1. DAK Bidang Kesehatan merupakan bantuan kepada daerah 

tertentu untuk mendanai dukungan pelayanan kesehatan yang 

merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah ke arah 

peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. 

2. DAK Bidang Kesehatan untuk membantu daerah membiayai 

kebutuhan fisik sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang 

merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional di 

bidang kesehatan. 

3. DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 difokuskan pada pelayanan 

kesehatan dasar (Puskesmas dan jaringannya) khususnya 

pembangunan Poskesdes dalam rangka pencapaian 100% desa 

menjadi desa siaga pada tahun 2009. Disamping itu digunakan 

untuk pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit 

Provinsi/Kabupaten/Kota) dan kegiatan penunjang terbatas 

(Instalasi Farmasi, peralatan pelatihan bidan/tenaga kesehatan). 

4. Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Daerah harus 

menyediakan pembiayaan yang bersumber dari daerah untuk 

biaya operasional, pemeliharaan/perawatan sarana dan peralatan 

kesehatan, ketersediaan tenaga pelaksana, serta aspek lainnya 

sebagai akibat pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Kesehatan. 

5. Bupati/Walikota diberikan kewenangan mengusulkan kepada 

Menteri Kesehatan tentang perubahan pemanfaatan ruang lingkup 


kegiatan DAK Bidang Kesehatan sebagai akibat terjadinya bencana 

atau kerusuhan di daerah tersebut atau adanya peraturan/instruksi 

Presiden/Menteri Kesehatan tentang kebijakan kesehatan yang 

alokasi anggarannya belum tertampung di tahun 2009. 

Selanjutnya apabila telah disetujui oleh Menteri Kesehatan atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Proses selanjutnya 

akan dibahas dan ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD 

Kabupaten/Kota tersebut. 

6. Alokasi pagu anggaran DAK Bidang Kesehatan terdiri dari 

anggaran untuk sarana, prasarana dan peralatan kesehatan 

pelayanan kesehatan dasar termasuk penunjang serta sarana 

pelayanan kesehatan rujukan di provinsi/kabupaten/kota. 

7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab 

untuk anggaran sarana pelayanan kesehatan dasar dan Direktur 

RS Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap 

anggaran untuk sarana pelayanan kesehatan rujukan. 

B. Kebijakan Khusus 

Penggunaan DAK Bidang Kesehatan diprioritaskan untuk : 

1. Mendukung pencapaian target MDGs no 1,3,4,5, 6 (memberantas 

kemiskinan dan kelaparan ekstrem, mendorong kesetaraan gender 

dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian 

anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS, 

malaria serta penyakit lainnya). 

2. Mendukung pelaksanaan program pengembangan Desa Siaga 

melalui pembangunan Poskesdes atau peningkatan Polindes 

menjadi Poskesdes sehingga tercapai seluruh desa menjadi desa 

siaga pada tahun 2009. 


3. Mendukung peningkatan akses, pemerataan dan kualitas 

pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta 

mendukung kegiatan penunjang terbatas di Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. 

4. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana 

kesehatan di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan 

kepulauan termasuk pulau-pulau kecil terluar atau daerah 

pemekaran. 

5. Mempercepat pelaksanaan rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan 

dasar akibat terjadinya suatu bencana/kerusuhan/dampak 

kerusakan suatu lingkungan di daerah tersebut. 

6. Menyediakan penambahan fasilitas rawat inap kelas III RS di 

Provinsi/Kabupaten/Kota. 

7. Membangun Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) dan Bank 

Darah Rumah Sakit (BDRS) Provinsi/Kabupaten/Kota serta 

peningkatan fasilitas sarana, prasarana dan peralatan RS 

Pertolongan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK). 

8. Mempercepat RS menjadi safe community center dengan 

melengkapi peralatan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

RS. 

C. Ruang Lingkup 

DAK Bidang Kesehatan tahun 2009 diarahkan untuk kegiatan : 

1. Penyediaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan untuk 

Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya, Pos 

Kesehatan Desa dan Penunjang Pelayanan Kesehatan terbatas di 



Menu Utama 

a. Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) termasuk alat: 

1) Pembangunan baru 

2) Peningkatan Pondok Bersalin Desa (Polindes) menjadi 

Poskesdes 

b. Pembangunan Puskesmas Perawatan di pulau pulau terluar 

yang berpenduduk (termasuk alat dan rumah dinas) 

1) Pembangunan baru 

2) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan 

c. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar melalui : 

1) Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas 

2) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan 

3) Pembangunan Puskesmas baru 

d. Melengkapi Puskesmas Perawatan mampu Pertolongan Obstetri 

Neonatal Emergency Dasar (PONED) minimal 4 Puskesmas 

Perawatan per Kabupaten/Kota melalui pengadaan alat medis : 

1) Penyediaan/penggantian kerusakan PONED kit, bidan kit, KB 

kit 

2) Penyediaan alat deteksi pencegahan komplikasi kebidanan 

(protein dan glukosa urine/dip stick,hemoglobin/Hb Sahli, 

golongan darah) 

3) Alat deteksi khusus (malaria/rapid diagnostik test untuk 

daerah malaria dan malaria kit, HIV/rapid test 3 jenis untuk 

daerah dengan kasus HIV tinggi, alat diagnostik TB untuk 

pemeriksaan sputum/dahak, alat diagnosis leptotex untuk 

avian influenza) 

4) Alat cold chain untuk vaksin, dengan tenaga surya (daerah 

tidak punya listrik). 

5) Alat pengolahan limbah cair 

e. Pengadaan roda 2 untuk petugas Puskesmas dan Bidan di 

desa 


f. Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) dan Perairan roda 4 

g. Pengadaan dan atau penggantian sarana pendukung 

penyimpanan vaksin/obat di Instalasi Farmasi 

Menu Pilihan 

a. Rehabilitas Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Puskesmas 

Perawatan yang rusak berat. 

b. Pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas dokter dan 

paramedis yang rusak berat. 

c. Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas yang 

dapat melaksanakan pertolongan persalinan di dalam gedung. 

d. Pengadaan alat kesehatan tertentu yang responsif gender 

untuk peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Poskesdes, 

Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, 

Puskesmas Keliling. 

e. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan sesuai dengan 

SIKNAS on line. 

f. Pengadaan peralatan peraga pelatihan tenaga kesehatan di 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 

g. Pengadaan paket peralatan penyuluhan untuk Puskesmas. 

h. Pembangunan baru Instalasi Farmasi khusus daerah 

pemekaran. 

i. Pengadaan dan atau penggantian sarana pendukung distribusi 

Instalasi Farmasi. 

2. Penyediaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan 

untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS 

Provinsi/Kabupaten/Kota) 

a. Pemenuhan peralatan IGD RS 


. Pembangunan sarana prasarana dan pemenuhan peralatan 

PONEK RS 

c. Pembangunan, rehabilitasi dan pemenuhan peralatan UTD RS 

dan BDRS 

d. Peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III RS 

1) Pembangunan bangsal rawat inap kelas III 

2) Pemenuhan set tempat tidur kelas III dan kelengkapannya 

D. Mekanisme Pengalokasian Tahun 2009 

Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: 

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK 

2. Penentuan besaran alokasi DAK masing masing daerah. 

Penentuan daerah tertentu yang mendapatkan alokasi DAK harus 

memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria 

umum dan kriteria khusus merupakan kewenangan dari Departemen 

Keuangan, sedangkan kriteria teknis merupakan kewenangan dari 

Departemen Kesehatan. 

Besaran alokasi DAK masing masing daerah ditentukan dengan 

penghitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan 

kriteria teknis. 

Usulan ruang lingkup kegiatan dan besaran alokasi DAK 

dibahas dan diputuskan oleh Panitia Kerja Belanja Daerah DPR RI. 

kemudian 

Kaidah-kaidah mengenai mekanisme pengalokasian DAK dapat dilihat 

pada PP No 55 tahun 2005 


E. Kriteria Teknis dan Formulasi Alokasi Anggaran 


Pelayanan Kesehatan Dasar, Pos Kesehatan Desa dan 

Penunjang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota 

Kriteria teknisnya mempertimbangkan : 

a. Indeks Kemiskinan Masyarakat dengan bobot 5% 

b. Index jumlah dan kondisi Puskesmas (perawatan dan non 

perawatan), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusling (perairan dan 

roda 4) yang rusak berat dan rusak total dengan bobot 40 % 

c. Index luas wilayah dengan bobot 15 % 

d. Index jumlah penduduk dengan bobot 15 % 

e. Index kinerja laporan DAK tahun tahun sebelumnya dengan bobot 

5 % 

f. Index cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga 

kesehatan dengan bobot 20 % 


Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS Provinsi/Kabupaten/Kota) 

Kriteria teknisnya mempertimbangkan : 

a. Bobot IGD RS 30% jika memenuhi persyaratan mendapatkan 

peralatan IGD RS maka mendapat bobot 1, jika tidak maka bobot 

0. 

b. Bobot PONEK 25%, jika memenuhi persyaratan sebagai RS PONEK 

maka mendapat bobot 1, jika tidak maka bobot 0. 

c. Bobot untuk UTDRS/BDRS 20% 

1) Pendirian UTDRS dengan bobot 0,4 

2) Renovasi UTDRS dengan bobot 0,4 

3) Pendirian BDRS dengan bobot 0,2 


d. Bobot untuk TT kelas III 15% 

1) Indeks BOR kelas III dengan bobot 0,6 

2) Indeks TT kelas III dengan bobot 0,3 

3) Indeks rasio TT kelas III terhadap total TT RS dengan bobot 0,1 

e. Indeks jumlah penduduk 5% 

f. Indeks Kemiskinan Masyarakat 5% 


BAB III 

POS KESEHATAN DESA 

A. Pembangunan Baru 

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya 

Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka 

mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat 

desa. Pembangunan Poskesdes adalah sebagai upaya untuk mewujudkan 

Desa Siaga dan dibangun dengan mempertimbangkan persyaratan 

sebagai berikut : 

1. Persyaratan Umum 

a. Pembangunan baru Poskesdes pada setiap desa yang belum ada 

Poskesdes atau Polindes. 

b. Di daerah yang masyarakatnya tidak mampu membangun secara 

swadaya. 

c. Bentuk lain Poskesdes 

Bagi desa yang sudah tersedia sarana pelayanan kesehatan maka 

bangunan Poskesdes dapat menumpang di fasilitas desa yang sudah 

ada atau dibangunkan dengan tata ruang tanpa tempat pelayanan 

kesehatan/hanya ruang administrasi. 

d. Lokasi Poskesdes : 

1) Mempertimbangkan ketersediaan lahan yang berada di tengah 

pemukiman. 

2) Mudah dijangkau oleh masyarakat (transportasi). 

3) Mempertimbangkan keamanan petugas kesehatan. 


4) Mempertimbangkan jarak dari fasilitas pelayanan kesehatan yang 

ada. 

2. Persyaratan Teknis 

a. Luas bangunan 

1) Luas ruangan/bangunan sesuai dengan kondisi setempat dengan 

memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan/kegiatan dan 

kesetaraan gender laki – laki dan perempuan 

2) Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan 

yang dilaksanakan. 

3) Pembangunan baru Poskesdes dapat menggunakan bahan 

bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat. 

b. Denah tata-ruang 

Rancangan tata-ruang/bangunan Poskesdes agar tetap 

memperhatikan fungsinya sebagai sarana pelayanan kesehatan dan 

juga memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan 

mempertimbangkan kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan 

dengan mengacu pada pedoman yang ada. 

c. Peralatan kesehatan 

Kebutuhan jenis dan jumlah peralatan minimal Poskesdes mengacu 

pada buku Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan 

Pos Kesehatan Desa, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2006. 


B. Peningkatan Polindes menjadi Poskesdes 

Pembangunan Poskesdes yang berasal dari peningkatan Pondok Bersalin 

Desa (Polindes) wajib dilakukan, sehingga tahun 2009 seluruh Polindes 

menjadi Poskesdes, dengan mempertimbangkan persyaratan berikut ini : 


Seluruh Polindes yang sudah ada di desa ditingkatkan menjadi 

Poskesdes , dengan catatan Polindes yang dimaksud adalah milik desa. 


a. Luas lahan dan bangunan 

Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan 

yang dilaksanakan. Guna meningkatkan fungsi pelayanannya, luas 

lahan yang diperlukan untuk peningkatan Polindes menjadi 

Poskesdes, minimal dengan rincian kebutuhan tata ruangnya adalah 


1) Ruang untuk fungsi pelayanan dan atau administrasi. 

2) Ruang untuk tempat tinggal tenaga kesehatan. 

b. Peningkatan Polindes menjadi Poskesdes 

Dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah 

setempat. 

c. Denah tata-ruang 

Rancangan tata-ruang/bangunan Poskesdes agar tetap 

memperhatikan fungsinya sebagai sarana pelayanan kesehatan dan 

memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Denah dan tata 

ruang mengacu pada buku Petunjuk Teknis Pengembangan dan 


Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa, Ditjen Bina Kesmas Tahun 

2006. 


Kebutuhan jenis dan jumlah peralatan minimal Poskesdes mengacu 

pada buku Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan 

Pos Kesehatan Desa, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2006. 


BAB IV 

PUSKESMAS PERAWATAN 


Pembangunan baru Puskesmas Perawatan dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang 

bermutu dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang perlu dirawat. 

Pembangunan baru Puskesmas Perawatan terutama diprioritaskan untuk 

wilayah tertinggal, terpencil, kepulauan dan perbatasan. Pembangunan 

Puskesmas Perawatan tersebut termasuk peralatan kesehatan dan rumah 

dinas petugas kesehatan. 


Harus memenuhi satu atau lebih persyaratan di bawah ini : 

a. Kebutuhan akan adanya Puskesmas Perawatan, diutamakan di 

wilayah terpencil, tertinggal, kepulauan dan perbatasan dengan 

negara lain (101 Puskesmas terlampir). 

b. Lokasi Puskesmas berada dalam waktu tempuh lebih dari 2 jam ke 

rumah sakit. 

c. Kabupaten pemekaran yang belum memiliki rumah sakit. 




yang dilaksanakan, dengan luas sesuai ketentuan. Pembangunan 

Puskesmas Perawatan, rumah dokter dan rumah petugas kesehatan 

harus berada dalam satu lokasi. 


. Denah tata-ruang 

1) Rancangan tata-ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi 

sebagai sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan hal-hal 

yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan laki-laki dan 

perempuan. 

2) Setiap Puskesmas Perawatan harus dilengkapi dapur gizi dan 

peralatannya yang mengacu pada Buku Pedoman Peralatan 

Puskesmas, Departemen Kesehatan, Tahun 2007. 

3) Setiap Puskesmas Perawatan harus dilengkapi ruang konsultasi 

gizi (terlampir) 

4) Setiap Puskesmas Perawatan harus dilengkapi dengan UGD yang 

dapat memberikan pelayanan PONED. Pelayanan PONED 

mengacu pada buku acuan Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal 

Emergensi Dasar, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007. 

5) Puskesmas Perawatan harus mempertimbangkan nilai – nilai 

privasi dari pasien. 

6) Khusus wilayah terpencil dan kepulauan, ruang rawat inap 

minimal 2 tempat tidur. Denah tata-ruang mengacu pada buku 

Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas Tahun 

2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman 

program. 


Kebutuhan minimal peralatan kesehatan mengacu pada buku 

Pedoman Peralatan, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007 serta lampiran 

pedoman yang disempurnakan. 


B. Peningkatan 

Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan dilaksanakan 

dalam rangka pengembangan pelayanan dan rujukan kesehatan. Setiap 

peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan dilengkapi dengan 

penyediaan alat dan rumah dinas dokter/paramedis (bila belum ada). 


a. Kebutuhan akan adanya Puskesmas Perawatan, antara lain pada : 

(harus memenuhi satu atau lebih persyaratan di bawah ini) 

1) Puskesmas di wilayah terpencil, tertinggal, kepulauan, 

perbatasan dengan negara lain, tepi jalan raya atau daerah 

pengembangan 

2) Kabupaten pemekaran yang belum tersedia rumah sakit 

3) Peningkatan kebutuhan akan pelayanan rujukan tetapi daerah 

belum mampu membangun rumah sakit. 

b. Lokasi Puskesmas : 


1) Wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan 

2) Waktu tempuh lebih dari 2 jam dengan menggunakan sarana 

transportasi yang tersedia 

3) Pada jalur lalu lintas ramai dan rawan kecelakaan, prioritas pada 

lintas Sumatera, jalur Pantura, trans Sulawesi, trans Kalimantan 

4) Berdekatan dengan embarkasi haji, pelabuhan laut (transito) 

5) Daerah pariwisata dan kawasan industri 

6) Daerah dengan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi 

tinggi 


c. Persyaratan Puskesmas : 

1) Kunjungan Puskesmas tinggi. 

2) Tidak digunakan untuk menjadikan Puskesmas Perawatan pra 

rumah sakit. 

3) Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas. 

4) Ketersediaan tenaga kesehatan oleh pemerintah daerah. 




yang dilaksanakan. Peningkatan dilakukan antara lain dengan : 

1) Menambah ruang sesuai dengan jenis pelayanan yang 

dibutuhkan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. 

2) Membangun rumah dokter dan/atau dokter gigi bila belum ada 

3) Membangun rumah petugas kesehatan (perawat, bidan) bila 

belum ada. 

4) Sedapat mungkin Puskesmas, rumah dokter dan rumah petugas 

kesehatan dalam satu lokasi. 

b. Denah tata-ruang mengacu pada pembangunan baru Puskesmas 

Perawatan. 

c. Peralatan kesehatan mengacu pada pembangunan baru Puskesmas 

Perawatan. 

C. Rehabilitasi 

Guna menunjang serta meningkatkan pelayanan secara optimal di 

Puskesmas Perawatan, perlu adanya rehabilitasi fisik pada bangunan yang 


mengalami kerusakan. Pelaksanaan rehabilitasi fisik Puskesmas Perawatan 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 


a. Puskesmas Perawatan dengan kondisi rusak berat. 

b. Untuk peningkatan mutu pelayanan. 

c. Untuk peningkatan penampilan. 


a. Denah tata-ruang bangunan mengacu pada buku Pedoman Tata 

Ruang Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007. 

b. Rehabilitasi dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan 

oleh wilayah setempat. 


BAB V 

PUSKESMAS 


Pembangunan baru Puskesmas ditujukan untuk peningkatan jangkauan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. 

Pembangunan baru Puskesmas tersebut termasuk penyediaan alat 

kesehatan dan rumah dinas petugas kesehatan (bila belum ada) 

Persyaratan pembangunan baru Puskesmas adalah : 


a. Kebutuhan akan adanya Puskesmas, antara lain pada : 


1) Wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan. 

2) Kecamatan pemekaran yang tidak mempunyai Puskesmas. 

3) Kepadatan penduduk tinggi, jumlah penduduk lebih dari 30.000 

penduduk. 

4) Wilayah kerja sangat luas. 

5) Relokasi Puskesmas yang disebabkan adanya bencana alam, jalur 

hijau, perubahan rencana tata ruang/wilayah, atau terjadinya 

masalah hukum pada lokasi fisik bangunan. 

b. Lokasi Puskesmas : 

1) Di area yang mudah terjangkau baik dari segi jarak maupun 

sarana transportasi, dari seluruh wilayah kerjanya. 

2) Pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh daerah. 


c. Persyaratan Puskesmas : 

1) Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas. 

2) Ketersediaan tenaga kesehatan oleh pemerintah daerah. 




yang dilaksanakan guna memberikan pelayanan yang optimal. 


1) Rancangan tata-ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi 

sebagai sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan 

keadilan dan kesetaraan gender dengan mengacu pada Buku 

Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Ditjen Binakesmas Tahun 

2007. 

2) Setiap Puskesmas perlu dilengkapi ruang konsultasi gizi 

(terlampir) 

3) Puskesmas harus mempertimbangkan nilai - nilai privasi dari 

pasien 



Pedoman Peralatan, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007 serta 

lampiran pedoman yang disempurnakan. 

B. Peningkatan 

Peningkatan Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Puskesmas termasuk 

penyediaan alat kesehatan dan rumah dinas petugas kesehatan. 


Peningkatan tersebut perlu mempertimbangkan persyaratan berikut ini : 


a. Kebutuhan akan adanya Puskesmas, antara lain pada : 

(Harus memenuhi satu atau lebih persyaratan di bawah ini) 

1) Kecamatan pemekaran yang tidak mempunyai Puskesmas. 

2) Kepadatan penduduk tinggi, jumlah penduduk lebih dari 30.000 

penduduk. 

3) Wilayah kerja sangat luas. 

4) Relokasi Puskesmas yang disebabkan adanya bencana alam, jalur 

hijau, perubahan rencana tata ruang/wilayah, atau terjadinya 


b. Lokasi Pustu pada wilayah dengan : 

1) Pertumbuhan penduduk tinggi, baik dari kelahiran maupun 

migrasi, atau; 

2) Perkebunan Inti Rakyat atau pemukiman transmigrasi, atau; 

3) Berdekatan dengan sentra-sentra ekonomi baru, atau; 

4) Wilayah yang akan berkembang. 

5) Persyaratan : 

a. Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas 

b. Ketersediaan tenaga kesehatan oleh pemerintah daerah 

2) Persyaratan Teknis 

Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas, diharapkan 

mempertimbangkan persyaratan teknis sebagai berikut : 


Apabila ketersediaan lahan tidak memungkinkan, dapat 

mempertimbangkan untuk peningkatan dengan pembangunan ke 

atas (bertingkat). Alternatif lain adalah dengan meningkatkan ruang 


untuk fungsi pelayanan (Puskesmas Induk) seluas 135m 2 , dengan 

catatan lokasi rumah dinas dokter dan tenaga kesehatan tetap 

berada di wilayah kerja Puskesmas tersebut. Peningkatan Pustu 

menjadi Puskesmas dapat menggunakan bahan bangunan yang 

dihasilkan oleh wilayah setempat. 


Rancangan tata-ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi 

sebagai sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan keadilan 

dan kesetaraan gender. Denah tata ruang mengacu pada buku 

Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Ditjen. Bina Kesmas Tahun 2007 

serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman 

program. 





C. Rehabilitasi 

Guna menunjang serta meningkatkan pelayanan kesehatan yang 

berkualitas di Puskesmas, perlu adanya rehabilitasi fisik pada bangunan 

yang mengalami kerusakan. Pelaksanaan rehabilitasi fisik Puskesmas 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 


a. Puskesmas dengan kondisi rusak berat 

b. Untuk peningkatan mutu pelayanan. 

c. Untuk peningkatan penampilan. 



a. Denah tata-ruang bangunan mengacu pada buku Pedoman 

Peralatan dan Tata Ruang Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas Tahun 

2007. 

b. Rehabilitasi dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan 


D. Perluasan 

Guna menunjang serta meningkatkan pelayanan kesehatan yang 

berkualitas di Puskesmas, perlu adanya perluasan fisik. Perluasan 

dilaksanakan pada bangunan/sarana yang membutuhkan perluasan. 

Persyaratan perluasan fisik, adalah sebagai berikut : 


Adanya kebutuhan : 

a. Tambahan ruangan untuk meningkatkan pelayanan agar lebih 

optimal. 

b. Peningkatan pelayanan akan tetapi tidak memungkinkan untuk 

peningkatan menjadi Puskesmas Perawatan. 




yang dibutuhkan. Perluasan sarana fisik bangunan, antara lain 

berupa penambahan ruangan untuk : 

1) Pelayanan gawat darurat. 

2) Pelayanan laboratorium yang dilengkapi dengan kran air serta 

pembuangan air kotor. 


3) Pelayanan konsultasi yang dibutuhkan sebagai upaya promotif 

dan preventif (contoh : ruang laktasi ). 

4) Pelayanan penyuluhan dan ruang pertemuan sebagai upaya 

promotif dan penggalangan kemitraan dengan berbagai pihak 

terkait serta dapat digunakan untuk kegiatan Lokakarya Mini 

Puskesmas. 

Luas ruangan/bangunan disesuaikan kondisi setempat dengan tetap 

memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan dan mengacu pada 

pedoman yang ada. 




dan kesetaraan gender mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang 

Puskesmas, Ditjen. Bina Kesmas Tahun 2007 serta lampiran 

pedoman yang disempurnakan dan pedoman program. 


Kebutuhan minimal peralatan kesehatan mengacu pada Buku 



d. Perluasan dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan 



BAB VI 

PUSKESMAS PEMBANTU 

Rehabilitasi 

Guna menunjang serta meningkatkan pelayanan secara optimal di 

Puskesmas Pembantu, perlu adanya rehabilitasi fisik. Adapun 

persyaratannya adalah sebagai berikut : 


Rehabilitasi dilaksanakan bagi bangunan dengan kondisi rusak berat. 


a. Rehabilitasi Pustu dapat pula untuk penyediaan air bersih, 

pembuatan sarana pembuangan limbah serta sarana penunjang 

lainnya. 




dan kesetaraan gender. Denah tata ruang mengacu pada buku 

Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Ditjen. Bina Kesmas tahun 2007 

serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman 

program. 

c. Rehabilitasi dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan 



BAB VII 

RUMAH DINAS DOKTER, PERAWAT 

DAN BIDAN PUSKESMAS 


Dalam rangka memberikan dukungan fasilitas pada tenaga kesehatan 

khususnya tenaga dokter, bidan dan perawat agar dapat memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, maka perlu 

dukungan penyediaan fasilitas rumah dinas di areal Puskesmas atau 

sekitar Puskesmas. Hal tersebut agar pelayanan di luar jam kerja 

khususnya gawat darurat dapat tertangani secara cepat. Pembangunan 

rumah dinas merupakan 1 paket pembangunan dengan pembangunan 

Puskesmas Perawatan dan Puskesmas baru dengan memperhatikan 

persyaratan sebagai berikut: 


a. Adanya kebutuhan yang bertujuan untuk : 

1) Melengkapi unit Puskesmas yang belum ada rumah dokter, 

perawat dan bidan Puskesmas. 

2) Melengkapi Puskesmas Pembantu yang statusnya telah 

ditingkatkan menjadi Puskesmas. 

3) Melengkapi Puskesmas yang statusnya telah ditingkatkan 

menjadi Puskesmas Perawatan. 

4) Melengkapi pembangunan Puskesmas baru dengan rumah dinas 

dokter, perawat dan bidan Puskesmas 


. Lokasi pembangunan rumah dinas dokter, perawat dan bidan 

Puskesmas, diusahakan dalam satu halaman dengan Puskesmas. 

Jika tidak memungkinkan dapat dibangun di luar halaman 

Puskesmas, tetapi berdekatan dengan Puskesmas, sehingga 

kelancaran pelayanan dapat terjamin. 


a. Luas bangunan 

Jumlah serta luas ruangan, disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan. 

b. Rancangan tata-ruang 



dan kesetaraan gender. Denah dan tata-ruang mengacu pada buku 

Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007. 

c. Persyaratan teknis pembangunan sesuai peraturan yang berlaku. 

B. Rehabilitasi 

Guna menunjang pelayanan kesehatan secara optimal, telah dialokasikan 

kegiatan rehabilitasi rumah dokter, perawat dan bidan Puskesmas, dengan 

persyaratan sebagai berikut : 


a. Prioritas rehabilitasi adalah pada wilayah pasca kerusuhan/konflik, 

wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan. 

b. Rehabilitasi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kerusakan 

bangunan, yaitu : 


1) Kerusakan bertambah parah dan atau 

2) Tidak dapat dimanfaatkan 

c. Rehabilitasi rumah dinas dokter, perawat dan bidan Puskesmas, 

yang berada pada lokasi di luar halaman Puskesmas tetapi masih 

dalam wilayah kerja yang sama. 


a. Persyaratan teknis rehabilitasi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

b. Rencana tata-ruang 


sebagai sarana pelayanan kesehatan. Tata-ruang dan jenis ruangan 

mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Ditjen Bina 

Kesmas Tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan 

dan pedoman program. 


BAB VIII 

PUSKESMAS KELILING 

A. Pengadaan 

Dalam rangka memperluas, memperlancar dan meningkatkan jangkauan 

pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas serta menunjang 

pelaksanaan rujukan medis dan kesehatan, maka perlu diadakan 

Puskesmas Keliling baik roda 4 (empat) maupun perairan. 

1. Puskesmas Keliling Roda Empat (Pusling R-4) 

a. Persyaratan Umum 

1) Kebutuhan akan adanya Pusling R-4 diharapkan 

mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : 

a) Untuk mendukung pelayanan dan meningkatkan jangkauan 

pelayanan Puskesmas. 

b) Tersedianya sarana jalan di wilayah kerja Puskesmas yang 

dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. 

c) Pemenuhan ratio 1 Puskesmas memiliki 1 Puskesmas Keliling. 

d) Agar memperhatikan spesifikasi teknis dalam pengadaannya. 

2) Tidak boleh mengalihfungsikan menjadi kendaraan 

penumpang/pribadi. 

b. Persyaratan Teknis 

1) Jenis kendaraan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah 

dengan mempertimbangkan kondisi geografi dan topografi 

wilayah kerja. 


2) Dapat mengadakan jenis kendaraan roda empat berpenggerak 2 

roda (single gardan) ataupun berpenggerak 4 roda (double 

gardan). 

3) Ukuran kendaraan dapat memenuhi fungsi : 

a) Pelayanan kesehatan dasar. 

b) Rujukan. 

c) Transportasi petugas. 

d) Promosi kesehatan. 

e) Pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan. 

4) Kendaraan Pusling R-4 harus memenuhi aksesibilitas/ 

kemudahan bagi pasien. 

5) Peralatan kesehatan penunjangnya mengacu pada buku Pedoman 

Peralatan Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007. 

2. Puskesmas Keliling (Pusling) Perairan 

a. Persyaratan Umum 

1) Kebutuhan akan adanya Pusling Perairan diharapkan 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

a) Untuk mendukung pelayanan dan memperluas jangkauan 

pelayanan Puskesmas. 

b) Kondisi geografis wilayah kerja Puskesmas terdiri dari perairan 

baik kepulauan atau sungai. 

2) Pemerintah Daerah setempat agar menyediakan perlindungan 

jiwa melalui asuransi, bagi petugas pelaksana. 

3) Pusling Perairan yang diadakan agar direncanakan dan 

disesuaikan dengan fungsi serta kondisi perairan setempat. 

4) Proses persiapan, pengadaannya dilaksanakan dengan kerjasama 

lintas sektor terkait, seperti Dinas Perhubungan (ASDP), 

Syahbandar dan lain sebagainya. 


5) Pusling Perairan agar dilengkapi dengan alat keselamatan 

petugas dan alat komunikasi dalam pelayaran. 

6) Pemerintah daerah menyediakan biaya operasional dan 

pemeliharaan serta dermaga. 

b. Persyaratan Teknis : 

1) Spesifikasi teknis, disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kerja 

setempat, setelah mengadakan konsultasi dengan pihak yang 

berkompeten. 

2) Bentuk, desain, material dan mesin perahu/kapal disesuaikan 

dengan peraturan pelayaran dan harus disesuaikan dengan 

kondisi daerah. 

3) Bentuk, desain perahu/kapal dapat menampung fungsi yang 

direncanakan. 

4) Kendaraan Pusling Perairan harus memenuhi 

aksesibilitas/kemudahan bagi pasien. 

5) Peralatan kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan yang 

direncanakan mengacu pada buku Pedoman Peralatan 

Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007. 

B. Rehabilitasi 

Rehabilitasi fisik Pusling R-4 dan Perairan, agar mempertimbangkan 


1. Rehabilitasi fisik (perbaikan) Pusling (Roda Empat dan Perairan), 

dilaksanakan bagi Pusling yang kondisinya rusak sedang dan berat, 

sehingga dapat berfungsi kembali. 


2. Rehabilitasi hanya digunakan untuk kendaraan, tidak digunakan untuk 

mengadakan bahan habis pakai, seperti pembelian busi, ban, dan lain 

sebagainya. 


BAB IX 

KENDARAAN OPERASIONAL RODA DUA 

Tujuan pengadaan kendaraan operasional roda dua adalah untuk 

meningkatkan mobilitas petugas dan bidan Puskesmas dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pengadaan kendaraan 

operasional roda dua harus memperhatikan persyaratan berikut ini : 


Alokasi pengadaan, diprioritaskan bagi Puskesmas yang mempunyai 

wilayah kerja dengan kondisi geografi/topografi relatif sulit dan tidak 

dapat ditempuh oleh sarana Puskesmas Keliling Roda Empat . 


a. Pengadaan sepeda motor dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

b. Jenis dan spesifikasi teknis serta jumlah sepeda motor, disesuaikan 

dengan kebutuhan spesifik wilayah kerja (termasuk dapat 

digunakan untuk memenuhi fungsi promosi kesehatan) dan 

ketersediaan dana. 

c. Mempertimbangkan ketersediaan layanan perawatan dan suku 

cadang. 


BAB X 

PERALATAN KESEHATAN 

Pengadaan peralatan kesehatan (medis dan non medis) adalah untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan diperuntukkan bagi 

Poskesdes/Puskesmas Pembantu/Puskesmas/Puskesmas Perawatan. 

Dukungan peralatan kesehatan diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan 

minimal pelayanan Pos Kesehatan Desa, pelayanan kesehatan ibu dan 

anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), pelayanan bayi dan balita, gizi, 

kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, penyakit menular, penyakit tidak 

menular, keperawatan dan laboratorium. 

Pengadaan peralatan kesehatan, harus memperhatikan persyaratan 



a. Pengadaan peralatan kesehatan harus mempertimbangkan 

kebutuhan dan ketersediaan peralatan yang telah tersedia di sarana 

pelayanan kesehatan dasar, masalah kesehatan di wilayah kerja 

Puskesmas dan jaringannya serta dapat dimanfaatkan oleh petugas 

kesehatan. 

b. Diupayakan tersedia dengan mudah penggantian peralatan 

kesehatan tersebut. 

c. Mutu peralatan kesehatan menjadi pertimbangan utama untuk 

pemilihan peralatan tersebut. 



a. Spesifikasi pengadaan peralatan mengacu pada standar peralatan 

yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. 

b. Mutu peralatan kesehatan mengacu pada standar yang berlaku. 

c. Peralatan kesehatan dapat mengacu pada : 

1) Buku Pedoman Standar Peralatan Kesehatan Lingkungan di 

Daerah, Ditjen PP-PL, Tahun 2006. 

2) Buku Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas), SK Menkes No 128/Menkes/SK/II/2004. 

3) Buku Acuan Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi 

Dasar, Ditjen Bina Kesmas, Tahun 2007 

4) Buku Pedoman Peralatan, Ditjen. Bina Kesmas, Tahun 2007 

5) Buku Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos 

Kesehatan Desa, Ditjen Bina Kesmas, Tahun 2006 

6) Buku Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulose, Depkes RI 

Edisi 2 Cet. Pertama, Tahun 2006 

7) Buku Pedoman Pemeriksaan Mikroskopis Tuberkulosis, Ditjen PP 

& PL, Depkes RI tahun 2008 

8) Buku Pedoman Nasional Pemberantasan Penyakit Kusta Ditjen PP 

& PL Depkes RI Cet. XVIII, Tahun 2006 

9) Buku Pedoman Teknis Imunisasi Tingkat Puskesmas Ditjen PP & 

PL Depkes RI. Tahun 2006, Penerbit:Unicef 

10) Buku Pedoman Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan 

Akut, Untuk Penanggulangan Pneumonia pada Balita Direktorat 

P2ML, Ditjen PP & PL Depkes RI Cet. XVIII, Tahun 2006 

11) Tatalaksana Demam Berdarah Dengue di Indonesia Ditjen PP & 

PL Depkes RI Cet. XVIII, Tahun 2006 

12) Buku Pencegahan dan Pemberantasan Deman Berdarah Dengue 

di Indonesia Ditjen PP & PL Depkes RI, Tahun 2005 


13) Pedoman Surveilans Epidemiologi Penyakit Jantung dan 

Pembuluh Darah, Depkes RI, Tahun 2007 

14) Pedoman Teknis Penemuan & Tatalaksana Penyakit Hipertensi, 

Depkes RI, Tahun 2006 

15) Pedoman Pengendalian Diabetes Melitus & Penyakit Metabolik, 

Depkes RI, Tahun 2007 

16) Petunjuk Teknis Penemuan & Tatalaksana Akibat Kecelakaan 

Lalulintas, Depkes RI, Tahun 2007 

17) Pedoman Pengendalian Asma, Depkes RI, Tahun 2007 

18) Pedoman Penemuan & Tatalaksana Penyakit Paru Obstruktif 

Kronis (PPOK), Depkes RI, Tahun 2007 

19) Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (KB), Dit. Bina 

Kesehatan Ibu, Ditjen. Bina Kesmas Cetakan Ke 2, Tahun 2006. 

20) Buku Pedoman Tata Laksana Anak Gizi Buruk, Dit. Bina Gizi 

Masyarakat, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2006. 

21) Buku Pedoman Pengarus Utamaan Gender bidang Kesehatan, 

Dit. Bina Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Kesmas, cetakan ke 5, 

Tahun 2007. 

22) Pedoman Konseling Menyusui, Dit. Bina Gizi Masyarakat, Ditjen 

Bina Kesmas, Tahun 2007. 


BAB XI 

SARANA DAN PRASARANA 

INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA 

Sesuai dengan tujuan Kebijakan Obat Nasional (KONAS), penggunaan 

DAK Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah untuk menjamin 

ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat essensial generik 

dan perbekalan kesehatan rumah tangga di sarana pelayanan kesehatan 

dasar. Oleh karena itu dibutuhkan sarana dan prasarana Instalasi Farmasi 

yang memadai. 


Pembangunan baru Instalasi Farmasi dilaksanakan dalam rangka 

menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat 

essensial generik dan perbekalan kesehatan. 


Pembangunan baru Instalasi Farmasi diprioritaskan pada: 

(Harus memenuhi satu atau lebih persyaratan di bawah ini) 

a) Daerah pemekaran 

b) Perpindahan lokasi/kantor 

c) Pemerintah daerah yang belum mempunyai Instalasi Farmasi 

d) Relokasi Instalasi Farmasi yang disebabkan bencana alam, jalur 

hijau, perubahan rencana tata ruang/wilayah atau terjadinya 




a) Luas lahan dan bangunan yang diperlukan, disesuaikan dengan 

kebutuhan daerah berupa volume obat dan perbekalan kesehatan 

yang harus disediakan. 

b) Denah tata ruang 

Rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi 

sebagai sarana penyimpanan obat publik dan perbekalan 

kesehatan serta mengacu pada buku Standar Sarana 

Penyimpanan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, yang 

diterbitkan oleh Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan 

Kesehatan Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 

Departemen Kesehatan tahun 2005. 

c) Pemerintah Daerah harus menyediakan peralatan mebeler, biaya 

operasional, biaya pemeliharaan pada pembangunan baru 

Instalasi Farmasi dari sumber anggaran lainnya. 

B. Rehabilitasii/Revitalisasi INSTALASI 


Rehabilitasi Instalasi Farmasi diprioritaskan pada Instalasi Farmasi 

yang mengalami kerusakan berat. 


a. Luas lahan dan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan daerah 

berupa volume obat dan perbekalan kesehatan yang harus 

disediakan. 

b. Denah tata ruang 

Rencana tata ruang/bangunan rehabilitasi agar memperhatikan 

fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan perbekalan 


kesehatan serta mengacu pada buku Standar Sarana 

Penyimpanan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, yang 

diterbitkan oleh Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan 


Departemen Kesehatan Tahun 2005 

C. Sarana Pendukung 

Pengadaan dan atau penggantian sarana pendukung Instalasi Farmasi 

ditujukan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. 

Sarana pendukung Instalasi Farmasi dapat berupa sarana penyimpanan 

produk biologis sistem rantai dingin/cold chain (termasuk pemeliharaan 

sistem rantai dingin/cold chain dalam distribusi produk biologis) dan 

sarana distribusi (roda empat/roda dua/perahu bermotor) 


a. Diprioritaskan pada daerah yang Instalasi Farmasinya belum 

memiliki sarana pendukung. 

b. Sebagai pengganti sarana pendukung yang rusak berat 


a) Penggantian sarana pendukung Instalasi Farmasi yang telah 

habis masa pakainya (absolete) harus dilakukan dengan 

spesifikasi teknis dan kapasitas yang sama 

b) Pengadaan atau penggantian sarana distribusi berdasarkan 

pertimbangan operasional serta kondisi dan letak 

geografis/topografi daerah. 

c) Pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kab/Kota 

disesuaikan dengan kebutuhan, mengacu pada buku Standar 


Sarana Penyimpanan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, 

yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan 


Departemen Kesehatan Tahun 2005. 


BAB XII 

PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN 

INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) 

RUMAH SAKIT 

Pengadaan peralatan kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah 

sakit dimaksudkan untuk mewujudkan rumah sakit sebagai Safe 

Community Center yang mendukung Desa Siaga. 

Sebagai perwujudan dari konsep Safe Community maka dikembangkan 

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Secara umum 

SPGDT menyangkut penanganan penderita gawat darurat pra rumah sakit 

(di tengah masyarakat, Poskesdes, Puskesmas, selama dalam transport) , 

rumah sakit (Instalasi Gawat Darurat-High Care Unit-Intensive Care Unitkamar 

jenazah) dan antar rumah sakit. 

Pada fase rumah sakit unsur utama yang perlu dilakukan penguatan 

adalah Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebagai ujung tombak pelayanan 

pasien di rumah sakit. 

Secara umum keberadaan IGD rumah sakit bertujuan untuk : 

1. Mencegah kematian dan kecacatan 

2. Menerima rujukan atau merujuk pasien baik secara horizontal maupun 

vertikal 

3. Melakukan penanggulangan korban bencana massal yang terjadi di 

dalam dan di luar rumah sakit 

4. Melakukan penanganan kasus true dan false emergency selama 24 

jam. 


5. Mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan penanggulangan 

penderita gawat darurat melalui pendidikan serta menyelenggarakan 

berbagai kursus yang berhubungan dengan basic dan advanced life 

support. 

IGD tidak hanya melayani pasien yang datang ke rumah sakit, akan tetapi 

juga harus melakukan pembinaan pada masyarakat untuk menyiapkan 

kesiapsiagaan dini, hal ini tentunya sangat menunjang untuk 

meningkatkan mutu sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan 

dalam pengembangan desa siaga. 

Tujuan dari penguatan IGD rumah sakit adalah menurunkan angka 

kematian dan kecacatan akibat kasus gawat darurat melalui : 

1. Penguatan kemampuan Instalasi Gawat Darurat rumah sakit sebagai 

Safe Community Center bagi Desa Siaga dalam penanggulangan 

penderita gawat darurat sehari-hari dan bencana 

2. Pengadaan fasilitas Instalasi Gawat Darurat rumah sakit sesuai standar 


Pengadaan alat kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah 

sakit umum milik pemerintah daerah harus memenuhi salah satu atau 

lebih persyaratan di bawah ini : 

a. Telah dikembangkan program Desa Siaga di wilayah kerjanya 

b. IGD rumah sakit belum memenuhi standar pelayanan IGD level 2 

c. Berada di daerah rawan bencana 

d. Akan melakukan pengembangan pada jenis kegawat daruratan 

tertentu, misalnya : pusat trauma atau penanganan korban 

bencana kimia 

e. Ada komitmen pihak RSUD dan pemerintah daerah dalam 

peningkatan penanggulangan penderita gawat darurat di rumah 

sakit 



1. Pengadaan alat kesehatan untuk Instalasi Gawat Darurat 

berdasarkan revisi Standar Pelayanan Gawat Darurat yang telah 

disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik bersama 

dengan profesi tahun 2007, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan 

ketersediaan dana dengan prioritas sebagai berikut : 

a. Alat kesehatan yang dapat digunakan untuk mendiagnosis, 

menangani, memonitor dan mengevakuasi (proses rujukan) serta 

alat medis pendukung untuk penanggulangan penderita gawat 

darurat : 

i. Trauma (Bedah) 

ii. Non Trauma 

1) Kegawatdaruratan jantung 

2) Kegawatdaruratan penyakit dalam 

3) Kegawatdaruratan kebidanan 

4) Kegawatdaruratan anak dan neonatus 

5) Kegawatdaruratan neurologi, psikiatri, dll 

b. Penyediaan alat lebih diutamakan pada alat medis yang sifatnya 

mobile. 

2. Jenis peralatan medis yang harus disediakan adalah sebagai berikut 

a. Diagnosis 

Umum : 

1. Kit pemeriksaan sederhana : 1 set 

2. Examination lamp : 1 unit 

Khusus : 

3. EKG 12 channel : 1 unit 

4. Mobile X-ray : 1 unit 

5. Doppler : 1 unit 


6. Glukometer with stick : 1 unit 

b. Tindakan 

Airway : 

7. Emergency resuscitation kit : 1 set 

8. Suction pump : 1 set 

9. Neck collar : 1 unit 

Breathing : 

10. Oksigen consentrator : 1 unit 

11. Nebulizer : 1 unit 

12. Ventilator transport : 1 unit 

Circulation : 

13. Minor surgery set : 2 unit 

14. Siringe pump : 1 unit 

15. Infusion pump : 1 unit 

c. Monitor 

16. Pulse oxymeter : 1 unit 

17. Vital sign monitor : 1 unit 

d. Gawat Darurat Khusus 

Jantung : 

18. Defibrilator : 1 unit 

Anak – Neonatus : 

19. Infant warmer : 1 unit 

20. Inkubator : 1 unit 

Kebidanan : 

21. Meja ginekologi : 1 unit 

22. Partus set : 1 unit 

23. Vacuum set : 1 set 

24. Kuret set : 1 set 

25. Sectio caesarian set : 1 set 

Bedah : 

26. Electro surgical cauter : 1 unit 


27. Meja operasi : 1 unit 

28. Lampu operasi mobile : 1 unit 

29. Mesin anestesia : 1 set 

30. Major surgery set : 1 set 

Tindakan khusus lainnya : 

31. THT set : 1 set 

32. Head lamp : 1 unit 

e. Peralatan Medis Pendukung 

33. Emergency strecher : 1 unit 

34. Sterilisator kering : 1 unit 

35. Automatic film processor : 1 unit 


BAB XIII 

PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN 

PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN 

UNTUK RUMAH SAKIT SIAP PONEK 

Saat ini Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) di 

Indonesia tertinggi di antara negara-negara ASEAN dengan penurunan 

sangat lambat. Seperti kita ketahui AKI sebesar 307 per 100.000 

kelahiran hidup, sedangkan AKN 20 per 100.000 kelahiran hidup (hasil 

survey 2002 – 2003). Hal tersebut berarti setiap jam ada 2 ibu yang 

meninggal dan setiap jam ada 10 kematian neonatal. Kematian bayi 35 

per 1000 kelahiran hidup (SDKI tahun 2002 – 2003) yang artinya setiap 

jam ada 18 kematian bayi. Keadaan tersebut diakibatkan oleh penyebab 

utama kematian yang sebenarnya dapat dicegah melalui pendekatan 

deteksi dini dan penatalaksanaan yang tepat untuk ibu dan bayi. 

Di samping itu konferensi tingkat tinggi PBB pada tahun 2000 menetapkan 

bahwa 2 dari 8 tujuan pembangunan millennium (Millennium Development 

Goals) pada tahun 2015 sangat terkait dengan kesehatan ibu, bayi dan 

anak yaitu: 

• Mengurangi angka kematian bayi dan balita sebesar dua per tiga dari 

AKB pada tahun 1990 menjadi 23 dari 32/1000 kelahiran hidup pada 

tahun 2015. 

• Mengurangi angka kematian ibu sebesar tiga per empat dari AKI pada 

tahun 1990 menjadi 102/100000 kelahiran hidup pada tahun 2015. 

Rencana Strategis Departemen Kesehatan tahun 2005-2009 telah 

menetapkan target penurunan AKI dari 307 menjadi 226/ 100.000 


kelahiran hidup dan AKB dari 35 menjadi 26/ 1000 kelahiran hidup pada 

tahun 2009. Dalam mencapai target tersebut perlu dilakukan upaya 

terobosan yang efisien yaitu melalui program Pelayanan Obstetri Neonatal 

Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit (RS). 

Di Indonesia penyebab kematian ibu adalah perdarahan, infeksi dan 

eklampsia, persalinan macet serta komplikasi abortus. Penyebab kematian 

utama adalah perdarahan yang sebagian besar disebabkan oleh retensi 

plasenta. Hal ini menunjukkan adanya manajemen persalinan kala III 

yang kurang adekuat. Sedangkan kematian ibu akibat infeksi merupakan 

indikator kurang baiknya upaya pencegahan dan manajemen infeksi. 

Program menurunkan angka kematian ibu dan bayi (maternal neonatal) 

dan meningkatkan pelayanan ibu dan bayi yang mempunyai masalah 

komplikasi persalinan dan kelahiran kurang bulan sangat diperlukan. 

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diperoleh dukungan faktor 

ketrampilan tenaga kesehatan khusus PONEK serta pelayanan kesehatan 

ibu dan bayi yang berkualitas di RS. 

Mengingat kematian bayi mempunyai hubungan erat dengan mutu 

penanganan ibu, maka proses persalinan dan perawatan bayi harus 

dilakukan dalam sistem terpadu di tingkat nasional dan regional. 

Pelayanan perinatal regional merupakan upaya penyediaan pelayanan 

bagi ibu dan bayi baru lahir secara terpadu dalam bentuk kegiatan 

Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif/ PONEK di rumah 

sakit dan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar/PONED di 

tingkat Puskesmas. 

Program PONEK 24 jam di RS kabupaten/kota merupakan program yang 

sangat berperan dalam mengurangi angka kematian ibu dan bayi baru 


lahir. Untuk mencapai kompetensi dalam bidang tertentu tenaga 

kesehatan memerlukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, 

ketrampilan dan perubahan perilaku Tim PONEK dalam pelayanan kepada 

pasien. Sedangkan untuk mendukung pelayanan diperlukan peningkatan 

sarana, prasarana dan peralatan di RS PONEK. 

Untuk memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan bayi (maternal neonatal) 

yang berkualitas diperlukan ketersediaan tenaga terampil Tim PONEK 

dalam penatalaksanaan kesehatan maternal neonatal dan sarana 

prasarana serta peralatan PONEK sesuai standar di rumah sakit. 

Rumah sakit yang mendapatkan paket peningkatan sarana prasarana dan 

pengadaan peralatan kesehatan untuk rumah sakit siap PONEK dapat 

memilih paket peningkatan sarana prasarana saja atau pengadaan 

peralatan kesehatan saja, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing 

rumah sakit dan ketersediaan dana yang ada. 

A. Peningkatan Sarana dan Prasarana 


Rumah Sakit Siap PONEK adalah rumah sakit yang menyelenggarakan 

pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif 

dan terintegrasi selama 24 jam. 

Kriteria umum Rumah Sakit Siap PONEK meliputi : 

a. Minimal rumah sakit kelas C yang menjadi pusat rujukan regional 

di wilayah kerjanya. 

b. Adanya dukungan pemerintah daerah dan direktur rumah sakit 

mempersiapkan Tim PONEK di rumah sakit (terdiri dari 1 dokter 

Sp.OG, 1 dokter Sp.A, 1 dokter, 2 bidan dan 1 perawat) dan 

biaya operasional untuk kesinambungan program. 



a. Rumah sakit telah memiliki minimal 1 dokter Sp.OG dan 1 dokter 

Sp.A 

b. Tersedia UTDRS atau BDRS atau UTD PMI 

c. Tersedia ruang maternal (kamar bersalin) yang mampu 

menyiapkan operasi dalam waktu kurang dari 30 menit 

d. Tersedia kamar operasi yang siap (siaga 24 jam) dalam 

melakukan operasi bila ada kasus emergensi obstetrik 

e. Tersedia ruang neonatal untuk perawatan intensif 

Luas lahan dan bangunan untuk peningkatan sarana dan prasarana: 

a. Ruangan Maternal 

1 Tiga Kamar Bersalin (untuk satu tempat tidur @16 m 2 ) = 48 m 2 

2 Dua buah kamar mandi (@ 6 m 2 ) = 12 m 2 

3 Kamar periksa (3 m x 4 m) = 12 m 2 

4 Ruang Perawatan (4 TT @ 8 m 2 ) = 32 m 2 

5 Ruang Isolasi untuk kasus Infeksi (2 TT @ 8 m 2 ) = 16 m 2 

6 Ruang Perawatan Intensif/Eklampsia/Sepsis (2 TT @ 8 m 2 ) = 16 m 2 

7 Ruang Tindakan operasi kecil/darurat/one day care (2 TT @ 

12 m 2 ) = 24 m 2 

8 Nurse Station (4 m x 4 m) = 16 m 2 

9 Ruang Jaga Dokter (3 m x 5 m) = 15 m 2 

10 Ruang Jaga Bidan (2 TT @ 6 m 2 ) = 12 m 2 

11 Dua toilet/kamar mandi staf (@ 2 x 2.25 m 2 ) = 9 m 2 

12 Ruang Obat (Depo Farmasi Ruangan) = 6 m 2 

13 Gudang Peralatan (2 m x 1 m) = 2 m 2 

14 Ruang Kotor (tempat cuci peralatan) (4 m x 2 m) = 8 m 2 

15 Pantry (2 m x 2 m) = 4 m 2 

Total = 232 m 2 

b. Ruang Neonatal 

1 Unit Perawatan Khusus = 20 m 2 

2 Ruang Laktasi = 6 m 2 


3 Ruang Pencucian Incubator = 6 m 2 

4 Nurse Station (4 m x 4 m) = 16 m 2 

5 Ruang Jaga Bidan (2 TT @ 6 m 2 ) = 12 m 2 

6 Dua toilet/kamar mandi staf (@ 2 x 2.25 m 2 ) = 9 m 2 

7 Ruang Obat (Depo Farmasi Ruangan) = 6 m 2 

8 Gudang Peralatan (2 m x1 m) = 2 m 2 

9 Ruang Kotor (tempat cuci peralatan) (4 m x 2 m) = 8 m 2 

10 Ruang Linen bersih = 9 m 2 

Total = 94 m 2 

Total (a) + (b) = 326 m 2 

Bila luas lahan tidak memungkinkan, maka renovasi/pembangunan 

disesuaikan dengan kondisi setempat dan tetap memperhatikan 

kebutuhan minimal pelayanan. 

Denah dan Tata ruang 

Rancangan denah dan tata ruang maternal dan neonatal harus 

memenuhi beberapa persyaratan teknis sesuai dengan Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi 

Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit yang dikeluarkan 

oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen 

Kesehatan RI Tahun 2007. 

Bila daerah mempunyai keterbatasan untuk mengikuti pedoman 

tersebut di atas, maka daerah dapat mengikuti acuan di bawah ini. 

1) Ruang Maternal 

a. Kamar bersalin 

• Lokasi berdekatan dengan kamar operasi dan IGD 

• Luas minimal 6 m 2 per orang 

• Paling kecil, ruangan berukuran 12 m 2 

• Harus ada tempat untuk isolasi ibu di tempat terpisah 


• Tiap ibu bersalin harus punya privasi agar keluarga dapat 

hadir 

• Ruangan bersalin tidak boleh merupakan tempat lalu lalang 

orang 

• Bila kamar operasi juga ada dalam lokasi yang sama, 

upayakan tidak melintas pada ruang bersalin 

• Minimal 2 kamar bersalin terdapat pada setiap rumah sakit 

umum 

• Kamar bersalin terletak sangat dekat dengan kamar 

neonatal, untuk memudahkan transportasi bayi dengan 

komplikasi ke ruang rawat 

• Idealnya sebuah ruang bersalin merupakan unit 

terintegrasi: kala 1, kala 2 dan kala 3 yang berarti setiap 

pasien diperlakukan utuh sampai kala 4 bagi ibu bersama 

bayinya secara privasi. Bila tidak memungkinkan, maka 

diperlukan dua kamar kala 1 dan sebuah kamar kala 2. 

• Kamar bersalin harus dekat dengan ruang jaga perawat 

(nurse station) agar memudahkan pengawasan ketat 

setelah pasien partus sebelum dibawa ke ruang rawat (post 

partum). Selanjutnya bila diperlukan operasi, pasien akan 

dibawa ke kamar operasi yang berdekatan dengan kamar 

bersalin. 

• Harus ada kamar mandi/toilet yang berhubungan dengan 

kamar bersalin 

• Ruang postpartum harus cukup luas, standar 8 m 2 per 

tempat tidur (bed) 

• Ruang tersebut terpisah dari fasilitas : toilet, kloset, lemari 

• Pada ruang dengan banyak tempat tidur, jarak antar 

tempat tidur minimal 1 meter 

• Jumlah tempat tidur per ruangan maksimum 4 buah 


• Tiap ruangan harus mempunyai jendela sehingga cahaya 

dan udara cukup 

• Harus ada fasilitas untuk cuci tangan pada tiap ruangan 

• Tiap pasien harus punya akses ke kamar mandi privasi 

(tanpa ke koridor) 

• Kamar periksa/diagnostik harus mempunyai luas sekurangkurangnya 

11 m 2 dan berisi : tempat tidur pasien/obsgin, 

kursi pemeriksa, lampu sorot, troli alat, lemari obat kecil, 

USG mobile dan troli emergensi 

• Ada ruang perawat (nurse station) 

• Ruang isolasi bagi kasus infeksi perlu disediakan seperti 

pada kamar bersalin 

• Ruang tindakan operasi/kecil darurat/one day care : untuk 

kuret, penjahitan dan sebagainya 

• Ruang tunggu bagi keluarga pasien 

b. Unit Perawatan Intensif/Eklampsia/Sepsis 

• Unit ini harus berada di samping ruang bersalin, atau 

setidaknya jauh dari area yang sering dilalui 

• Paling kecil, ruangan berukuran 18 m 2 

• Di ruang dengan beberapa tempat tidur, sedikitnya ada 

jarak antara ranjang satu dengan ranjang lainnya 

• Ruangan harus dilengkapi paling sedikit enam steker listrik 

yang dipasang dengan tepat untuk peralatan listrik 

2) Ruangan Neonatal 

a. Unit Perawatan Intensif 

• Unit ini harus berada di samping ruang bersalin atau 



• Minimal ruangan berukuran 18 m 2 

• Di ruangan dengan beberapa tempat tidur sedikitnya ada 

jarak antar ranjang 

• Harus ada tempat untuk isolasi bayi di area terpisah 

• Ruang harus dilengkapi paling sedikit 6 steker yang 

dipasang dengan tepat untuk peralatan listrik 

b. Unit Perawatan Khusus 

• Unit ini harus berada di samping ruang bersalin atau 


• Minimal ruangan berukuran 12 m 2 

• Harus ada tempat untuk isolasi bayi di tempat terpisah 

• Paling sedikit harus ada jarak antara inkubator dengan 

tempat tidur bayi 

c. Area laktasi 

Minimal ruangan berukuran 6 m 2 

d. Area pencucian inkubator 

Minimal ruangan berukuran 6-8 m 2 

Dalam rangka penyelenggaraan PONEK, perlu mempertimbangkan 

kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain : 

• Adanya pemisahan visual antara ruang bersalin satu dengan 

yang lainnya 

• Sarana, prasarana dan peralatan yang ada harus 

mempertimbangkan ergonomis dan kemudahan aksesibilitas 

bagi ibu hamil 

B. Pengadaan Peralatan (terlampir) 

1. Peralatan Neonatal 

2. Peralatan Maternal 


BAB XIV 

UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT 

Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) adalah salah satu instalasi di 

RS yang mempunyai peran sebagai penyedia darah transfusi yang aman 

(lulus skreening Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah/IMLTD) dengan 

tugas antara lain melakukan rekruitmen donor sukarela, melakukan 

seleksi donor, melakukan penyadapan darah donor, melakukan screening 

terhadap penyakit IMLTD, melakukan penyimpanan darah sebagai stock, 

melakukan pemeriksaan golongan darah, crossmatch, mengirim darah 

transfusi yang telah aman ke bagian lain / ruangan lain yang 

membutuhkan, memantau reaksi transfusi yang terjadi serta melakukan 

pencatatan dan pelaporan. 


Pembangunan baru UTDRS dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

mutu pelayanan darah di rumah sakit khususnya dan meningkatkan mutu 

pelayanan rumah sakit pada umumnya. 


Pembangunan fasilitas UTDRS mengacu pada persyaratan umum 


a. Tidak terdapat UTD yang dapat memasok kebutuhan darah aman di 

rumah sakit yang bersangkutan 

b. Terdapat rumah sakit pemerintah pada wilayah setempat 

c. Tidak boleh dijadikan sumber PAD, atau profit center di RS karena 


pelayanan darah harus bersifat nirlaba 

d. Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem pengawasan dan 

pembinaan pelayanan transfusi darah 

e. Biaya operasional dan pemeliharaan UTD diusulkan oleh RS 

setempat melalui APBD atau sumber lainnya 

f. Lokasi berada di tempat yang strategis bagi ruang-ruang perawatan 

dan ruang emergensi serta ruang operasi 

g. Dalam melaksanakan perannya UTDRS harus berkoordinasi dengan 

Dinas Kesehatan setempat dalam jejaring pelayanan darah 

kabupaten/kota serta merupakan bagian dari jejaring pelayanan 

darah propinsinya 



Luas lahan dan bangunan dari UTDRS didasarkan pada jenis 

pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan. 

Adapun luasan itu adalah : 

1) Ruang pimpinan luas : 9 m 2 

2) Ruang tunggu donor sukarela luas : 7.5 m 2 

3) Ruang administrasi dan loket luas : 9 m 2 

4) Ruang pemeriksaan/seleksi donor luas : 7.5 m 2 

5) Ruang AFTAP luas : 10 m 2 

6) Ruang pemulihan luas : 6 m 2 

7) Ruang laboratorium & R.cuci luas : 16 m 2 

8) Ruang penyimpanan darah luas : 6 m 2 

9) Kamar mandi / WC (2 buah) luas : 6 m 2 

10) Ruang jaga luas : 7.5 m 2 

11) Ruang genset/gudang luas : 7.5 m 2 

12) Lorong/sirkulasi ruangan luas : 8 m 2 

TOTAL 100 m 2 


Bila luas lahan tidak memungkinkan, maka pembangunan disesuaikan 

dengan kondisi setempat dengan tetap memperhatikan kebutuhan 

minimal pelayanan. 

Dalam rangka penyelenggaraan UTDRS, perlu mempertimbangkan 

kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain adanya pemisahan 

visual antara ruang penyadapan darah satu dengan yang lainnya. 

b. Denah dan tata ruang 

Rancangan denah dan tata ruang pada UTDRS harus 

mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari kegiatan yang 

dilaksanakan. Adapun denah dan tata ruang UTDRS harus memenuhi 

beberapa persyaratan teknis dari pelayanan kesehatan yang ada, di 

antaranya : 

1) Bangunan berada dalam lingkungan/bangunan RS 

2) Bangunan minimal memiliki beberapa ruangan antara lain : 

• Ruang administrasi 

• Ruang penyadapan darah 

• Ruang laboratorium 

• Ruang penyimpanan darah dan reagen 

• ruang cuci 

• WC 

3) Bangunan memiliki sistem supply air yang cukup 

4) Bangunan memiliki sistem limbah sesuai standar/dapat bergabung 

dengan limbah RS 


B. Rehabilitasi UTDRS 

Rehabilitasi UTDRS ditujukan pada rumah sakit yang memiliki UTD yang 

telah berfungsi, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan darah 

dan pelayanan secara keseluruhan di rumah sakit. 


Peningkatan kualitas UTDRS yang telah ada mengacu pada persyaratan 

umum sebagai berikut : 

• kondisi fisik (rusak ringan, sedang, berat) 



Luas lahan dan bangunan dari UTDRS mengacu pada 

pembangunan baru UTDRS. 


Rancangan denah dan tata ruang pada UTDRS harus 

mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari kegiatan 

yang dilaksanakan. Denah dan tata ruang UTDRS mengacu pada 

pembangunan baru UTDRS. 

C. Pemenuhan Kebutuhan Peralatan UTDRS 

Agar UTDRS dapat berfungsi dengan optimal, maka perlu didukung 

dengan peralatan UTDRS yang berkualitas dan memenuhi standar. 


Pemenuhan kebutuhan peralatan UTDRS mengacu pada persyaratan 

umum sebagai berikut : 


a. Pembangunan baru dan renovasi UTDRS melalui DAK 2009 

b. UTDRS yang didirikan melalui DAK 2008 dan belum mendapat 

alokasi peralatan melalui APBN 2008 

c. Biaya operasional dan pemeliharaan UTD diusulkan oleh RS 

setempat melalui APBD atau sumber lainnya 


Peralatan dan bahan habis pakai untuk UTDRS adalah sebagai berikut : 

a. Peralatan seleksi donor dan IMLTD 

• Hemoscale : 1 unit 

• Hemoglobinometer : 1 unit 

• Hand sealer : 2 unit 

• Tempat tidur donor : 2 unit 

• Stetoskop dewasa : 2 unit 

• Spygmomanometer air raksa : 2 unit 

• Timbangan badan : 2 unit 

b. Peralatan penunjang laboratorium 

• Plasma extractor : 1 unit 

• Dry incubator : 1 unit 

• Serological centrifuge : 1 unit 

• Serological rotator : 1 unit 

• Adjustable M/C Micropipete 

- Ukuran 5 – 50 µl : 1 unit 

- Ukuran 50 – 200 µl : 1 unit 

• Mikroskop binokuler elektrik : 1 unit 

• Peralatan pemeriksaaan uji saring 

metode gel test / microplate 

: 1 unit 

• Peralatan laboratorium lain : 2 paket 


(Paket terdiri dari : Pasteur pipet plastic, labu semprot, rak 

tabung, tabung ukuran 12 x 75 mm, tabung ukuran 5 mm, 

hematokrit tube, beker glass, sarung tangan, lab jas, blood 

grouping plate, baskom cuci, gunting stainless steel, klem lab, 

gelas melamin, object glass, micro pipet yellow type) 

c. Distribusi cool box 

• untuk mobile unit (25-50 ktg) : 2 unit 

• untuk ruangan (2-5 ktg) : 2 unit 

d. Penyimpan reagen dan darah 

• Blood bank refrigerator : 1 unit 

• Medical refrigerator : 1 unit 

e. Bahan Habis Pakai 

1. Kantong darah 

- Single bag 250 ml/350ml : sesuai kebutuhan 

- Transfer bag : sesuai kebutuhan 

2. Reagen 

• Anti-HCV : 1 paket 

• HbsAg : 1 paket 

• Golongan darah ABO, Rhesus dan 

uji silang metode 3 fase dengan bovine 

albumin 22% dan coombs serum : 1 paket 

• Sifilis : 1 paket 

• Reagen untuk pemeriksaan uji saring 

metode gel test/microplate 

: 1 paket 

• HIV/AIDS : 1 paket 

• Larutan CuSO4 dengan BJ 1,053 : 1 paket 


• NaCl 0,9 % : 1 paket 

• Cairan desinfectant : 1 paket 

• Aquabidest : 1 paket 

f. Peralatan kantor : 1 paket 

(Paket terdiri dari : meja kantor, meja komputer, komputer, 

printer, white board, kursi kantor) mempergunakan APBD, 

untuk pembangunan baru UTDRS. 

kecuali 

Mengingat pelayanan darah mempunyai resiko cukup tinggi, maka 

peralatan UTDRS harus memiliki kualitas tinggi dengan jaminan purna 

jual minimal 3 tahun. 


BAB XV 

BANK DARAH RUMAH SAKIT 

Sejalan dengan kebijakan Depkes dalam peningkatan kualitas dan akses 

pelayanan darah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 423 Tahun 2007 yaitu seluruh rumah sakit memiliki Bank 

Darah Rumah Sakit (BDRS), maka perlu dibangun BDRS di setiap RS 

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan 

transfusi darah dengan sistem distribusi tertutup. 

BDRS adalah unit kerja di rumah sakit yang melaksanakan manajemen 

pelayanan transfusi darah di rumah sakit. Fungsi BDRS adalah sebagai 

pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah di rumah 

sakit sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan 

bekerjasama dengan UTD setempat sebagai pemasok darah yang aman. 

Pembangunan Baru 


Pembangunan fasilitas BDRS mengacu pada persyaratan umum 


a. Terdapat UTD PMI yang dapat memasok kebutuhan darah aman di 

kabupaten/kota setempat. 

b. Terdapat Rumah Sakit Pemerintah di wilayah setempat 

c. Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem pengawasan dan 

pembinaan pelayanan transfusi darah 


d. Ada komitmen daerah untuk membantu operasionalisasi dan 

pemeliharaan BDRS melalui APBD. 

2. Persyaratan teknis 

a. Luas ruang 

Luas ruang BDRS didasarkan pada jenis ruang kegiatan yang 

dilaksanakan. Adapun luasan itu adalah : 

1) Ruang administrasi dan loket penerimaan 

sampel darah Luas : 5 m 2 

2) Ruang laboratorium Luas : 9 m 2 

3) Ruang penyimpanan darah Luas : 6 m 2 

4) Ruang kepala BDRS dan ruang rapat Luas : 6 m 2 

5) Ruang jaga petugas Luas : 5 m 2 

6) Ruang gudang Luas : 3 m 2 

7) Ruang kamar mandi Luas : 3 m 2 

8) Lorong Luas : 3 m 2 

TOTAL 40 m 2 

Bila luas lahan tidak memungkinkan, maka pembangunan 

disesuaikan dengan kondisi setempat dengan tetap memperhatikan 

kebutuhan minimal pelayanan. 


Rancangan denah dan tata ruang pada BDRS harus 

mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari kegiatan yang 

dilaksanakan. Adapun denah dan tata ruang BDRS harus memenuhi 

beberapa persyaratan teknis dan pelayanan kesehatan yang ada, di 

antaranya : 

1) Bangunan berada di dalam lingkungan/bangunan RS 


2) Lokasi berada di tempat yang strategis dan mudah dijangkau dari 

ruang-ruang perawatan dan ruang emergensi serta ruang operasi 

3) Luas minimal 40 m 2 dengan cahaya dan ventilasi yang cukup 

serta ber-AC termasuk ruang administrasi secara terpisah 

4) Fasilitas air mengalir dan listrik yang memadai, genset atau UPS 

yang mampu mem-back up refrigerator agar stabilitas suhu tetap 

terjaga 

5) Tersedia 2 bak cuci yang terdiri dari bak cuci tangan dan bak 

cuci alat 

6) Lantai ruangan ada tanpa sambungan (vinyl), sudut lantai 

melengkung 

c. Peralatan dan Bahan Habis Pakai 

Peralatan minimal BDRS adalah sebagai berikut : 

1) Blood bank refrigerator : 1 unit 

2) Serological centrifuge : 2 unit 

3) Serological rotator : 1 unit 

4) Dry incubator : 1 unit 

5) Microskop binoculer : 1 unit 

6) Plasma extractor : 1 unit 

7) Set peralatan uji silang serasi dengan 

metode gel /microplate 

: 1 unit 

8) Peralatan laboratorium lainnya : 1 paket 

(Paket terdiri dari : pasteur pipet plastic, set alat pemeriksaan 

uji silang serasi dengan metode gel test, labu semprot, rak 

tabung, tabung ukuran 12 x 75 mm, tabung ukuran 5 ml, 

hematokrit tube, beker glass, blood grouping plate, baskom 

cuci, gelas melamin, gunting stainless steel, klem lab, 

korentang, sarung tangan, jas laboratorium dan kacamata 

pelindung, object glass, timer, micro pipete yellow type) 


9) Cool box kapasitas 3 – 5 kantong darah : 3 unit 

10) Bahan habis pakai 

• Coombs control cell : 1 vial 

• NaCl 0,9% (@500ml) : 25 vial 

• Reagen golongan darah ABO, Rhesus 

dan uji silang metode 3 fase dengan 

bovine albumin 22% dan coomb serum : 10 vial (@10cc) 

• Reagen untuk pemeriksaan uji saring 

metode gel test / microplate 

: 1 paket 

• Cairan desinfectant : 1 paket 

11) Perlengkapan administrasi 

• Meja tulis dan kursi 

• Mesin ketik 

• Komputer dan printer 

• Lemari arsip 

• Telepon dan Faksimili 


BAB XVI 

FASILITAS TEMPAT TIDUR 

KELAS III RUMAH SAKIT 

Rumah sakit yang mendapatkan paket peningkatan fasilitas tempat 

tidur kelas III adalah rumah sakit milik pemerintah daerah propinsi 

maupun milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang melaksanakan 

program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan BOR 

rata-rata kelas III rumah sakit ≥ 85 % dan kecenderungan meningkat 

dari tahun ke tahun. Di samping itu, rumah sakit tersebut belum 

mendapat alokasi untuk peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III 

melalui DAK TA 2008. 

Peningkatan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS 


Masih tersedianya lahan untuk peningkatan fasilitas ini. 


a. Luas Lahan dan Tata Ruang Bangunan 

Pembangunan ruang rawat inap kelas III RS harus 

memperhatikan fungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan 

serta alur pelayanan untuk kelancaran dalam pelayanan pasien. 

Oleh karena itu setiap pembangunan ruang rawat inap kelas III 

yang baik, berisi 8 (delapan) set tempat tidur yang dilengkapi 

fasilitas penunjang antara lain : selasar, 2 (dua) buah kamar 

mandi, 2 (dua) buah wastafel serta 2 (dua) buah ceiling fan. 

Bila direncanakan membangun lebih dari 4 (empat) ruang rawat 

inap kelas III, pada setiap pembangunan 4 (empat) ruang 


awat inap ( dengan jumlah tempat tidur 32 buah ) atau 

kelipatannya, maka perlu dibangun 1 (satu) ruang perawat 

(Nurse Station) yang dilengkapi dengan ruang-ruang 

pendukungnya. 

Adapun contoh ukuran luas ruangan bangunan tersebut di 

atas adalah sebagai berikut : 

1) Ruang Rawat Inap Kelas III 

• Ruang rawat inap kelas III 8 x 9 m 2 = 72 m 2 

• 2 buah kamar mandi @ 2 x 3 m 2 = 12 m 2 

• Selasar 8 x 2.5 m 2 = 20 m 2 

Total luas bangunan yang dibutuhkan = 104 m 2 

2) Ruang Perawat (Nurse Station) 

• 1 Ruang kerja perawat 3 x 3 m 2 = 9 m 2 

• 1 Ruang istirahat petugas 3 x 3 m 2 = 9 m 2 

• 1 Kamar mandi petugas 2 x 1.5 m 2 = 3 m 2 

Total luas bangunan yang dibutuhkan = 21 m 2 

Apabila luas lahan yang dimiliki rumah sakit terbatas, maka 

pembangunan disesuaikan dengan kondisi setempat dan tetap 

memperhatikan acuan ketentuan pembangunan ruang 

pelayanan kesehatan. 

b. Spesifikasi Teknis Bangunan 

1) Ruang Rawat Inap Kelas III 

• Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW–1) 

• Dinding tembok ½ bata berplester dan dicat 

• Atap dari genting dengan plafon 

• Ruang rawat inap dilengkapi dengan 2 buah wastafel dari 

keramik serta 2 buah kran dan saluran pembuangan 


• Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licin) 

dilengkapi 1 bak mandi, 1 closet duduk dan 1 gantungan 

infus 

2) Ruang Perawat (Nurse Station) 

• Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW–1) 

• Dinding tembok ½ bata berplester dan dicat 

• Atap dari genting dengan plafon 

• Ruang kerja perawat dilengkapi dengan 1 buah wastafel 

dari keramik serta 1 buah keran dan saluran pembuangan 

• Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licin) 

dilengkapi 1 bak mandi dan 1 closet duduk 


Peralatan kesehatan yang ada pada setiap ruang rawat inap 

kelas III RS berisi 8 set tempat tidur, di mana setiap set 

tempat tidur terdiri dari : 

1) 1 buah tempat tidur dengan kelengkapannya (matras, bantal 

dan guling) 

2) 1 buah nakas 

3) 1 buah tiang infus 

Adapun persyaratan teknis peralatan kesehatan tersebut harus 

memenuhi seluruh kriteria di bawah ini : 

1) Berkualitas 

2) Kebutuhan dan pemanfaatannya sesuai dengan situasi dan 

kondisi setempat 

3) Keamanan 

4) Kenyamanan 

5) Kemudahan dalam pengoperasionalan/pemakaian 


6) Kemudahan dalam pemeliharaan 

7) Kemudahan dalam perbaikan 


BAB XVII 

PERALATAN NON KESEHATAN TERBATAS 

Pengadaan peralatan non kesehatan terbatas adalah untuk meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan dasar dan diperuntukkan bagi 

Poskesdes/Pustu/Puskesmas/Puskesmas Perawatan dan Dinas Kesehatan 


Dukungan peralatan kesehatan diperuntukkan bagi 

A. Sistem Informasi Kesehatan 

Dalam upaya mewujudkan Sistem Informasi Kesehatan yang evidence 

based di Indonesia, dikembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah 

(SIKDA) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Pengadaan peralatan sistem informasi kesehatan melalui DAK bertujuan 

untuk memacu Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota khususnya di 

Puskesmas sehingga mampu menyediakan data/informasi yang cepat, 

akurat, dan mutakhir. 

Dengan adanya peralatan sistem informasi kesehatan di Puskesmas 

diharapkan akan mempercepat pelayanan kesehatan atau manajemen 

pasien di Puskesmas, serta mendukung administrasi Puskesmas. Dengan 

dukungan ini diharapkan data/informasi yang disampaikan ke Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota adalah data yang lengkap, akurat dan 

mutakhir. 


Pengadaan peralatan Sistem informasi Kesehatan di Puskesmas dapat 

dilakukan secara bertahap yaitu tahap I dan tahap II. 

Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing tahap: 

1. Pengadaan peralatan SIK Puskesmas tahap I 

Tahap I ditujukan untuk mendukung administrasi pelayanan Puskesmas, 

khususnya dibidang pengelolaan data. 

Kriteria Puskesmas untuk tahap I : 

a. Di Puskesmas tersedia aliran listrik untuk menghidupkan personal 

komputer 

b. Di Puskesmas tersedia tenaga atau operator yang akan 

mengoperasikan komputer 

c. Di Puskesmas tersedia biaya pemeliharaan komputer serta biaya 

operasionalnya (kertas, tinta printer, honor petugas, listrik) 

d. Merencanakan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan tahapan 

selanjutnya. 

Urutan kegiatan tahap I (satu) : 

a. Pengadaan komputer beserta printer 

b. Pengadaan software pengolah data, pengolah kata dan penyajian 

(misalnya microsoft excell, microsoft word dan microsoft power point) 

c. Kursus atau pengenalan komputer untuk tenaga pengelola komputer 

agar mampu menggunakan paket software tersebut diatas. 

d. Data entri laporan sesuai formulir yang telah ditetapkan dengan 

menggunakan excel. 

e. Mengolah data yang telah di entri dalam bentuk tabel, grafik, peta dan 

narasi yang disajikan secara bulanan, triwulan, tahunan. 

f. Mengirim laporan ke Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten/Kota 

dengan disket, flashdisk. 


Pengadaan komputer, printer dan software dapat dibiayai dengan 

DAK Tahun 2009, sedangkan untuk kegiatan lainnya dialokasikan 

dari sumber anggaran lain. 

Spesifikasi peralatan tahap I (satu) : 

Komputer sebanyak 1 (satu) buah 

• Corporate Desktop PC 

• Intel Pentium Dual-Core Processor 

• Minimum 512 MB Memory DDR-2 SDRAM 

• Mimimum 80 harddrive, 7200 RPM 

• Integrated 10/100/1000 LAN 

• Windows XP Professional, Vista atau Linux 

• LCD Monitor 15 inch 

• CPU dan Monitor satu merk 

• Printer Deksjet/Inkjet 

2. Pengadaan peralatan SIK Puskesmas tahap II 

Tahap II ditujukan untuk mendukung pelayanan pasien secara langsung, 

sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan akurat. 

Kriteria Puskesmas tahap II : 

a. Adanya komitmen Kepala Puskesmas untuk mengembangkan jaringan 

komputer di Puskesmas dalam mendukung pelayanan pasien. 

b. Di Puskesmas tersedia aliran listrik yang hidup terus menerus pada jam 

kantor (tidak sering putus), untuk menghidupkan jaringan komputer 

c. Di Puskesmas tersedia tenaga atau operator terlatih yang akan 

mengoperasikan jaringan komputer 

d. Di Puskesmas tersedia biaya pemeliharaan jaringan komputer serta 

biaya operasionalnya (kertas, tinta printer, honor petugas, listrik) 


Urutan kegiatan untuk tahap II : 

a. Pengadaan peralatan jaringan komputer yang terdiri: 

1) 1 (satu) buah komputer server ditempatkan di Tata Usaha 

2) 5 (lima) buah komputer workstation beserta printer yang dipasang 

untuk: loket pendaftaran, poli umum, poli gigi, poli KIA, pelayanan 

obat 

3) Perkabelan jaringan komputer yang terdiri dari switch/hub, kabel 

UTP cat 5 dan pemasangannya. 

4) Un Interuptable Power (UPS) sebanyak 1 (satu) buah 

b. Pengadaan software aplikasi, yaitu software untuk menjalankan sistem 

pelayanan kesehatan di Puskesmas. Dalam hal ini dapat mereplikasi 

software yang telah digunakan di Puskesmas yang lain. 

c. Kursus atau pelatihan tenaga pengelola komputer yang akan 

mengoperasikan komputer di setiap titik layanan agar mampu 

menggunakan paket software aplikasi tersebut diatas. 

d. Data entri laporan disetiap titik pelayanan sesuai dengan prosedur 

pelayanan pasien di Puskesmas. 

e. Mencetak data yang telah di entri dalam bentuk laporan yang telah 

dibuat oleh software aplikasi dalam tabel, atau grafik selanjutnya 

dibuat narasi 

f. Mengirim laporan ke Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten/Kota 

dengan disket, flashdisk. 

Pengadaan peralatan jaringan komputer dan software aplikasi termasuk 

cara penggunaannya dapat dibiayai dengan DAK Tahun 2009, sedangkan 

untuk kegiatan lainnya dialokasikan dari sumber anggaran lain. 


Spesifikasi perangkat untuk tahap II adalah: 

1. Komputer Server sebanyak 1 (satu) buah 

• Intel Xeon Processor 

• Minimum 2 GB 

• Mimimum 160GB harddrive 7200 RPM 




2. Komputer Workstation sebanyak 5 (lima) buah 

• Corporate Desktop PC 

• Intel Pentium Dual-Core Processor 

• Minimum 512 MB Memory DDR-2 SDRAM 

• Mimimum 80 harddrive, 7200 RPM 


• Windows XP Professional, Vista atau Linux 



• Printer Deskjet/Inkjet 

3. Perangkat untuk perkabelan meliputi 

• Switch/hub 10/100, 8 port 

• Kabel UTP Category 5 

• Pemasangan/instalasi 

4. Un Interuptable Power (UPS) sebanyak 1 (satu) buah 1 KVA 

5. Software Aplikasi Puskesmas : 

• Modul Manajemen Pasien 

• Modul Manajemen Program 

• Modul Manajemen Unit 


Catatan Tambahan 

• Pengadaan peralatan Sistem Informasi Kesehatan untuk Puskesmas 

ini merujuk pada Buku Pedoman Pengembangan Bank Data 

Kabupaten tahun 2008. 

B. Peralatan Promosi Kesehatan 

Kegiatan DAK Program Promosi Kesehatan tahun 2009 dialokasikan 

untuk pengadaan peralatan promosi kesehatan di Puskesmas. Tujuan 

kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan promosi 

kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dasar terutama 

dalam rangka pemerataan, jangkauan dan kualitas pelayanan 

kesehatan di daerah serta melengkapi kebutuhan sarana/peralatan 

para pengelola program Promosi Kesehatan di Puskesmas, untuk 

meningkatkan dukungan promosi program prioritas pembangunan 

kesehatan nasional khususnya terkait upaya menurunkan angka 

kematian ibu dan bayi di daerahnya masing – masing. 


Sarana/peralatan Promosi Kesehatan tidak boleh dialihfungsikan 

untuk kegiatan lain. 

2. Persyaratan teknis 

a. Pengadaan peralatan harus memperhatikan mutu, kemudahan 

penggunaan dan pemeliharaan serta perbaikan 

b. Standar Peralatan yang diusulkan didalam DAK Tahun 2009 

untuk Pengadaan Peralatan Promosi Kesehatan di Puskesmas 


Standar peralatan yang harus dimiliki oleh Puskesmas 

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 

585/MENKES/SK/V/2007 tentang Petunjuk Teknis Promosi 

Kesehatan di Puskesmas. Adapun rincian sarana / peralatan 

yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus Tahun 2009, 


NO JENIS SARANA / PERALATAN STANDAR 

1. Presentation Kit [Laptop, LCD 

1 Unit 

Projector dan Layar] 

2 UHF Meeting Amplifire 1 Unit 

3. Public Addres System / Megaphone 1 Unit 

C. Pengadaan Peralatan Peraga Pelatihan Tenaga Kesehatan 

Dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka 

Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten/Kota, perlu peningkatan jangkauan 

pelayanan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, dan 

peningkatan kualitas SDM kesehatan. Salah satu upaya peningkatan 

kualitas SDM Kesehatan adalah melalui pelatihan dengan metode 

pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, serta aplikasinya dari setiap 

proses pembelajaran dimaksud. 

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan 

mendengar dan melihat hanya mampu menyerap sebanyak 20%, 

sedangkan jika peserta melakukan atau mempraktikkannya akan mampu 

menyerap hingga 70 % dari apa yang mereka pelajari. Agar tujuan 

pembelajaran tersebut tercapai secara tepat guna dan berdaya guna 

diperlukan alat bantu peraga pelatihan. 


Tujuan pengadaan peralatan ini adalah sebagai alat bantu pelaksanaan 

pembelajaran dalam pelatihan. Dengan demikian para peserta pelatihan 

dapat melakukan simulasi pelaksanaan pelayanan kesehatan, simulasi 

pelayanan kegawatdaruratan, simulasi pelayanan kesehatan kandungan 

dan kebidanan dalam rangka menurunkan AKI & AKB. 

Pengadaan peralatan peraga pelatihan tersebut harus memperhatikan 



a. Peralatan peraga pelatihan di kabupaten/kota belum tersedia. 

b. Tersedianya Tenaga Pelatih Program Kesehatan (TPPK) di 


c. Terdapat unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan 

pelayanan kesehatan dan/atau kesehatan ibu anak di dinas 

kesehatan Kabupaten/Kota. 

d. Peralatan peraga pelatihan dapat digunakan oleh seluruh jajaran 

kesehatan di Kabupaten/Kota (Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, 

Puskesmas dan jaringannya). 


a. Pengadaan peralatan peraga pelatihan harus memenuhi mutu, 

jenis dan kemudahan penggunaan serta pemeliharaannya. 

b. Jenis alat peraga pelatihan: 

1. Phantom resusitasi jantung dan paru 

2. Phantom alat persalinan normal 

3. Phantom panggul untuk pasang IUD 

4. Phantom lengan atas untuk pasang infus 


5. Phantom lengan untuk pasang implant 

6. Phantom bayi untuk resusitasi/ventilasi 

7. Phantom bayi berat lahir rendah 

8. Phantom bayi untuk intubasi endotrakheal 

9. Phantom lengan/kaki bayi untuk pasang infus 

10. Peralatan evakuasi (emergency kit) 

c. Kelengkapan alat bantu peraga pelatihan mengacu pada buku 

Acuan Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidan Poskesdes dalam 

Pengembangan Desa Siaga, Depkes RI, Jakarta, 2008. 


BAB XVIII 

SINKRONISASI PERENCANAAN 

PROVINSI – KABUPATEN/KOTA 

A. Perencanaan Pemanfaatan tahun 2009 

Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 pasal 162, Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) harus saling berkoordinasi 

dalam penyusunan kegiatannya. 

Dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DAK Bidang 

Kesehatan Tahun 2009, satuan kerja (satker) yang mendapatkan DAK, 

menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan Petunjuk Teknis 

Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 dan berkoordinasi 

dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi 

diharapkan ikut aktif dalam evaluasi RAPBD Kabupaten/Kota (khusus 

mengenai DAK Bidang Kesehatan). 

Salinan RKA yang telah disusun dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi 

dan Departemen Kesehatan pada Menteri Kesehatan up Sekretaris 

Jenderal sebagai bahan untuk melakukan perencanaan, monitoring dan 

evaluasi. 


B. Perencanaan tahun 2010 

Untuk perencanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2010, 

diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi dapat mengkoordinir serta 

melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap usulan serta data 

terbaru (sarana prasarana kesehatan) dari RS dan Dinas Kesehatan 


Untuk selanjutnya usulan serta data tersebut dikirimkan pada : 

1. Direktorat Kesehatan Komunitas dan Sekretaris Ditjen Bina 

Kesehatan Masyarakat untuk data Sarana Pelayanan Kesehatan 

Dasar dan UKBM. 

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medis untuk data 

sarana pelayanan kesehatan rujukan. 

3. Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal untuk seluruh data . 

Substansi 

Mekanisme 


BAB XIX 

PELAPORAN 

Kepala SKPD selaku penanggung jawab anggaran sarana pelayanan 

kesehatan dasar dan sarana pelayanan kesehatan rujukan pada kegiatan 

DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 harus menyampaikan laporan 

triwulanan. 

Laporan triwulanan yang merupakan laporan tentang status kemajuan 

pekerjaan (progres report) kegiatan DAK setiap akhir bulan Maret, Juni, 

September dan Desember tahun 2009 disampaikan dan dikoordinasikan 

oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk selanjutnya dikirimkan kepada 

Sekretaris Jenderal Depkes u.p. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran. 

Laporan ini memuat tentang jenis kegiatan, realisasi fisik, realisasi 

keuangan dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

DAK tahun 2009 dan disampaikan selambat-lambatnya 2 minggu setelah 

waktu triwulan selesai. Selain itu kabupaten/kota juga diminta untuk 

mengirimkan data jumlah dan kondisi seluruh sarana kesehatan yang ada 

di wilayahnya, pada akhir bulan Maret (format terlampir). 

Laporan ini akan dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam 

penentuan alokasi DAK Bidang Kesehatan tahun berikutnya. 

Substansi 

Mekanisme 


BAB XX 

PEMANTAUAN 

Pemantauan DAK Bidang Kesehatan merupakan suatu kegiatan evaluasi 

program untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi 

terhadap pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota. 

Pemantauan ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan 

efektifitas pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 serta untuk 

mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan kegiatan. 

Keluaran yang diharapkan dari pemantauan ini adalah teridentifikasinya 

permasalahan yang timbul dan akan timbul sehingga dapat dilakukan 

tindakan sedini mungkin. 

Metodologi evaluasi meliputi : 

1. Review laporan, adalah merupakan kegiatan untuk penelaahan seluruh 

laporan pelaksanaan DAK yang bertujuan untuk mengkaji ulang 

kesesuaian antara masukkan (input), proses dan keluaran (output). 

2. Melakukan survei, adalah merupakan kegiatan penyebaran dan 

pengolahan kuesioner di beberapa daerah sampel yang bertujuan 

untuk mengetahui pencapaian hasil (outcome) dan manfaat (benefit) 

dari pelaksanaan DAK. Substansi, metodologi dan format kuesioner 

ditentukan lebih lanjut. 

3. Studi evaluasi dampak (jangka panjang), adalah merupakan kegiatan 

meneliti dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan DAK. Substansi, 

metodologi dan indikator dampak ditentukan lebih lanjut. 


Pemantauan teknis terhadap pelaksanaan pemanfaatan DAK Bidang 

Kesehatan tahun 2008 meliputi aspek-aspek: 

1. Kesesuaian RKA-SKPD dengan petunjuk teknis DAK Bidang Kesehatan 

2. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan RKA-SKPD. 

3. Kesesuaian hasil pelaksanaan fisik dengan spesifikasi teknis yang 

ditetapkan. 

4. Pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan. 

5. Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan. 

Pemantauan sebaiknya dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, 

Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Pusat (Bappenas, Depkeu, 

Depdagri, Dep Teknis). 

Substansi 

Mekanisme 


BAB XXI 

PENUTUP 

Kebijakan teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Bidang 

Kesehatan tahun 2009 yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat 

meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan 

masyarakat di kabupaten/kota, terutama daerah dengan derajat 

kesehatan yang belum optimal, sehingga warga masyarakat dapat 

memperoleh pelayanan kesehatan bermutu. 

Substansi 

Mekanisme 


LAMPIRAN 1 

DEFINISI OPERASIONAL 

1. Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) 

Unit di rumah sakit yang mempunyai peran dalam mendukung 

pelayanan darah yang berkualitas di rumah sakit dengan sistem 

satu pintu. 

2. BOR (Bed Occupancy Rate) kelas III RS 

Persentase pemanfaatan tempat tidur di kelas III untuk pelayanan 

rawat inap pasien miskin/tidak mampu di rumah sakit dalam kurun 

waktu tertentu. 

3. Daerah Kepulauan 

Suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara 

pulau pulau tersebut, dan lain lain wujud alamiah yang 

hubungannya satu sama lain demikian eratnya. 

4. Daerah Perbatasan 

Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan negara tetangga, 

baik perbatasan darat dan laut. 

5. Daerah Terpencil 

Kecamatan atau desa yang karena letak dan atau kondisi alam 

memiliki kesulitan, kekurangan atau keterbatasan prasarana dan 

sarana perhubungan, pelayanan kesehatan, persediaan kebutuhan 9 

bahan pokok, SLTP serta kebutuhan sekunder lain, yang 


menimbulkan kesulitan bagi penduduk yang tinggal di wilayah 

tersebut. 

6. Daerah Tertinggal 

Suatu daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif 

kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. 

7. Gender 

Pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan 

tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan 

hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan 

perkembangan zaman dan dukungan masyarakat itu sendiri. 

8. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota 

Suatu unit pengelola obat dan perbekalan kesehatan di 

kabupaten/kota untuk mendukung ketersediaan obat dalam 

pelayanan kesehatan dasar. 

9. Keadilan Gender 

Langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan berbagai hal 

yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat 

perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil 

dari peran yang dimainkannya. Keadilan gender mengantar ke 

kesetaraan gender 

10. Kendaraan Roda Dua 

Sepeda motor yang digunakan petugas Puskesmas dan bidan desa 

untuk kegiatan operasional Puskesmas. 

11. Kesetaraan Gender 

Perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki 

kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan 


kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya 

kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

12. Menu Pilihan 

Menu yang dapat dipilih oleh daerah/SKPD setelah menu utama 

terpenuhi. 

13. Menu Utama 

Menu yang harus dipilih terlebih dahulu oleh daerah/SKPD sebelum 

memilih menu pilihan. Bila menu utama sudah terpenuhi baik dari 

anggaran DAK atau anggaran lainnya, baru diperbolehkan untuk 

memilih menu pilihan dengan melampirkan data – data pendukung. 

14. Peningkatan 

Peningkatan status puskesmas, sebagai contoh : pustu menjadi 

puskesmas atau puskesmas menjadi puskesmas perawatan. 

15. Peralatan kesehatan 

Peralatan dasar minimal (medis dan non medis) untuk Puskesmas 

dan jaringannya sebagaimana mengacu pada buku Pedoman 

Peralatan, Ditjen Bina Kesmas tahun 2007. 

16. Perluasan 

Penambahan ukuran dan/atau penambahan ruangan untuk 

peningkatan fungsi pelayanan, termasuk kelengkapan/sarana 

pendukungnya. 

17. Pondok Bersalin Desa (Polindes) 

Bentuk Upaya Kesehatan Bersumber-daya Masyarakat (UKBM) yang 

didirikan dengan bantuan pemerintah atau masyarakat atas dasar 

musyawarah untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan 


Anak/Keluarga Berencana (KIA/KB) serta pelayanan kesehatan 

lainnya yang sesuai dengan kemampuan bidan. 

18. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) 

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang 

dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan 

pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. 

19. Pulau Terluar 

Pulau dengan luas area kurang atau dengan 2000 Km2 (dua ribu 

kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis 

yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan 

hukum internasional dan nasional 

20. Puskesmas 

Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang 

bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di 

suatu wilayah kerja. 

21. Puskesmas Keliling 

Unit pelayanan kesehatan keliling berupa kendaraan bermotor roda 

empat atau perahu motor, dilengkapi peralatan kesehatan, 

peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari 

Puskesmas. 

22. Puskesmas Keliling Perairan 

Puskesmas Keliling berbentuk perahu bermotor/kapal yang 

dilengkapi dengan peralatan kesehatan dan non kesehatan, tenaga 

dan pendukung lainnya, yang disesuaikan dengan fungsi 

Puskesmas. 


23. Puskesmas Pembantu 

Unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian 

integral dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas 

Puskesmas. 

24. Puskesmas Perawatan 

Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan berfungsi 

sebagai rujukan antara dan dapat melaksanakan tindakan pra 

rujukan (bila diperlukan), sebelum dirujuk ke institusi rujukan. 

25. Puskesmas PONED 

Puskesmas perawatan yang memiliki kemampuan serta fasilitas 

PONED 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, 

bersalin dan nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang 

datang sendiri atau atas rujukan kader dari masyarakat, bidan di 

desa, Puskesmas dan melakukan rujukan ke RS PONEK pada kasus 

yang tidak mampu ditangani. 

26. Rehabilitasi 

Upaya perbaikan sarana fisik Puskesmas dan jaringannya untuk 

mengembalikan fungsi pelayanan dan meningkatkan penampilan. 

27. Responsif Gender 

Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaanperbedaan 

perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang 

disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dalam 

mencapai kesetaraan 

28. Rumah Dinas 

Rumah yang diperuntukkan untuk Dokter, Perawat dan Bidan yang 

bertugas di Puskesmas. 


29. Rumah Sakit Siap PONEK (Pelayanan Obstetri, Neonatal, 

Emergency dan Komprehensif ) 

Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kegawat daruratan 

maternal neonatal secara komprehensif dan terintegrasi selama 24 

jam. 

29. Safe Community 

Keadaan aman dan sehat dalam seluruh siklus kehidupan sejak 

dalam kandungan sampai dengan lanjut usia. 

30. Sarana pendukung 

Fasilitas/alat-alat untuk mendukung terselenggaranya suatu 

kegiatan. 

31. Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender 

Sarana prasarana peralatan kesehatan yang mengakomodasikan 

permasalahan, kebutuhan dan aspirasi yang berbeda antara laki-laki 

dan perempuan. 

32. Sensitif Gender 

Kemampuan untuk memberikan perhatian secara konsisten dan 

sistematis untuk melihat perbedaan kebutuhan perempuan dan lakilaki 

dalam upaya mencapai keadilan gender 

33. SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu) 

Sistem penanganan penderita gawat darurat pra RS (ditengah 

masyarakat, poskesdes, puskesmas, selama dalam transport) ,RS 

(Instalasi Gawat Darurat-High Care Unit-Intensive Care Unit-kamar 

jenazah) dan antar RS. 


34. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD RS) 

Salah satu instalasi di RS yang mempunyai peran sebagai penyedia 

darah transfusi yang aman (lulus skreening IMLTD/Infeksi Menular 

Lewat Transfusi Darah). 


LAMPIRAN 2 

FORM EVALUASI 1 

DATA DASAR DAN KONDISI PUSKESMAS 

DAN JARINGANNYA 

Propinsi : 

Kabupaten/Kota : 

NO 

NAMA 

SARANA 

KESEHATAN 

KONDISI 

UNIT YANG DIBIAYAI 

DAK 

NON DAK 

KEC BAIK RR RS RB 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Puskesmas 

A. Mawar 

B. Melati 

DST. 

2 Pustu, dst 

Petunjuk pengisian : 

- Kolom 2 diisi dengan nama Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas 

Keliling R-4 dan Perairan, Pondok Bersalin Desa, Rumah Dinas Dokter, 

Perawat dan Bidan Puskesmas, Kendaraan Operasional R-2 dan Instalasi 

Farmasi. 

- Kolom 3 diisi dengan nama kecamatan tempat sarana kesehatan berada 

- Kolom 4-6 diisi dengan checklist (v) sesuai dengan kondisi sarana 

puskesmas/jaringannya. 

- Kolom 7-9 diisi dengan checklist (v) sarana yang dibiayai DAK sesuai dengan 

tahunnya. 

- Kolom 10-12 diisi dengan checklist (v) sarana yang dibiayai APBD sesuai 

dengan tahunnya. 

- RR : rusak ringan (fisik bangunan 50% rusak). 

..................,..................... 2009 

Kepala SKPD 

(.............................................) 


LAMPIRAN 3 

FORM EVALUASI 2A 

REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS 

BIDANG KESEHATAN TAHUN 2009 

SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR 

TRIWULAN I/II/III/IV *) 

Propinsi : 


No Kegiatan Jmh Satuan Alokasi DAK Realisasi DAK Fisik 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Puskesmas Perawatan 

a. Pembangunan Baru 

b. Peningkatan 

c. Rehabilitasi 

d. Perluasan 

2 Puskesmas 

a. Pembangunan Baru 

b. Peningkatan 

c. Rehabilitasi 

d. Perluasan 

3 dst nya 

Total 


Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis 

Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana 

kesehatan. 

Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3. 

Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan 

(termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan. 

Kolom 6 diisi dengan realisasi penggunaan DAK (termasuk 

pendamping) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan 

I/II/III/IV *). 

Kolom 7 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan 


*) coret yang tidak perlu 

.............,...............2009 

Kepala SKPD ................... 

(......................................................) 


FORM EVALUASI 2b 

REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS 

BIDANG KESEHATAN TAHUN 2009 

SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 

TRIWULAN I/II/III/IV *) 

Propinsi : 


No Kegiatan Jmh Satuan Alokasi DAK Realisasi DAK Fisik 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. TT Kelas III RS 

a. Pembangunan baru 

bangsal rinap 

b..Pengadaan Alkes 

c. dll 

2 Unit Transfusi Darah 

a. Pembangunan baru 

b. Pengadaan Alkes 

c. dll 

3 Pengadaan Peralatan 

Medik untuk IGD RS 

4 RS Siap PONEK 

a. dstnya..... 


Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis 

Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana 

kesehatan. 

Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3. 

Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan untuk 

masing-masing kegiatan. 

Kolom 6 diisi dengan realisasi penggunaan DAK untuk masing-masing 

kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *). 

Kolom 7 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan 


*) coret yang tidak perlu 

......................,............................ 2009 

Kepala SKPD ................... 

(......................................................) 


LAMPIRAN 4 

FORM EVALUASI 3 

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT 

No Kegiatan Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah 

1 2 3 4 


Kolom 2 diisi dengan nama kegiatan 

Kolom 3 diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

Kolom 4 diisi dengan upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan 

masalah. 

......................,........................ 2009 

Kepala SKPD 

….................................................................................... 

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 

97

LAMPIRAN 5 

DAFTAR NAMA PULAU-PULAU TERLUAR 

BERPENDUDUK RI YANG BERBATASAN DENGAN 

NEGARA TETANGGA 

NO NAMA KAB NEGARA TITIK PDDK 

PULAU /PROV BATAS KOORDINAT Ada Tdk 

Sumut 

1 Simuk Nias 

Selatan 

Kep Riau 

LAUT LEPAS 

00.05.33 LS 

97.51.14 BT 

2 Karimun 

Anak 

Karimun MALAYSIA 01.09.59 LU 

103.23.20 BT 

3 Pelampong Batam SINGAPURA 01.07.41 LU 

103.41.58 BT 

4 Subi Kecil Natuna MALAYSIA 03.01.51 LU 

108.54.52 BT 

Bengkulu 

5 Enggano Bengkulu 

Utara 

Jateng 

6 Nusa 

kambangan 

LAUT LEPAS 

05.31.13 LS 

102.16.00 BT 

Cilacap AUSTRALIA 07.47.05 LS 

109.02.34 BT 

NTT 

7 Alor Alor TIMOR 

LESTE 

Kaltim 

08.13.50 LS 

125.07.55 BT 

8 Maratua Berau MALAYSIA 02.15.12 LU 

118.38.41 BT 

9 Sebatik Nunukan MALAYSIA 04.10.00 LS 

117.50.00 BT 

Sulut 

10 Mantehage Minahasa 

Utara 

MALAYSIA 01.45.47 LU 

124.43.51 BT 

11 Makalehi Sitaro PHILIPINA 02.44.15 LU 

125.09.28 BT 

12 Kawaluso Sangihe PHILIPINA 04.14.06 LU 

125.18.59 BT 

13 Kawio Sangihe PHILIPINA 04.40.16 LU 

125.25.41 BT 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


NO NAMA KAB NEGARA TITIK PDDK 

PULAU /PROV BATAS KOORDINAT Ada Tdk 

14 Marore Sangihe PHILIPINA 04.44.14 LU 

125.28.42 BT 

15 Miangas Talaud PHILIPINA 05.34.02. LU 

126.34.54 BT 

16 Marampit Talaud PHILIPINA 04.46.18 LU 

127.08.32 BT 

17 Kakarutan Talaud PHILIPINA 04.37.36 LU 

127.09.53 BT 

Sulteng 

18 Lingayan Toli-Toli MALAYSIA 00.59.55 LU 

120.12.50 BT 

Maluku 

19 Asutubun MTB AUSTRALIA 08.03.07 LS 

131.18.02 BT 

20 Selaru MTB AUSTRALIA 08.10.17 LS 

131.07.31 BT 

21 Marsela MTB AUSTRALIA 08.13.29 LS 

129.49.32 BT 

22 Metimarang MTB AUSTRALIA 08.21.09 LS 

128.30.52 BT 

23 Larat MTB AUSTRALIA 07.14.26 LS 

131.58.49 BT 

24 Leti MTB TIMOR 08.14.20 LS 

LESTE 127.37.50 BT 

25 Kisar MTB TIMOR 08.06.10 LS 

LESTE 127.08.36 BT 

26 Wetar MTB TIMOR 07.56.50 LS 126 

LESTE 

28.10 BT 

27 Liran MTB TIMOR 00.32.08 LU 

LESTE 130.43.52 BT 

28 Panambulai Kep. Aru AUSTRALIA 06.19.26 LS 

134.54.53 BT 

29 Kultubai Kep. Aru AUSTRALIA 06.49.54 LS 

selatan 

134.47.14 BT 

Irjabar 

30 Fani Raja 

Ampat 

Papua 

PALAU 

00.20.16 LS 

132.09.34.BT 

31 Bras (pp. 

Mapia) 

Supiori PALAU 00.23.38 LS 

135.16.27 BT 

32 Bepondi Supiori ZEE.S 01.34.26 LS 

.PASIPIK 138.42.57 BT 

33 Liki Sarmi PNG 01.34.26 LS 

138.42.57 BT 

34 Kolepon Merauke AUSTRALIA 08.12.49 LS 

137.41.24 BT 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


LAMPIRAN 6 

DAFTAR 101 PUSKESMAS PRIORITAS PROGRAM YANKES DTPK 2007 - 2009 

NO PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN 

1 SUMUT Nias Selatan 

2 KEPRI Natuna 

NAMA 

PUSKESMAS 

STATUS 

Non 

TT 

TT 

Jlh 

KETERANGAN 

Pulau-Pulau 

Batu Pulau Tello 1 1 Pulau terluar 

Pulau Laut Pulau Laut 1 1 Perbatasan 

Subi Subi* 1 1 Pbtsn & PPKT 

Serasan Serasan 1 1 Perbatasan 

3 BENGKULU 

Karimun 

Batam 

Bengkulu 

Utara 

Tebing Tebing 1 1 Pulau terluar 

Belakang 

Padang Blk Padang 1 1 Pulau terluar 

Enggano Enggano 1 1 Pulau terluar 

4 KALBAR Sambas 

Sanggau 

Sintang 

Kapuas Hulu 

Bengkayang 

Paloh Paloh 1 1 Perbatasan 

Sajingan Besar Sajingan 1 1 Perbatasan 

Entikong Entikong 1 1 

Balai 

Sekayam Karangan 1 1 

Ketungan Hulu Senaning 1 1 Perbatasan 

Ketungan 

Tengah Merakai 1 1 Perbatasan 

Na Kantuk Empanang 1 1 

Puring 

Sei Antu Kencana 1 1 Perbatasan 

Badau Badau 1 1 Perbatasan 

Desa 

Sepandan Lanjak 1 1 Perbatasan 

Ba Martinus Embaloh Hulu 1 1 Perbatasan 

Seluas Seluas 1 1 Perbatasan 

Jagoi Babang Jagoi Babang 1 1 Perbatasan 



5 KALTIM Kutai Barat 

NAMA STATUS 

PUSKESMAS Non TT 

TT 

Jlh 

KETERANGAN 

Long Apari Tiong Ohang 1 1 Perbatasan 

Long 

Long Pahangai Pahangai 1 1 Perbatasan 

Malinau 

Nunukan 

Berau (*) 

6 SULUT Kep. Talaud 

Minahasa 

Utara 

Sangihe 

Sitaro 

7 SULTENG Toli-Toli 

8 NTT Kupang 

Kayan Hulu Lg.Nawang 1 1 Perbatasan 

Kayan hilir Data Dian 1 1 Perbatasan 

Pujungan Lg.Pujungan 1 1 Perbatasan 

Kayan Selatan Long Ampung 1 1 Perbatasan 

Bahau Hulu Long Alango 1 1 Perbatasan 

Krayan Long Bawan 1 1 Perbatasan 

Krayan Selatan Long Ayu 1 1 Perbatasan 

Lumbis Mansalong 1 1 Perbatasan 

Nunukan Nunukan 1 1 Perbatasan 

Sebatik Setabu (*) 1 1 Pbtsn & PPKT 

Sebatik Aji Kuning(*) 1 1 Pbtsn & PPKT 

Sebatik 

Sei 

Nyamuk(*) 1 1 Pbtsn & PPKT 

Sebuku Pembeliangan 1 1 Perbatasan 

Maratua Maratua 1 1 Pulau terluar 

Miangas 1 1 Perbatasan 

Karatung(*) 1 1 Pbtsn & PPKT 

Dapalan (*) 1 1 Pbtsn & PPKT 

Gemeh Gemeh(*) 1 1 Pbtsn & PPKT 

Kakorutan 1 1 

Wori Wori 1 1 Pulau terluar 

Kendahe Kendahe 1 1 Pulau terluar 

Tabukan Utara Marore 1 1 

Siau Barat Ondong 1 1 Pulau terluar 

Dampal Utara Ogutua 1 1 Pulau terluar 

Amfoang Utara Naikliu 1 1 Perbatasan 

Amfoang Timur Noelpoi 1 1 Perbatasan 

Miomafo Barat Eban 1 1 Perbatasan 



NAMA 

STATUS 

PUSKESMAS 

TT Non 

TT 

Jlh KETERANGAN 

Miomafo Barat Tasinifu 1 1 Perbatasan 

Miomafo Timur Nunpene 1 1 Perbatasan 

Miomafo Timur Bitefa 1 1 Perbatasan 

Miomafo Barat Oeolo 1 1 Perbatasan 

Insana Utara Wini 1 1 Perbatasan 

Belu 

Tasifeto Timur Wedomu 1 1 Perbatasan 

Lamaknen Weluli 1 1 Perbatasan 

Lamaknen Nualain 1 1 Perbatasan 

Tasifeto Barat Halilulik 1 1 Perbatasan 

Kobalima Nanvalus 1 1 Perbatasan 

Raihat Haekesak 1 1 Perbatasan 

Kakuluk Mesak Atapupu 1 1 Perbatasan 

Kakuluk Mesak Haliwen 1 1 Perbatasan 

Raimanuk Webora 1 1 Perbatasan 

Alor 

Alor Selatan Padang Alang 1 1 Pulau terluar 

Alor Timur Maritaing 1 1 Pulau terluar 

Alor Barat 

Daya Buraga 1 1 Pulau terluar 

Mataru Kalunan 1 1 Pulau terluar 

9 MALUKU MTB 

10 MALUT 

Kepulauan Aru 

Halmahera 

Utara 

11 PAPUA Jayapura(Kota) 

Sarmi 

Tanimbar 

Selatan Saumlaki 1 1 Pulau terluar 

Selaru Adaut 1 1 Pulau terluar 

Selaru Namtabung 1 1 Pulau terluar 

Babar Timur Marsela 1 1 Pulau terluar 

Mdona Hiera Lelang 1 1 Pulau terluar 

Tanimbar Utara Larat 1 1 Pulau terluar 

Lemola Serwaru 1 1 Pulau terluar 

Pp. Terselatan Wonreli 1 1 Pulau terluar 

Wetar Ilwaki 1 1 Pulau terluar 

Wetar Ustutun 1 1 Pulau terluar 

Aru Tengah Koijabi 1 1 Pulau terluar 

Aru Tengah Meisiang 1 1 Pulau terluar 

Daruba 1 1 Perbatasan 

Wayabula 1 1 Perbatasan 

Bere-bere 1 1 Perbatasan 

Koya 1 1 Perbatasan 

Sarmi 1 1 Pulau terluar 



Merauke 

NAMA 

PUSKESMAS 

STATUS 

TT Non 

TT 

Jlh 

KETERANGAN 

Ulilin 1 1 Perbatasan 

Bupul 1 1 Perbatasan 

Sota 1 1 Perbatasan 

Rimba Jaya 1 1 Perbatasan 

Kimaam 1 1 Pulau terluar 

Supiori (*) 

Peg. Bintang 

Supiori Barat Sabarmiokre 1 1 Pulau terluar 

Supiori Timur Sorendoweri 1 1 Pulau terluar 

Oksibil 1 1 Perbatasan 

Iwur 1 1 Perbatasan 

Batom 1 1 Perbatasan 

Boven Digoel 

Mindiptanah 1 1 Perbatasan 

Waropko 1 1 Perbatasan 

Keerom 

Arso Barat 1 1 Perbatasan 

Waris 1 1 Perbatasan 

Senggi 1 1 Perbatasan 

Ubrub 1 1 Perbatasan 

12 IRJABAR Raja Ampat Samate 1 1 


DATA 199 KABUPATEN TERTINGGAL 

DAN PULAU PULAU KECIL TERLUAR 

LAMPIRAN 7 

NO PROPINSI TOTAL TERTINGGAL PERBA PPK TERLUAR 

TASAN BERPENDUDUK 

KAB KAB KAB PULAU 

1 NAD 23 16 0 0 0 

2 

Sumatera 

Utara 26 6 0 1 1 

3 

Sumatera 

Barat 19 9 0 0 0 

4 Riau 11 2 0 0 0 

5 Jambi 10 2 0 0 0 

6 

Sumatera 

Selatan 15 6 0 0 0 

7 Bengkulu 9 8 0 1 1 

8 Lampung 10 5 0 0 0 

9 

Bangka 

Belitung 7 3 0 0 0 

10 

Kepulauan 

Riau 6 1 1 3 3 

11 DKI 6 0 0 0 0 

12 Jawa Barat 26 2 0 0 0 

13 Jawa Tangah 35 3 0 1 1 

14 Yogyakarta 5 2 0 0 0 

15 Jawa Timur 38 8 0 0 0 

16 Banten 6 2 0 0 0 

17 Bali 9 1 0 0 0 

18 

Nusa Tanggara 

Barat 9 7 0 0 0 

19 

Nusa Tenggara 

Timur 19 15 3 1 1 

20 

Kalimantan 

Barat 13 9 5 0 0 

21 

Kalimantan 

Tengah 14 7 0 0 0 

22 

Kalimantan 

Selatan 13 2 0 0 0 

23 

Kalimantan 

Timur 13 3 3 2 2 

24 Sulawesi Utara 13 2 1 4 8 

25 

Sulawesi 

Tengah 10 9 0 1 1 

26 

Sulawesi 

Selatan 23 13 0 0 0 

27 

Sulawesi 

Tenggara 12 8 0 0 0 


NO PROPINSI TOTAL TERTINGGAL PERBA PPK TERLUAR 

TASAN BERPENDUDUK 

KAB KAB KAB PULAU 

28 Gorontalo 6 4 0 0 0 

29 Sulawesi Barat 5 5 0 0 0 

30 Maluku 8 7 0 2 11 

31 Maluku Utara 8 6 1 0 0 

32 Papua 21 19 5 3 4 

33 

Irian Jaya 

Barat 9 7 0 1 1 

JUMLAH 457 199 19 20 34 


LAMPIRAN 8 

STANDAR PERALATAN DAN LOGISTIK 

POS KESEHATAN DESA (POSKESDES) 

Peralatan dan logistik Pos Kesehatan Desa meliputi peralatan medis, 

peralatan non medis, obat, bahan habis pakai, dan alat penyuluhan. 

Adapun peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Pos Kesehatan 

Desa adalah sebagai berikut : 

No 

Nama Alat 

1 Bidan kit 

2 Meja gynekologi 

3 Meteran 

4 Palu pengukur refleks 

5 Pelvimeter obstetrik pengukur panggul 

6 Spekulum vagina (cocor bebek ukuran besar) 

7 Spekulum vagina (cocor bebek ukuran sedang) 

8 Spekulum vagina (cocor bebek ukuran kecil) 

9 Stetoskop dupleks dewasa 

10 Foetal stetoskop pinnard monorial alumunium 

11 Sudip lidah panjang 

12 Tensimeter 

13 Tensimeter manset anak 

14 Termometer klinis 

15 Termometer bayi 

16 ARI timer 

17 Pipet tetes 3 ml plastik 

18 Alat pengisap lendir bayi baru lahir 

19 Alat resusitasi dan sungkup/ resusitator infant 

20 Nasogastric tube no. 14 F 

21 Alat pemasang IUD 

22 Alat pengait IUD 

23 Gunting bedah standar lurus 

24 Gunting bedah standar lurus ujung tajam/tajam 

25 Gunting bedah standar lurus ujung tajam/tumpul 

26 Gunting bedah standar lurus ujung tumpul/tumpul 

27 Kateter karet No. 10 (Nelathon) steril 

28 Kateter karet No. 14 (Nelathon) steril 

29 Kateter logam no. 12 untuk wanita 

30 Klem tampon uterus 25 cm (bozeman) 

31 Klem tampon uterus 25 cm (schroder) 

32 Korentang lengkung penjepit alat steril 23 cm (Cheattle) 

33 Korentang penjepit sponge (Forester) 

34 Pinset anatomis 14,5 cm 


No 

Nama Alat 

35 Pinset anatomis 18 cm 

36 Semprit glycerin 30 cc 

37 Surgical hand brush terbuat dari nylon 

38 Sonde uterus 

39 Sterilisator 

40 Celemek plastik (short) panjang 52 inchi 

41 Perlak tebal lunak (200x90 cm) 

42 Sarung tangan ukuran 5,6,7 & 7,5 

43 Sarung tangan sebatas siku ukuran 5,6,7 & 7,5 

44 Baki logam tempat alat steril 

45 Mangkok untuk larutan 

46 Meja instrumen alat 

47 Hemoglobin set (Sahli) 

48 Silinder korentang steril 17 cm 

49 Standart waskom 

50 Torniquet karet 

51 Waskom bengkok (Nier-bekken) 12 cm 

52 Waskom cekung 36 cm 

53 Waskom cuci 40 cm 

54 Tiang infus 

55 Pompa Payudara untuk ASI 

56 Doppler 

57 Timbangan injak dewasa 136 kg 

58 Timbangan dacin 25 kg 

59 Timbangan bayi 

60 Timbangan dewasa + tinggi badan 

61 Alat pengukur panjang badan bayi type caliper 

62 Infus set pediatric pak isi 10 

63 Vena cateter for infant no. 26 G pak isi 10 

64 Spuit disposible 1 cc 

65 Spuit disposible 2,5 cc 

66 Tempat tidur periksa ditambah meja resusitasi bayi dengan 

penghangat 

67 Tempat tidur tindakan (persalinan) 

68 Tempat tidur pasien rawat inap 

69 Boks bayi 

70 Selimut bayi 

71 Lemari alat 

72 Lemari arsip 

73 Meja biro 

74 Kursi 

75 Bangku tunggu 

76 Tempat tidur periksa 


Bidan Kit : 

No Nama Alat Jumlah 

1 Apron plastik tebal 1 

2 Alat pengisap lendir bayi baru lahir 2 

3 ARI timer untuk bayi standar Unicef 1 

4 Autoclik device 1 

5 Baby scale 7 kg + celana 1 

6 Bak instrumen 509 (21x11x4,5 cm) 1 

7 Blood lancet 28 G 1 

8 Bowel metal 12 cm 2 

9 Catgut plain 2/0, 1,5 cm (expired date 1 

minimum 3 tahun) 

10 Kateter disposible No. 12 10 

11 Duk kain katun 60x60 cm steril 2 

12 Funduscope kayu/ foetal stetoscope 1 

13 Gunting episiotomi 14 cm 1 

14 Gunting operasi lurus 14 cm, tajam/tumpul 1 

15 Gunting tali pusat 16 cm 1 

16 HB Talquis book 1 

17 Hechting Nald, GR 12 1 

18 Hechting Nald, GT 12 1 

19 Infusion set dewasa 5 

20 Infusion set paediatric 5 

21 IV catheter no 18 G 5 

22 IV catheter no. 26 untuk bayi 5 

23 Jarum disposible 23 G, box/ 100 1 

24 Kocker lurus 16 cm, stainless 2 

25 Meteran/ metline 1,5 m 1 

26 Mucous suction (pengisap lendir) 5 

27 Nasogastric tube no. 14 F 2 

28 Needle holder Mayo 14 cm 2 

29 Nelathon catheter no. 12 steril 5 

30 Nier-bekken 20 cm stainless 2 

31 Pinset anatomi 14 cm stainless 1 

32 Pinset bedah 14 cm stainless 1 

33 Pinset bedah 18 cm stainless 1 

34 Resusitator bayi standart 1 

35 Sarung tangan bedah no. 6,5; 7; 7,5 30 ps 

36 Selimut bayi 2 

37 Senter besar 1 

38 Setengah kocker ss 14 cm 1 


No Nama Alat Jumlah 

39 Sheet plastik tebal 2 

40 Sikat tangan dari nylon halus 1 

41 Tensimeter 1 

42 Spiritus lamp sumbu 2 1 

43 Spuit disposible 1 cc 1 box 

44 Spuit disposible 3 cc 1 box 

45 Stetoskop duplex dewasa + 1 membran + 1 ps 1 

ear loop 

46 Stetoskop bayi 1 

47 Termometer bayi axilla 1 

48 Termometer digital 8 detik 1 

49 Timbangan bayi 20 kg 1 

50 Timbangan dewasa 130 kg 1 

51 Ukuran lengan ibu hamil 1 

52 Umbilical cord klem bahan nylon 10 

53 Tas bidan kit 1 

54 Tas partus kit 

55 Selimut bayi 

56 Wing Needle No. 23 & 25 G 


Lampiran 9 

Ruang Konsultasi Gizi 

1. Sarana : 

a. Ruang Konseling yang strategis (minimal 2 X 2.5 m 2 ) 

b. Lemari, kursi , meja 

c. Lemari buku 

2. Peralatan 

a. Komputer dan printer 

b. Software Nutriclin 

c. Timbangan Injak dan Timbangan Bayi 

d. Microtice 

e. Length Board 

f. Pita LILA 

g. Food Model 

h. Leaflet 

i. Form Anamnesa 


DAFTAR PRIORITAS PERALATAN 

DITJEN PENGENDALIAN PENYAKIT & 

PENYEHATAN LINGKUNGAN 

LAMPIRAN 10 

Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung 

No NAMA ALAT DAFTAR PUSTAKA 

1 

2 

3 

Oksigen 

Konsentrator 

Sound Timer 

Nebulizer 

Pedoman Pengendalian Penyakit Infeksi 

Saluran Pernafasan Akut Untuk 

Penanggulangan Pneumonia Pada Balita, 

Direktorat P2ML, Ditjen PP & PL, Depkes RI, Cetakan 

XVIII tahun 2006 (Lampiran IV : Aspek Logistik 

Program P2 ISPA, hal: 53 - 56) 

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 


1 Mikroskop Tata laksana Demam berdarah Di Indonesia, 

Ditjen PP & PL, Depkes RI, Cetakan XVIII, tahun 

2006 (Bab III : Diagonis Demam Dengue / DBD, hal 

: 17 - 22) 

2 Mesin Fog 

3 Hematrokrit 

Centrifuge 

Pencegahan & Pemberantasan Demam 

Berdarah Dengue Di Indonesia, Ditjen P & PL, 

Depkes RI tahun 2005 (Buku 1: Bab III : 

Pemeriksaan Penderita DBD , hal : 10 - 11, Buku 3 

: Bab IV : Cara Memberantas Nyamuk Penular DBD, 

hal : 13 - 14) 

Direktorat Surveillans Epidemiologi Imunisasi Kesehatan Masyarakat 


1 Lemari Es RCW 50 

EK 

Pedoman Teknis Imunisasi Tingkat Puskesmas, 

Ditjen PP & PL, Depkes RI, tahun 2006, Penerbit 

2 Lemari Es Tenaga 

Surya 

Unicef ( Bab IV : Penanganan Peralatan Rantai 

Vaksin, hal 21 - 35) 

3 Vaccine Carrier 

Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular 

NO NAMA ALAT DAFTAR PUSTAKA 


1 Jantung sehat Kit 

-Tensi meter air 

raksa 

-Stetoskcop 

adult 

- Pengukur berat 

badan dan tinggi 

badan 

- Pengukuran 

Lingkar pinggang 

1. Pedoman Surveilans Epidemiologi 

Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, 

Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 2007, hal: 

37-39 

2. Pedoman teknis Penemuan dan Tatalaksana 

Penyakit Hipertensi, Jakarta: Departemen 

Kesehatan RI, 2006, hal : 18-20 

2 ECG Pedoman Surveilans Epidemiologi Peny 

Jantung dan Pembuluh Darah, Jakarta : 

Departemen Kesehatan RI, 2007, hal : 13 

3 Pemeriksaan 

kholesterol, HDL 

menggunakan 

metode 

refraktofotometri 

4 Test inspeksi visual 

terdiri : 

a. lampu sorot 

b. speculum 

c. meja ginekologi 

portable 

d. kursi putar 

untuk operator 

e. tangga untuk 

meja ginekology 

5 Cyosurgery kit : 

1. Pedoman Pengendalian Peny. Jantung& 

Pembuluh Darah, Jakarta,Depkes RI 2007, hal 

: 12 

2. Pedoman Surveilans Epidemiologi Penyakit 

Jantung dan Pembuluh Darah, Jakarta : 

Departemen Kesehatan RI, 2007, hal : 9, 10 

Pedoman TOT Penyakit Kanker (dalam proses 

cetak) 

Pedoman TOT Penyakit Kanker (dalam proses 

cetak) 

a. Kriogun 

b. N2O 

c. Kolposcopy 

d. Spekulum beak 

(hitam) 

e. meja ginekologi 

elektrik 

d. kursi putar 

untuk operator 


e. tangga untuk 

meja ginekology 

6 Body fat analyser Pedoman Pengendalian Diabetes Melitus & 

Penyakit Metabolik, Jakarta : Departemen 

Kesehatan RI, 2007, hal : 11 

7 Glukosa test Pedoman Pengendalian Diabetes Melitus & 

Penyakit Metabolik, Jakarta : Departemen 

Kesehatan RI, 2007, hal : 12 

8 Trauma kit Petunjuk Teknis Penemuan &Tatalaksana 


Akibat Kecelakaan Lalulintas : Jakarta : 

Departemen Kesehatan RI, 2007, hal : 17 

9 Peak Flow Rate 

Meter 

Pedoman Pengendalian Asma, Jakarta : Depkes 

RI, 2007, hal : 18 

10 Nebulizer 

11 Spirometer 1. Pedoman Pengendalian Asma, Jakarta : 

Depkes RI, 2007, hal : 10 

2. Pedoman Penemuan dan Tatalaksana PPOK, 

Jakarta : Depkes RI, 2007 hal : 9, 23, 25, 26 

Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular 


1 Jantung sehat Kit 

- Tensi meter air raksa 

- Stetoskop dewasa 

- Pengukur berat badan 

dan tinggi badan 

- Pengukuran lingkar 

pinggang 



Departemen Kesehatan RI, 2007, hal: 37-39 

2. Pedoman teknis Penemuan dan 

Tatalaksana Penyakit Hipertensi, 

Departemen Kesehatan RI, 2006, hal : 18-20 

2 ECG Pedoman Surveilans Epidemiologi Peny 

Jantung dan Pembuluh Darah, Depkes RI 

2007, hal 13 

3 Pemeriksaan kholesterol, 

HDL menggunakan metode 

refraktofotometri 

1. Pedoman Pengendalian Peny. Jantung 

dan Pembuluh Darah, Depkes RI 2007 hal 

12 



Depkes RI 2007 hal 9 

4 Test inspeksi visual terdiri : Pedoman TOT Penyakit Kanker 

a. lampu sorot 

b. speculum 

c. meja ginekologi portable 

d. kursi putar untuk 

operator 

e. tangga untuk meja 

ginekology 

5 Cyosurgery kit : Pedoman TOT Penyakit Kanker 

a. Kriogun 

b. N2O 

c. Kolposcopy 

d. Spekulum beak (hitam) 

e. meja ginekologi elektrik 

d. kursi putar untuk 

operator 

e. tangga untuk meja 

ginekology 



6 Body fat analyser 

7 Glukosa test 

8 Trauma kit 

9 Peak Flow Rate Meter 

Pedoman Pengendalian Diabetes Melitus 

dan Penyakit Metabolik, Depkes RI 2007, hal 

11 

Petunjuk Teknis Penemuan dan Tatalaksana 

Akibat Kecelakaan Lalulintas; Depkes RI 

2007 hal 17 

10 Nebulizer 

11 Spirometer Pedoman Penemuan dan tatalaksana PPOK, 

Depkes RI, 2007 hal 9,23,25,26 

Direktorat Penyehatan Lingkungan 

Pedoman Standar Peralatan Kesehatan Lingkungan di Daerah, Depkes RI, 

Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Tahun 

2005, Lampiran 1 – 13 

1 Sanitarian Field Kit terdiri dari : 

Mosquito Traps (aspirator, paper cup, cidukan plastik, botol larva, lensa 

loupe pembesar) 

Fly Grill 

Thermometer 

Hygrometer 

Lux meter 

Peralatan Penunjang pengambilan sampel terdiri dari : 

Pisau stainless steel, Pinset stainless steel, kompas stainless steel, counter, 

petridish, media carry & blair, anal rectal swab, sarung tangan karet, 

masker, burner, lampur senter, alumunium foil, lampu spiritus stainless 

steel, thermos vol. 250 cc, meteran linen 50 mtr, tas tempat peralatan 

2 Soil Test Kit terdiri dari : 

Sendok, centrifuge, tabung centrifuge, object glass, cover glass, gelas ukur 

1000 ml, saringan kawat kasa, Hydrometer, mikroskop, batang pengaduk, 

corong, timbangan, rak tabung, pipet 

3 Food Contamination Test Kit terdiri dari : 

Paddle tester kit,swab tester kit, LT/MUG Broth (single strengt),EC/MUG 

(single strengt), filter holder with receiver,mesuring cylinder, erlenmeyer, 

chlorine tester, iodine tester, portable coliform incubater panel sawith, 

selected operating temperature of 25° to 110°C with pilot lamp, funnel, 

innoculating wire, rack coliform tube, portable food blender, pulp stainer, 

food basin stainless steel, sterile membran filter (47 mm, 0,45 micron M 

pore size), vynil glove, hard carrying box, digital thermometer, digital pH 

meter, flash light, syring 25 ml, aquadest bottle,test tube 16 x 60 mm, 

vacuum pump nalge, rubber pipet, ultra violet lamp portable, erlarglasglass 


4 Cholinesterase Test Kit 

a Tintometer Kit terdiri dari: 

pipet, Kurvet, tabung, sumbat karet, tabung volumetrik, spatula, pen steril 

(vaccinesteel/autoclic), pipet otomatis, test tube. 

b Cholinesterase Kit terdiri dari : 

autoclic, botol tempat indikator, botol tempat substrat, botol tempat 

aquadest, botol penyemprot, erlenmeyer 500 cc, gelas kimia 100 cc, gelas 

ukur 250 cc, gelas takar, holder autoclic, kertas pembanding (kuninghijau), 

lampu spiritus + penyangga, pipet otomatis 0,01 ml, rak tabung 

reaksi, sikat tabung reaksi, kotak, syringe, botol alkohol, pH meter, botol 

aquadest, petridish 

5 Water Test Kit 

a Pengukuran Kimia, terdiri dari : 

Amonium test 

Total Hardness test 

Mangenese test 

Alumunium test 

Iron test 

Sulfate Test 

Chloride test 

Nitrate test 

Nitrite test 

Chlorine test 

pH test 

b Pengukuran Fisika, terdiri dari : 

Turbidity test 

Temperature test 

6 Alat Pengambilan Sampel Usap Alat Makan/Masak dan Rectal Swab terdiri 

dari : 

Kapas lidi steril, sarung tangan steril/bersih, gunting kecil, lampu spiritus, 

termos es, tas pembawa sampel, sabun desinfeksi 


LAMPIRAN 11 

STANDAR FASILITAS MEDIS INSTALASI GAWAT DARURAT 

RUMAH SAKIT 

Fasilitas dan penunjang yang harus tersedia selain ditentukan oleh kelas 

IGD rumah sakit juga ditentukan oleh jumlah kasus yang di tangani. 

KELAS BINTANG 

NO 

/RUANG 

4 

A. RUANG TRIASE 

• Kit 

Pemeriksaan 

Sederhana 

• Brankar 

Penerimaan 

Pasien 

• Pembuatan 

rekam medik 

khusus 

• Label (pada 

saat korban 

massal) 

B. RUANG TINDAKAN 

1 Ruang Resusitasi 

BINTANG 

3 

BINTANG 

2 

BINTANG 

1 

+ + + + 

+ (1 : 3) + (1:3) + (1 : 5) + (1 : 5) 

+ + + + 

KETERANGAN 

Minimal 2 

Rasio 

(Cross Sectional) 

(perlu dibuatkan 

form) 

PERALATAN MEDIS 

• Nasopharingeal + + + + Minimal 1 setiap no 

tube 

• Oropharingeal + + + + Minimal 1 setiap no 

tube 

• Laringoscope + + + + Minimal 1 setiap no 

set Anak 

• Laringoscope + + + + Minimal 1 setiap no 

set Dewasa 

• Nasotrakheal + + + + Minimal 1 setiap no 

tube 

• Orotracheal + + + + Minimal 1 setiap no 

• Suction + + + + Sesuai jumlah TT 

• Tracheostomi + + + + Minimal 1 setiap no 

set 

• Bag Valve Mask + + + + Minimal 1 setiap no 

(Dewasa/Anak) 

• Kanul Oksigen + + + + Sesuai jumlah TT 

• Oksigen mask + + + + Minimal 1 

(D/A) 

• Chest Tube + + + + Minimal 1 

• Crico / + + + + Minimal 1 

Trakheostomi 

• Ventilator 

+ + 

Transport 

+/- - Minimal 1 

• Vital Sign + + 

Sesuai jumlah TT 

+/- - 

Monitor 

• Infusion pump + + +/- - 

• Syringe pump + + +/- - 

2 s/d 3 tiap TT 

• ECG + + + + Minimal 1 

• Vena Section + + + + Minimal 1 

• Defibririlator + + + + Minimal 1 


NO 

KELAS BINTANG BINTANG BINTANG BINTANG 

/RUANG 

4 

3 

2 

1 

KETERANGAN 

• Gluko stick + + + + Minimal 1 

• Stetoskop + + + + Minimal 1 

• Termometer + + + + Minimal 1 

• Nebulizer + + + + Minimal 1 

• Oksigen Medis / + + + + 

Consentrator 

Rasio 1:1 TT di UGD 

• Warmer + + +/- - Minimal 1 

Imobilization Set + + + + 

• Neck Collar + + + + Minimal 1 

• Splint + + + + Minimal 1 set 

• Long Spine + + + + 

Board 

• Scoop Strecher + + + + 

• Kndrik 

+ + + + 

Extrication 

Deviice (KED) 

• Urine Bag + + + + Minimal 1 set / TT 

• NGT + + + + 

• Wound Toilet + + + + 

Set 

• USG + +/- - - Minimal 1 

• Film Viewer + + + + 

OBAT – OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI 

• Cairan Infus + + + + 

Koloid 


Kristaloid 


Dextrose 

• Adrenalin + + + + 

• Sulphas 

+ + + + 

Atropin 

• Kortikosteroid + + + + 

• Lidokain + + + + 

• Dextrose 50% + + + + 

Selalu 

• Aminophilin + + + + tersedia dalam 

• Pethidin + + + + jumlah yang cukup 

• Morfin + + + + di IGD tanpa harus 

• Anti convulsion + + + + 

di resepkan 

• Dopamin + + + + 

• Dobutamin + + + + 

• ATS + + + + 

• Trombolitik + + + + 

• Amiodaron 

+ + + + 

(inotropik) 

• APD : Masker + + + + 

• Mannitol + + + + 

• Furosemide 

• APD : Sarung 

Tangan 

+ + + + 

2 Ruang Tindakan Bedah 

• Meja Operasi / 

tempat tidur 

tindakan 

• Dressing set 

Minimal 

3 

Minimal 

10 


Minimal 3 Minimal Minimal 1 

1 

Minimal 

10 

Minimal 

10 

Minimal 

10 


NO 

KELAS 

/RUANG 

• Infusion Set 

• Vena Section 

set 

• Torakosintetis 

set 

BINTANG 

4 

Minimal 

10 

BINTANG 

3 

Minimal 

10 

BINTANG 

2 

Minimal 

10 

Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 


BINTANG 

1 

Minimal 

10 

• Metal kauter Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 - 

• Film Viewer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 - 

• Tiang infus Minimal 6 Minimal 6 Minimal 2 Minimal 2 

• Lampu operasi Minimal 3 Minimal 3 Minimal 1 Minimal 1 

• Thermometer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Stetoskop Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Suction Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Sterilisator Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Bidai Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Splint Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

OBAT-OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI 

• Analgetik + + + 

• Antiseptik + + + 

• Cairan 

+ + + 

kristaloid 

• Lidokain + + + 

• Wound 

+ + + 

dressing 

• BMHP 

• Alat-alat anti + + + 

septic 

• Benang jarum + + + 

- 

- 

KETERANGAN 

Selalu 

tersedia dalam 

jumlah yang cukup 

di ruang tindakan 

bedah tanpa harus 

diresepkan 

3 Ruang Tindakan Medical 

• Kumbah 

Lambung Set 


Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• EKG Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Kursi Pe Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Irigatoreriksaan Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Nebulizer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 


• Oksigen Medis Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• NGT Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Syrine Pump Minimal 2 Minimal 2 Minimal 2 - 

• Infusion Pump Minimal 2 Minimal 2 Minimal 2 - 

• Jarum Spinal Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Lampu Kepala Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Bronchoscopy Minimal 1 Minimal 1 - - Bisa bergabung, bisa 

terpisah 

• Opthalmoscop Minimal 1 Minimal 1 - - 

• Otoscope set Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Slit Lamp Minimal 1 +/- - - 

• Tiang Infus Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Tempat Tidur Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 


NO 

KELAS BINTANG BINTANG BINTANG BINTANG 

/RUANG 

4 

3 

2 

1 

• Film Viewer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

OBAT – OBATAN 

• SA + + + + 

• Aminophilin + + + + 

• Dopamin + + + + 

• Kristaloid 


Koloid 


Kristaloid 


Dextrose 

• Adrenalin + + + + 

• Sulpat Atropin + + + + 

• Kortikosteroid + + + + 

• Lidokain + + + + 

• Dextrose 50% + + + + 

• Aminophilin + + + + 

• Pethidin + + + + 

• Morfin + + + + 


• Dopamin + + + + 


• Dopamin + + + + 

• Dobutamin + + + + 

• ATS + + + + 

• Trombolitik + + + + 

• Amiodaron 

+ + + + 

(inotropik) 

• APD : Masker + + + + 

• Mannitol + + + + 

• Furosemide 

• APD : Sarung 

+ + + + 

Tangan 

KETERANGAN 

Tersedia dalm jumlah 

cukup 

Selalu 

Tersedia dalam 

jumlah yang cukup di 

UGD tanpa harus di 

resepkan 

4 Ruang Tindakan Bayi & Anak 


• Inkubator Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Tiang infus Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Tempat tidur Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Film viewer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 


• Oksigen Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

OBAT – OBATAN / BAHAN MEDIS HABIS PAKAI 

• Stesolid + + + + 

• Mikro drips set + + + + 

• Intra Osseus set + + + + 

5 Ruang Tindakan Kebidanan 


• Kuret set 


Minimal 1 / 

bergabung 

/ 

bergabung 

/ 

bergabung 

• Partus set Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Suction bayi Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 

• Meja ginekologi 

Minimal 1 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Tersedia dlm jumlah 

yang cukup 


NO 

KELAS 

/RUANG 

BINTANG 

4 

BINTANG 

3 

• Meja Partus Minimal 1 Minimal 1 

/ 

bergabung 

• Vacuum set Minimal 1 Minimal 1 

/ 

bergabung 

• Forcep set Minimal 1 Minimal 1 

/ 

bergabung 

• CTG Minimal 1 Minimal 1 

/ 

bergabung 

• Resusitasi set Minimal 1 Minimal 1 

/ 

bergabung 

• Doppler Minimal 1 Minimal 1 

/ 

bergabung 

• Suction Bayi 

baru lahir 

Minimal 1 Minimal 1 

/ 

bergabung 

• Laennec Minimal 1 Minimal 1 

/ 

bergabung 

• Tiang infus 

Minimal 1 

Minimal 1 / 

bergabung 

• Tempat tidur 

Minimal 1 

Minimal 1 / 

bergabung 

• Film viewer 

Minimal 1 

Minimal 1 / 

bergabung 

BINTANG 

2 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

OBAT-OBATAN 

BINTANG 

1 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

Minimal 1 

/ 

bergabung 

• Uterotonika + + + + 

• Prostaglandin + + + + 

KETERANGAN 

Tersedia dlm jumlah 

yang cukup 


PERALATAN PONEK 

LAMPIRAN 12 

1) Peralatan Neonatal 

No Jenis Peralatan Jmlh 

1 Inkubator 2 

2 Infant Warmer 2 

3 Pulse Oxymeter Neonatus 1 

4 Therapy Sinar 1 

5 Syringe Pump 2 

6 Alat-Alat Resusitasi Neonatus 

Laryngoskop Neonatal, Lidah kuku ukuran 0,00 

1 

7 Balon sungkup bayi (bag mask) 1 

8 CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) 1 

2) Peralatan Maternal 


1 Kotak Resusitasi berisi : 1 

- Bilah Laringoskop 1 

- Balon 1 

- Bola lampu laringskop ukuran dewasa 1 

- Baterai cadangan untuk bilah laringoskop 1 

- Bola lampu laringoskop cadangan 1 

- Selang reservoar oksigen 1 

- Masker oksigen 1 

- Pipa endotrakeal 1 

- Plester 1 

- Gunting 1 

- Kateter penghisap 1 

- Naso gastric tube 1 

- Alat suntik 1, 2 1 / 2 , 3, 5, 10, 20, 50 cc 1 

- Ampul Epinefrin / Adrenalin 1 

- NaCL 0,9% / larutan Ringer Asetat / RL 1 

- MgSO4 1 

- Sodium bikarbonat 8,4% 1 

- Kateter Vena 1 

- Infus Set 1 

2 Ekstraktor vakum 1 

3 Inkubator 1 

4 Penghangat (Radiant Warmer) 1 



5 Forceps naegele 1 

6 AVM (Aspirasi Vakum Manual) 1 

7 Pompa vakum listrik 1 

8 Monitor denyut jantung / pernapasan 1 

9 Foetal Doppler 1 

10 Set Sectio Saesaria 1 


LAMPIRAN 13 

BAGIAN YANG DAPAT DIHUBUNGI 

No Unit Telp Ext Fax 

1 Bagian Program & Informasi, Setditjen. Bina 5201590 3302 5227705 

Pelayanan Medik 

2 Subdit Bina Yanmedik Dasar, Dit. Bina Pelayanan 

Medik Dasar, Ditjen Bina Pelayanan Medik 

3 Subdit Gawat Darurat & Evakuasi, Dit. Bina 

Pelayanan Medik Dasar, Ditjen Bina Pelayanan Medik 

4 Subdit Yanmed RSU Pendidikan, Dit. Bina Pelayanan 

Medik Spesialistik, Ditjen Bina Pelayanan Medik 

5201590 5316 5222430 

5201590 5319 5222430 

5201590 5301 5274915 

5 Subdit Yanmed RSU Non Pendidikan, Dit. Bina 

Pelayanan Medik Spesialistik, Ditjen Bina Pelayanan 

Medik 

6 Subdit Yanmed RSU Khusus, Dit. Bina Pelayanan 

Medik Spesialistik, Ditjen Bina Pelayanan Medik 

7 Bagian Program & Informasi, Setditjen. Bina 

Kesehatan Masyarakat 

8 Subdit Bina Kesehatan Ibu Hamil, Dit. Bina 

Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Kesmas 

9 Subdit Bina Kesehatan Maternal, Pencegahan 

Komplikasi, Dit. Bina Kesehatan Ibu, Ditjen Bina 

Kesmas 

10 Subdit Bina Kesehatan Reproduksi, Dit. Bina 

Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Kesmas 

11 Subdit Bina Kesehatan Bayi, Dit. Bina Kesehatan 

Anak, Ditjen Bina Kesmas 

12 Subdit Bina Upaya Kes Daerah Tertinggal Perbatasan 

& Kepulauan. Dit. Bina Kes Kom, Ditjen Bina Kesmas 

13 Subdit Bina Instansi Kesehatan Dasar & UKBM, Dit. 

Bina Kes Komunitas, Ditjen Bina Kesmas 

14 

Bagian Program & Informasi, Setbadan PPSDM 

15 Bagian Tata Usaha Pusat Promosi Kesehatan, 

Setjen 

16 

Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi, Setjen 

17 Bagian Program & Informasi, Setditjen. Bina 

Farmasi & Alat Kesehatan 

18 Bagian Program & Informasi, Setditjen. PP dan PL, 

Ditjen PPPL 

19 Bidang Sarana dan Prasarana , Pusat Sarana 

Prasarana & Peralatan Kesehatan, Setjen 

20 Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaaan 

dan Anggaran, Setjen 

21 Bagian Penyusunan Anggaran, Biro Perencanaan dan 

Anggaran, Setjen 

5201590 5303 52960450 

5201590 5306 5279487 

5201590 8203 5279216 

5201590 8209 5221227 

5201590 1200 5221227 

5201590 8211 5265002 

5201590 7914 5214891 

5201590 7203 5203116 

5201590 7205 5203116 

7224819 314 7224764 

5201590 6908 5203873 

5201590 1166 5203874 

5201590 8176 5214869 

4247537 104 42670283 

5201590 6304 5265041 

5201590 8004 5214903 

5201590 1171 5265402 


LAMPIRAN 14 

ALOKASI DAK KESEHATAN TAHUN 2009 

NO 

NAMA 

PROVINSI/KAB/KOTA 

YANKESDAS RS KAB/KOTA RS PROV 

(Rp. 000.000) 

NAD 

1 Kab. Aceh Barat 

7.391 2.210 

RSU Cut Nyak 

Dien 

4.105 

RSU Dr. Zainal Abidin 

RSJ Banda Aceh 

2 Kab. Aceh Besar 

7.844 

3 Kab. Aceh Selatan 

7.012 

4 Kab. Aceh Singkil 

8.313 

5 Kab. Aceh Tengah 

6.429 

6 Kab. Aceh Tenggara 

6.407 1.267 RSU Kutacane 

7 Kab. Aceh Timur 

7.407 1.737 RSU ID Rayek 

8 Kab. Aceh Utara 

7.160 1.525 RSU Cut Meutia 

9 Kab. Bireuen 

7.271 

10 Kab. Pidie 

8.664 1.640 RSU Biereuneun 

11 Kab. Simeulue 

6.740 

12 Kota Banda Aceh 

6.372 1.211 RSU Meuraxa 

13 Kota Sabang 

7.571 2.053 RSU Sabang 

14 Kota Langsa 

6.350 

15 Kota Lhokseumawe 

6.384 

16 Kab. Nagan Raya 

7.030 1.435 RSU Nagan Raya 

17 Kab. Aceh Jaya 

5.699 

18 Kab. Aceh Barat Daya 

6.225 

19 Kab. Gayo Lues 

6.603 

20 Kab. Aceh Tamiang 

6.631 1.200 RSU Tamiang 

21 Kab. Bener Meriah 

5.886 

22 Kab. Pidie Jaya 

9.177 

23 Kota Subulussalam 

8.212 


NO 

NAMA 



Provinsi Sumatera Utara 

RSU Dr. Pirngadi Medan 

3.664 

RSU Haji Medan 

RSU Pematang Siantar 

1 Kab. Asahan 

2 Kab. Dairi 

3 Kab. Deli Serdang 

4 Kab. Tanah Karo 

5 Kab. Labuhan Batu 

6 Kab. Langkat 

7 Kab. Mandailing Natal 

8 Kab. Nias 

9 Kab. Simalungun 

10 Kab. Tapanuli Selatan 

7.497 1.548 RSU Kisaran 

6.456 1.775 RSU Sidikalang 

9.059 

6.388 1.245 RSU Kaban Jahe 

RSU Rantau 

9.038 1.953 Parapat 

8.246 1.451 RSU Tanjung Pura 

6.779 

10.681 2.712 RSU Gunung Sitoli 

7.490 RSU Parapat 

2.334 

RSU Simalungun 

RSU Padang Sidempuan 

11 Kab. Tapanuli Tengah 

12 Kab. Tapanuli Utara 

13 Kab. Toba Samosir 

14 Kota Binjai 

15 Kota Medan 

16 Kota Pematang Siantar 

17 Kota Sibolga 

18 Kota Tanjung Balai 

19 Kota Tebing Tinggi 

20 Kota Padang Sidimpuan 

21 Kab. Pakpak Bharat 

22 Kab. Nias Selatan 

23 Kab. Humbang Hasundutan 

24 Kab. Serdang Bedagai 

25 Kab. Samosir 

26 Kab. Batu Bara 

27 Kab. Padang Lawas 

28 Kab. Padang Lawas Utara 

6.723 

7.102 

6.338 

5.425 

9.691 

5.906 

6.012 1.468 RSU FL. Tobing 

5.949 5.891 RSU Tanjung Balai 

5.691 1.389 RSU Tebing Tinggi 

5.854 

5.760 

8.026 

5.890 

8.297 

7.032 

8.488 

1.797 RSU Sibubuhan 

7.775 1.799 RSU Gunung Tua 


NO 

NAMA 


Provinsi Sumatera Barat 

1 Kab. Lima Puluh Kota 7.516 

2 Kab. Agam 

3 Kab. Kepulauan Mentawai 

4 Kab. Padang Pariaman 

5 Kab. Pasaman 

6 Kab. Pesisir Selatan 

7 Kab. Sawahlunto Sijunjung 

8 Kab. Solok 

9 Kab. Tanah Datar 

10 Kota Bukit Tinggi 

11 Kota Padang Panjang 

12 Kota Padang 

13 Kota Payakumbuh 

14 Kota Sawahlunto 

15 Kota Solok 

16 Kota Pariaman 

17 Kab. Pasaman Barat 

18 Kab. Dharmasraya 

19 Kab. Solok Selatan 

Provinsi Riau 


9.404 

7.504 

6.914 

5.337 

7.756 2.366 RSU Painan 

6.136 

6.493 

7.215 1.877 

6.355 

6.458 1.612 

RSU Prof. 

Hanafiah 

RSU Padang 

Panjang 

7.439 1.913 RSU Sei Sapih 

6.036 1.393 RSU Payakumbuh 

6.677 1.885 RSU Sawahlunto 

6.242 

6.306 1.921 RSU Pariaman 

RSU Pasaman 

7.218 1.292 Barat 

5.707 

6.449 1.837 RSU Muara Labuh 

7.382 

RSU Dr. A. Mochtar Bukit 

Tinggi 

RSJ Prof. HB Saanin 

Padang 

RSU Solok 

RSU Pariaman 

1 Kab. Bengkalis 

2 Kab. Indragiri Hilir 

3 Kab. Indragiri Hulu 

4 Kab. Kampar 

5 Kab. Kuantan Singingi 

6 Kab. Pelalawan 

7 Kab. Rokan Hilir 

8 Kab. Rokan Hulu 

9 Kab. Siak 

10 Kota Dumai 

11 Kota Pekanbaru 

7.834 2.311 RSU Bengkalis 

5.737 

4.000 RSU Purihusada 

RSU Indrasari 

2.226 Rengat 

6.271 RSU Bangkinang 

7.454 1.402 RSU pelalawan 

RSU Bagan Siapiapi 

2.276 

5.875 

6.949 2.019 RSU Dumai 


NO 

NAMA 


Provinsi Kepulauan Riau 


1 Kab. Bintan 

2 Kab. Natuna 

3 Kab. Karimun 

4 Kota Batam 

5 Kota Tanjung Pinang 

6 Kab. Lingga 

Provinsi Jambi 

1 Kab. Batanghari 

2 Kab. Bungo 

3 Kab. Kerinci 

4 Kab. Merangin 

5 Kab. Muaro Jambi 

6 Kab. Sarolangun 

7 Kab. Tanjung Jabung Barat 

8 Kab. Tanjung Jabung Timur 

9 Kab. Tebo 

10 Kota Jambi 

Provinsi Sumatera Selatan 

1 Kab. Lahat 

2 Kab. Musi Banyuasin 

3 Kab. Musi Rawas 

4 Kab. Muara Enim 

5 Kab. Ogan Komering Ilir 

6 Kab. Ogan Komering Ulu 

7 Kota Palembang 

8 Kota Pagar Alam 

9 Kota Lubuk Linggau 

10 Kota Prabumulih 

11 Kab. Banyuasin 

12 Kab. Ogan Ilir 

13 Kab. OKU Timur 

14 Kab. OKU Selatan 

15 Kab. Empat Lawang 

6.435 

7.222 

7.345 2.004 RSUD Kota Batam 

RSU Tanjung 

6.512 3.650 Pinang 

RSU Lapangan 

5.723 1.583 Lingga 

6.410 

5.875 5.818 RSU Muara Bungo 

7.005 2.191 RSU Sungai Penuh 

8.224 1.643 RSU Bangko 

7.573 1.260 RSU Muaro Jambi 

6.534 

7.008 

6.642 

6.316 

1.875 

RSU Kuala 

Tungkal 

6.273 1.281 RSU Lahat 

7.588 

2.148 RSU Sekayu 

7.225 2.600 RSU HM Rabain 

14.118 1.447 RSU Kayu Agung 

5.401 

5.770 2.131 

RSU Lubuk 

Linggau 

5.577 1.105 RSU Prabumulih 

9.002 

5.009 

6.488 

5.845 

5.749 

1.886 RSJ Jambi 


NO 

NAMA 



Provinsi Bangka Belitung 

1 Kab. Bangka 

2 Kab. Belitung 

3 Kota Pangkal Pinang 

4 Kab. Bangka Selatan 

5 Kab. Bangka Tengah 

6 Kab. Bangka Barat 

7 Kab. Belitung Timur 

Provinsi Bengkulu 

1 Kab. Bengkulu Selatan 

2 Kab. Bengkulu Utara 

3 Kab. Rejang Lebong 

4 Kota Bengkulu 

5 Kab. Kaur 

6 Kab. Seluma 

7 Kab. Mukomuko 

8 Kab. Lebong 

9 Kab. Kepahiang 

Provinsi Lampung 

1 Kab. Lampung Barat 

2 Kab. Lampung Selatan 

3 Kab. Lampung Tengah 

4 Kab. Lampung Utara 

5 Kab. Lampung Timur 

6 Kab. Tanggamus 

7 Kab. Tulang Bawang 

8 Kab. Way Kanan 

9 Kota Bandar Lampung 

10 Kota Metro 

11 Kab. Pesawaran 

6.969 2.314 RSU Sungai Liat 

6.487 

6.491 2.398 

6.600 

6.239 

6.696 

6.004 

RSU Pangkal 

Pinang 

6.361 1.326 RSU Manna 

12.629 6.157 RSU Arga Makmur 

7.304 1.534 RSU Curup 

7.382 

7.695 

7.538 

7.471 

6.405 

6.434 

7.372 1.244 RSU Liwa 

6.863 

7.636 

7.083 

9.342 

6.846 1.567 RSU Pringsewu 

9.239 1.722 RSU Manggala 

5.708 

10.581 

5.525 

6.422 

2.692 RSJ Sungai Liat 

2.857 RSU Dr. M. Yunus 

1.989 RSU H. Abdul Moeloek 


NO 

NAMA 



Provinsi Jawa Barat 

1 Kab. Bandung 

2 Kab. Bekasi 

3 Kab. Bogor 

4 Kab. Ciamis 

5 Kab. Cianjur 

6 Kab. Cirebon 

7 Kab. Garut 

8 Kab. Indramayu 

9 Kab. Karawang 

10 Kab. Kuningan 

11 Kab. Majalengka 

12 Kab. Purwakarta 

13 Kab. Subang 

14 Kab. Sukabumi 

15 Kab. Sumedang 

16 Kab. Tasikmalaya 

17 Kota Bandung 

18 Kota Bekasi 

10.488 3.617 RSU Soreang 

RSU Majalaya 

7.505 1.769 RSU Kab Bekasi 

9.752 2.674 RSU Ciawi 

9.695 1.251 RSU Ciamis 

8.132 1.389 RSU Cianjur 

RSU Cimacan 

11.955 4.200 RSU Arjawinangun 

RSU Waled 

9.715 1.230 RSU Dr. Slamet 

9.235 3.184 RSU Indramayu 

RSU Patrol 

7.720 1.847 RSU Karawang 

7.329 2.218 RSU Cideres 

5.848 1.158 RSU Bayu Asih 

8.106 1.643 RSU Subang 

9.502 RSU Sekarwangi 

RSU Jampang 

3.279 Kulon 

RSU Palabuhan 

Ratu 

7.740 

1.616 RSU Sumedang 

6.987 1.950 RSU Ujung Berung 

19 Kota Bogor 

20 Kota Cirebon 

21 Kota Depok 

22 Kota Sukabumi 

23 Kota Cimahi 

24 Kota Tasikmalaya 

25 Kota Banjar 

26 Kab. Bandung Barat 

6.859 1.297 RSU Gunung Jati 

5.446 1.532 RSU R. Syamsudin 

5.511 1.421 RSU Cimahi 

5.510 

4.934 1.451 RSU Banjar 


NO 

NAMA 



Provinsi Banten 

1 Kab. Lebak 

2 Kab. Pandeglang 

3 Kab. Serang 

4 Kab. Tangerang 

5 Kota Cilegon 

6 Kota Tangerang 

7 Kota Serang 

Provinsi Jawa Tengah 

1 Kab. Banjarnegara 

2 Kab. Banyumas 

3 Kab. Batang 

4 Kab. Blora 

5 Kab. Boyolali 

6 Kab. Brebes 

7 Kab. Cilacap 

8 Kab. Demak 

9 Kab. Grobogan 

10 Kab. Jepara 

11 Kab. Karanganyar 

12 Kab. Kebumen 

13 Kab. Kendal 

14 Kab. Klaten 

15 Kab. Kudus 

16 Kab. Magelang 

17 Kab. Pati 

18 Kab. Pekalongan 

19 Kab. Pemalang 

7.600 1.385 RSU Adjidarmo 

8.294 

7.070 2.507 RSU Serang 

8.228 2.494 RSU Tangerang 

5.740 

8.463 

7.500 RSU Banyumas 

2.868 

RSU Ajibarang 

7.142 1.936 RSU Batang 

7.464 

7.415 1.480 

RSU Pandan 

Arang 

8.948 2.834 RSU Brebes 

8.841 RSU Cilacap 

2.620 

RSU Majenang 

8.111 

7.841 2.401 

8.021 

7.370 

7.994 

7.335 

9.257 

7.191 

RSU Dr. R. 

Soedjati 

8.085 2.619 RSU Muntilan 

7.831 

7.439 RSU Kajen 

1.499 

RSU Kraton 

7.067 3.017 RSU Dr. M. Ashari 

3.437 

RSU Margono Soekardjo 

Purwokerto 

RSJ Dr. RM Soedjarwadi 

Klaten 

RS Tugurejo Semarang 

RSU Dr. Moewardi 

Surakarta 


NO 

NAMA 



20 Kab. Purbalingga 

21 Kab. Purworejo 

22 Kab. Rembang 

23 Kab. Semarang 

24 Kab. Sragen 

25 Kab. Sukoharjo 

26 Kab. Tegal 

27 Kab. Temanggung 

28 Kab. Wonogiri 

29 Kab. Wonosobo 

30 Kota Magelang 

31 Kota Pekalongan 

32 Kota Salatiga 

33 Kota Semarang 

34 Kota Surakarta 

35 Kota Tegal 

Provinsi DI Yogyakarta 

1 Kab. Bantul 

2 Kab. Gunung Kidul 

3 Kab. Kulon Progo 

4 Kab. Sleman 

5 Kota Yogyakarta 

Provinsi Jawa Timur 

1 Kab. Bangkalan 

2 Kab. Banyuwangi 

3 Kab. Blitar 

4 Kab. Bojonegoro 

5 Kab. Bondowoso 

6 Kab. Gresik 

7 Kab. Jember 

6.191 1.049 RSU Purbalingga 

6.802 

6.400 1.578 RSU Rembang 

7.525 RSU Ambarawa 

2.386 

RSU Ungaran 

7.375 

8.331 

8.474 1.656 RSU Dr. Soeselo 

6.179 

7.369 

7.055 1.168 RSU Wonosobo 

5.744 

6.546 

5.614 

7.018 

6.161 

6.290 1.236 RSU Kardinah 

8.751 2.497 RSU P. Senopati 

7.504 

6.964 

7.088 1.627 RSU Sleman 

RSU Kota 

6.801 1.357 Yogyakarta 

6.242 1.045 RSU Bangkalan 

7.329 RSU Blambangan 

8.781 

RSU Genteng 

6.906 

9.706 

9.339 0.656 

RSU Dr. H. 

Koesnadi 

7.113 4.000 RSU Gresik 

7.271 RSU Balung 

8.635 

RSU Kalisat 

RSU Dr. Soebandi 


NO 

NAMA 



8 Kab. Jombang 

9 Kab. Kediri 

10 Kab. Lamongan 

11 Kab. Lumajang 

12 Kab. Madiun 

13 Kab. Magetan 

14 Kab. Malang 

15 Kab. Mojokerto 

16 Kab. Nganjuk 

17 Kab. Ngawi 

18 Kab. Pacitan 

19 Kab. Pamekasan 

20 Kab. Pasuruan 

21 Kab. Ponorogo 

22 Kab. Probolinggo 

23 Kab. Sampang 

24 Kab. Sidoarjo 

25 Kab. Situbondo 

26 Kab. Sumenep 

27 Kab. Trenggalek 

28 Kab. Tuban 

29 Kab. Tulungagung 

30 Kota Blitar 

31 Kota Kediri 

32 Kota Madiun 

33 Kota Malang 

34 Kota Mojokerto 

35 Kota Pasuruan 

36 Kota Probolinggo 

37 Kota Surabaya 

38 Kota Batu 

4.000 RS Jombang 

2.221 RSU Pare 

8.017 1.220 RSU Dr. Soegiri 

11.214 4.000 RSU Dr Haryoto 

7.525 0.978 RSU Panti Waluyo 

6.406 0.977 RSU Dr. Sayidiman 

7.810 

7.544 4.000 

RSUD Dr 

Soekandar 

6.362 1.443 RSU Kertosono 

6.899 10.000 RSU Soeroto 

7.711 

6.680 1.035 RSU Pamekasan 

8.109 1.228 RSU Bangil 

RSU Prof. M. 

7.997 1.129 Harjono 

7.912 RSU Waluyo Jati 

2.812 

RSU Tongas 

6.943 

17.594 7.000 RSU Sidoarjo 

6.940 1.839 RSU Situbondo 

4.000 RSU M. Anwar 

6.867 1.182 RSU Dr. Soedomo 

RSU Dr. R. 

8.002 1.751 Koesma 

12.848 5.624 RSU Dr. Iskak 

6.038 1.164 RSU Mardi Waluyo 

5.005 4.700 RSU Gambiran 

6.042 1.119 RSU Madiun 

5.760 1.038 

6.063 2.224 

5.792 

RSU Dr. Wahidin 

SH 

RSU Dr. 

Soedarsono 

7.804 2.077 RSU Tambakrejo 

5.766 


NO 

NAMA 



Provinsi Kalimantan Barat 

1 Kab. Bengkayang 

2 Kab. Landak 

3 Kab. Kapuas Hulu 

4 Kab. Ketapang 

5 Kab. Pontianak 

7.552 

6.338 1.394 RSU Landak 

RSU Dr. A 

9.098 1.696 Diponegoro 

RSU Dr. Agus 

9.318 1.620 Djam 

2.379 

RSU Dr. Sudarso 

Pontianak 

6 Kab. Sambas 

7 Kab. Sanggau 

8 Kab. Sintang 

9 Kota Pontianak 

10 Kota Singkawang 

11 Kab. Sekadau 

12 Kab. Melawi 

13 Kab. Kayong Utara 

9.052 RSU Sambas 

2.319 

RSU Pemangkat 

7.920 1.800 RSU Sanggau 

7.857 1.491 RSU Sintang 

7.769 

7.242 1.933 RSU Dr. Abdul Azis 

6.195 

6.847 

8.122 

14 Kab. Kubu Raya 

8.120 

Provinsi Kalimantan 

Tengah 5.000 

RSUD. Dr. Dorris S. 

Palangkaraya 

1 Kab. Barito Selatan 

2 Kab. Barito Utara 

3 Kab. Kapuas 

4 Kab. Kotawaringin Barat 

5 Kab. Kotawaringin Timur 

6 Kota Palangkaraya 

7 Kab. Barito Timur 

8 Kab. Murung Raya 

9 Kab. Pulang Pisau 

10 Kab. Gunung Mas 

11 Kab. Lamandau 

12 Kab. Sukamara 

13 Kab. Katingan 

14 Kab. Seruyan 

6.586 5.211 RSU Buntok 

7.121 1.743 RSU Muara Teweh 

RSUD Dr. 

13.072 4.000 Soemarmo 

RSU Sultan 

8.872 6.281 Imanuddin 

8.282 

6.512 

6.389 

6.985 4.000 

7.966 

7.099 

6.286 

7.756 

8.481 

RSUD Pulang 

Pisau 


NO 

NAMA 




Selatan 

1 Kab. Banjar 

2 Kab. Barito Kuala 

3 Kab. Hulu Sungai Selatan 

4 Kab. Hulu Sungai Tengah 

5 Kab. Hulu Sungai Utara 

6 Kab. Kota Baru 

7 Kab. Tabalong 

8 Kab. Tanah Laut 

9 Kab. Tapin 

10 Kota Banjar Baru 

11 Kota Banjarmasin 

12 Kab. Balangan 

13 Kab. Tanah Bumbu 

7.818 1.642 RSU Ratu Zalekha 

7.293 1.547 RSU Marabahan 

7.812 1.261 RSU Hasan Basri 

6.536 1.831 RSU Damanhuri 

RSU Pambalah 

6.374 1.297 Batung 

7.898 

6.666 1.689 RSU Tanjung 

RSU Boejasin 

6.993 1.413 Pelaihari 

RSU Datu Sanggul 

6.694 1.300 R. 

6.324 1.479 RSU Banjar Baru 

6.618 

6.262 

7.662 3.000 RSU Tanah Bumbu 

6.639 

RSU Ansari Saleh 

Banjarmasin 

RSU Ulin Banjarmasin 


Timur 

1 Kab. Berau 

2 Kab. Bulungan 

3 Kab. Kutai Kartanegara 

4 Kab. Kutai Barat 

5 Kab. Kutai Timur 

6 Kab. Malinau 

7 Kab. Nunukan 

8 Kab. Pasir 

9 Kota Balikpapan 

10 Kota Bontang 

11 Kota Samarinda 

12 Kota Tarakan 

13 Kab. Penajam Paser Utara 

14 Kab. Tana Tidung 

9.228 4.000 RSU Abdul Rivai 

10.533 

9.069 

10.355 

9.137 

8.149 1.333 RSU Nunukan 

7.482 

3.811 

RSJ Samarinda 

RSU Tarakan 


NO 

NAMA 



Provinsi Sulawesi Utara 

1 Kab. Bolaang Mongondow 

2 Kab. Minahasa 

3 Kab. Sangihe 

4 Kota Bitung 

5 Kota Manado 

6 Kab. Kepulauan Talaud 

7 Kab. Minahasa Selatan 

8 Kota Tomohon 

9 Kab. Minahasa Utara 

7.296 1.439 

7.871 2.200 

RSU Datoe 

Binangkang 

RSU dr. Sam 

Ratulangi 

10.945 7.195 RSU Liun Kendage 

6.670 1.975 RSU Bitung 

6.934 

8.458 

8.022 

6.799 

7.366 

10 Kota Kotamobagu 

11.829 

11 

Kab. Bolaang Mongondow 

Utara 9.396 

12 

Kab. Kep. Siau 

Tagulandang Biaro 13.415 

13 Kab. Minahasa Tenggara 

Provinsi Gorontalo 

11.000 

5.172 RSU Noongan Langowan 

1 Kab. Boalemo 

2 Kab. Gorontalo 

3 Kota Gorontalo 

4 Kab. Pohuwato 

5 Kab. Bone Bolango 

6 Kab. Gorontalo Utara 

Provinsi Sulawesi Tengah 

1 Kab. Banggai 

2 Kab. Banggai Kepulauan 

3 Kab. Buol 

4 Kab. Toli-Toli 

5 Kab. Donggala 

6 Kab. Morowali 

7 Kab. Poso 

8 Kota Palu 

9 Kab. Parigi Moutong 

10 Kab. Tojo Una Una 

6.347 1.410 RSU Boalemo 

7.546 

7.666 1.845 RSU Aloei Saboe 

6.590 

7.071 

8.496 

7.205 

6.903 

6.981 6.217 RSU Buol 

6.282 1.519 RSU Mokopido 

7.873 

7.351 

10.544 4.000 RSU Poso 

7.189 1.689 RSU Anutapura 

6.636 1.659 RSU Anuntaloka 

6.076 1.147 RSU Ampana 

7.662 RSU Undata Palu 


NO 

NAMA 



Provinsi Sulawesi Selatan 

1 Kab. Bantaeng 

2 Kab. Barru 

3 Kab. Bone 

4 Kab. Bulukumba 

5 Kab. Enrekang 

6 Kab. Gowa 

7 Kab. Jeneponto 

8 Kab. Luwu 

9 Kab. Luwu Utara 

6.537 1.779 RSU A. Makatutu 

6.472 1.336 RSU Barru 

8.499 1.234 RSU Tenriawanu 

7.878 1.715 RSU Bulukumba 

6.586 1.344 RSU Enrekang 

RSU 

7.301 2.857 Sungguminasa 

RSU Lanto D 

6.078 1.108 Pasewang 

7.750 

7.667 1.452 

RSU Andi Jemma 

M. 

10 Kab. Maros 

7.263 

Kab. Pangkajene 

11 

Kepulauan 6.864 1.925 RSU Pangkep 

12 Kab. Pinrang 

13 Kab. Selayar 

14 Kab. Sidenreng Rappang 

15 Kab. Sinjai 

16 Kab. Soppeng 

17 Kab. Takalar 

18 Kab. Tana Toraja 

19 Kab. Wajo 

20 Kota Pare-Pare 

21 Kota Makassar 

22 Kota Palopo 

23 Kab. Luwu Timur 

Provinsi Sulawesi Barat 

6.930 1.399 RSU Lasinrang 

7.660 1.651 RSU Selayar 

RSU Arifin 

6.351 1.546 Nu'mang 

6.759 1.356 RSU Sinjai 

6.882 

7 1.291 RSU Ajapange 

6.838 1.723 RSU Lakipadada 

7.391 

7.126 

7.414 1.218 

RSU Daya 

Makassar 

6.364 1.499 RSU Palopo 

6.891 1.163 RSU Luwu Timur 

3.482 RSU Haji Makassar 

1 Kab. Majene 

2 Kab. Mamuju 

3 Kab. Polewali Mandar 

4 Kab. Mamasa 

5 Kab. Mamuju Utara 

6.759 

8.702 1.621 RSU Mamuju 

7.553 

6.032 

6.788 


NO 

NAMA 



Provinsi Sulawesi 

Tenggara 

1 Kab. Buton 

2 Kab. Konawe 

3 Kab. Kolaka 

4 Kab. Muna 

5 Kota Kendari 

6 Kota Bau-Bau 

7 Kab. Konawe Selatan 

8 Kab. Bombana 

9 Kab. Wakatobi 

10 Kab. Kolaka Utara 

11 Kab. Konawe Utara 

12 Kab. Buton Utara 

Provinsi Bali 

7.978 4.000 RSU Pasar Wajo 

9.073 

6.830 1.259 RSU Kolaka 

7.595 1.531 RSU Raha 

6.630 1.787 RSU Abunawas 

6.897 1.560 RSU Bau-Bau 

7.543 

6.885 1.399 RSU Bombana 

7.524 

6.535 

7.516 

8.739 

4.706 

RSU Provinsi Sultra 

Kendari 

RSJ Soeparto H. Kendari 

1 Kab. Badung 

2 Kab. Bangli 

3 Kab. Buleleng 

4 Kab. Gianyar 

5 Kab. Jembrana 

6 Kab. Karangasem 

7 Kab. Klungkung 

8 Kab. Tabanan 

6.792 1.149 RSU Badung 

6.806 1.408 RSU Bangli 

7.477 

7.359 1.606 RSU Sanjiwani 

7.093 5.762 RSU Negara 

6.859 

7.289 1.973 RSU Klungkung 

7.492 1.887 RSU Tabanan 

9 Kota Denpasar 

6.499 1.195 RSU Wangaya 

Provinsi Nusa Tenggara 

Barat 2.719 RSU Mataram 

1 Kab. Bima 

2 Kab. Dompu 

3 Kab. Lombok Barat 

4 Kab. Lombok Tengah 

5 Kab. Lombok Timur 

6 Kab. Sumbawa 

7 Kota Mataram 

8 Kota Bima 

9 Kab. Sumbawa Barat 

7.198 1.323 RSU Raba 

6.616 1.782 RSU Dompu 

RSU Patut P.P. 

7.117 1.740 Gerung 

7.851 

7.346 1.641 

7.811 1.532 

6.513 

7.459 

6.826 4.000 

RSU Dr. R. 

Sudjono 

RSU Sumbawa 

Besar 

RSU Sumbawa 

Barat 


NO 

NAMA 



Provinsi Nusa Tenggara 

Timur 6.974 

1 Kab. Alor 

2 Kab. Belu 

3 Kab. Ende 

4 Kab. Flores Timur 

5 Kab. Kupang 

6 Kab. Lembata 

7 Kab. Manggarai 

8 Kab. Ngada 

9 Kab. Sikka 

10 Kab. Sumba Barat 

11 Kab. Sumba Timur 

12 Kab. Timor Tengah Selatan 

13 Kab. Timor Tengah Utara 

14 Kota Kupang 

15 Kab. Rote Ndao 

16 Kab. Manggarai Barat 

17 Kab. Nagekeo 

18 Kab. Sumba Barat Daya 

19 Kab. Sumba Tengah 

20 Kab. Manggarai Timur 

1 

Provinsi Maluku 

7.176 

8.094 1.708 RSU Atambua 

7.760 1.815 RSU Ende 

7.734 1.529 RSU Larantuka 

8.280 

7.475 

7.672 1.380 RSU Ruteng 

9.136 2.483 RSU Bajawa 

RSU Hillers 

8.043 1.748 Maumere 

8.837 

7.838 1.376 

RSU Umbu Rara 

Meha 

7.813 1.682 RSU Soe 

8.161 

8.128 

6.211 

7.151 

8.896 

7.125 

8.481 

7.894 

Kab. Maluku Tenggara 

Barat 10.773 

2 Kab. Maluku Tengah 

3 Kab. Maluku Tenggara 

4 Kab. Pulau Buru 

5 Kota Ambon 

6 Kab. Seram Bagian Barat 

7 Kab. Seram Bagian Timur 

8 Kab. Kepulauan Aru 

9 Kota Tual 

7.259 

6.468 

7.378 

8.323 

6.527 

7.161 

7.822 

7.234 4.000 RSU Tual 

4.392 

RSU Prof Dr. WZ. 

Johanes Kupang 

RSU Dr. M. Haulussy 

Ambon 


NO 

NAMA 



Provinsi Maluku Utara 

1 Kab. Halmahera Tengah 

2 Kab. Halmahera Barat 

3 Kota Ternate 

4 Kab. Halmahera Timur 

5 Kota Tidore Kepulauan 

6 Kab. Kepulauan Sula 

7 Kab. Halmahera Selatan 

8 Kab. Halmahera Utara 

Provinsi Papua 

1 Kab. Biak Numfor 

2 Kab. Jayapura 

3 Kab. Jayawijaya 

4 Kab. Merauke 

5 Kab. Mimika 

6 Kab. Nabire 

7 Kab. Paniai 

8 Kab. Puncak Jaya 

9 Kab. Kepulauan Yapen 

10 Kota Jayapura 

11 Kab. Sarmi 

12 Kab. Keerom 

13 Kab. Yahukimo 

14 Kab. Pegunungan Bintang 

15 Kab. Tolikara 

16 Kab. Boven Digoel 

17 Kab. Mappi 

18 Kab. Asmat 

19 Kab. Waropen 

20 Kab. Supiori 

21 Kab. Mamberamo Raya 

22 Kab. Membramo Tengah 

23 Kab. Yalimo 

24 Kab. Lanny Jaya 

8.225 

7.446 4.000 RSU Jailolo 

7.791 

7.126 

7.140 5.692 RSU Soasio 

8.168 

7.371 

9.305 2.224 RSU Tobelo 

9.012 

9.334 1.397 RSU Sentani 

18.696 2.713 RSU Wamena 

17.338 3.204 RSU Merauke 

10.617 4.000 RSU Mimika 

7.521 

12.850 4.000 RSUD Enarotali 

31.519 

12.271 

9.169 2.400 RSU Abepura 

10.226 

8.261 

30.997 

29.712 

17.195 

10.218 

13.431 

15.499 

10.178 

7.204 

9.511 

12.948 

13.906 

14.193 

5.442 RSU Ternate 

6.610 RSU Prov Jayapura 


NO 

NAMA 



25 Kab. Nduga 

26 Kab. Puncak 

27 Kab. Dogiyai 

Provinsi Papua Barat 

1 Kab. Sorong 

2 Kab. Manokwari 

3 Kab. Fak Fak 

4 Kota Sorong 

5 Kab. Sorong Selatan 

6 Kab. Raja Ampat 

7 Kab. Teluk Bintuni 

8 Kab. Teluk Wondama 

9 Kab. Kaimana 

14.017 

33.726 

6.455 

8.461 5.744 RSU Kab. Sorong 

10.989 1.733 RSU Manokwari 

7.711 4.889 RSU Fak Fak 

8.070 

7.829 

10.152 

9.306 

7.162 

7.997 


LAMPIRAN 15 

KEBUTUHAN PERALATAN 

PELAYANAN KESEHATAN IBU 

TAHUN 2009 

NO 

PROPINSI 

TARGET 

PUSK 

TT 

MAMPU 

PONED 

MIN 4 

PER 

KAB/ 

KOTA 

PONED 

KIT 

PENGGANTIAN KERUSAKAN 

BIDAN 

KIT 

IMPLAN 

T KIT 

KB KIT 

IUD 

KIT 

ALAT PENDETEKSI PENCEGAHAN KOMPLIKASI 

KEBIDANAN 

HB 

SAHLI 

PROTEIN 

URIN/ 

DIPSTICK 

GULA 

DARAH 

PUASA/ 

DIPSTICK 

GOL. 

DAR 

AH 

ALAT PENDETEKSI 

PENCEGAHAN 

KOMPLIKASI 

KEBIDANAN PADA 

DAERAH KHUSUS 

MALARIA/ 

RAPID 

DIAGNOSIS 

TEST 

HIV/ 

RAPID 

TEST 3 

JENIS 

NAD 

1 Kab. Simeulue 

2 Kab. Aceh Singkil 

4 - 66 66 66 66 2194 2194 2194 - - 

2 2 120 120 120 120 4369 4369 4369 - - 

3 Kab. Aceh Selatan 

3 1 27 27 27 27 4974 4974 4974 - - 

Kab. Aceh 

4 

Tenggara 4 - 43 43 43 43 4714 4714 4714 - - 

5 Kab. Aceh Timur 

6 Kab. Aceh Tengah 

7 Kab. Aceh Barat 

8 Kab. Aceh Besar 

9 Kab. Pidie 

1 3 196 196 196 196 9068 9068 9068 - - 

3 1 26 26 26 26 3924 3924 3924 - - 

1 3 86 86 86 86 4123 4123 4123 - - 

- 6 37 37 37 37 7368 7368 7368 - - 

1376 

2 2 127 127 127 127 13763 13763 3 - - 

10 Kab. Bireuen 

- 4 31 31 31 31 9138 9138 9138 - - 

11 Kab. Aceh Utara 

1259 

2 2 27 27 27 27 12595 12595 5 - - 

Kab. Aceh Barat 

12 

Daya 3 1 15 15 15 15 3318 3318 3318 - - 

13 Kab. Gayo Lues 

3 1 25 25 25 25 2168 2168 2168 - - 

Kab. Aceh 

14 

Tamiang 3 1 68 68 68 68 6008 6008 6008 - - 

15 Kab. Nagan Raya 

16 Kab. Aceh Jaya 

17 Kab. Bener Meriah 

18 Kota Banda Aceh 

19 Kota Sabang 

3 1 31 31 31 31 3089 3089 3089 - - 

3 1 21 21 21 21 1713 1713 1713 - - 

2 2 55 55 55 55 3554 3554 3554 - - 

3 1 13 13 13 13 5324 5324 5324 - - 

4 - 44 44 44 44 854 854 854 - - 

20 Kota Langsa 

4 - 25 25 25 25 3766 3766 3766 - - 

Kota 

21 

Lhokseumawe 3 1 46 46 46 46 4059 4059 4059 - - 


141

NO 

PROPINSI 

TARGET 

PUSK 

TT 

MAMPU 

PONED 

MIN 4 

PER 

KAB/ 

KOTA 

PONED 

KIT 


BIDAN 

KIT 

IMPLAN 

T KIT 

KB KIT 

IUD 

KIT 


KEBIDANAN 

HB 

SAHLI 

PROTEIN 

URIN/ 

DIPSTICK 

GULA 

DARAH 

PUASA/ 

DIPSTICK 

GOL. 

DARAH 


PENCEGAHAN 

KOMPLIKASI 


DAERAH KHUSUS 

MALARI 

A/ 

RAPID 

DIAGNO 

SIS 

TEST 

HIV/ 

RAPID 

TEST 3 

JENIS 

SUMATERA 

UTARA 

1 Kab. Nias 

- 4 29 29 29 29 11,789 11,789 11,789 - 11,789 

2 

Kab. Mandailing 

Natal 1 3 62 62 62 62 9,804 9,804 9,804 - 9,804 

3 

Kab. Tapanuli 

Selatan - 9 145 145 145 145 16,686 16,686 16,686 - 16,686 

4 

Kab. Tapanuli 

Tengah 1 3 19 19 19 19 7,232 7,232 7,232 - 7,232 

5 

Kab. Tapanuli 

Utara 1 3 54 54 54 54 7,253 7,253 7,253 - 7,253 

6 Kab. Toba Samosir 

7 Kab. Labuhan Batu 

8 Kab. Asahan 

9 Kab. Simalungun 

10 Kab. Dairi 

11 Kab. Karo 

12 Kab. Deli Serdang 

13 Kab. Langkat 

3 1 23 23 23 23 4,875 4,875 4,875 - 4,875 

- 5 92 92 92 92 25,698 25,698 25,698 - 25,698 

- 7 62 62 62 62 28,035 28,035 28,035 - 28,035 

- 4 89 89 89 89 23,738 23,738 23,738 - 23,738 

- 4 27 27 27 27 7,923 7,923 7,923 - 7,923 

- 4 76 76 76 76 8,267 8,267 8,267 - 8,267 

- 6 46 46 46 46 38,954 38,954 38,954 - 38,954 

2 2 30 30 30 30 25,540 25,540 25,540 - 25,540 

14 Kab. Nias Selatan 

2 2 27 27 27 27 7,354 7,354 7,354 - 7,354 

15 

Kab. Humbang 

Hasundutan 2 2 25 25 25 25 4,190 4,190 4,190 - 4,190 

16 

Kab. Pakpak 

Bharat 1 3 42 42 42 42 985 985 985 - 985 

17 Kab. Samosir 

1 3 43 43 43 43 16,577 16,577 16,577 - 16,577 

Kab. Serdang 

18 

Bedagai 1 3 31 31 31 31 3,299 3,299 3,299 - 3,299 

19 Kota Sibolga 

3 1 64 64 64 64 2,208 2,208 2,208 - 2,208 

20 Kota Tanjung Balai 

4 - 64 64 64 64 4,925 4,925 4,925 - 4,925 

Kota Pematang 

21 

Siantar 4 - 64 64 64 64 6,126 6,126 6,126 - 6,126 

22 Kota Tebing Tinggi 

23 Kota Medan 

4 - 64 64 64 64 3,527 3,527 3,527 - 3,527 

3 1 64 64 64 64 51,659 51,659 51,659 - 51,659 

24 Kota Binjai 

1 3 64 64 64 64 6,591 6,591 6,591 - 6,591 

Kota Padang 

25 

Sidempuan 3 1 73 73 73 73 4,849 4,849 4,849 - 4,849 

1 

2 

SUMATERA 

BARAT 

Kab. Kepulauan 

Mentawai 2 2 7 7 7 7 2,118 2,118 2,118 - 2,118 

Kab. Pesisir 

Selatan - 8 90 90 90 90 9,664 9,664 9,664 - 9,664 

3 Kab. Solok 

- 4 44 44 44 44 9,641 9,641 9,641 - 9,641 

Kab. Sawahlunto/ 

4 

Sijunjung - 5 55 55 55 55 5,397 5,397 5,397 - 5,397 


142

NO 

PROPINSI 

TARGET 

PUSK 

TT 

MAMPU 

PONED 

MIN 4 

PER 

KAB/ 

KOTA 

PONED 

KIT 


BIDAN 

KIT 

IMPLAN 

T KIT 

KB KIT 

IUD 

KIT 


KEBIDANAN 

HB 

SAHLI 

PROTEIN 

URIN/ 

DIPSTICK 

GULA 

DARAH 

PUASA/ 

DIPSTICK 

GOL. 

DARAH 


PENCEGAHAN 

KOMPLIKASI 


DAERAH KHUSUS 

MALARI 

A/ 

RAPID 

DIAGNO 

SIS 

TEST 

HIV/ 

RAPID 

TEST 3 

JENIS 

5 Kab. Tanah Datar 

- 7 101 101 101 101 7,084 7,084 7,084 - 7,084 

Kab. Padang 

6 

Pariaman - 6 76 76 76 76 9,161 9,161 9,161 - 9,161 

7 Kab. Agam 

- 4 42 42 42 42 10,232 10,232 10,232 - 10,232 

Kab. Lima Puluh 

8 

Koto - 4 64 64 64 64 8,000 8,000 8,000 - 8,000 

9 Kab. Pasaman 

1 3 27 27 27 27 7,784 7,784 7,784 - 7,784 

10 Kab. Solok Selatan 

2 2 52 52 52 52 3,494 3,494 3,494 - 3,494 

11 

Kab. Dharmas 

Raya 2 2 54 54 54 54 4,311 4,311 4,311 - 4,311 

12 

Kab. Pasaman 

Barat - 6 69 69 69 69 8,037 8,037 8,037 - 8,037 

13 Kota Padang 

14 Kota Solok 

1 3 - - - - 18,772 18,772 18,772 - 18,772 

3 1 9 9 9 9 1,394 1,394 1,394 - 1,394 

15 Kota Sawah Lunto 

2 2 12 12 12 12 1,126 1,126 1,126 - 1,126 

Kota Padang 

16 

Panjang 4 - 4 4 4 4 990 990 990 - 990 

17 Kota Bukittinggi 

18 Kota Payakumbuh 

19 Kota Pariaman 

1 

RIAU 

4 - 6 6 6 6 2,493 2,493 2,493 - 2,493 

3 1 1 1 1 1 2,439 2,439 2,439 - 2,439 

3 1 31 31 31 31 1,842 1,842 1,842 - 1,842 

Kab. Kuantan 

Singingi 4 6 192 192 192 192 7,589 7,589 7,589 - 7,589 

2 Kab. Indragiri Hulu 

3 Kab. Indragiri Hilir 

4 Kab. Pelalawan 

5 Kab. Siak 

6 Kab. Kampar 

7 Kab. Rokan Hulu 

8 Kab. Bengkalis 

9 Kab. Rokan Hilir 

10 Kota Pekan Baru 

11 Kota Dumai 

JAMBI 

3 3 172 172 172 172 8,889 8,889 8,889 - 8,889 

4 4 118 118 118 118 18,720 18,720 18,720 - 18,720 

4 4 137 137 137 137 8,362 8,362 8,362 - 8,362 

4 4 101 101 101 101 8,926 8,926 8,926 - 8,926 

4 4 216 216 216 216 16,167 16,167 16,167 - 16,167 

4 4 152 152 152 152 10,871 10,871 10,871 - 10,871 

4 4 190 190 190 190 19,517 19,517 19,517 - 19,517 

4 4 192 192 192 192 14,122 14,122 14,122 - 14,122 

- 13 58 58 58 58 21,633 21,633 21,633 - 21,633 

4 4 60 60 60 60 6,231 6,231 6,231 - 6,231 

1 Kab. Kerinci 

2 Kab. Merangin 

3 Kab. Sarolangun 

4 Kab. Batang Hari 

1 3 14 14 14 14 8,851 8,851 8,851 - 8,851 

1 3 13 13 13 13 8,830 8,830 8,830 - 8,830 

1 3 34 34 34 34 6,302 6,302 6,302 - 6,302 

1 3 9 9 9 9 5,550 5,550 5,550 - 5,550 

143 

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

NO 

PROPINSI 

TARGET 

PUSK 

TT 

MAMPU 

PONED 

MIN 4 

PER 

KAB/ 

KOTA 

PONED 

KIT 


BIDAN 

KIT 

IMPLAN 

T KIT 

KB KIT 

IUD 

KIT 


KEBIDANAN 

HB 

SAHLI 

PROTEIN 

URIN/ 

DIPSTICK 

GULA 

DARAH 

PUASA/ 

DIPSTICK 

GOL. 

DARAH 


PENCEGAHAN 

KOMPLIKASI 


DAERAH KHUSUS 

MALARI 

A/ 

RAPID 

DIAGNO 

SIS 

TEST 

HIV/ 

RAPID 

TEST 3 

JENIS 

5 Kab. Muaro Jambi 

1 3 8 8 8 8 7,707 7,707 7,707 - 7,707 

6 

Kab. Tanjung 

Jabung Timur 1 3 3 3 3 3 5,658 5,658 5,658 - 5,658 

7 

Kab. Tanjung 

Jabung Barat 3 1 59 59 59 59 7,036 7,036 7,036 - 7,036 

8 Kab. Tebo 

9 Kab. Bungo 

1 3 31 31 31 31 6,825 6,825 6,825 - 6,825 

1 3 60 60 60 60 7,118 7,118 7,118 - 7,118 

10 Kota Jambi 

3 1 31 31 31 31 12,638 12,638 12,638 - 12,638 

SUMATERA 

SELATAN 

1 

Kab. Ogan 

Komering Ulu 4 - 18 18 18 18 8,137 8,137 8,137 8,137 - 

2 

Kab. Ogan 

Komering Ilir - 5 15 15 15 15 17,244 17,244 17,244 17,244 - 

3 Kab. Muara Enim 

4 Kab. Lahat 

- 8 122 122 122 122 17,244 17,244 17,244 17,244 - 

2 2 20 20 20 20 14,826 14,826 14,826 14,826 - 

5 Kab. Musi Rawas 

1 3 36 36 36 36 13,223 13,223 13,223 13,223 - 

Kab. Musi 

6 

Banyuasin - 6 47 47 47 47 12,266 12,266 12,266 12,266 - 

7 Kab. Banyuasin 

4 - 151 151 151 151 19,692 19,692 19,692 19,692 - 

8 

Kab. Ogan 

Komering Ulu 

Selatan 4 - 26 26 26 26 8,535 8,535 8,535 8,535 - 

9 

Kab. Ogan 

Komering Ulu 

Timur 2 2 34 34 34 34 15,092 15,092 15,092 15,092 - 

10 Kab. Ogan Ilir 

11 Kota Palembang 

12 Kota Prabumulih 

4 - 60 60 60 60 9,337 9,337 9,337 9,337 - 

3 1 24 24 24 24 35,685 35,685 35,685 35,685 - 

3 1 30 30 30 30 3,944 3,944 3,944 3,944 - 

13 Kota Pagar Alam 

4 - 37 37 37 37 3,163 3,163 3,163 3,163 - 

Kota Lubuk 

14 

Linggau 4 - 53 53 53 53 4,402 4,402 4,402 4,402 - 

1 

2 

3 

BENGKULU 

Kab. Bengkulu 

Selatan 1 3 97 97 97 97 3,937 3,937 3,937 3,937 - 

Kab. Rejang 

Lebong - 4 46 46 46 46 7,018 7,018 7,018 7,018 - 

Kab. Bengkulu 

Utara 1 3 58 58 58 58 8,997 8,997 8,997 8,997 - 

4 Kab. Kaur 

5 Kab. Seluma 

6 Kab. Mukomuko 

7 Kab. Lebong 

8 Kab. Kepahiang 

9 Kota Bengkulu 

1 3 21 21 21 21 3,303 3,303 3,303 3,303 - 

2 2 62 62 62 62 5,004 5,004 5,004 5,004 - 

1 3 14 14 14 14 3,998 3,998 3,998 3,998 - 

2 2 12 12 12 12 2,996 2,996 2,996 2,996 - 

2 2 27 27 27 27 3,338 3,338 3,338 3,338 - 

1 3 48 48 48 48 9,230 9,230 9,230 9,230 - 


144

NO 

PROPINSI 

TARGET 

PUSK 

TT 

MAMPU 

PONED 

MIN 4 

PER 

KAB/ 

KOTA 

PONED 

KIT 


BIDAN 

KIT 

IMPLAN 

T KIT 

KB KIT 

IUD 

KIT 


KEBIDANAN 

HB 

SAHLI 

PROTEIN 

URIN/ 

DIPSTICK 

GULA 

DARAH 

PUASA/ 

DIPSTICK 

GOL. 

DARAH 


PENCEGAHAN 

KOMPLIKASI 


DAERAH KHUSUS 

MALARI 

A/ 

RAPID 

DIAGNO 

SIS 

TEST 

HIV/ 

RAPID 

TEST 3 

JENIS 

LAMPUNG 

1 

Kab. Lampung 

Barat - 4 7 7 7 7 10,411 10,411 10,411 - 10,411 

2 Kab. Tanggamus 

- 4 25 25 25 25 21,680 21,680 21,680 - 21,680 

3 

Kab. Lampung 

Selatan 1 3 36 36 36 36 32,989 32,989 32,989 - 32,989 

4 

Kab. Lampung 

Timur - 4 21 21 21 21 23,660 23,660 23,660 - 23,660 

5 

Kab. Lampung 

Tengah - 6 2 2 2 2 28,321 28,321 28,321 - 28,321 

6 

Kab. Lampung 

Utara - 4 8 8 8 8 14,639 14,639 14,639 - 14,639 

7 Kab. Way Kanan 

- 4 5 5 5 5 9,324 9,324 9,324 - 9,324 

8 

Kab. Tulang 

Bawang - 5 52 52 52 52 19,574 19,574 19,574 - 19,574 

9 

Kota Bandar 

Lampung - 4 89 89 89 89 21,000 21,000 21,000 - 21,000 

10 Kota Metro 

KEP. BANGKA 

BELITUNG 

1 Kab. Bangka 

2 Kab. Belitung 

2 2 46 46 46 46 3,044 3,044 3,044 - 3,044 

3 1 10 10 10 10 6,276 6,276 6,276 6,276 - 

3 1 5 5 5 5 3,410 3,410 3,410 3,410 - 

3 Kab. Bangka Barat 

4 - 28 28 28 28 3,751 3,751 3,751 3,751 - 

Kab. Bangka 

4 

Tengah 4 - 17 17 17 17 3,931 3,931 3,931 3,931 - 

5 

6 

7 

Kab. Bangka 

Selatan 

3 1 5 5 5 5 3,893 3,893 3,893 3,893 - 

Kab. Belitung 

Timur 2 2 3 3 3 3 2,530 2,530 2,530 2,530 - 

Kota Pangkal 

Pinang 3 1 8 8 8 8 3,812 3,812 3,812 3,812 - 

KEPULAUAN 

RIAU 

1 Kab. Karimun 

1 3 31 31 31 31 5,953 5,953 5,953 5,953 5,953 


2 

Riau/Bintan - 4 50 50 50 50 3,572 3,572 3,572 3,572 3,572 

3 Kab. Natuna 

4 Kab. Lingga 

- 4 43 43 43 43 2,803 2,803 2,803 2,803 2,803 

1 3 18 18 18 18 2,376 2,376 2,376 2,376 2,376 

5 Kota Batam 

4 - 27 27 27 27 22,728 22,728 22,728 22,728 22,728 

Kota Tanjung 

6 

Pinang 3 1 32 32 32 32 4,932 4,932 4,932 4,932 4,932 


145

NO 

PROPINSI 

TARGET 

PUSK 

TT 

MAMPU 

PONED 

MIN 4 

PER 

KAB/ 

KOTA 

PONED 

KIT 


BIDAN 

KIT 

IMPLAN 

T KIT 

KB KIT 

IUD 

KIT 


KEBIDANAN 

HB 

SAHLI 

PROTEIN 

URIN/ 

DIPSTICK 

GULA 

DARAH 

PUASA/ 

DIPSTICK 

GOL. 

DARAH 


PENCEGAHAN 

KOMPLIKASI 


DAERAH KHUSUS 

MALARI 

A/ 

RAPID 

DIAGNO 

SIS 

TEST 

HIV/ 

RAPID 

TEST 3 

JENIS 

JAWA BARAT 

1 Kab. Bogor 

2 Kab. Sukabumi 

3 Kab. Cianjur 

4 Kab. Bandung 

5 Kab. Garut 

6 Kab. Tasikmalaya 

7 Kab. Ciamis 

8 Kab. Kuningan 

9 Kab. Cirebon 

10 Kab. Majalengka 

11 Kab. Sumedang 

12 Kab. Indramayu 

13 Kab. Subang 

14 Kab. Purwakarta 

15 Kab. Karawang 

16 Kab. Bekasi 

17 Kota Bogor 

18 Kota Sukabumi 

19 Kota Bandung 

20 Kota Cirebon 

21 Kota Bekasi 

22 Kota Depok 

23 Kota Cimahi 

24 Kota Tasikmalaya 

25 Kota Banjar 

- 6 259 259 259 259 114,822 114,822 114,822 - 114,822 

- 4 223 223 223 223 62,572 62,572 62,572 - 62,572 

- 5 222 222 222 222 59,763 59,763 59,763 - 59,763 

- 4 340 340 340 340 93,708 93,708 93,708 - 93,708 

2 2 287 287 287 287 51,678 51,678 51,678 - 51,678 

- 4 204 204 204 204 51,885 51,885 51,885 - 51,885 

- 6 216 216 216 216 33,584 33,584 33,584 - 33,584 

- 5 337 337 337 337 31,680 31,680 31,680 - 31,680 

- 4 386 386 386 386 60,933 60,933 60,933 - 60,933 

- 9 315 315 315 315 23,478 23,478 23,478 - 23,478 

- 6 239 239 239 239 29,566 29,566 29,566 - 29,566 

- 4 310 310 310 310 33,219 33,219 33,219 - 33,219 

- 5 244 244 244 244 36,734 36,734 36,734 - 36,734 

- 4 127 127 127 127 22,111 22,111 22,111 - 22,111 

- 5 129 129 129 129 60,287 60,287 60,287 - 60,287 

- 4 170 170 170 170 51,895 51,895 51,895 - 51,895 

4 - 63 63 63 63 21,032 21,032 21,032 - 21,032 

1 3 45 45 45 45 8,223 8,223 8,223 - 8,223 

4 - - - - - 45,300 45,300 45,300 - 45,300 

2 2 - - - - 6,595 6,595 6,595 - 6,595 

2 2 - - - - 47,722 47,722 47,722 - 47,722 

3 1 - - - - 27,670 27,670 27,670 - 27,670 

3 1 - - - - 11,194 11,194 11,194 - 11,194 

2 2 57 57 57 57 14,179 14,179 14,179 - 14,179 

4 - 22 22 22 22 4,908 4,908 4,908 - 4,908 

JAWA TENGAH 

1 Kab. Cilacap 

2 Kab. Banyumas 

3 Kab. Purbalingga 

4 Kab. Banjarnegara 

- 8 320 320 320 320 31,598 31,598 31,598 - 31,598 

- 8 222 222 222 222 29,769 29,769 29,769 - 29,769 

- 10 181 181 181 181 16,902 16,902 16,902 - 16,902 

- 8 113 113 113 113 16,860 16,860 16,860 - 16,860 

146 


NO 

PROPINSI 

TARGET 

PUSK 

TT 

MAMPU 

PONED 

MIN 4 

PER 

KAB/ 

KOTA 

PONED 

KIT 


BIDAN 

KIT 

IMPLAN 

T KIT 

KB KIT 

IUD 

KIT 


KEBIDANAN 

HB 

SAHLI 

PROTEIN 

URIN/ 

DIPSTICK 

GULA 

DARAH 

PUASA/ 

DIPSTICK 

GOL. 

DARAH 


PENCEGAHAN 

KOMPLIKASI 


DAERAH KHUSUS 

MALARI 

A/ 

RAPID 

DIAGNO 

SIS 

TEST 

HIV/ 

RAPID 

TEST 3 

JENIS 

5 Kab. Kebumen 

6 Kab. Purworejo 

7 Kab. Wonosobo 

8 Kab. Magelang 

9 Kab. Boyolali 

10 Kab. Klaten 

11 Kab. Sukoharjo 

12 Kab. Wonogiri 

13 Kab. Karanganyar 

14 Kab. Sragen 

15 Kab. Grobogan 

16 Kab. Blora 

17 Kab. Rembang 

18 Kab. Pati 

19 Kab. Kudus 

20 Kab. Jepara 

21 Kab. Demak 

22 Kab. Semarang 

23 Kab. Temanggung 

24 Kab. Kendal 

25 Kab. Batang 

26 Kab. Pekalongan 

27 Kab. Pemalang 

28 Kab. Tegal 

29 Kab. Brebes 

30 Kota Magelang 

31 Kota Surakarta 

32 Kota Salatiga 

33 Kota Semarang 

34 Kota Pekalongan 

35 Kota Tegal 

4 - 239 239 239 239 23,369 23,369 23,369 - 23,369 

1 3 212 212 212 212 10,941 10,941 10,941 - 10,941 

- 4 128 128 128 128 16,452 16,452 16,452 - 16,452 

- 7 291 291 291 291 23,635 23,635 23,635 - 23,635 

- 8 257 257 257 257 17,437 17,437 17,437 - 17,437 

- 10 150 150 150 150 19,771 19,771 19,771 - 19,771 

- 4 133 133 133 133 14,590 14,590 14,590 - 14,590 

- 6 301 301 301 301 15,173 15,173 15,173 - 15,173 

- 12 83 83 83 83 13,970 13,970 13,970 - 13,970 

- 6 188 188 188 188 17,686 17,686 17,686 - 17,686 

1 3 262 262 262 262 24,338 24,338 24,338 - 24,338 

- 6 95 95 95 95 15,817 15,817 15,817 - 15,817 

- 10 154 154 154 154 10,104 10,104 10,104 - 10,104 

1 3 214 214 214 214 19,983 19,983 19,983 - 19,983 

- 6 100 100 100 100 18,454 18,454 18,454 - 18,454 

- 8 183 183 183 183 23,105 23,105 23,105 - 23,105 

- 6 75 75 75 75 25,546 25,546 25,546 - 25,546 

4 - 189 189 189 189 15,672 15,672 15,672 - 15,672 

- 4 167 167 167 167 11,556 11,556 11,556 - 11,556 

- 7 234 234 234 234 19,115 19,115 19,115 - 19,115 

2 2 147 147 147 147 13,284 13,284 13,284 - 13,284 

- 5 143 143 143 143 16,812 16,812 16,812 - 16,812 

1 3 193 193 193 193 26,315 26,315 26,315 - 26,315 

- 4 200 200 200 200 30,213 30,213 30,213 - 30,213 

- 15 165 165 165 165 45,871 45,871 45,871 - 45,871 

4 - 19 19 19 19 2,589 2,589 2,589 - 2,589 

4 - 30 30 30 30 11,383 11,383 11,383 - 11,383 

3 1 10 10 10 10 2,797 2,797 2,797 - 2,797 

3 1 60 60 60 60 27,240 27,240 27,240 - 27,240 

2 2 20 20 20 20 7,302 7,302 7,302 - 7,302 

3 1 16 16 16 16 6,196 6,196 6,196 - 6,196 

147 


NO 

PROPINSI 

TARGET 

PUSK 

TT 

MAMPU 

PONED 

MIN 4 

PER 

KAB/ 

KOTA 

PONED 

KIT 


BIDAN 

KIT 

IMPLAN 

T KIT 

KB KIT 

IUD 

KIT 


KEBIDANAN 

HB 

SAHLI 

PROTEIN 

URIN/ 

DIPSTICK 

GULA 

DARAH 

PUASA/ 

DIPSTICK 

GOL. 

DARAH 


PENCEGAHAN 

KOMPLIKASI 


DAERAH KHUSUS 

MALARI 

A/ 

RAPID 

DIAGNO 

SIS 

TEST 

HIV/ 

RAPID 

TEST 3 

JENIS 

D I 

YOGYAKARTA 

1 Kab. Kulon Progo 

2 Kab. Bantul 

3 Kab. Gunung Kidul 

4 Kab. Sleman 

5 Kota Yogyakarta 

JAWA TIMUR 

1 Kab. Pacitan 

2 Kab. Ponorogo 

3 Kab. Trenggalek 

4 Kab. Tulungagung 

5 Kab. Blitar 

6 Kab. Kediri 

7 Kab. Malang 

8 Kab. Lumajang 

9 Kab. Jember 

10 Kab. Banyuwangi 

11 Kab. Bondowoso 

12 Kab. Situbondo 

13 Kab. Probolinggo 

14 Kab. Pasuruan 

15 Kab. Sidoarjo 

16 Kab. Mojokerto 

17 Kab. Jombang 

18 Kab. Nganjuk 

19 Kab. Madiun 

20 Kab. Magetan 

21 Kab. Ngawi 

22 Kab. Bojonegoro 

23 Kab. Tuban 

24 Kab. Lamongan 

25 Kab. Gresik 

- 6 59 59 59 59 6,624 6,624 6,624 - - 

- 6 60 60 60 60 13,422 13,422 13,422 - - 

- 6 18 18 18 18 10,726 10,726 10,726 - - 

- 4 32 32 32 32 13,252 13,252 13,252 - - 

1 3 85 85 85 85 5,633 5,633 5,633 - - 

- 11 89 89 89 89 8,271 8,271 8,271 - 8,271 

- 6 187 187 187 187 13,970 13,970 13,970 - 13,970 

- 8 80 80 80 80 10,984 10,984 10,984 - 10,984 

- 8 153 153 153 153 16,344 16,344 16,344 - 16,344 

- 8 138 138 138 138 18,187 18,187 18,187 - 18,187 

- 4 223 223 223 223 29,115 29,115 29,115 - 29,115 

- 15 217 217 217 217 47,430 47,430 47,430 - 47,430 

- 5 130 130 130 130 18,710 18,710 18,710 - 18,710 

- 7 101 101 101 101 43,910 43,910 43,910 - 43,910 

- 10 153 153 153 153 27,730 27,730 27,730 - 27,730 

- 6 128 128 128 128 11,921 11,921 11,921 - 11,921 

- 5 66 66 66 66 10,924 10,924 10,924 - 10,924 

- 8 209 209 209 209 21,627 21,627 21,627 - 21,627 

- 9 237 237 237 237 29,846 29,846 29,846 - 29,846 

- 6 205 205 205 205 33,653 33,653 33,653 - 33,653 

- 8 213 213 213 213 19,455 19,455 19,455 - 19,455 

- 9 177 177 177 177 23,947 23,947 23,947 - 23,947 

- 5 117 117 117 117 18,932 18,932 18,932 - 18,932 

- 5 110 110 110 110 10,058 10,058 10,058 - 10,058 

- 9 69 69 69 69 8,898 8,898 8,898 - 8,898 

- 7 147 147 147 147 13,946 13,946 13,946 - 13,946 

- 8 254 254 254 254 21,927 21,927 21,927 - 21,927 

- 6 274 274 274 274 21,056 21,056 21,056 - 21,056 

- 8 331 331 331 331 22,273 22,273 22,273 - 22,273 

- 10 123 123 123 123 23,033 23,033 23,033 - 23,033 

148 


NO 

PROPINSI 

TARGET 

PUSK 

TT 

MAMPU 

PONED 

MIN 4 

PER 

KAB/ 

KOTA 

PONED 

KIT 


BIDAN 

KIT 

IMPLAN 

T KIT 

KB KIT 

IUD 

KIT 


KEBIDANAN 

HB 

SAHLI 

PROTEIN 

URIN/ 

DIPSTICK 

GULA 

DARAH 

PUASA/ 

DIPSTICK 

GOL. 

DAR 

AH 


PENCEGAHAN 

KOMPLIKASI 


DAERAH KHUSUS 

MALARIA/ 

RAPID 

DIAGNOSIS 

TEST 

HIV/ 

RAPID 

TEST 3 

JENIS 

26 Kab. Bangkalan 

27 Kab. Sampang 

28 Kab. Pamekasan 

29 Kab. Sumenep 

30 Kota Kediri 

31 Kota Blitar 

32 Kota Malang 

33 Kota Probolinggo 

34 Kota Pasuruan 

35 Kota Mojokerto 

36 Kota Madiun 

37 Kota Surabaya 

38 Kota Batu 

BANTEN 

1 Kab. Pandeglang 

2 Kab. Lebak 

3 Kab. Tangerang 

4 Kab. Serang 

5 Kota Tangerang 

6 Kota Cilegon 

7 Kota Serang 

BALI 

1 Kab. Jembrana 

2 Kab. Tabanan 

3 Kab. Badung 

4 Kab. Gianyar 

5 Kab. Klungkung 

6 Kab. Bangli 

7 Kab. Karang Asem 

- 7 107 107 107 107 20,065 20,065 20,065 - 20,065 

- 5 200 200 200 200 19,918 19,918 19,918 - 19,918 

- 5 159 159 159 159 15,224 15,224 15,224 - 15,224 

- 8 179 179 179 179 15,594 15,594 15,594 - 15,594 

- 8 98 98 98 98 3,790 3,790 3,790 - 3,790 

3 1 32 32 32 32 2,111 2,111 2,111 - 2,111 

4 1 52 52 52 52 15,787 15,787 15,787 - 15,787 

3 0 55 55 55 55 4,255 4,255 4,255 - 4,255 

3 1 49 49 49 49 4,069 4,069 4,069 - 4,069 

2 1 32 32 32 32 2,044 2,044 2,044 - 2,044 

4 2 87 87 87 87 2,737 2,737 2,737 - 2,737 

4 0 144 144 144 144 51,011 51,011 51,011 - 51,011 

4 0 15 15 15 15 3,625 3,625 3,625 - 3,625 

- 4 170 170 170 170 25,782 25,782 25,782 - - 

- 5 165 165 165 165 36,190 36,190 36,190 - - 

- 10 165 165 165 165 99,145 99,145 99,145 - - 

1 3 155 155 155 155 55,995 55,995 55,995 - - 

4 - 55 55 55 55 42,400 42,400 42,400 - - 

3 1 22 22 22 22 7,717 7,717 7,717 - - 

3 1 35 35 35 35 - - - - - 

2 2 46 46 46 46 4,587 4,587 4,587 - 4,587 

1 3 101 101 101 101 5,861 5,861 5,861 - 5,861 

- 4 99 99 99 99 8,178 8,178 8,178 - 8,178 

- 4 49 49 49 49 7,476 7,476 7,476 - 7,476 

1 3 22 22 22 22 3,222 3,222 3,222 - 3,222 

2 2 85 85 85 85 3,952 3,952 3,952 - 3,952 

1 3 45 45 45 45 8,190 8,190 8,190 - 8,190 

8 Kab. Buleleng 

9 Kota Denpasar 

2 2 22 22 22 22 12,598 12,598 

3 1 34 34 34 34 12,088 12,088 

12,59 

8 - 12,598 

12,08 

8 - 12,088 

149 


NO 

PROPINSI 

TARGET 

PUSK 

TT 

MAMPU 

PONED 

MIN 4 

PER 

KAB/ 

KOTA 

PONED 

KIT 


BIDAN 

KIT 

IMPLAN 

T KIT 

KB KIT 

IUD 

KIT 


KEBIDANAN 

HB 

SAHLI 

PROTEIN 

URIN/ 

DIPSTICK 

GULA 

DARAH 

PUASA/ 

DIPSTICK 

GOL. 

DARAH 


PENCEGAHAN 

KOMPLIKASI 


DAERAH KHUSUS 

MALARI 

A/ 

RAPID 

DIAGNO 

SIS 

TEST 

HIV/ 

RAPID 

TEST 3 

JENIS 

NUSA 

TENGGARA 

BARAT 

1 Kab. Lombok Barat 

- 6 46 46 46 46 19,635 19,635 19,635 19,635 - 

Kab. Lombok 

2 

Tengah - 9 101 101 101 101 21,241 21,241 21,241 21,241 - 

3 Kab. Lombok Timur 

4 Kab. Sumbawa 

5 Kab. Dompu 

- 20 99 99 99 99 26,783 26,783 26,783 26,783 - 

- 6 49 49 49 49 10,267 10,267 10,267 10,267 - 

1 3 22 22 22 22 6,523 6,523 6,523 6,523 - 

6 Kab. Bima 

- 6 85 85 85 85 11,804 11,804 11,804 11,804 - 

Kab. Sumbawa 

7 

Barat 1 3 45 45 45 45 2,765 2,765 2,765 2,765 - 

8 Kota Mataram 

9 Kota Bima 

NUSA 

TENGGARA 

TIMUR 

1 Kab. Sumba Barat 

2 Kab. Sumba Timur 

3 1 22 22 22 22 9,296 9,296 9,296 9,296 - 

3 1 34 34 34 34 3,411 3,411 3,411 3,411 - 

4 1 125 125 125 125 11,886 11,886 11,886 11,886 - 

3 1 109 109 109 109 5,554 5,554 5,554 5,554 - 

3 Kab. Kupang 

4 0 29 29 29 29 9,289 9,289 9,289 9,289 - 

4 

Kab. Timor Tengah 

Selatan 3 1 55 55 55 55 12,197 12,197 12,197 12,197 - 

5 

Kab. Timor Tengah 

Utara 2 2 104 104 104 104 6,828 6,828 6,828 6,828 - 

6 Kab. Belu 

7 Kab. Alor 

8 Kab. Lembata 

9 Kab. Flores Timur 

10 Kab. Sikka 

11 Kab. Ende 

12 Kab. Ngada 

13 Kab. Manggarai 

2 2 168 168 168 168 10,170 10,170 10,170 10,170 - 

2 2 61 61 61 61 4,739 4,739 4,739 4,739 - 

1 3 34 34 34 34 2,643 2,643 2,643 2,643 - 

0 4 69 69 69 69 5,849 5,849 5,849 5,849 - 

0 4 58 58 58 58 8,229 8,229 8,229 8,229 - 

0 5 47 47 47 47 6,746 6,746 6,746 6,746 - 

3 1 112 112 112 112 6,968 6,968 6,968 6,968 - 

0 5 161 161 161 161 13,280 13,280 13,280 13,280 - 

14 Kab. Rote Ndao 

4 0 57 57 57 57 3,349 3,349 3,349 3,349 - 

Kab. Manggarai 

15 

Barat 4 0 41 41 41 41 5,802 5,802 5,802 5,802 - 

16 Kota Kupang 

2 2 19 19 19 19 7,384 7,384 7,384 7,384 - 


150

NO 

PROPINSI 

TARGET 

PUSK 

TT 

MAMPU 

PONED 

MIN 4 

PER 

KAB/ 

KOTA 

PONED 

KIT 


BIDAN 

KIT 

IMPLAN 

T KIT 

KB KIT 

IUD 

KIT 


KEBIDANAN 

HB 

SAHLI 

PROTEIN 

URIN/ 

DIPSTICK 

GULA 

DARAH 

PUASA/ 

DIPSTICK 

GOL. 

DAR 

AH 


PENCEGAHAN 

KOMPLIKASI 


DAERAH KHUSUS 

MALARIA/ 

RAPID 

DIAGNOSIS 

TEST 

HIV/ 

RAPID 

TEST 3 

JENIS 

KALIMANTAN 

BARAT 

1 Kab. Sambas 

2 Kab. Bengkayang 

3 Kab. Landak 

4 Kab. Pontianak 

5 Kab. Sanggau 

6 Kab. Ketapang 

7 Kab. Sintang 

8 Kab. Kapuas Hulu 

9 Kab. Sekadau 

10 Kab. Melawi 

- 4 122 122 122 122 12,960 12,960 

12,96 

0 12,960 12,960 

4 0 43 43 43 43 5,362 5,362 5,362 5,362 5,362 

3 1 67 67 67 67 8,796 8,796 8,796 8,796 8,796 

4 0 136 136 136 136 15,951 15,951 

15,95 

1 15,951 15,951 

4 0 59 59 59 59 9,637 9,637 9,637 9,637 9,637 

2 2 77 77 77 77 13,090 13,090 

13,09 

0 13,090 13,090 

- 6 76 76 76 76 8,889 8,889 8,889 8,889 8,889 

4 0 62 62 62 62 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 

3 1 37 37 37 37 4,504 4,504 4,504 4,504 4,504 

4 0 27 27 27 27 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 

11 Kota Pontianak 

- 4 49 49 49 49 11,134 11,134 

11,13 

4 11,134 11,134 

12 Kota Singkawang 

4 0 20 20 20 20 4,961 4,961 4,961 4,961 4,961 

KALIMANTAN 

TENGAH 

1 

Kab. Kotawaringin 

Barat 4 - 25 25 25 25 5,744 5,744 5,744 5,744 - 

2 

Kab. Kotawaringin 

Timur 4 - 57 57 57 57 8,842 8,842 8,842 8,842 - 

3 Kab. Kapuas 

4 Kab. Barito Selatan 

5 Kab. Barito Utara 

6 Kab. Sukamara 

7 Kab. Lamandau 

8 Kab. Seruyan 

9 Kab. Katingan 

10 Kab. Pulang Pisau 

11 Kab. Gunung Mas 

12 Kab. Barito Timur 

- 4 25 25 25 25 10,094 10,094 

10,09 

4 10,094 - 

4 - 29 29 29 29 3,041 3,041 3,041 3,041 - 

4 - 25 25 25 25 3,412 3,412 3,412 3,412 - 

4 - 14 14 14 14 1,085 1,085 1,085 1,085 - 

4 - 29 29 29 29 1,584 1,584 1,584 1,584 - 

4 - 17 17 17 17 3,584 3,584 3,584 3,584 - 

4 - 30 30 30 30 3,930 3,930 3,930 3,930 - 

4 - 3 3 3 3 3,075 3,075 3,075 3,075 - 

4 - 36 36 36 36 2,558 2,558 2,558 2,558 - 

4 - 13 13 13 13 2,558 2,558 2,558 2,558 - 

13 Kab. Murung Raya 

4 - 17 17 17 17 2,610 2,610 2,610 2,610 - 

Kota Palangka 

14 

Raya 2 2 1 1 1 1 5,530 5,530 5,530 5,530 - 


151

NO 

PROPINSI 

TARGET 

PUSK 

TT 

MAMPU 

PONED 

MIN 4 

PER 

KAB/ 

KOTA 

PONED 

KIT 


BIDAN 

KIT 

IMPLAN 

T KIT 

KB KIT 

IUD 

KIT 


KEBIDANAN 

HB 

SAHLI 

PROTEIN 

URIN/ 

DIPSTICK 

GULA 

DARAH 

PUASA/ 

DIPSTICK 

GOL. 

DAR 

AH 


PENCEGAHAN 

KOMPLIKASI 


DAERAH KHUSUS 

MALARIA/ 

RAPID 

DIAGNOSIS 

TEST 

HIV/ 

RAPID 

TEST 3 

JENIS 

KALIMANTAN 

SELATAN 

1 Kab. Tanah Laut 

2 Kab. Kota Baru 

1 3 117 117 117 117 6,145 6,145 6,145 - - 

- 4 75 75 75 75 6,674 6,674 6,674 - - 

3 Kab. Banjar 

4 Kab. Barito Kuala 

- 4 135 135 135 135 10,210 10,210 

10,21 

0 - - 

- 4 116 116 116 116 7,072 7,072 7,072 - - 

5 Kab. Tapin 

- 4 60 60 60 60 4,053 4,053 4,053 - - 

6 

Kab. Hulu Sungai 

Selatan - 4 63 63 63 63 5,235 5,235 5,235 - - 

7 


Tengah 1 3 121 121 121 121 5,877 5,877 5,877 - - 

8 


Utara 1 3 74 74 74 74 5,611 5,611 5,611 - - 

9 Kab. Tabalong 

10 Kab. Tanah Bumbu 

11 Kab. Balangan 

1 3 102 102 102 102 4,563 4,563 4,563 - - 

1 3 25 25 25 25 5,676 5,676 5,676 - - 

1 3 42 42 42 42 2,714 2,714 2,714 - - 

12 Kota Banjarmasin 

13 Kota Banjar Baru 

KALIMANTAN 

TIMUR 

4 0 40 40 40 40 12,471 12,471 

12,47 

1 - - 

3 1 17 17 17 17 3,876 3,876 3,876 - - 

1 Kab. Pasir 

4 - 48 48 48 48 15,108 15,108 

15,10 

8 - - 

2 Kab. Kutai Barat 

3 

Kab. Kutai 

Kartanegara 

4 Kab. Kutai Timur 

5 Kab. Berau 

6 Kab. Malinau 

7 Kab. Bulongan 

4 - 35 35 35 35 15,606 15,606 

0 9 24 24 24 24 13,893 13,893 

15,60 

6 - - 

13,89 

3 - - 

3 1 19 19 19 19 4,055 4,055 4,055 - - 

3 1 13 13 13 13 4,956 4,956 4,956 - - 

4 - 20 20 20 20 3,230 3,230 3,230 - - 

3 1 30 30 30 30 4,663 4,663 4,663 - - 

8 Kab. Nunukan 

3 1 20 20 20 20 3,868 3,868 3,868 - - 

Kab. Penajam 

9 

Paser Utara 3 1 23 23 23 23 2,509 2,509 2,509 - - 

10 Kota Balikpapan 

11 Kota Samarinda 

12 Kota Tarakan 

13 Kota Bontang 

4 - 15 15 15 15 4,430 4,430 4,430 - - 

3 1 15 15 15 15 3,134 3,134 3,134 - - 

3 1 29 29 29 29 1,423 1,423 1,423 - - 

4 - 13 13 13 13 3,241 3,241 3,241 - - 


152

NO 

PROPINSI 

TARGET 

PUSK 

TT 

MAMPU 

PONED 

MIN 4 

PER 

KAB/ 

KOTA 

PONED 

KIT 


BIDAN 

KIT 

IMPLAN 

T KIT 

KB KIT 

IUD 

KIT 


KEBIDANAN 

HB 

SAHLI 

PROTEIN 

URIN/ 

DIPSTICK 

GULA 

DARAH 

PUASA/ 

DIPSTICK 

GOL. 

DARAH 


PENCEGAHAN 

KOMPLIKASI 


DAERAH KHUSUS 

MALARI 

A/ 

RAPID 

DIAGNO 

SIS 

TEST 

HIV/ 

RAPID 

TEST 3 

JENIS 

SULAWESI 

UTARA 

1 

Kab. Bolaang 

Mengondow - 5 80 80 80 80 10,799 10,799 10,799 10,799 10,799 

2 Kab. Minahasa 

- 5 41 41 41 41 7,728 7,728 7,728 7,728 7,728 

3 

Kab. Sangihe 

Talaud - 8 48 48 48 48 4,244 4,244 4,244 4,244 4,244 

4 


Talaud - 4 19 19 19 19 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 

5 

Kab. Minahasa 

Selatan - 8 134 134 134 134 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 

6 

Kab. Minahasa 

Utara 2 2 32 32 32 32 3,898 3,898 3,898 3,898 3,898 

7 Kota Manado 

8 Kota Bitung 

1 3 11 11 11 11 9,670 9,670 9,670 9,670 9,670 

- 4 20 20 20 20 4,043 4,043 4,043 4,043 4,043 

9 Kota Tomohon 

3 1 29 29 29 29 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 

SULAWESI 

TENGAH 

1 

Kab. Banggai 

Kepulauan - 5 14 14 14 14 3,599 3,599 3,599 3,599 - 

2 Kab. Banggai 

3 Kab. Morowali 

4 Kab. Poso 

5 Kab. Donggala 

6 Kab. Toli-Toli 

- 4 139 139 139 139 6,228 6,228 6,228 6,228 - 

- 4 152 152 152 152 3,749 3,749 3,749 3,749 - 

- 7 109 109 109 109 4,063 4,063 4,063 4,063 - 

- 9 53 53 53 53 10,490 10,490 10,490 10,490 - 

- 4 68 68 68 68 5,305 5,305 5,305 5,305 - 

7 Kab. Buol 

1 3 36 36 36 36 2,834 2,834 2,834 2,834 - 

Kab. Parigi 

8 

Moutong - 10 121 121 121 121 8,928 8,928 8,928 8,928 - 

9 Kab. Tojo Una-Una 

10 Kota Palu 

SULAWESI 

SELATAN 

1 Kab. Selayar 

2 Kab. Bulukumba 

3 Kab. Bantaeng 

4 Kab. Jeneponto 

5 Kab. Takalar 

6 Kab. Gowa 

7 Kab. Sinjai 

- 6 79 79 79 79 3,382 3,382 3,382 3,382 - 

3 1 13 13 13 13 6,677 6,677 6,677 6,677 - 

2 2 10 10 10 10 2,654 2,654 2,654 - 2,654 

2 2 58 58 58 58 9,110 9,110 9,110 - 9,110 

2 2 42 42 42 42 4,093 4,093 4,093 - 4,093 

2 2 50 50 50 50 8,382 8,382 8,382 - 8,382 

0 4 64 64 64 64 6,619 6,619 6,619 - 6,619 

2 2 60 60 60 60 13,388 13,388 13,388 - 13,388 

2 2 26 26 26 26 5,523 5,523 5,523 - 5,523 

8 Kab. Maros 

1 3 136 136 136 136 8,006 8,006 8,006 - 8,006 

Kab. Pangkajene 

9 

Kep. 1 3 13 13 13 13 7,814 7,814 7,814 - 7,814 

10 Kab. Barru 

2 2 64 64 64 64 3,592 3,592 3,592 - 3,592 


153

NO 

PROPINSI 

TARGET 

PUSK 

TT 

MAMPU 

PONED 

MIN 4 

PER 

KAB/ 

KOTA 

PONED 

KIT 


BIDAN 

KIT 

IMPLAN 

T KIT 

KB KIT 

IUD 

KIT 


KEBIDANAN 

HB 

SAHLI 

PROTEIN 

URIN/ 

DIPSTICK 

GULA 

DARAH 

PUASA/ 

DIPSTICK 

GOL. 

DARAH 


PENCEGAHAN 

KOMPLIKASI 


DAERAH KHUSUS 

MALARI 

A/ 

RAPID 

DIAGNO 

SIS 

TEST 

HIV/ 

RAPID 

TEST 3 

JENIS 

11 Kab. Bone 2 2 41 41 41 41 18,654 18,654 18,654 - 18,654 

12 Kab. Soppeng 

2 2 51 51 51 51 3,647 3,647 3,647 - 3,647 

13 Kab. Wajo 

2 2 50 50 50 50 10,056 10,056 10,056 - 10,056 

Kab. Sidenreng 

14 

Rappang 2 2 70 70 70 70 5,971 5,971 5,971 - 5,971 

15 Kab. Pinrang 

16 Kab. Enrekang 

17 Kab. Luwu 

18 Kab. Tana Toraja 

19 Kab. Luwu Utara 

2 2 37 37 37 37 8,070 8,070 8,070 - 8,070 

2 2 45 45 45 45 4,865 4,865 4,865 - 4,865 

2 2 68 68 68 68 8,448 8,448 8,448 - 8,448 

2 2 62 62 62 62 11,205 11,205 11,205 - 11,205 

4 0 127 127 127 127 7,675 7,675 7,675 - 7,675 

20 Kab. Luwu Timur 

2 2 10 10 10 10 6,040 6,040 6,040 - 6,040 

Kota Ujung 

21 

Pandang 2 2 50 50 50 50 32,967 32,967 32,967 - 32,967 



SULAWESI 

TENGGARA 

1 Kab. Buton 

2 Kab. Muna 

3 Kab. Konawe 

2 2 99 99 99 99 3,189 3,189 3,189 - 3,189 

2 2 42 42 42 42 3,451 3,451 3,451 - 3,451 

3 1 8,068 8,068 8,068 - - 

3 1 6,948 6,948 6,948 - - 

3 1 8,066 8,066 8,066 - - 

4 Kab. Kolaka 

3 1 3,227 3,227 3,227 - - 

Kab. Konawe 

5 

Selatan 4 0 8,665 8,665 8,665 - - 

6 Kab. Bombana 

7 Kab. Wakatobi 

8 Kab. Kolaka Utara 

9 Kota Kendari 

10 Kota Baubau 

GORONTALO 

2 2 2,229 2,229 2,229 - - 

3 1 2,767 2,767 2,767 - - 

2 2 9,120 9,120 9,120 - - 

4 0 3,634 3,634 3,634 - - 

4 0 6,557 6,557 6,557 - - 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kab. Boalemo 2 2 34 34 34 34 3,213 3,213 3,213 3,213 - 

Kab. Gorontalo 2 2 68 34 34 34 9,173 9,173 9,173 9,173 - 

Kab. Pohuwato 2 2 22 34 34 34 3,213 3,213 3,213 3,213 - 

Kab. Bone Bolango 2 2 30 34 34 34 3,564 3,564 3,564 3,564 - 

Gorontalo Utara 3 1 17 34 34 34 2,646 2,646 2,646 2,646 - 

Kota Gorontalo 3 1 10 34 34 34 4,154 4,154 4,154 4,154 - 

154 


NO 

PROPINSI 

TARGET 

PUSK 

TT 

MAMPU 

PONED 

MIN 4 

PER 

KAB/ 

KOTA 

PONED 

KIT 


BIDAN 

KIT 

IMPLAN 

T KIT 

KB KIT 

IUD 

KIT 


KEBIDANAN 

HB 

SAHLI 

PROTEIN 

URIN/ 

DIPSTICK 

GULA 

DARAH 

PUASA/ 

DIPSTICK 

GOL. 

DARAH 


PENCEGAHAN 

KOMPLIKASI 


DAERAH KHUSUS 

MALARI 

A/ 

RAPID 

DIAGNO 

SIS 

TEST 

HIV/ 

RAPID 

TEST 3 

JENIS 

SULAWESI 

BARAT 

1 Kab. Majene 

4 0 41 41 41 41 7,652 7,652 7,652 7,652 - 

Kab. Polewali 

2 

Mamasa 4 0 68 68 68 68 3,812 3,812 3,812 3,812 - 

3 Kab. Mamasa 

4 Kab. Mamuju 

5 Kab. Mamuju Utara 

1 

2 

3 

MALUKU 

0 4 36 36 36 36 9,304 9,304 9,304 9,304 - 

3 1 13 13 13 13 3,710 3,710 3,710 3,710 - 

4 0 16 16 16 16 2,811 2,811 2,811 2,811 - 

Kab. Maluku 

Tenggara Barat 1 3 23 23 23 23 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 

Kab. Maluku 

Tenggara 3 1 57 57 57 57 3,641 3,641 3,641 3,641 3,641 

Kab. Maluku 

Tengah 2 2 168 168 168 168 7,766 7,766 7,766 7,766 7,766 

4 Kab. Buru 

2 2 36 36 36 36 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 

5 


Aru 1 3 20 20 20 20 1,761 1,761 1,761 1,761 1,761 

6 

Kab. Seram Bagian 

Barat 3 1 29 29 29 29 2,789 2,789 2,789 2,789 2,789 

7 

Kab. Seram Bagian 

Timur 3 1 12 12 12 12 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 

8 Kota Ambon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

MALUKU UTARA 

3 1 65 65 65 65 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 

Kab. Halmahera 

Barat 2 2 32 16 16 32 2,593 2,593 2,593 2,593 - 


Tengah 2 2 15 7 7 15 1,106 1,106 1,106 1,106 - 


Sula 2 2 15 7 7 15 3,240 3,240 3,240 3,240 - 


Selatan - 4 30 15 15 30 4,635 4,635 4,635 4,635 - 


Utara - 4 54 27 27 54 5,674 5,674 5,674 5,674 - 


Timur 2 2 15 7 7 15 1,469 1,469 1,469 1,469 - 

7 Kota Ternate 

- - 50 25 25 50 4,079 4,079 4,079 4,079 - 

Kota Tidore 

8 

Kepulauan 2 2 40 20 20 40 2,237 2,237 2,237 2,237 - 

IRIAN JAYA 

BARAT 

1 Kab. Fak-Fak 

4 - 52 52 52 52 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 

2 Kab. Kaimana 

4 - 17 17 17 17 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 

Kab. Teluk 

3 

Wondama 4 - 3 3 3 3 629 629 629 629 629 

4 Kab. Teluk Bintuni 

5 Kab. Manokwari 

4 - 10 10 10 10 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880 

4 - 24 24 24 24 5,085 5,085 5,085 5,085 5,085 


155

NO 

PROPINSI 

TARGET 

PUSK 

TT 

MAMPU 

PONED 

MIN 4 

PER 

KAB/ 

KOTA 

PONED 

KIT 


BIDAN 

KIT 

IMPLAN 

T KIT 

KB KIT 

IUD 

KIT 


KEBIDANAN 

HB 

SAHLI 

PROTEIN 

URIN/ 

DIPSTICK 

GULA 

DARAH 

PUASA/ 

DIPSTICK 

GOL. 

DARAH 


PENCEGAHAN 

KOMPLIKASI 


DAERAH KHUSUS 

MALARI 

A/ 

RAPID 

DIAGNO 

SIS 

TEST 

HIV/ 

RAPID 

TEST 3 

JENIS 

6 

Kab. Sorong 

Selatan 4 - 49 49 49 49 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 

7 Kab. Sorong 

8 Kab. Raja Ampat 

4 - 53 53 53 53 2,463 2,463 2,463 2,463 2,463 

4 - 28 28 28 28 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 

9 Kota Sorong 

4 - 15 15 15 15 4,830 4,830 4,830 4,830 4,830 

Kota Ujung 

21 

Pandang 2 2 50 50 50 50 32,967 32,967 32,967 - 32,967 



PAPUA 

1 Kab. Merauke 

2 Kab. Jayawijaya 

3 Kab. Jayapura 

2 2 99 99 99 99 3,189 3,189 3,189 - 3,189 

2 2 42 42 42 42 3,451 3,451 3,451 - 3,451 

4 - 89 89 89 89 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 

4 - 65 65 65 65 6,356 6,356 6,356 6,356 6,356 

4 - 112 112 112 112 2,776 2,776 2,776 2,776 2,776 

4 Kab. Nabire 

4 - 130 130 130 130 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 

Kab. Yapen 

5 

Waropen 4 - 154 154 154 154 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 

6 Kab. Biak Numfor 

7 Kab. Paniai 

8 Kab. Puncak Jaya 

9 Kab. Mimika 

10 Kab. Boven Digoel 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

4 - 173 173 173 173 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 

4 - 94 94 94 94 3,406 3,406 3,406 3,406 3,406 

4 - 162 162 162 162 3,371 3,371 3,371 3,371 3,371 

4 - 50 50 50 50 3,815 3,815 3,815 3,815 3,815 

4 - 47 47 47 47 948 948 948 948 948 

Kab. Mappi 4 - 43 43 43 43 1,998 1,998 1,998 1,998 1,998 

Kab. Asmat 4 - 38 38 38 38 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 

Kab. Yahukimo 4 - 113 113 113 113 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 

Kab. Pegunungan 

Bintang 4 - 127 127 127 127 2,671 2,671 2,671 2,671 2,671 

Kab. Tolikara 4 - 71 71 71 71 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 

Kab. Sarmi 4 - 15 15 15 15 953 953 953 953 953 

Kab. Keerom 4 - 45 45 45 45 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 

Kab. Waropen 4 - 77 77 77 77 653 653 653 653 653 

Kab. Supiori 4 - 25 25 25 25 388 388 388 388 388 

Kota Jayapura 4 - 38 38 38 38 6,045 6,045 6,045 6,045 6,045 


156

Departemen Kesehatan Republik Indonesia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?