Departemen Kesehatan Republik Indonesia

kelaparan ekstrem) dan target 3 (mendorong kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan). Departemen Kesehatan telah menyusun
strategi untuk pencapaian target-target tersebut.
Upaya penjabaran dari pelaksanaan MDGs juga dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Arah
kebijakan pembangunan kesehatan dalam RPJMN antara lain diarahkan
pada peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas Puskesmas serta
pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar. Salah
satu strategi untuk mewujudkan visi Departemen Kesehatan (Depkes)
adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
yang berkualitas seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis
(Renstra) Depkes Tahun 2005-2009.
Sesuai dengan Undang Undang No 33 Tahun 2004, dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah/desentralisasi, terdapat pembagian peran
dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam
pembangunan kesehatan, pemerintah pusat dan daerah menyediakan
pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.
Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah pusat memberikan
anggaran pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan merupakan prioritas nasional.
DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 difokuskan pada pelayanan kesehatan
dasar (Puskesmas dan jaringannya) khususnya pembangunan Pos
Kesehatan Desa (Poskesdes) dalam rangka pencapaian 100% desa
menjadi desa siaga pada tahun 2009. Disamping itu digunakan untuk
pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota) dan
kegiatan penunjang terbatas (Instalasi Farmasi, penyedian peralatan
pelatihan bidan/tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota).
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 2