Download - KPPU
Download - KPPU
Download - KPPU
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
- 26 -<br />
6.2.4. Menimbang bahwa kebijakan dual access tersebut hanya<br />
mengakibatkan penguasaan distribusi sistem ARGA oleh Saksi I dan<br />
bukan mengakibatkan penguasaan pemasaran jasa penerbangan<br />
domestik oleh Terlapor;----------------------------------------------------------<br />
6.2.5. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur<br />
melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan<br />
atau jasa dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999<br />
tidak terpenuhi;------------------------------------------------------------------<br />
6.3. Menimbang bahwa karena unsur penguasaan atas produksi dan atau pemasaran<br />
barang dan atau jasa dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun<br />
1999 adalah tidak terpenuhi, maka unsur lain dalam Pasal 17 Undang-undang No.<br />
5 Tahun 1999 tidak perlu dibuktikan lagi;---------------------------------------------<br />
7. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf a, b, dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999<br />
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:--------------------------------------------------------<br />
7.1. Pelaku usaha----------------------------------------------------------------------------------<br />
7.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1<br />
angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan<br />
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan<br />
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan<br />
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun<br />
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan<br />
usaha dalam bidang ekonomi;---------------------------------------------------<br />
7.1.2. Menimbang bahwa Terlapor adalah pelaku usaha sesuai dengan<br />
ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang<br />
Nomor 5 Tahun 1999;------------------------------------------------------------<br />
7.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku<br />
usaha dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999<br />
terpenuhi;-------------------------------------------------------------------------<br />
7.2. Melakukan beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain<br />
menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan<br />
yang sama-------------------------------------------------------------------------------------<br />
7.2.1. Menimbang bahwa Terlapor telah menolak penyedia CRS lain selain<br />
penyedia sistem Abacus untuk ikut berpartisipasi dalam pendistribusian<br />
sistem ARGA dengan alasan pada level partisipasi yang sama, CRS lain<br />
selain sistem Abacus membebankan biaya transaksi yang lebih tinggi;---