Download - KPPU

- 6 -
Penugasan Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Laporan Nomor:
01/KPPU-L/2003, yang terdiri dari Ir. H. Moh. Iqbal sebagai Ketua Majelis,
Ir. H. Tadjuddin Noersaid dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai
Anggota, serta dibantu oleh Mohammad Noor Rofieq, S.T., Mohammad Reza, S.H.,
Gopprera Panggabean, S.E., Ak., Marcus Pohan, S.H., dan Verry Iskandar, S.H., masingmasing
sebagai Investigator, Arnold Sihombing, S.H., dan Dinni Melanie, S.H., masingmasing
sebagai Panitera berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi
Nomor: 03/SET/DE/III/2003 tanggal 26 Maret 2003;-------------------------------------------
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar
keterangan dari Terlapor;----------------------------------------------------------------------------
12. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Terlapor telah dicatat di dalam
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Terlapor;--------------------------
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar
keterangan 16 (enam belas) Saksi di bawah sumpah;--------------------------------------------
14. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi telah dicatat di
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani para Saksi;---------------------
15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan telah
didapatkan, diteliti dan dinilai sejumlah surat dan atau dokumen;-----------------------------
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah melaksanakan
penyelidikan ke lapangan terhadap sejumlah biro perjalanan wisata;--------------------------
17. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian
yang cukup untuk mengambil Putusan;------------------------------------------------------------
TENTANG HUKUM
1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang terungkap dalam
Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, baik dari Terlapor maupun Saksisaksi
dan berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Majelis
Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-------------------------------------------------
1.1. Bahwa Terlapor adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum dan
peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, berkedudukan di