Untitled - KPPU

lapangan pekerjaan, menjadi agregat ekonomi di daerah demikian juga dengan
usaha budidaya (udang, rumput laut, ikan air tawar dan mutiara) dan pengolahan.
b. Rating of investment dari S&P belum beranjak dari BB. Berbagai kebijakan
pemerintah baik membangun prasarana dasar, persediaan berbagai capital serta
berbagai peraturan yang dikeluarkan tidak berhasil mendorong penambahan
investasi.
c. Paket kebijakan penngembangan dalam “Gerbang Mina Bahari” hanya merupakan
retorika yang tidak terimplimentir di lapangan. Faktor yang seharusnya paling tidak
menjadi political will tidak juga mendongkrak investasi. Berbagai usaha Pemerintah
Daerah yang bekerjasama dengan institusi lain untuk mengkampanyekan investasi
di daerahnya tidak berhasil mendongkrak investasi karena di dalamnya terkandung
aneka pungutan dan birokrasi yang membelenggu serta ketidakpastian.
d. Prasyarat makro sesuai komitmen Pemerintah baru terhadap rekomendasi ekonomi
Kadin tidak berfungsi baik. Departemen Kelautan dan Perikanan makin
dikembangkan namun terjadi tumpang tindih urusan dan kewenangan sehingga
kurang efektif dalam misinya, khususnya dalam pengembangan perikanan.
Hubungan kelembagaan di sektor perikanan antara pusat dan daerah kurang
harmonis seperti halnya tujuan pembangunan di daerah yang tidak jelas dan terjadi
rebutan kewenangan.
e. Pemerintah banyak menerbitkan kebijakan namun sering menimbulkan kesulitan
bagi industri dan tidak efektif sebagai contoh dengan timbulnya berbagai draf
Peraturan Menteri Kelautan Perikanan serta sebagai implementasi UU No.31/2004
tentang perikanan.
f. Secara ekonomi, ilegal fishing disebabkan oleh terjadinya kekosongan pada
beberapa kawasan fishing ground oleh kapal-kapal legal Indonesia sehingga
mendorong kapal-kapal ikan di daerah fishing ground tersebut (antara lain kapal
asing) menangkap secara illegal karena tidak diperlukan investasi yang mengikat
dengan Indonesia secara jangka panjang. Ini disebabkan karena iklim investasi
untuk menanam modal di kawasana tersebut serta di daerah lain pada umumnya
kurang kondusif (capital barrier to entry). Ketidakkondusifan tersebut tidak hanya
disebabkan oleh kondisi makro ekonomi tapi juga disebabkan oleh
kerawanan/ketidakpastian/kerumitan/besarnya pungutan yang dilakukan oleh pusat
dan daerah dalam berinvestasi di bidang perikanan.
12