Untitled - KPPU

More documents

Recommendations

Info

peraturan dirjen perikanan tangkap maka proses perizinan perusahaan dan kapal perikanan tangkap harus mendapat rekomendasi dari asosiasi. Terkait dengan hal tersebut, maka berdasarkan hasil competition assessment ditemukan berberapa potensi dampak persaingan tidak sehat akibat persyaratan rekomendasi asosiasi dalam pengurusan perijinan di sektor perikanan. Dampak tersebut antara lain adalah potensi menimbulkan hak eksklusif dalam pemberian rekomendasi di sektor perikanan. Bagi daerah hanya terdapat segelintir asosiasi maka pemberian rekomendasi akan menjadi ekslusif oleh asosiasi tersebut, baik dalam mengurus SIPI/SIKPI. Tidak hanya itu, perusahaan juga harus ikut keanggotaan asosiasi agar dapat keanggotaan Gapinndo, dimana keanggotannya diperlukan untuk mengurus SIUP. Perlu diteliti kembali kesiapan asosiasi-asosiasi yang ada di daerah. Perlu dicatat bahwa di sebagian daerah asosiasi perikanan tidak aktif. Pembenahan dan pembinaan perlu dilakukan jika memang ditemukan ketidaksiapan asosiasi di daerah. Dengan bergabungnya asosiasi perikanan dalam keanggotaan Gappindo, maka Gappindo dapat memiliki peranan yang penting dalam sektor perikanan. Dengan pembinaan yang baik Gappindo dapat turut membantu mengembangkan sektor perikanan tangkap di Indonesia. Akan tetapi perlu dicatat bahwa persyaratan yang mewajibkan asosiasi menjadi anggota Gappindo agar dapat memberikan rekomendasi bagi anggotanya untuk membuat SIUP, telah menimbulkan hak ekslusif dalam pemberian rekomendasi sektor perikanan. Persyaratan rekomendasi juga berpotensi meningkatkan biaya produksi, akan tetapi tidak diketahui batasan besaran yang signifikan akan meningkatkan biaya produksi sehingga akan berdampak pada persaingan usaha yang sehat. Kebijakan tersebut berpotensi menciptakan distorsi terhadap persaingan usaha di sektor perikanan tangkap, yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan inefisiensi akibat hadirnya ekonomi biaya tinggi. Kebijakan yang mewajibkan rekomendasi dan atau keharusan menjadi anggota asosiasi juga dapat memperpanjang rantai birokrasi di sektor perikanan tangkap. Proses perizinan sepenuhnya adalah kewenangan Pemerintah selaku regulator. Dalam hal ini, pemberian rekomendasi oleh asosiasi seharusnya menjadi bagian dari proses 27
yang dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator yang mengayomi seluruh pelaku usaha tanpa kecuali melalui audit/klarifikasi. Ada atau tidak ada rekomendasi dari asosiasi, menjadi kewajiban Pemerintah selaku regulator untuk mengecek kebenaran keberadaan pelaku usaha. VII. Saran Untuk mengurangi dampak potensi persaingan usaha tidak sehat seperti sudah dijelaskan dalam bab III, maka disarankan agar: 1. Pemerintah mencabut kebijakan yang mewajibkan pemberian rekomendasi oleh asosiasi sebagai prasyarat pemberian izin. Proses penelitian kompentensi dan keberadaan pelaku usaha, harus sepenuhnya menjadi kewenangan regulator untuk menghindari terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pemerintah selaku regulator harus mengayomi seluruh pelaku usaha tanpa kecuali baik yang tergabung dalam asosiasi maupun yang tidak tergabung. 2. Pemerintah memberikan kesempatan bagi hadirnya asosiasi baru dalam industri perikanan, yang bertujuan mengembangkan industri perikanan melalui pemberdayaan anggotanya. Dalam hal ini, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap asosiasi sehingga tidak tumbuh menjadi sarana ekonomi biaya tinggi. Asosiasi tidak diperbolehkan, memiliki kewenangan yang merupakan kewenangan Pemerintah, seperti terkait pemberian rekomendasi sebagai syarat perizinan di atas. Kehadiran lebih dari satu asosiasi, akan memberikan pilihan bagi pelaku usaha untuk memilih asosiasi yang memberikan nilai tambah bagi perkembangan usahanya. 28
Page 2 and 3: ANALISA KPPU TERHADAP KEBIJAKAN PEM
Page 4 and 5: pertimbangan KPPU terhadap kebijaka
Page 6 and 7: Secara umum wilayah laut Indonesia
Page 8 and 9: Pada tahun 2008 terdapat 968 pelabu
Page 10 and 11: nelayan di Indonesia menggunakan ka
Page 12 and 13: Berikut adsalah data asosiasi anggo
Page 14 and 15: g. Investasi yang seharusnya dilaku
Page 16 and 17: perikanan tangkap. Terkait dengan p
Page 18 and 19: Pasal 7 ayat (6), dijelaskan bahwa
Page 20 and 21: 5. Syarat pendaftaran: a) AD/ART yg
Page 22 and 23: DKP. Langkah ini sengaja diambil un
Page 24 and 25: N o Checklist Competition Assessmen
Page 26 and 27: Tangkap paling cepat 6 bulan setela

Untitled - KPPU

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?