Bab-II Fin - Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ...

26
Bab II. Rumusan dan Advokasi Arah Kebijakan Pertanian
Salah satu persoalan yang menyulitkan pelaksanaan pembaruan agraria di
Indonesia adalah belum adanya suatu kesepahaman antara berbagai kalangan,
terutama antara pihak pengambil kebijakan dan pihak LSM serta beberapa
akademisi, tentang pendekatan dan pola pelaksanaan pembaruan agraria. Pihak
LSM cenderung melihat pelaksanaan pembaruan agraria, atau lebih sempit lagi
landreform harusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan mengawali serta
mendasari berbagai program pemerintah di bidang pertanian dalam arti luas dan
program lain yang terkait dengan penggunaan lahan.
Sementara kalangan pemerintah umumnya melihat bahwa pelaksanaan
landreform hanya mungkin dilaksanakan secara gradual, dengan terlebih dahulu
memperbaiki effisiensi usaha yang berada di atas lahan tersebut. Menurut
Syahyuti, dalam tulisannya tentang Memadukan Aspek Landreform dan Nonlandreform
dalam Kebijakan Pembaruan Agraria (2005) kalangan LSM lebih
banyak tertarik kepada aspek penguasaan dan pemilikan lahan dengan penekanan
pada tanah untuk siapa, sementara pemerintah melalui Departemen Teknis lebih
memperhatikan aspek penggunaan dan pemanfaatan dengan penekanan pada
produktivitas dari sebidang lahan.
Selain hal atas, permasalahan lain yang menghambat pelaksanaan
pembaruan agraria di Indonesia adalah kurangnya perhatian terhadap syarat
keharusan bagi terlaksananya pembaruan agraria, yaitu tersedia dan
berkembangnya kegiatan non-pertanian di wilayah pedesaan. Berbagai kalangan,
terutama pihak LSM dan beberapa akademisi lebih menekankan prasyarat politis
yang dapat dikategorikan sebagai syarat kecukupan bagi pelaksanaan pembaruan
agraria, dengan melihat dan menyoroti kemauan politik dari pemerintah, data
yang akurat, organisasi tani yang kuat, elit politik dan bisnis yang terpisah dan
dukungan dari angkatan bersenjata dan kepolisian (KPA dan Wiradi dalam
berbagai tulisannya).
Padahal Hayami dan Kikuchi dalam bukunya Asian Village Economy at
the Crossroads (1981) secara gamblang menguraikan bahwa berkembangnya
kegiatan non-pertanian di pedesaan, merupakan kunci keberhasilan Jepang dan
Taiwan dalam memperbaiki struktur pengusaan lahan di tingkat petaninya.
Dengan berkembangnya kegitan non-pertanian di wilayah pedesaan di kedua
negara tersebut, kelebihan tenaga kerja di pertanian akibat restrukturisasi
penguasaan lahan yang ada, dapat diserap oleh sektor non-pertanian. Logikanya,
bagaimana mungkin dapat dilakukan perbaikan terhadap struktur penguasaan
lahan yang ada, bila petani yang terpaksa tersingkir akibat dari upaya ini, tidak
mempunyai alternatif lapangan pekerjaan yang memadai untuk membiayai
hidupnya.
Beberapa Langkah Operasional lingkup Departemen Pertanian
Hal lain yang menyulitkan pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia
adalah terlalu banyaknya institusi yang mengurusi masalah ini dan belum ada
koordinasi yang baik antar institusi tersebut. Khusus untuk Departemen
Pertanian, terdapat kesenjangan antar kewenangan yang diberikan secara
institusional yang relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan untuk
mewujudkan pembangunan pertanian dalam arti yang sebenarnya. Sehingga